OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ….. POJK.04/2014 TENTANG SEGMENTASI PERIZINAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, Menimbang :
bahwa untuk memenuhi kebutuhan industri terhadap profesional yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan keperantara-pedagangan Efek pada fungsi pemasaran, perlu menetapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Segmentasi Perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
:
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: SEGMENTASI PERIZINAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK.
-2BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Izin Wakil Perantara Pedagang Efek adalah Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Izin Perantara Pedagang Efek 2. Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran adalah Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Izin Perantara Pedagang Efek yang kegiatannya terbatas pada fungsi pemasaran. 3. Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran adalah Izin Wakil Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Izin Perantara Pedagang Efek yang kegiatannya terbatas pada kegiatan keagenan Perusahaan Efek.
BAB II RUANG LINGKUP IZIN Pasal 2 (1) Pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dapat melakukan kegiatannya terbatas pada fungsi pemasaran meliputi: a. melakukan penawaran kepada investor/masyarakat untuk menjadi Nasabah Perusahaan Efek b. menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah; c. membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah; d. membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan; e. membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah; f. menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah; dan g. melakukan komunikasi dengan nasabah termasuk memberitahukan kepada nasabah setelah mendapat pemberitahuan dari fungsi teknologi informasi dalam hal sistem komunikasi on line mengalami kelambatan atau tidak berfungsi;
-3(2) Pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran dapat melakukan kegiatannya terbatas pada kegiatan keagenan Perusahaan Efek meliputi: a. melakukan penawaran kepada investor/masyarakat untuk menjadi Nasabah Perusahaan Efek b. menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah; c. membuat kontrak pembukaan rekening Efek reguler dengan nasabah; d. membuat kontrak pembukaan rekening Efek pembiayaan dengan nasabah untuk nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan; e. membuat kontrak pembukaan rekening Efek lainnya dengan nasabah; (3) Kegiatan sebagaimana ayat (1) dan (2) dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Perusahaan tempat bekerja Pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan/atau Pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran. (4) Dalam hal bekerja sebagai Agen Pemasaran Efek Perorangan, maka Pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran hanya dapat melakukan kegiatan keagenan Perusahaan Efek sebagaimana ayat (2). BAB III PERIZINAN Pasal 3 Pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran dan Pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Persyaratan integritas yang meliputi: 1. memiliki akhlak dan moral yang baik; 2. cakap melakukan perbuatan hukum; 3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan; 4. tidak pernah dikenakan sanksi pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir; 5. memiliki komitmen yang tinggi untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; b. Persyaratan kompetensi yang meliputi: 1. berpendidikan paling rendah pendidikan menengah; 2. memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai di bidang Pasar Modal, dibuktikan dengan: a) memiliki sertifikat keahlian : 1) sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran, bagi Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran; dan
-42) sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran atau Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran atau, bagi Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran, yang diakui Otoritas Jasa Keuangan dan diterbitkan oleh lembaga pendidikan khusus di bidang Pasar Modal berdasarkan rekomendasi dari Komite Standar Keahlian; c. bekerja pada lembaga jasa keuangan di Indonesia, bagi warga negara asing; dan d. tidak bekerja pada lebih dari satu Agen Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya. Pasal 4 Sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 huruf a) dapat digunakan untuk pengajuan permohonan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Khusus Pemasaran sepanjang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan sampai dengan saat pengajuan izin. Pasal 5 Pengaturan terkait tata cara permohonan Izin, masa berlaku dan perpanjangan Izin, kewajiban dan larangan, Komite Standar Keahlian dan Asosiasi, pelaporan, pengembalian Izin, serta sanksi, mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang perizinan Wakil Perantara Pedagang Efek. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan Peraturan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
-5Ditetapkan di
: Jakarta
Pada tanggal
:
2015
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Muliaman Hadad Diundangkan di Jakarta Pada tanggal..................... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd AMIR SYAMSUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR ..........
-6PENJELASAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR ......./POJK.04/2014 TENTANG PERIZINAN WAKIL PENJAMIN EMISI EFEK DAN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK I.
UMUM Dalam
rangka
mewujudkan
sistem
keuangan
yang
tumbuh
secara
berkelanjutan dan stabil, OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan
dan
pengawasan
yang
terintegrasi
terhadap
keseluruhan
kegiatan di sektor jasa keuangan. Berkenaan dengan fungsinya dalam pengaturan
dan
kecenderungan
pengawasan, Pasar
Modal
OJK dunia
selalu
mengikuti
dalam
era
perkembangan
globalisasi
yang
perkembangannya kian menjadi tanpa batas. Salah satu pengaturan yang menjadi perhatian OJK yaitu terkait kebutuhan tenaga profesional di bidang Pasar Modal yang terus bertambah, terutama Wakil Perantara Pedagang Efek yang menjadi ujung tombak pemasaran Perusahaan Efek. Menyadari pentingnya peranan Wakil Perantara Pedagang Efek, Otoritas Jasa Keuangan telah menyempurnakan pengaturan terkait Wakil Perusahaan Efek dengan menerbitkan POJK Nomor 27/POJK.04/ 2014 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek sebagai langkah awal peningkatan kualitas pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek. Kurangnya tenaga profesional yang memiliki izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek, khususnya untuk fungsi pemasaran menjadi salah satu kendala yang dihadapi Perusahaan Efek dalam mengembangkan usahanya, sehingga mekanisme kegiatan Perusahaan Efek di berbagai lokasi dan keagenan tidak berjalan dengan mudah. Luasnya cakupan wilayah (aspek geografis) yang harus di cover oleh Perusahaan Efek juga menjadi penghalang dalam langkah pendalaman pasar khususnya kebutuhan perluasan basis investor Pasar Modal. Untuk itu pengembangan pengembangan Wakil Perantara Pedagang Efek tidak boleh berhenti pada peningkatan kualitas saja, melainkan juga peningkatan kuantitas untuk memenuhi kebutuhan industri Pasar Modal melalui skema segmentasi perizinan khusus untuk pemasaran.
-7II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Ayat (3) Sebagai contoh, Pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran yang bekerja pada Agen Pemasaran Efek, dilarang menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah. Hal
ini
dikarenakan
Agen
Pemasaran
Efek
hanya
memiliki
kewenangan untuk melakukan kegiatan keagenan Perusahaan Efek sebagaimana Pasal 2 ayat (2) peraturan ini. Namun sebaliknya Pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran yang bekerja pada Perantara Pedagang Efek tetap tidak dapat menerima pesanan dan/atau instruksi untuk kepentingan nasabah dikarenakan terbatasnya kegiatan yang dapat dilakukan Pemegang Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Agen Pemasaran sebagaimana Pasal 2 ayat (2) peraturan ini, walaupun Perantara Pedagang Efek memiliki kewenangan untuk itu. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...........
