SALINAN
PUTUSAN Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 telah mengambil putusan tentang Dugaan Pelanggaran
Undang-undang
Nomor
5
Tahun
1999
terkait
Tender
Pekerjaan
Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborong-borong Cs di SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 yang dilakukan oleh :--------------------------------------------------------------------------------------1)
Terlapor I, Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I untuk Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (“POKJA Pengadaan), berkedudukan di Jalan Busi Dalam Nomor 7D, Medan, Sumatera Utara “Terlapor I”;------------------------------------------------------------------------------------
2)
Terlapor II, PT Gayotama Leopropita, berkedudukan di Jalan Laut Tawar Nomor 76, Takengon, Aceh Tengah “Terlapor II”; ----------------------------------------------------
3)
Terlapor III, PT Jiban Aman Sentosa, berkedudukan di Jalan Kutacane Blangkejeren KM 4,5 Purwodadi, Kutacane, Aceh Tenggara “ Terlapor III”; ------------------------
4)
Terlapor IV, PT Multhi Bangun Cipta Persada, berkedudukan di Jalan Blangkejeren Kutacane KM 9 Nomor 1, Kutacane, Aceh Tenggara “Terlapor IV”;-----------------
Majelis Komisi: ------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; ----------------------------------------------Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran; ----Setelah mendengar keterangan para Saksi; ------------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan para Ahli; -------------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan para Terlapor; --------------------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; ------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari para Terlapor; -----------------------
SALINAN TENTANG DUDUK PERKARA 1.
Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborong-borong Cs di SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013; ------------------------------------------------------------------------------------
2.
Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; -------------------------
3.
Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan; ------------------------------------------
4.
Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Penyelidikan, Sekretariat Komisi menyusun Laporan Hasil Penyelidikan;---------------------------------------------------------------------
5.
Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran; ------------------------------------------------------------------
6.
Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran; -------------------
7.
Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 07/KPPU/Pen/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 (vide bukti A1); ------------------------------------------
8.
Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 23/KPPU/Kep/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPUL/2014 (vide bukti A2); --------------------------------------------------------------------------
9.
Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 08/KMK/Kep/II/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 (vide bukti A9); -----------------------------------------------
10.
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (vide bukti A5 s/d A8, A10 s/d A14); halaman 2 dari 56
SALINAN 11.
Menimbang bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (vide bukti B1); ---------------------------
12.
Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I dan Terlapor II (vide bukti B1); ---------------------------------------------------------------
13.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti IA.2): -----------------------------------------------------------------------------------------------13.1 Bahwa pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini adalah; ------------------------13.1.1. Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I untuk SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (“POKJA Pengadaan”), yang beralamat Jl. Busi Dalam Nomor 7 D Medan; --------------------------------------------------------------------------13.1.2. PT Gayotama Leopropita, yang beralamat di Jl. Laut Tawar No. 76, Takengon, Aceh Tengah; ----------------------------------------------------13.1.3. PT Jiban Aman Sentosa, yang beralamat di Jl.Kutacane Blangkejeren KM. 4,5 Purwodadi, Kutacane, Aceh Tenggara; -------------------------13.1.4. PT Multhi Bangun Cipta Persada yang beralamat di Jalan Blangkejeren Kutacane KM 9 Nomor 1, Kutacane, Aceh Tenggara. ------------------13.2 Bahwa objek perkara adalah Tender Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborongborong Cs di Satuan Kerja (SATKER) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013; ----------------------------------------------------------------------------------------13.2.1. Ruang lingkup pekerjaan: Overlay dan rekonstruksi;-------------------13.2.2. Nilai total HPS: Rp. 24.276.136.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);----------13.2.3. Sumber dana: APBN Tahun Anggaran 2013;----------------------------------13.3 Bahwa ketentuan undang-undang yang diduga dilanggar oleh para Terlapor adalah Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ------------------------------------Pasal 22 Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat 13.4 Persekongkolan Horizontal; -------------------------------------------------------------13.4.1. Adanya Kerjasama memenuhi persyaratan surat dukugan bank;------halaman 3 dari 56
SALINAN Berdasarkan alat bukti diketahui bahwa surat dukungan yang disampaikan peserta tender adalah sebagai berikut:-------------------------------------------No
Nama Peserta
Bank Penerbit
1 2
PT Pusaka Agung Jayakarya PT Jiban Aman Sentosa
3
PT Gayotama Leopropita
4 5
PT Subur Sari Lastderich 4.854.427.200 PT Multhi Bangun Cipta BRI Agroniaga, Medan 2.427.213.600 Persada PT Anugerah Bahari Sejahtera Bank Sumut Medan 3.800.000.000 Bahwa selain terdapat kesamaan bank penerbit surat dukungan yang
6
Bank Sumut P. siantar BRI Medan Iskandar Muda BRI Medan Iskandar Muda BRI Putri hijau
Nilai Dukungan (Rp) 4.800.000.000 2.427.213.600 2.427.213.600
disampaikan PT Gayotama Leopropita dan PT Jiban Aman Sentosa yaitu BRI Medan Iskandar Muda;------------------------------------------------------13.4.2. Adanya Kerjasama menyusun dokumen penawaran;-------------------13.4.2.1. Kesamaan dan keterkaitan data softcopy;---------------------------No Nama Peserta 1 PT Jiban Aman Sentosa
2
3
PT Gayotama Leopropita
author user
user
application Nitro PDF Professional (6,3,1,4)
producer Nitro PDF Professional (6,3,1,4
keterangan DOKUMEN PRA – RK3
Daftar Peralatan Utama Minimal PT Multhi Bangun Cipta user Daftar Nitro PDF Nitro PDF Persada Peralatan Professional Professional Utama (6,3,1,4) (6,3,1,4 Minimal Selain itu, berdasarkan pemeriksaan metadata pada beberapa Nitro PDF Professional (6,3,1,4)
Nitro PDF Professional (6,3,1,4
dokumen pada dokumen penawaran Terlapor III diketahui terdapat nama author yaitu ”stella putri” dimana berdasarkan alat bukti diketahui bahwa stella putri merupakan staf Terlapor II; 13.4.2.2. Kesamaan IP Address;-------------------------------------------------Nama Peserta PT Jiban Aman Sentosa
PT Gayotama Leopropita
Dokumen (peralatan)
IP Address 180.241.109.106
admtek
180.241.109.106
biaya
180.241.109.106
admtek
180.241.109.106
halaman 4 dari 56
ISP PT Telkom PT Telkom
Lokasi Banda Aceh Banda Aceh
PT Telkom PT Telkom
Banda Aceh Banda Aceh
SALINAN PT Multhi Bangun Cipta biaya Persada admtek
PT Banda Telkom Aceh 180.241.109.106 PT Banda Telkom Aceh 13.4.2.3. Kesamaan Peralatan;----------------------------------------------------
No
Nama Peralatan
PT Gayotama Leopropita
PT Jiban Aman Sentosa
PT Multhi Bangun Cipta Persada
Tokyo kooky/Humagai Sumitomo HA45W Daiwo Airman Yanmar Mitsubishi FE119E069664 Hitachi X200-1 Mitsubishi Mercedes Komatsu GD 505 Komatsu WA150-1 Komatsu Dynapac 155G Dynapac 155G Dynapac Sakai Barat Universal 400-600 Kubota Mitsubishi Komatshu Mikasa MT-80F Ramset -
Kumagai/ Batch Sumitomo HA45W Daiwo Airman Yanmar Mitsubishi FE119E-069664
-
Dynapac 155G
PT Gayotama Leopropita
PT Jiban Aman Sentosa
PT Multhi Bangun Cipta Persada
Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik Milik
Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas --
Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas Milik Sendiri/ Kutacane Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas Milik Sendiri/ Kutacane Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas
1 2 3 4 5 6
Asphalt Mixing Plant Asphalt Finisher Asphlat Sprayer Compressor Concrete Mixer Dump Truck 3.5 ton
Kumagai/Batch Nigata,Sumitomo Daiwo Airman Yanmar, Donpeng Mitsubsihi
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Dump Truck 20 Ton Excavator Flat Bed Truck Generator Set Motor Grader Wheel Loader Three Wheel Loader Tandem Roller Tire Roller Vibratory Roller Concrete Vibrator Stone Crusher Water Pump Water Tanker Pedestrian Roller Tamper Jack Hammer Paving Set: Asphalt finisher Pneumatic Tire Roller
Nissan, Mitsubishi Hitachi Mitsubishi Mitsubishi Komatsu Komatsu Wild Bomag Dynapac Dynapac, Sakai Barata Universal Robin Mitsubishi Komatsu Mikasa Ramset
Tandem Roller No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Nama Peralatan Asphalt Mixing Plant Asphalt Finisher Asphlat Sprayer Compressor Concrete Mixer Dump Truck 3.5 ton Dump Truck 20 Ton Excavator Flat Bed Truck Generator Set Motor Grader Wheel Loader Three Wheel Loader Tandem Roller Tire Roller Vibratory Roller Concrete Vibrator Stone Crusher Water Pump Water Tanker Pedestrian Roller Tamper Jack Hammer Paving Set:
180.241.109.106
Nigata,Sumitomo Sakai TS290, SakaiSW270 Bomag
Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/ Sendiri/
Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas Humbahas
halaman 5 dari 56
Mitsubishi Hitachi X200-1 Mitsubishi Mercedes Komatsu DG 505 A-1 Komatsu WA150-1 Wild Dynapac 155G Dynapac Dynapac Barata Universal 400-600 Kubota Mitsubishi Komatsu Mikasa-MT 80 F Ramset Sakai T2 Sumitomo HA45W
SALINAN Asphalt finisher Pneumatic Tire Roller Tandem Roller
Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas
----
Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas
13.4.2.4. Kesamaan Personil; Nama
Tanggal Lahir
PT Gayotama Leopropita
PT. Jiban Aman Sentosa
Immanuel M.S, ST Rajaman, ST.
20/07/1976 17/06/1976
Kepala Cabang Medan Quantity Engineer
Petugas K3
PT. Multi Bangun Cipta Persada Komisaris
Berdasarkan Daftar Isian Kualifikasi dalam Tabel Personil Inti Terlapor IV, tercatat nama Johan Victor Manulang sebagai quantity engineer (vide bukti IC33,IC40). Padahal berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan paket Panji - Bts. Kab. Taput II pada halaman Tanda Terima Jaminan Penawaran tercatat Johan Manulang mewakili Terlapor II dan Muara Aritonang mewakili Terlapor III (vide bukti IC90). Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Panji - Bts. Kab. Taput II pada halaman Tanda Terima Jaminan Penawaran tercatat nama Muara Aritonang mewakili Terlapor III sedangkan berdasarkan keterangan Terlapor II, pada divisi teknik terdapat nama Muara Aritonang (vide bukti IB9, IC90); 13.4.2.5. Kesamaan Alamat dan Nomor Faksimili;---------------------------Berdasarkan kop surat surat pernyataan diketahui bahwa nomor telp base camp Terlapor II yang berada di Kutacane adalah 0629-7002062, sedangkan nomor telp Terlapor IV yakni (0629) 7002062, (0629) 2524036, (0629) 2524225 (vide bukti IC33). Bahwa berdasarkan kop surat dalam surat pernyataan diketahui bahwa alamat Terlapor II yang berada di Kutacane adalah Jl. Kutacane-Blangkejeren KM. 9 Lawe Sekrah Kabupaten Aceh Tenggara, Alamat Terlapor IV adalah Jalan KutacaneBlangkejeren Km.9 No.1 Kutacane Aceh Tenggara sedangkan alamat Terlapor III adalah di Jl. Kutacane – Blangkejeren KM. 4.5 Purwodadi Kutacane Aceh Tenggara (vide bukti IC33); 13.5 Persekongkolan Vertikal; ----------------------------------------------------------------13.5.1. Upaya tetap menetapkan Terlapor II sebagai Pemenang;--------------------Bahwa Terlapor II memenangkan 3 (tiga) paket sekaligus yaitu: - Pelebaran
Jalan
Kota
Rp.11.973.713.000,-)
Buluh dengan
Rp.10.352.174.760,-
halaman 6 dari 56
-
Bts harga
Kota
Sidikalang
penawaran
(HPS: sebesar
SALINAN - Pelebaran Jalan Panji - Bts. Kab. Tapanuli Utara II (HPS: Rp.9.977.240.000,-)
dengan
harga
penawaran
sebesar
Rp. 9.574.357.842,- Rekonstruksi / peningkatan Struktur Jalan Siborongborong (HPS: Rp.24.276.376.000,-)
dengan
harga
penawaran
sebesar
Rp. 23.666.526.737,Bahwa untuk ketiga paket pekerjaan yang dimenangkan tersebut, PT Gayotama Leopropita menggunakan atau melampirkan personil inti yang sama, yaitu: No
Nama
Posisi
Keterangan
1 2 3 4 5
Humaidi, ST Alimsyah, ST Rajaman, ST Pandapotan Purba, ST David Tobing, ST
General Superintendent Highway Engineer Quantity Engineer Quality Engineer
Ahli Madya Ahli Madya Ahli Madya Ahli Madya Petugas K3
Petugas K3
Bahwa atas dasar fakta tersebut maka tindakan POKJA Pengadaan yang tetap menetapkan PT Gayotama Leopropita sebagai Pemenang Tender tersebut
jelas
dapat
dikategorikan
sebagai
tindakan
yang
mengistimewakan PT Gayotama Leopropita tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku; 13.5.2. Upaya Mengabaikan Fakta Keterkaitan Antar Peserta Tender dengan Pemenang Tender;-----------------------------------------------------------------Bahwa terdapat fakta-fakta yang membuktikan adanya keterkaitan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV antara lain: - Adanya kesamaan personil atau pengurus perusahaan serta peralatan--Keterkaitan dibuktikan dengan adanya kesamaan personil dan/atau pengurus perusahaan atau setidak-tidaknya adanya peran ganda seseorang dalam 2 (dua) perusahaan yaitu: Sdr. Immanuel M.S, ST di PT Gayotama Leopropita dan PT Jiban Aman Sentosa serta Sdr. Rajaman, ST di PT Gayotama Leopropita dan PT Multhi Bangun Cipta Persada sebagaimana berikut: Nama
PT Gayotama Leopropita
Immanuel M.S, Kepala Cabang ST Medan Rajaman, ST. Quantity Engineer
PT. Jiban Aman Sentosa Petugas K3
PT. Multi Bangun Cipta Persada
Komisaris
Selain itu, keterkaitan personil juga terlihat dalam Daftar Isian Kualifikasi dalam Tabel Personil Inti Terlapor IV, tercatat nama Johan halaman 7 dari 56
SALINAN Victor Manulang sebagai quantity engineer (vide bukti C33,C40) dimana berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan paket Panji - Bts. Kab. Taput II pada halaman Tanda Terima Jaminan Penawaran tercatat Johan Manulang mewakili Terlapor II. Kemudian berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Panji - Bts. Kab. Taput II pada halaman Tanda Terima Jaminan Penawaran tercatat nama Muara Aritonang mewakili Terlapor III sedangkan berdasarkan keterangan Terlapor II, pada divisi teknik terdapat nama Muara Aritonang (vide bukti IB9, IC90) Kesamaan juga terlihat dari peralatan yang disampaikan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. - Adanya kesamaan alamat dan nomor faks;---------------------------------Selanjutnya, Terlapor I juga mengabaikan adanya fakta kesamaan alamat serta nomor faks antara Terlapor II dan Terlapor IV yaitu: Jl. Kutacane-Blangkejeren KM. 9 Lawe Sekrah Kabupaten Aceh Tenggara dengan nomor faks: (0629) 7002062.----------------------------- Adanya kesamaan IP Address------------------------------------------------Bahwa fakta keterkaitan antar peserta tender dengan Terlapor II semakin diperkuat dengan adanya kesamaan IP Address sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:------Nama Peserta PT Jiban Aman Sentosa
Dokumen (peralatan)
IP Address 180.241.109.106
admtek
180.241.109.106
biaya
180.241.109.106
admtek
180.241.109.106
PT Multhi Bangun Cipta biaya Persada admtek
180.241.109.106
PT Gayotama Leopropita
180.241.109.106
ISP PT Telkom PT Telkom
Lokasi Banda Aceh Banda Aceh
PT Telkom PT Telkom
Banda Aceh Banda Aceh
PT Telkom PT Telkom
Banda Aceh Banda Aceh
Atas dasar fakta tersebut maka tindakan Terlapor I yang tetap menetapkan Terlapor II sebagai Pemenang Tender jelas dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mengistimewakan Terlapor II dan mengabaikan persaingan yang sehat dalam tender tersebut.--------------14.
Menimbang bahwa oleh karena Terlapor III dan Terlapor IV tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi I, Majelis Komisi mengirimkan Surat Panggilan II yang dilampiri halaman 8 dari 56
SALINAN dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada para Terlapor tersebut untuk hadir dalam Sidang Majelis Komisi II;---------------------------------------------------------------15.
Menimbang bahwa pada tanggal 3 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda Penyerahan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran disertai dengan pengajuan alat bukti berupa nama saksi dan atau nama ahli dan atau surat dan/atau dokumen yang mendukung (vide bukti B2); ---------
16.
Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (vide bukti B2); --------------------
17.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti TI.1): ------------------------------------------------------------------------17.1 Didalam mengevaluasi Pelelangan Paket Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborong-borong Cs, Pokja telah bekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan dalam dokumen lelang dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012; -----------------------17.2 Terlapor I memberikan surat pencabutan laporan II pelanggaran peraturan pengadaan barang/jasa dan kongkalikong tender dari PT Pusaka Agung Karyajaya;
18.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor II menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti TII.1): -----------------------------------------------------------------------18.1 Bahwa Terlapor II menolak dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh Investigator mengenai adanya kerjasama penyusunan dokumen penawaran dengan Terlapor IV dikarenakan Terlapor IV tidak pernah menyerahkan surat penawaran kepada Terlapor I; ------------------------------------------------------------------------18.2 Bahwa terkait adanya kesamaan IP Address sebagaimana yang disampaikan oleh Investigator, Terlapor II tidak pernah men-upload dokumen penawaran dengan IP Address yang berlokasi di Banda Aceh, jika benar terjadinya kesamaan IP Address antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah hal yang berdampak pada pengkondisian pemenang tender -------------------------------------------------18.3 Bahwa terkait nomor fax yang sama antara Terlapor II dengan Terlapor IV, Terlapor II menyatakan nomor fax yang dicantumkan pada dokumen penawaran adalah kepunyaan Terlapor II sejak tahun 2007. Jika ada kesamaan dengan Terlapor IV bahwa di Kabupaten Aceh Tenggara sangat jarang kantor yang memiliki faximile sehingga jika ada pihak lain yang meminta bantuan faximille Terlapor II mempersilakannya. Namun Terlapor II tidak mengetahui jika Terlapor IV memberikan nomor faximile milik Terlapor II pada kop surat perusahaan Terlapor IV; --------------------------------------------------------------------------------
halaman 9 dari 56
SALINAN 18.4 Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran Investigator menyebut nama Imanuel M.S.,S.T. selaku Kepala Cabang Medan Terlapor II, bahwa Terlapor II membenarkan adanya staf yang bernama sebagaimana disebutkan diatas. Bahwa staf tersebut pernah memberikan fotocopy sertifikat K3 kepada Terlapor III tetapi beliau tidak mengetahui sertifikat itu akan digunakan untuk apa dan Terlapor II sudah memberikan peringatan; ---------------------------------------------------------18.5 Bahwa terkait kesamaan peralatan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV, Terlapor II menyatakan dalam Pasal 2 huruf e Akta Pendirian PT Gayotama nomor 290 tanggal 26 Maret 1990 mencantumkan bahwa Terlapor dapat meminta jasa sewa peralatan apabila ada perusahaan meminta dukungan dalam suatu kegiatan proyek. Hal ini dilakukan untuk menutupi biaya perawatan peralatan milik Terlapor II. ---------------------------------------------------------------------------------19.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor III menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti TIII.1); ----------------------------------------------------------------------19.1 Bahwa Terlapor III membantah telah bekerjasama dengan Terlapor IV untuk mempermudah pemenangan Terlapor II dalam pelaksanaan tender a quo; ------19.2 Bahwa Terlapor III membantah telah melakukan persekongkolan dengan memberikan nilai dukungan bank yang sama dengan Terlapor II dan Terlapor III; 19.3 Bahwa uraian Investigator tentang kesamaan nilai dukungan bank hanya pada asumsi yang mengada-ada karena berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012 mengatakan pengajuan nilai dukungan bank minimal 10% (sepuluh persen) dari HPS sehingga sangat patut dan layak Majelis Komisi menolak dalil Investigator; ----------------------------------------------------19.4 Bahwa Terlapor III membantah mengenai kesamaan aplikasi Nitro PDF Professional 6,3,1,4 dimana aplikasi tersebut dijual bebas oleh toko yang menyediakan perangkat lunak komputer sehingga mudah dimiliki; --------------19.5 Bahwa Terlapor III menyatakan secara jujur melakukan penyewaan dikarenakan harga peralatan yang akan digunakan dalam tender a quo sangat mahal sehingga Terlapor III menyewa dari perusahaan lain. Bahwa seingat Terlapor III, Terlapor I tidak pernah membuat pengumuman syarat
mengenai kewajiban bagi peserta
tender harus memiliki sendiri peralatan untuk pekerjaan dalam tender a quo. --20.
Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor IV menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti TIV.1): -------------------------------------------------------------
halaman 10 dari 56
SALINAN 20.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran terdapat kesamaan pengajuan nilai dukungan bank, hal ini dikarenakan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan panitia tender yang menyatakan nilai dukungan bank adalah minimal 10% dari HPS; ----------------------------------------------------------------------------------------20.2 Bahwa nilai dukungan bank sebagaimana terurai di atas tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo. Perpress Nomor 70 Tahun 2012; -------------20.3 Bahwa Terlapor IV tidak ada melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengajukan nilai dukungan bank; 20.4 Bahwa mengenai kesamaan penggunaan aplikasi softcopy yakni Nitro PDF Professional 6.3.1.4 adalah tidak memiliki landasan hukum yang pasti, hal ini dikarenakan aplikasi Nitro PDF Professional 6.3.1.4 merupakan software yang dijual bebas, sehingga siapapun tanpa terkecuali dapat menggunakan aplikasi tersebut; ------------------------------------------------------------------------------------20.5 Bahwa mengenai kesamaan IP Address yakni 180.241.109.106 merupakan ketidaktahuan dari Terlapor IV. Nyatanya staff Terlapor IV melakukan peminjaman komputer terhadap staf Terlapor II. Namun demikian Terlapor IV, Terlapor III, dan Terlapor II mempunyai username dan Password tersendiri dimana hanya diketahui oleh masing-masing staff terlapor saja; ------------------20.6 Bahwa mengenai author a.n. Stella Putri tidak diketahui oleh Terlapor IV karena staf Terlapor IV tidak mengetahui pengguna tetap komputer yang telah dipinjam milik Terlapor II; -------------------------------------------------------------------------20.7 Bahwa mengenai pengiriman dokumen penawaran bukanlah dari Banda Aceh melainkan dilakukan di Medan sehingga dalil Investigator harus ditolak dan dikesampingkan; --------------------------------------------------------------------------20.8 Bahwa mengenai kesamaan peralatan, terlapor I selaku panitia tender tidak pernah mengumumkan syarat mengenai peralatan harus dimiliki sendiri oleh peserta tender yang nantinya menjadi pemenang. Oleh karena itu, terlapor IV secara jujur mengemukakan peralatan tersebut merupakan dukungan atau sewa dari perusahaan lain yaitu Terlapor II sebagai perusahaan yang sama-sama berdomisili di Aceh; 20.9 Bahwa mengenai kesamaan personel yakni saudara Rajaman, Terlapor IV jelaskan bahwa sesuai akta berita acara nomor 06 tanggal 3 mei 2010 yang dibuat dihadapan Irwan Santoso, S.H. selaku notaris di Medan dan surat Nomor AHUAH.01.10-13893 tertanggal 7 Juni 2010, perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Multhi Bangun Cipta Persada yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan
halaman 11 dari 56
SALINAN Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Rajaman sudah bukan merupakan Komisaris dari PT Multhi Bangun Cipta Persada; -----------------------------------20.10 Bahwa mengenai kesamaan nomor faks, Terlapor IV meminjam nomor faksimile (sekaligus berfungsi sebagai telepon) dengan sistem jaringan wireless milik Terlapor II karena adanya kendala pemasangan jaringan telepon; ----------------21.
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; ---------------------------------------------------------------------------------------------
22.
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014; --------------------------------------------------
23.
Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 21/KPPU/Pen/IV/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 (vide bukti A21); ---
24.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 56/KPPU/Kep/IV/2014 tanggal 22 April 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 (vide bukti A22); ---------------------------------------------------
25.
Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 21/KMK/Kep/IV/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 5 Mei 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014 (vide bukti A25); -----------------------------------------------------
26.
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (vide bukti A26 s/d A29, A32 s/d A35); ---------
27.
Menimbang bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti berupa Surat dan atau Dokumen (vide bukti B3); ------------------------------------------------------------------------------------
28.
Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut; -------------------28.1 Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi Kontrak Harga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborong-borong CS dan lampiran Surat dari Kepala ULP Balai
halaman 12 dari 56
SALINAN Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Nomor KU 0301-Br/2277 tanggal 19 Desember 2013 (vide bukti IC.8); ------------------------------------------------------28.2 Berita Acara Aanwijzing/Penjelasan Kantor Paket-Paket pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 (vide bukti IC.30); -------------------------------------------------------------------------------28.3 Owner Estimate (OE) Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborong-borong CS Tahun Anggaran 2013 (vide bukti IC.32); ------------------28.4 CD Dokumen Penawaran Para Peserta Tender (vide bukti IC.33); ---------------28.5 Laporan Hasil Evaluasi Pelelangan Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborong-borong CS Tahun Anggaran 2013 (vide bukti IC.37);-28.6 Surat
Perjanjian
Pekerjaan
Konstruksi
Harga
Satuan
Paket
Pekerjaan
Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Siborong-borong CS Tahun Anggaran 2013 PT Gayotama Leopropita (vide bukti IC.39); ---------------------------------------------28.7 Dokumen
Kontrak
Bab
VIII,
Gambar
Rencana
Paket
Pekerjaan
Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Siborong-borong CS Tahun Anggaran 2013 (vide bukti IC.41); -------------------------------------------------------------------------------28.8 Strip Map Lokasi Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Jalan Siborongborong CS (vide bukti IC.42); ----------------------------------------------------------28.9 Data Administrasi dan Teknis PT Gayotama Leopropita (vide bukti IC.45); ----28.10 Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) PT Gayotama Leopropita Nomor 1-0028361106-2-00001 (vide bukti IC.48); ------------------------------------------------------28.11 NPWP PT Gayotama Leopropita (vide bukti IC.49); -------------------------------28.12 Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar - Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelakana Konstruksi - Keputusan Bupati Aceh Tengah tentang Srat Izin Tempat Usaha (SITU) PT Gayotama Leopropita (vide bukti IC.50); ----------------------------------------------------------28.13 Berita Acara PT Gayotama Leopropita Nomor 22 Tanggal 12 April 2008 dan Akta Perseroan Terbatas Gayotama Leopropita Nomor 290 Tanggal 26 Maret 1990 (vide bukti IC.51); ------------------------------------------------------------------------28.14 Dokumen Penawaran PT Gayotama Leopropita (vide bukti IC.55); --------------29.
Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II sebagai berikut; ---------------------------29.1 Salinan Akte Pendirian PT Gayotama Leopropita tanggal 26 Maret 1990 (vide bukti TII.4); --------------------------------------------------------------------------------29.2 Salinan Keputusan Menteri Kehakiman tentang Persetujuan Pendirian PT Gayotama Leopropita tanggal 22 Oktober 1990 (vide bukti TII.5); ----------------
halaman 13 dari 56
SALINAN 29.3 Salinan Akte Perubahan Anggaran Dasar PT Gayotama Leopropita tanggal 12 April 2008 (vide bukti TII.6); -----------------------------------------------------------29.4 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 16 Juni 2008 (vide bukti TII.7); -----------------------------------------------29.5 Salinan Akte Pendirian Cabang PT Gayotama Leopropita tanggal 8 Juni 2009 (vide bukti TII.8); -------------------------------------------------------------------------29.6 Salinan Akte Perubahan Anggaran Dasar PT Gayotama Leopropita tanggal 10 November 2012 (vide bukti TII.9);-----------------------------------------------------29.7 Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan Anggaran Dasar PT Gayotama Leopropita tanggal 2 Januari 2013 (vide bukti TII.10);------------30.
Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III berupa Salinan Akte Pendirian PT Jiban Aman Sentosa tanggal 29 Oktober 2007 (vide bukti TIII.4); -------------------------------
31.
Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV berupa Salinan Akte Pendirian PT Multhi Bangun Cipta Persada tanggal 17 Maret 2008 (vide bukti TIV.4); ------------------------
32.
Menimbang bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I PT Pusaka Agung Karyajaya, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa memberikan keterangan dan kuasa kepada siapapun (vide bukti B4); --------------------
33.
Menimbang bahwa pada tanggal 5 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II PT Subur Sari Lastderich, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dengan alasan sakit (vide bukti B5); ------------------------------------------------------------------------------------
34.
Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I PT Pusaka Agung Jayakarya, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi dengan alasan sakit (vide bukti B6); ------------------------------------------------------------------------------------
35.
Menimbang bahwa pada tanggal 22 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi II PT Subur Sari Lastderich, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B7); 35.1 Bahwa Saksi menyatakan benar telah mengikuti tender a quo tetapi tidak menjadi pemenang; ---------------------------------------------------------------------------------35.2 Bahwa Saksi digugurkan pada tahap penawaran harga, dikarenakan tingginya harga penawaran yang diajukan dibandingkan pemenang; --------------------------
halaman 14 dari 56
SALINAN 35.3 Bahwa Saksi menyatakan mengenal Terlapor II (PT Gayotama Leopropita) karena merupakan teman dalam asosiasi yang sama yaitu asosiasi pengusaha AMP (Asphalt Mixing Plant) dan lokasi AMP (Asphalt Mixing Plant) Terlapor II yang bersebelahan dengan AMP (Asphalt Mixing Plant) Saksi; -------------------------35.4 Bahwa Saksi dalam mengikuti tender memperoleh dukungan dari bank dengan melampirkan draft jaminan yang telah disediakan oleh Terlapor I dimana besaran jaminan bank yang diminta sekitar 1-2% dari nilai tender; -------------------------35.5 Bahwa Saksi sering mengikuti tender yang diadakan oleh Balai Besar Pekerjaan Umum
tingkat
Kota/Kabupaten
maupun
tingkat
Provinsi
dengan
mempertimbangkan jarak antara AMP (Asphalt Mixing Plant) dengan lokasi proyek dimana maksimal jarak yaitu 150 kilometer; --------------------------------35.6 Bahwa pada saat tender, yang mengerjakan dokumen penawaran yaitu Bapak Marakut Tobing sebagai bagian teknik dengan dibantu D. Manurung dan Ibu Ida Simatupang yang mengerjakan pendaftaran perusahaan melalui internet (upload dokumen);----------------------------------------------------------------------------------35.7 Bahwa untuk penentuan harga, Saksi mendiskusikan bersama dengan Marakut Tobing dan Ida Simatupang, namun untuk finalisasi harga hanya Saksi yang mengetahuinya sehingga kecil kemungkinan harga penawaran Saksi sama dengan peserta tender lainnya; -------------------------------------------------------------------35.8 Bahwa PT Subur Sari Lastderich mempunyai AMP (Asphalt Mixing Plant) sendiri sejak tahun 1994 dengan membeli AMP (Asphalt Mixing Plant) dari PT Karya Muda Pratama karena tidak mampu mengerjakan proyek jalan di Siborongborong; -------------------------------------------------------------------------------------35.9 Bahwa Saksi jarang memberikan dukungan bagi perusahaan lain yang meminta dukungan untuk penggunaan AMP (Asphalt Mixing Plant) miliknya; -----------35.10 Bahwa pada tender ini, Saksi mengetahui selain Terlapor II yang mengikuti ada juga PT Anugerah dengan Bapak Tampubolon sebagai pemiliknya; -------------35.11 Bahwa Saksi mengetahui, untuk tender ini pemenang adalah Terlapor II dan ada keberatan dari Bapak Basar Hutabarat dari PT Anugerah mengenai tender ini; 35.12 Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pinjam bendera perusahaan yang terjadi di PT Anugerah dikarenakan sepengetahuan Saksi PT Anugerah dimiliki Bapak Basar Hutabarat tetapi berdasarkan informasi dari teman-teman Saksi bahwa PT Anugerah telah dimiliki oleh Bapak Tampubolon. ----------------------------------36.
Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III yang diajukan Terlapor III Bapak
halaman 15 dari 56
SALINAN Azwir Nawi Tazmal, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa memberikan keterangan apapun (vide bukti B8); ---------------------------37.
Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV PT Sabaritha Perkasa Abadi, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa memberikan keterangan apapun (vide bukti B9); ---------------------------------------------
38.
Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V PT Anugerah Bahari Sejahtera, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa memberikan keterangan apapun (vide bukti B10); -------------------------------------------
39.
Menimbang bahwa pada tanggal 12 Juni 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI PT Tulung Agung, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa memberikan keterangan apapun (vide bukti B11); -----------------------------------------------------------
40.
Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi III yang diajukan Terlapor III Bapak Azwir Nawi Tazmal, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa keterangan apapun (vide bukti B12); ------------------------------------------
41.
Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IV PT Sabaritha Perkasa Abadi namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa keterangan apapun (vide bukti B13); -----------------------------------------------------------
42.
Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VI PT Tulung Agung, namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa keterangan apapun (vide bukti B14);-----------------------------------------------------------------------------------
43.
Menimbang bahwa pada tanggal 2 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V PT Anugerah Bahari Sejahtera namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa keterangan apapun (vide bukti B15); -----------------------------------------------------------
44.
Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VII Dian Perkasa namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa keterangan apapun (vide bukti B16);-----------------------------------------------------------------------------------
45.
Menimbang bahwa pada tanggal 14 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi VIII PT Muslimindo Nanda Prima
halaman 16 dari 56
SALINAN namun yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan Majelis Komisi tanpa keterangan apapun (vide bukti B17); ----------------------------------------------------------46.
Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I Ir. Effendi Radia, M.T. yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B18); --46.1 Bahwa Ahli mempunyai latar belakang pendidikan teknik sipil bagian jalan dan bertugas sebagai Kepala Seksi Standar Subdit Teknik Jalan Direktorat Bina Teknik Dirjen Bina Marga; -----------------------------------------------------------------------46.2 Untuk pekerjaan rekonstruksi terjadi dari bagian bawah sampai atas termasuk pengaspalan yang menggunakan Aphalt Mixing Plant (AMP). AMP (Asphalt Mixing Plant) tidak diwajibkan untuk memilikinya namun bisa disewa; --------46.3 Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum melalui peraturan Menteri Pekerjaan Umum mengizinkan sewa AMP (Asphalt Mixing Plant) guna memberikan kesempatan kepada kontraktor kecil untuk mengikuti tender dan peserta tender dilarang meminta dukungan AMP (Asphalt Mixing Plant) kepada perusahaan pemilik AMP (Asphalt Mixing Plant);-------------------------------------------------46.4 Bahwa Panitia Tender mempertimbangkan lokasi AMP (Asphalt Mixing Plant) dengan lokasi pekerjaan, hal ini dikarenakan apabila terlalu jauh lokasi AMP (Asphalt Mixing Plant) dengan lokasi pekerjaan mengakibatkan aspal yang mendingin dan mengeras sehingga sudah tidak bisa digunakan; ------------------46.5 Bahwa selain perizinan sewa AMP (Asphalt Mixing Plant), dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum juga diatur mengenai mobilisasi dalam pekerjaan rekonstruksi yaitu proses peralatan laboratorium, penghamparan aspal di lapangan, termasuk personil yang mengerjakan dengan jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan tetapi dikarenakan terlalu lamanya waktu mobilisasi maka Bina Marga mengatur waktu mobilisasi selama 60 (enam puluh) hari;--------------------------46.6 Bahwa apabila batas waktu mobilisasi selama 60 (enam puluh) hari terlewati maka terdapat denda dan apabila tetap diakomodir maka hasil pekerjaan akan terlambat dan terdapat kerugian baik waktu maupun keuangan;--------------------------------
47.
Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli I Rudi Rusdiah namun Ahli tidak dapat hadir dengan alasan mendapat tugas ke luar negeri dan baru dapat memberikan keterangan pada bulan September 2014 (vide bukti B19); ----------------------------------
48.
Menimbang bahwa pada tanggal 16 Juli 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli yang diajukan Terlapor II Ditha
halaman 17 dari 56
SALINAN Wiradiputra, S.H.,M.E. yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B20); --------------------------------------------------------------48.1 Bahwa Ahli menyatakan adanya suatu Putusan Mahkamah Agung Nomor 493/Kasasi/Pdt.Khusus Tahun 2009 dengan Hakim Agung Sdr. Muhammad Abdurrahman Saleh yang mana dalam putusannya tidak mengkategorikan Panitia Tender sebagai Pelaku Usaha, sehingga pengguna jasa tidak bisa dijadikan sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu Ahli berpendapat Panitia Tender dalam hal tersebut tidak termasuk sebagai pihak yang dilaporkan. Apabila dijadikan Saksi masih dapat dimungkinkan namun apabila dijadikan Terlapor dapat menjadi masalah karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak memberikan wewenang kepada KPPU untuk menjatuhkan sanksi, namun apabila Panitia Tender tersebut terbukti bersekongkol dengan peserta tender dan terbukti merugikan negara maka Panitia Tender bisa dikenakan Undang-Undang Korupsi, sehingga dengan demikian bukan berarti tidak bisa dihukum namun sanksinya lebih berat apabila terbukti merugikan keuangan negara; -------------------------------------------------48.2 Bahwa Ahli berpendapat adanya kesamaan dokumen penawaran sebagai unsur bersekongkol belum cukup memenuhi unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, melainkan juga harus adanya unsur mengatur dan menentukan pemenang tender, dimana faktanya 2 (dua) Terlapor telah gugur terlebih dahulu sehingga pada saat evaluasi teknis tidak mencukupi, adapun dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bersekongkol adalah untuk menguasai pasar. Apabila dicontohkan 3 (tiga) perusahaan yang dianggap bersekongkol tersebut maju sampai akhir maka harus dibuktikan dengan benar dan kuat yang membuktikan telah terjadi persekongkolan. Apabila pada tahap akhir hanya tinggal 1 (satu) pelaku usaha saja maka keinginan untuk menguasai pasar belum terjadi. Hal tersebut dibuktikan dari 2 (dua) pelaku usaha yang dijadikan Terlapor sudah gugur terlebih dahulu, dan perlu dilihat apa latar belakang dari Panitia Tender memenangkan Terlapor II, apakah dimenangkan karena harganya lebih tinggi namun kualitasnya kurang, karena apabila kondisi demikian yang terjadi maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perseongkolan; -----------------------------------48.3 Bahwa Ahli menyatakan pendapatnya atas pernyataan Investigator yang menyatakan bahwa Panitia Tender bukan dikategorikan sebagai Pelaku Usaha melainkan sebagai Pihak Lain dalam perkara a quo. Ahli berpendapat bisa terjadi Pihak Lain tersebut adalah Pengguna Jasa namun dalam perkara a quo, Panitia Tender tidak bisa dikategorikan sebagai Pihak Lain, adapun Undang-Undang
halaman 18 dari 56
SALINAN Nomor 5 Tahun 1999 juga tidak mendefiniskan secara jelas siapa yang termasuk dalam Pihak Lain sehingga menimbulkan multi tafsir; -----------------------------48.4 Bahwa Ahli menyatakan juga menemukan adanya Putusan Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman bagi Panitia Tender. Oleh karena itu dapat disimpulkan terdapat 2 (dua) pihak yang menyatakan bisa tidaknya Panitia Tender dikenakan hukuman, namun Ahli berpendapat bahwa Undang-Undang Tipikor lebih berwenang menjatuhkan hukuman bagi Panitia Tender yang terbukti merugikan keuangan negara, dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Oleh karena itu dapat disimpulkan, apabila dalam Undang-Undang secara jelas disebutkan Panitia Tender termasuk pihak lain maka dapat dimasukkan; -------------------------------------------------------------------------------48.5 Bahwa Ahli berpendapat dalam perkara a quo, para Terlapor berupaya bekerjasama menguasai pasar namun usaha tersebut tidak berhasil karena 2 (dua) rekan persekongkolannya sudah gugur, seandainyapun ketiganya masuk harus dibuktikan apakah terdapat persekongkolan diantara ketiga pelaku usaha tersebut dan harus memiliki pengaruh untuk melakukan pengaturan tender. Dalam perkara a quo, ketiga pelaku usaha sudah mencoba namun tidak berhasil menguasai pasar. Ada kemungkinan juga Pelapor merupakan salah satu pihak yang juga turut bersekongkol namun berubah pendapat; ----------------------------------------------48.6 Bahwa Ahli berpendapat ada tidaknya unsur tidak jujur dan melawan hukum dalam conduct kerjasama dalam surat dukungn bank, kerjasama dalam dokumen penawaran, dan kesamaan dukungan personil pada perkara a quo harus dapat dibuktikan terlebih dahulu apakah kerjasama maupun persekongkolan tersebut dapat menentukan pemenang tender; --------------------------------------------------49.
Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi menilai perlu dilakukan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, maka Majelis Komisi menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 30/KMK/Kep/VII/2014 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 (vide bukti A78); ---------------------------------------
50.
Menimbang bahwa untuk melaksanakan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 95/KPPU/Kep/VII/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 (vide bukti A79); ---------------------------------------------------
halaman 19 dari 56
SALINAN 51.
Menimbang
bahwa
Majelis
Komisi
telah
menyampaikan
Petikan
Penetapan
Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor (vide bukti A82); ------52.
Menimbang bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi yang diajukan Terlapor II yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B21);------52.1 Bahwa Sdr. Immanuel Marudut Simatupang bertugas mengerjakan penawaran teknis Terlapor II pada tender a quo, dimana penentuan harga didasarkan pada informasi harga dasar yang telah diperoleh dari para distributor; -----------------52.2 Bahwa Sdr. Immanuel Marudut Simatupang mengakui telah meminta Sdr. Rendy Kosasih untuk membantu yang bersangkutan dalam proses keikutsertaan Terlapor II pada tender a quo, namun yang bersangkutan tidak mengetahui apabila Sdr. Rendy Kosasih juga turut membantu memasukkan dokumen penawaran Terlapor III dalam tender yang sama diikuti oleh Terlapor II. Adapun tindakan Sdr. Rendy Kosasih tersebut telah mendapatkan teguran dan sanksi dari pihak Terlapor II; 52.3 Bahwa Sdr. Immanuel Marudut Simatupang mengakui telah meminjamkan sertifikat K3 yang dimiliki kepada Terlapor III tanpa mengetahui secara pasti alasan peminjaman dimaksud, adapun kemudian dalam perkembangannya ditemukan fakta Sertifikat K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) milik yang bersangkutan turut dilampirkan dalam dokumen penawaran Terlapor III pada tender a quo;-------------------------------------------------------------------------------52.4 Bahwa Sdr. Immanuel Marudut Simatupang telah difasilitasi dalam hal memperoleh sertifikat K3 oleh Terlapor III; ------------------------------------------52.5 Bahwa Sdr. Immanuel Marudut Simatupang telah diberikan sanksi berupa SP3 dan sanksi finansial serta pembatasan kewenangan sebagai Kepala Cabang atas tindakannya meminjamkan Sertifikat K3 kepada Terlapor III; --------------------52.6 Bahwa Sdr. Johan Virgo Manulang merupakan staf teknik Terlapor II di lapangan yang bertugas antara lain mengantar surat jaminan tender a quo ke Dinas Pekerjaan Umum; -------------------------------------------------------------------------52.7 Bahwa Sdr. Johan Virgo Manulang mengaku tidak pernah mengenal Terlapor IV maupun staf-staf yang bekerja di Terlapor IV karena yang bersangkutan bekerja di PT. Gayotama Leopropita Cabang Dolok Sanggul dan yang bersangkutan juga tidak pernah berkunjung ke Kutacane; ------------------------------------------------52.8 Bahwa Sdr. Rendy Kosasih bertugas membantu proses administrasi Terlapor II yang diperlukan dalam pelaksanaan proses tender a quo, antara lain diminta untuk membawa daftar harga yang diminta serta menyusun laporan-laporan evaluasi biaya di daerah; ----------------------------------------------------------------------------
halaman 20 dari 56
SALINAN 52.9 Bahwa Sdr. Rendy Kosasih yang merupakan staf akunting Terlapor II mengakui telah membantu memasukkan dokumen penawaran milik Terlapor III pada bulan Januari 2013 atas permintaan Sdr. Azwir Nawi Tajmal selaku staf Terlapor III yang telah dikenalnya sejak tahun 2012.
Adapun Sdr. Azwir Nawi Tajmil
memberikan hardcopy dokumen penawaran Terlapor III kepada Sdr. Rendy Kosasih untuk diubah dalam bentuk softcopy kemudian diupload ke Dinas Pekerjaan Umum dengan pemberian fee sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); -------------------------------------------------------------------------------------52.10 Bahwa Sdr. Rendy Kosasih bertemu dengan Sdr. Azwir Nawi Tajmal di Dinas Pekerjaan Umum dan kemudian bertukar nomor handphone. Sdr. Rendy Kosasih dihubungi oleh Sdr. Azwir Nawi Tajmal pada saat akan memasukkan dokumen penawaran Terlapor III, dimana Sdr. Rendy Kosasih tidak mengetahui bahwa Sdr. Azwir Nawi Tajmal adalah pegawai Terlapor III; -----------------------------------52.11 Bahwa adapun kesamaan nilai jaminan penawaran Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV dapat terjadi dikarenakan adanya persyaratan minimal dari Panitia Tender mengenai besarnya nilai jaminan penawaran sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS); ---------------------------------------------------52.12 Bahwa adanya kesamaan alamat dan nomor telpon Terlapor II dengan Terlapor IV dapat terjadi dikarenakan perusahaan yang memiliki faximile sangat terbatas, dimana Terlapor II merupakan salah satu perusahaan yang memiliki faximile dimaksud sehingga dimungkinkan bagi banyak pihak yang turut menggunakan mesin tersebut untuk korespondensi; --------------------------------------------------53.
Menimbang bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi yang diajukan Terlapor III namun yang bersangkutan tidak dapat hadir karena masih dalam perjalanan menuju Medan dan meminta pengunduran waktu keesokan harinya (vide bukti B22);-------------------------
54.
Menimbang bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi I PT Pusaka Agung Jayakarya namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas (vide bukti B23);-----------------
55.
Menimbang bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi V PT Anugerah Bahari Sejahtera namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas (vide bukti B24);--------
56.
Menimbang bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi yang diajukan Terlapor III yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B25); ---
halaman 21 dari 56
SALINAN 56.1 Bahwa Saksi merupakan staf Terlapor III yang bertugas sebagai pengawas lapangan yang dalam tender a quo diminta oleh Direktur PT. Jiban Aman Sentosa untuk mengunggah dokumen penawaran; ---------------------------------------------56.2 Bahwa Saksi mengenal Sdr. Rendy Kosasih sejak tahun 2011 pada saat mengikuti tender di Dinas Pekerjaan Umum; -----------------------------------------------------56.3 Bahwa Saksi meminta bantuan Sdr. Rendy Kosasih untuk mengunggah dokumen penawaran Terlapor III setelah 2 (dua) kali gagal mengunggah dokumen penawaran di Kutacane karena adanya gangguan jaringan sehingga Saksi memutuskan untuk mengunggah dokumen penawaran di Medan. Adapun kemudian hari sudah malam dimana yang bersangkutan tidak dapat menemukan warnet maka Saksi berinisiatif untuk menghubungi Sdr. Rendy Kosasih; -------56.4 Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Rendy Kosasih merupakan staf Terlapor II; ---------------------------------------------------------------------------------56.5 Bahwa Saksi tidak memberi tahu kakaknya Sdr. Samsuddin Tajmal selaku Direktur PT. Jiban Aman Sentosa perihal adanya bantuan dari Sdr. Rendy Kosasih selaku staf Terlapor II yang telah membantu dalam pengunggahan dokumen penawaran Terlapor III di Medan; -----------------------------------------------------57.
Menimbang bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi IX Priyo Harjanto staf BRI Cabang Iskandar Muda yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B26); ------------------------------------------------------------------------57.1 Bahwa Terlapor II merupakan nasabah di BRI Kantor Wilayah Medan;---------57.2 Bahwa BRI Agro memiliki saham dan susunan Direksi yang berbeda dari BRI; 57.3 Bahwa setiap orang diperbolehkan untuk membuka rekening di luar wilayah domisili dengan melampirkan AD/ART dan KTP; ----------------------------------57.4 Bahwa proses permohonan dukungan keuangan bank dapat dilakukan bagi setiap nasabah yang memiliki rekening di BRI Cabang Iskandar Muda Medan dimana pemohon dapat menentukan terlebih dahulu besaran nilai jaminan penawaran yang diminta;-------------------------------------------------------------------------------------57.5 Bahwa permohonan dukungan keuangan Bank BRI akan ditangani oleh Divisi Administrasi Kredit (ADK); ------------------------------------------------------------57.6 Bahwa permohonan dukungan keuangan bank BRI harus ditandatangani langsung oleh Direktur perusahaan pemohon, namun pengajuan surat permohonan dapat dilakukan melalui surat kuasa dan/atau kurir. -----------------------------------------
halaman 22 dari 56
SALINAN 58.
Menimbang bahwa pada tanggal 10 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi yang diajukan Terlapor II namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas (vide bukti B27);--------
59.
Menimbang bahwa pada tanggal 10 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Saksi X Juni Hutauruk Supervisor ADK BRI Cabang Iskandar Muda yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B28); --------------------------------------------------59.1 Bahwa proses permohonan dukungan keuangan bank dapat dilakukan bagi setiap nasabah yang memiliki rekening maupun pinjaman di BRI Cabang Iskandar Muda Medan; -------------------------------------------------------------------------------------59.2 Bahwa format surat dukungan keuangan bank yang diterbitkan oleh BRI merupakan format sesuai dengan permintaan pemohon; ---------------------------59.3 Bahwa prosedur penerbitan surat dukungan keuangan bank diawali dengan adanya permohonan tertulis dari nasabah maupun peminjam BRI melalui Sekretaris Pimpinan Cabang BRI yang kemudian akan didisposisikan kepada Divisi Administrasi Kredit (ADK) sebagai divisi yang akan memproses permohonan tersebut lebih lanjut; ----------------------------------------------------------------------59.4 Bahwa Terlapor II merupakan nasabah dan/atau peminjam di Kantor Wilayah BRI Medan namun karena Kantor Wilayah BRI tidak melayani kegiatan operasional perbankan maka permohonan surat dukungan keuangan bank yang bersangkutan diproses di BRI Cabang Iskandar Muda Medan; -------------------------------------59.5 Bahwa Terlapor III merupakan nasabah di BRI Cabang Iskandar Muda Medan; 59.6 Bahwa Terlapor II biasa menggunakan kurir perusahaan dalam pengurusan permohonan surat dukungan keuangan bank; ----------------------------------------59.7 Bahwa tidak terdapat format standar untuk surat dukungan keuangan bank yang diterbitkan oleh setiap kantor cabang BRI karena format surat dukungan keuangan bank tersebut biasanya disesuaikan dengan permohonan masing-masing nasabah dan/atau peminjam; -----------------------------------------------------------------------59.8 Bahwa besaran nilai yang tercantum dalam surat dukungan keuangan bank merupakan besaran nilai yang telah ditentukan nasabah dan/atau peminjam dalam surat permohonannya. ---------------------------------------------------------------------
60.
Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor I yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B29);---------------60.1 Bahwa Terlapor I menyatakan adanya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dalam tender a quo adalah selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kerja sejak
halaman 23 dari 56
SALINAN dikeluarkannya Surat Perintah Kerja (SPK) sampai dengan selesainya pekerjaan, dimana kegiatan mobilisasi termasuk di dalamnya; ---------------------------------60.2 Bahwa jangka waktu kegiatan mobilisasi turut diatur dalam Dokumen Pengadaan, dan seingat Terlapor I, kegiatan mobilisasi yang ditentukan dalam tender a quo adalah selama 45 (empat puluh lima) hari sehingga apabila terdapat peserta tender yang mengagendakan kegiatan mobilisasi lebih dari 45 (empat puluh lima) hari maka Terlapor I berhak untuk menggugurkan peserta tender yang bersangkutan; 60.3 Bahwa Asphalt Mixing Plant (AMP) merupakan salah satu peralatan utama yang dipersyaratkan dalam tender a quo dimana peserta tender diwajibkan untuk melampirkan surat perjanjian sewa baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila yang bersangkutan tidak memiliki AMP (Asphalt Mixing Plant) sendiri; 60.4 Bahwa terdapat ketentuan dalam Dokumen Pengadaan yang mengatur adanya batasan besaran nilai nominal untuk surat dukungan keuangan bank yakni minimal 2 % (dua persen) dari HPS dan maksimal 3 % (tiga persen) dari HPS; ----------60.5 Bahwa yang dikenal memiliki peralatan utama antara lain AMP adalah Terlapor II dan PT. Pusaka Agung Jayakarya; -----------------------------------------------------60.6 Bahwa dalam tender pada POKJA Wilayah II yang dimaksud meliputi 19 (sembilan belas) daerah sekitar Medan sampai perbatasan Aceh dimana nama Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sudah cukup familiar dalam mengikuti tender di wilayah II; ----------------------------------------------------------------------60.7 Bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan untuk nilai evaluasi bagi perusahaan yang memiliki dan/atau tidak memiliki peralatan utama dalam hal mobilisasi. ---------------------------------------------------------------------------------61.
Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor II namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas (vide bukti B30); -----------------------
62.
Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor III namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas (vide bukti B31); -----------------------
63.
Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor IV namun yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang jelas (vide bukti B32); -----------------------
64.
Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2014 Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor namun hanya dihadiri oleh
halaman 24 dari 56
SALINAN pihak Investigator sehingga Majelis Komisi memberikan waktu kepada para Terlapor sampai dengan tanggal 26 September 2014 (vide bukti B33); -----------------------------65.
Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti IA.6): -----------------------------65.1 Persekongkolan Horizontal; -------------------------------------------------------------65.1.1. Bahwa terdapat kesamaan nilai dukungan bank antara Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yakni Rp. 2.427.213.600,- (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah), adapun 2 (dua) Surat Keterangan Dukungan Bank di antaranya yakni Terlapor II dengan Terlapor III sama-sama dikeluarkan oleh BRI Cabang Iskandar Muda Medan meskipun kedua perusahaan tersebut berdomisili di Aceh. Bahwa Terlapor IV memperoleh Surat Keterangan Dukungan dari Bank Agro Medan; -----------------------------------------------------------65.1.2. Bahwa Terlapor II dan Terlapor III sama-sama mengajukan surat permohonan dukungan bank ke BRI Cabang Iskandar Muda Medan pada tanggal 07 Januari 2014 serta sama-sama diterima dan diproses oleh Divisi Administrasi Kredit (ADK) pada tanggal 08 Januari 2014 sebagaimana tercatat dalam Buku Surat Masuk dan Buku Surat Keluar BRI Cabang Iskandar Muda Medan. Adapun sebagaimana tercantum dalam buku surat masuk, Terlapor III tercatat mengajukan 4 (empat) surat permohonan dukungan bank dengan register nomor 226 sampai dengan nomor 228 dan nomor 233, sedangkan Terlapor II tercatat mengajukan 9 (sembilan) surat permohonan dukungan bank dengan register nomor 229 dan nomor 234 sampai dengan nomor 241. Adapun sebagaimana tercantum dalam buku surat keluar, BRI Cabang Iskandar Muda Medan menerbitkan 4 (empat) Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor III dengan register nomor 156 sampai dengan nomor 158 dan nomor 160, serta menerbitkan 9 (sembilan) Surat Keterangan Dukungan Bank untuk Terlapor II dengan register nomor 159 dan nomor 161 sampai dengan nomor 168;-------------------------------------------------------------------------65.1.3. Bahwa Tim Investigator menemukan fakta adanya kesamaan nilai dukungan bank sebesar 10 % (sepuluh persen) dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang juga sama-sama dikeluarkan dari BRI Cabang Medan dimana bukan wilayah domisili ketiganya yang kemudian dikuatkan dengan adanya waktu
halaman 25 dari 56
SALINAN pengajuan surat permohonan dukungan bank maupun waktu penerbitan Surat Keterangan Dukungan Bank dari BRI Cabang Iskandar Muda Medan dengan nomor register yang berurutan sebagaimana tercatat dalam Buku Surat Masuk dan Buku Surat Keluar. Hal ini membuktikan adanya kerjasama diantara peserta tender dengan cara berkoordinasi dan berkomunikasi antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam melakukan pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank dalam keikutsertaannya pada tender a quo;--------------------------------------------65.1.4. Bahwa Tim Investigator menemukan fakta adanya kesamaan author, file, dan producer serta kesamaan alamat IP Address sebagaimana tercantum dalam hasil pemeriksaan metadata terhadap dokumen penawaran antara lain Dokumen Biaya dan Dokumen Administrasi Teknis Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Ahli yang menyatakan adanya kesamaan author dan IP Address menunjukkan bahwa pengunggahan dokumen dilakukan di komputer yang sama. Pada pemeriksaan Terlapor II dan/atau Terlapor III bahkan telah mengakui mengunggah dokumen penawaran dalam keikutsertaannya pada tender a quo di tempat yang sama yakni di Kantor Terlapor II di Medan, dimana bahkan staf Terlapor III mengakui telah mengunggah dokumen penawarannya dengan dibantu oleh staf Terlapor II. Hal ini membuktikan adanya kerjasama diantara peserta tender dalam keikutsertaannya pada tender a quo;--------------------------------------------65.1.5. Bahwa Tim Investigator menemukan fakta adanya kesamaan alamat dan nomor telpon serta adanya kesamaan pengurus dan/atau personil inti perusahaan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Investigator menilai bahwa ketiga perusahaan tersebut benar telah saling mengenal sebelumnya sehingga memudahkan bentuk komunikasi dan koordinasi antar perusahaan dalam bekerjasama mengurus Surat Keterangan Dukungan Bank sebagaimana diuraikan di atas dan bekerjasama dalam menyusun dokumen penawaran yang antara lain ditunjukkan dengan adanya kesamaan jenis item peralatan yang didukung dengan kesamaan status kepemilikan dan lokasi peralatan;----------------------------------------65.1.6. Adapun hal tersebut dikuatkan dengan fakta antara lain Sdr. Rendy Kosasih yang merupakan staf Terlapor II telah mengenal Sdr. Azwir Nawi Tajmal selaku staf sekaligus adik dari Sdr. Samsuddin Tajmal selaku Direktur PT. Jiban Aman Sentosa sebelumnya sejak tahun 2011
halaman 26 dari 56
SALINAN serta Sdr. Samsuddin Tajmal selaku Direktur PT. Jiban Aman Sentosa yang pernah meminta Sertifikat K3 milik Sdr. Immauel Marudut Simatupang selaku Kepala Cabang PT. Gayotama yang kemudian diketahui Sdr. Immauel Marudut Simatupang tercatat sebagai petugas K3 di Terlapor III. Dengan demikian hal ini membuktikan adanya kerjasama diantara peserta tender dalam keikutsertaannya pada tender a quo.----------65.2 Persekongkolan Vertikal; ----------------------------------------------------------------65.2.1. Bahwa Tim Investigator menemukan fakta Panitia Tender telah lalai dalam melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi, terbukti dengan ditemukannya beberapa fakta kesamaan antara lain kesamaan alamat dan nomor telpon serta adanya kesamaan pengurus dan/atau personil inti perusahaan antara PT. Gayotama Leopropita, PT. Jiban Aman Sentosa, dan PT. Multhi Bangun Cipta Persada sehingga memudahkan kerjasama di antara ketiganya untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam penyusunan dokumen penawaran dan pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank dalam keikutsertaannya pada tender a quo;----------------------------------------------------------------------------65.2.2. Bahwa Tim Investigator menilai Panitia Tender telah bersekongkol dengan PT. Gayotama Leopropita, PT. Jiban Aman Sentosa, dan PT. Multhi Bangun Cipta Persada yang dengan sengaja meloloskan PT. Gayotama Leopropita hingga menjadi pemenang tender a quo tanpa melakukan evaluasi kualifikasi secara benar atas dokumen penawaran PT. Gayotama Leopropita, PT. Jiban Aman Sentosa, dan PT. Multhi Bangun Cipta Persada.----------------------------------------------------------------------66.
Menimbang bahwa Terlapor I menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti TI.2): -----------------------------66.1 Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 telah mengikuti persidangan pemeriksaan pendahuluan tanggal 6 Maret 2014 di Kantor Perwakilan Daerah KPPU Jalan Ir H Juanda Nomor 9A Medan serta persidangan terakhir tanggal 11 September 2014 di Kantor Perwakilan Daerah KPPU Jalan Ir H Juanda Nomor 9A dan Pokja tidak menerima Berita Acara Persidangan; --------------------------------------------------66.2 Pokja Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013 telah melaksanakan Pelelangan dan Evaluasi Pelelangan terhadap Paket Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborong-borong CS Tahun Anggaran 2013 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan
halaman 27 dari 56
SALINAN Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku; ------------------------------------------------------------------67.
Menimbang bahwa Terlapor II menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti TII.11): ---------------------------67.1 Tentang Kesamaan Nilai Dukungan Bank; -------------------------------------------67.1.1. Terlapor II pada saat pelaksanaan tender tidak mengetahui berapa nilai dukungan peserta tender lainnya termasuk nilai dukungan Terlapor III dan Terlapor IV hal mana alat-alat bukti pada persidangan tidak dapat membuktikan sebaliknya;---------------------------------------------------------67.1.2. Nilai dukungan Rp 2.427.213.600 (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) diajukan Termohon II karena merupakan hasil perkalian dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Tender Siborong-borong CS (Rp 24.272.136.000) x 10%. Angka sepuluh persen (10%) adalah dukungan minimal bank yang dipersyaratkan dalam standar dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi pelelangan umum pasca kualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak harga satuan pengadaan paket rekonstruksi/peningkatan struktur jalan Siborong-borong CS;--------------------------------------------------------------67.1.3. Bank Rakyat Indonesia Cabang Iskandar Muda benar telah menerbitkan surat dukungan bank kepada Terlapor II, dimana surat dukungan tersebut diberikan karena telah terjadinya syarat-syarat prosedural penerbitan surat dukungan bank pada Bank Rakyat Indonesia.---------------------------------67.2 Tentang Kerjasama Penyusunan Dokumen karena Adanya Kesamaan pada Softcopy Dokumen Penawaran dan Dokumen Penawaran terdapat nama author stella putri; ---------------------------------------------------------------------------------67.2.1. Bahwa Terlapor II tidak pernah mengijinkan peralatan komputer di perusahaan Terlapor II digunakan pihak lain. Terlapor II tidak mengetahui adanya kesamaan softcopy dokumen penawaran dengan Terlapor III dan Terlapor IV dan selanjutnya terbukti Terlapor II tidak pernah melakukan kerjasama penyusunan dokumen penawaran dengan peserta tender lainnya;-------------------------------------------------------------67.2.2. Ketidaklengkapan dokumen penawaran Terlapor IV merupakan fakta bahwa tidak benar Terlapor II dan Terlapor IV melakukan kerjasama penyusunan dokumen penawaran, karena dokumen penawaran milik Terlapor II adalah lengkap. Seandainya ada persekongkolan antara Terlapor II dengan Terlapor IV untuk memenangkan tender, maka sudah
halaman 28 dari 56
SALINAN seharusnya Terlapor IV melengkapi dokumen penawaran hingga dapat mengikuti tahapan proses tender selanjutnya bersama Terlapor II;---------67.2.3. Bahwa setelah dilakukan koreksi aritmatik terhadap Terlapor II, Terlapor III dan PT Pusaka Agung Jayakarya serta PT Subur Sari Lastderich sebagaimana pada halaman 8 Laporan Investigator, Terlapor I menyatakan bahwa Terlapor III tidak memenuhi syarat administrasi karena isi surat penawaran ditujukan kepada paket yang lain. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak benar Terlapor II dan Terlapor III melakukan kerjasama penyusunan dokumen penawaran karena Terlapor II justru telah
melengkapi
persekongkolan
seluruh
antara
syarat
Terlapor
administrasi. II
dengan
Seandainya
Terlapor
III
ada untuk
memenangkan tender maka sudah seharusnya Terlapor III tidak salah untuk menuliskan tujuan paket dalam isi surat penawaran hingga dapat mengikuti tahapan tender selanjutnya bersama Terlapor II.------------------67.3 Tentang Kesamaan IP Address dan wilayah pemasukan dokumen penawaran; -67.3.1. Bahwa Terlapor II tidak pernah memberikan izin atau mengetahui adanya pengiriman dokumen penawaran perusahaan lain melalui komputer dan IP Address Terlapor II;------------------------------------------------------------67.3.2. Bahwa Terlapor II memberikan sanksi apabila karyawan Terlapor II melakukan kegiatan atau pekerjaan lain di luar pekerjaan PT Gayotama Leopropita;--------------------------------------------------------------------------67.3.3. Seandainya benar terjadi adanya kesamaan IP Address Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV, hal tersebut tidaklah berdampak pada pengkondisian pemenang tender, karena pada tahap koreksi aritmatik Terlapor III dan Terlapor IV tidak lagi menjadi peserta tender yang disebabkan Terlapor IV tidak memasukkan surat penawaran sedangkan Terlapor III salah dalam menuliskan tujuan paket tender;--------------------67.3.4. Bahwa dalam laporan dugaan Investigator, IP Address 180.241.109.106 yang dimiliki Terlapor II dengan ISP PT TELKOM dan berlokasi di Banda Aceh, dalam seingatan Terlapor II, Terlapor II tidak pernah memasukkan dokumen penawaran (upload) dalam tender a quo dengan IP Address tersebut dan berlokasi di Banda Aceh. --------------------------------67.4 Tentang Kesamaan Peralatan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; --------67.4.1. Bahwa peralatan peserta tender sebagaimana ditulis dalam dokumen penawaran Terlapor II adalah milik Terlapor II sendiri sebagaimana keterangan Terlapor I;--------------------------------------------------------------
halaman 29 dari 56
SALINAN 67.4.2. Bahwa dalam Pasal 2 huruf e Akte Pendirian PT Gayotama Leopropita Nomor 290 tanggal 26 Maret 1990 mencantumkan bahwa perusahaan Terlapor II dapat meminta jasa sewa peralatan apabila ada perusahaan meminta dukungan dalam suatu kegiatan proyek. Hal ini dilakukan untuk menutupi biaya perawatan peralatan milik Terlapor II.-----------------------67.5 Tentang Adanya Kesamaan Alamat dan Nomor Fax Terlapor II dan Terlapor IV; 67.5.1. Bahwa nomor fax (0629) 7002062 adalah milik Terlapor II sejak tahun 2007;---------------------------------------------------------------------------------67.5.2. Bahwa di Kabupaten Aceh Tenggara sangat jarang kantor yang memiliki faximile sehingga apabila ada pihak lain yang mohon bantuan menggunakan faximile staf Terlapor II mempersilahkannya apalagi kantor perusahaan Terlapor IV yang berdekatan dengan kantor perusahaan Terlapor II tidak memiliki faximile. Namun Terlapor II tidak mengetahui apalagi memberi izin kepada Terlapor IV untuk mencantumkan nomor faximile milik Terlapor II pada kepala surat/kop surat perusahaan Terlapor II;--------------------------------------------------------------------------67.5.3. Bahwa alamat dari kop surat Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV jelas berbeda yakni:----------------------------------------------------------------- Jalan Kutacane-Blangkejeren KM 9, Lawe Sekrah (Alamat Terlapor II); - Jalan Kutacane-Blangkejeren KM 9 Nomor 1 (Alamat Terlapor III); - Jalan Kutacane-Blangkejeren KM 4,5, Purwodadi (Alamat Terlapor IV); 67.6 Adanya tindakan memfasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II untuk menjadi pemenang tender bagi 3 (tiga) paket sekaligus dengan menggunakan atau melampirkan personil inti yang sama yaitu Humaidi, S.T., Alimsyah, S.T. dan Rajaman; -----------------------------------------------------------------------------------67.6.1. Bahwa Terlapor II tidak pernah difasilitasi oleh Terlapor I dalam memenangkan tender 3 (tiga) paket sekaligus;---------------------------------67.6.2. Bahwa sesuai data yang dimiliki Investigator sebagaimana pada angka 29.1 (halaman 16) Laporan Dugaan Pelanggaran, masing-masing proyek dikelola oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang berbeda dengan satuan kerja yang berbeda pula dan panitia pokja yang berbeda;------------67.6.3. Bahwa nama Humaidi, S.T., Alimsyah, S.T., Rajaman adalah benar karyawan Terlapor II sehingga dalam setiap proyek pekerjaan ketiganya tetap dilibatkan;---------------------------------------------------------------------
halaman 30 dari 56
SALINAN 67.6.4. Bahwa pada saat penawaran, Rajaman sepengetahuan Terlapor II tidak pernah bekerja di perusahaan lain atau menjadi komisaris pada perusahaan Terlapor IV;----------------------------------------------------------67.6.5. Bahwa Terlapor II tidak pernah mengizinkan Humaidi,S.T., Alimsyah, S.T. dan Rajaman bekerja atau dijadikan karyawan pada perusahaan lain dan akan memberikan sanksi apabila karyawan Terlapor II melakukan kegiatan atau pekerjaan lain di luar pekerjaan PT Gayotama Leopropita;-67.6.6. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui dan tidak pernah mengizinkan Imanuel Marudut Simatupang sebagai petugas Keselamatan dan Keamanan Kerja (K3) di perusahaan Terlapor III. Bahwa dalam kesaksiannya
di
persidangan,
Imanuel
Marudut
Simatupang
membenarkan menyerahkan salinan sertifikat K3 pada bulan Juni 2012 kepada Samsudin Tajmal (Terlapor III) namun Imanuel tidak mengetahui akan digunakan untuk apa. Bahwa Terlapor II telah memberikan teguran kepada Imanuel dengan memberikan SP3;-------------------------------------67.6.7. Bahwa Terlapor II tidak mengetahui dan tidak pernah mengizinkan Johan Virgo Manulang sebagai Quantity Engineering dalam Daftar Isian Kualifikasi Terlapor IV. Bahwa sejak tahun 2011 hingga saat ini Johan Virgo Manulang adalah karyawan pada perusahaan Terlapor II dan sepengetahuan Terlapor II tidak pernah bekerja di perusahaan lain. Bahwa Johan Virgo Manulang sama sekali tidak mengetahui namanya dicantumkan sebagai Quantity Engineering dalam Daftar Isian Kualifikasi Terlapor IV;-------------------------------------------------------------------------67.6.8. Bahwa benar, Muara Aritonang pada saat dilakukan penawaran sebagai staf di divisi teknik pada perusahaan Terlapor II, namun Terlapor II tidak pernah mengizinkan ataupun mengetahui bahwa Muara Aritonang sebagai penerima jaminan penawaran Terlapor III.-------------------------------------68.
Menimbang bahwa Terlapor III menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti TIII.5): ---------------------------68.1 Bahwa tidak benar telah terjadi pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborong-borong CS di Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013;-------68.2 Bahwa fakta-fakta persidangan telah membuktikan tidak ada terjadinya tindakan/peristiwa sebagaimana laporan Investigator dalam hal: ------------------
halaman 31 dari 56
SALINAN 68.2.1. Adanya kesamaan IP Address peserta tender;--------------------------------68.2.1.1. Berdasarkan alat bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan telah membuktikan bahwa Terlapor III tidak pernah mengetahui kesamaan IP Address pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----------68.2.1.2. Keterangan Saksi Azwir Nawi Tazmal dalam persidangan telah membuktikan bahwa kesamaan IP Address pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah atas perintah dan atau inisiatif dari Terlapor III;------------------68.2.1.3. Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap maka Terlapor III tidak terbukti dengan cara apapun melakukan kerjasama atau persekongkolan
dengan
pihak
manapun
dalam
rangka
memenangkan Terlapor II.-------------------------------------------68.2.2. Adanya Kesamaan Peralatan bahwa berdasarkan bukti dalam persidangan maka tidak benar kesamaan peralatan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV adalah merupakan perbuatan persekongkolan, penyewaan peralatan milik orang lain dalam tender proyek
adalah
perbuatan
yang
tidak
dilarang
menurut
hukum
sebagaimana diterangkan oleh Saksi dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Saksi POKJA Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek Siborong-borong CS yang telah memberikan keterangan dalam persidangan KPPU;----------------------------------------------------------------68.2.3. Adanya Kesamaan Personil dan/atau Pengurus Perusahaan, bahwa berdasarkan bukti dalam persidangan maka tidak benar Terlapor III telah melakukan persekongkolan dengan Terlapor II dan Terlapor IV dalam hal adanya kesamaan personil dan/atau pengurus perusahaan. Tidak ada larangan dalam proses tender menggunakan tenaga profesional yang memiliki sertifikat K3 (Imanuel Simatupang) sedangkan tentang penyerahan jaminan penawaran atas nama Muara Aritonang, Terlapor III tidak atas sepengetahuan dan seijin dari Terlapor III karena yang ditugaskan oleh Terlapor III adalah staf Terlapor III yang juga merupakan adik kandung Terlapor III yang bernama Azwir Nawi Tazmal;-------------68.2.4. Adanya Kesamaan Nilai Dukungan sebesar Rp 2.427.213.600 (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) adalah berdasarkan persyaratan minimal dukungan bank yakni 10% (sepuluh persen) dari jumlah total proyek sehingga kesamaan nilai
halaman 32 dari 56
SALINAN dukungan tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tidak dapat dikatakan sebagai persekongkolan dalam pemenangan tender;-------------------------------------------------------68.2.5. Adanya Kesamaan Nomor Fax Peserta Tender sebagaimana dalam laporan investigator dikarenakan di Kabupaten Aceh Tenggara pemilik fax sangat sedikit dan tidak ada ketentuan dalam peraturan perundangundangan yang melarang menggunakan fax milik orang lain;---------------68.3 Bahwa fakta-fakta persidangan didukung oleh alat bukti dan keterangan saksi dalam persidangan termasuk Saksi Azwir Nawi Tazmal yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi dalam men-upload dokumen penawaran Terlapor III telah beberapa kali mencoba ke beberapa warnet di daerah Kutacane tetapi tidak berhasil sehingga Terlapor III diberangkatkan ke Medan guna tujuan tersebut. Bahwa sesampainya di Medan, Saksi meminta tolong kepada Rendy Kosasih untuk membantu men-upload dokumen penawaran Terlapor III dan Rendy Kosasih memperoleh uang terima kasih atas jasanya membantu Saksi. Bahwa Terlapor III tidak mengetahui jika dokumen penawaran miliknya di upload oleh Rendy Kosasih yang merupakan karyawan dari Terlapor II. -----------------------69.
Menimbang bahwa Terlapor IV menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti TIV.5); ----------------------------69.1 Bahwa Investigator dalam Surat Laporannya menyimpulkan Terlapor IV bersamasama dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender karena melakukan tindakan tidak jujur dan melawan hukum sebagaimana dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 vide halaman 2 dan 25; -----------------------------------------------------------------------------------69.2 Bahwa Terlapor IV akan menanggapi indikasi-indikasi yang dikemukakan Investigator yaitu;-------------------------------------------------------------------------69.2.1. Tentang Kesamaan Nilai Dukungan Bank;---------------------------------------69.2.1.1. Bahwa perlu Terlapor IV tegaskan pengajuan nilai dukungan bank sebesar Rp 2.427.213.600 (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan panitia tender yang menyatakan nilai dukungan bank adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari HPS;
halaman 33 dari 56
SALINAN 69.2.1.2. Bahwa nilai dukungan bank sebagaimana terurai di atas tidak bertentangan dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012;---------------------------------------69.2.1.3. Bahwa alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan telah membuktikan Terlapor IV tidak ada melakukan koordinasi dan kesepakatan dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengajukan nilai dukungan bank;-----------------------------69.2.1.4. Bahwa apabila Terlapor IV dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan yang sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh panitia tender dan atau tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku khususnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010 juncto Perpres Nomor 70 Tahun 2012, maka akan mengakibatkan kepastian hukum dan keadilan menjadi “tercemar” yang berpotensi
menimbulkan
keguncangan
ditengah-tengah
masyarakat sehingga menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia;----------------------------------------------------69.2.2. Tentang Kesamaan dan Keterkaitan Data Softcopy;----------------------------69.2.2.1. Bahwa dalam surat laporannya pada halaman 12 point 24 dan halaman 22 huruf (b) Investigator menyatakan Terlapor IV bersama-sama dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II dikarenakan terdapat indikasi kesamaan dan keterkaitan data softcopy yaitu menggunakan application dan producer Nitro PDF Professional 6,3,1,4;----------------------------------------------------69.2.2.2. Bahwa sesuai asumsi dan imajinasi dalam hal ini tidak memiliki landasan berpijak secara hukum karena application dan producer Nitro PDF Professional 6,3,1,4 merupakan software yang dijual bebas. Siapapun tanpa kecuali baik manusia dan badan hukum dibolehkan menggunakannya sehingga jelas dan nyata indikasi dari Investigator harus ditolak dan dikesampingkan;---------------69.2.3. Tentang Kesamaan IP Address;----------------------------------------------------69.2.3.1. Bahwa dalam surat laporannya pada halaman 12 point 25 dan halaman 21 huruf (b) Investigator menyatakan Terlapor IV bersama-sama dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II
dikarenakan
terdapat
halaman 34 dari 56
indikasi
IP
Address
yaitu
SALINAN 180.241.109.106 dan terdapat author a.n. Stella Putri serta pengiriman dari Banda Aceh;------------------------------------------69.2.3.2. Bahwa kesamaan IP Address yaitu 180.241.109.106 terjadi karena tanpa sepengetahuan dan izin dari Terlapor IV, ternyata staf Terlapor IV telah melakukan peminjaman komputer milik Terlapor II di Medan ketika mengurus dukungan bank dan jaminan penawaran namun Terlapor IV, Terlapor II dan Terlapor III memiliki user id dan password sendiri yang hanya diketahui oleh masing-masing staf;-----------------------------------------------69.2.3.3. Bahwa sedangkan author a.n. Stella Putri tidak diketahui Terlapor IV karena staf Terlapor IV tidak mengetahui pengguna tetap komputer yang telah dipinjam milik Terlapor II;-------------69.2.3.4. Bahwa baik kesamaan penggunaan application dan producer Nitro PDF Professional 6,3,1,4 maupun kesamaan IP Address tidak memenuhi unsur “persekongkolan yang bertujuan untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; 69.2.3.5. Bahwa sedangkan pengiriman dokumen tersebut bukan terjadi di daerah Banda Aceh tetapi di Medan sehingga dalil Investigator harus ditolak dan dikesampingkan;-----------------------------------69.2.4. Tentang Kesamaan Peralatan;------------------------------------------------------69.2.4.1. Bahwa dalam surat laporannya pada halaman 13 sampai dengan 15 dan halaman 22, Investigator menyatakan Terlapor IV bersama-sama dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III telah melakukan persekongkolan untuk memenangkan Terlapor II dikarenakan terdapat kesamaan peralatan;------------------------69.2.4.2. Bahwa
Terlapor
I
selaku
panitia
tender
tidak
pernah
mengumumkan syarat mengenai peralatan harus dimiliki sendiri oleh peserta tender yang nantinya menjadi pemenang. Oleh karena itu Terlapor IV secara jujur mengemukakan peralatan tersebut merupakan dukungan atau sewa dari perusahaan lain yaitu
Terlapor
II
sebagai
perusahaan
yang
sama-sama
berdomisili di Propinsi Aceh;------------------------------------------69.2.4.3. Bahwa kejujuran Terlapor IV bersifat tidak melawan hukum sehingga tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat;-----69.2.5. Tentang Kesamaan Personil, Alamat dan Nomor Fax;--------------------------
halaman 35 dari 56
SALINAN 69.2.5.1. Bahwa ketika diajukan penawaran terkait tender a quo, Rajaman tidak lagi menjabat sebagai Komisaris PT Multhi Bangun Cipta Persada sebagaimana diuraikan dalam Akta Berita Acara Nomor 06 tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. selaku Notaris di Medan dan Surat Nomor AHUAH.01.10-13893 tanggal 7 Juni 2010 perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Multhi Bangun Cipta Persada yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM;--------------------------------69.2.5.2. Bahwa Terlapor IV meminjam nomor faximile (sekaligus berfungsi sebagai telepon) dengan sistem jaringan wireless milik Terlapor II. Hal ini dikarenakan kendala pemasangan jaringan telepon.--------------------------------------------------------------------69.2.6. Tentang Persekongkolan Vertikal;------------------------------------------------69.2.6.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pengertian Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak termasuk apabila kerjasama untuk menguasai pasar dilakukan oleh pelaku usaha i.e. Terlapor IV dengan Terlapor I karena Pasal 1 angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menentukan
batasan
kerjasama
harus
terjadi
disebabkan
hubungan pelaku usaha dengan pelaku usaha lain;---69.2.6.2. Bahwa lagi pula, Investigator dalam surat laporannya tidak memuat kerjasama antara Terlapor IV dengan Terlapor I tetapi mendalilkan kerjasama antara Terlapor II dengan Terlapor I yang terindikasi pada saat proses tender yang tidak wajar yang bertujuan memfasilitasi dan atau mengistimewakan Terlapor II sebagai pemenang tender;----------------------------------------------69.2.7. Tentang Persekongkolan Horizontal;---------------------------------------------69.2.7.1. Bahwa unsur esensil yang harus dibuktikan dengan menerapkan pembuktian berdasarkan prinsip keakurasian, ketepatan dan kepastian adalah unsur untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender;--------------------------------------------------------69.2.7.2. Bahwa secara
yuridis tender diartikan sebagai tawaran
mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa;---------
halaman 36 dari 56
SALINAN 69.2.7.3. Bahwa Investigator dalam surat laporannya telah mendalilkan Terlapor IV tidak mengajukan penawaran harga terkait dengan pekerjaan rekonstruksi/peningkatan struktur jalan siborongborong cs sehingga secara hukum, Terlapor IV harus dipandang tidak
mengikuti
tender
dalam
pekerjaan
rekonstruksi/peningkatan struktur jalan siborong-borong cs tersebut;-------------------------------------------------------------------69.2.7.4. Bahwa oleh karena Terlapor IV tidak mengikuti tender maka mustahil Terlapor IV melakukan persekongkolan dengan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengatur dan atau menentukan Terlapor II sebagai pemenang tender terkait dengan pekerjaan rekonstruksi/peningkatan struktur jalan siborongborong cs.-----------------------------------------------------------------70. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan (dan perpanjangannya),
Komisi
menerbitkan
Penetapan
Komisi
Nomor
45/KPPU/Pen/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 (vide bukti A126); --------------------------------------71. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 115/KPPU/Kep/IX/2014 tanggal 19 September 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 (vide bukti A127); -------------------72. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (vide bukti A134); --------------------------------------------73. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; ---74. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pembacaan Putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 kepada para Terlapor (vide bukti A135 s/d A138); ----------------------------------------------------------------------------------------------75. Menimbang berdasarkan Keputusan Komisi Nomor 131/KPPU/Kep/X/2014 sehubungan dengan Anggota Majelis Komisi, Prof. Tresna P. Soemardi yang berhalangan hadir dalam pembacaan putusan Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014 maka Ir. M. Nawir Messi, M.Sc ditunjuk menggantikan untuk membacakan putusan (vide bukti A139); ----------
halaman 37 dari 56
SALINAN TENTANG HUKUM
Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 04/KPPU-L/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisa, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: --------------------------------------------------------------------1.
Tentang Para Terlapor; -----------------------------------------------------------------------
2.
Tentang Dugaan Pelanggaran dan Obyek Pelanggaran; ---------------------------------
3.
Tentang Persekongkolan Horizontal; -------------------------------------------------------
4.
Tentang Persekongkolan Vertikal; ----------------------------------------------------------
5.
Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; ------------------------------------
6.
Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; ----------------------------
7.
Tentang Diktum Putusan dan Penutup. ----------------------------------------------------
Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; ---------------------------1.
Tentang Para Terlapor; -------------------------------------------------------------------1.1
Terlapor I,
Kelompok Kerja
(POKJA) Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I untuk SATKER Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013, yang berkedudukan di Jalan Busi Dalam Nomor 7D, Medan, Sumatera Utara dengan susunan keanggotaannya sebagai berikut; -----------No 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nama Ir. Risman Sibarani, M.M. (19590301 198603 1 001) Ir. BP. Sihombing, M.M. (19630602 199502 1 001) Alimuddin Pasaribu (19680706 200701 1 007) Musa Partogi, S.T. (19860612 200912 1 001) Marontang Pasaribu, S.T. (19630372 200212 1 001) Sarah Maghfirah, S.T. (19870520 201012 2 009) Beisonas Simalango (19581020 198903 1 004) Berman Simanungkalit (19591209 198501 1 001) Gustav Reynold
Jabatan
Kedudukan
Kabid Pelaksanaan BBPJN-I
Ketua/Anggota
Asisten Pelaksanaan I
Sekretaris/Anggota
Asisten Umum P2JN SUMUT
Anggota
Staf BMN BBPJN-I Asisten Pelaksanaan II Asisten Perencanaan Asisten Umum Asisten Peralatan Kaur TU PPK 11
halaman 38 dari 56
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
SALINAN Tampubolon (19850930 201001 1 002)
1.2
Terlapor II, PT Gayotama Leopropita, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 290 tanggal 26 Maret 1990 yang dibuat di hadapan Notaris Husni Usman, S.H. di Banda Aceh, yang berkedudukan di Jalan Laut Tawar Nomor 76, Takengon, Aceh Tengah dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Nomor 22 tanggal 12 April 2008 serta Akte Pendirian Kantor Cabang Nomor 07 tanggal 8 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. di Medan dan melakukan kegiatan usaha di bidang kontraktor, perdagangan umum, supplier, pengangkutan dan jasa (vide bukti TII.4, TII.6, dan TII.8); --------------------------------------------------------
1.3
Terlapor III, PT Jiban Aman Sentosa, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 05 tanggal 29 Oktober 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Minarny Theh, S.H.,S.PN di Medan, yang berkedudukan di Jalan Kutacane Blangkejeren KM 4,5 Purwodadi, Kutacane, Aceh Tenggara dan melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perindustrian, pengangkutan darat, perbengkelan dan jasa (vide bukti TIII.4); -----------------------------------------------------------------------------------
1.4
Terlapor IV, PT Multhi Bangun Cipta Persada, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 40 tanggal 17 Maret 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. di Aceh Tenggara dan Akte Perubahan Terakhir Nomor 29 tanggal 14 Agustus 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. di Aceh Tenggara yang berkedudukan di Jalan Blangkejeren Kutacane KM 9 Nomor 1, Kutacane, Aceh Tenggara dan melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan, perdagangan, industry, pembangunan, pertanian, pengangkutan dan jasa (vide bukti TIV.4); ----------------------------------------------------------------------------
2.
Tentang Dugaan Pelanggaran dan Obyek Pelanggaran; ------------------------------2.1. Bahwa Dugaan Pelanggaran pada perkara a quo adalah; -----------------------a.
Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dengan cara bekerjasama dalam proses tender sehingga ditemukan adanya kesamaan besaran nilai dukungan bank, kesamaan jenis peralatan, kesamaan alamat dan nomor telepon, serta kesamaan pengurus dan/atau personil inti;
b.
Persekongkolan Vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan cara adanya tindakan Terlapor I halaman 39 dari 56
SALINAN yang telah lalai dalam melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi dan cenderung mengabaikan fakta kesamaan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV antara lain adanya kesamaan alamat dan nomor telepon serta adanya kesamaan pengurus dan/atau personil inti yang akan memudahkan kerjasama diantara ketiga Terlapor untuk berkoordinasi dan berkomunikasi dalam penyusunan dokumen penawaran dan pengurusan surat dukungan bank dimana tindakan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang tender a quo; 2.2. Bahwa Obyek Pelanggaran pada perkara a quo adalah Tender Pekerjaan Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Siborong-borong CS di Satuan Kerja (SATKER) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Propinsi Sumatera Utara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2013 dengan nilai tender sebesar Rp. 24.276.136.000,00 (dua puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) (vide bukti IA.2); -------------------------3.
Tentang Persekongkolan Horizontal; ------------------------------------------------------3.1
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal;-----------------------------------------------------------------------------
3.2
Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;
3.3
Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh para Terlapor adalah sebagai berikut; -------3.3.1
Tentang Kesamaan Nilai Dukungan Bank antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV; ----------------------------------------------------------------3.3.1.1 Bahwa
dalam
laporan
dugaan
pelanggaran,
Investigator
menyatakan terdapat kesamaan nilai dukungan bank yang diterbitkan untuk Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yaitu
halaman 40 dari 56
SALINAN sebesar Rp. 2.427.213.600,00 (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) (vide bukti IA2); -------------------------------------------------------------------No 1 2 3 4 5 6
Nama Peserta
Bank Penerbit
PT. Pusaka Agung Jayakarya PT. Jiban Aman Sentosa PT. Gayotama Leopropita PT. Subur Sari Lastderich PT. Multhi Bangun Cipta Persada PT. Anugerah Bahari Sejahtera
Bank Sumut P. siantar BRI Medan Iskandar Muda BRI Medan Iskandar Muda BRI Putri Hijau BRI Agroniaga, Medan Bank Sumut Medan
Nilai Dukungan (Rp) 4.800.000.000 2.427.213.600 2.427.213.600 4.854.427.200 2.427.213.600 3.800.000.000
3.3.1.2 Bahwa Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV mengajukan permohonan dukungan bank kepada bank yang sama yaitu BRI Cabang Medan dimana bank tersebut berada di luar wilayah domisi ketiga Terlapor. Hal ini dikuatkan dengan adanya waktu pengajuan surat permohonan dukungan bank maupun waktu penerbitan Surat Keterangan Dukungan Bank dari BRI Cabang Medan dengan nomor register yang berurutan sebagaimana tercatat dalam buku surat masuk dan surat keluar. Hal ini membuktikan adanya kerjasama diantara peserta tender dalam melakukan pengurusan Surat Keterangan Dukungan Bank pada tender a quo (vide bukti B26, B28); ------------------------------3.3.1.3 Bahwa Terlapor II mengajukan surat permohonan dukungan bank dengan nilai dukungan sebesar Rp. 2.427.213.600,00 ke BRI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 7 Januari 2013 dengan nomor surat 40/DIR/Galeo-Tkn/I/2013 dan dicatat dalam buku surat masuk Sekretaris Pimpinan BRI Cabang Iskandar Muda dengan nomor registrasi 240 (vide bukti S2); -------------------3.3.1.4 Bahwa BRI Cabang Iskandar Muda menerbitkan surat dukungan bank kepada Terlapor II dengan nomor 167-KC-II/ADK/01/2013 pada tanggal 8 Januari 2013 dan dicatat dalam buku surat keluar Sekretaris Pimpinan BRI Cabang Iskandar Muda dengan nomor registrasi 167 (vide bukti S3, S6);---------------------------------3.3.1.5 Bahwa Terlapor III mengajukan surat permohonan dukungan bank dengan nilai dukungan sebesar Rp. 2.427.213.600,00 ke BRI Cabang Iskandar Muda pada tanggal 7 Januari 2013 dengan nomor surat 18/DIR/JAS-KTC/I/2013 dan dicatat dalam buku
halaman 41 dari 56
SALINAN surat masuk Sekretaris Pimpinan BRI Cabang Iskandar Muda dengan nomor registrasi 228(vide bukti S4,S6); ----------------3.3.1.6 Bahwa BRI Cabang Iskandar Muda menerbitkan surat dukungan bank
kepada
Terlapor
III
dengan
nomor
158-KC-
II/ADK/01/2013 pada tanggal 8 Januari 2013 dan dicatat dalam buku surat keluar Sekretaris Pimpinan BRI Cabang Iskandar Muda dengan nomor registrasi 158 (vide bukti S5); -----------3.3.1.7 Bahwa Terlapor IV memperoleh surat dukungan bank dengan nilai Rp. 2.427.213.600,00 dari BRI Agro Medan pada tanggal 8 Januari
2013
dengan
nomor
surat
007/AGR/OPS.LO-
MDN/I/2013 (vide bukti IC33); -----------------------------------3.3.1.8 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan nilai dukungan Rp 2.427.213.600 (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) diajukan Termohon II karena merupakan hasil perkalian dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tender siborong-borong cs (Rp 24.272.136.000) x 10%. Angka sepuluh persen (10%) adalah dukungan minimal bank yang dipersyaratkan dalam standar dokumen pengadaan pekerjaan konstruksi pelelangan umum pasca kualifikasi metode satu sampul dan evaluasi sistem gugur kontrak harga satuan pengadaan paket rekonstruksi/peningkatan struktur jalan siborong-borong cs (vide bukti TII.11); ---------3.3.1.9 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan nilai dukungan sebesar Rp 2.427.213.600 (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) adalah berdasarkan persyaratan minimal dukungan bank yakni 10% dari jumlah total proyek sehingga kesamaan nilai dukungan tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tidak dapat dikatakan sebagai persekongkolan dalam pemenangan tender (vide bukti TIII.5); 3.3.1.10 Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan pengajuan nilai dukungan bank sebesar Rp 2.427.213.600 (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan panitia tender yang menyatakan nilai dukungan bank adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari HPS (vide bukti TIV.5); ------------
halaman 42 dari 56
SALINAN 3.3.1.11 Bahwa terkait kesamaan nilai dukungan Bank antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV sebesar Rp 2.427.213.600 (dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) kesimpulan
para
Majelis Komisi sependapat dengan
Terlapor
dan
fakta
persidangan
yang
menunjukkan bahwa angka tersebut merupakan persyaratan minimal dukungan bank sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai HPS yang tercantum dalam RKS; 3.3.2
Tentang Kesamaan IP Address; ----------------------------------------------3.3.2.1 Bahwa
dalam
laporan
dugaan
pelanggaran,
Investigator
menyatakan terdapat kesamaan IP Address dan wilayah tempat pemasukan (upload) dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (vide bukti IA.2 dan IC.33); ---------------No Nama Peserta 1 PT. Pusaka Agung Jayakarya
2
PT. Jiban Aman Sentosa
Dokumen biaya Admtek
IP Address 125.162.17.253 125.162.17.253
biaya (peralatan)
114.79.50.212 180.241.109.106 114.79.51.192 112.215.66.148 180.241.109.106 112.215.66.148
admtek
3
PT. Gayotama Leopropita
Biaya admtek
180.241.109.106 180.241.109.106
4
PT. Subur Sari Lastderich
Biaya admtek
180.251.4.13 180.251.4.13
5
PT. Multhi Bangun Cipta Biaya Persada admtek
180.241.109.106 180.241.109.106
3.3.2.2 Bahwa dalam proses penyelidikan, ditemukan fakta ISP dan wilayah tenpat pemasukan dokumen penawaran (upload) ketiga Terlapor yang sama(vide bukti IC33); ---------------------------Nama Peserta PT. Jiban Aman Sentosa
PT. Gayotama Leopropita
Dokumen (peralatan)
IP Address 180.241.109.106
ISP PT Telkom
Admtek
180.241.109.106
PT Telkom
Biaya
180.241.109.106
PT Telkom
halaman 43 dari 56
Lokasi Banda Aceh Banda Aceh Banda Aceh
SALINAN Admtek
180.241.109.106
PT Telkom
Banda Aceh
PT. Multhi Bangun Cipta Biaya Persada Admtek
180.241.109.106
PT Telkom
180.241.109.106
PT Telkom
Banda Aceh Banda Aceh
3.3.2.3 Bahwa dalam pemeriksaan, Terlapor II dan Saksi Terlapor III menyangkal mengunggah dokumen penawaran dari Banda Aceh, melainkan
keduanya
mengakui
mengunggah
dokumen
penawaran di kantor perwakilan Terlapor II di Medan meskipun dalam pemeriksaan, keduanya tidak bisa membuktikan dalilnya dengan fakta IP Address (vide bukti B21 dan B25); -----------3.3.2.4 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan dalam seingatan Terlapor II, Terlapor II tidak pernah memasukkan dokumen penawaran (upload) dalam tender a quo dengan IP Address tersebut dan berlokasi di Banda Aceh. Seandainya benar terjadi adanya kesamaan IP Address Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV, hal tersebut tidaklah berdampak pada pengkondisian pemenang tender, karena pada tahap koreksi aritmatik Terlapor III dan Terlapor IV tidak lagi menjadi peserta tender yang disebabkan Terlapor IV tidak memasukkan surat penawaran sedangkan Terlapor III salah dalam menuliskan tujuan paket tender (vide bukti TII.11); --------------------------3.3.2.5 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor III tidak pernah mengetahui kesamaan IP Address pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. Bahwa keterangan Saksi Azwir Nawi Tazmal dalam persidangan telah membuktikan bahwa kesamaan IP Address pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah atas perintah dan atau inisiatif dari Terlapor III (vide bukti TIII.5); ----------------------------------------------------------------3.3.2.6 Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya kesamaan IP Address yaitu 180.241.109.106 terjadi karena tanpa sepengetahuan dan izin dari Terlapor IV, ternyata staf Terlapor IV telah melakukan peminjaman komputer milik Terlapor II di Medan ketika mengurus dukungan bank dan jaminan penawaran namun Terlapor IV, Terlapor II dan Terlapor III memiliki user id dan halaman 44 dari 56
SALINAN password sendiri yang hanya diketahui oleh masing-masing staf (vide bukti TIV.5); 3.3.2.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan IP Address antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang menunjukkan bahwa mereka menggunakan komputer yang sama dan berlokasi di tempat yang sama yaitu di kantor PT Gayotama Leopropita Cabang Medan sesuai fakta persidangan; ------------------------3.3.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpandangan kesamaan IP Address tidak merupakan bentuk kerja sama (memfasilitasi) karena dalam fakta persidangan
terungkap
Terlapor
II
tidak
mengetahui
komputernya digunakan staf untuk membantu Terlapor III dan Terlapor IV. ---------------------------------------------------------3.3.3
Tentang Kesamaan Softcopy Dokumen Penawaran; ------------------3.3.3.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyatakan
adanya
kesamaan
pada
softcopy
dokumen
penawaran berupa kesamaan penggunaan application, producer, dan nama author Stella Putri pada dokumen penawaran Terlapor III (vide bukti IA.2 dan IC.33); ------------------------------------No Nama Peserta 1 PT. Pusaka Agung Jayakarya 2 PT. Jiban Aman Sentosa
author --
application
producer
canon
--
User
Nitro PDF Professional (6,3,1,4)
Nitro PDF Professional (6,3,1,4
DOKUMEN PRA – RK3
Nitro PDF Professional (6,3,1,4)
Nitro PDF Professional (6,3,1,4
Daftar Peralatan Utama Minimal
PDFCreator Version 1.4.2
GPL Ghostscript 9.05
3
PT. Gayotama Leopropita
User
4
PT. Subur Sari Lastderich
Torong
5
PT. Multhi Bangun Cipta Persada
User
keterangan
Daftar Peralatan Utama Minimal 3.3.3.2 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan
Nitro PDF Professional (6,3,1,4)
softcopy
Nitro PDF Professional (6,3,1,4
sebagaimana
tercantum
dalam
hasil
pemeriksaan metadata dan keterangan ahli menunjukkan bahwa pengunggahan dokumen dilakukan di komputer yang sama (vide bukti IA.6); -----------------------------------------------------------3.3.3.3 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Staf Terlapor III mengakui
mengunggah
halaman 45 dari 56
dokumen
penawaran
dalam
SALINAN keikutsertaannya pada tender a quo di tempat yang sama yakni di kantor Terlapor II di Medan dan Staf Terlapor II mengakui turut membantu Saksi Terlapor III untuk mengunggah dokumen penawaran Terlapor III di kantor Terlapor II (vide bukti B21 dan B25); ------------------------------------------------------------------3.3.3.4 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor II tidak pernah memberikan izin atau mengetahui adanya pengiriman dokumen penawaran perusahaan lain melalui komputer dan IP Address Terlapor II (vide bukti TII.11);-----3.3.3.5 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan Saksi Azwir Nawi Tazmal dalam persidangan telah membuktikan bahwa kesamaan IP Address pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV bukanlah atas perintah dan atau inisiatif dari Terlapor III (vide bukti TIII.5); --------------------3.3.3.6 Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan sesuai asumsi dan imajinasi dalam hal ini tidak memiliki landasan berpijak secara hukum karena application dan producer Nitro PDF Professional 6,3,1,4 merupakan software yang dijual bebas. Siapapun tanpa kecuali baik manusia dan badan hukum dibolehkan menggunakannya (vide bukti TIV.5); --------------3.3.3.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat telah terjadi kelalaian pengawasan Terlapor II terhadap salah satu staf dari Terlapor II yang menggunakan properti kantor untuk keperluan lain demi keuntungan diri sendiri; --------------------------------------------3.3.4
Tentang kesamaan peralatan; ---------------------------------------------3.3.4.1 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator menyatakan adanya kesamaan peralatan yang dilampirkan pada dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (vide bukti IA.2, IC.33); ---------------------------------------------
No 1 2 3 4 5 6
Nama Peralatan Asphalt Mixing Plant Asphalt Finisher Asphlat Sprayer Compressor Concrete Mixer Dump Truck 3.5 ton
PT. Gayotama Leopropita
PT. Jiban Aman Sentosa
PT. Multhi Bangun Cipta Persada
Kumagai/Batch
Tokyo kooky/Humagai Sumitomo HA45W Daiwo Airman Yanmar Mitsubishi FE119E-069664
Kumagai/ Batch
Nigata,Sumitomo Daiwo Airman Yanmar, Donpeng Mitsubsihi
halaman 46 dari 56
Sumitomo HA45W Daiwo Airman Yanmar Mitsubishi FE119E069664
SALINAN
No 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Nama Peralatan Dump Truck 20 Ton Excavator Flat Bed Truck Generator Set Motor Grader Wheel Loader Three Wheel Loader Tandem Roller Tire Roller Vibratory Roller Concrete Vibrator Stone Crusher Water Pump Water Tanker Pedestrian Roller Tamper Jack Hammer Paving Set: Asphalt finisher Pneumatic Tire Roller Tandem Roller
PT. Gayotama Leopropita
PT. Jiban Aman Sentosa
PT. Multhi Bangun Cipta Persada
Nissan, Mitsubishi
-
Mitsubishi
Hitachi Mitsubishi Mitsubishi Komatsu Komatsu Wild
Hitachi X200-1 Mitsubishi Mercedes Komatsu GD 505 Komatsu WA150-1 Komatsu
Hitachi X200-1 Mitsubishi Mercedes Komatsu DG 505 A-1 Komatsu WA150-1 Wild
Bomag Dynapac Dynapac, Sakai Barata Universal Robin Mitsubishi Komatsu Mikasa Ramset
Dynapac 155G Dynapac 155G Dynapac Sakai Barat Universal 400-600 Kubota Mitsubishi Komatshu Mikasa MT-80F Ramset -
Dynapac 155G Dynapac Dynapac Barata Universal 400-600 Kubota Mitsubishi Komatsu Mikasa-MT 80 F Ramset Sakai T2 Sumitomo HA45W
-
Dynapac 155G
Nigata,Sumitomo Sakai TS290, SakaiSW270 Bomag
3.3.4.2 Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Terlapor I dan CD Dokumen Penawaran Peserta Tender, kesamaan peralatan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV diperkuat dengan fakta mengenai status kepemilikan dan lokasi alat yang bersangkutan (vide bukti B29 dan IC.33); -----------------------------------------------------------No 1
Nama Peralatan
2
Asphalt Mixing Plant Asphalt Finisher
3
Asphlat Sprayer
4
Compressor
5
Concrete Mixer
6
Dump Truck 3.5 ton Dump Truck 20 Ton
7
PT. Gayotama Leopropita
PT. Jiban Aman Sentosa
PT. Multhi Bangun Cipta Persada
Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas
Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
halaman 47 dari 56
SALINAN
No
Nama Peralatan
8
Excavator
9
Flat Bed Truck
10
Generator Set
11
Motor Grader
12
Wheel Loader
13 14
Three Wheel Loader Tandem Roller
15
Tire Roller
16
Vibratory Roller
17
Concrete Vibrator
18
Stone Crusher
19
Water Pump
20
Water Tanker
21
Pedestrian Roller
22
Tamper
23
Jack Hammer
24
Paving Set:
25
Asphalt finisher
26
Pneumatic Tire Roller Tandem Roller
27
PT. Gayotama Leopropita
PT. Jiban Aman Sentosa
PT. Multhi Bangun Cipta Persada
Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas Milik Sendiri/ Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas
Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas
Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas
Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Dukungan/Humbahas Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas
Milik Sendiri/ Kutacane Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas
--
Milik Sendiri/ Kutacane Milik Sendiri/ Kutacane Dukungan/Humbahas
--
Dukungan/Humbahas
--
Dukungan/Humbahas
--
Dukungan/Humbahas
3.3.4.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan benar alat yang dicantumkan dalam dokumen penawaran adalah miliknya dan dalam Pasal 2 huruf e Akte Pendirian PT Gayotama Leopropita Nomor 290 tanggal 26 Maret 1990 mencantumkan bahwa perusahaan Terlapor II dapat meminta jasa sewa peralatan apabila ada perusahaan meminta dukungan dalam suatu kegiatan
halaman 48 dari 56
SALINAN proyek. Hal ini dilakukan untuk menutupi biaya perawatan peralatan milik Terlapor II (vide bukti TII.11); -----------------3.3.4.4 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan tidak benar kesamaan peralatan yang disampaikan dalam dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor IV adalah merupakan perbuatan persekongkolan, penyewaan peralatan milik orang lain dalam tender proyek adalah perbuatan yang tidak dilarang menurut hukum sebagaimana diterangkan oleh Saksi dari Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Saksi POKJA Pengadaan Barang dan Jasa dalam proyek Siborongborong
CS
yang
telah
memberikan
keterangan
dalam
persidangan KPPU (vide bukti TIII.5);---------------------------3.3.4.5 Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor IV secara jujur mengemukakan peralatan tersebut merupakan dukungan atau sewa dari perusahaan lain yaitu Terlapor II sebagai perusahaan yang sama-sama berdomisili di Propinsi Aceh (vide bukti TIV.5); -------------------------------------------3.3.4.6 Bahwa Majelis
Komisi
berpendapat
kesamaan
peralatan
sebagaimana yang diduga oleh Investigator tidak cukup untuk dijadikan bukti dugaan persekongkolan dalam perkara a quo karena tidak ada syarat yang diberikan oleh Panitia Tender kepada Peserta Tender untuk memiliki peralatan sendiri; -----3.3.5
Tentang Kesamaan Personil dan/atau Pengurus Perusahaan;--------3.3.5.1 Bahwa dalam dokumen kualifikasi yang dilampirkan Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terdapat rangkap jabatan dalam personil dan/atau pengurus perusahaan (vide bukti IC.33, IB.9);
Nama
Tanggal Lahir
PT. Gayotama Leopropita
PT. Jiban Aman Sentosa Petugas K3
PT. Multi Bangun Cipta Persada
Immanuel M.S, 20/07/1976 Kepala Cabang ST Medan Rajaman, ST. 17/06/1976 Quantity Engineer Komisaris 3.3.5.2 Bahwa berdasarkan daftar isian kualifikasi Terlapor IV, tercatat nama Johan Victor Manulang sebagai quantity engineer, padahal dalam Berita Acara Hasil Pelelangan Paket Panji-Bts Kab Taput II pada halaman tanda terima jaminan penawaran tercatat nama Johan Manulang mewakili Terlapor II (vide bukti IC.33); -----
halaman 49 dari 56
SALINAN 3.3.5.3 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor II membenarkan keberadaan Imanuel M.S., Rajaman, Johan Manulang, dan Muara Aritonang sebagai karyawannya tetapi Terlapor tidak pernah mengizinkan karyawannya untuk bekerja di perusahaan lain (vide bukti TII.11); ---------------------------3.3.5.4 Bahwa Terlapor III dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada larangan dalam proses tender menggunakan tenaga profesional yang memiliki sertifikat K3 (Imanuel Simatupang) sedangkan tentang penyerahan jaminan penawaran atas nama Muara Aritonang, Terlapor III tidak atas sepengetahuan dan seijin dari Terlapor III karena yang ditugaskan oleh Terlapor III adalah staf Terlapor III yang juga merupakan adik kandung Terlapor III yang bernama Azwir Nawi Tazmal (vide bukti TIII.5); -------3.3.5.5 Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan ketika diajukan penawaran terkait tender a quo, Rajaman tidak lagi menjabat sebagai Komisaris PT Multhi Bangun Cipta Persada sebagaimana diuraikan dalam Akta Berita Acara Nomor 06 tanggal 3 Mei 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Santoso, S.H. selaku Notaris di Medan dan Surat Nomor AHUAH.01.10-13893 tanggal 7 Juni 2010 perihal Penerimaan Perubahan Data Perseroan PT Multhi Bangun Cipta Persada yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum pada Kementerian Hukum dan HAM (vide bukti TIV.5); -----3.3.5.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Imanuel Marudut Simatupang tidak tahu kalau namanya digunakan oleh Terlapor III untuk dijadikan staf ahli K3 (vide bukti B21); --------------3.3.5.7 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Imanuel Marudut Simatupang menjelaskan bahwa Terlapor III pernah datang dan meminjam fotokopi sertifikat K3 miliknya, tetapi tidak tahu untuk digunakan sebagai apa (vide bukti B21); -----------------3.3.5.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat kesamaan personil inti dalam perkara a quo merupakan kelalaian pengawasan Terlapor II atas perilaku staf sehingga terjadi peminjaman sertifikat K3; 3.3.5.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat Rajaman sudah tidak menjadi Komisaris di PT Multhi Bangun Cipta Persada sejak
halaman 50 dari 56
SALINAN tanggal 3 Mei 2010 sehingga tidak memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam butir 3.3.5.1; -------------------------------------3.3.6
Tentang Kesamaan Alamat dan Nomor Fax Peserta Tender;--------3.3.6.1 Bahwa
dalam
laporan
dugaan
pelanggaran
Investigator
menyatakan berdasarkan kop surat pernyataan milik Terlapor II yang berada di Kutacane adalah (0629) 7002062 sedangkan nomor telp/fax Terlapor IV yakni (0629) 7002062(vide bukti IA.2 dan IC.33); -----------------------------------------------------3.3.6.2 Bahwa berdasarkan kop surat dalam surat pernyataan diketahui alamat Terlapor II adalah di Jalan Kutacane-Blangkejeren KM 9 Lawe Sekrah, Kabupaten Aceh Tenggara, sedangkan alamat Terlapor IV adalah Jalan Kutacane-Blangkejeren KM 4,5 Purwodadi, Kutacane, Aceh Tenggara (vide bukti IC.39); ----3.3.6.3 Bahwa Investigator dalam kesimpulannya menilai peserta tender saling mengenal sebelumnya sehingga memudahkan bentuk komunikasi dan koordinasi antar perusahaan dalam bekerjasama (vide bukti IA.6); ----------------------------------------------------3.3.6.4 Bahwa Terlapor II dalam kesimpulannya menyatakan di Kabupaten Aceh Tenggara sangat jarang kantor yang memiliki faximile sehingga apabila ada pihak lain yang mohon bantuan menggunakan faximile staf Terlapor II mempersilahkannya apalagi kantor perusahaan Terlapor IV yang berdekatan dengan kantor perusahaan Terlapor II tidak memiliki faximile. Namun Terlapor II tidak mengetahui apalagi memberi izin kepada Terlapor IV untuk mencantumkan nomor faximile milik Terlapor II pada kepala surat/kop surat perusahaan Terlapor II (vide bukti TII.11); ----------------------------------------------------------------3.3.6.5 Bahwa
Terlapor
III
dalam
kesimpulannya
menyatakan
penggunaan nomor fax yang sama dikarenakan di Kabupaten Aceh Tenggara pemilik fax sangat sedikit dan tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang melarang menggunakan fax milik orang lain (vide bukti TIII.5); --------3.3.6.6 Bahwa Terlapor IV dalam kesimpulannya menyatakan Terlapor IV meminjam nomor faximile (sekaligus berfungsi sebagai telepon) dengan sistem jaringan wireless milik Terlapor II. Hal
halaman 51 dari 56
SALINAN ini dikarenakan kendala pemasangan jaringan telepon (vide bukti TIV.5); ----------------------------------------------------------------3.3.6.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat mesin faksimile merupakan salah satu persyaratan utama memiliki kantor, karena mesin faksimile merupakan sebuah alat korespondensi sehingga alasan tidak mempunyai mesin faksimile merupakan alasan yang tidak masuk akal; -----------------------------------------------------------3.3.6.8 Bahwa meskipun demikian, ternyata berdasarkan dokumen/surat pernyataan terbukti bahwa alamat yang digunakan oleh Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV berbeda sehingga kesamaan nomor faximile tidak cukup menunjukkan adanya kerjasama, terlebih lagi pemasangan faximile dengan sistem jaringan wireless di wilayah Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV terkendala karena sulitnya jaringan telepon (vide bukti TIII.5 dan TIV.5). 4.
Tentang Persekongkolan Vertikal; ---------------------------------------------------------4.1
Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -------------------------------
4.2
Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh para Terlapor berupa kelalaian Terlapor I dalam melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi adalah sebagai berikut; 4.2.1
Bahwa dalam laporan dugaan pelanggaran, Investigator menyatakan adanya kesamaan alamat dan nomor telepon, serta adanya kesamaan pengurus dan/atau personil inti perusahaan antara Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV (vide bukti IA.2, IC.33, IC.81); ---------------------------
Nama
Tanggal Lahir
PT. Gayotama Leopropita
PT. Jiban Aman Sentosa Petugas K3
PT. Multi Bangun Cipta Persada
Immanuel M.S, 20/07/1976 Kepala Cabang ST Medan Rajaman, ST. 17/06/1976 Quantity Engineer Komisaris 4.2.2 Bahwa dalam kesimpulannya, Investigator menyatakan berdasarkan situs http://eproc.pu.go.id Terlapor II memenangkan 3 (tiga) paket tender dengan menggunakan personil yang sama di setiap paket tender yang dimenangkan (vide bukti IA.6); ----------------------------------------------PPK 7 (Kota Buluh, Cs) PPK : Herison Menjerang, ST Pelebaran Jalan Kota Buluh - Bts Kota Sidikalang PT. Gayotama Leopropita (HPS: Rp.11.973.713.000,-) Penawaran halaman 52 dari 56
SALINAN Rp.10.352.174.760,PPK 8 (Dolok Sanggul, Cs) PPK : Akhmad Muklis, ST Pelebaran Jalan Panji - Bts. Kab. Tapanuli Utara II PT. Gayotama Leopropita (HPS: Rp.9.977.240.000,-) Penawaran Rp. 9.574.357.842,PPK 09 (SIPIROK CS) PPK : Riwanto Marbun, ST Rekonstruksi / peningkatan Struktur Jalan PT. Gayotama Leopropita Siborongborong Penawaran (HPS: Rp.24.276.376.000,-) Rp. 23.666.526.737,4.2.3 Bahwa dalam kesimpulan Investigator menilai Terlapor I telah lalai dalam melakukan evaluasi administrasi dan evaluasi kualifikasi dan cenderung mengabaikan fakta adanya kesamaan antara dokumen Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV dimana tindakan tersebut bertujuan untuk memfasilitasi Terlapor II sebagai pemenang (vide bukti IA.6); ---------4.2.4
Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terlapor III telah gugur pada proses Evaluasi Administrasi, sedangkan Terlapor IV tidak memasukkan penawaran (vide bukti B29); --------------------------------------------------
4.2.5
Bahwa berdasarkan fakta persidangan Terlapor II merupakan pemenang dengan harga penawaran terendah (vide bukti B29); ----------------------
4.2.6
Bahwa berdasarkan fakta persidangan Panitia Tender memilih pemenang tender berdasarkan Sisa Kemampuan Paket. Panitia Tender tidak memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dengan Panitia Tender lain untuk melihat apakah calon pemenang pada paket tender yang ditangani telah memenangkan paket tender lainnya (vide bukti B29);---------------------
4.2.7
Bahwa dalam kesimpulan Terlapor II menyatakan Terlapor II tidak pernah merasa difasilitasi oleh Terlapor I untuk menjadi pemenang dalam 3 (tiga) paket tender. Bahwa nama Imanuel M.S., Rajaman dan Johan Manulang
merupakan
karyawannya
sehingga
wajar
Terlapor
II
melibatkan ketiganya dalam setiap tender yang diikuti (vide bukti TII.11); 4.2.8
Bahwa Majelis Komisi berpendapat Terlapor I tidak perlu melakukan evaluasi dokumen terhadap peserta yang telah gugur;---------------------
4.2.9
Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I tidak menunjukkan adanya dugaan persekongkolan vertikal karena Terlapor I dalam memilih Terlapor II sebagai pemenang tender telah melihat kemampuan dan dokumen penawaran para Terlapor ; -----------------------------------------
5.
Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999; ----------------------------------5.1
Menimbang bahwa Pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 berbunyi sebagai berikut: ---
halaman 53 dari 56
SALINAN “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” ---------------------------------------------------------5.2
Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsurunsur sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------
5.3
Unsur Pelaku Usaha; ---------------------------------------------------------------------5.3.1
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;-----------------------------------------------------------------
5.3.2
Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Gayotama Leopropita (Terlapor II), PT Jiban Aman Sentosa (Terlapor III), PT Multhi Bangun Cipta Persada (Terlapor IV) sebagaimana dimaksud dalam Bagian Tentang Hukum butir 2.2. s/d 2.4 di atas; -----
5.3.3 5.4
Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi; -----------------
Unsur Bersekongkol; ---------------------------------------------------------------------5.4.1
Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; --------------------------------------------------------------
5.4.2
Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa: -----------------------------------------------------------------------a.
kerjasama antara dua pihak atau lebih; ----------------------
b.
secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; -------------
c.
membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; ---
d.
menciptakan persaingan semu; --------------------------------
e.
menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;
f.
tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan
halaman 54 dari 56
SALINAN untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu; -----------------------------------------------------------g.
pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum; -------------------------------------------------------------
5.4.3
Bahwa
berdasarkan
analisis
tentang
Persekongkolan
Horizontal
sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 3, tindakan yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV tidak cukup bukti untuk memenuhi unsur persekongkolan horizontal; ----------------------5.4.4
Bahwa
berdasarkan
analisis
tentang
Persekongkolan
Vertikal
sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak memenuhi unsur persekongkolan vertikal; -----------5.4.5 5.5
Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol tidak terpenuhi; ---------
Karena unsur pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan satu kesatuan sehingga apabila satu unsur tidak terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dipertimbangkan; --------------------------------------------------------------------------
6.
Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -------------------------Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------------6.1
Bahwa persamaan dokumen dan sumber daya manusia sebagaimana yang didugakan oleh investigator terjadi karena kelalaian pengawasan dari Terlapor II terhadap saksi Terlapor II (staf);---------------------------------------------------------
6.2
Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III dan Terlapor IV yang telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; ---------------------------
7.
Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ---------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1999,
Majelis Komisi: ----------------------------------------------------------------------------------MEMUTUSKAN
Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; ---------------
halaman 55 dari 56
SALINAN Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2014 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H. dan Prof. Tresna. P. Soemardi dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H. sebagai Anggota Majelis Komisi, dan Ir. M. Nawir Messi, M.Sc, sebagai Anggota Majelis Komisi Pembaca Putusan Pengganti dengan dibantu oleh Andika Putra, S.H. dan Yanti Christine, S.H. masing-masing sebagai Panitera.
Ketua Majelis Komisi,
ttd
Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. Anggota Majelis Komisi,
Anggota Majelis Komisi,
ttd
ttd
R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H.
Prof. Tresna P. Soemardi, Panitera,
ttd
ttd
Andika Putra, S.H.
Yanti Christine, S.H.
halaman 56 dari 56
