2014

PUTUSAN Nomor: 234/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IV/2014 [1.1]

1. IDENTITAS

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: 756/K-I12/PSI/KI-JBR/III/2014 yang diajukan oleh:

Nama

Alamat

:

Rio Eko Cahyono Soesanto.

:

Jl Babakan Jeruk 3B/12 Bandung.

selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap Nama

Alamat

: :

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Gedung BRI 1 Jl. Jend. Sudirman Kav 44-46 Jakarta

yang di dalam persidangan Pardiman selaku Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Wilayah Bandung melalui surat kuasa Nomor: B. 48-VI/KW/LOK/03/2014 tertanggal 17 Maret 2014 memberikan kuasa kepada: 1. Sri Rusmiati, SH 2. Agung Satya Nagara, SH 3. Irfan Syaifuddin, SH [1.2]

Selanjutnya disebut sebagai Termohon,

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon. A. Pendahuluan [2.1]

2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Maret 2014 dengan registrasi Sengketa nomor 756/K-I12/PSI/KI-JBR/III/2014.

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | email: [email protected]

Kronologi

[2.2] [2.3] [2.4]

Pada tanggal 12 Desember 2013 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada PT BRI (Persero) dengan permintaan informasi berupa salinan Surat Edaran BRI Nose: S-17-DIR/SDM/07/2001. Pada tanggal 16 Januari 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Direktur Utama PT BRI (Persero) dengan alasan surat permintaan tidak ditanggapi.

Pada tanggal 5 Maret 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan diregistrasi dengan nomor 756/K-I12/PSI/KI-JBR/III/2014.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5]

Termohon tidak menanggapi surat permohonan informasi dan surat keberatan yang disampaikan Pemohon.

[2.6]

Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008.

Petitum

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.7]

Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 10 April 2014 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengajukan permintaan informasi dan surat keberatan sebagaimana berkas yang diserahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

2. Kepentingan Pemohon mengajukan informasi terkait dengan pihak yang masih mempunyai kaitan dengan dirinya.

Surat-Surat Pemohon

[2.8]

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P- 1

Salinan surat permintaan informasi publik kepada PT BRI (Persero) tertanggal 12 Desember 2013.

Bukti P- 3

Formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 2 Mei 2013.

Bukti P- 2 Bukti P- 4 Bukti P- 5

Salinan surat keberatan kepada Direktur Utama PT BRI (Persero) tertanggal 16 Januari 2014. Salinan tanda kirim surat kepada Kepala Divisi SDM PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) tertanggal 12 Desember 2014.

Salinan paspor Nomor T 458124 atas nama Rio Eko Cahyono Soesanto yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Timur.

Putusan 234/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IV/2014

Halaman 2 dari 9

[2.9]

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.

b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 10 April 2014 Pihak yang mewakili Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Kehadiran PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor wilayah Bandung didasarkan kuasa dari Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Akta Akta Kuasa Nomor 40 yang dikeluarkan oleh Notaris Imas Fatimah S.H tertanggal 12 Juni 2002. Selanjutnya Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung memberikan surat kuasa kepada Pihak yang dalam persidangan diwakili oleh Irfan Syaifuddin, SH sebagai Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bandung. 2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah BUMN dengan kepemilikan saham pemerintah sebesar 51 persen.

3. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan BUMN dengan lingkup nasional dan mempunyai kantor wilayah di lingkup provinsi serta kantor cabang. 4. Kantor Wilayah mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan informasi dan penyelesaian sengketa jika menyangkut kantor wilayah sebagai Termohon.

5. Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak pernah menerima surat permintaan informasi tertanggal 12 Desember 2013. Namun Pihak yang mewakili Termohon akhirnya menerima penjelasan setelah ditunjukkan bukti catatan penerimaan surat tersebut oleh Termohon. 6. Salinan surat edaran yang diminta oleh Pemohon merupakan surat yang dikuasai dan menjadi kewenangan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang berkedudukan di Jakarta.

Surat-Surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T- 1 Bukti T- 2

Salinan Akta Kuasa Nomor 40 yang dikeluarkan oleh Notaris Imas Fatimah S.H tertanggal 12 Juni 2002. Surat kuasa Nomor B. 48-VI/KW/LOK/03/2014 dari Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandung. Putusan 234/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IV/2014

Halaman 3 dari 9

Bukti T- 3

Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319082302870001 atas nama Irfan Syaifuddin.

Kesimpulan Pemohon

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1]

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tetap pada permohonan aquo.

[3.2]

Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

[4.1]

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) junto Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

Kesimpulan Termohon

[4.2]

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat [4.3] [4.4] [4.5]

[4.6]

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat ( 1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Menimbang Pasal 27 ayat (3) UU KIP yang menyatakan

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan. Menimbang bahwa Pasal 6 PERKI ayat (1) dan (2) tentang PPSIP yang menyatakan (1) (2)

Komisi Informasi Pusat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Pusat.

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

Menimbang bahwa Pemohon telah megajukan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi dengan Termohon PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Maret 2014 dan diregistrasi dengan nomor 756/K-I12/PSI/KI-JBR/III/2014. Putusan 234/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IV/2014

Halaman 4 dari 9

[4.7] [4.8]

Menimbang bahwa keterangan Pihak yang mewakili Termohon bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk merupakan BUMN dengan lingkup nasional dan mempunyai kantor wilayah di lingkup provinsi serta kantor cabang.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tidak berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Pemohon

[4.9]

[4.10]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 dan pasal 8 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pada tanggal 12 Desember 2013 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada PT BRI (Persero) dengan permintaan informasi berupa salinan Surat Edaran BRI Nose: S-17-DIR/SDM/07/2001(Bukti P-1); 2. Pada tanggal 16 Januari 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Direktur Utama PT BRI (Persero) dengan alasan surat permintaan tidak ditanggapi (Bukti P-2);

[4.11]

[4.12]

3. Bahwa benar, sehubungan tidak ditanggapinya keberatan atas permohonan aquo dari Termohon, maka pada tanggal 5 Maret 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (Bukti P-3). Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU KIP yang menyatakan

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Putusan 234/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IV/2014

Halaman 5 dari 9

[4.13]

Menimbang berdasarkan Pasal 1 angka 7 PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.

[4.14] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

[4.15]

Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai [4.14] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon informasi sebagaimana dimaksud pada Paragraf [4.13].

C. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Termohon

[4.16]

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan

[4.17]

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 PERKI ayat (1) tentang PPSIP yang menyatakan

[4.18]

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Yang dimaksud dengan Badan Publik pusat adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya bersifat Nasional atau lembaga tingkat pusat dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Kementerian, MPR, DPR, Mahkamah Agung, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Partai Politik tingkat pusat, organisasi non pemerintah tingkat pusat, BUMN, atau lembaga negara lain di tingkat pusat. Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan

Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Putusan 234/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IV/2014

Halaman 6 dari 9

[4.19]

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan

[4.20]

Menimbang bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan

[4.21]

[4.22]

[4.23]

Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. kapitalisasi cadangan; c. sumber lainnya. Setiap penyertaan modal negara dalam rangka pendirian BUMN atau perseroan terbatas yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang menyatakan

Bank Rakyat Indonesia yang didirikan dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1968 disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972. Menimbang bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang menyatakan

Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang ditempatkan dan disetor pada saat pendiriannya berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam Bank Rakyat Indonesia dan/atau kekayaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menimbang bahwa Pasal 14 UU KIP yang menyatakan

Informasi Publik yang wajib disediakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh negara dalam Undang-Undang ini adalah: a. nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta jenis kegiatan usaha, jangka waktu pendirian, dan permodalan, sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar; b. nama lengkap pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris perseroan; c. laporan tahunan, laporan keuangan, neraca laporan laba rugi, dan laporan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah diaudit; d. hasil penilaian oleh auditor eksternal, lembaga pemeringkat kredit dan lembaga pemeringkat lainnya; e. sistem dan alokasi dana remunerasi anggota komisaris/dewan pengawas dan direksi; f. mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan pengawas; g. kasus hukum yang berdasarkan UndangUndang terbuka sebagai Informasi Publik; h. pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran; i. pengumuman penerbitan efek yang bersifat utang; Putusan 234/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IV/2014

Halaman 7 dari 9

[4.24]

j. penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan; k. perubahan tahun fiskal perusahaan; l. kegiatan penugasan pemerintah dan/atau kewajiban pelayanan umum atau subsidi; m. mekanisme pengadaan barang dan jasa; dan/atau n. informasi lain yang ditentukan oleh Undang-Undang yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.16] dan [4.24] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik Pusat.

Berdasarkan seluruh berkesimpulan:

uraian

5. KESIMPULAN dan

fakta

hukum

diatas,

Majelis

Komisioner

[5.1]

Komisi Informasi Jawa Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

[5.3]

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik Pusat dalam perkara a quo;

[5.2]

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

6. AMAR PUTUSAN

[6.1]

Memutuskan,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon dan melimpahkan penyelesaian sengketa informasi perkara a quo kepada Komisi Informasi Pusat.

Putusan 234/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IV/2014

Halaman 8 dari 9

Dengan demikian dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dan Satriana selaku Ketua merangkap Anggota, Anne Friday Safaria dan Budi Yoga Permana masing masing sebagai anggota, pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 April 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi oleh Hernadi Natawidjaja sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Permohon dan Termohon. Ketua Majelis

Anggota Majelis

Ttd

(Dan Satriana)

Ttd

(Anne Friday Safaria)

Anggota Majelis Ttd

Petugas Kepaniteraan

(Budi Yoga Permana)

Ttd

(Hernadi Natawidjaja)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bandung , 15 April 2014 Petugas Kepaniteraan

(Hernadi Natawidjaja)

Putusan 234/PTSN-MK. PA/KI-JBR/IV/2014

Halaman 9 dari 9