2014)

26

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH UNTUK SUB URUSAN JASA KONSTRUKSI DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN DAERAH (UU No.23/2014)

Oleh:

A. DAMENTA

Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah – Kemendagri

26


REPUBLIK INDONESIA

PERUBAHAN PARADIGMA PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTAR SUSUNAN PEMERINTAHAN

UU 5/1974

UU 22/1999

Titik Berat Otonomi Pada Kabupaten/Kota

UU 32/2004

UU 23/2014

Desentralisasi berkeseimbangan antara Pem. Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kab/kota

26


REPUBLIK INDONESIA

UU NO.23/2014 Menimbang: b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;.........

1. Menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan dan efisien. 3. Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. 4. Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah. 5. Menata hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.


REPUBLIK INDONESIA

URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT PERTAHANAN KEAMANAN AGAMA YUSTISI POLITIK LUAR NEGERI 6. MONETER & FISKAL

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. 2. 3. 4. 5.

1. PENDIDIKAN 2. KESEHATAN 3. PEKERJAAN UMUM DAN PR 4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KWS PERMUKIMAN 5. TRAMTIBUM & LINMAS 6. SOSIAL

KONKUREN

WAJIB (24)

YAN DASAR

(6)

SPM

Dibagi berdasarkan kriteria Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi

PILIHAN (8)

NON YAN DASAR (18)

NSPK

Dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kapasitas kuangan daerah, sumber daya personil, dan ketersediaan sarana dan prasarana.


REPUBLIK INDONESIA


REPUBLIK INDONESIA

PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR)

UU 23/2014 Men-desentralisasi kewenangan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Jasa konstruksi masuk dalam sub urusan tersendiri dalam urusan PUTR

PP No. 18/2016 tentang Perangkat Daerah

Pengganti PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 1. Pembentukan, jenis, dan kriteria tipelogi perangkat daerah 2. Pemetaan urusan dan beban pemerintah daerah

Rapermen tentang Pedoman Nomenklatur Dinas yang Menangani Urusan PUTR dan Urusan PKW

Pengaturan Nomenklatur Dinas Teknis diserahkan ke kementerian teknis terkait. Urusan PUTR menjadi 1 Dinas diatur dalam Permendagri, sedangkan Urusan PKW menjadi 1 Dinas tersendiri diatur dalam Permen PUPR.


REPUBLIK INDONESIA Kewenangan Pemerintah Daerah Urusan Konkuren Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Terkait Jasa Konstruksi PUSAT 1. 2. 3. 4.

Penyelenggaraan Pelatihan tenaga kerja konstruksi percontohan Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi cakupan nasional penerbitan izin usaha jasa konstruksi asing pengembangan standar kompetensi kerja dan pelatihan jasa konstruksi

PROVINSI 1. 2.

Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi

KABUPATEN/KOTA 1. 2. 3. 4.

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah kabupaten/kota Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) Pengawasan tertib usaha, terbit penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi


REPUBLIK INDONESIA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PROVINSI 1. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (Permen PUPR No. 15/2015) 2. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi (UU No. 23/2014) 3. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi (UU No. 23/2014) 4. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP No. 30/2000) 5. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP No. 30/2000) 6. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP No. 30/2000) 7. Melaksanakan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi (PP No. 30/2000) 8. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi (Permen PUPR No.15/2015) 9. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi (Permen PUPR No. 15/2015)


REPUBLIK INDONESIA

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KAB/KOTA 1. Melakukan kegiatan pendataan proyek di daerah kab/kota yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (Permen PUPR No. 15/2015) 2. Mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi (UU No. 23/2014) 3. Menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kab/kota (UU No. 23/2014) 4. Melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah kab/kota (PP No. 30/2000) 5. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah kab/kota (PP No. 30/2000) 6. Melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah kab/kota (UU No. 23/2014 dan PP No. 30/2000) 7. Melaksanakan pembinaan asosiasi jasa konstruksi di wilayah kab/kota (PP No. 30/2000) 8. Meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah kab/kota (Permen PUPR No.15/2015) 9. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah kab/kota (Permen PUPR No. 15/2015) 10.Melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) (UU No 23/2014)


REPUBLIK INDONESIA

KELEMBAGAAN DAERAH UU N0 23/2014 dan PP No.18/2016

MENENTUKAN TIPOLOGI LEMBAGA DI DAERAH

PEMETAAN KEMENPU PR DAN PROV/KAB/KOTA DIFASILITASI KEMENDAGRI

DINAS TIPE A (Besar)

DINAS TIPE B (Sedang)

DINAS TIPE C (Kecil)

BEBAN KERJA (Indikator Umum & Indikator Teknis)

REKOMENDASI NOMENKLATUR


REPUBLIK INDONESIA

BENTUK, TIPE, NOMENKLATUR, DAN POLA BIDANG

RAPERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS TIPE A++ 2 Dinas Tipe A Sekt per dinas

4 Bidang per dinas ( Es III)

Maks 3 subbag per sekretariat per dinas (es IV)

maks 3 seksi per bidang per dinas (Es IV)

STRUKTUR DINAS URUSAN PUTR TIPE A++ ALTERNATIF 1


REPUBLIK INDONESIA

BENTUK, TIPE, NOMENKLATUR, DAN POLA BIDANG

RAPERMENDAGRI TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS TIPE A++ 2 Dinas Tipe A Sekt per dinas

4 Bidang per dinas ( Es III)



STRUKTUR DINAS URUSAN PUTR TIPE A++ ALTERNATIF 2


REPUBLIK INDONESIA

DINAS TIPE A+ 2 Dinas Tipe B Sekretariat per dinas

3 Bidang per dinas (Es III)



STRUKTUR DINAS URUSAN PUTR TIPE A+ ALTERNATIF 1


REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR DINAS URUSAN PUTR TIPE A+ ALTERNATIF 2

DINAS TIPE A+ 2 Dinas Tipe B Sekretariat per dinas

3 Bidang per dinas (Es III)




REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR DINAS URUSAN PUTR TIPE A ALTERNATIF 1a

DINAS TIPE A Sekretariat

4+2 Bidang (es III)

maks 3 subbag (es IV)

maks 3 seksi per bidang (es IV)


REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR DINAS URUSAN PUTR TIPE A ALTERNATIF 1b 1


4+2 Bidang (es III)




REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR DINAS URUSAN PUTR TIPE A ALTERNATIF 1b 2


4+2 Bidang (es III)




REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR DINAS URUSAN PUTR TIPE A ALTERNATIF 1c


4+2 Bidang (es III)




REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR DINAS URUSAN PUTR TIPE A ALTERNATIF 2


4+2 Bidang (es III)




REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR DINAS URUSAN PUTR TIPE B

DINAS TIPE B Sekretariat

3+2 Bidang (es III)




REPUBLIK INDONESIA

STRUKTUR DINAS URUSAN PUTR TIPE C

DINAS TIPE C Tata Usaha

2+2 Bidang (es III) maks 3 seksi per bidang (es IV)

Note: • Urusan PUTR dalam setiap tipe Dinas (A,B,C) mendapatkan tambahan 2 bidang. • Dalam Dinas tipe C, sektor Bina Konstruksi dapat diwadahi dalam 1 Seksi


REPUBLIK INDONESIA

INTERNALISASI DAN INTEGRASI PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JASA KONSTRUKSI DALAM DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JAKNASIONAL

JAKDA PROVINSI

JAKDA KAB./KOTA

• Program Nasional (Infrastruktur, Kelembagaan, dan Manajemen) • Target • APBN

• Program Daerah (Infrastruktur, Kelembagaan, dan Manajemen) • Target • APBD-P

• Program Daerah (Infrastruktur, Kelembagaan, dan Manajemen) • Target • APBD-K

3

URUSAN - PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

3

10

3

10

1

SUB URUSAN - Jasa Konstruksi PROGRAM - PEMBINAAN KONSTRUKSI

3

10

1 01

Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi

3

10

1 01 01

Layanan Pelatihan tenaga ahli konstruksi

3

10

1 01 01 01

Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi; Pengidentifikasian Kebutuhan Jenis Pelatihan Penyiapan Modul/SOP/Pedoman penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi Penyiapan Pengajar/instruktur/Asesor/tenaga pelatihan Penyiapan pelatihan Tenaga Ahli (peserta, alat, ruangan tempat praktek, dll) Pelaksanaan pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi

3

10

1 01 01 02

Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi Pengidentifikasian potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan badan usaha pelatihan tenaga ahli konstruksi Pembuatan Skema kerjasama dengan Lembaga Pelatihan/Sertifikasi (LPJKP, asosiasi, dll) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengendalian penjaminan mutu Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli

3

10

1 02

Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota

3

10

2 02 01

Layanan Penyelenggaraan Sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan daerah provinsi

3

10

2 02 01 01

Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi; Penyediaan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi (hardware, software dan jaringan internet, dll) Penyediaan operasional SDM pengelola dan pengembangan layanan informasi Penyelenggaraan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas Administrator SIPJAKI

3

10

2 02 01 02

Pembinaan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi; Inventarisasi data proyek bidang PUPR yang dapat dikerjasamakan Pemerintah dengan badan usaha Inventarisasi data potensi resiko investasi infrastruktur Inventarisasi data tenaga kerja dan badan usaha

Inventarisasi material dan peralatan MATERI PEMBEKALAN BALAI JASA KONSTRUKSI data TAHUNketersediaan/penggunaan 2017 3

10

2 02 01 03

Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi Inventarisasi data profil pekerjaan konstruksi

Inventarisasi data tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi Inventarisasi data kecelakaan kerja proyek konstruksi Inventarisasi data kegagalan bangunan / konstruksi

23

KODEFIKASI URUSAN / SUB-URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / LAYANAN (PROVINSI)

3


3 3

10 10 1

SUB URUSAN - Jasa Konstruksi PROGRAM - PEMBINAAN KONSTRUKSI

3

10 1 01

Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi

3 3

10 1 01 01 10 1 01 01 01

Layanan Pelatihan tenaga terampil konstruksi Pembinaan kompetensi dan produktivitas konstruksi; Pengidentifikasian Kebutuhan Jenis Pelatihan Penyiapan Modul/SOP/Pedoman penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi Penyiapan Pengajar/instruktur/Asesor/tenaga pelatihan Penyiapan pelatihan Tenaga Terampil (peserta, alat, ruangan tempat praktek, dll) Pelaksanaan pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

3

10 1 01 01 02

Kerjasama lembaga dan masyarakat dan pemberdayaan jasa konstruksi Pengidentifikasian potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan badan usaha pelatihan tenaga terampil konstruksi Pembuatan Skema kerjasama dengan Lembaga Pelatihan/Sertifikasi (LPJKP, asosiasi, dll) Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengendalian penjaminan mutu Pelaksanaan Pelatihan Tenaga terampil

3

10 1 02

Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi

3

10 2 02 01

Layanan Penyelenggaraan Sistem informasi pembina jasa konstruksi cakupan daerah provinsi

3

10 2 02 01 01

Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi; Penyediaan Administrator Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi (hardware, software dan jaringan internet, dll)

3

10 2 02 01 02

3

10 2 02 01 03

Penyediaan operasional SDM pengelola dan pengembangan layanan informasi Penyelenggaraan Pelatihan untuk peningkatan kapasitas Administrator SIPJAKI Pembinaan investasi infrastruktur dan pasar konstruksi; Inventarisasi data proyek bidang PUPR yang dapat dikerjasamakan Pemerintah dengan badan usaha Inventarisasi data potensi resiko investasi infrastruktur Inventarisasi data tenaga kerja dan badan usaha Inventarisasi data ketersediaan/penggunaan material dan peralatan Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi Inventarisasi data profil pekerjaan konstruksi Inventarisasi data tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi Inventarisasi data kecelakaan kerja proyek konstruksi Inventarisasi data kegagalan bangunan / konstruksi

KODEFIKASI URUSAN / SUBURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / LAYANAN (KAB/KOTA 1-2)

3


3

10

SUB URUSAN - Jasa Konstruksi

3

10 1

PROGRAM - PEMBINAAN KONSTRUKSI

3

10 1 03

Penerbitan Izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil)

3

10 1 03 01

Layanan Penyediaan Layanan izin usaha jasa konstruksi

3

10 1 03 01 01 Pembinaan kelembagaan dan sumber daya konstruksi; Penyusunan Pengaturan Daerah/SOP tentang izin usaha jasa konstruksi Nasional di Kab/Kota Pembinaan terhadap peningkatan kapasitas badan usaha tingkat kab/kota dalam rangka perizinan Pembinaan terhadap Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan profesi Jasa Konstruksi Tingkat Kab/Kota Pelaksanaan layanan izin usaha jasa konstruksi nasional Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional

3

10 1 04

Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

3

10 1 04 01

Layanan Penyediaan Layanan tertib usaha, monitoring dan evaluasi, tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi

3

10 1 04 01 01 Pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi Bimbingan teknis tentang tertib usaha, pengadaan barang dan jasa , K3, SMM, penyelenggaraan investasi infrastruktur, dsb Penyediaan database pengawasan usaha, penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Tertib Penyelenggaraan

KODEFIKASI URUSAN / SUBURUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / LAYANAN (KAB/KOTA 2-2)

Surat Mendagri No. 601/476/53



Terima Kasih

2014)

Recommend Documents