2014

PUTUSAN Nomor: 361/PTSN-MK. MA/KI-JBR/XII/2014 [1.1]

1. IDENTITAS

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: 807/K-D4/PSI/KI-JBR/VII/2014 yang diajukan oleh:

Nama

Alamat

:

NGO TOPAN AD

:

Jl. Garuda III Rt 003/Rw 007 No. 66 Komp. Inkopol Kel. Jakasampurna Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi

Yang dalam persidangan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Muara Sianturi selaku ketua umum NGO TOPAN AD. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap Nama

Alamat

: :

Pemerintah Kabupaten Bekasi unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi, Kec Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi

yang didalam persidangan pada tanggal 4 Desember 2014 Dra Hj. Sri Riyanti, M.Pd atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi melalui surat kuasa Nomor 800/1191/disdik/2014 memberikan kuasa kepada Drs. Ahadi yuliasmono, M.Si. [1.2]

Selanjutnya disebut sebagai Termohon,

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon;

A. Pendahuluan [2.1]

2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Juni 2014 dengan registrasi Sengketa nomor 807/K-D4/PSI/KI-JBR/VII/2014.

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | email: [email protected]

Kronologi

[2.2]

Pada tanggal 3 April 2014 Pemohon meminta informasi publik melalui surat kepada PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi berupa: I.

1. 2. 3. II. III.

IV. V.

[2.3] [2.4] [2.5] [2.6]

4.

Salinan realisasi alokasi anggaran tahun 2011, 2012 dan TA 2013 berdasarkan peraturan Bupati tentang rincian penjabaran APBD perubahan dan APBN) yaitu : Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB) dan copy kwitansi pembelanjaan; Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat; Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya; Rencana Alokasi anggaran tahun 2014 (jenis kegiatan, RAB, dan dokumen pendukungnya); Jenis kegiatan dan alokasi anggaran perkegiatan tahun 2011, 2012 dan TA 2013 di setiap UPTD pendidikan PAUD sekolah dasar serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB) dan copy kwitansi pembelanjaan; Peraturan tentang pelaksanaan kegiatan paket A, B, dan C dan daftar pelaksaan kegiatan; Rincian jenis alokasi anggaran tahun 2011, 2012 dan TA 2013 di SD negeri dan swasta, SMP negeri dan swasta dan SMA dan SMK negeri dan swasta serta dokumen pendukung dan rencana anggaran biaya (RAB); Peraturan tentang sekolah negeri dan swasta yang masih memungut biaya pendidikan (iuran bulanan, pendaftaran siswa baru, pendaftaran ulang, seragam dan buku siswa).

Pada tanggal 24 April 2013 Pemohon mengajukan keberatan melalui surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dengan alasan permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta.

Pada tanggal 24 Juni 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan diregistrasi dengan nomor 807/K-D4/PSI/KI-JBR/VII/2014. Pada tanggal 8 Oktober 2014 dilakukan mediasi di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan telah dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan dan Pemohon menarik diri dari perundingan. Pada tanggal 4 Desember 2014 dilakukan penyelesaian sengketa melalui sidang ajudikasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh kedua belah pihak.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6]

Termohon tidak menanggapi keberatan atas permohonan informasi yang disampaikan Pemohon.

[2.7]

Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk:

Petitum

1. Menyelesaikan sengketa informasi publik;

Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 2 dari 13

2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.8]

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut: 1.

Informasi yang dimohonkan terkait dengan:   

   



Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Kegiatan berupa bantuan yang diberikan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi. Penerimaan yang diperoleh melalui pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi jika ada. Pemohon tidak tahu apakah pelayanan yang diberikan Dinas Pendidikan, seperti pemberian ijin sekolah memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Rencana penggunaan anggaran Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014. Kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan di setiap UPTD pendidikan, PAUD, sekolah dasar. Peraturan tentang pelaksanaan pendidikan non-formal.

Kegiatan dan realisasi anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan di di SD Negeri dan swasta, SMP Negeri dan swasta, dan SMA dan SMK Negeri dan swasta. Peraturan yang terkait dengan pungutan dan pendanaan di sekolah.

2.

Tujuan permohonan adalah peran serta masyarakat dan tanggungjawab sebagai social control dari masyarakat.

4.

Tetapi Pemohon sendiri belum tahu kegiatan dan realisasi anggaran yang akan diawasinya. Sampai saat ini Pemohon belum memiliki data awal, sehingga Pemohon akan mulai dengan melihat dokumen seperti yang dimintakan. Dokumen yang akan diperoleh digunakan untuk data awal untuk melakukan pengamatan realisasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

3.

5. 6. 7. 8.

Informasi yang diperoleh akan digunakan untuk mengawasi realisasi penggunaan anggaran di masyarakat dengan cara melakukan pengamatan realisasi anggaran di lapangan.

Pemohon tidak mempunyai cukup anggaran maka tidak semua kegiatan akan diperiksa di lapangan. Pemohon akan mengambil sample beberapa kegiatan di lapangan.

Temuan pelanggaran yang ditemukan akan disampaikan kepada pemerintah, namun apabila tidak didengarkan maka akan dibawa ke ranah hukum. Beberapa permintaan informasi ini terkait dengan keluhan masyarakat seperti mengenai berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti Ujian Paket A misalnya. Jika melihat keseluruhan permintaan informasi maka memang tidak kelihatan fokus dari kepentingan dan pengawasan yang akan dilakukan. Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 3 dari 13

9.

Sesuai dengan nama dari lembaga, maka visi dan misi lembaga adalah melakukan pengawasan penggunaan anggaran dan aset daerah. Selain di Jawa Barat, kami juga melakukan pengawasan anggaran untuk sektor perkebunan di Riau dan Sumatera Utara. Sedangkan di Kabupaten Tangerang Selatan dan Kabupaten Bekasi kami mengawasi sektor pendidikan.

10. Salah satu bidang di lembaga ini adalah Bidang Pengembangan dan Penelitian. Termasuk membahas isu anggaran dengan sumber daya yang dimiliki, antara lain lulusan ITB fakultas MIPA. 11. Sampai hari ini lembaga belum pernah mengeluarkan laporan hasil penelitian maupun hasil temuan secara tertulis. Biasanya lembaga memberikan pengaduan secara lisan. Misalnya, pengaduan lembaga dijadikan bahan oleh Kejaksaan tanpa menyebutkan sumber yang menyampaikan pengaduan. Daftar gugatan sengketa yang diajukan lembaga ini ditampilkan dalam website lembaga ini.

12. Jenis informasi yang dimohonkan jangan dilihat secara keseluruhan karena akan terlihat tidak fokus. Permintaan tersebut dilihat satu persatu secara terpisah. 13. Pemohon mengaku tidak mengetahui bahwa kinerja dan laporan keuangan daerah sudah diperiksa oleh auditor internal dan eksternal. Pemohon juga tidak mengetahui ada laporan hasil pemeriksaan dari Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 14. Pemohon juga tidak mengetahui apakah dokumen yang dimohonkan tersebut dikuasai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Surat-Surat Pemohon

[2.9]

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P- 1

Salinan surat permintaan informasi yang diajukan kepada PPID Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tertanggal 3 April 2014

Bukti P- 4

Surat Permohonan Penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 24 Juni 2014.

Bukti P- 3

[2.10]

Salinan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Bekasi tertanggal 24 April 2014.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

a. Menyatakan dokumen yang dalam proses pemeriksaan merupakan dokumen yang terbuka, kecuali dikecualikan melalui uji konsekuensi. b. Memerintahkan Badan Publik untuk memberikan dokumen yang dimohonkan dalam bentuk dokumen resmi.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 4 dari 13

Keterangan Termohon

[2.11]

Menimbang bahwa di persidangan Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Sebagian informasi yang dimohonkan sudah ditampilkan dalam website.

2. Pemohon diminta untuk mengulang permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Bupati Bekasi, karena surat seharusnya ditujukan kepada PPID utama dan atasan PPID dari badan publik, yaitu Bupati Bekasi. 3. Termohon siap memberikan informasi jika diperintahkan oleh Bupati Bekasi.

4. Permintaan informasi tidak segera ditanggapi karena memerlukan waktu untuk membuka dokumen.

Surat-Surat Termohon

[2.12] Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat/tertulis.

Kesimpulan Pemohon

[3.1]

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan informasi yang jumlahnya banyak agar dilihat secara terpisah satu persatu. Jika dilihat secara keseluruhan maka akan kelihatan tidak fokus.

Kesimpulan Termohon

[3.2]

[4.1]

[4.2]

Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar permintaan informasi tidak dipenuhi karena tidak fokus. Pemohon juga tidak pernah membuat laporan tertulis dari hasil temuan pengawasannya, sehingga belum diketahui sejauh mana manfaatnya bagi kepentingan umum. 4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Psal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) junto Pasal 5 b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP). Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo;

2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon.

Terhadap kedua hal tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 5 dari 13

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

[4.3] [4.4] [4.5] [4.6]

[4.7] [4.8]

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 5 dan Pasal 6 PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP juncto Pasal 5 huruf b PERKI tentang PPSIP.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk. Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi yang merupakan Badan Publik Daerah di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] sampai dengan paragraf [4.8] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Pemohon

[4.9]

[4.10]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, pasal 36 ayat (2) pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 6, pasal 5 huruf b, pasal 11 ayat (1) huruf a, PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan surat permintaan informasi publik kepada Termohon pada tanggal 3 April 2014 (Bukti P-1); 2. Pemohon telah mengajukan keberatan kepada atasan Termohon melalui surat tertanggal 24 April 2014 (Bukti P-3); 3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang diterima pada 24 Juni 2014 (Bukti P-4).

4. Telah diadakan Mediasi pada tanggal 8 Oktober 2014 namun mediasi telah dinyatakan gagal karena tidak tercapai kesepakatan.

5. Telah diadakan Sidang Ajudikasi pada tanggal 4 Desember 2014 yang dihadiri para pihak. Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 6 dari 13

[4.11]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.10] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik.

C. Kedudukan hukum Termohon

[4.12] Menimbang pasal 1 angka 3 UU KIP juncto pasal 1 angka 5, dan pasal 1 angka 8 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa lembaga eksekutif adalah badan publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

[4.13] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi unit kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.12] dan [4.13] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon adalah badan publik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP. D. Pokok Permohonan

[4.15] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1.

2.

Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak bisa dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada atasan Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; c. Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan yang disampaikan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik;

E. Pendapat Majelis

[4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:

[4.17] Menimbang Termohon dalam persidangan pada tanggal 4 Desember 2014 menyatakan tidak menanggapi permintaan informasi karena memerlukan waktu untuk membuka dokumen.Termohon juga meminta agar Pemohon mengajukan kembali permintaan informasi yang ditujukan kepada Bupati sebagai atasan PPID. Pemerintah Kabupaten Bekasi siap memberikan informasi jika diperintahkan oleh Bupati Bekasi. [4.18] Menimbang Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menyatakan

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 7 dari 13

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

[4.19] Menimbang Pasal 22 ayat (7) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menyatakan, bahwa Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

[4.20] Menimbang Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menyatakan, bahwa Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[4.21] Menimbang Pasal 1 angka 5 Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) yang menyatakan Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.17] sampai [4.21] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon tidak menanggapi permintaan informasi publik tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. [4.23] Menimbang Termohon dalam persidangan pada tanggal 4 Desember 2014 menyatakan agar permintaan informasi tidak dipenuhi karena tidak fokus.

[4.24] Menimbang Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menyatakan: Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

[4.25] Menimbang bahwa Pemohon dalam surat pemintaan informasi publik mencantumkan tujuan permintaan informasi berupa peran serta masyarakat dan tanggung jawab sebagai social control dari masyarakat.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.23] sampai [4.25] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan Termohon agar permintaan informasi tidak dipenuhi tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. [4.27] Menimbang bahwa informasi yang dimohonkan adalah: I.

Salinan realisasi alokasi anggaran tahun 2011, 2012, dan 2013 berdasarkan Peraturan Bupati tentang rincian penjabaran APBD Perubahan dan APBN, yaitu: 1. Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, anggaran biaya (RAB), dan copy kwitansi pembelanjaan. 2. Jenis anggaran maupun bantuan kegiatan yang dialokasikan terhadap kelompok masyarakat. 3. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya. Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 8 dari 13

II. III.

IV. V.

4. Rencana alokasi anggaran 2014 (jenis kegiatan, RAB, dan dokumen pendukungnya)

Jenis kegiatan dan alokasi anggaran per kegiatan tahun 2011, 2012, dan TA 2013 di setiap UPTD pendidikan, PAUD, sekolah dasar, serta dokumen pendukungnya, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB), dan copy kwitansi pembelanjaan. Peraturan Pelaksanaan kegiatan Paket A, B, C, dan daftar pelaksanaan kegiatan. Rincian jenis alokasi anggaran tahun 2011, 2012, dan TA 2013 di SD Negeri dan swasta, SMP Negeri dan swasta, dan SMA dan SMK Negeri dan swasta serta dokumen pendukungnya dan rencana anggaran biaya (RAB)

Peraturan tentang sekolah negeri dan swasta yang masih memungut biaya pendidikan (iuran bulanan, pendaftaran siswa baru, pendaftaran ulang, seragam, dan buku siswa).

[4.28] Menimbang Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala yang antara lain informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait dan informasi mengenai laporan keuangan. [4.29] Menimbang Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang menyatakan

Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

[4.30] Menimbang penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan

Setiap penyelenggara negara wajib mengelola keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

[4.31] Menimbang Pasal 10 ayat (3) huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya. [4.32] menimbang pasal 265 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran SKPD; b. neraca SKPD; dan

c. catatan atas laporan keuangan SKPD. Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 9 dari 13

[4.33] Menimbang Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada gubernur/bupati/ walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

[4.34] Menimbang Pasal 6 ayat (1) Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

[4.35] Menimbang Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menyatakan

(1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

[4.36] Menimbang Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan

BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

[4.37] Menimbang Pasal 7 ayat (5) Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.28] dan [4.37] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi mengenai laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan informasi terbuka setelah hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah Kabupaten Bekasi diserahkan BPK kepada DPRD Kabupaten Bekasi. [4.39] Menimbang Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) yang menyatakan, bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik yang sekurang-kurangnya terdiri atas ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik

[4.40] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) yang menyatakan Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian, dan keuangan, antara lain: Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 10 dari 13

1. pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan

2. profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima

3. anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya 4. data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik

[4.41] Menimbang Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dirubah menjadi dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa salah satu tugas Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang adalah menyusun DPA-SKPD. [4.42] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.39] sampai [4.42] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) merupakan informasi yang terbuka sepanjang tidak memuat informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 UU KIP. [4.43] Menimbang Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) yang menyatakan, yang menyatakan Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau atau kebijakan Badan Publik. Berdasarkan seluruh berkesimpulan:

uraian

5. KESIMPULAN dan

fakta

hukum

diatas,

Majelis

Komisioner

[5.1]

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

[5.3]

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

[5.2]

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

6. AMAR PUTUSAN

[6.1] [6.2]

Memutuskan,

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan bahwa dokumen

1. Laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, TA 2012, dan TA 2013 setelah hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Pemerintah Kabupaten Bekasi diserahkan BPK kepada DPRD Kabupaten Bekasi. Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 11 dari 13

2. Rencana alokasi anggaran berupa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2014.

3. Peraturan tentang pelaksanaan pendidikan formal dan non-formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi. [6.3]

merupakan informasi yang terbuka.

Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik yang relevan dengan tujuan permohonan, yaitu: 1. 2. 3. 4.

[6.4]

Memberikan salinan ringkasan laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2012, dan Tahun Anggaran 2013;

Memberikan salinan ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2014;

Memberikan salinan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait penyelenggaraan pendidikan non-formal yang dikuasai Termohon; Memberikan salinan peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Bekasi terkait pegaturan pendanaan pada pendidikan formal yang dikuasai Termohon.

dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 12 dari 13

Dengan demikian dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dan Satriana selaku Ketua merangkap Anggota, Budi Yoga Permana dan Dr. Mahi. M. Hikmat, M.Si masing masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 oleh Dan Satriana, dan Anne Friday Safaria sebagai anggota Majelis Komisioner pengganti berdasarkan penetapan Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 067/PNTP.MP/KI-JBR/XII/2014 tanggal 24 Desember 2014 dengan didampingi oleh Hernadi Natawidjaja sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis Ttd

(Dan Satriana) Anggota Majelis

Anggota Majelis

(Anne Friday Safaria)

(Budi Yoga Permana)

Ttd

Ttd

Panitera Pengganti Ttd

(Hernadi Natawidjaja)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bandung , 29 Desember 2014. Panitera Pengganti

(Adi Setiadi Ramdhani)

Putusan 361/PTSN-MK.MA/KI-JBR/XII/2014

Halaman 13 dari 13