GUBERNUR LAMPUNG KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR; G/ 548 /B.IX/HK/2014
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG .PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN
ANGGARAN 2013
GUBERNUR LAMPUNG,
Membaca
Surat Bupati Pringsewu Nornor : 900 / 208 / LT.08 / 2014 Tanggal 07 Juli 2014 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
Menimbang
a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2013;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupateri/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2013 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2013.
KESATU
Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut:
9. Landasan hukum penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan agar dasar hukum yang dicantumkan yang masih berlaku dan teknik penulisan disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 10. Pada pojok kiri bawah di halaman penetapan dan pengundangan Rancangan Peraturan Daerah agar dicantumkan [rase: Nomor Register Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung Nomor 1 I PRS 12014. KEDUA
Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera melakukan evaluasi kinerja pendapatan, belanja dan pembiayaan secara cermat dan sesuai potensi yang dimiliki serta target yang ingin dicapai dan melakukan penyempurnaan dokumen Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
KETIGA
Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan apabila Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
KEEMPAT
Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati agar disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 hari setelah ditetapkan.
KELIMA
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 24 Juli 2014 GUBERNUR LAMPUNG,
UID1f2oo Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5.
Menteri Dalam Negeri Repubtik Indonesia di Jakarta; Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung; Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu di Pringsewu; Inspektur Provinsi Lampung di Bander Lampung; Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
A.PENDAPATAN DAERAH: 1. Pada Tahun Anggaran 2013, terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 80 %, dari target yang direncanakan. SKPD tersebut antara lain: a. RSUD Pringsewu: Penerimaan Lain-Lain, terealisasi sebesar Rp. 13.586.745.467,29. dari target anggaran APBD sebesar Rp. 17.300.000.000,- setara dengan (78,54%). b. Dinas Perhubungan : Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 13.370.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 35.000.000,- setara dengan (38,20%). c. Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal: Retribusi Perizinan Tertentu, terealisasi sebesar Rp. 456.059.365,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 800.000.000,- setara dengan (57,01%). d. Dinas Pendapatan Daerah : Pajak Air Bawah Tanah, terealisasi sebesar Rp. 9.010.600, dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.000.000,- setara dengan (18,02%). e. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan : Retribusi Jasa Usaha, terealisasi sebesar Rp. 227.850.000, dari anggaran APBD sebesar Rp. 316.000.000,- setara dengan (72,10%). Memperhatikan data realisasi Pendapatan Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. SKPD yang mempunyai tugas memungut pendapatan daerah wajib melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. 2. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan yang melampaui target dari anggaran pendapatan yang direncanakan, SKPD tersebut antara lain: a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata : Pendapatan dari Pengembalian Uang Muka, terealisasi sebesar Rp. 854.520,- tidak di anggarkan dalam APBD. b. Dinas Kesehatan : Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 41.139.125,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 35.395.000,- setara dengan (116,23%). c. Dinas Perhubungan : Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 132.145.000,- dari target anggaran APBD sebesar Rp. 130.000.000,- setara dengan (101,65%).
d. Dinas Pendapatan Daerah : 1) Pajak Restoran, terealisasi sebesar Rp. 858.827.913,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 600.000.000,- setara dengan (143,14%). 2) Pajak Hiburan, terealisasi sebesar Rp. 40.088.125, dari anggaran APBD sebesar Rp. 35.000.000, setara dengan (114,54%). 3) Pajak Penerangan .Jalan, terealisasi sebesar Rp. 6.612.152.093,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 6.200.000.000,- setara dengan (106,65%). e. Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan : Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 572.119.000, dari anggaran APBD sebesar Rp. 484.000.000,- setara dengan (118,22%). Pendapatan yang melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus menghitung secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD. B.BELANJA DAERAH : 1. Pada Tahun Anggaran 2013, terdapat anggaran belanja
Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD yang tidak terealisasi dan tingkat capaian realisasinya tidak optimal, antara lain: a) Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Pariwisata : Kegiatan Dana Sharing Dana Alokasi Khusus (DAK) SMK Tahun 2013, terealisasi sebesar Rp. 339.465.800,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 464.937.200,- setara dengan (73,01 %). b) Dinas Pekerjaan Umum : 1) Kegiatan Verifikasi Pemekaran Pekon, terealisasi sebesar Rp. 64.700.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,- setara dengan (64,70%). 2) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi), terealisasi sebesar Rp. 43.800.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 97.000.000,- setara dengan (45,15%). 3) Kegiatan Program Pembangunan lnfrastruktur Perdesaan (PPIP), terealisasi sebesar Rp. 252.920.899,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 325.000.000,- setara dengan (77,82%). 4) Kegiatan BOP P2KP Tahun 2013, terealisasi sebesar Rp. 90.683.400,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 129.447.500,- setara dengan (70,05%).
c) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah : 1) Kegiatan Koordinasi Penye1enggaraan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Pringsewu Tahun 2013, terealisasi sebesar Rp. 63.287.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 94.500.000,~ setara dengan (66,97%). 2) Kegiatan Monitoring Pe1aksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Pringsewu Tahun 2013, terea1isasi sebesar Rp. 75.900.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 115.500.000,- setara dengan (65,71%). 3) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya, terealisasi sebesar Rp. 45.190.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 75.000.000,- setara dengan (60,25%). d) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup : 1) Kegiatan Bimbingan Teknis Petugas Laboratorium, tidak terea1isasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 30.000.000,-. 2) Kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan, terealisasi sebesar Rp. 91.034.800,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 136.000.000,- setara dengan (66,94%). e) Badan Penanggu1angan Bencana Daerah : 1) Kegiatan Pembuatan Fire Hidrant, terealisasi sebesar Rp. 118.323.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 205.138.000,- setara dengan (57,68%). 2) Kegiatan Pembangunan Desa Tangguh Bencana, terealisasi sebesar Rp. 45.616.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 89.216.000,- setara dengan (51,13%). 3) Kegiatan Pendidikan dan Pe1atihan Satgas dan Aparatur, terealisasi sebesar Rp. 30.123.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,- setara dengan (30,12%). 4) Kegiatan Koordinasi Pencarian, Penye1amatan dan Evakuasi Karban Bencana, terea1isasi sebesar Rp. 93.537.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 138.200.000,- setara dengan (67,68%). Eva1uasi dan Koordinasi 5) Kegiatan Situasi Keadaan Pasca Bencana, terea1isasi sebesar Rp. 10.915.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 80.000.000,- setara dengan (13,64%). f) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi1 : 1) Kegiatan Peningkatan Pe1ayanan Pub1ik Da1am Bidang Kependudukan, terea1isasi sebesar Rp. 156.784.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 218.690.500,- setara dengan (71,69%).
2) Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan dan Catatan Sipil Bagi Masyarakat, terealisasi sebesar Rp. 57.227.700,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 259.275.000,- setara dengan (22,07%). Koperasi, UMKM, Perindustrian dan g) Dinas Perdagangan : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir Koperasi, terealisasi sebesar Rp. 20.153.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 53.719.000,- setara dengan (37,52%). h) Sekretariat Daerah, 1) Bagian Kesejahteraan Sosial ; Kegiatan Umroh dan Ziarah Rohani, terealisasi sebesar Rp. 3.950.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 900.000.000,- setara dengan (0,44%). 2) Bagian Umum ; a. Kegiatan Pemeliharaan Rutirr/Berkala Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 20.960.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 224.500.000,- setara dengan (9,34%). b. Kegiatan Pemeliharaan Rutirr/Berkala Mobil Jabatan, terealisasi sebesar Rp. 148.528.814, dari anggaran APBD sebesar Rp. 211.600.000, setara dengan (70,19%). c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinaa/ Operasional, terealisasi sebesar Rp. 766.756.441,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 975.450.000,- setara dengan (78,61 %). d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas, terealisasi sebesar Rp. 8.120.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 40.000.000,- setara dengan (20,30%). Pemeliharaan Rutirr/Berkala e. Kegiatan Peralatan Gedung Kantor, terealisasi sebesar Rp. 32.057.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 65.000.000,- setara dengan (49,32%). i) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ; Kegiatan Anggaran Verifikasi dan Tindak Lanjut Temuan, terealisasi sebesar Rp. 360.901.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 463.995.000,- setara dengan (77,78%). j} Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (SKPD) ; 1) Kegiatan Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah, terealisasi sebesar Rp. 202.675.750,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 263.000.000,- setara dengan (77,06%).
2) Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah, terealisasi sebesar Rp. 87.295.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 137.000.000,- setara dengan (63,72%). k) Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah : Kegiatan Sosialisasi Peraturan Kepegawaian, terealisasi sebesar Rp. 110.875.700,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 177.000.000,- setara dengan (62,64%). 1) Inspektorat : 1) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS, terealisasi sebesar Rp. 63.552.700,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,- setara dengan (63,55%). 2) Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, terealisasi sebesar Rp. 177.723.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 225.000.000,- setara dengan (78,99%). m) Badan Ketahanan Pangan : Kegiatan Pembinaan Penjual Jajanan di 50 SD, terealisasi sebesar Rp. 3.835.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 70.000.000,- setara dengan (5,48%). n) Dinas Komunikasi dan Informatika : 1) Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Luar Daerah, terealisasi sebesar Rp. 39.389.500,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 90.175.000,- setara dengan (43,68%). 2) Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi, terealisasi sebesar Rp. 136.363.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 277.000.000,- setara dengan (49,23%). 3) Kegiatan Workshop Bidang Komunikasi dan Informasi, terealisasi sebesar Rp. 15.550.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 66.230.000,- setara dengan (23,48%). 0) Dinas Peternakan dan Perikanan :
1) Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan, Publikasi Data, Promosi dan Apresiasi Pembangunan Peternakan dan Perikanan, terealisasi sebesar Rp. 84.442.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 157.091.000,- setara dengan (54,39%). 2) Kegiatan Pembinaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, terealisasi sebesar Rp. 101.850.000,- dari anggaran APBD sebesar Rp. 251.850.000,- setara dengan (40,44%). Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja Program dan Kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang setiap Kepala
SKPD selaku pengguna anggaran harus me1akukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD antara lain dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara periodik sehingga program dan kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah, anggarannya dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai program dan kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Terdapat realisasi be1anja me1ampaui Anggaran yang ditetapkan, SKPD tersebut adalah : Dinas Pendapatan Daerah : Kegiatan Pembinaan Pengelolaan PBB dan Penyampaian SPPT, terdapat obyek be1anja Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan, dianggarkan sebesar Rp. 39.000.000,- Akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 39.750.000,- kelebihan sebesar Rp. 750.000,- setara dengan (101,92%). Agar Pernerintah Kabupaten Pringsewu melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. C. LAIN-LAIN:
1. Terdapat Saldo Kas di Bendahara Penge1uaran sebesar Rp. Rp.775.396.146,-. Pemerintah Kabupaten Pringsewu harus mengupayakan penyetoran kas dilakukan tepat waktu, paling lambat pada hari kerja terakhir Bulan terakhir Tahun Anggaran berkenaan, dan dilampiri bukti setoran sisa Uang Persediaan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penata Usahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya. 2. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, Pernerintah Kabupaten Pringsewu agar mengelompokkan pendapatan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Dalarn Rancangan Peraturan Daerah, mencantumkan Lampiran 1.5 sampai dengan 1.11 sesuai amanat Pasal 7 Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.
4. Pada Neraca Terdapat Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun Anggaran 2012 Rp.1.182.549.832,09 ditambah transaksi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran pada Laporan Arus Kas TA. 2013 sebesar Rp. 6.870.877,- pada Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) TA.2013 menjadi sebesar Rp.{96.506.110). Agar Utang PFK tersebut dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013. 5. Pendapatan dari Haeil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan pada Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Dinas Pertanian dan Kehutanan agar diubah menjadi jenis Retribusi Jasa Usaha, obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah atau Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 6. Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam merealisasikan anggaran belanja agar melakukan sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun anggaran 2013 dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah. 7. Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar menindak lanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Lampung dad Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013, antara lain: a. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/10.RB/II.01/30/2010, Tanggal 28 Oktober 2010. b. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/ 13.RB/II.01/ 10/2011, Tanggal19 Januari 2012. c. Laporan Hasi1 Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700jl1.RB/II.01/40/2012, Tanggal 29 November 2012. d. Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Nomor : 700/05.RB/II.01/40/2013, Tangga130 Juli 2013. 8. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 agar berpedornan pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
