Headline Berita Hari Ini
Periode: 25/09/2014 Tanggal terbit: 25/09/2014
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Bidang
.
Berita media hari ini didominasi bidang Polhukam sebanyak 90,9 persen. Selain itu, bidang perekonomian diberitakan sebanyak 9,1 persen.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu
.
Isu terbanyak hari ini adalah isu Vonis Korupsi Anas (15 berita). Isu lainnya adalah isu FPI Tolak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta (2 berita), isu Bentrok TNI Polisi di Batam (1 berita), isu Fraksi Sampaikan Posisi di Rapat Panja (1 berita), isu Harga Pasar Saham (1 berita), isu Kenaikan Suku Bunga (1 berita), dan isu RUU Pilkada (1 berita).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Tendensi
.
Isu terbanyak bertendensi netral sebesar 50 persen. Isu bertendensi positif sebesar 40,9 persen dan isu yang bertendensi negatif sebesar 9,1 persen.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu dan Tendensi
.
Isu bertendensi netral terdapat pada pemberitaan isu Vonis Korupsi Anas, isu FPI Tolak Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta, isu Fraksi Sampaikan Posisi di Rapat Panja, dan isu RUU Pilkada. Isu bertendensi positif dijumpai pada isu Vonis Korupsi Anas, maupun isu Bentrok TNI Polisi di Batam. Selanjutnya isu bertendensi negatif dijumpai pada isu Harga Pasar Saham dan Isu Kenaikan Suku Bunga.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Kesimpulan: Berita hari ini didominasi bidang Polhukam (90,9 persen). Isu terbanyak yang diberitakan media adalah isu Vonis korupsi Anas (15 berita). Tendensi berita didominasi netral (50 persen). Isu yang diberitakan bertendensi negatif adalah isu Harga Pasar Saham maupun isu Kenaikan Suku Bunga.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Rekomendasi: Duduk perkara isu Vonis korupsi Anas Urbaningrum adalah sebagai berikut. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menyatakan Anas bersalah dan diberikan vonis hukuman 8 tahun penjara. Anas juga harus membayar denda senilai 300 juta, dan harus mengembalikan uang senilai Rp 57 miliar dan US$ 5,2 juta. Jika dibandingkan dengan politisi lain yang terjerat korupsi, vonis Anas memang bukan yang tertinggi. Namun, dari sisi denda yang harus dibayar, Anas terbilang yang terbesar. Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengajukan banding dalam perkara korupsi penerimaan hadiah dari sejumlah proyek-proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan terdakwa mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang divonis 8 tahun penjara. Terdakwa Anas Urbaningrum sendiri sempat merasa bahwa putusan dari Majelis Hakim Tipikor tersebut tidak adil. Karena menurut Anas, putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan selama proses pemeriksaan saksi-saksi yang ada. .
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION Berdasarkan duduk perkara tersebut di atas, maka pemerintah sebaiknya dapat menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai efek negatif korupsi sebagai alat pencegah tindakan korupsi dan pencucian uang secara lebih efektif dan komprehensif di masa mendatang. Rekomendasi ini disampaikan karena semakin bertambahnya politikus yang terjerat tidak pidana korupsi dalam beberapa tahun terakhir.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
1 Waspada Pembalikan Hot Money Yellen kembali minta agar investor waspada. Sebab, The Feed akan mengumumkan kenaikan sukum bunga lebih cepat dari perkiraan. Bahkan, ada kemungkinan, kenaikan bunga tak dilakukan di kuartal pertama 2015, tapi akhir 2014. 2 Anas Terbukti Korupsi dan Cuci uang majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta yang diketuai Haswandi menghukum Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas urbaningrum dengan pidana selama delapan tahun. Anas Terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. 3 ... Hancurkan Brimob Tak Kurang 10 Menit. Jenderal Gatot Nurmantyo memuji prajuritnya yang bersikap tenang dan tidak melakukan pembalasan ke Markas Brimob. Kepala Staf TNI AD itu percaya investigasi kasus bentrokan di Batam akan menghasilkan kebenaran yang adil. 4 Vonis Tanggung Anas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak puas terhadap vonis Mejelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi terhadap mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, 8 tahun penjara dan denda 300 juta subsider 3 bulan kurungan KPK akan mengajukan banding. 5 Investor Publik Menjerit Pasar dikagetkan dengan harga rights issue PT BW Plantation yang ditetapkan jauh di bawah harga pasar. Ditambah lagi mayoritas dana hasil penerbitan saham baru itu akan dipakai untuk membeli aset Grup Rajawali yang dipatok pada harga jauh di atas perusahaan sejenis. 6 Anas Divonis 8 Tahun Penjara Terdakwa gratifikasi pada proyek Hambalang , Anas Urbaningrum divonis penjara delapan tahun. Anas terbukti korupsi dan melakukan pencucian uang, tapi hakim tidak mencabut hak politik Anas. Publik sendiri yang akan menentukan apakah akan memilih seseorang atau tidak. 7 Anas Tantang Sumpah Mubahalah Perjuangan Anas Urbaningrum mencari keadilan terbentur tembok tebal. Mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu pun menantang jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan majelis hakim melakukan sumpah mubahalah (kutukan). Namun tantangan tak mendapat tanggapan. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
8 Kubu Parabowo Ancam Para Pembelot Sehari menjelang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumpulkan anggota Koalisi Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dia hendak memastikan koalisi tidak koyak saat penentuan mekanisme pemilihan kepala daerah melalui voting terbuka dalam Rapat Paripurna DPR hari ini. 9 KPK to appeal Anas sentence The Corruption Eradication Commission (KPK) quickly challanged the sentence handed down by the Jakarta Corruption Court to former Democratic Party chairman Anas Urbaningrum, saying it would file an appeal as the sentence was too lenient. 10 Anas Dihukum 8 Tahun Penjara. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman penjara delapan tahun untuk mantan ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (24/9), majelis hakim menilai, Anas terbukti melakukan korupsi secara berlanjut dan berulang. 11 Hakim: Korupsi Anas Berlanjut Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana korupsi menyatakan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terbukti melakukan korupsi secara berlanjut dan pencucian uang secara berulang-ulang. 12 Membandingkan Denda Anas dan Politisi Lainnya yang Tersangkut Korupsi Majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi menyatakan Anas bersalah dan diganjar 8 tahun penjara. Anas juga harus membayar denda senilai Rp 575 miliar dan US$ 52 juta. Jika dibandingkan dengan politisi lain yang terjerat korupsi, vonis Anas memang bukan yang tertinggi. Namun, dari sisi denda yang harus dibayar, Anas terbilang yang terbesar. 13 KPK: Hakim Cerdas Antisipasi Manuver Anas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, menilai bahwa langkah yang diambil Majelis Hakim terkait permintaan Anas Urbaningrum untuk melakukan mubahalah, atau sumpah kutukan atas putusan yang telah dijatuhkan sudah tepat.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
14 Court Sentences Anas to 8 Yearr in Prison for Graft The Jakarta Anti- Corruption Court found ormer Democratic Party chairman Anas Urbaningrum guility of corruption and money laundering on Wednesday before sentencing him to eight years in prison. 15 Anas dan Jaksa KPK Akan Banding Vonis Tipikor Jakarta - Bekas Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, Anas Urbaningrum akan melakukan banding atas vonis yang diterimanya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. 16 Hakim nilai Anas terbukti lakukan pencucian uang Majelis hakim yang mengadili mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai Anas menyamarkan sumber harta kekayaan berupa rumah dan tanah sehingga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. 17 FPI Tolak Ahok Jadi Gubernur Aksi penolakan yang dilakukan oleh Ormas FPI untuk penolakan Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta dengan alasan selama menjabat Wakil Gubernur Ahok tidak bisa menjaga ucapannya seringkali jika bicara Ahok banyak menyinggung banyak pihak menanggapi hal ini, Ahok yang ditolak untuk jadi Gubernur tetap melaksanakan tugasnya seperti biasa karna sewaktu menjabat di Belitung 18 Muncul Dissenting Opinion, Pengamat: Vonis Anas Dipaksakan Munculnya pendapat berbeda atau dissenting opinion dari Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) saat membacakan vonis Anas Urbaningrum, menunjukkan ada sesuatu yang janggal dalam putusan tersebut. 19 Anas Divonis 8 Tahun Anas terbukti terima Gratifikasi, 2 hakim beda pendapat soal pencucian uang, Majelis Hakim tolak cabut Hak Politik Anas. Selain divonis 8 th penjara dan denda 300 jt, hakim pengadilan tipikor mengharuskan Anas membayar uang pengganti 57 milliar dan 5,2 jt US$. Anas Urbaningrum mengatakan keputusan itu, tidak adil bahkan meminta hakim untuk melakukan sumpah kutukan.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
20 Sidang Vonis Urbaningrum Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, menetapkan pidana 8 (delapan) tahun penjara dan denda 300 juta rupiah terhadap mantan ketua umum parta Demokrat, Anas Urbaningrum. 21 FPI Tolak Ahok Jadi Gubernur DKI Ratusan orang dari Front Pembela Islam berunjuk rasa didepan gedung DPRD DKI Jakarta, mereka menolak Basuki Cahaya Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo, dengan membawa spanduk dan poster, ratusan orang yang tergabung dalam FPI melakukan aksi long march dari markas FPI di Petamburan menuju gedung DPRD DKI Jakarta 22
Tarik Ulur RUU Pilkada
Dalam Rapat panja RUU Pilkada hari ini Farkasi-fraksi menyampaikan pendapat mini terkait posisi akhir masing-masing rapat panja, RUU Pilkada siang ini yang dihadiri menteri Dalam Negri, Menteri Hukum dan Ham, dan Menteri Keuangan dan DPD. Fraksifraksi menyampaikan pendapat mini terkait posisi akhir kemudian disimpulkan untuk dibawa keparipurna, 5 fraksi mendukung Pilkada lewat DPRD, 4 fraksi mendukung Pilkada langsung.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
