2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU PUTUSAN Nomor : 05/IX/KIP-PS-A/2014 KOMISI INFORMASI PROVINSI BENGKULU

1. IDENTITAS (1.1.) Komisi Informasi Provinsi Bengkulu yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 05/IX/KIP-BKL.PSI/2014 yang diajukan oleh : Nama Alamat

: Dedi Riansyah : Desa Mundam Marap Kecamatan Ipuh Kabupaten Muko-Muko. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon. TERHADAP

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu Jl. Adam Malik Km. 8 Kota Bengkulu. Dalam persidangan ajudikasi diwakili oleh : Sudarmano dan Nendra Susanti selaku, Pegawai Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu beralamat Jl. Adam Malik Km. 8 berdasarkan Nomor Surat Kuasa 01/SKu/XVIII.BKL/10/2014 tertanggal 14 Oktober 2014 Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

1

(1.2.) Telah membaca surat permohonan Pemohon Telah mendengar keterangan Pemohon Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon Telah mendengar keterangan Termohon Telah memeriksa surat-surat dari Termohon 2. DUDUK PERKARA (2.1.) bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 09 September 2014, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 09 September 2014, dengan registrasi sengketa Nomor : 05/IX/KIP-BKL.PSI/2014. Kronologi (2.2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui Surat No : 01/VI/2014, tertanggal 19 Juni 2014, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu . Adapun dokumen Informasi Publik yang dimohon oleh Pemohon yaitu : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu tahun 2013. (2.3) Bahwa Surat Permohonan Informasi Pemohon tertanggal 19 Juni 2014, tidak ditanggapi oleh Termohon, kemudian Pemohon mengajukan keberatan melalui Surat Nomor : 02//VII/2014, tertanggal 04 Juli 2014, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bengkulu (2.4) Bahwa karena Termohon tidak menaggapi keberatan, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 09 September 2014, dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu tertanggal 09 September 2014, dengan registrasi sengketa Nomor : 05/IX/KIP-BKL.PSI/2014. (2.5) bahwa Sengketa Informasi a quo telah diadakan persidangan pertama pada tanggal 16 Oktober 2014, dihadiri oleh Pemohon dan di hadiri oleh Termohon dikuasakan kepada Sudarmono dan Nendra Susanti. 2

(2.6) bahwa Sengketa Informasi a quo diajukan berdasarkan pasal 35 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor : 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) junto Pasal 37 Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik (PERKI No.1 tahun 2013), maka atas saran Majelis dilanjutkan dengan mediasi, dan berdasarkan berita acara mediasi yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, Mediasi dinyatakan GAGAL oleh saudara

Mirzan P. Hidayat,S.Sos selaku

Mediator. (2.7) Bahwa berdasarkan PERKI No.1 tahun 2013 Pasal 49, maka selanjutnya sengketa informasi a quo dilakukan dilanjutkan persidangan kedua pada tanggal 27 Oktober 2014, yang dihadiri oleh Pemohon dan Tidak dihadiri oleh Termohon dengan melampirkan surat Nomor: 126/S/XVII.BKL/10/2014 tidak dapat menghadiri sidang . (2.8) Bahwa pada tanggal 5 November 2014 dilakukan persidangan ke tiga di hadiri oleh Pemohon dan Termohon dan persidangan dan persidangan ke empat tidak dihadiri oleh Termohon dengan melampirkan surat tidak dapat menghadiri sidang dan sidang ke lima, enam dank e tujuh terhadap Sengketa Informasi a quo yang dihadiri oleh pemohon dan termohon. Alasan Permohonan (2.9) bahwa pemohon mengajukan permohonan Informasi dengan tujuan sebagai bahan berita (tepat, akurat dan benar serta berimbang) berdasarkan data dan fakta agar berita yang dimuat menjadi referensi bagi pembaca. (2.10) bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi dengan tujuan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kontrol sosial sebagimana yang telah diatur dalam aturan yang berlaku. (2.11) bahwa pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Bengkulu karena permintaan Informasi tidak ditanggapi oleh Termohon.

3

Petitum (2.12) bahwa Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Bengkulu untuk mengabulkan/diterima permohonan Sengketa Informasi a quo. Eksepsi dan Jawaban Termohon (2.13) Bahwa Termohon menyampaikan eksepsi secara tertulis sebagai berikut : 1. PEMOHON tidak memiliki kompetensi / Kapasitas / Kedudukan sebagai PEMOHON. Bahwa sebagai mana ketentuan Pasal 1 angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 “ PEMOHON informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi public sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Bahwa PEMOHON bertindak selaku pribadi dalam meminta informasi tetapi untuk kepentingan berita suatu lembaga yang bernama BENGKULU TODAY.COM. hal ini adalah tidak bersesuaian karena kalau bertindak sebagai pribadi tidak dibenarkan mengatas

namakan suatu lembaga demikian sebaliknya apabila bertindak sebagai

lembaga maka tidak dibenarkan mengatas namakan secara pribadi sebagaimana Lampiran III Permohonan Informasi. Bahwa oleh karena PEMOHON dalam sengketa Informasi Publik tidak jelas bertindak atas nama pribadi atau bertindak atas nama Lembaga maka secara Hukum PEMOHON Sengketa Informasi Publik tidak memiliki kompetensi sebagai PEMOHON. Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum serta uraian hukum tersebut diatas maka Permohonan PEMOHON Sengketa Informasi Publik terhadap TERMOHON secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijkverklaard) karena tidak memiliki kapasitas sebagai PEMOHON. 2. Permohonan PEMOHON Bahwa Permohonan PEMOHON Sengketa Informasi public dalam rincian informasi yang dibutuhkan meminta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013 . Oleh karenanya berdasarkan alasan hukum serta uraian hukum tersebut diatas maka Permohonan PEMOHON Sengketa Informasi Publik terhadap tergugat I

4

dan

TERMOHON secara keseluruhan harus dinyatakan gugur demi hukum atau setidaktidanya dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet onvankelijkverklaard) karena kabur. (2.14) bahwa Termohon menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara a quo secara tertulis sebagai berikut : 1. Bahwa TERMOHON, menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil PEMOHON Sengketa Informasi Publik. 2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pula dalam pokok perkara di bawah ini. 3. Bahwa TERMOHON tidak menanggapi Permohonan Informasi yang diajukan PEMOHON Sengketa Informasi Publik dengan alasan sebagai berikut : a. Bahwa dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan pasal 9 ayat 2 huruf m. mengungkapkan laporan hasil pemeriksaan atau subtansi hasil pemeriksaan kepada media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari anggota BPK. b. Bahwa Pemohon harus meminta salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013 .kepada DPRD Provinsi Bengkulu terlebih dahulu Jawaban Pemohon (2.15) bahwa pemohon menyampaikan jawaban secara lisan atas eksepsi dan jawaban tertulis yang disampaikan termohon, pada intinya pemohon menerangkan bahwa : a. pengajuan permohonan Informasi dilakukan atas nama diri sendiri, walaupun pekerjaan sebagai jurnalis, tetapi tidak menghapuskan hak atas nama WNI. b. seharusnya Pemohon bisa meminta langsung kepada BPK RI Perwakilan Bengkulu, tidak dengan DPRD Provinsi Bengkulu.

3. ALAT BUKTI PARA PIHAK Keterangan pemohon (3.1) Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut : 5

1. Pemohon menyatakan permohonan tanggal permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah sesuai dengan kronologis yang dibacakan Majelis Komisioner. 2. Pemohon menyetakan bahwa permohonan informasi yang diajukan dalam sengketa

a quo adalah secara pribadi. 3. Pemohon menerangkan bahwa tujuan permintaan Informasi tersebut seperti apa yang sudah dijelaskan dalam dokumen permintaan informasi terhadap termohon. Selanjutnya dijelaskan bahwa dimana pada saat pengajuan informasi ke Badan Publik (termohon) sampai kepada pengajuan Penyeleseian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Bengkulu sebagai berikut: Diwaktu pengajuan informasi ke Badan Publik masih sebagai wartawan Bengkulu Today Pada waktu pengajuan keberatan juga masih sebagai wartawan Bengkulu Today Dan pada saat pengajuan penyeleseian sengketa informasi di KIP Bengkulu pada Bulan September sudah di Lensa Post. 4. Pemohon menerangkan bahwa pemohon tidak tahu dengan peraturan yang berlaku di Badan Publik termohon, dan yang saya tahu hanya UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. 5. Pemohon menerangkan bahwa seharusnya dalam permintaan informasi tersebut, tidak perlu meminta ke pada DPRD Provinsi Bengkulu . 6. pemohon menerangkan bahwa permohonan yang diajukan sesuai dengan UndangUndang Dasar 1945 RI sesuai dengan Pasal 28 huruf (f) dan Undang-Undang No.14 tahun 2008 pasal (4) ayat (1) dan (2). Jadi ini adalah dasar pengajuan permohonan informasi tersebut. 7. Pemohon menerangkan bahwa pengajuan atas nama diri sendiri, walaupun pekerjaan sebagai jurnalis, tetapi tidak menghapuskan hak atas nama WNI. 8. Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi ini juga sebagai bentuk control social dari masyarakat terhadap Badan Publik.

6

Surat-surat Pemohon (3.2) Bahwa Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : Bukti P-1

Salinan surat permohonan informasi berikut lampirannya dengan nomor : 01/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014 yang telah dilakukan pemateraian tertanggal 24 November 2014.

Bukti P-2

Salinan tanda terima surat permohonan informasi dengan nomor : 01/DR/VI/2014,

tanggal

19

Juni

2014

yang

telah

dilakukan

pemateraian tertanggal 24 November 2014. Bukti P-3

Salinan surat pengajuan keberatan permohonan informasi berikut lampirannya dengan nomor :02/VII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang telah dilakukan pemateraian tertanggal 24 November 2014.

Bukti P-4

Salinan

tanda

terima

surat

pengajuan

keberatan

permohonan

informasi dengan nomor : 11/DR/VII/2014, tanggal 4 Juli 2014 yang telah dilakukan pemateraian tertanggal 24 November 2014. Keterangan Termohon (3.3) Menimbang bahwa di persidangan, Termohon menyampaikan keteranganketerangan sebagai berikut : 1. Termohon mengakui bahwa telah menerima surat permohonan informasi, dan keberatan yang disampaikan pemohon dan membenarkan sebagaimana kronologi yang dibacakan Majelis Komisioner. 2. Termohon mengakui bahwa dokumen yang diminta oleh pemohon berada dalam penguasaan Termohon. 3. Termohon menerangkan bahwa kami ragu terhadap pengajuan informasi ini, dimana disatu sisi atas nama pribadi dan disis lainnya juga sebagai jurnalis pada media Bengkulutoday.com. 4. Termohon menerangkan bahwa Termohon tidak merespon permohonan Pemohon, karena dari awal mengatakan secara pribadi kemudian dari pers, jadi kami anggap pengajuan informasi ini sudah tidak jelas. Dan pada saat pengajuan keberatan juga sudah kami katakan pengajuan informasinya tidak jelas. 5. Termohon menjelaskan kepada Pemohon dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

7

(LKPD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013 sudah di serahkan kepada DPRD Provinsi Bengkulu Pemohon harus minta dulu kepada DPRD Provinsi. 6. Termohon menerangkan bahwa Dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V Informasi yang dikecualikan Pasal 17 setiap Badan public wajib membuka akses bagi setuap Pemohon Informasi Publik untuk memdapat Informasi Publik Huruf j Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. 7. Termohon menerangkan bahwa Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kode Etik Badan Pemeriksaaan Keuangan Bagian keempat Pasal 9 ayat (2) huruf m. mengungkapkan larangan bagi pemeriksa untuk memberi laporan hasil pemeriksaan kepada media massa dan/atau pihak lain, tanpa ijin atau perintah dari Anggota BPK; 9. termohon menerangkan yang pada intinya bahwa dokumen perkara a quo tidak dapat diberikan kepada Pemohon melanggar Kode Etik BPK. Surat-surat Termohon (3.4) Bahwa Termohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : Bukti T-1

Salinan Peraturan BPK RI No. Tahun 2011 tentang Kode Etik Pemeriksaan Keuangan

Bukti T-2

Surat Kuasa No. 01/Sku/XV/II.Bkl/10/2014, tanggal 14 Oktober 2014

Bukti T-3

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Bukti T-4

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2006 Tentang BPK

Bukti T-5

Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Bukti T-6

Kesimpulan Termohon atas Permohonan Penyelesaian Informasi dengan Obyek Sengketa Informasi Buku I LHPD Provinsi Bengkulu

8

4. KESIMPULAN PARA PIHAK Kesimpulan Pemohon (4.1) bahwa Pemohon dalam persidangan tidak menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan Termohon (4.2) bahwa Pemohon dalam persidangan menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya sama dengan eksepsi dan jawaban termohon sebagaimana di jelaskan pada paragraph (2.14) dan paragraph (2.15). 5. Fakta Hukum Persidangan Fakta Hukum Pemohon (5.1) Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik eksespsi dan jawaban, jawaban dalam persidangan dari pemohon dan termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut: 1. benar bahwa pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi dengan nomor surat 01/VI/2014, yang ditujukan kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tertanggal 19 Juni 2014 sebagaimana bukti P-1. 2. benar bahwa Pemohon telah mengajukan surat keberatan atas layanan informasi publik dengan nomor 02/VII/2014 yang ditujukan kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, sebagaimana bukti P-3. 3. benar bahwa pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 09 September 2014, yang diterima dan terdaftar sebagai pemohon sengketa informasi pada kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 09 September 2014, dengan registrasi sengketa nomor 05/IX/KIPBKL.PSI/2014. Fakta Hukum Termohon (5.2) Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik eksespsi dan jawaban, jawaban dalam persidangan dari pemohon dan termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut: 1. benar bahwa Termohon telah menerima surat Permohonan Informasi yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 19 Juni 2014 sebagaimana bukti P-2. 9

2. benar bahwa termohon telah menerima surat keberatan Permohonan Informasi yang diajukan oleh pemohon pada tanggal 4 Juli 2014 sebagaimana bukti P-4. 3. benar bahwa termohon tidak menanggapi permohonan informasi yang diajukan pemohon melalui surat tertanggal 19 Juni 2014. 4. benar bahwa termohon tidak menjawab surat keberatan yang diajukan pemohon tertanggal 04 Juli 2014. 5. benar bahwa Termohon memiliki dan menguasai dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013 6. PENDAPAT MAJELIS (6.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36, dan pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juncto Pasal 5 huruf b, Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PERKI No.1 Tahun 2013). (6.2) Menimbang bahwa berdasarkan berita acara mediasi gagal sebagaimana diuraikan dalam paragraph (2.7) Maka berdasarkan ketentuan Pasal 42 UU KIP bahwa : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi nonlitigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa, atau salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan. (6.3) Menimbang bahwa berdasarkan PERKI Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Informasi Publik Pasal 49 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan : 1. Mediator menyampaikan pernyataan mediasi gagal kepada Ketua Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi. 2. Terhadap mediasi yang dinyatakan gagal, Majelis Komisioner melanjutkan kembali proses ajudikasi. (6.4) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraph (6.2) dan paragraph (6.3) Majelis berpendapat bahwa karena mediasi dinyatakan gagal oleh Mediator, maka 10

sengketa informasi a quo diselesaikan melalui proses ajudikasi nonlitigasi terhadap pokok sengketa. (6.5) Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok sengketa, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) PERKI No.1 Tahun 2013, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenagan Komisi Informasi Provinsi Bnegkulu untuk memeriksa dan memutuskan permohonan a quo. 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi 3. Kedudukan hukum (legal standing) Termohon sebagai Badan Publik dalam Sengketa Informasi. 4. Batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi. (6.6)

Terhadap keempat

hal

sebagaimana

pada

paragraph

(6.5),

Majelis

mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut : Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu (6.7) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan : Komisi Informasi adalah Lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi. (6.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 PERKI No.1 Tahun 2013 dinyatakan : Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. (6.9) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP dinyatakan : Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonaan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau

11

Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP. (6.10) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP dinyatakan :Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (6.11) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP dinyatakan : Upayah penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanaya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2). (6.12) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU KIP dinyatakan : Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik. (6.13) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 PERKI No.1 Tahun 2013 diyatakan : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. (6.14) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan pemohon telah menempuh mekanisme memperoleh informasi dan mengajukan pemohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik sebagai berikut :

12

1. Pemohon telah mengajukan permohonan Informasi dengan nomor surat: 01/IV/2014 yang ditujukan kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu pada tanggal 19 Juni 2014. 2. Pemohon telah mengajukan surat permohonan keberatan atas layanan Informasi Publik dengan nomor surat:02/VII/2014 yang ditujukan kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu pada tanggal 04 Juli 2014 3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik tertanggal 09 September 2014 yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 09 September 201 dengan registrasi sengketa nomor: 05/IX/KIP-BKL.PSI/2014. (6.15) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (3) UU KIP junto pasal 6 ayat 2 PERKI No.1 Tahun 2013 dinyatakan : Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. (6.16) Menimbang bahwa berdasarkan

pasal 6 ayat 2 PERKI No.1 Tahun 2013

dinyatakan : Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi. (6.17) Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal 6 ayat (2) PERKI No.1 Tahun 2013 yang dimaksud dengan Badan Publik Provinsi dinyatakan : Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

13

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon (6.18) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 UU KIP dinyatakan : Pemohon

Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia

yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini. (6.19) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 PERKI No.1 Tahun 2013, dinyatakan : Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi. (6.20) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 1 huruf a PERKI No.1 Tahun 2013, dinyatakan : Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. (6.21) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PERKI No.1 Tahun 2013 yang menyatakan : Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila: a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

14

(6.22) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyeleseian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan dalam paragraph (6.14). (6.23) Menimbang bahwa pemohon menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1706051808910001, sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 ayat 1 huruf a angka 1 PERKI No.1 Tahun 2013, sebagai tanda bukti identitas pada formulir isian permohonan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 9 September 2014. (6.24) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 28 F Undang-Undand Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahannya menyatakan : Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. (6.25) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manuasi, selanjutnya disebut UU HAM menyebutkan : Pasal 14 UU HAM 1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. 2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 23 ayat 2 UU HAM Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik

dengan

memperhatikan

nilai-nilai

agama,

kesusilaan,

ketertiban,

kepentingan umum, dan keutuhan negara. (6.26) Menimbang bahwa eksepsi dan jawaban termohon sebagaimana dimaksud paragraph (2.14) angka 1 maka majelis berpendapat sebagaimana diuraikan pada paragraph (6.29) sampai dengan paragraph (6.31). 15

(6.27) Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf (6.24) sampai dengan paragraph (6.32) karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon mememnuhi syarat kedududkan hukum (legal standing) dalam sengketa a quo Kedudukan Hukum (Legal Standing ) Termohon (6.28) Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur: Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. (6.29) Menimbang bahwa keputusan Badan Pemeriksa Keuangan R.I. tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan Badan Pemeriksa Keuangan No. 3/K/IXIII.2/7/2014 Pasal 1 dinyatakan Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebutkan BPK merupakan satu Lembaga yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. (6.30)

Menimbang

bahwa

Termohon

adalah

BPK

RI

Perwakilan

Provinsi

Bengkulumerupakan Instansi Vertikal adalah prangkat Lembaga Tinggi Negara yang disebut BPK. Yang kedudukannya sebagai Instansi Tingkat Provinsi Bengkulu. (6.31) Menimbang bahwa Pasal 482 (1) BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada anggota atau BPK melalui Terutama keuangan Negara Pasal (2) BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu yang Pimpinan oleh sekarang Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu yang berkedudukan di Bengkulu. (6.32)

Menimbang

bahwa

Pasal

3

dinyatakan

dalam

melaksanakan

sebagaimana dimaksud Pasal 2 BPK Dibantu oleh Pelaksanaan BPK.

16

tugas

(6.33) Menimbang bahwa uaraian pada paragraf (6.17) sampai dengan paragraf (6.21) berlaku mutatis mutandis pada kedudukan hukum (legal standing) termohon dalam sengketa a quo. (6.34) Menimbang bahwa Majelis telah menerima dan memeriksa surat kuasa tanggal 14 Oktober 2014 dan surat kuasa tanggal 14 Oktober 2014 yang masing masing ditanda tangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa bermaterai cukup untuk sengketa a quo. (6.35) Menimbang bahwa berdasarkan paragraph (6.34) sampai dengan paragraph (6.36) maka Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat ( legal satnding) dalam sengketa a quo. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyeleseian Sengketa Informasi (6.36) menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan mengajukan Permohonan Penyeleseian Sengketa Informasi Publik sebagai berikut: 1.

Pemohon

telah

mengajukan

Permohonan Informasi

dengan

nomor surat

01/VI/2014, yang ditujukan kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu pada tanggal 19 Juni 2014 sebagaimana bukti P-1. 2. Pemohon telah mengajukan surat keberatan atas layanan informasi publik dengan No. 02/VII/2014 yang ditujukan kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 04 Juli 2014, sebagaimana bukti P-3. 3. Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 09 September 2014, yang diterima dan terdaftar sebagai pemohon sengketa informasi pada kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Bengkulu pada tanggal 09 September 2014, dengan registrasi sengketa nomor 05/IX/KIP-BKL.PSI/2014.

17

(6.37) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 7 UU KIP dinyatakan : Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; c.

penerimaan

atau

penolakan

permintaan

dengan

alasan

yang

tercantum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. (6.38) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP dinyatakan :Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. (6.39) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP dinyatakan : Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2). (6.40) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 huruf a PERKI No.1 tahun 2013 mengatur : Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh pemohon.

18

(6.41)

Menimbang

bahwa

berdasarkan

fakta

persidangan,

Termohon

tidak

memberikan tanggapan atas surat keberatan Pemohon sebagimana diurakan dalam paragraf (6.32) angka 1, kemudian pemohon meangajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam paragraph (6.33) angka 2, dan karena termohon tidak memenuhi kewajiban sebagaimana paragraph (6.34) maka selanjutnya pemohon mengajukan Permohonan Penyeleseian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraph (6.36) angka 3. (6.42) Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf diatas sampai

Majelis

berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan Pemohon memenuhi jangka waktu yang ditentukan Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto 13 huruf a PERKI No.1 Tahun 2013 dalam sengketa a quo. Pokok Sengketa (6.43) Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo. Majelis akan mempertimbangkan fakta hukum baik yang terungkap dalam persidangan maupun alat bukti yang disampaikan oleh para pihak berkaitan dengan pokok sengketa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2014. (6.44) Terhadap pokok sengketa sebagaimana pada paragraph (6.39), Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut : Bahwa berdasarkan hasil konfiransi kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu , pada hari rRabu tanggal 07 Januari 2015 menyatakan benar bahwa Dana Hibah 26,2 M yang merupakan bagian yang masuk dalam Dokumen Buku 1 LHP LKPD Provinsi Bengkulu tersebut sedang dalam proses penyelidikan dan Penyidikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu. (6.45) menimbang bahwa Keterangan Sekretaris DPRD Provinsi Bengkulu tanggal 2 Januari 2015 menyatakan bahwa pihaknya belum dapat bekerjasama dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu karena LHP tersebut masih termasuk Informasi yang dikecualikan, belum saatnya untuk memberikan Informasi sebagaimana dimaksud oleh Pemohon 19

(6.46) Menimbang bahwa pada lampiran II surat Permohonan Informasi dengan nomor surat 01/VI/2014, yang ditujukan kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu Cq. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, pada tanggal 19 Juni 2014 sebagaimana bukti P-1, pada intinya dinyatakan sebagai berikut : Bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah dianggap pribadi bukan atas nama Badan Hukum Bengkulu Today, meminta LHP BPK RI Perwakilan Bengkulu atas LKPD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2013 (6.47) Bahwa sebagaimana Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 Pasal 9 (2) Huruf m Pemeriksa dan pelaksana BPK dilarang mengungkapkan kepada Media Masa dan atau pihak lain tanpa ijin atau perintah dari anggota BPK. (6.48) Menimbang bahwa Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2004 Pasal 19 : (1). Menyatakan laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada Lembaga Perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum. (2). Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Laporan yang memuat rahasia Negara yang diatur dalam peraturan perundangundangan sehingga Informasi tersebut dapat dibuka untuk umum. (6.49) Menimbang bahwa UNdang-Undang RI .No. 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 7 (5) berbunyi: hasil pemeriksaan atas penggelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum sehingga Informasi tersebut ada Peluang untuk dibuka dan diberikan kepada Pemohon. (6.50) Menimbang bahwa pemeriksa dan pelaksana memeriksa BPK tidak memiliki kewenangan

untuk

memberikan

LHP

apa

dan

siapapun

tanpa

persetujuan

pimpinan/pejabat BPK RI. (6.51) Menimbang bahwa sesuai Pasal 17 Huruf a angka 1 Undang-Undang Komisi Informasi Publik setiap Badan Publik wajib membuka Akses bagi setiap Pemohon Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan 20

Hukum yaitu Informasi yang dapat menghambat proses Penyelidikan dan Penyidikan suatu Tindak Pidana. (6.52) Menimbang bahwa Pasal 17 Huruf c Undang-Undang Komisi Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 menyatakan memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik,

yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan

Komisi Informasi atau Pengadilan. (6.53) Menimbang bahwa Majelis mengetahui pemeriksa dan pelaksana pemeriksa tidak memiliki kewenangan untuk membuka dan memberikan LHP apapun dan kepada siapapun,

namun

Majelis

berpendapat

memiliki

kewenangan

untuk

dapat

memerintahkan pihak BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu untuk membuka dan memberikan Informasi LHP tersebut langsung atau tidak langsung sesuai dengan azas cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. (6.54) Menimbang berdasarkan Undang-undang Nomor : 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahawa : Pasal 2 UU KIP 1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. 2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. 3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. 4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal 6 UU KIP 1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21

3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan. Pasal 19 UU KIP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang. (6.57) Menimbang berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, mengatur bahwa : Pasal 15 PERKI SLIP Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Pasal 16 ayat 4 PERKI SLIP Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. (6.58) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 UU KIP menyebutkan; Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

22

(6.59) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1 huruf b, c dan d UU KIP menyebutkan Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik. (6.60) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b, c dan i PERKI No.1 tahun 2010 mengatur : Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang kurangnya terdiri atas: b. ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas : 1. nama program dan kegiatan 2. penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi 3. target dan/atau capaian program dan kegiatan 4. jadwal pelaksanaan program dan kegiatan 5. anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah 6. angenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik 7. informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat c. ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capainnya ; i. informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait; (6.61) Menimbang berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf c PERKI No.1 tahun 2010 dan penjelasannya menyebutkan : Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: c. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pasal 11. Penjelasan Huruf c Yang dimaksud dengan informasi lengkap adalah seluruh informasi dalam pasal 11 yang tidak dalam bentuk ringkasan. 23

(6.62) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan dalam paragraf (6.48) sampai dengan paragraf (6.71) maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa dokumen yang dimaksud dalam perkara a quo yang diuraikan dalam paragraf (6.52) adalah informasi publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik dengan secara yang mudah dan efisien.

Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013. (6.63) Menimbang bahwa berdasarkan eksepsi dan jawaban termohon yang pada pokoknya sama dengan kesimpulan termohon sebagaimana diuraikan dalam paragraf diatas angka 3 huruf c, maka Majelis perlu mempertimbangkannya kembali karena dokumen informasi publik tersebut sudah dinyatakan terbuka sebagian dan dapat diakses oleh publik dengan secara yang mudah dan efisien. 6. KESIMPULAN (7.1) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan: 1. Komisi Informasi Provinsi Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan a quo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal stending) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa a quo. 3. Termohon memiliki kedudukan hukum (legal stending) sebagai Termohon dalam sengketa a quo. 4. Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP jo PERKI No. 1 Tahun 2013.

24

8. AMAR PUTUSAN (8.1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian (8.2) Menyatakan bahwa sebagian salinan otentik LHP LKPD Provinsi Bengkulu sebagaimana tercantum dalam Buku I LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu kecuali sebagian salinan otentik pada Buku I yang saat ini masi dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu, adalah Informasi yang terbuka dan dapat di Akses Publik (8.3) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan sebagian salinan otentik sebagaimana tersebut dalam Buku I LHP LKPD Provinsi Bengkulu, kecuali Informasi yang saat ini dalam proses Penyelidikan dan Penyidikan pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu. (8.4) Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana tersebut dalam paragraf (8.2) kepada Pemohon sejak putusan ini dibacakan.

25

Demikian putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner Firmansyah, SE selaku Ketua merangkap anggota, Emex Verzoni, SE dan Ifsyanusi, S.Sos. M.Si masingmasing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2015 , oleh majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh Yuliana Sari, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Firmansyah, SE Anggota Majelis

Anggota Majelis

Emex Verzoni, SE

Ifsyanusi, S.Sos. M.Si Panitera Pengganti

Yuliana Sari, SH

26