POKJA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SATUAN KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI (MTsN) 7 JAKARTA KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 Jl. Penganten Ali Ciracas, Jakarta Timur Telp. (021) 8408967
BERITA ACARA PENJELASAN (AANWIJZING) DOKUMEN PENGADAAN REHABILITASI RUSAK BERAT GEDUNG MTSN 7 Nomor : MTs.09.02.07/SATKER-MTsN7/BA-Aanwijzing01/2014
Program Kegiatan Output Nama Pekerjaan Kode Akun Tahun Anggaran Lokasi
: Pendidikan Islam : Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam : Gedung/ Bangunan : Rehabilitasi Rusak Berat Gedung MTsN 7 : 533121 : 2014 : Jl. Penganten Ali Ciracas, Jakarta Timur
Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas, kami selaku Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker MTsN 7 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur telah mengadakan Pemberian Penjelasan (Aanwijzing) untuk kegiatan Rehabilitasi Rusak Berat Gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 secara elektronik melalui aplikasi SPSE, proses pemberian penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing) sebagai berikut:
1. Rapat dipimpin Jabatan
:
Eprizal, SE
:
Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker MTsN 7 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur
2. Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) dihadiri oleh seluruh anggota pokja, PPK dan perwakilan konsultan perencana pengadaan barang/jasa Satker MTsN 7 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur; 3. Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti proses penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing) secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada website: www.lpse.kemenag.go.id; 4. Jalannya penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing): Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) dibuka oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa
Satker MTsN 7 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur untuk pekerjaan
Rehabilitasi Rusak Berat Gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Jakarta Timur Tahun Anggaran 2014 pada Pukul: 10.00 WIB; Penjelasan Dokumen Pengadaan tersebut dilakukan secara elektronik melalui aplikasi SPSE pada website: www.lpse.kemenag.go.id, pada proses penjelasan ini pokja menerima pertanyaan dari penyedia.
RANGKUMAN PERTANYAAN DAN JAWABAN AANWIJZING No. 1.
PERTANYAAN
JAWABAN
ID 98382170
Kepada Yth : 98382170
1.
1.
Untuk Jaminan Penawaran Harus nya 1-3%
Untuk
Jaminan
Penawaran
dari HPS bukan 10% dari HPS, seharusnya
berdasarkan Perpres No. 54 Tahun
yang 10% dari HPS adalah Dukungan Bank.
2010 serta perubahannya bernilai 1 -3 % dari HPS untuk itu kami mensyaratkan
untuk
Jaminan
Penawaran senilai 2 % dari HPS 2.
Untuk penilaian ambang batas yang di
2.
Metode Pelaksanaan , Spesifikasi
hitung hanya kebutuhan personil dan
teknis dan jadwal tetap harus
peralatan, untuk metode pelaksaanaan,
dimasukkan,
spesifikasi teknis dan jadwal apakah tidak
mempengaruhi penilaian ambang
masuk dalam pembobotan nilai ambang
batas
walaupun
tidak
batas...? 3.
Dalam Dokumen pengadaan dikatakan
3.
bahwa pekerjaan ini diperuntukkan untuk
Pekerjaan
Pembangunan
ini
menggunakan Kualifikasi kecil
Perusahaan dengan Kualifikasi Kecil. 4.
Untuk pekerjaan dengan nilai dibawah 2,5
4.
Untuk
persyaratan
yang
Milyar diperuntukkan untuk perusahaan
dimasukkan kami koreksi menjadi
kecil dimana tiddak diperlukan tenaga ahli
ahli muda, dimana untuk badan
yang memiliki SKA apalagi SKA yang di
usaha greed 2,3 dan 4 harus
minta dengan kualifikasi Madya dan lebih
memiliki tenaga ahli bersetifikat
dari satu SKA.
untuk
ditetapkan
sebagai
penanggung jawab teknik (PJT) dan
penanggung
bidang(PJB),
dan
jawab untuk
persyaratan tenaga terampil (PTT) cukup 1 orang, PJB 1 orang sesuai dengan bidangnya. 5.
Bahwa dipersyaratkannya Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) untuk Kualifikasi Usaha Kecil sangat bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta Perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah junto Pasal 9 dan Pasal 10, Peraturan Pemerintah Republik
5.
Idem Poin 4
Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, junto Pasal 10, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, junto Pasal 9, Pasal 12 dan Lampiran 2 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011, junto BAB II huruf C angka 2 Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor 339 /Kpts/M/2003 junto Angka 3 huruf c Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 08/SE/M/2006 junto Lampiran 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tanggal 11 Juli 2011. Bahwa mempersyaratkan Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) untuk Kualifikasi Usaha Kecil pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu. 6.
Bahwa mengingat Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi kelerampilan kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi melalui proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja di bidang jasa konstruksi oleh lembaga yang telah terakreditasi berdasarkan peraturan perundangan, sehingga orang perseorangan yang telah memiliki SKTK adalah orang perseorangan
6.
Idem Poin 4
yang telah memiliki kompetensi dan kemampuan profesi kelerarnpilan kerja sesuai Klasifikasi SKTK orang perseorangan bersangkutan. Bahwa dari defenisi SKTK yang telah kami jelaskan, maka setiap pemegang SKTK telah diakui memiliki kompetensi yang setara dengan pemegang SKTK lain pada klasifikasi yang sama walaupun jenjang pendidikan dari masing-masing pemegang SKTK berbeda. Bahwa dengan mempersyaratkan jenjang pendidikan tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan, berarti pelelangan tidak menerapkan prinsip Adil/tidak diskriminatif, karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu yakni pihak – pihak yang memiliki SKTK dengan jenjang pendidikan tertentu. Bahwa dengan mempersyaratkan jenjang pendidikan tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu. 7.
Bahwa mengingat Lampiran 2. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08 / PRT / M / 2011 tanggal 11 Juli 2011, untuk Usaha Kecil cukup memiliki 1 orang Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK). Bahwa dengan mempersyaratkan lebih dari 1 (satu) orang
7.
Idem Poin 4
personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK) pada dokumen pengadaan, berarti pelelangan tidak menerapkan prinsip Adil/tidak diskriminatif, karena telah mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu yakni pihak – pihak yang memiliki lebih dari 1 (satu) orang personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK). 8.
Bahwa pada Peraturan Presiden Republik
8.
Untuk NPWP Pokja ulp tidak
Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta
menggugurkan tetapi berdasarkan
perubahannya tentang Pengadaan
UU No 6 Tahun 1983, PP No. 24
Barang/Jasa Pemerintah, pada standar
Tahun 2011 tentang tata cara
dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh
pelaksanaan hak dan pemenuhan
LKPP, pada standar dokumen pengadaan
kewajiban perpajakan. Setiap wajib
Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PU No.
pajak
07/PRT/M/2011 tidak mengatur personil
persyaratan objektif dan subjektif
inti harus dilengkapi dengan NPWP dan
sesuai
CV. Bahwa pada Peraturan Presiden
perundang-undangan
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
perpajakan wajib mendaftarkan diri
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
pada kantor Dirjen Pajak.
yang
telah
dengan
pada standar dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP, pada standar dokumen pengadaan Pekerjaan Konstruksi sesuai Permen PU No. 07/PRT/M/2011, NPWP dan CV hanya disyaratkan untuk pekerjaan Jasa Konsultasi Bahwa mempersyaratkan NPWP dan CV untuk personil inti pada dokumen pengadaan mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu. 9.
Bahwa dengan disyaratkannya Tenaga Ahli yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA), lebih dari 1 (satu) orang personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK), Jenjang pendidikan
9.
memenuhi
Idem poin 4 dan 8
peraturan dibidang
tertentu untuk personil yang memiliki Sertifikat Keterampilan Kerja Konstruksi (SKTK), NPWP dan CV untuk personil inti pada dokumen pengadaan, mengindikasikan upaya rekayasa untuk menciptakan persaingan yang tidak sehat demi memenangkan pihak – pihak tertentu yang dilakukan oleh Pokja ULP/Panitia selaku Pihak yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya adalah pihak yang menetapkan Dokumen Pengadaan dan PA/KPA yang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta perubahannya adalah pihak yang menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), serta pihak yang melakukan pengkajian ulang KAK bersama Pokja ULP/Panitia untuk kejelasan persyaratan penyedia dan/atau kualifikasi serta jumlah personil inti yang dipekerjakan yang seharusnya tidak boleh mengarah pada penyedia tertentu. 10. Oleh karena itu kami menyarankan agar
10. Tetap mensyaratkan Tenaga Ahli
persyaratan tenaga ahli yang memiliki SKA
dengan perubahan seperti pada
dalam Paket pengadaan ini agar di hapus,
poin 4.
terima kasih. Yth. Panitia Lelang, Sesuai dengan LDP Huruf K, Dokumen Penawaran 1. Personil Inti, Mohon Untuk Site Manager Pendidikan S1 Sipil/Arsitek dengan SKA Ahli Muda, dan Untuk Tenaga Ahli Sipil, Arsitek, Elektrikal/Mekanikal dibuat pendidikan STM/SMK hanya satu orang saja untuk Tenaga Ahli dengan SKT Pelaksana Bangunan. Terimakasih 11. Bedasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta
11. Untuk dokumen Pengadaan yang kami
persyaratkan
itu
semua
perubahannya Pasal 19 Ayah 1 Poin b :
berdasarkan
Perka
memiliki keahlian, pengalaman,
Kebijakan Pengadaan Barang/jasa
kemampuan teknis dan manajerial untuk
Pemerintah No. 6 Tahun 2010
menyediakan Barang/Jasa dan Poin e :
Tentang
memiliki sumber daya manusia, modal,
Pengadaan
peralatan dan fasilitaslain yang diperlukan
Pemerintah.
Standar
Lembaga
Dokumen Barang/Jasa
dalamPengadaan Barang/ Jasa. sesuai dengan kualifikasi dari setiap perusahaan yang akan mengikuti pelelangan denan meliahat peraturan dan keputusan dari lembaga yang mengeluarkan Sertifikat Kualifikasi untuk setiap perusahaan. sehingga dalam pelelangan paket ini tidak ada indikasi permainan Pokja ULP untuk mengarahkan pekerjaan ini kepada salah satu pihak rekanan. agar dimana pelelangan ini dapat diikuti secara umum dan luas untuk perusahaan dengan kualifikasi kecil. agar tidak terjadi persaiangan usaha yang tidak sehat. 12. Apabila Pokja sudah melihat dan membaca
12. Terima
kasih
atas
saran
dan
uraian diatas tetap mempersyaratkan
masukan saudara semoga jawaban
Persyaratan Tenaga Ahli/teknis seperti
yang kami kirim bisa diterima.
dalam dokumen : Tenaga Site Manager
Kepada
minimal : lulusan S1 Sipil/Arsitek, sebanyak 1 orang, pengalaman 10 tahun, SKA Ahli Madya Tenaga Ahli Sipil, Arsitek, M/E minimal : Lulusan S1, masingmasing 1 orang, pengalaman 8 tahun, SKA Ahli Muda Pelaksana (Sipil, Arsitektur, Plumbing / Listrik Tenaga teknis pelaksana minimal : lulusan D3 sipil / arsitek STM Bangunan / sederajat sebanyak 2 orang, SKT TK.1 Pelaksana Bangunan Gedung/Pek. Gedung, pengalaman untuk D3 6 tahun dan untuk STM 8 tahun Juru Gambar / Drafter minimal : lulusan STM/SMK Bangunan / sederajat sebanyak 1
orang, SKT TK.1 Juru Gambar/DraftmanArsitektur, pengalaman 2 tahun Logistik Proyek minimal : Lulusan STM/SLTA sebanyak 1 orang Tenaga Administrasi (minimal D3) sebanyak 1 orang berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menggaji mereka selama 90 ( sembilan puluh ) hari waktu pelaksanaan dan apakah mejamin semua tenaga ahli yang di persyaratkan tersebut akan berada di lapangan selama pelaksanaan berlangsung. Tolong Panitia/Pokja ULP dijawab pertanyaan kami, jangan menunggu waktu selesai baru dijawab sehingga tidak terjadi interaksi tanya jawab antara Panitia/Pokja ULP dan rekanan. terima kasih. 13. Dalam dokumen pengadaan bahwa di dalam LDP dan LDK untuk persyaratani Tenaga Teknis/Terampil adalah sama, apakah mungkin perusahaan dengan Kualifikasi Kecil memiliki tenaga Kerja dengan persyaratan yang diminta, karena apabila dimasukan dalam LDK itu berarti semua Tenaga Teknis/terampil tersebut sudah menjadi pegawai tetap perusahaan tersebut. apakah persyaratan tenaga teknis/terampil tersebut tetap sesuai dengan dokumen pengadaan...? 2.
ID 98398170
Kepada Yth : 98398170
.Didalam RKS melampirkan 2 Surat penawaran
1. Untuk Dokumen Penawaran hanya 1
? maksudnya gimana Panitia, tolong RKS di
File 2. Untuk Jaminan Penawaran
revisi jaminan juga bernilai 10 %.. 2.apakah
berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010
memakai surat dukungan keungan dari Bank ?
serta perubahannya bernilai 1 -3 % dari
3.untuk dokumen penawaran apakan sudah di
HPS untuk itu kami mensyaratkan
tanda tangan lalu di scan, atau cukup di beri
untuk Jaminan Penawaran senilai 2 %
''TTD" saja sesuai PERKA LKPP NO.2 .. nanti
dari HPS 3. Tetap sesuai apa yang
pada saat pembuktian kualifikasi baru di berikan
sudah dipersyaratkan dalam dokumen
yang sudah bermaterai dan tandatangan serta cap
lelang 4. Untuk dokumen penawaran di
asli .. tks
tanda tangani, di stempel lalu di scan dan upload ke Pokja ULP
3.
ID 98351170
Kepada Yth : 98351170
1. Analisa No. 8 & 9 nama pekerjaan sama tetapi 1. Untuk koefisien
berbeda,
analisa
mana
yang
dipergunakan untuk analisa pekerjaan Cor
beton
sopi-sopi
yang
digunakan analisa yang dipake poin 9.
Beton Ring Balok Sopi-sopi Uk 15/15 dengan besi 150 kg/m3? 2. Analisa No. 15 Pasang List Profil Uk 3/5 cm 2. Pasang list profil uk 3/5 cm kayu kayu kamper satuan m2 sedangkan pada Bill
kamper satuan harga m2 dalam
Of Quantity m’, analisa dan BoQ satuannya
analisa diganti m1
tidak sikron? 3. Analisa No.18, bahan menggunakan genteng 3. Pekerjaan pengecetan satuan m1 kanmuri sedangkan spec dan BoQ bahan
disingkronkan menjadi m2 (sesuai
menggunakan genteng Morando Glazur,
dengan analisa dan Bq)
mana yang dipergunakan? 4. Pekerjaan Pengecatan : Cat List GRC dan List 4. alumunium yang digunakan merek Profil satuan m’, pada analisa m2, analisa
standar Alexindo 4 inc
dan BoQ satuannya tidak sikron? 5. Surat Dukungan Bahan ditujukan kepada 5. Surat dukungan Bahan ditujukan siapa?
kepada Pokja Ulp Kankemang Kota jakarta Timur
6. Surat Dukungan Bank ditujukan kepada siapa? 6. Surat dukungan Bank ditujukan kepada Pokja Ulp Kankemang Kota jakarta Timur 7. Surat jaminan penawaran ditujukan kepada 7. SPT tahunan diperbolehkan tahun siapa, dijelaskan kembali?
2012 jika sudah memiliki spt tahun 2013 bisa dilampirkan.
8. Pada RKS kusen alumunium menggunakan 8. Yang digunakan di MTsN 7 Genteng bahan merk Alkasa, Indal, Index, ketiga
Kanmuri dalam analisa dirobah
merk tersebut sudah sulit ditemui dipasaran,
menjadi Morando Glasur
apakah bisa menggunakan merk lain seperti Alexindo, YKK, supaya dijelaskan kembali? 9. RKS – DOK LELANG : SPT Tahunan yang 9. Idem no 7 diminta adalah Tahun 2012, apakah SPT Tahunan 2013 sudah bisa dilampirkan, dijelaskan kembali? 10. untuk skt juru gambar/drafter apakah bisa 10. SMK/sederajat dengan menunjukan
pendidikan
4.
SMA?
.....trimakasih
atas
SKT (surat Keterangan terampil)
kesempatan yang diberikan, selamat pagi
dalam bidang yang diminta. terima
selamat beraktivitas
kasih kembali..
ID 98388170
Kepada Yth : 98388170
Mohon di hilangkan analisa harga satuan no 3 Untuk Pekerjaan yg diusulkan dihapus dan analisa no 9 karena tidak ada pekerjaan no. 3 dan 9 pekerjaan tersebut ada
5.
tersebut
dalam pelaksanaan
ID 98388170
Kepada Yth : 98388170
Apakah harus gred 2 yg dipersyaratkan untuk berdasarkan
lampiran
surat
edaran
mengikuti pelelangan ini mohon dirubah untuk LPJK Nomor 02/SE/LPJK-N/III/2012 kualifikasi kecil
tgl 22 maret 2012. untuk gred 2,3,dan 4 termasuk dalam golongan usaha kecil
6.
ID 98388170
Kepada Yth : 98388170
Mohon dihilangkan surat dukungan material, - Surat dukungan material, baja ringan, baja ringan dan kusen aluminimum serta brosur dan kusen almunium serta brosur tetap karena pada saat pelaksanaan terlebih dahulu dipersyaratkan karena termasuk dalam memberikan
contoh
bahan
material
yang penilaian kualifikasi
dipegunakan 7.
ID 98398170
Kepada Yth : 98398170
apakah gred 4 bisa mengikuti pelelangan ini .. mengingat ini kualifikasi kecil dibawah 2,5 M
Untuk
pelelangan golongan
Gred
4
ini usaha
bisa
mengikuti
karena
termasuk
kecil
berdasarkan
lampiran surat edaran LPJK Nomor 02/SE/LPJK-N/III/2012 tgl 22 maret 2012. 8.
ID 99009170
Kepada Yth : 99009170
mohon tenaga personil inti dirubah utnuk site Untuk persyaratan yang dimasukkan manager cukup dengan SKA ahli Muda dan kami
koreksi
menjadi
ahli
muda,
untuk tenaga ahli Arsitek, sipil, ME, d drop saja dimana untuk badan usaha greed 2,3 dan
yang perlu
cukup
dengan
pelaksana dan 4 harus memiliki tenaga ahli
bangunan 1 orang dengan SKT Pelaksana bersetifikat untuk ditetapkan sebagai Bangunan Pendidikan D3/STM/SMK karena penanggung jawab teknik (PJT) dan personil tersebut yang wajar untuk pekerjaan penanggung jawab bidang(PJB), dan pelelangan ini
untuk
persyaratan
tenaga
terampil
(PTT) cukup 1 orang, PJB 1 orang sesuai dengan bidangnya.
9.
ID 98398170
Kepada Yth : 98398170
Pada dukungan material baja ringan sudah Spek baja ringan karena yang dipakai mencantumkan merk .. itu bukan nya tidak boleh Hollow diminta konsultan dengan Cobe panitia karena sudah memonopoli perdagangan Trust, memiliki kekuatan yang baik ... klo mau merk yg di sbutkan oleh panitia (karena
10.
merek
lain
tinggal memberi spek dari merk tersebut.. tks .
menggunakan Hollow)
ID 99009170
Kepada Yth : 99009170
Mohon dihilangkan jaminan penawaran untuk Jaminan
tidak
penawaran
ada
tetap
pekerjaan ini karena nilai pekerjaan di bawah dipersyaratkan , Berdasarkan Perpres 54 2,5M sehingga tidak dipersyaratkan jaminan tahun penawaran untuk nilai pekerjaan di bawah 2,5M
2010
dan
perubahannya,
dijelaskan pada Pasal 68 ayat (1) Jaminan Penawaran Penyedia
diberikan
oleh
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa
Lainnya
pada
saat
memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS. Pokja ULP
merevisi
besaran
jaminan
penawaran menjadi sebesar 2 % 11.
ID 99009170
Kepada Yth : 99009170
Atas dasar apa panitia lelang membuat personil Untuk persyaratan yang dimasukkan inti sebanyak itu untuk kualifikasi kecil dan kami
koreksi
menjadi
ahli
muda,
mohon di revisi kembali dan setahu kami dimana untuk badan usaha greed 2,3 persuhaan kualifikasi kecil cukup mempunyai dan 4 harus memiliki tenaga ahli SKT sesuai dengan persyaratan LPJK
bersetifikat untuk ditetapkan sebagai penanggung jawab teknik (PJT) dan penanggung jawab bidang(PJB), dan untuk
persyaratan
tenaga
terampil
(PTT) cukup 1 orang, PJB 1 orang sesuai dengan bidangnya 12.
ID 98740170
Kepada Yth : 98740170
Assalamualaikum Wrwb . Ykh ULP MTsn 1. Penulisan pintu yang benar, Pasang Rehab MTsN 7 Jakarta Untuk Pertanyaan Teknis kusen pintu alumunium 4 inc, daun : Untuk rab BQ untuk SUB VII Pekerjaan Pintu pintu doubel kayu kamper lengkap dan Listrik : 1. Yang tertera di BQ Pasang Pitnu dengan kunci, grendel tanam dan engsel Alumunium 4`` Daun Pintu Double Kayu finishing cat type PD jumlah 3 unit. 2. Kamper lengkap dengan Kunci grendel Tanam , Pasang kusen Pintu Alumunium 4 inc Engsel Finishing Cat TYPE PD. mungkin yang daun
pintu
kayu
kamper
lengkap
benar : Pasang Kusen Pintu Alumunium 4``dan dengan kunci, engsel dan grendel type Daun Pintu Double Kayu Kamper lengkap P1, 1 unit. 3. untuk baja ringan dan dengan Kunci grendel Tanam , Engsel Finishing kusen
bisa
Cat TYPE PD. 2. Yang tertera di BQ Pasang brosur
dari
suplier/distributor,
hasil
download/website
Pitnu Alumunium 4`` Daun Pintu Kayu Kamper distributor. lengkap dengan Kunci grendel Tanam , Engsel Finishing Cat TYPE P1, mungkin yang benar Pasang Kusen Pintu Alumunium 4`` Daun Pintu Kayu Kamper lengkap dengan Kunci grendel Tanam , Engsel Finishing Cat TYPE P1. Untuk Administrasi : 1. Untuk dukungan Baja ringan dan kusen apakah bisa dari Supliier atau distributor dan brosurnya apakah bisa hasil download dari internet. Tks atas perhatiannya. Wassalam
13.
ID 98398170
Kepada Yth : 98398170
Panitia untuk SPT tahunan kenapa yg di Untuk cantumkam 2012 ?
spt
Tahun
2012
bisa
dipergunakan jika sudah memiliki tahun 2013 bisa dilampirkan
Dalam hal ini ada addendum revisi analisa BQ pada aplikasi SPSE dalam pelaksanaan pelelangan; Penjelasan Dokumen Pengadaan (Aanwijzing) ditutup oleh Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Satker MTsN 7 Kementerian Agama Kota Jakarta Timur untuk pekerjaan Rehabilitasi Rusak Berat Gedung Madrasah Tsanawiyah Negeri 7 Jakarta Timur Tahun Anggaran 2014. Demikian berita penjelasan dokumen pengadaan (Aanwijzing) ini dibuat dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. POKJA PENGADAAN BARANG / JASA SEKRETARIS
KETUA
ttd
ttd
Sri Astuti, SE
Eprizal, SE
Anggota: ttd
Ucok Sunandar, SE