2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 7/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SELASA, 25 FEBRUARI 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 7/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar 1945 PEMOHON 1. 2. 3. 4.

M. Komaruddin Rian Andriansyah Nurman Shaleh Nurhasanah, dkk

ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 25 Februari 2014, Pukul 14.06 – 14.22 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Ahmad Fadlil Sumadi 3) Muhammad Alim Rizki Amalia

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

M. Komaruddin Rian Andriansyah Nurman Shaleh Nurhasanah Wahidin Anwarudin Siti Nurhasanah Agus Humaidiabidillah

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.13 WIB

1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Perkara dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Nomor

7/PUU-XII/2014

KETUK PALU 3X Pemohon, Silakan. 2.

perkenalkan diri yang hadir.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Terima kasih. Saya Prinsipal, nama saya M. Komaruddin dan dari Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia. Dan saya ada beberapa Prinsipal lainnya dan akan memperkenalkan masing-masing secara berurut. Terima kasih.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Silakan, Komaruddin, ya. Silakan.

4.

PEMOHON: RIAN ANDRIANSYAH Terima kasih, Hakim Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rian Andriansyah, salah satu pekerja di PT Banteng Pratama Rubber, yang berstatus kontrak.

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pemohon II, ya? Rian Andriansyah, kan? Oke, selanjutnya.

6.

PEMOHON: AGUS HUMAIDIABIDILLAH Terima kasih, Hakim Yang Terhormat. Perkenalkan nama saya, Agus Humaidiabidillah, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singa Berbangsa. Terima kasih.

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Selanjutnya, silakan.

1

8.

PEMOHON: ANWARUDIN Terima kasih, Hakim Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Anwarudin, perwakilan dari Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, dari Perusahaan PT Bangunperkasa Adhitamasentra, Karawang. Terima kasih.

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ada lagi?

10.

PEMOHON: NURMAN SHALEH Terima kasih, Hakim Yang Mulia. Nama saya, Nurman Shaleh, dari PT Asalta Mandiri Agung, Cibinong, Bogor.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Lanjut.

12.

PEMOHON: SITI NURHASANAH Yang Mulia Hakim, saya dari ... Siti Nurhasanah, dari PT Sinta Pertiwi, Jakarta Barat, sebagai karyawan kontrak. Terima kasih.

13.

PEMOHON: WAHIDIN Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan nama saya Wahidin, Ketua Umum DPC Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia Kabupaten Karawang.

14.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke, baik. Jadi, hari ini pertama kami mohon maaf, ya agak terlambat karena tadi sidang juga sudah hampir jam 13.30, jadi salat dulu, makan siang dulu, ya, biasanya kan kita tepat waktu. Kemudian, hari ini kami menanyakan bagaimana saran-saran Hakim, Panel Majelis pada persidangan lalu sudah dilaksanakan, ya, sudah ada perubahannya, ya. Oke. Baik. Apa mau dijelaskan tentang apa yang mau diubah sesuai dengan saran-saran? Silakan, enggak usah panjang-panjang, ya, substansinya kan kita sudah paham semua. Silakan, Saudara Komaruddin, ya.

2

15.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Ya, terima kasih, Yang Mulia. Perbaikan permohonan Pengujian Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8), dan Pasal 66 ayat (4) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam persidangan tanggal 12 Februari lalu, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi telah memberikan saran demi … demi … terkait dengan saran Yang Mulia Hakim Konstitusi, Anwar Usman, Para Pemohon telah menguraikan agar permohonan a quo tidak nebis in idem pada halaman 11 dan 12 butir 10a, b, dan c. Sedangkan terkait petitum, kami sudah menyesuaikannya dengan Ketentuan Pasal 51A ayat (5) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan beberapa petitum yang terdapat dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang kami tuangkan pada halaman 13 dan 14. Atas saran Yang Mulia Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, Para Pemohon telah menguraikan kerugian konstitusional yang bersifat konkret, tapi tidak terlalu menuju kepada kasus konkret. Yang kami uraikan pada halaman 5 butir 5, halaman 8 butir 4, dan halaman 11 butir 9, sedangkan terkait dengan kewenangan ketua umum dalam AD/ART, Pemohon tidak mengatur kewajiban mewakili organisasi di dalam maupun di luar pengadilan harus selalu bersama-sama dengan sekretaris jenderal. Selanjutnya, mengenai saran Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Harjono, Para Pemohon telah menjelaskan persoalan penerapan ketentuan a quo maupun ketentuan perundang-undang lainnya yang tidak mengatur aturan pelaksanaan eksekusi terhadap nota pegawai pengawas ketenagakerjaan pada halaman 9 dan 10 paragraf kedua hingga butir 6 dan 7. Sedangkan, perjanjian yang dimaksud dalam frasa perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian perseorangan yang Para Pemohon uraikan … telah uraikan pada halaman 8 butir 4. Serta yang terakhir, Para Pemohon telah menguraikan kewenangan Pengadilan Hukum Industrial pada halaman 10 butir 8, yang tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa kembali nota pegawai pengawas ketenagakerjaan karena pemeriksaan terhadap nota tersebut bukan merupakan pegawai mediator, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah kami uraikan dalam halaman 9 paragraf 5. Selain hal tersebut di atas, Para Pemohon juga menambahkan Pemohon baru, yakni dari Federasi Serikat Pekerja Singa Berbangsa, Pimpinan Cabang Karawang pada Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia. Anwarudin selaku pekerja PT Bangunperkasa Adhitamasentra, dan Tina Martina Fajri, yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir, selaku pekerja PT Bintang Abadi Angkasa. Sedangkan untuk Pemohon, Mahfudin dan Mulyadi, kami tidak masukkan sebagai Pemohon perbaikan permohonan ini. Dalam perbaikan permohonan ini, Para Pemohon 3

tambahkan beberapa bukti baru, yaitu P-4A, P-4B, P-9, P-9A, dan P-9B. Sedangkan untuk bukti P-5D menjadi P-5B, sedangkan P-5C dan P-5D diganti oleh identitas Pemohon Anwarudin dan Tina Martina Fajri. Demikian perbaikan permohonan ini Para Pemohon sampaikan. Terima kasih. Untuk petitumnya perlu disampaikan, enggak, Pak? 16.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Boleh, boleh. Silakan.

17.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Petitum. Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah kon …. Konstitusi Republik Indonesia, Para Pemohon memohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutus menyatakan: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 1.1. Frasa demi hukum Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai meniadakan hak pekerja atau buruh untuk meminta pelaksanaan terhadap nota pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ke pengadilan negeri melalui pengadilan perhubungan industrial setempat, apabila peker … pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mengubah perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. 1.2. Frasa demi hukum pada Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak pekerja atau buruh untuk meminta pelaksanaan terhadap nota pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ke pengadilan negeri melalui pengadilan hubungan industrial setempat, apabila … apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mengubah perjanjian kerja waktu tertentu menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

4

1.3. Frasa demi hukum Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai meniadakan hak pekerja atau buruh untuk meminta pelaksanaan terhadap nota pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ke pengadilan negeri melalui pengadilan hubungan industrial setempat, apabila perusahaan pemberi pekerjaan telah nyata-nyata tidak mengubah status hubungan kerja pekerja atau buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. 1.4. Frasa demi hukum pada Pasal 65 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak pekerja atau buruh untuk meminta pelaksanaan nota pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ke pengadilan melalui pengadilan hubungan industrial setempat, apabila perusahaan pemberi pekerjaan telah nyata-nyata tidak menga … tidak mengubah status hubungan kerja pekerja atau buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. 1.5. Frasa demi hukum Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang dimaknai meniadakan hak pekerja atau buruh untuk meminta pelaksanaan nota pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ke pengadilan negeri melalui pengadilan hubungan industrial setempat, apabila perusahaan pemberi pekerjaan telah nyata-nyata tidak mengubah status hubungan kerja pekerja atau buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. 1.6. Frasa demi hukum pada Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak pekerja atau 5

buruh untuk meminta pelaksanaan nota pegawai pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan ke pengadilan negeri melalui pengadilan hubungan indus … industrial setempat, apabila perusahaan pemberi pekerjaan telah nyata-nyata tidak mengubah status hubungan kerja pekerja atau buruh menjadi hubungan kerja dengan perusahaan pemberi pekerjaan. 2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan ini Para Pemohon sampaikan. Terima kasih. 18.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, jadi sudah melaksanakan semua nasihat-nasihat, ya?

19.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Ya.

20.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Kayaknya profesional betul ini Saudara ini (…)

21.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Mudah-mudahan.

22.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Menjelaskannya, ya. Oke, sekarang bukti yang sudah masuk ke Panitera, bukti tertulis ya P-1 sampai dengan P-9B. Tadi ada beberapa bukti kayaknya mau penyesuaian, ya?

23.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Ya, penyesuaian.

24.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Nanti tolong diserahkan ke Panitera, ya. Pokoknya kita berikan kesempatan seluas-luasnya. Kalau setelah ini berkomunikasi juga boleh. Tapi paling tidak kita sahkan dulu yang ada ini, ya.

6

25.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Ya.

26.

KETUA: PATRIALIS AKBAR ini, ya.

27.

Supaya bisa jadi pedoman bagi Hakim untuk mempelajari kasus

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Ya.

28.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ini P yang sudah bisa kita sahkan itu adalah P-1 sampai dengan P-9B, betul?

29.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Ya.

30.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oke. KETUK PALU 1X

31.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi begini Saudara Para Pemohon, Saudara Komaruddin, ya. Kami akan membawa perkara ini membicarakan di tingkat Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. Tentu di samping kami mempersiapkan langkah-langkah berikutnya Saudara juga bisa mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri katakanlah mungkin mempersiapkan para saksi, ya, kemudian mempersiapkan para ahli, ya, para ahli juga boleh tapi nanti CV-nya disampaikan ke Panitera, ya.

32.

PEMOHON: M. KOMARUDDIN Siap, ya.

33.

KETUA: PATRIALIS AKBAR 7

34.

Ada yang mau ditanyakan? PEMOHON: M. KOMARUDDIN Cukup.

35.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Cukup, ya. Cukup, ya. Dengan demikian, sidang kita pada hari ini kita tutup, ya. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.22 WIB Jakarta, 25 Februari 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

8