Model B.9-DD KAJIAN LAPORAN *Nomor : 019/LP/PILEG/III/2014
Nasional
: Indonesia
Provinsi
: Jawa Tengah
Kabupaten/Kota
: Sragen
Kecamatan
: Masaran
Desa/Kelurahan
: Masaran
I.
Pokok Masalah
: Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Partai Gerindra di Lapangan Masaran Kabupaten Sragen tanggal 16 Maret 2014 partai Gerindra diduga melanggar peraturan karena mengikutsertakan warga negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.
II.
Data
:
1. Pelapor/Pengawas Pemilu** 2. Pekerjaan 3. Alamat 4. 5. 6. 7.
Terlapor/Pelaku*** Tanggal Laporan/Temuan Tanggal Peristiwa Bukti-Bukti
III. Kajian/Pembahasan
: Fajar Putra Wahyudi : Wiraswasta : Jl. Cilobok IV Rt 004 Rw 007 Desa Pangkalan Jati, Kec. Cinere. : DPC Partai Gerindra Kab. Sragen : Jumat, 21 Maret 2014 : 16 Maret 2014 : Foto Peristiwa : Laporan hasil pengawasan Form Model A-1 : Surat Kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2014 Perihal larangan dalam Kampanye.
:
1. Dasar Hukum
: 1. Undang-undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu. 2. Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
2. Fakta dan keterangan
: Bahwa, berdasarkan laporan Nomor: 019/LP/PILEG/III/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Peristiwa Pelibatan anak dalam kampanye pemilu 2014, yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kab. Sragen di lapangan Desa Masaran, Kec. Masaran, Kabupaten Sragen.
Bahwa, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dari Panwaslu Kecamatan Masaran, tanggal 17 Maret 2014 tentang penemuan dugaan pelanggaran yaitu anak-anak di bawah umur yang ikut orang tuanya dalam kegiatan kampanye partai Gerindra di lapangan Desa Masaran, Kec. Masaran, Kab. Sragen pada tanggal 16 Maret 2014. Bahwa, berdasarkan hasil berita acara klarifikasi terlapor tanggal 23 Maret 2014 dari Gunawan Sumarsono, ST (sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Sragen yang mewakili Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Sragen) yang ditandatangani di atas materai menyebutkan bahwa; pada tanggal 16 Maret 2014 Partai Gerindra benar mengadakan kampanye rapat umum di Lapangan Desa Masaran, Kec. Masaran, Kabupaten Sragen, yang diikuti pengurus, caleg dan simpatisan Partai Gerindra dari Pusat maupun Daerah. Peserta kampanye disebutkan diundang dengan menggunakan mekanisme instruksi dalam rapat dan disertai dengan instruksi bahwa peserta kampanye tidak boleh membawa anak, namun peserta juga telah dengan sengaja menyiapkan tempat khusus bagi anak di luar arena kampanye. Sehingga tempat khusus anak tersebut pada akhirnya selain ditempati oleh anak-anak dari warga sekitar lokasi, tetapi juga ditempati oleh anak-anak dari simpatisan partai yang memakai dan/atau menggunakan pakaian dan/atau atribut partai gerindra. Bahwa, berdasarkan barang bukti berupa foto-foto peristiwa kampanye partai Gerindra di lapangan Desa Masaran, Kec. Masaran, Kab. Sragen bahwa benar telah terjadi mobilisasi warga negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan mengajak ke tengah lapangan dan diangkut dengan menggunakan truk bak terbuka. Bahwa, berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor: 098/Panwaslu-Srg/III/2014 tanggal 21 Maret 2014, Kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang ditembuskan kepada KPU Kab. Sragen, Perihal Pemberitahuan tentang Larangan dalam Kampanye sebagai upaya pencegahan agar partai-partai politik tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye. 3. Pembahasan/Kajian
: Berdasarkan laporan Nomor: 019/ LP/ PILEG/ III/2014 Tanggal 21 Maret 2014 Tentang Peristiwa Pelibatan anak dalam kampanye pemilu 2014, yang dilakukan oleh DPC Partai Gerindra Kab. Sragen di lapangan Desa Masaran, Kec. Masaran, Kabupaten Sragen, diduga melanggar Pasal 32, huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15
Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor: 01 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang; memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu dari Panwaslu Kecamatan Masaran, tanggal 17 Maret 2014 tentang penemuan dugaan pelanggaran yaitu anak-anak di bawah umur yang ikut orang tuanya dalam kegiatan kampanye partai Gerindra di lapangan Desa Masaran, Kec. Masaran, Kab. Sragen pada tanggal 16 Maret 2014 diduga melanggar Pasal 32, huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor: 01 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang; memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Berdasarkan hasil berita acara klarifikasi terlapor tanggal 23 Maret 2014 dari Gunawan Sumarsono, ST (sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Sragen yang mewakili Ketua DPC Partai Gerindra Kab. Sragen) yang ditandatangani di atas materai menyebutkan bahwa; pada tanggal 16 Maret 2014 Partai Gerindra benar mengadakan kampanye rapat umum di Lapangan Desa Masaran, Kec. Masaran, Kabupaten Sragen, yang diikuti pengurus, caleg dan simpatisan Partai Gerindra dari Pusat maupun Daerah. Peserta kampanye disebutkan diundang dengan menggunakan mekanisme instruksi dalam rapat dan disertai dengan instruksi bahwa peserta kampanye tidak boleh membawa anak, namun peserta juga telah dengan sengaja menyiapkan tempat khusus bagi anak di luar arena kampanye. Sehingga tempat khusus anak tersebut pada akhirnya selain ditempati oleh anak-anak dari warga sekitar lokasi, tetapi juga ditempati oleh anak-anak dari simpatisan partai yang memakai dan/atau menggunakan pakaian dan/atau atribut partai gerindra, diduga melanggar Pasal 32, huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor: 01 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang; memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi diduga tidak melanggar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak karena DPC Partai Gerindra Kab. Sragen melalui Panitia pelaksana kampanye telah dengan maksud dan tujuan baik menjaga anak-anak dengan memberikan instruksi agar peserta kampanye tidak membawa serta anak-anak dalam kampanye dan menyalahgunakan anak-anak dalam kegiatan politik serta telah menyiapkan tempat dan/atau tenda khusus di luar lapangan, khusus untuk anak-anak. Berdasarkan barang bukti berupa foto-foto peristiwa kampanye partai Gerindra di lapangan Desa Masaran, Kec. Masaran, Kab. Sragen bahwa benar telah terjadi mobilisasi warga negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan mengajak ke tengah lapangan dan diangkut dengan menggunakan truk bak terbuka, diduga melanggar Pasal 32, huruf (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor: 01 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, bahwa Pelaksana, peserta dan petugas kampanye dilarang; memobilisasi Warga Negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih. Berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Sragen Nomor: 098/Panwaslu-Srg/III/2014 tanggal 21 Maret 2014, yang ditujukan Kepada Ketua Partai Politik Peserta Pemilu 2014 yang ditembuskan kepada KPU Kab. Sragen, Perihal Pemberitahuan tentang Larangan dalam Kampanye sebagai upaya pencegahan agar partai-partai politik tidak melibatkan anak-anak dalam kampanye, merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Sragen usai melihat kenyataan adanya praktek keterlibatan warga negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai Pemilih dengan sengaja atau tidak sengaja.
IV. Kesimpulan
V. Rekomendasi
: Berdasarkan Kajian Laporan Nomor : 019/ LP/ PILEG/III/2014; Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Panwaslu Kabupaten Sragen menyimpulkan, diduga telah terjadi pelanggaran dalam Pelaksanaan Rapat Umum Partai Gerindra di Lapangan Masaran Kabupaten Sragen tanggal 16 Maret 2014 karena mengikutsertakan warga negara Indonesia yang belum memenuhi syarat sebagai pemilih.
:
Berdasarkan Kesimpulan Kajian Laporan Nomor : 019/LP/PILEG/III/2014, Divisi Penindakan dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kabupaten
Sragen merekomendasikan agar kesimpulan tersebut dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno sebagai dasar untuk membuat keputusan lebih lanjut.
Sragen, 24 Maret 2014 PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SRAGEN DIVISI PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILU
HERU CAHYONO, S.Sos.,MA.
Setuju untuk diteruskan Kepada Rapat Pleno Pengawas Pemilu
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN Sragen, 24 Maret 2014 Nomor Lamp. Hal
: 102/Panwaslu-Srg/III/2014 : : REKOMENDASI
Kepada Yth : Ketua KPU Kabupaten Sragen di TEMPAT
Dasar : a. Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. Undang-undang Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 15 Tahun 2013, Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor: 01 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. d. Peraturan Bupati No. 35 Tahun 2013, tentang Perubahan Atas Perbub No. 13 Tahun 2013 tentang Pengaturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye untuk Pemilu DPR, DPD dan DPRD. e. Peraturan Kapolri Nomor: 06 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Pemilu. Dengan hormat, Berdasarkan Hasil Kajian Laporan Pelanggaran Nomor: 019/LP/Pileg/III/2014 perihal Penanganan Pelaksanaan Rapat Umum Partai Gerindra di Lapangan Masaran Kabupaten Sragen Tanggal 16 Maret 2014 yang Melanggar Peraturan sebagaimana dimaksud dalam PKPU No. 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PKPU No. 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Panwaslu Kab. Sragen merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sragen untuk memberikan sanksi kepada DPC Partai Gerindra Kabupaten Sragen sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut di atas. Selanjutnya pemberian sanksi yang diberikan supaya ditembuskan kepada Panwaslu Kabupaten Sragen. Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, harap menjadikan periksa. PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SRAGEN KETUA,
(Ir. Slamet Basuki I, MM) Tembusan : 1. Badan Pengawas Pemilu Prov. Jawa Tengah (Sebagai Laporan) 2. -Arsip-
