2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 5/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 17 FEBRUARI 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 5/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 15 ayat (2) huruh f, Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Muhammad Toha ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 17 Februari 2014, Pukul 13.35 – 13.47 WIB Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Maria Farida Indrati 2) Muhammad Alim 3) Patrialis Akbar Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Muhammad Toha

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.35 WIB

1.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Sidang Perkara Nomor 5/PUU-XII/2014, dinyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya, pada sidang hari ini kita mau memeriksa perbaikan permohonan tentang Pengujian Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf f Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (2). Saya mohon untuk memperkenalkan siapa yang hadir di sini?

2.

PEMOHON: MUHAMMAD TOHA Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Nama saya Muhammad Thoha, Alamat Jalan Siaga Darma 8 Nomor 39 RT 13, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terima kasih.

3.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya. Hari ini adalah pemeriksaan perbaikan permohonan, ya. Sesudah kita memberikan nasihat pada waktu persidangan pertama kemarin, maka saya minta Anda menjelaskan apa saja yang telah diperbaiki dalam permohonan Anda? Secara singkat.

4.

PEMOHON: MUHAMMAD TOHA Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada Pemohon secara pribadi. Sesuai dengan nasihat yang diberikan pada sidang pemeriksaan pendahuluan tanggal 4 Januari 2014, maka Pemohon melakukan perubahan-perubahan sebagai berikut. Pertama, pada judul yang tadinya cuma Pemohon tulis UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sebagaimana nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon telah melakukan perubahan pada judul-judul tersebut seperti yang termaktup dalam perbaikan permohonan yaitu bahwa permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30

1

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah mengenai permohonan Pengujian Pasal 21 dan Pasal 22 yang tadinya ayat (2) sesuai dengan undang-undang yang baru saya ... Pemohon ubah menjadi ayat (3), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, materi dalil yang Pemohon lakukan perubahan sangat substansial karena sesuai dengan nasihat Majelis Hakim pada persidangan terdahulu bahwa yang diajukan Pemohon pada dalil-dalil terdahulu lebih cenderung kepada fakta hukum bukan norma. Oleh karenanya, dengan … ini yang Pemohon punya, Pemohon coba mentransfer apa yang diinginkan oleh Majelis Hakim dalam perubahan ini, mudah-mudahan perubahan ini dapat menjadi pertimbangan untuk nantinya dikeluarkan suatu putusan oleh Majelis Mahkamah Konstitusi sebagaimana fakta atau norma yang Pemohon ungkapkan dalam dalildalil pada perbaikan permohonan ini. Selain itu, Pemohon juga mengubah struktur atau isi dari permohonan Pemohon yang tadinya mencantumkan provisi, sesuai dengan nasihat provisi Pemohon hilangkan dan Pemohon mengubah sedikit isi petitum sebagaimana disarankan oleh Majelis Hakim juga menjadi isinya menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 sebagaimana telah … tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Intinya yang permohonan petitum pertama tidak berubah, yang berubah adalah sebagaimana nasihat itu pada petitum yang kedua di mana Pemohon mengharapkan bahwa Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berdasarkan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang penentuan formasi jabatan notaris tersebut mengabaikan asas akuntabilitas, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi warga negara yang telah diangkat dalam jabatan pejabat pembuat akta tanah dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Yang berikutnya, permohonan atau petitum dari Pemohon adalah menyatakan Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 2

Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diberlakukan untuk warga negara yang sudah diangkat sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja beserta persyaratan pengangkatan notaris yang mengikat sebelum dan sesudah formasi jabatan notaris tersebut. Selain itu, Pemohon juga menambahkan petitum baru yaitu bahwa atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat dan menganggap Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetap mempunyai … eh … tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat … eh … tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku, mohon agar Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsir konstitusional terhadap penetapan formasi jabatan notaris dalam Pasal 21 dan Pasal 22 ayat (3) tersebut, dengan menyatakan konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional dalam pengertian bahwa formasi jabatan notaris beserta persyaratan pengangkatannya berlaku untuk semua warga negara kecuali bagi warga negara yang telah diangkat dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Demikian sebagian dari perubahan yang dapat Pemohon sampaikan. Apabila masih diberikan kesempatan, Pemohon akan menjelaskan perubahan-perubahan dalam dalil-dalil permohonan yang tercantum dalam permohonan Pemohon ini. 5.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI Ya, saya rasa sudah tidak perlu karena kita sudah mendapat semuanya. Jadi, ini kemudian sudah diberikan … apa … apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Sudah, ya. Saya akan mengesahkan alat bukti yang diajukan. Anda mengajukan alat bukti P-1 sampai dengan P-10, ya. Ada tambahan?

6.

PEMOHON: MUHAMMAD TOHA Mohon koreksi, Yang Mulia. Seperti yang dinasihat … diberi nasihat pada persidangan sebelumnya bahwa alat bukti yang Pemohon ajukan pada persidaangan yang lalu tergolong pada fakta, bukan norma. 3

Oleh karenanya, Pemohon mengubah. Jadi, alat bukti yang Pemohon ajukan cuma dua. Yang pertama adalah P-1 mengenai SK pengangkatan sebagai PPAT, yang tadinya pada permohonan Pemohon sebelumnya sebagai bukti P-5, Pemohon ganti menjadi P-2. Jadi, hanya dua alat bukti yang bisa Pemohon sampaikan. Mudah-mudahan itu dapat mendukung alasan hukum pengajuan permohonan pengujian UndangUndang Jabatan Notaris ini. Terima kasih. 7.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI Ya, jadi, P-1 itu Undang-Undang Jabatan Notaris (...)

8.

PEMOHON: MUHAMMAD TOHA Diganti. P-1 diganti dengan SK pengangkatan.

9.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDARTI Ya. Jadi, petikan putusan kepala badan pertanahan dan kemudian berkas permohonan. Tapi untuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Jabatan Notaris itu merupakan juga alat bukti. Jadi, P-1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan Undang-Undang Jabatan Notaris yang ada. Jadi, empat alat bukti, ya. Ya, itu saya nyatakan sah. KETUK PALU 1X Ya, kami akan … apa … akan menyampaikan permohonan Anda kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, nanti akan ditunggu bagaimana putusan Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Nanti kalau ini akan dilanjutkan, maka akan diberitahukan kapan mulai sidang dan Anda mesti mengajukan ahli atau saksi yang diajukan, ya. Nanti akan kami sampaikan lebih dahulu ke Majelis atau Rapat Permusyawaratan Hakim. Sebelum saya tutup, ada hal-hal yang perlu disampaikan?

10.

PEMOHON: MUHAMMAD TOHA Jika diperkenankan, kepada Yang Majelis, saya mengharapkan bahwa seperti yang beredar di masyarakat bahwa untuk pengajian … apa … pengajuan seorang saksi ahli diperlukan selain mungkin negosiasi yang cukup panjang, juga dukungan dana. Oleh karenanya, Pemohon mengharapkan … artinya sekiranya saksi ahli itu tidak dibebankan kepada Pemohon karena Pemohon tidak berani untuk mendekati seorang ahli dalam hal ini karena keterbatasan dana yang Pemohon punyai, jadi Pemohon mohon, saksi ahli yang diminta itu diserahkan kepada keputusan Majelis Hakim, untuk memanggil atau meminta pendapat beliau. Terima kasih. 4

11.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, nanti itu kalau dibutuhkan saksi ahli atau ahli, maka Anda bisa memohon kepada Majelis, mana yang Anda butuhkan apakah itu dari BPN, apakah dari Kementerian Hukum dan HAM, anda menulis surat kepada kami baru kita sampaikan.

12.

PEMOHON: MUHAMMAD TOHA Ya, Yang Mulia. Kalau nama insya Allah saya ada itu.

13.

KETUA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, itu kita pertimbangkan kembali. Ya, karena tidak ada sesuatu lagi yang dipermasalahkan, maka sidang ini saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.47 WIB Jakarta, 17 Februari 2014 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

5