KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE NOMOR : 188.4/16 /DPRD-KT/2014 TENTANG PENGESAHAN PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DAN KOMPOSISI PERSONALIA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE. Menimbang
: a.
b. c.
Mengingat
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta memperhatikan ketentuan pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Komisi-komisi dan komposisi personalia Komisikomisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate; bahwa Pembentukan Komisi-komisi sebagaimana maksud huruf (a) di atas, bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna DPRD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan huruf (b) tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate.
: 1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104; 13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Ternate Nomor : 188.34/01/DPRD-KT/2014, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate; Memperhatikan
:
1. Surat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Golongan Karya, Fraksi NasDem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Merah Putih dan Fraksi Keadilan Bangsa, masing-masing tanggal 10 Oktober 2014. 2. Hasil Rapat Paripurna Ke - 6 Masa Persidangan III tahun Sidang 2014 Tanggal 10 Oktober 2014.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE TENTANG PENGESAHAN PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI DAN KOMPOSISI PERSONALIA KOMISIKOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE
KESATU
:
Pengesahan Komposisi Personalia Komisi-komisi seperti tersebut pada diktum Keputusan ini, sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
KEDUA
:
Pengesahan Pembentukan Komisi-komisi seperti tersebut pada diktum Keputusan ini dengan Pembidangan tugas masing-masing Komisi sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
KETIGA
:
Masa Keanggotaan Komisi-komisi seperti tersebut pada diktum keputusan ini adalah 2 ½ (dua tsetengah) tahun, terhitung mulai tanggal disahkanya keputusan ini.
KEEMPAT
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Ternate Pada tanggal 10 Oktober 2014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE KETUA
MERLISA, SE
WAKIL KETUA
MUBIN A. WAHID, SH
WAKIL KETUA
H. DJADID ALI,SH
Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Nomor : 188.4/16 /DPRD-KT/2014 tanggal 10 Oktober 2014, tentang Pengesahan Pembentukan Komisi-komisi dan Komposisi Personalia Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate. I. KOMISI ‘ I ‘ ( Bidang Hukum dan Pemerintahan) 1. H. Abdullah Taher, SH. Ketua merangkap anggota. 2. Moezakir Gamgulu. Wakil Ketua merangkap anggota. 3. Djohar Abdul, SH. Sekretaris merangkap anggota. 4. Yamin Rusly, S.IP. Anggota. 5. Masri Anwar Tuara, S.Pi. Anggota. 6. Arifin Abu Anggota . 7. Azizah Fabanyo. Anggota. II. KOMISI ‘II’ ( Bidang Perekonomian dan Keuangan) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
M. Fahrial. Y. Abbas. Dra. Heny Sutan Muda, SH. Is Suib, S.Pdi. Zainal Hi. Hasan, ST. Drs.H. Iqbal Ruray, MBA. H. Ir. Sudirman Irwan. Ade Bangkola. Sofyan S. Hi. Abd. Rahman. Husni Bopeng.
Ketua merangkap anggota Wakil Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota.
III. KOMISI ‘ III ‘ ( Bidang Pembangunan dan Kesra) 1. Muhajirin Bailussy, S.Pi. 2. Junaidi Bahrudin, ST. 3. Fahri Bachdar, ST. 4. Moezakir Dodaradaga, SE. 5. Anas. U Malik, SH. 6. Haryanto Hanadar, S.IP. 7. H. Gani Abdul Karim. 8. Inat Assagaf. 9. Sudin Dero, SH. 10.Mohdar Bailussy, SH. 11.Nurlaela Syarif, S.Sos.MM.
Ketua merangkap anggota. Wakil ketua merangkap anggota. Sekretaris merangkap Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Anggota. Ternate, 10 Oktober 2014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE KETUA
MERLISA, SE
WAKIL KETUA
MUBIN A. WAHID, SH
WAKIL KETUA
H. DJADID ALI,SH
Lampiran II :
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ternate Nomor : 188.4/ 16 /DPRD-KT/2014 tanggal 10 Oktober 2014, I.
Komisi I ( Bidang Hukum dan Pemerintahan), meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
II.
Hukum da Perundang-undangan. Pemerintahan. Ketertiban Umum. Kependudukan dan Catatan Sipil. Penerangan dan Pers. Kepegawaian dan Aparatur. Perizinan. Sosial Politik. Organisasi Masyarakat. Pertanahan. Perhubungan. Kerja Sama Internasional. Ketenagakerjaan dan Aset Daerah.
Komisi II ( Bidang Ekonomi dan Keuangan ), meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Perdagangan. Perindustrian. Pertanian. Perikanan. Peternakan. Perkebunan. Ketahanan Pangan. Logistik. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Keuangan Daerah. Perpajakan. Retribusi. Perbankan. Badan usaha Milik Daerah. Penanaman Modal. Dunia Usaha. Pariwisata.
III. Komisi III ( Bidang Pembangunan dan Kesra), Meliputi : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Pekerjaan Umum. Tata Kota dan Pertamanan. Sosial. Kebersihan. Pertambangan dan Energi. Perumahan Rakyat. Lingkungan Hidup. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pendidikan. Kesehatan dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan. Transmigrasi. Agama. Pemuda dan Olahraga.
Ternate, 10 Oktober 2014
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE KETUA
MERLISA, SE
WAKIL KETUA
MUBIN A. WAHID, SH
WAKIL KETUA
H. DJADID ALI,SH
