2014

PUTUSAN Nomor: 216/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/2014 [1.1]

1. IDENTITAS

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: 757/K-G1/PSI/KI-JBR/III/2014 yang diajukan oleh:

Nama

Alamat

:

LSM BAPEKA (BARISAN PEMBELA KEBENARAN)

:

Pondok Sukatani Permai Jl. Anggur Raya No. 13 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos Depok

Yang dalam persidangan Ir. H. Jhonny Pasaribu selaku Direktur Eksekutif dan Nindya Miesye Agita selaku Sekretaris Eksekutif melalui surat tugas Nomor 0014/ST/BPK/EX/III/2014 memberikan tugas kepada: Nama Jabatan Nama

: :

Ir. Ibrahim Joened Dewan Penasehat

:

Peringetan Karo-karo Surbakti

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap Nama

Alamat

[1.2]

: :

SDN Tapos 5 Kota Depok

Kebayunan RT 04/19 Kecamatan Tapos Kota Depok

Selanjutnya disebut sebagai Termohon,

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon; A. Pendahuluan [2.1]

2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 September 2013 dengan registrasi Sengketa Nomor: 757/K-G1/PSI/KI-JBR/III/2014.

Kronologi

[2.2]

Pada tanggal 3 Juni 2013 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Kepala SDN Tapos 5 Kota Depok melalui surat Nomor: 0014/EKS/BPK/V/SD/SP/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | email: [email protected]

Direktur Eksekutif Ir. H. Johnny Pasaribu dan Sekretaris Eksekutif Nindya Miesye Agita dengan permintaan informasi berupa:

1. Permintaan salinan dokumen pertanggungjawaban dana BOS, BSM, Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) tahun 2010 sampai 2011 serta nama-nama siswa/i baru/ rombel (kelas) PPDB online 2011-2013 melalui Bina lingkungan, penggunaan dana BOS dan SPJ UKK (Ujian/Ulangan Kenaikan Kelas) termasuk harga/biaya pencetakan kertas UKK dan kwitansinya; 2. Biaya yang diminta siswa (orang tua) saat pendalaman materi untuk menempuh Ujian Nasional tahun ajaran 2010-2011 dan tahun 2011-2012 dan 2012-2013 dan Buku pendalaman materi;

[2.3] [2.4] [2.5]

3. Data siswa dan judul buku yang sudah dipinjamkan ke siswa tahun ajaran 2011-2012 dan ajaran 2012-2013 serta rincian dana ujian Nasional yang diterima dari APBD dan dari APBN tahun ajaran 2011-2012.

Pada tanggal 3 Juli 2013 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok melalui surat Nomor: 0031/EKS/BPK/VII/NK/SP/2013 tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Ir. H. Johnny Pasaribu.

Pada tanggal 19 Juli 2013 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok melalui surat Nomor: 0035/EKS/BPK/VII/NK/SP/2013 tertanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Ir. H. Johnny Pasaribu. Pada tanggal 30 September 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan diregistrasi dengan Nomor: 757/K-G1/PSI/KI-JBR/III/2014.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6]

Termohon tidak menanggapi permohonan informasi dan keberatan atas permohonan informasi yang disampaikan Pemohon.

[2.7]

Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Petitum

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.8]

Menimbang bahwa dalam persidangan pemeriksaan awal pada tanggal 19 Maret 2014 pihak yang mewakili Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat atas nama Badan Hukum LSM bernama Perkumpulan Barisan Pembela Kebenaran (LSM BAPEKA); 2. Bahwa Pemohon menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Forum BAPEKA (Barisan Pembela Kebenaran) Nomor: 11 Tahun 2012 dikeluarkan oleh Notaris Iwan Sutanto,

Putusan 216/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/2014

Halaman 2 dari 8

SH. M.Kn yang belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) Republik Indonesia;

3. Pemohon baru mendaftar kepada Pengadilan Negeri Kota Depok pada tanggal 11 Maret 2014 di bawah Nomor: 05/AN.DLL/2014/PN-DPK.

4. Pada saat ini Pemohon sedang menunggu pendaftaran dan pengesahan dari Kemenhukham. 5. Pemohon mendapat informasi dari staff di Kemenhukham bahwa pendaftaran LSM tidak dilakukan di Kemenhukham, melainkan di kementerian Dalam Negeri. Namun Pemohon mengakui bahwa dalam akta notaris pendirian disebut badan hukum sebagai Perkumpulan, sehingga pendaftaran dan pengesahan memang dilakukan di Kemenhukham.

6. Pemohon menanyakan kemungkinan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa ini dirubah menjadi atas nama pribadi.

Surat-Surat Pemohon

[2.9]

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P- 1

Bukti P- 2 Bukti P- 3 Bukti P- 4 Bukti P- 5 Bukti P- 6 Bukti P-7 Bukti P-8 Bukti P-9

Bukti P-10 Bukti P-11

Salinan surat permintaan informasi publik kepada SDN Tapos 5 Kota Depok melalui surat Nomor: 014/EKS/BPK/V/SD/SP/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Ir. H. Johnny Pasaribu dan Sekretaris Eksekutif Nindya Miesye Agita.

Salinan surat keberatan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok melalui surat Nomor: 0031/EKS/BPK/VII/NK/SP/2013 tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Ir. H. Johnny Pasaribu. Salinan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok melalui surat Nomor: 0035/EKS/BPK/VII/NK/SP/2013 tertanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Ir. H. Johnny Pasaribu.

Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 30 September 2013. Salinan tanda terima surat permintaan salinan dokumen tertanggal 3 Juni 2013.

Salinan tanda terima surat keberatan tertanggal 3 Juli 2013.

Salinan tanda terima surat keberatan tertanggal 19 Juli 2013.

Salinan Akta Pendirian Perkumpulan Forum BAPEKA (Barisan Pembela Kebenaran) Nomor: 11 Tahun 2012 dikeluarkan oleh Notaris Iwan Sutanto, SH. M.Kn. Salinan Anggaran Dasar LSM Barisan Pembela Kebenaran (Bapeka)

Salinan Surat Keterangan Terdaftar LSM Barisan Pembela Kebenaran (Bapeka) Nomor 00-32-76/0029/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

Salinan Surat Keterangan Domisili LSM Bapeka Nomor: 511.1/230/VI/2012 dari Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos.

Putusan 216/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/2014

Halaman 3 dari 8

Bukti P-12 [2.10]

Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.592.168.4412.000 atas nama LSM Barisan Pembela Kebenaran.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.

b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.11] Menimbang bahwa di persidangan 19 Maret 2014 Termohon tidak hadir dan tidak memberikan keterangan. Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan surat dan keterangan tertulis. Kesimpulan Pemohon

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1]

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tetap pada permohonan aquo.

[3.2]

Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

[4.1]

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) UU KIP junto Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

Kesimpulan Termohon

[4.2]

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Putusan 216/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/2014

Halaman 4 dari 8

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat [4.3]

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat ( 1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1)

[4.4]

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 30 September 2013 dan diregistrasi dengan Nomor: 757/K-G1/PSI/KI-JBR/III/2014.

[4.5] [4.6]

UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat Nomor: Und-SD 052/PSI-13/KI-JBR/III/2014 yang dikirim pada tanggal 12 Maret 2014 untuk menghadiri sidang pemeriksaan awal tanggal 19 Maret 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Pemohon

[4.7]

[4.8]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 dan pasal 8 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

Menimbang fakta permohonan :

1. Pada tanggal 3 Juni 2013 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Kepala SDN Tapos 5 Kota Depok melalui surat Nomor: 0014/EKS/BPK/V/SD/SP/2013 tertanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Ir. H. Johnny Pasaribu dan Sekretaris Eksekutif Nindya Miesye Agita;

2. Pada tanggal 3 Juli 2013 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Depok melalui surat Nomor: 0031/EKS/BPK/VII/NK/SP/2013 tertanggal 2 Juli 2013 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Ir. H. Johnny Pasaribu;

3. Pada tanggal 19 Juli 2013 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok melalui surat Nomor: 0035/EKS/BPK/VII/NK/SP/2013 tertanggal 20 Juli 2013 yang ditandatangani Direktur Eksekutif Ir. H. Johnny Pasaribu;

4. Pada tanggal 30 September 2013 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan diregistrasi dengan Nomor: 757/K-G1/PSI/KIJBR/III/2014. Putusan 216/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/2014

Halaman 5 dari 8

[4.9]

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pihak yang mewakili Pemohon dalam persidangan pemeriksaan awal pada tanggal 19 Maret 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon penyelesaian sengketa informasi adalah Badan Hukum LSM Barisan Pembela Kebenaran (LSM BAPEKA) dengan menyertakan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Forum BAPEKA (Barisan Pembela Kebenaran).

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan pemeriksaan awal pada tanggal 19 Maret 2014 yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon sedang mendaftarkan dan menunggu pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. [4.11]

[4.12]

[4.13]

Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU KIP yang menyatakan

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 7 PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.14] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

Putusan 216/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/2014

Halaman 6 dari 8

[4.15]

[4.16]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] dan [4.14] tersebut di atas Majelis Komisioner berpendapat tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum sebagai Pemohon informasi yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Paragraf [4.14]. Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima kedudukan hukum (legal standing) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.

C. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Termohon

[4.17]

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan

[4.18]

Menimbang Termohon adalah SDN Tapos 5 Kota Depok berada di wilayah Kota Depok, sehingga merupakan Badan Publik yang berada di wilayah Jawa Barat.

[4.19]

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] dan [4.18] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik tingkat kabupaten/kota. 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1]

Komisi Informasi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

[5.3]

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dalam perkara a quo;

[5.2]

Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

(legal standing) untuk

6. AMAR PUTUSAN

[6.1]

Memutuskan,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon;

Putusan 216/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/2014

Halaman 7 dari 8

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dan Satriana selaku Ketua merangkap Anggota, Anne Friday Safaria dan Budi Yoga Permana masing masing sebagai anggota pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Maret 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas dengan didampingi oleh Hernadi Natawidjaja sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis

Anggota Majelis (Anne Friday Safaria)

(Dan Satriana)

Petugas Kepaniteraan

Anggota Majelis (Budi Yoga Permana)

(Hernadi Natawidjaja)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bandung , 24 Maret 2014 Petugas Kepaniteraan

(Hernadi Natawidjaja.)

Putusan 216/PTSN-MK.PA/KI-JBR/III/2014

Halaman 8 dari 8