2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 7/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PEMOHON DAN PEMERINTAH (IV)

JAKARTA RABU, 19 MARET 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 7/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4.

M. Komaruddin Rian Andriansyah Nurman Shaleh Nurhasanah, dkk

ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pemohon dan Pemerintah (IV) Rabu, 19 Maret 2014, Pukul 11.17 – 12.05 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Hamdan Zoelva Arief Hidayat Ahmad Fadlil Sumadi Anwar Usman Harjono Maria Farida Indrati Muhammad Alim Patrialis Akbar

Rizki Amalia

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4.

M. Komaruddin Rian Andriansyah Siti Nurhasanah Agus Humaidiabdillah

B. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Budiman Boediono Umar Kasim Retno Pratiwi Akhyar HZ Kosib

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 7/PUUXII/2014, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, kenalkan dulu yang hadir siapa saja?

2.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, kami Prinsipal, nama saya sendiri M. Komaruddin dan untuk yang lainnya silakan memperkenalkan sendiri. Terima kasih.

3.

PEMOHON: RIAN ANDRIANSYAH Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Nama saya Rian Andriansyah, saya Prinsipal. Terima kasih.

4.

PEMOHON: AGUS HUMAIDIABDILLAH Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Agus Humaidiabdillah dari Federasi Serikat Pekerja Singa Berbangsa, Karawang. Terima kasih.

5.

PEMOHON: SITI NURHASANAH Terima kasih, Yang Mulia. Saya Siti Nurhasanah dari Cengkareng, karyawan kontrak. Terima kasih.

6.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

7.

PEMERINTAH: BOEDIONO Terima kasih, Yang Mulia. Dari pemerintah hadir, saya sendiri Boediono dari Kementerian Hukum dan HAM. Sebelah kiri saya, Bapak Andi Awaluddin dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebelah kiri lagi, Bapak Budiman, Kepala Biro Hukum Kementerian 1

Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya, Bapak Akhyar dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebelah kirinya, Ibu Retno Pratiwi dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sebelah kirinya lagi, Bapak Kosib dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dan di belakang kami, kawan-kawan dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Terima kasih, Yang Mulia. 8.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir, ya? Baik, hari ini kita lanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Pemohon. Pemohon mengajukan saksi dan ahli hari ini?

9.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Kami menghadirkan ahli 1 orang, yaitu Dr. Asri Wijayanti. Sementara untuk saksi hari ini di perjalanan tidak mungkin dan saya mohonkan untuk bisa diagendakan minggu depan. Terima kasih.

10.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Jadi, hari ini hanya 1 ahli, ya? Saya undang ke depan Ibu Dr. Asri Wijayanti untuk diambil sumpah lebih dulu.

11.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Disilakan mengikuti kata sumpahnya. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

12.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

13.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Terima kasih.

2

14.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan. Ya, silakan, Saudara Ahli bisa mengambil tempat ke podium untuk memberikan keterangan ahli, ya.

15.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat. Setelah saya menerima berkas perkara atas kasus ini, saya menyatakan bahwa kasus posisi dari … saya awali dari kasus posisi yang dari berkas-berkas Pemohon, yaitu pekerja … suatu keadaan yang ada di masyarakat bahwa adanya pekerja yang dapat di-PHK apabila melakukan suatu pelanggaran. Tata caranya melalui bipartite, mediasi, dan PHI atau lanjut ke MA. Yang kedua, ada fakta bahwa pengusaha dapat dikenakan sanksi pidana apabila melakukan tindak pidana perburuhan. Tata caranya melalui pengawasan, dan PPNS, serta polri. Fakta ketiga, pengusaha dapat diberi nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis. Isinya bisa atau dapat memerintahkan kepada pengusaha untuk melaksanakan ketentuan norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, mungkin ini yang jadi permasalahan dari Pemohon. Nota itu diberikan oleh pegawai pengawas apabila belum atau tidak dijalankannya norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis dari pegawai pengawas itu adalah KTUN, sehingga dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara. Biasanya yang mengajukan itu adalah pengusaha, kalau merasa bahwa isi nota itu tidak diterima. Nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis dari pegawai pengawas yang tidak dimintakan pemeriksaan ke PTUN, jadi yang tidak dimintakan tetapi ada nota, ya, atau tidak dijalankan secara sukarela oleh penguasa … pengusaha, belum ada aturan hukum yang berkaitan dengan paksaan untuk melaksanakan, sehingga terdapat kekosongan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja. Terdapatnya nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis dari pegawai pengawas yang diperiksa dan diuji kembali oleh pegawai mediator. Jadi, pegawai pengawas itu merupakan satu bagian dari Disnaker, kemudian sudah ada nota, ini tidak disepakati, lalu dilakukan lagi proses selanjutnya yaitu mediasi di bagian dari Disnaker juga. Hasil dari proses mediasi itu adalah anjuran. Anjuran itu tidak bersifat final, jadi tidak bisa menjadi objek dari sengketa di PTUN. Kemudian salah satu bentuk pelanggaran Norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah tidak dipenuhinya syarat perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), Pasal 66 ayat (4) di situ disebutkan bahwa maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Demi hukum atau yang selanjutnya Pasal 65-nya, “Demi hukum status hubungan kerja pekerja dengan perusahaan penerima 3

pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan.” Di Pasal 66 ayat (4)-nya, “Demi hukum status hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja, beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan pemberi pekerjaan.” Atas dasar kasus posisi tersebut, maka saya merumuskan di sini ada tujuh isu hukum. Saya mulai dari yang pertama, yaitu apakah pengawas … pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang memberikan nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran Norma Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Terhadap isu hukum ini, saya mengambil dasar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003, di sana ada ratifikasi tentang konvensi ILO Nomor 81. Dimana ada keharusan fungsi pengawasan itu menjamin penegakkan hukum mengenai kondisi kerja dan perlindungan ker … perlindungan tenaga kerja dan peraturan yang menyangkut waktu kerja, pengupahan, keselamatan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga kerja serta anak, orang muda, dan masalah-masalah lain terkait. Keharusan yang kedua. Pengawasan … pengawasan harus memberikan informasi tentang masalah-masalah teknis kepada pengusaha dan pekerja mengenai cara yang paling efektif untuk menaati peraturan perundang-undangan. Keharusan ketiga. Memberitahukan kepada pemerintah mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan secara khusus tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Saya menilai bahwa yang ketiga ini masih belum maksimal dilaksanakan oleh pegawai pengawas. Berdasarkan fungsi pertama, pegawai pengawas ketenagakerjaan, maka pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang memberikan nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran baik dalam bentuk belum dilaksanakan atau memang tidak dilaksanakannya norma yang ada di dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003. Kewenangan itu harus dijalankan secara independent dan di bawah kontrol pemerintahan pusat. Tetapi fakta yang ada di Indonesia, kontrol itu bukan kepada pemerintahan pusat, tapi kontrol itu ada pemerintahan daerah dikaitkan dengan kewenangan otonomi daerah. Kemudian isu hukum yang kedua. Apakah nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis dari pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk produk hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja? Nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis dari pegawai pengawas ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk produk hukum eksekutif yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi pekerja.

4

Pegawai pengawas ketenagakerjaan hanya dapat menyatakan apakah pengusaha telah melakukan pelanggaran dalam bentuk belum atau tidak dilaksanakannya Norma Nomor 13 Tahun 2003 dan belum mempunyai kekuatan untuk dapat dilaksanakan karena mengingat itu adalah fungsi eksekutif. Selanjutnya terhadap isu hukum yang ketiga. Kelanjutan dari permasalahan yang kedua. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan agar nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan. Prosedur yang harus dilakukan agar nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis dari pegawai pengawas ketenagakerjaan mempunyai kekuatan hukum untuk dapat dilaksanakan adalah melalui bantuan lembaga yudisial, yaitu pengadilan negeri. Kalau dulu sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 … 13 Tahun 2003, maaf, di sana ada pihak eksekusi. Jadi, di dalam hal ini bantuan lembaga yudisial itu adalah pegawai … pengadilan negeri untuk menetapkan bahwa isi dari nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis harus dijalankan oleh para pihak. Isu hukum yang keempat, kelima, keenam ini adalah apakah ketentuan Pasal 59 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1) memang tidak disebutkan dalam berkas Pemohon, tetapi saya menganggap bahwa permintaan Pasal 59 ayat (7), tiga pasal … tiga ayat itu, itu adalah bersumber dari perumusan atau karakteristik dari perjanjian kerja waktu tertentu yang ada di dalam Pasal 59 ayat (1), Pasal 65 ayat (2), Pasal 66 ayat (1). Nah, di dalam Pasal 59 ayat (1), perjanjian untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun, pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ayat (2) nya, perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Ketentuan Pasal 59 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dalam praktiknya sering dijadikan sebagai landasan hukum terjadinya perselisihan perburuhan, bahkan tuntutan may day itu selalu hapuskan outsourching, jadi ada kaitannya dengan itu bentuk perjanjian kerja waktu tertentu. Perselisihan perburuhan yang berkaitan dengan tidak dilaksanakannya aturan hukum adalah perselisihan hak, penyebab dijadikannya ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai landasan perselisihan hak menunjukkan bahwa isi Pasal 59 ayat (1) juncto ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengandung kekaburan atau 5

vagunord suatu norma yang kabur memberikan ruang terbuka untuk dilakukan penafsiran yang berbeda-beda, multi tafsir. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) berisi tentang syarat dapat dilakukannya suatu perjanjian kerja waktu tertentu. Mengingat titel atau nama perjanjian itu adalah berdasarkan waktu maka secara logika haruslah parameternya adalah pembagian waktu, yaitu dimulai dari detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, tetapi parameter dalam undang-undang dalam Pasal 59 ayat (1) tersebut waktu tidak dapat didasarkan atas klasifikasi yang lainnya dimana yang pertama sementara, kemudian yang ketiga musiman, kata musiman, yang keempat baru, yang kelima tetap. Kata sementara, musiman, baru, dan tetap merupakan suatu kata yang tidak dapat diukur memberi ruang multi tafsir atas kata-kata tersebut. Hal inilah yang menyebabkan pegawai pengawas ketenagakerjaan dirasa kurang berani menegakkan Ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, akibatnya timbul ketidakpastian atas ketentuan yang kabur tersebut. Hal inilah yang menjadi akar masalah dalam setiap perselisihan perburuhan. Demikian juga dengan Pasal 65 ayat (2) di situ ada kata-kata yang kabur, dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama, kemudian dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung merupakan kegiatan penunjang, tidak menghambat proses produksi. Nah, kata utama, penunjang, menghambat, merupakan kata yang tidak memiliki parameter atau batasan tertentu sehingga tidak memberikan kepastian hukum. Yang berhak menentukan jenis kegiatan utama atau penunjang dari suatu proses produksi adalah yang menciptakan pekerjaan itu sendiri, jadi di sini adalah pengusaha bukan orang lain. Di Indonesia batasan penunjang menentukan koor atau tidak itu sudah ada menteri dengan permennaker. Demikian pula dengan perintah langsung atau tidak langsung, seolah-olah dimaknai bahwa perintah langsung atau tidak langsung hanya melihat orangnya siapa yang memberikan perintah, padahal makna dari perintah itu adalah di belakangnya itu adalah tanggung jawab. Hal inilah yang memberikan ... pegawai pengawas juga kurang berani menegakkan Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.Demikian juga dengan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) merupakan norma yang kabur. Kriteria kegiatan pokok atau kegiatan berhubungan langsung dalam proses produksi juga menimbulkan multi tafsir, tidak ada kepastian hukum. Yang berhak menentukan bagian dari proses produksi yang bersifat pokok atau penunjang adalah pengusaha. Selanjutnya. Dari isu hukum yang Nomor 7. Apabila Ketentuan Pasal 59 ayat (1) juncto ayat (2), juncto Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan norma yang kabur dapatkan ketentuan tersebut diimplementasikan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai dasar penentuan pelanggaran dalam bentuk nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis. Apabila norma itu 6

merupakan kabur maka ketentuan tersebut tidak dapat diimplementasikan oleh pegawai pengawas sebagai dasar penentuan pelanggaran dalam bentuk agar norma pemeriksaan atau nota pentapan tertulis. Tidak dipenuhinya syarat dari Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 65 ayat (2) juncto Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) adalah demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu, demi hukum status hubungan kerja pekerja dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja atau buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan, demi hukum status hubungan kerja antara pekerja atau buruh dalam perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Frasa demi hukum memerlukan pendefinisian atau interpletasi lebih lanjut. Memang di dalam teori apabila kita mengatakan demi hukum itu sudah semua dianggap ya harus demikian, tetapi dalam praktiknya fakta yang ada nota pemeriksaan pegawai pengawas itu sudah menyatakan bahwa perusahaan X telah melakukan pelanggaran dan harus melakukan seperti ini tindakannya berdasarkan nota. Tetapi pengusaha itu … dari hasil penelitian saya juga. Itu mereka memang sengaja tidak mau melakukan nota tersebut. Nah, kalau tidak mau melakukan nota tersebut upaya hukumnya apa? Ya sudah dibiarkan mengambang. Ini saya katakan bahwa tidak ada non diskriminasi antara … dalam perlindungan jaminan kepada pekerja. Pekerja sudah dimenangkan dalam nota. Tetapi dimentahkan kembali dengan dibawa ke proses mediasi. Jadi perlu upaya lebih lanjut mengenai ditegakkannya independensi pegawai pengawas harus diangkat, demikian. Kesimpulannya dari pembahasan saya. Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 65 ayat (2), juncto Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan norma yang kabur. Pelanggaran atas tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 65 ayat (2), juncto Pasal 66 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk memberikan nota pemeriksaan dan nota penetapan tertulis. Agar nota pemeriksaan atau nota penetapan tertulis memiliki sifat yang pasti dan sebagai bentuk jaminan perlindungan hukum untuk dapat dilaksanakan, maka dibutuhkan pengesahan oleh hakim di pengadilan umum. Demikian keterangan saya, terima kasih. 16.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Silakan kembali ke tempat duduk. Saudara Pemohon ada pertanyaan untuk Ahli?

7

17.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Ya, ada sedikit, Yang Mulia.

18.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, silakan.

19.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Terima kasih, Ahl Dr. Asri Wijayanti, S.H., M.H., yang sudah memaparkan cukup luas. Saya ingin simpel mau mempertanyakan saja agar ada ketegasannya. Bagaimana menurut Ahli, apakah frasa demi hukum dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sudah menjamin dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja jika hukum ketenagakerjaan tidak mengatur tata cara pelaksanaan nota pegawai pengawas yang bersifat final dan memiliki titel eksekutorial. Terima kasih, itu saja. Terima kasih, Yang Mulia.

20.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Terima kasih atas pertanyaan ini. Frasa demi hukum itu memang kalau kita bicara mengenai teori itu sudah cukup selesai, jadi tidak perlu dijabarkan lagi. Tetapi hal ini ternyata menimbulkan kerugian yang besar sekali pada pekerja-pekerja di Indonesia. Frasa demi hukum itu terkandung makna kekosongan hukum, tidak ada langkah lanjutnya. Jadi frasa demi hukum itu harus ditegaskan kembali mengingat bahwa pengawas … pegawai pengawas ketenagakerjaan itu adalah menjalankan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif tidak bisa memberikan sanksi memang. Dia hanya menyatakan ini adalah salah, ada sanksinya. Tetapi dia tidak bisa menghukum. Yang bisa menghukum adalah fungsi yudisial. Dalam hal itu maka sangat dibutuhkan suatu tata cara lebih lanjut agar nota pelaksanaan … nota pemeriksaan ini yang sudah sifatnya adalah memberikan kepastian hukum bagi memberikan jaminan hukum bagi pekerja dapat dilaksanakan. Jadi istilahnya tidak seperti macan ompong begitu, sepertinya besar, kuat, tetapi tidak mempunyai kekuatan bagi pekerja. Demikian, terima kasih.

21.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Ya, terima kasih. Karena faktanya memang ketika Pemerintah sudah membuat nota dan itu batal demi hukum. Yang ada faktanya berlainan. Jadi kita ada kekosongan hukum, terima kasih sudah cukup jelas. 8

22.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, dari Pemerintah ada pertanyaan?

23.

PEMERINTAH: BUDIJONO Dari Pemerintah cukup, Yang Mulia.

24.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Cukup.

25.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih, Yang Mulia. Ya mungkin ini masih terkait dengan pertanyaan dari Pemohon. Kalau dilihat atau diteliti secara mendalam, pasal-pasal yang diuji ini khusus terkait dengan demi hukum. Ini justru melindungi kaum pekerja saya bilang, kalau dilihat ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Pemohon maupun yang diuraikan oleh Ahli itu merujuk kepada kasus konkret, ya kesulitan di lapangan. Kemudian adanya frasa demi hukum dalam pasal-pasal yang diuji apakah memang terhambat bagi kaum pekerja untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Termasuk ke pengadilan hubungan industrial. Bagaimana menurut Ahli?

26.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Terima kasih. Berdasarkan hal ini, apabila nota … memang demi hukum itu tujuannya memang melindungi pekerja. Tetapi ketidakjelasan tata cara dari … bagaimana pelaksanaan dari demi hukum itu dilaksanakan. Itu akibatnya … praktik memang banyak disalahgunakan oleh pengusaha. Kita harus melihat bahwa suatu kasus itu berdasarkan substansi dan prosedurnya. Secara substansi, harus ada substansi subjek yang melaksanakan aturan itu. Substansi aturan, substansi subjek, dan substansi objeknya. Di sini saya melihat bahwa aturan itu memang melindungi pekerja, tetapi tidak diimbangi dengan aturan yang mengatur pegawai pengawas. Di mana pegawai pengawas ini menjalankan fungsi eksekutif, dia tidak bisa melaksanakan lebih jauh dari itu. Untuk itulah, maka dibutuhkan setelah substansinya ini dibenarkan, kemudian prosedurnya bagaimana? Prosedur inilah yang kami maksudkan nota tersebut harus ada tindak lanjutnya, yaitu dibawa ke pangadilan negeri. Karena di sana fungsi yudisial untuk melaksanakan eksekusi atau nota yang ada. Demikian, Bapak Hakim Yang Terhormat.

9

27.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Selain ke pangadilan negeri itu, apa permintaan eksekusi … via eksekusi atau modelnya apa? Karena kalau tidak via eksekusi, tentu prosedurnya juga menjadi gugatan … gugatan biasa. Dalam pikiran Ahli apa?

28.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Memang. Karena dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tidak dijelaskan. Dan di sini dengan jelas bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 itu sudah dicabut, diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Maka pikiran saya bahwa nota tersebut tidak usah diajukan gugatan awal, tetapi cukup dimintakan penetapan ke pengadilan negeri, yaitu melalui via eksekusi seperti yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 peraturan sebelumnya. Begitu, Hakim Yang Mulia.

29.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke, baik. Ada lagi dari … cukup, ya. Masih ada? Ya.

30.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Ahli, saya menangkap keterangan Saudara soal frasa demi hukum dalam pasal-pasal yang memuat frasa itu sebenarnya sudah selesai, sudah pasti, sudah memberikan keadilan, dan perlindungan kepada buruh. Tapi Saudara Ahli bilang bahwa berhubung ada pasalpasal yang mendahuluinya, seperti Pasal 59 dan seterusnya tadi, pasal itu menjadi tidak lagi dapat secara efektif memberikan perlindungan. Saya ingin memperoleh keterangan lebih lanjut dari Ahli terkait dengan soal yang Ahli statement juga di dalam keterangannya. Bahwa mengenai hal tidak dilaksanakannya undang-undang ini atau dilanggarnya undangundang ini adalah perselisihan hak, kan begitu kan? Karena ini perselisihan hak, bagaimana Saudara Ahli bisa mengonstrusikan, lalu ini minta saja via eksekusi kepada pengadilan negeri, mengapa bukan lalu maju ke pengadilan yang berwenang, di mana nota itu seharusnya menjadi buktinya. Bahwa pasalnya bunyi seperti itu, subjek hukum pengawas sudah menentukan seperti itu, kan begitu kan? Lalu hanya persoalannya tidak dilaksanakan oleh pengusaha. Ini kan mengapa tidak lalu Saudara Ahli mengonstruksikan ini maju ke pengadilan … ke PHI misalnya? Kok justru ke pengadilan umum? Hak … apa … apa soal? Karena kalau suatu putusan, nota kan bukan putusan? Apalagi nota itu bukan putusan. Meskipun ada presedennya di dalam undang-undang 10

dulu, gitu ya. Barangkali undang-undang dulu itu kan kalau sudah ada Mahkamah Konstitusi sudah diajukan pengujian, barangkali bisa lain gitu misalnya. Mengapa ini tidak lalu dikonstruksikan ke PHI? Yang dengan proses tertentu yang katakan saja “mudah” begitu, “murah”, dan selanjutnya atau semacam (suara tidak terdengar jelas), sehingga dia efektif. Karena soal perselisihan itu adalah kewenangan pengadilan. Kalau Saudara Ahli tadi mengonstatatir … mengonstatir bahwa pengawas itu eksekutif, pengawas tidak bisa menyelesaikan dispute. Tapi justru pengawas itu tugasnya dengan kewenangan yang ada memberikan nota, not … katakan nota itu pendapat. Pendapat kan bisa salah, bisa tidak? Oleh karena itu, mengapa … pertanyaan saya, tidak ke PHI? Itu saya ingin tahu konstruksinya saja. Kok lalu via eksekusi, gitu. 31.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Terima Kasih, Bapak Hakim Yang Mulia. Kenapa untuk nota itu tidak langsung diajukan ke PHI langsung, gitu ya? Jadi, bersifat cepat. Kita harus melihat juga bahwa prosedur untuk sampai ke PHI dari pekerja bisa mengajukan gugatan, itu kan harus dilalui suatu perundingan-perundingan terlebih dahulu, upaya untuk perdamaian. Nah, di sini nota pengawas itu saya katakan sudah ada pelanggaran ya, berarti sudah ada pelanggaran. Mengapa pelanggaran ... pelanggaran itu juga sudah diatur di dalam undang-undang pelanggaran X akibat hukumnya adalah Y begitu sudah ada. Nah, faktanya kenapa nota itu bisa langsung ke pengadilan ... tidak bisa ... tidak diajukan ke PHI, karena harus melalui proses mediasi terlebih dahulu. Nah, di sini timbul suatu kesesatan bahwa apa yang sudah diputus oleh pegawai pengawas yang merupakan bagian dari Depnaker kemudian sudah ditandatangani oleh kepala. Karena nota itu juga tujuan ending-nya juga memberikan informasi laporan di daerah disampaikan kepada atasannya, provinsi kepada atasannya begitu kan, Pak. Nah, proses mediasi, proses mediasi ini akhirnya diarahkan pada kompentensi PHI. Kita tahu kompentensi PHI itu ada empat perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Biasanya berkaitan dengan pekerjaan ... pekerja ... perjanjian kerja waktu tertentu, nota itu misalnya ini menjadi pekerja tetap begitu, tidak bisa langsung dimasukkan ke dalam PHI, karena nanti akan arahnya tidak memasalahkan Pasal 59 ayat ... ayat berapa tadi, ayat (7) tetapi yang dimasalahkan adalah ending-nya. Bahwa pekerja itu akhirnya nanti setelah nota kemudian dia minta tidak diikuti oleh pengusaha, pekerja itu tadi akhirnya di PHK maka masuk ke PHI sudah bukan perselisihan hak, Bapak. Jadi langsung istilahnya disempitkan menjadi perselisihan PHK, padahal di dalam teori perselisihan itu hanya ada dua perselisihan hak dan peselisihan 11

kepentingan. Diatur oleh aturan hukum atau perjajian dengan tidak diatur atau belum. Nah, dalam hal ini kan sudah diatur berarti dia perselisihan hak, tapi arahnya itu hanya PHK, Pak. Jadi (...) 32.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Maaf, apa itu bukan praktik saja? Kan substasinya tadi ahli bilang pelanggaran atau tidak dilaksanakannya undang-undang ini yang bunyinya demi hukum berubah menjadi, begitu ya. Itu ... ini kan tidak dilaksanakan oleh pengusaha itu suatu hak, kalau dipengadilan PHI lalu dia dibilang ini lalu sengketa PHK apa itu tidak salah itu?

33.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Melalui proses mediasi terlebih dahulu, Bapak Hakim. Jadi dia tidak bisa langsung dari pengawas kemudian langsung mengajukan ke PHI itu tidak bisa. Jadi dia kembali lagi proses mediasi.

34.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Jadi yang ... yang (...)

35.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Mengulang lagi begitu.

36.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Bukan. Yang ... yang membuat berubahnya dari (...)

37.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Ya.

38.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Dari sengketa hak menjadi sengketa PHK (...)

39.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Sengketa PHK, ya.

40.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Itu siapa? 12

41.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Itu rumusan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 yang memaksakan kita memasukkan ini kamarnya PHK atau kamarnya hak, begitu.

42.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Okelah nanti saya (…)

43.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, masih ada.

44.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Kepada saksi saya bertanya, ahli mohon maaf, ahli. Kalau berangkat dari konstruksi pada undang-undang kemudian juga anda untuk mencoba memenuhi atau sependapat dengan Pemohon persoalannya adalah nota pemeriksaan yang ada hasil tadi, hasil dari nota pemeriksaan, itu sebuah rekomendasi atau sebuah apa ya, pernyataan yang kemudian konstitutif. Sehingga dua hal ini kemudian menjadi relevan itu dibawa kemana, di sifatnya nota pemeriksaan itu menghasilkan sesuatu yang rekomendasi atau sesuatu yang konsitutif menurut Anda, terima kasih.

45.

AHLI DARI PEMOHON: ASRI WIJAYANTI Terima kasih Bapak Hakim Yang Mulia. Kita menyebut nota pemeriksaan kalau kita kita bicara teori itu masuk rekomendasi. Karena nota itu masih bersifat ... belum bersifat final. Nah, ini didukung dengan aturan pegawai pengawas bahwa nota pemeriksaan itu nanti hanya dilaporkan kepada atasannya. Apakah daerah, pusat, provinsi atau pusat. Tetapi kita juga tidak bisa, aturan yang ada dalam undang-undang itu dilepaskan demikian saja dengan fakta yang ada yaitu pratik. Fakta yang ada seringkali nota pemeriksaan ini diajukan ke PTUN begitu oleh pengusaha ketika dirasa nota itu isinya tidak sesuai. Nah, dalam hal ini timbul suatu masalah bagaimana kalau demikian nota itu tidak diajukan ke PTUN tetapi juga tidak dilaksanakan, begitu. Begitu Bapak Hakim Yang Mulia.

13

46.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, baiklah. Dari Pemerintah biasa nota pemeriksaan itu ... coba ... konstitutif atau rekomendasi atau bagaimana biasanya dalam pratiknya?

47.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Baik, Majelis Hakim yang kami hormati. Kami juga tertarik untuk memberikan tambahan penjelasan atas keterangan dari ahli. Pertama-tama, kami menjelaskan bahwa antara nota pemeriksaan dari pengawas dengan kalau misalnya sudah terjadi perselisihan atas timbulnya hak dari nota pemeriksaan ini adalah hal yang berbeda, Majelis Hakim Yang Mulia. Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 59 ayat (7) ini mengatakan bahwa demi hukum beralihnya hubungan kerja … beralihnya perjanjian kerja untuk waktu tertentu menjadi waktu tidak tertentu apabila syarat-syarat ayat … Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi. Akibatnya apa? Timbul hak pesangon atas orang yang telah bekerja ini. Nah, timbulnya hak pesangon ini adalah persoalan lain yang harus nanti dimediasi ... dibipartitkan, dimediasi atau dikonsiliasi dan disidangkan di PHI, jadi hal yang berbeda. Nota pengawasan ini memang deklaratif yang menyatakan bahwa beralih hubungan hukumnya dari perusahaan outsourching ke perusahaan user atau kalau Pasal 59 beralih perjanjian kerjanya dari perjanjian waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Itu statement dari pengawas. Walaupun memang statement pengawas ini, nota pemeriksaan ini masih memungkinkan untuk digugat pihak yang dirugikan yaitu pengusaha karena adanya peralihan ini dari PKWT menjadi PKWTT menimbulkan hak pesangon. Nah, oleh karena itu pengusaha memprotes, kemudian mengajukan gugatan dan dia menganggap ini adalah putusan TUN, dia menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang sekarang ini telah berlangsung. Misalnya salah satunya telah berlangsung di Gersik, Jawa Timur dan sekarang lagi disidangkan di Pengadilan Negeri … Pengadilan TUN Surabaya, Pengadilan TUN Sidoarjo yang putusannya mungkin baru minggu depan. Jadi kita memang masih melihat apakah … yang jelas pejabat TUN maksud saya, peradilan TUN telah menerima nota pengawasan ini sebagai suatu putusan yang bersifat final katanya waktu … pada waktu eksepsi. Nah, apakah nanti sidang … hasil sidangnya itu adalah putusan TUN atau bukan, nanti kita tunggu putusan pengadilan tersebut. Yang jelas, tadi sekali lagi Majelis Hakim Yang Mulia kami ulangi bahwa dengan ada nota pengawasan itu menimbulkan hak pesangon dengan berubahnya PKWT menjadi PKWTT dan itu adalah hal yang berbeda, hak itu adalah hal yang berbeda yang memang harus 14

dibipartitkan kembali di mediasikan dan di-PHI-kan sampai ke Mahkamah Agung, hak tersebut. 48.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ini pesangon yang dimaksud ini pesangon yang untuk PKWT?

49.

PEMERINTAH: UMAR KASIM PKWTT.

50.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Yang tidak tetap?

51.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Ya.

52.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Orang kalau bekerja terus ndak perlu pesangon?

53.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Begini, Pak Majelis Hakim Yang Mulia. Kalau PKWT itu, perjanjian waktu kerja tertentu untuk pekerjaan-pekerjaan yang (…)

54.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, ya, mengerti. Jadi yang PKWT waktu tidak … waktu tertentu kan hanya batas waktu tertentu, ya. Tapi karena memang dia melanggar macam-macam, maka otomatis demi hukum menjadi perjanjian PK … yang tidak tetap.

55.


56.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Menjadi tidak tetap, kan? Yang pesangon itu yang mana?

15

57.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Yang PKWTT, menimbulkan hak pesangon di PKWTT kalau dia bersifat tetap pekerjaannya.

58.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Kalau dia jalan terus, dia beralih, dia diterima sebagai PKWTT, kan tidak perlu pesangon kan?

59.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Ada hak pesangon, menimbulkan hak pesangon. Di situlah perbedaannya antara PKWT dengan PKWTT. Kalau PKW (…)

60.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Maksudnya kalau dia bekerja terus demi hukum menjadi tetap, harus pesangon juga?

61.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Suatu saat berakhir harus diberikan pesangon.

62.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Kalau nanti berakhir?

63.


64.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, itu.

65.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Pada saat (…)

66.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Misalnya kalau 3 tahun yang akan datang berakhir, harus dihitung dari awal?

16

67.


68.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Dari tidak tetapnya?

69.


70.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, kan?

71.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Tapi kalau PKWT, begitu tanggal berakhirnya sudah berakhir, sudah … habislah sudah. Tidak ada istilah pesangon. Itu yang membedakan, Majelis Hakim Yang Mulia. Terima kasih, penjelasannya.

72.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya.

73.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Kepada Pemerintah, ya. Saya menjadi ingin tahu juga mengenai soal … yang diatur dengan frasa demi hukum. Demi hukum itu kan ada tiga kali ya, tiga tempat. Demi hukum berubah dari yang sementara atau waktu tertentu menjadi waktu tidak tertentu, demi hukum berubah yang semula hubungannya dengan outsourching menjadi user-nya hubungannya itu, demi hukum dan seterusnya yang terakhir itu. Nah, ini kan bukan sengketa soal pesangon. Orang dijalankan saja belum, ini kan sengketa ini kan sengketa mengenai berubahnya, sengketa mengenai status. Soal yang pengadilan atau forum yang menyelesaikan soal status itu siapa? Apakah tadi Saudara tadi Saudara Pemerintah dan wakil Pemerintah itu menyebutnya mediasi, forum mediasi, rekonsiliasi dan seterusnya yang kemudian baru kalau tidak … tidak selesai PHI, yang kalau tidak selesai banding kasasi dan bisa sampai Mahkamah Agung, ini kalau begitu pertanyaan saya apakah media si rekonsiliasi dan lainlainnya itu bukan memperpanjang proses yang dengan demikian dapat diartikan bahwa itu menjadi ketidakadilan justru. Silakan.

17

74.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Majelis Hakim Yang Mulia, kami jelaskan betul ada dua konteks yang dimohonkan oleh Pemohon. Pertama konteks Pasal 59 itu adalah konteks berubahnya hubungan kerja dari kontrak atau pegawai tidak tetap menjadi PKWT atau permanen … PKWTT atau permanen berubahnya ya menjadi pegawai tetap. Kemudian konteks yang kedua adalah berubahnya hubungan hukum yang tadinya karyawan outsourching perusahaan outsourching menjadi karwayannya perusahaan user. Jadi konteks baik Pasal 65 maupun Pasal 66 hanya berbeda konteks outsourching company-nya perusahaan company outsourching perusahaan outsourching-nya, tapi sama-sama saja berubah hubungan hukumnya dari perusahaan outsourching ke perusahaan user. Nah ini memang pertama yang … pertama itulah yang menimbulkan hak pesangon tetapi yang kedua ini mungkin tidak menimbulkan hak pesangon tapi ada ketenangan hati … ketenangan jiwa bagi pekerja kalau dia lebih dipekerjakan oleh perusahaan user. Jadi, misalnya oleh perusahaan Telkom-nya daripada dia di perusahaan anak … anak perusahaan kecil-kecil itu lebih tenang mereka. Jadi, yang kedua ini sebetulnya konteksnya bukan pesangon tetapi yang pertama tadi dengan berubahnya perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak ada pesangonnya. Kemudian demi hukum katanya berubah menjadi PKWTT yang ada hak pesangonnya tentunya hak ini adalah hal yang terpisah yang harus digugat lagi dimohonkan lagi oleh si yang merasa dirugikan bilamana atau manakala tadi katanya tidak mempunyai titel eksekutorial. Memang tidak putusan apa namanya nota pemeriksaan pegawai pengawas itu tidak mempunyai titel eksekutorial langsung timbul haknya … langsung bisa diberikan. Nah, itulah yang mungkin merasa … itulah yang mungkin merasa yang dirasakan kurang oleh Pemohon karena memang tidak serta merta tetapi harus dimohonkan, dimohonkannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Ada 4 cara memohon hak di sana yaitu harus melalui bipartit dulu yaitu para pihak dulu antara karyawan dengan perusahaannya. Perusahaan tolong dong saya dikasih hak saya, saya kan memang sudah ditetapkan oleh pengawas sebagai karyawan tetap. Saya mohon (...)

75.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saya potong. Selama proses ini makan apa dia?

18

76.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Selama proses itu sebetulnya kalau menurut hukum ketenagakerjaan kalau diubah menjadi PKWTT tetap selama belum ada statement PHK, maka selama itu para pihak harus tetap menjalankan kewajibannya. Artinya buruh harus tetap bekerja dan perusahaan harus tetap membayar kecuali kata Pasal 55 ayat (1) … 55 ayat (2) bahwa kecuali katanya diskorsing, tetapi diskorsing pun pengusaha harus tetap membayar kewajibannya untuk membayar upah walaupun melepaskan haknya untuk menerima hasil kerja. Begitu.

77.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Itulah, demi hukum itu lalu kehilangan … kehilangan substansinya di situ. Bagaimana bisa dijelaskan tidak hilang, itu maksud saya tadi. Susah ya, ya sudahlah.

78.


79.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Selesai. Terima kasih.

80.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Saya mau tanya, itu satu-satunya kasus yang di Sidoarjo?

81.

PEMERINTAH: UMAR KASIM Baik, Majelis Hakim Yang Mulia. Sebetulnya sudah sering terjadi, tapi mungkin tidak terlalu mencuat dan baru kali ini memang ada sedikit menasional karena kebetulan pegawai pengawas menetapkan berubahnya hubungan hukum itu dan si pengusaha tidak menerimanya sehingga dia menggugat ke TUN saat ini yang baru bulan depan ada putusannya Majelis.

82.

HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR Barangkali Pemohon atau Pemerintah punya contoh kasus-kasus itu kita ingin melihat nanti kalau ada ya.

19

83.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Boleh sedikit menggambarkan.

84.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, cukuplah ya.

85.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Oh, cukup. Oke, terima kasih.

86.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, kalau ada putusan-putusan yang berkaitan dengan itu bisa dilampirkan sebagai buktinya ya. Saudara Pemohon masih ada ahli atau saksi akan diajukan?

87.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Untuk saksi saja nanti.

88.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Saksi saja.

89.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Karena hari ini tidak bisa hadir masih diperjalanan jadi terlambat.

90.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, baik. Dari Pemerintah apakah akan mengajukan ahli?

91.

PEMERINTAH: BUDIJONO Dari pemerintah tidak mengajukan ahli, Yang Mulia.

92.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya?

93.

PEMERINTAH: BUDIJONO Tidak mengajukan ahli. 20

94.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak mengajukan ahli. Baik, kalau begitu sidang selanjutnya hanya untuk mendengarkan saksi dari Pemohon. Sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 pukul 11.00 mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon. Dengan demikian sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.31 WIB Jakarta, 19 Maret 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

21

2014

Recommend Documents