2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI DARI PEMOHON (VI)

JAKARTA RABU, 7 MEI 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara [Pasal 102 dan Pasal 103] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (APEMINDO) 2. PT Harapan Utama Andalan dan PT Pelayaran Eka Ivanajasa 3. Koperasi TKBM Kendawangan Mandiri, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi dari Pemohon (VI) Rabu, 7 Mei 2014, Pukul 11.12 – 12.45 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Hamdan Zoelva Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto Ahmad Fadlil Sumadi Muhammad Alim Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Refly Harun 2. R. M. Maheswara Prabandono 3. Santoso B. Saksi dari Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Iskandar Itan Ferdinand N. Iskandar Hengky R.N. Suwandi Wiratno Indra Liesmanto Johnson Sebayang Haidar Mubarak Falhum Wefri Latief

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. Janses E. Sihaloho 2. Arif Suherman 3. Priadi Talman D. Pemerintah: 1. 2. 3. 4.

Susyanto Budijono Mualimin Abdi Dede I. Suhendro

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.12 WIB

1.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 10/PUUXII/2014 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO Hadir, Yang Mulia.

3.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Dari Pemerintah yang mewakili presiden?

4.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Hadir, Yang Mulia.

5.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Pihak Terkait?

6.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARIF SUHERMAN Hadir, Yang Mulia.

7.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Hadir. Baik. Hari ini kita melanjutkan sidang untuk mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Pemohon. Menurut catatan risalah sidang tanggal 16 April, Pemohon hari ini akan mengajukan lima saksi dan tiga ahli. Ya, ada hari ini?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi, mohon maaf, Yang Mulia, ada sedikit koreksi, sedianya seperti Yang Mulia tadi 1

sebutkan, hari ini kami menyampaikan lima saksi dan tiga ahli. Namun, untuk yang tiga ahli kami batalkan karena kami merasa sudah mencukupi kuota, istilahnya yang tiga ahli itu kami tambahkan menjadi tiga saksi. Jadi, yang kami sampaikan dan kami hadirkan pada pagi hari ini adalah 8 delapan orang saksi dari angle masing-masing, sebagaimana daftarnya kami sampaikan kepada Yang Mulia. Terima kasih. 9.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Jadi, selanjutnya?

10.

ahli

tidak

akan

diajukan

atau

dalam

sidang

KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO Kami merasa cukup, Yang Mulia.

11.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Cukup?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO Cukup.

13.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Kalau begitu kita dengarkan lima ahli ini mudah-mudahan selesai karena waktu kita hanya sampai jam 13.00, maksimum, ya.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO Baik, Yang Mulia.

15.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Saya panggil nama para saksi satu per satu ke depan, diambil sumpah lebih dahulu. Iskandar Itan, ya maju ke depan, Ferdinand, ya, maju ke depan, Drs. Hengky, ke depan, Suwandi … kalau muslim di sini, ya, ada ya, Protestan di sini, ya. Drs. Hengky R.N. Budaya. Suwandi, Katolik? Katolik, ya. Indra Liesmanto, Protestan, Protestan sebelah sini, Indra Liesmanto. Johnson Sebayang, Protestan, Haidar Mubarak, Islam, ya sama Wefri Latief. Ya, geser lagi sedikit.

2

16.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Untuk yang beragama Buddha silakan diikuti kata-kata sumpahnya. Dimulai. “Namu sakyamuni Buddhaya. Demi Hyang Buddha, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Sadu, sadu, sadu.”

17.

SELURUH SAKSI BERAGAMA BUDDHA BERSUMPAH: Namu sakyamuni Buddhaya. Demi Hyang Buddha, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Sadu, sadu, sadu.

18.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Untuk yang Kristen dan Katolik ucapannya sama, berjanji. Dimulai, sesuai petunjuk rohaniwan. “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

19.

SELURUH SAKSI BERAGAMA KRISTEN BERSUMPAH: Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

20.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Mohon ikuti saya yang Islam. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

21.

SELURUH SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

22.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih.

3

23.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Silakan kembali ke tempat. Ya, Saudara Pemohon, apakah akan dipandu Saksi ini atau langsung?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO Langsung saja, Yang Mulia.

25.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Langsung saja.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO Kami persilakan, Yang Mulia (…)

27.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik.

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO Untuk memanggilnya. Terima kasih.

29.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Saya persilakan, Pak Iskandar Itan bisa mengambil tempat di podium.

30.

SAKSI DARI PEMOHON: ISKANDAR ITAN Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi atas kesempatan yang diberikan untuk memberikan kesaksian di siang hari ini. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Iskandar dari PT Laman Mining adalah pemegang IUP bauksit di Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Ketapang. Kami ingin memberikan … pada kesempatan ini kami ingin memberikan kesaksian bahwa dengan adanya larangan ekspor ini, kegiatan kami secara total saat ini berhenti. Pada awalnya kami begitu bersemangat di dalam melakukan investor … investasi ini, dimana kami mendapatkan izin penyelidikan umum di tahun 2008. Kemudian kami mendapatkan IUP untuk eksplorasi di tahun 2009, kami memulai melakukan eksplorasi dan mencakup area yang seluas sesuai dengan 4

konsensi tersebut, lebih-kurang sekitar 20.000 hektare. Mengingat luasnya area tersebut, sehingga kami juga mendapat perpanjangan izin untuk IUP eksplorasi tersebut di tahun 2011. Setelah kami melakukan eksplorasi, kemudian kami mendapatkan IUP untuk produksinya. IUP produksi tersebut kami dapatkan di tahun 2012. Seiring dengan mendapat … setelah mendapatkan IUP produksi, kami mulai melakukan pembangunan infrastruktur yang dimulai dari pembangunan untuk jalan (suara tidak terdengar jelas) road-nya yang menuju ke arah pelabuhan lebih-kurang sekitar 21 km. Kemudian kami juga membangun beberapa jembatan penghubung, jembatan kecil penghubung. Kami juga melakukan pembangunan di pelabuhan tersebut, melaku … melakukan dredging atau pengerukan untuk di area sekitar muara sungai agar nanti pengirim bauksit (suara tidak terdengar jelas) dapat dilakukan. Kemudian juga kami melakukan beberapa persiapan untuk melakukan produksi. Namun kemudian, kita diminta untuk mengurus beberapa perizinan untuk bisa melakukan ekspor dimana ada istilahnya clear and … clear and clean yang atau CNC. Kemudian ada juga kita juga diminta mendapatkan sebagai ekspor yang terdaftar. Setelah mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Minerba, kami mengurusnya ke Kementerian Perdagangan. Setelah kami mendapatkan perizinan tersebut, yang sampai pada sekitar April 2013, kami mencoba memulai. Tetapi sepertinya pelarangan ekspor tersebut betul-betul confirm tidak bisa dilakukan lagi … tidak boleh ekspor lagi di awal 2014, sehingga saat ini apa yang sudah kami bangun, itu dapat kita katakan terbengkalai saat ini. Karena jalan tersebut begitu hujan, itu bisa rusak, sementara kalau kita tidak perbaiki, itu … itu akan bertambah rusak. Kalau kita melakukan perbaikan, kita tidak mendapat kepastian kira-kira kapan kita boleh melakukan ekspor atau berjualan bauksit tersebut. Nah, di samping apa yang kami alami, investasi yang sudah kami keluarkan sampai mencapai lebih-kurang sekitar Rp70 miliar, juga masyarakat setempat yang menjadi rekanan kami di dalam sama-sama membangun infrastruktur tersebut, juga terkena dampaknya. Kemudian juga ada beberapa kontraktor dimana yang juga benarbenar terkena dampaknya, ada yang benar-benar bisa memahami karena ini ketentuan pemerintah, tapi ada yang betul-betul tidak mau tahu karena mereka menganggap kami sudah mau ber-partner, kami menginves alat-alat. “Sekarang semua kegiatan dihentikan, Bapak tidak bayar kami, tidak bisa mem … melanjutkan kegiatan, sehingga kami punya alat juga seperti tidak dapat lagi dioperasikan di area Bapak.” Sehingga begitu banyak dampak yang begitu luas, kami juga merasa bahwa apakah tidak memungkinkan bahwa ada semacam jalan keluar buat kami, agar kami bisa bereksplorasi.

5

Jadi, kami dari awal mengurus semua perizinan, melakukan pembangunan infrastruktur, sampai hari ini benar-benar kami belum pernah bisa berjualan, tidak bisa berproduksi, dikarenakan adanya ketentuan larangan ekspor tersebut dimana perizinan yang sudah kami dapatkan. Menjelang-menjelang akhir pelarangan tersebut, kami sudah tidak sempat berbuat apa-apa. Jadi, kami sangat yakin bahwa banyak sekali perusahaan sejenis seperti kami yang sama sekali belum sempat berproduksi, tapi sudah tidak dapat berproduksi karena ada larangan tersebut. Kami mencoba mencari beberapa informasi dimana kalau ada smelter yang sudah terbangun di Indonesia, dapat dikatakan kami bisa berproduksi dan menjual ke smelter tersebut, tapi sampai saat ini tidak ada kepastian smelter kapan bisa selesai karena adanya beberapa kendala juga di pembangunan tersebut yang tidak ... kami dapat informasi tidak semudah seperti yang dibayangkan karena harus ada pembangunan terhadap pembangkitnya sendiri disamping smelter itu sendiri. Jadi pada kesempatan ini, kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar kami sebagai pelaku investor yang berkecimpung di tambang ini bisa diberi jalan keluar agar kami bisa berproduksi, bisa berjualan, sehingga investasi yang sudah kami tanamkan, pembangunan infrastruktur yang sudah kami lakukan, dan masyarakat setempat yang sudah menjadi rekan kami bisa benar-benar dapat beraktifitas kembali untuk mendapatkan apa yang kita targetkan di awal-awalnya bahwa ada penjualan, ada peningkatan ekonomi di masyarakat setempat, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, mohon keadilan dan mohon jalan keluar kepada dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar kami bisa diberikan semacam jalan keluarnya, terima kasih. 31.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, cukup. Ini saya tanya dulu Kuasanya, apakah Saksi ini adalah Pemohon atau Saksi?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO Saksi bukan Pemohon.

33.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Bukan Pemohon, jadi di luar Pemohon?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: MAHESWARA PRABANDONO Di luar Pemohon, Yang Mulia, bukan Pemohon. 6

35.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Cukup, nanti menerangkan sebagai saksi saja, yang bermohon itu Kuasa Hukum, ya. Ya, selanjutnya saya persilakan Pak Ferdinand.

36.

SAKSI DARI PEMOHON: FERDINAND N. ISKANDAR Bapak Majelis Hakim Konstitusi, Yang Mulia. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya khususnya untuk menjadi Saksi pada hari ini. Perkenalkan nama saya Ferdinand Iskandar, saya mewakili PT PulauRusa Tamita sebagai Direktur, pemegang izin usaha pertambangan biji nikel. Pada tahun 2008 yang lalu, perusahaan kami memutuskan untuk terjun ke bidang pertambangan biji nikel di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan tujuan kami pada saat itu adalah untuk menjual mineral mentah ke luar negeri. Untuk itu pada tahun 2008, kami telah memperoleh dua surat kuasa pertambangan eksplorasi atau KP eksplorasi yang masing-masing kami peroleh di lokasi eksplorasi Olooloho dan juga di daerah Patikala. Kedua-duanya berada di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Minerba, adanya ketentuan dimana kuasa pertambangan harus diubah menjadi IUP atau izin usaha pertambangan, maka kami pun melakukan perubahan izinnya pada kedua lokasi penambangan milik perusahaan kami, yaitu IUP Operasi Produksi Olo-oloho, kemudian dengan IUP eksplorasi yang berada di Patikala pada tahun 2010. Kemudian, IUP eksplorasi Patikala ditingkatkan menjadi IUP OP pada tahun 2011 dengan luas 1.026 hektar. Bermodalkan kedua IUP operasi produksi tersebut, kami telah mulai melakukan penambangan dan mulai ekspor biji nikel pada akhir tahun 2010, dan pada saat tahun 2012 sempat berhenti juga dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012. Kami pun lanjutkan berusaha setelah mengantongi rekomendasi kementerian perdagangan c.q. Dirjen Perdagangan Luar Negeri dengan surat pengakuan ETPP eksportir terbatas, tertanggal 30 Mei 2012 dan masih berlaku sampai saat ini, tetapi surat tersebut tidak dapat kami tindak lanjuti karena larangan ekspor. Kemudian, surat persetujuan ekspor biji nikel yang mulai kami peroleh tanggal 19 Juni 2012. Bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia. Kami sebagai pengusaha senantiasa mematuhi semua ketentuan maupun peraturan pemerintah yang mengatur bidang pertambangan seperti yang kami lakukan. Perlu diketahui pula bahwa pengurusan izin bukanlah sesuatu yang mudah, sangat membutuhkan keuletan dan kesabaran, namun satu per satu kami dapat lalui dan kami dapat selesaikan baik pengurusan di daerah maupun di pusat. 7

Usaha pertambangan merupakan bisnis orientasi yang bersifat jangka panjang dan kami alami dengan adanya fluktuasi harga, terutama pada harga dunia yang menurun pada akhir tahun 2012 sampai 2013, sehingga sampai saat ini kami pun belum dapat mengembalikan investasi kami. Bagaimana bisa terjadi sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan tentang eksportir terdaftar yang masih berlaku tetapi tidak dapat digunakan lagi. Seandainya hal ini mungkin sudah kami ketahui sejak tahun 2008 yang lalu, mungkin saja pada saat itu kami mempunyai keputusan yang berbeda. Kami sadar bahwa pada saat ini untuk membangun smelter atau pabrik, minimal investasi besar dengan nominal hingga puluhan juta dolar, agak sulit tanpa adanya penjualan ekspor mineral mentah walaupun kepercayaan dari pihak investor mengingat kebutuhan dalam negeri pada saat ini pun masih sangatlah sedikit dibandingkan dengan kebutuhan luar negeri. Investasi yang telah kami keluarkan untuk eksplorasi, membangun infrastruktur berupa jalan, pelabuhan, pembebasan lahan dan persediaan stok biji nikel terhitung berhentinya produksi dan ekspor saja telah berakibat kerugian sekitar Rp35 miliar. Termasuk me-PHK 29 karyawan dan memberhentikan kontraktor yang mempekerjakan lebih dari 50 orang. Sebagai gambaran kerugian kami, pada tahun 2013 yang lalu, kami mempunyai stok sebanyak 100.000 ton dengan kadar yang sedang. Awalnya kami berharap harga agak menaik, sehingga paling tidak mencapai titik impas atau BEP pada saat kami jual. Tetapi belum sempat kami jual, sudah ada larangan ekspor karena lahan stok PAL tersebut bukan milik kami. Kami menyewanya dari penduduk yang ada di sekitar situ karena mereka tidak mau menjual, maka terpaksa dengan berat hati kami turunkan alat berat, kami ratakan stok yang berada di stok PAL tersebut dengan jumlah kurang-lebih 100.000 ton. Tetapi tetap kami harus menanggung biaya penggaliannya dan juga biaya transport dari tambang ke stok PAL. Demikianlah kesaksian dari kami sebagai PT Pulau Rusa Tamita. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Salam sejahtera bagi kita semua. 37.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih. Kembali dahulu ke tempat duduk. Selanjutnya Drs. Hengky.

38.

SAKSI DARI PEMOHON: HENGKY R.N. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim, nama saya Hengky dari perusahaan bauksit. Kami telah

8

berusaha dari bidang bauksit ini dari tahun 2005, Pak, dan telah melakukan ekspor sejak tahun 2007 dan 2008. Kalau kami tahu pada akhirnya pemerintah akan mengeluarkan peraturan seperti sekarang ini yang melarang ekspor, mungkin kami pun mempunyai pemikiran atau pun rencana yang lain. Karena setahu kami, dari izin yang kami peroleh, dari kuasa pertambangan yang kemudian menjadi IUP menurut Undang-Undang Minerba, di mana di dalam maksud dan tujuan daripada undang-undang tersebut, di mana pada Pasal 1 ayat (6) mengenai Definisi Usaha Pertambangan, kemudian juga Pasal 1 ayat (7) mengenai IUP, dan kemudian Pasal 1 ayat (20) mengenai Pengolahan dan Pemurnian, itu sama sekali tidak ada bahwa kami harus membangun smelter. Kami hanya kewajiban kami di situ adalah menyediakan bahan baku untuk industri yang berikutnya sesuai dengan Pasal 3 ayat c. Makanya kami mohon penafsiran Pemerintah terhadap peningkatan nilai tambah itu tidak menyimpang daripada maksud dan tujuan daripada undang-undang tersebut, yaitu Pasal 102 dan Pasal 103. Dengan adanya pelarangan tersebut, sekarang semua kegiatan terpaksa kami hentikan. Di mana jumlah karyawan dari perusahaan induk kami itu sekitar 300 lebih yang, yang sudah kami PHK itu sekitar 200 lebih. Dan dari 15 kontrakor kami dengan jumlah karyawan sekitar 500 lebih, sudah juga di-PHK sebagian besar, Pak. Dan kerugian yang kami hitung, kami perkirakan untuk tahun 2014 saja dari perusahaan induk kami itu sekitar Rp150 miliar dan investasi yang sudah kami lakukan dari kami mulai kerja sampai tahun 2013 itu sekitar Rp300 miliar, Pak. Dan yang dari kontraktor, kami mendapat laporan jumlah investasi mereka dari 15 perusahaan itu sekitar Rp270 miliar, Pak. Dan ini semua sebagian besar ini akan menjadi sia-sia karena investasi ini tidak hanya bentuk dalam alat yang bisa digunakan untuk keperluan lain, tetapi sebagian besar ini adalah untuk survei, untuk hasil lab, jalan yang sudah kami buat. Kalau jalannya mungkin sudah hampir 50 km, Pak, totalnya. Pelabuhan, stockpile. Dan juga sekarang di stockpile kami mungkin juga masih ada barang (suara tidak terdengar jelas) sekitar 300.000 sampai 400.000. Jadi, kami tidak tahu apa lagi yang mau kami lakukan, Pak. Maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat menolong kami, kami sebagai pemegang IUP dapat berusaha kembali. Terima kasih, Pak. 39.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Terima kasih. Silakan duduk dulu. Selanjutnya, Pak Suwandi.

9

40.

SAKSI DARI PEMOHON: SUWANDI WIRATNO Terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Suwandi Wiratno, saya mewakili Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Bapak Majelis Hakim Yang Mulia, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini, Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UndangUndang Minerba) dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 sebagai tindak lanjut Undang-Undang Minerba yang diterbitkan tanggal 11 Januari 2014. Undang-undang tersebut pada dasarnya telah disosialisasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan sejak tahun 2009 walaupun peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya baru diterbitkan di tahun 2014. Di mana konsep dalam peraturan tersebut pada dasarnya, baik jika di dalam implementasinya seluruh pihak yang terkait, dalam hal ini regulator, dan pelaksana dapat sinergi dalam pelaksanaannya, dan didukung dengan peraturan pemerintah yang komprehensif. Namun demikian, hingga saat ini polemik terkait dengan penerapan Undang-Undang Minerba tersebut terus bergulir, ada yang pro dan juga ada yang kontra terhadap proses pelaksanaan. Hal ini dikarenakan penerapan Undang-Undang Minerba telah membawa konsekuensi yang luar biasa bagi kelangsungan usaha perusahaan tambang yang sudah berjalan saat ini yang turut berdampak luar biasa terhadap di sektor ekonomi, tertutama bagi kami di industri jasa keuangan dan perbankan. Saat ini dampak negatif implementasi Undang-Undang Minerba telah banyak disampaikan oleh anggota kami dari perusahaan pembiayaan kepada Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Hal ini dikarenakan dampak negatif tersebut sudah mulai mengganggu kelangsungan usaha perusahaan pembiayaan yang me-support bisnis pertambangan dan mineral, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami melihat bahwa penerapan Undang-Undang Minerba tidaklah mudah dalam pelaksanaannya dan masih membutuhkan dialog yang komprehensif antara pengusaha, Pemerintah, dan DPR untuk merumuskan rencana strategis dan root map terkait pengolahan, pemurnian mineral mentah di dalam negeri demi kepentingan nasional yang lebih besar dalam mengatasi masa transisi penerapan UndangUndang Minerba tersebut. Karena hingga saat ini, agenda Pemerintah terkait dengan investasi di bidang pemurnian mineral mentah di dalam negeri tidak lagi semulus rencana awal penerapan Undang-Undang Minerba ini. Kami melihat masih banyak isu yang belum menemukan jalan keluar, di antaranya tadi sudah disampaikan mengenai kesiapan sarana 10

dan infrastruktur listrik pendukung untuk mempercepat pembangunan pabrik, pengolahan, dan pemurnian di dalam negeri IE Smelter, regulasi tentang tata ruang terkait dengan pembangunan smelter guna menimbang dampak limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan manusia. Petunjuk pelaksanaan teknis yang menggarisbawahi pembatasan ekspor terkait kewajiban pembangunan smelter yang belum jelas, insentif dari Pemerintah yang kurang menarik bagi para investor membangun smelter. Dukungan modal dari perbankan dalam negeri maupun luar negeri yang masih kurang seiring dengan ketidakpastian kondisi saat ini, terutama dengan adanya larangan ekspor, kami-kami ini di industri jasa keuangan maupun perbankan yang tadinya sebenarnya sudah berbicara dengan para investor yang tadinya mungkin mau membangun smelter, akhirnya keputusan kreditnya kami hentikan karena tidak boleh lagi mereka melakukan ekspor daripada bahan mineral tersebut. Pelemahan nilai tukar rupiah juga memengaruhi karena secara global ada penguatan dolar Amerika Serikat akibat sentiment tapering off, pemangkasan … atau pemangkasan stimulus oleh Bank Central America. Akhir triwulan II tahun 2013 sampai dengan triwulan III tahun 2013, di mana rupiah telah terdepresiasi cukup besar hingga 16%, serta kondisi politik Indonesia di tahun 2014 yang sedang mengalami suksesi kepemimpinan. Beberapa dampak nyata yang saat ini telah terjadi di perusahaan pembiayaan akibat implementasi Undang-Undang Minerba yang disampaikan ke Asosiasi Perusahaan Pembiayaan antara lain adalah meningkatnya angka non performing load. Perusahaan pembiayaan yang terkait dengan kondisi bisnis pertambangan mineral, baik secara langsung terkait investasi di sektor tersebut maupun tidak langsung, pinjaman pekerja di sektor tersebut atau usaha turunannya. Saya memberikan contoh misalnya saat ini total porfolio pembiayaan atau AR pembiayaan daripada industri pembiayaan total ada Rp380 triliun di tahun 2013. Dari Rp380 triliun, kurang-lebih 32%-nya adalah di sektor usaha sewa guna usaha yang terkait dengan pinjaman alat berat untuk menambang. Dari 32% tersebut, kurang-lebih Rp122 triliun kita ambil komposisi kurang-lebih sekitar 60%-70% ada di sektor pertambangan, kurang-lebih sekitar Rp75 triliun. Dari sana kita ambil 50% komposisinya adalah yang terkait dengan Undang-Undang Minerba ini, diasumsikan kurang-lebih bisa berakibat MPL bisa terdapat kuranglebih Rp35 triliun sampai dengan Rp37 triliun. Belum lagi meningkatnya jumlah objek pembiayaan diserahkan oleh debitur lesi atau pun saat ini debitur lesi atau kita sampaikan kalau di dalam perusahaan pembiayaan itu adalah lesi, mulai menyerahkan alat-alat tersebut kepada perusahaan pembiayaan. Kalaupun tidak diserahkan, mulai kami mencari-cari dan mau menarik alat tersebut 11

karena pembayaran sudah mulai terhenti sejak Januari 2014 ini akibat ketidakmampuan pembayaraan dari debitur atau lesi. Dan tentunya dalam hal ini, itu adalah industri intinya, tapi yang turunannya tadi juga sudah disampaikan bahwa banyak sekali karyawan-karyawan yang diPHK. Kami usaha di perusahaan pembiayaan tidak hanya membiayai alat-alat berat tapi juga memberikan fasilitas pembiayaan, contohnya seperti pembiayaan sepeda motor, mobil dan lain-lainnya, ini pun terkena dampaknya secara tidak langsung. Dengan banyaknya alat-alat yang ditarik, harga jual kembali objek pembiayaan mengalami koreksi penurunan cukup tajam untuk objek pembiayaan yang terkait dengan sektor pertambangan dan minerba dikarenakan stok berlimpah dan nilai ekonomis yang turun, nilai jual alat tersebut tidak mencukupi untuk … istilahnya menutupi hutang daripada kontraktor maupun para pemegang (suara tidak terdengar jelas). Pihak perbankan, BUMN dan swasta sebagai pendukung dana di perusahaan pembiayaan, saat ini telah memperketat penyaluran kredit terhadap sektor tersebut, sehingga mempersempit ruang gerak perusahaan pembiayaan. Karena pihak perbankan juga memperoleh imbas yang sama yang terkait dalam penyaluran kredit di sektor tersebut. Potensi pengurangan jumlah karyawan untuk me-support pembiyaan di sektor tersebut juga mulai meningkat. Jadi bukan hanya terjadi pengurangan karyawan di sektor pertambangan, tetapi di perusahaan pembiyaan sudah mulai ada juga pengurangan karyawan. Dengan adanya situasi tersebut, maka hal yang terbaik saat ini adalah menunda implementasi Undang-Undang Minerba tersebut dan meninjau ulang kesiapan rumusan, rencana strategis dan road map yang komprehensif dan terintegrasi oleh perwakilan pengusaha, DPR, dan pemerintah sekitar terkait, teknis pelaksanaan pengelolaan pemurnian mineral mentah di dalam negeri sampai masalah transisi penerapan Undang-Undang Minerba tersebut menurut kami kondusif. Hal tersebut guna mengurangi dampak ekonomis yang negatif dan efek domino di perusahaan pembiayaan selaku pihak yang berkontribusi besar dalam pembangunan sektor pertambangan dan mineral. Semoga hal yang telah kami sampaikan tersebut, bisa menjadi pertimbangan Majelis Yang Terhormat. Terima kasih. 41.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih. Selanjutnya, Pak Indra. Siapa yang sebelah sini bisa dipakai yang lebih dekat?

42.

SAKSI DARI PEMOHON: INDRA LIESMANTO

12

Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu riwayat perusahaan kami. PT Meta Estetika Graha, saya singkat PT MEG didirikan di Pontianak tahun 1997 oleh saya Indra Liesmanto dan Andi Cipto. Perusahaan kami pada awal berdirinya melakukan jasa konstruksi, proyek perkebunan pekerjaan umum, dan kini lebih berkembang sebagai perusahaan penyewaan alat berat dan alat transportasi. Hingga kini, wilayah kerja kami 30% di area perkebunan sawit dan 70% di area pertambangan. Jasa penyewaan alat berat dimulai sejak tahun 2008, itu biasa dilakukan dengan sistem kontrak rental atau bisa dengan sistem kontrak borongan. Dengan pelanggan-pelanggan besar kami di bidang pertambangan sebagai berikut. 1. PT Karya Wijaya Aneka Mineral 2. PT Karya Utama Tambang Jaya 3. PT Harita Prima Abadi Mineral 4. PT Sandai Inti Jaya Tambang 5. PT Dinamika Sejahtera Mandiri 6. PT Aneka Tambang, perusahaan BUMN Seiring berjalannya waktu, hasil kerja keras perusahaan kami menyesuaikan diri dan terus mengawal dari tahun ke tahun, pertumbuhan dan bertambahnya perusahaan tambang, serta kemajuan dari semua perusahaan lainnya yang kami layani. Khususnya dalam jasa rental alat berat tersebut, kami PT MEG telah menambah armada alatalat berat kendaraan serta alat transportasi lainnya sebagai berikut. Dump truck, kapasitas 20 ton dan 30 ton. Dump trailer, kapasitas 70 ton. Excavator, kapasitas 14-50 ton. Buldozer, kapasitas 20 ton. Gir loader preparating loader, tronton, motor greader, pronton, kapal motor, dan tuxcut. Dengan keseluruhan nilai investasi dari tahun 2012-2013, total sebesar Rp150 miliar lebih. Bapak-Ibu Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, dalam hal pembiayaan, penambahan investasi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan pihak perbankan, lembaga leasing, sebagai kreditur untuk memberikan modal atau fasilitas kredit pada perusahaan kami, dengan perhitungan pengembalian dana tersebut dilakukan melalui masuknya pendapatan atau penghasilan jangka panjang yang kami peroleh dari kontrak-kontrak rental alat berat pada proyek-proyek pertambangan tersebut di atas. Kami … akibat pemerintah melakukan pelarangan ekspor minerba, maka seluruh perusahaan pertambangan yang selama ini menjadi pelanggan besar PT Meta Estetika Graha turut pula memberhentikan seluruh kegiatan usaha jasa perusahaan kami. Keputusan pemerintah melakukan penghentian ekspor minerba berakibat kerugian fatal pada perusahaan kami, antara lain.

13

Satu, putusnya hubungan kerja sama secara sepihak dari para pelanggan kami akibat hilangnya seluruh pendapatan perusahaan kami yang semula diproyeksikan pemasukannya melalui kerja sama jangka panjang. Yang kedua, seluruh alat kerja baru yang terdiri dari 160 unit alat berat dan 273 unit dump truck tersebut seluruhnya stand by, tidak beroperasi dan terancam menjadi besi tua. Tiga, kewajiban pembayaran leasing yang mandek ini telah mengakibatkan hilangnya kepercayaan bank serta meninggalkan beban berat keuangan yang harus ditanggung perusahaan kami hingga berakhirnya masa fisik. Empat. Seluruh tenaga kerja yang ditempatkan pada lokasi tambang, baik tenaga ahli tambang, pengawas, staf operasional, staf administrasi, mekanik, operator, supir, dan lain-lain dengan jumlah kurang-lebih 1.000 orang, dengan sangat terpaksa kami lakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan pesangon yang tidak sedikit. Lima. Roda kegiatan usaha perusahaan kami macet total, menanggung kerugian yang sangat besar dan yang paling menyedihkan, akibat pelarangan ekspor minerba tersebut, kami kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan dari bidang kerja yang telah kami bina bertahun-tahun. Majelis Hakim Yang Mulia, usaha yang kami rintis ini dibangun melalui kesungguhan, ketekunan, dan dedikasi seluruh karyawan perusahaan, sehingga kami mendapat kepercayaan pembiayaan melalui perbankan. Kami ingin diperlakukan sama dengan pengusaha di sektor lain, dapat berbisnis dengan lancar dan dilindungi sebagai pengusaha lokal daerah. Meskipun perusahaan kami relatif kecil, akan tetapi sesuai kemampuan telah teruji selama 17 tahun, turut membantu program pemerintah mengatasi pengangguran dengan membuka lapangan kerja. Demikian kesaksian dari saya, terima kasih kepada Bapak Majelis Hakim. 43.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Pak Johnson Sebayang.

44.

SAKSI DARI PEMOHON: JOHNSON SEBAYANG Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan, Kuasa Pemohon, wakil pemerintah, dan Pihak Terkait, dan hadirin sekalian yang berbahagia yang saya muliakan. Perkenankan saya menyampaikan keterangan sebagai saksi dalam Perkara Nomor 10/PUU-XII/2014 terkait dengan Pengujian Undang-

14

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Majelis Hakim yang saya muliakan, perkenalkan saya nama Johnson Sebayang, saya sudah bekerja di Perusahaan Intertek dari tahun 1988 atau sekarang sekitar 26 tahun dalam PT Intertek Utama Services sebagai posisi Manajer Kepatuhan dan QHSE di perusahaan saya selama ini. Yang Mulia Majelis Hakim, atas permintaan Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo), perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana perusahaan kami diminta sebagai saksi yang secara langsung mengalami kerugian akibat implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 oleh Pemerintah melalui peraturan-peraturan turunannya. Bersama ini kami sampaikan, kesaksian kami sebagai berikut. Yang Mulia, terlebih dahulu perkenankan kami memperkenalkan perusahaan kami namanya PT Intertek Utama Services. Urusan kami adalah penyedia jasa bagi kegiatan perusahaan pertambangan mineral maupun batubara di seluruh Indonesia. Jasa yang diberikan oleh PT Intertek Utama Services adalah jasa penangkapan kualitas dan kuantitas produk batubara dan tambang, dan analisa kadar bijih emas, nikel, besi, tembaga, mangan, bauksit, dan semua mineral umumnya yang ada di seluruh Indonesia. Selain itu, Intertek juga menyediakan jasa penetapan kualitas dan kuantitas ketika produk tambang tersebut akan diekspor. Ini yang menjadi masalahnya sekarang, setelah diekspor. Penetapan produk tambang yang akan diekspor, yang dilakukan oleh Intertek adalah dengan mengeluarkan laporan untuk kuantitas, dan kadar produk tersebut sebagai dasar jual-beli, yang terjadi antara penjual dan pembeli atau pengimpor PT Intertek Utama Services adalah perusahaan penetapan kuantitas, kualitas paling dipercaya baik dari pihak pembeli, khususnya dari Cina sebagai buyer maupun dari pihak penjual atau shipper, saat ini hal ini didapatkan dari keseriusan PT Intertek Utama Services dalam melakukan pekerjaanya secara independent, tidak memihak kepada pihak penjual, maupun pihak kepada pembeli. Jujur dan profesional itu adalah visi kami. Di tahun 2012 dan 2013, PT Intertek Utama Services melayani sekitar, hampir saya kasih tahu, 90% di seluruh Indonesia ini, untuk jasa penetapan kualitas dan kuantitas dari kegiatan ekspor bijih nikel dari Indonesia yang keluar negeri, terutama ke Cina. Saya garis bawahi 90%, itu yang kita lakukan di PT Intertek Utama Services. Jadi bisa kita bayangkan semua yang kita ekspor yang dilakukan oleh PT Intertek Utama Services ini, 90% itu dikeluarkan sertifikatnya dan PT Intertek Utama Services Indonesia.

15

Untuk menunjang operasional, dan mendukung para partner bisnis, sehingga bisa menghasilkan data atau hasil yang cepat dan tepat, perusahaan mendirikan beberapa kantor cabang, baik itu laboraturium maupun fasilitas reparasi di seluruh wilayah Indonesia. Saya sebutkan di sini di antaranya ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Medan, ada Padang, dan Sorong. Intinya mulai dari Sabang sampai Merauke, Intertek mempunyai cabang untuk mendukung semua faktor untuk mineral, khususnya di Indonesia. Perusahaan membuat kebijakan tenaga ahli, baik tenaga chemist, asisten chemist surveyor, dan exfactor yang ada di lapangan. Baik marinder surveyor, serta tenaga sampler, dan lain sebagainya dalam jumlah yang cukup besar. Perusahaan juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang lain untuk menyediakan sarana pendukung, misalnya perusahaan penyedia untuk inspeksi bahan-bahan kimia, perusahaan untuk alat keselamatan kerja, transportasi kendaraan, dan itu dilakukan di operasional di daerah-daerah seperti saya sebutkan tadi, baik di Riau, Bangka Belitung, Halmahera, Maluku Utara, Sulawesi, sampai ke Kalimantan, untuk mememuhi pendukung untuk perusahaan ini. Intertek juga memperkerjakan tenaga-tenaga lokal yang direkrut dari sekitar lokasi tambang yang cukup banyak untuk membantu setiap proyek dalam menetapkan kualitas dan kuantitas dikerjakan di profesi yang telah disebutkan sebelumnya. Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Sejak diimplementasikannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 oleh pemerintah khususnya Pasal 102 dan 103 melalui beberapa peraturan produk turunan dari Kementerian ESDM sebagai pelarangan ekspor bijih, hal ini memberikan dampak kerugian material yang sangat besar bagi perusahaan kami. Yang Mulia, izinkan saya memberikan stimulasi. Yang Terhormat, jumlah sampel yang kita analisa dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012, jumlah sampel mineral yang dianalisa oleh Intertek itu sebesar 455.986 sampel. Sementara pada tahun 2013, mencapai 366.284 sampel. Pada periode tahun ini, Januari sampai Februari 2014, itu Intertek hanya menganalisa 54.327 sampel, jadi kita bisa bayangkan penurunannya jumlahnya sangat-sangat signifikan, sehingga pada tahun 2014 ini hanya kita perkirakan akhir tahun 2014, 2.000 ... 205.962, artinya kita mengalami penurunan hampir 40% dari yang semestinya. Berkurangnya jumlah sampel yang diterima oleh laboratorium kami dapat dimaklumi kenapa ini bisa terjadi, ini karena pemegang IUP dan IUPK diberhentikan. Di samping itu semua yang berinvestasi untuk eksplorasi sekarang juga itu jumlah sampel itu diperkecil. Sebagai kasih gambaran tadinya orang untuk eksplorasi mengirim satu minggu bisa 100, sekarang hanya 20 sampel, jadi sangat drastis lagi khususnya untuk eksplorasi. 16

Itulah akibat dampak akibatnya dari peraturan-peraturan yang dibuat sementara ini. Jumlah pekerja, seperti saya sebutkan tadi, karena kita tadi 90% untuk penjualan ekspor, baik dari buyer dan shipper itu kita ... saya kasih gambaran melakukan sekitar 40 kapal dalam satu bulan, 40 kapal. Di mana lokasinya? Seperti saya sebelumnya itu tersebar di seluruh Indonesia, di mana dalam ... itu dibutuhkan sekitar 20 orang tenaga kerja per setiap proyek. Jadi kita bisa kalkulasikan sekarang kehilangan itu sekitar 800 tenaga kerja yang hilang akibat pemberhentian ini dan dari lokal saya bisa kasih gambaran sekitar 80% dari kita Intertek Pusat sekitar 20%. Kemudian jumlah sarana dan pendukung. Perusahaan menggunakan paling sedikit dalam operasionalnya, kendaraan operasional, kemudian kapal yang diperiksa sekitar 40 kendaraan per bulan, yang didapat ... yang kita kerjasama dengan perusahaan penyedia di daerah-daerah kita setempat. Kita tidak bawa dari Jakarta dan sebagainya, tapi kita kerjasama dengan daerah setempat. Perusahaan juga bekerjasama dengan perusahaan lokal untuk menyediakan segala sarana pendukung lainnya dalam jumlah cukup besar, seperti plastik, stiker, akomodasi, hotel, perumahan, dan lain sebagainya. Ini memberikan dampak perekonomian daerah-daerah tambang juga sangat terdampak dengan adanya peraturan ini. Yang Mulia Majelis Hakim, sejak diterapkannya pelanggaran ekspor biji mentah mulai tanggal 12 Januari 2014, sebagaimana telah dikemukakan oleh Apemindo tentang kerugian yang terjadi, hal ini berdampak besar juga terhadap perusahaan kami. Berkurangnya jumlah sampel dan kapal yang diperiksa berhubungan secara langsung dan drastis terhadap pendapatan perusahaan kami. Dalam hitungan proyeksi pendapatan terjadi penurunan penghasilan perusahaan sebesar 60% sampai 70%. Dan untuk tahun 2014 ini, penurunan kehilangan pendapatan 100%, bisa saya kasih tahu, nol, untuk divisi kami yang berkecimpung dalam kualitas dan kuantitas, jadi tidak ada kegiatan sama sekali, 100% kita sudah tutup. Sesuai prinsip ekonomi untuk bertahan, saat ini perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja untuk hampir 20% di kantor pusat kita, tapi kalau untuk di daerah, semua kita sudah tutup 100%. Sementara untuk di lokasi seperti saya bilang tadi, itu mempekerjakan sekitar 800 karyawan sudah kita PHK semua. Efek domino dari pelanggaran ekspor ini juga dirasakan oleh masyarakat sekitar tambang maupun ekonomi masyarakat di sekitar itu yang bekerja sama dengan PT Intertek Utama, seperti yang saya sebutkan di atas. Sebagai gambaran pada tahun 2013 saja, khusus untuk bagian pemeriksaan kualitas dan kuantitas pengapalan, perusahaan membayar sekitar Rp25,4 miliar gaji kepada karyawan dan subkontraktornya, dan Rp21 miliar pada jasa pendukung lainnya.

17

45.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Dipercepat ya.

46.

SAKSI DARI PEMOHON: JOHNSON SEBAYANG Dengan tidak adanya kegiatan pengapalan akibat pelanggaran ekspor yang diberlakukan oleh pemerintah di atas, maka tentunya dapat dibayangkan pengaruh yang dirasakan karyawan, termasuk keluarganya. Dan Pihak Terkait … akibat tidak dapatnya perusahaan membayar gaji dan lain sebagainya, sehingga pendapatan juga tidak akan didapatkan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, (suara tidak terdengar jelas) oleh PT Intertek Utama Services. Besar harapan kami, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dapat mempertimbangkan dan mengkaji ulang keputusan pemerintah terkait dengan ekspor tersebut. Terima kasih, selamat pagi, Yang Mulia.

47.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, terima kasih.

48.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Selanjutnya Pak Haidar Mubarak, ya silakan.

49.

SAKSI DARI PEMOHON: HAIDAR MUBARAK FALHUM Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Konstitusi, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan, nama saya Haidar Mubarak Falhum, jabatan direktur utama atau pemilik. Perusahaan saya bernama PT Putra Ketapang Mandiri, bergerak di bidang jasa tambang dan angkutan, Pak. PT Putra Ketapang Mandiri adalah perusahaan yang susah payah kami bangun dan kami dirikan pada tahun 2009, serta bergerak di bidang jasa pertambangan bijih mineral dan pengangkutan hasil bijih mineral yang sangat dirugikan oleh kebijakan ekspor bijih mineral mentah, Pak. Operasional perusahaan kami mulai bergerak sebanyak empat unit dump truck… yang mana sewa pakai atau leasing dan mulai bergabung sebagai kontraktor PT Harita Prima Abadi Mineral dengan kontrak penggalian, pemuatan, pengangkutan hingga saat sekarang, Pak. Untuk melaksanakan kontrak kerja tersebut, kami PT PKM harus siap dengan sarana dan prasarana pendukung, menyiapkan tenaga kerja yang memadai sesuai standar yang dibutuhkan perusahaan, serta 18

menyiapkan sarana pendukung berupa alat-alat berat excavator, buldozer, dan kendaraan pendukung lainnya. Dalam perjalanan waktu, perusahaan kami mengalami masa manis, seperti target produksi yang tetap yang tercapai sebagaimana yang diharapkan dan perusahaan kami pun dapat menambah jumlah kebutuhan kendaraan sebagaimana sarana pendukung yang diperoleh melalui sewa guna pakai atau kredit melalui pihak ketiga atau leasing. Dan dengan demikian pula, perusahaan kami dapat membuka lapangan pekerjaan dengan menambah jumlah pekerja atau karyawan untuk mengoperasionalkan kendaraan. Atas hal tersebut, perusahaan kami yang bergerak di bidang jasa penambangan dan pengangkutan hasil tambang bijih mineral dapat membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran dalam negeri. Selama empat tahun lebih menjual jasa penambangan dan pengangkutan hasil tambang, bijih mineral sebagai kontraktor pelaksana di mana kemajuan perusahaan kami juga merupakan kemajuan perusahaan tempat kami bekerja, yaitu PT Harita Prima Abadi Mineral sebagai pemegang IUP atau Izin Usaha Pertambangan operasi produksi bauksit di daerah kami, maka kami sanggup maju sebagai saksi dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ini atas kebijakan pelarangan ekspor bahan tambang mentah atau (suara tidak terdengar jelas) menunjuk pelarangan ekspor bijih mineral mentah tersebut yang berdampak pada terhentinya operasional perusahaan yang mempunyai operasi produksi tersebut. Maka dampak negatif terhadap perusahaan kami berupa kerugian di beberapa aspek meterial maupun finansial, perusahaan kami yang menyangkut pula dengan hilangnya pekerjaan dari pihak karyawan kami, harus kami PHK, Pak, di mana sejauh yang kami tahu PT Harita Prima Abadi Mineral, tempat perusahaan kami menjual jasa adalah perusahaan tambang yang memiliki Izin Usaha Pertambangan atau IUP operasi produksi untuk jangka waktu lama, sehingga kami pun berharap dapat menjual jasa perusahaan kami untuk jangka waktu yang lama pula. Akan tetapi, bagaikan disambar petir, tiba-tiba saja di bulan Desember 2013, PT Harita Prima Abadi Mineral, perusahan kami untuk meminta … perusahan kami untuk menghentikan kegiatan penambangan atau pengangkutan bijih mineral di mana hal ini dilakukan berdasarkan kebijakan pemerintah mengenai pelarangan ekspor bijih mineral atau or, semenjak saat itu perusahaan kami mengalami masa-masa pahit yang merugikan perusahaan dengan beberapa dampak negatif dari banyak aspek seperti aspek sumber daya manusia dalam perusahaan. Kini PT kami, PKM, harus melakukan efesiensi jumlah karyawan dikarenakan sudah tidak ada lagi aktivitas pekerjaan angkutan tambang dengan melakukan PHK, Pak, sebanyak 150 orang karyawan dan kini PT PKM masih harus menanggung karyawan yang belum kami PHK

19

sebanyak 130 orang, Pak, sehingga menimbulkan biaya bagi perusahaan pada setiap bulannya. Aspek finansial perusahaan, hilangnya satu-satunya sumber pendapatan perusahaan sebesar kurang-lebih Rp4,9 miliar, Pak, per bulan selama periode Januari sampai April 2014, mengalami kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp19,8 miliar di mana seluruh unit alat-alat dan dump truck dalam posisi menganggur atau tidak produktif. Tertunggaknya biaya pembayaran leasing kepada pihak ketiga sebesar Rp1,3 miliar per bulan, Pak dikarenakan tidak ada penghasilan dari perusahaan jasa angkutan kami. Hingga sampai saat ini kami masih menanggung tunggakan kepada pihak ketiga, Pak, Rp5,1 miliar. Dengan kata lain, dari pihak leasing akan timbul kerugian yang sama kepada perusahaan kami dikarenakan leasing tidak menerima pembayaran atau angsuran sewa guna pakai daripada perusahaan kami, Pak. Dalam kebijakan ini, terjadi kerugian terhadap rekanan lainnya, seperti supplier atau pengadaan spare part, ban, dan lain-lain, sehingga utang kami, Pak menumpuk terus, jadi berjumlah sebanyak Rp3,2 miliar, Pak, hingga kini perusahaan kami mengalami banyak kerugian berdampak tidak terbayarnya kewajiban-kewajiban tersebut. Jadi, kami mohon, Yang Mulia Bapak Hakim Konstitusi merendahkan hati untuk memintakan atau mengabulkan permohonan kami supaya kami diberikan kepercayaan kembali kepada kami untuk berjalan seperti sedia kala, Pak. Demikian harapan kami, atas nama saya, Haidar Mubarak mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak yang mohon bisa mengabulkan permintaan kami. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 50.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Pak Wefri Latief.

51.

SAKSI DARI PEMOHON: WEFRI LATIEF Bismillahirrahmaanirrahiim. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum wr. wb. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya lagi flu, tapi saya tetap bersedia jadi saksi. Saya mengutip ada pepatah Minang, “Ko ringan samo dijinjing, ko barek samo dipikul.” Artinya, Pak, kalau ringan samasama kita jinjing, kalau berat sama-sama kita pikul. Perusahaan kami PT SBS, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, mulai beroperasi di Europas, di lokasi PT Harita. PT SBS didirikan tahun 2004. Pada awalnya melakukan pekerjaan konstruksi, baik sipil atau pun … kami waktu itu juga penyewaan. 20

Untuk menjadi kontraktor pertambangan kami wajib melengkapi perizinan berupa surat izin usaha pertambangan atau SIUP yang diterbitkan oleh Departemen Pertambangan yang saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk mendapatkan izin tersebut bukanlah hal yang mudah dan dibutuhkan waktu dan pengalaman yang cukup dan juga tenaga kerja yang mumpuni. Pada tahun 2009, kami mulai bekerja di PT Harita, kami dikasih kontrak untuk membuat jalan, kurang-lebih 40 km dari plot sampai ke area washing plant, dan kami kerjakan dalam jangka waktu 8 bulan. Setelah itu, kami dipercayakan untuk mengoperasikan washing plant dua unit dengan rata-rata produksi 120.000 ton per bulan. Dengan kapasitas produksinya tersebut, kami bisa mendapatkan revenue rata-rata Rp3 miliar. Untuk pekerjaan tambang, melakukan penambangan bauksit dan regrading. Regrading itu di-backfield kembali dan nanti Harita yang akan mereklamasi. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, kami mempekerjakan kurang-lebih 90 orang. 90% itu kami tempatkan di lapangan. Alat produksi yang kami gunakan waktu itu adalah buldoser, excavator, dan dump truck dengan nilai investasi kurang-lebih Rp1,7 juta atau kurang-lebih Rp19 miliar yang berasal dari pinjaman leasing dan modal sendiri. Tahun 2011, kami mendapatkan pekerjaan tambahan dari PT Harita untuk melakukan pengangkutan hasil operasi dan kami harus menambah investasi kurang-lebih Rp2,2 juta atau kurang-lebih Rp23 miliar. Tahun ini merupakan tahun-tahun manis yang kami rasakan dan kami juga memberikan reward terhadap karyawan kami, rata-rata 1 tahun 4-5 orang kami berangkatkan untuk umrah. Pada tahun 2013, kami melakukan reinvestasi dengan tujuan peremajaan unit. Ini memakan investasi yang cukup besar buat kami, kurang-lebih Rp4,9 juta atau Rp50 miliar karena kami mendapat tambahan pekerjaan dari Harita untuk pembuatan jalan hauling 17 km, proses pencucian bauksit atau pengoperasian washing plant, dan pengolahan kolam tailing atau limbah karena limbah itu harus diolah, maka kami melakukan itu. Revenue yang kami terima setelah penambahan ini, itu meningkat cukup bagus, rata-rata Rp9 miliar per bulan, dengan total karyawan kurang-lebih 250 orang, dan lebih dari separuh tenaga itu kami rekrut dari lokal. Selain menyerap tenaga lokal, secara tidak langsung keberadaan perusahaan kami juga berdampak pada masyarakat setempat karena khusus untuk catering, kami berdayakan masyarakat setempat, dan itu kami bayar kurang-lebih bisa Rp400 juta per bulan. Dengan penghasilan seperti itu, kami juga membayar kewajiban kepada pemerintah berupa PPN. Kami memutuskan investasi tahun 2013 ini, juga setelah berdiskusi dengan PT Harita, aman atau tidak kami berinvestasi. Harita menjawab, “Perusahaan yang sudah melakukan grown wreaking atau memulai pembangunan, maka dia tetap dibolehkan 21

untuk mengekspor,” karena Harita buru-buru untuk grown wreaking. Kalau enggak salah saya, tahun … bulan Juni 2013. Namun pada awal 2014, kami mendapat surat resmi dari Harita bahwa perusahaan disetop karena Harita dilarang mengekspor. Hal ini merupakan pukulan yang sangat berat bagi kami dimana kami baru saja berinvestasi yang semula diharapkan bisa kembali, namun kenyataannya itulah yang kami hadapi. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Dengan terhentinya kekuasaan … kegiatan usaha ini, kami mengalami potensi pendapatan Rp9 miliar per bulan. Ditambah hilangnya kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga, terutama leasing, supplier, dan para karyawan. Karena kejadian ini dengan berat hati dari 250 karyawan kami, 190 orang kami PHK, dan kami bayar sesuai dengan aturan tenaga kerja. Dan untuk di kantor pusat, kami pun tidak bisa berbuat apa-apa, sebagian kami PHK, dan sebagian saya ubah sistem kerja. Di kantor saya sekarang, bekerja hanya hari Senin dan hari Kamis, tapi dengan catatan pendapatannya tinggal 50%, dan itu mereka terima dengan baik karena enggak ada peluang untuk melamar di tempat lain. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk menyampaikan hancurnya usaha yang telah kami pupuk dari tahun 2004 selaku pengusaha nasional. Bapak Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, agar kami dapat kembali berusaha seperti semula dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan negara. Saya kembali mengutip pepatah Minang yang tadi, “Kalau ringan sama dijinjing, kalau berat kenapa kami yang memikulnya.” Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 52.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, Pemohon ada pertanyaan untuk Saksinya atau cukup?

53.

KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN Ya, terima kasih. Kepada semua Pemohon ya, terutama yang pemilik ya, semua … sori, semua Saksi. Pertanyaan saya adalah begini, kan Bapak-Bapak ketika berusaha itu kan ada investasi, lalu kemudian mungkin sebagian investasi itu dibiayai oleh utang dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya pelarangan ekspor ini terus berlangsung dan tidak ada kejelasan, itu bagaimana jalan keluarnya? Itu pertanyaan kepada Bapak-Bapak semua yang pemilik perusahaan, kecuali yang dari apa … kecuali Bapak ya yang … yang langsung terkena dampak karena pemilik perusahaan yang memang langsung meminjam.

22

Yang kedua adalah pertanyaan kepada yang dari pembiayaan, Bapak ya. Ya, untuk pembiayaan yang mungkin kita bisa mendapatkan gambaran walaupun mungkin tidak mudah juga, berapa sesungguhnya ... tadi kan disinggung kira-kira Rp30 triliun pembiayaan yang sudah dikeluarkan, lalu kemudian ketika kegiatan ekspor ini terhenti, itu cost recovery-nya seperti apa? Lalu perusahaan pembiayaan itu sendiri mendapatkan uang untuk membiayai itu dari mana? Kami ingin melihat multiplier effect-nya yang lebih lanjut terhadap pembiayaan di sektor pertambangan. Itu saja Yang Mulia pertanyaan kami, terima kasih. 54.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik. Ya, silakan, mungkin dua, tiga saja yang mewakili, Pak Iskandar Itan pertanyaan tadi. Apa pemilik ini? Ya, penanggung jawab.

55.

SAKSI DARI PEMOHON: ISKANDAR ITAN Ya, mungkin kami ingin menyampaikan bahwa dalam investasi yang sudah kami lakukan karena kami ini kan perusahaan yang sama sekali belum sempat ekspor, sama sekali tidak sempat jualan, dan malah tidak bisa produksi karena larangan tersebut. Dimana investasi seperti yang kami paparkan tadi bahwa lebih-kurang sekitar Rp70 miliar sebagian besar memang dibiayai oleh institusi keuangan. Hanya saja karena perusahaan kami adalah perusahaan yang belum ekspor, sehingga atas nama PT Laman Mining sendiri tidak boleh atau tidak disetujui kreditnya oleh perbankan karena tidak ada potensi penjualannya, sehingga kami mengupayakan dari sisi yang lain. Nah, kami terus terang tentu mengalami kesulitan yang sangat berat karena kita harus tetap membayar bunga dan cicilan, sementara kita tidak pernah bisa berjualan, tidak ada penghasilan dari sektor ini. Nah, kalau dikatakan bahwa bagaimana solusinya, perbankan itu tentu saja dia tetap mengharapkan kita cicil karena dia punya pegangan jaminan, dia mengharapkan kita cicil. Memang sampai sejauh ini kita terus berkomunikasi dengan pihak perbankan agar kami diberi semacam rescheduling atau dikasih sedikit kemudahan untuk agar kami lebih ringan di dalam melakukan, mengatasi persoalan ini. Jadi memang sampai saat ini belum ada semacam jalan keluar yang pasti seperti apa, tapi dari perbankan hanya mengharapkan harus cicil terus, harus bayar bunga terus, tapi kita berusaha minta rescheduling dan minta kemudahan agar kita bisa diberi semacam ... katakanlah jalan keluar karena ada kondisi pelarang ekspor ini. Saya pikir itu, terima kasih.

23

56.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya. Selanjutnya satu lagi, ya, Pak Ferdinand? Pak Hengky? Nanti habis itu pembiayaan, ya.

57.

SAKSI DARI PEMOHON: FERDINAND N. ISKANDAR Terima kasih, Yang Mulia. Kalau menurut perusahaan kami bahwa situasi perusahaan kami memang banyak menanggung kewajiban kepada pihak ketiga. Nah, jika larangan ekspor ini tetap diberlakukan, maka kami akan berusaha untuk menyuplai di dalam negeri, itu pun kalau ada pabrik-pabrik yang berdiri di dalam negeri, tapi sampai saat ini, Yang Mulia, masih sangat sedikit bahkan boleh dibilang sangat terbatas, dan kami tidak tahu kapan bisa itu terealisir, dan di samping itu kita juga sedang berusaha mencari alternatif-alternatif lain yang bisa kami lakukan. Itu saja mungkin, Yang Mulia.

58.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Baik, urusan pembiayaan, ya.

59.

SAKSI DARI PEMOHON: SUWANDI WIRATNO Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin sedikit saya ingin memberikan gambaran tentang usaha kami di perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan dalam hal ini leasing yang sering didengar oleh bapak-ibu sekalian. Kita terliput dari empat kegiatan usaha, pertama adalah sewa guna usaha, kedua adalah pembiayaan konsumen, ketiga adalah factoring, keempat adalah credit card. Dalam hal yang berkaitan dengan rapat pada hari ini adalah berkaitan dengan sewa guna usaha yang langsung dan karyawan-karyawan daripada para kontraktor atau pun para pemegang IUP adalah yang pembiayaan konsumen. Kami di dalam operasi tidak boleh mengambil dana dari masyarakat, jadi kami mendapatkan dana 70% dari perbankan sisanya adalah dari dana sendiri, dan kalau kami sudah besar, atau perusahaan pembiayaan sudah besar bisa menerbitkan obligasi mengambil dari capital market. Nah, dengan terjadinya pelarangan ekspor yang tadi sudah kami jelaskan bahwa pada Januari 2014 berbagai macam ragam telah terjadi dari ... kebanyakan melakukan penghentian pembayaran, dan tadi sudah dijelaskan bahwa beberapa lesi kami, dalam hal ini kalau dengan sewa guna usaha kita mengatakan lesi, kalau (suara tidak terdengar jelas) masa sewa sebenarnya alat tersebut adalah milik perusahaan pembiayaan atau dalam hal ini kami bertindak sebagai lesor.

24

Tentunya kalau alat-alat tersebut sudah tidak memang menghasilkan, untuk mengurangi kerugian, kami secepat mungkin mengadakan komunikasi dengan para lesi dengan melihat apakah lesi kami ini memang sudah tidak bisa atau sudah stop operasi, dan sudah tidak ada pendapatan lain. Kalau sudah setop operasi pastinya kami akan menarik kendaraan atau alat tersebut untuk segera dilakukan penjualan untuk meminimalisasikan kerugian yang terjadi, karena sifatnya pembayaran daripada leasing tersebut rata-rata adalah (suara tidak terdengar jelas), dan jika baru berjalan setahun atau mungkin kurang dari satu tahun kerugian yang timbul kemungkinan dari hasil jual dari alat-alat tersebut dengan banyaknya barang tarikan yang ada pada saat ini, bisa menimbulkan kurang-lebih kerugian sekitar antara 20% sampai dengan 40%. Kalau alat tersebut sudah cukup lama dipakai, bahkan kerugian bisa lebih, karena alat-alat yang ada sekarang di pasar sudah tidak bisa lagi dilakukan jual-beli secara domestik. Bahkan alat-alat yang ditarik sekarang sudah mulai diekspor ke negara Timur Tengah maupun Rusia. Nah, ini yang terjadi kalau seandainya masalah leasing kami masih mempunyai pendapatan lain. Tentunya rescheduling dan restrukturisasi masih memungkinkan. Namun demikian, kami melihat bahwa rata-rata para kontraktor yang bekerja di tambang, ada yang bekerja di tambang murni hanya di mineral yang di luar batu bara. Jadi memang sudah tidak ada lagi jalan keluar. Kalau yang ada di batu bara pun pada saat ini kita ketahui bahwa harga batu bara sejak semester kedua tahun 2012 mengalami penurunan, produksinya pun turun, banyak sekali pula yang memang melakukan restrukturisasi dan rescheduling. Jadi ini yang terjadi situasi industri pada saat ini. Sebagai gambaran, para supplier alat berat pada hari ini. Year on year, tahun 2013-2014 jual alat berat itu turun hampir kurang-lebih (suara tidak terdengar jelas). Demikian yang ingin saya sampaikan. 60.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Cukuplah, dari Pemerintah ada pertanyaan?

61.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Ada sedikit, Yang Mulia.

62.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, singkat, cepat.

25

63.

PEMERINTAH: Baik, Yang Mulia Majelis Hakim. Perkenankan kami ingin menanya langsung kepada Saksi. Pertama, kalau kita lihat IUP … pemegang IUP ini sudah beroperasi. Ada yang sebelum undang-undang diterbitkan, ada yang 2009, paling … paling … baru itu tahun 2009 kalau saya lihat ya. Pertanyaannya adalah bukankah Bapak-Bapak tahu pada tahun 2009 itu bahwa pemegang IUP itu wajib melakukan pengolahan pemulihan. Kalau kita korelasikan dengan … dengan produksi yang meninggi menuju 2013, akhir 2013. Kita tidak terlihat sekali bahwa pelaku usaha ini cepatcepatan melakukan eksploitasi, sehingga hiking begitu besar, itu yang pertama. Yang kedua, bagi pemegang IUP oktasi produksi yang telah melakukan ekspor. Bukankah Bapak-Bapak sudah menandatangani fakta integritas akan melakukan, membangun smelter dan tidak akan lagi melakukan penjualan barang mentah ... bahan mentah setelah 11 Januari 2014. Yang ketiga adalah sangat tidak benar bahwa harga itu … sekarang itu sama saja. Kalau kita fair melihat bahwa harga nikel itu hiking begitu besar bahwa Indonesia itu memiliki posisi strategis menentukan pasar dunia karena ada kebijakan itu. Maka saya menghimbau kepada teman-teman, ini waktu kita mempercepat membangun smelter itu. Mari kita rebut harga itu dan kita nikmati harga yang tinggi. Contoh Harita itu sebenarnya yang disebut-sebut banyak tadi sudah mengalami kemajuan signifikan, 30% pembangunan yang dilakukan Harita itu sudah … sudah ada 30%, ini yang disebut-sebut tadi. Sehingga saya menghimbau, ini kesempatan baik sama-sama melakukan, mempercepat pembangunan smelter itu, sehingga kita bisa menikmati harga yang begitu bagus, nikel maupun bauksit. Saya kira demikian, Yang Terhormat Majelis Hakim.

64.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, yang keduanya himbauan, yang pertama tadi. Mengenai antisipasi undang-undang tadi dan pakta integritas. Anu dahulu, Pihak Terkait ada pertanyaan atau cukup?

65.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARIF SUHERMAN Cukup, Yang Mulia.

26

66.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Cukup, baik. Ya, kalau begitu saya persilakan ini yang lama ini yang … yang Pak Ferdinand. Pak Ferdinand termasuk yang lama ini, sama Pak Hengky ya. Ya, silakan.

67.

SAKSI DARI PEMOHON: FERDINAND N. ISKANDAR Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa kami pemegang KP eksploitasi pada tahun 2008. Tapi pada tahun 2008 itu situasinya sedang tidak bagus, Yang Mulia. Oleh karena itu, pada saat tahun 2008, kami juga sempat merasakan setop operasi pada saat itu. Dan pada saat itu pula, pada saat kami memutuskan untuk terjun di bidang pertambangan nikel, kami tidak berpikir sama sekali untuk membuat smelter waktu tahun 2008. Lalu karena KP eksploitasi kami berukuran kecil, maka kami berusaha untuk memperoleh KP eksploitasi tambahan yang seluas 1.026 hektar. Lalu waktu tahun 2009 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, langsung kami juga berpikir bahwa KP yang kecil itu tidak mungkin mempunyai deposit yang cukup untuk pengolahan pabrik. Akan tetapi, Yang Mulia, pengurusan izin tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Sampai saat ini, KP atau pun IUP tersebut walaupun sudah berstatus IUP operasi produksi, kami baru mendapatkan izin prinsip dari Kementerian Kehutanan. Kami juga sedang memproses izin pinjam pakai kehutanannya, yang kami harapkan juga keluar dalam beberapa waktu dekat ini. Nah, oleh sebab itu, situasi dan kondisi perusahaan kami, ya kami tidak bisa melakukan apa-apa, kami harus melakukan kelanjutan izinnya sampai komplit terlebih dahulu, baru kemudian kita berusaha. Pada saat kita berharap ekspor masih bisa berjalan, tetapi memang ternyata sudah dilarang oleh Pemerintah. Itu saja mungkin, Yang Mulia.

68.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Pada saat keluar larangan ekspor, Saudara belum pernah ekspor?

69.

SAKSI DARI PEMOHON: FERDINAND N. ISKANDAR Kalau yang 60 hektare itu dari tahun 2010 pernah ekpor.

70.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sudah pernah ekspor?

27

71.

SAKSI DARI PEMOHON: FERDINAND N. ISKANDAR Sudah, Yang Mulia.

72.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Sejak setelah ekspor itu, ada enggak upaya Saudara membangun … mempersiapkan untuk smelter?

73.

SAKSI DARI PEMOHON: FERDINAND N. ISKANDAR Karena depositnya … mohon maaf, Yang Mulia (…)

74.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya.

75.

SAKSI DARI PEMOHON: FERDINAND N. ISKANDAR Karena depositnya tidak mencukupi, sehingga tidak dimungkinkan untuk membuat smelter.

76.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke, oke, okelah. Silakan, Pak Hengky.

77.

SAKSI DARI PEMOHON: HENGKY R.N. Terima kasih, Pak. Pertama-tama, izinkan saya, Yang Mulia Majelis Hakim untuk menjawab pertanyaan Pak Dirjen. Apakah kami ini sudah tahu bahwa kami ini diwajibkan seperti di dalam undang-undang? Mungkin ini akan seperti terjadi debat, Pak. Tapi ingin saya tegaskan kembali seperti yang saya katakan dari awal, Pak, di dalam asas dan tujuan Undang-Undang Minerba itu sendiri, Pak, itu tidak ada masalah dengan industri smelter, Pak. Yang ada itu adalah proses pengolahan dan pemurnian. Jadi, kalau … izinkan saya, Pak, saya bacakan lagi definisi yang ada di dalam undang-undang itu, Pak, biar kita jelas semua. Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu mineral, dan/atau batubara, serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan. Jadi, itu sudah sangat jelas, Pak, tidak ada kaitan dengan industri smelter. Karena kewajiban dari usaha pertambangan itu adalah menyediakan bahan baku untuk industri yang akan datang. Jadi, dalam hal ini, kami tetap berpegang

28

pada asas dan tujuan daripada undang-undang itu sendiri, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai masalah fakta integritas. Saya kira semua pemegang IUP yang berniat ekspor setelah keluarnya Permen Nomor 7, fakta integritas itu adalah bukan kemauan kami sendiri karena itu merupakan syarat daripada SDM, Pak. Dan itu sudah merupakan konsep yang sudah jadi, kami hanya tinggal tambahkan nama perusahaan dan tanda tangan di atas materai. Itu saja, Pak. Terima kasih. 78.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, ini saya mau tanya satu. Apakah setelah ada undang-undang itu, ada upaya Saudara untuk melakukan pemurnian dan pengolahan dalam (suara tidak terdengar jelas)?

79.

SAKSI DARI PEMOHON: HENGKY R.N. Kami dari awal itu sudah, Pak. Yang namanya bauksit itu tidak mungkin kami langsung gali dari tanah dan dijual, Pak. Karena pembeli kan juga menyaratkan kualitas tertentu. Di mana kami kan sudah mengadakan upaya yang namanya WP, Pak, washing plant.

80.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ya, sampai selesai washing plant, ndak … ndak dilanjut lagi pemurnian?

81.

SAKSI DARI PEMOHON: HENGKY R.N. Tidak, Pak.

82.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Hanya washing saja?

83.

SAKSI DARI PEMOHON: HENGKY R.N. Hanya washing, meningkatkan kualitas yang antara 30, sama 40, sama yang 45, sama yang 50.

84.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Apakah ada petunjuk dari Pemerintah bahwa tidak hanya di situ, sampai pada produk setengah jadi?

29

85.

SAKSI DARI PEMOHON: HENGKY R.N. Yang setahu kami tidak ada (…)

86.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Tidak ada.

87.

SAKSI DARI PEMOHON: HENGKY R.N. Hanya saja sekarang kami diwajibkan membangun smelter. Itu saja, Pak.

88.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Oke. Cukup, ya. Baik. Pemerintah akan mengajukan ahli atau saksi?

89.

PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI Ada, Yang Mulia. Nanti dikirimkan melalui surat resmi.

90.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada. Oke. Pihak Terkait?

91.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARIF SUHERMAN Ada, Yang Mulia. Tiga ahli dan tiga saksi.

92.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Ada. Baik, nanti majukan nama-namanya dulu, ahli dan saksi yang diajukan oleh masing-masing dari Pemerintah dan Pihak Terkait. Untuk sidang selanjutnya, akan diberitahukan lebih lanjut oleh Mahkamah, ya. Karena kita akan menyesuaikan dengan jadwal sidang perselisihan hasil pemilihan umum yang waktunya sudah … sudah harus masuk. Jadi, kita kapan sidang selanjutnya, akan diberitahukan oleh Mahkamah. Cukup, ya?

93.

KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN Ada, Yang Mulia, sedikit. Kami baru saja mendapat … apa … putusan dari Mahkamah Agung ya, nanti akan kami sampaikan juga sebagai bukti yang mengatakan bahwa komitmen untuk membangun 30

smelter itu sudah dibatalkan, tidak sesuai … bertentangan dengan undang-undang. Itu kami nanti akan sampaikan. 94.

KETUA: HAMDAN ZOELVA Diajukan saja.

95.

KUASA HUKUM PEMOHON: REFLY HARUN Lalu kemudian yang kedua, kami sadar betul bahwa ada jadwal pemilu yang barangkali akan membuat sibuk Mahkamah Konstitusi dan sebenarnya kan di dalam permohonan kami kan kami pernah mengajukan putusan sela sesungguhnya, tetapi sampai sekarang belum ada jawabannya, Yang Mulia. Terima kasih.

96.

KETUA: HAMDAN ZOELVA ya.

Ya, nanti akan dijawab, nantilah ya, setelah sidang selanjutnya

Baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan sekali lagi untuk sidang selanjutnya akan diberitahukan oleh Mahkamah. Sidang ini selesai dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.45 WIB Jakarta, 7 Mei 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

31