2014

TRANSPARANSI

Edisi iii/maret/2014

e-newsletter Transparency International Indonesia

Peluncuran survei Transparency International Indonesia (TII) bertajuk 'Persepsi Pemilih Pemula pada Pemerintahan, Korupsi, dan Pemilu Nasional 2014'. Ki-ka: Veri Junaidi (Perludem), Taufik Basari (Caleg Nasdem), Lia Toriana (TI Indonesia), Pangeran Siahaan (AyoVote)

Anak Muda Anggap Korupsi Makin Bertambah Anak muda menganggap tindak pidana korupsi yang

sepertinya tidak melihat perubahan positif dari upaya

terjadi di Indonesia pada 2013, lebih besar dibanding

pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini," kata

tahun sebelumnya. Anggapan itu didapat dari hasil survei

Lia.

Transparency International Indonesia (TII) bertajuk 'Persepsi Pemilih Pemula pada Pemerintahan, Korupsi, dan Pemilu Nasional 2014'.

Alasan besarnya anggapan anak muda bahwa korupsi masih merajalela salah satunya karena lingkungan sekitar. Lia mengatakan, anak muda masih kerap melihat anggota

"Sebesar 86% menganggap korupsi semakin bertambah,"

keluarganya dimintai uang pelicin, terutama saat

ucap Kepala Departemen Youth TII, Lia Toriana, pada

berhadapan dengan penyedia layanan publik, seperti

pemaparan survei di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto,

kepolisian maupun pejabat di tingkat RT/RW.

Senayan, Jakarta, Rabu (26/3/2014).

Survei dengan metode jajak pendapat itu dilakukan TII

Lia memaparkan, responden yang beranggapan tindak

pada 9-22 Februari 2014. Kegiatan tersebut melibatkan

korupsi semakin berkurang hanya 7%, serta 7%

933 responden dengan rentang umur 17-21 tahun di lima

responden lainnya berpikir kondisi korupsi cenderung

kotamadya DKI Jakarta dan margin of error sekitar 2,3%.

tetap. "Bukan berarti pemberantasan korupsi di Indonesia buruk secara keseluruhan. Hanya saja, para anak muda ini

Sumber: MetroTVNews

For more information, visit our website: http://www.ti.or.id

Lorem Ipsum - MARET 2014 TRANSPARANSI

HAL. 2

Siaran Pers: Kejujuran Kalahkan Kegantengan pada Pilihan Anak Muda Nanti Kejujuran adalah sifat yang paling

Survei dilakukan di lima wilayah Provinsi

Anak muda mengharapkan adanya

banyak dipilih oleh anak muda untuk

DKI Jakarta: Jakarta Utara minus

inovasi dalam pemberantasan korupsi.

menjatuhkan pilihan pada calon

Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta

Mereka menginginkan pemilu nanti

pemimpin di pemilihan umum

Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur;

benar-benar menjadi ajang perubahan

(pemilu) nasional 2014 nanti.

menggunakan teknik sampling

dalam pola pikir pemberantasan korupsi

Kejujuran mengalahkan sembilan

proportionate stratified random sampling

di Indonesia. Mereka sudah sedemikian

sifat lain yang menjadi prioritas

dan diadakan selama Bulan Februari 2014.

resah pada ketidakmampuan hasil

penentu utama menentukan pilihan, termasuk yang melekat pada unsur penampilan fisik.

Terdapat tiga hal yang ingin disuarakan melalui survei ini. Pertama, pandangan

pemilu menyuarakan aksi perubahan inovatif dalam pemberantasan korupsi.

kalangan muda pemilih pemula terhadap

“Sehingga tak dapat dipungkiri hampir

“Hasil survei menunjukan keseriusan

persoalan korupsi di Indonesia dan upaya

50 persen anak muda merasa demokrasi

anak muda untuk turut mengawal

pencegahannya, kedua, pandangan

atau tidak, hasilnya akan tetap sama.

pemilu nasional di tahun ini dengan

kalangan muda pemula mengenai

Kecenderungan ini menunjukan

lebih bersih dan berintegritas. Anak

demokrasi sebagai sarana paling baik

kebutuhan anak muda akan kematangan

muda sudah bosan dan galau dengan

dalam mewujudkan pemerintahan yang

berdemokrasi,” lanjut Lia Toriana,

sistem politik selama ini yang hanya

bersih dan bebas korupsi. Dan terakhir,

Kepala Departemen Youth TII.

menghasilkan pemimpin korup.

pandangan kalangan pemilih pemula muda

Munculnya karakter kejujuran yang

mengenai pemilihan umum 2014 sebagai

mereka dambakan sebagai prioritas

ruang bagi upaya pembentukkan

sifat yang harus dimiliki oleh calon

pemerintahan yang bersih.

pemimpin bangsa baru dalam survei meneguhkan keseriusan tersebut,” jelas Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal TII. Survei menyasar para pemilih pemula yang berasal dari kalangan anak muda. Survei membatasi cakupan umur responden antara 17-21 tahun.

Perlu menjadi perhatian bersama, hasil survei juga mengungkapkan bahwa 3 dari 4 responden mengaku belum tahu dan belum memiliki pilihan pada pemilu

Kebutuhan akan sosok pemimpin yang

legislatif nanti. Angka ini tidak sepadan

jujur tidak datang begitu saja tanpa sebab.

dengan semangat responden untuk

Hasil survei menggambarkan sebanyak 86

mengikuti pemilu, 63 persen akan

persen dari responden merasa persoalan

bersuara pada pemilu legislatif dan 77%

korupsi di Indonesia semakin banyak.

pada pemilu presiden nanti.

Pemerintah juga dinilai gagal melakukan

Selengkapnya di www.ti.or.id

pemberantasan korupsi dengan 46 persen merasa tidak puas terhadapnya.

TRANSPARANSI - MARET 2014

HAL. 3

BERITA DAERAH Launching Youth Integrity Survei 2013

PEMUDA BISA AWASI DENGAN TEKNOLOGI Pengawasan pemilihan umum harus melibatkan semua lapisan masyarakat, tak terkecuali pemuda. Sebanyak 59,2 juta dari 185 juta pemilih terdaftar merupakan pemilih muda, yang suaranya diperkirakan dapat menentukan 100 kursi di DPR. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Tri Sasongko dalam acara ”Deklarasi Masyarakat Sipil Pemantau Pemilu: Kami Mengawasi”, Minggu (16/3), di Jakarta. Dalam acara tersebut hadir Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Migrant Care, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Asia Foundation, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), serta Ilab. Lembaga-lembaga itu menyerukan lima sikap yang intinya menginginkan pelaksanaan kampanye pemilu yang sehat, jujur, dan bersih. Selain itu, mereka juga mengajak semua lapisan masyarakat, tak terkecuali pemilih muda, untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu. Dadang menambahkan, peran pemilih muda diperlukan mengingat model pengawasan pemilu saat ini berbeda dengan periode sebelumnya. ”Model pengawasan pemilu saat ini mayoritas berbasis teknologi komunikasi dan kehidupan pemuda erat dengan teknologi. Ini adalah peluang. Apalagi, kita bisa melihat berapa jumlah daftar pemilih tetap yang berasal dari kalangan pemuda,” ujar Dadang. Sumber :Kompas Cetak

TII telah melakukan peluncuran hasil riset YIS 2013 di Universitas Airlangga Surabaya dan di Headquarter Malang. Peluncuran dilakukan pada tanggal 11-14 Maret dengan berbagai kegiatan, antara lain: talkshow radio dan televisi lokal. Selain itu peluncuran juga diisi dengan diskusi seputar persiapan pemilih muda dalam Pemilu 2014.

*** Press Briefing dan FGD Perizinan Kehutanan TII mengikuti serangkaian diskusi dan press briefing tentang perizinan kehutanan di Riau pada tanggal 26-27 Maret 2014. Acara yang diselenggarakan di Star City Square, Pekanbaru, Riau ini menghadirkan Kadis Kehutanan, Wakil RAPP, APP, dan Jaringan NGO dan jaringan jurnalis media. Di sektor kehutanan peluang korupsi terjadi mulai di perizinan dan pemberian izin hingga penerimaan negara.

*** FGD Penyusunan Panduan Pengelolaan Hutan TII menyelenggarakan diskusi tentang penyusunan pengelolaan hutan berbasis Islam dan Adat di Aceh pada 24-27 Februari 2014. FGD ini dihadiri oleh Prof Muslim Ibrahim dari MPU Aceh, Prof Al Yasa dari IAIN Arraniry dan Idam Hamadi dari Ketua Adat Mukim Lampanah. Diskusi ini membahas penerapan fiqih dalam pengelolaan hutan di Aceh dan kaitannya dengan adat.

***

HAL. 4

TRANSPARANSI - MARET 2014

Jangan Menyepelekan Uang Pelicin! Masyarakat Indonesia cenderung masih menganggap pemberian uang pelicin sebagai hal kecil yang lumrah. Penegak hukum pun belum menaruh perhatian lebih terhadap pemberian uang pelicin yang marak terjadi di lingkungan birokrasi tersebut. "Uang pelicin masih banyak disalahartikan karena orang masih menganggap ini uang kecil yang enggak penting dan penegak

Checkyourcandidates, Mempertemukan Caleg dan Pemilih Muda

hukum juga enggak punya perhatian terhadap isu ini," kata Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisansongko. Menurut Dadang, dari hasil riset yang dilakukan sejumlah

Kesuksesan pemilu 2014 akan sangat ditentukan oleh partisipasi aktif anak muda. Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa dari 186,61 juta masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih, 20-30 persen di antaranya merupakan pemilih pemula.

lembaga penelitian, uang pelicin di Indonesia besarnya sekitar

Sayangnya, anak muda termasuk yang agak kurang peduli terhadap partai politik dan calon yang diusung untuk ikut pemilu. Rapor merah kinerja partai, maraknya kasus korupsi, dan calon anggota legislatif yang kurang membumi jadi alasan utama banyak anak muda akhirnya memutuskan untuk menjadi golongan putih (golput).

produk tersebut merupakan modal yang dikeluarkan produser

Situasi tersebut mendorong Transparency International Indonesia (TII) untuk membuat program pendidikan politik kepada anak muda melalui situs checkyourcandidates.org. Dalam portal tersebut, TII mencoba memberikan informasi berupa profil, aktivitas, dan rekam jejak dari calon anggota legislatif kepada konstituennya.

yang ditangani KPK melibatkan pihak swasta. Sebanyak 94

"Dengan cara ini, diharapkan anak muda sadar akan hak politiknya dan mau berpartisipasi aktif dalam pemilu, sehingga bisa menurunkan angka golput," ujar Penanggung Jawab Program Check Your Candidates, Wawan Soedjatmiko, saat dihubungi Plasadana.com untuk Yahoo Indonesia.

merasa wajar. Kasus penghulu di Kediri, misalnya, orang

Meski begitu, tidak semua calon anggota legislatif diberikan ruang untuk menjelaskan mengenai profil, visi, misi, dan rekam jejak mereka. Hanya calon yang berusia di bawah 40 tahun yang akan masuk dalam daftar caleg yang ditayangkan dalam portal tersebut. Alasannya, ketika anak muda bertemu dengan caleg yang berusia relatif sama, komunikasi akan berjalan lebih baik.

30 persen dari biaya produksi. Untuk setiap produk yang nilainya Rp 1 juta, misalnya, sebesar Rp 300.000 dari harga untuk membayarkan uang pelicin terkait perizinan usaha. Uang pelicin ini akhirnya menjadi beban bagi masyarakat. Dalam 10 tahun terakhir, katanya, sebanyak 23 persen kasus orang dari pihak swasta, menurut Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, dipenjara karena terjerat kasus korupsi. "Akar korupsi, gratifikasi, berasal dari yang kecil-kecil, orang menganggapnya kecil, Rp 50.000, atau Rp 20.000, tetapi setelah terkumpul jumlahnya bisa jadi ratusan juta (rupiah), bahkan miliaran (rupiah)," ujar Giri. Untuk mencegah tindak pidana korupsi terkait uang pelicin KPK memandang perlu untuk mengawasi sektor swasta. Tak jarang kasus-kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan pihak swasta.

Sumber: Plasadana.com Sumber: Kompas

TRANSPARANSI - MARET 2014

HaL. 5

Open Governance: Soal Regulasi Keterbukaan Publik, Indonesia Dinilai Cukup

Lembaga-lembaga pelayanan publik di Indonesia, khususnya di

Dalam hasil penilaian itu, masing-masing lembaga negara

tingkat nasional dianggap sudah punya regulasi yang cukup

dianggap memiliki nilai positif dalam hal kerangka hukum

untuk mengakomodir hak informasi bagi masyarakat.

keterbukaan informasi, meskipun belum seluruhnya ideal.

Pengukuran standar regulasi dan perangkat hukum ini

Lembaga yang dinilai termasuk paling terbuka dan transparan

didasarkan pada pengukuran inisiasi jejaring global mengenai

adalah Komisi Informasi (KI) dengan beberapa alasan yaitu,

keterbukaan tata kelola pemerintahan atau open governance,

bersifat independen dan penyelesaian sengketa bebas biaya.

yang mana Indonesia termasuk salah satu di dalamnya.

Sementara lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai

"Apakah regulasi tersebut sudah cukup kuat, kembali pada

sebagai lembaga yang kurang jelas dalam regulasi sidang

diaturnya dalam undang-undang (UU)," demikian disampaikan

terbuka atau tertutup. Kemudian Badan Pemeriksa Keuangan

Koordinator Program dari Transparency International (TI),

(BPK) dianggap cukup terbuka dalam memublikasikan laporan

Ilham Saenong di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Jumat

pemeriksaan keuangan. Sayangnya hal itu tidak diikuti dengan

(28/3).

hasil pemeriksaan internal.

Di Indonesia, kerangka hukum yang menjamin transparansi dan

Penetapan idikator ini merupakan hasil yang didapatkan dari

partisipasi serta akuntabilitas dinilai TI dengan 127 indikator.

promosi keterbukaan tata kelola di London, Inggris, beberapa

Dari jumlah tersebut, 75 indikator atau hampir tiga

saat lalu yang kemudian diukur di London, Indonesia, Peru,

perempatnya terpenuhi, 27 terpenuhi sebagian dan 25 tidak

Ghana dan Ukraina.

terpenuhi.

5

Sumber: Beritasatu.com

TRANSPARANSI - MARET 2014

HaL. 6

Korupsi PemilU Oleh: Ibrahim Fahmi Badoh Semakin dekatnya hari pencoblosan Pemilu Legislatif 2014 ditandai dengan semakin pekatnya aroma korupsi. Laporan dana kampanye yang minimalis serta semakin gencarnya pembelanjaan hibah dan bantuan sosial pemerintah menjadi ancaman atas buruknya integritas pemilu. Banyaknya lubang penyiasatan aturan dan lemahnya lembaga penyelenggara pemilu dalam mengawasi dan menegakan aturan memperkuat dugaan korupsi Pemilu 2014 terjadi secara sistemik. Pemilu 2014 bukan hanya momentum perguliran kekuasaan eksekutif dan pergeseran kursikursi di parlemen. Pemilu kali ini juga ditandai dengan pertarungan sengit kekuatan ekonomi yang menjadi cukong kampanye di satu sisi. Di sisi yang lain adalah kekuatan penguasa incumbent yang menguasai sumber daya publik yang tentu akan sengit mempertahankan posisi kekuasaan meski dilingkupi berbagai skandal. Dalam konteks pertarungan besar ini, korupsi tidak hanya akan muncul sekadar sebagai sebuah gejala simptomik— kasus per kasus, tetapi sistemik. Gejala sistemik ini terutama terlihat dari lemahnya aturan dan kontrol terhadap dana kampanye dan penggunaan sumber daya publik untuk kepentingan pemilu seperti penyaluran hibah dan bantuan sosial.

Dana Kampanye Sejak bergulirnya tahapan Pemilu 2014 yang ditandai dengan ditetapkan partai politik peserta pemilu, hak publik terkait transparansi dan akuntabilitas dana kampanye telah ”dengan sengaja” dilangkahi. Ini dibuktikan dengan lalainya partai politik menyerahkan rekening khusus dana kampanye. Padahal, kepatuhan penyerahan rekening khusus dana kampanye menjadi persyaratan parpol menjadi peserta pemilu sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) huruf (i.) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif. Anehnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya mengang g a p sepi ini sebagai gejala kelalaian administratif semata. Tidak diserahkan rekening khusus memiliki dampak lanjutan yaitu buruknya kualitas pelaporan dana kampanye partai politik. Dalam pelaporan dana awal kampanye partai politik tahap pertama pada akhir Desember 2013 dan tahap kedua pada awal Maret 2014 tidak ada satu pun partai politik yang melakukan pencatatan sumbangan dana kampanyenya secara tertib. Hanya beberapa partai politik (parpol) yang mencantumkan sumbangan perusahaan dan individu.

Mayoritas parpol mencatatkan sumbangan lebih sebagai ”jasa” dari kandidat calon legislator di semua dapil. Pencatatan semacam ini sudah jelas merupakan upaya untuk menghindar dari keharusan pencatatan melalui rekening khusus. Selain berharap terbebas dari pelacakan rekening oleh PPATK, partai politik juga dapat berlenggang kangkung untuk tidak mencantumkan identitas yang jelas. Hal yang paling dikhawatirkan dari model pencatatan ini adalah tidak terlacaknya para cukong kampanye yang dapat ”membeli” para kandidat dengan dana kampanye mengikat. Publik juga sulit melacak masuknya dana haram kampanye karena kandidat tidak diwajibkan oleh undangundang pemilu untuk membuat laporan pencatatan dana kampanye juga untuk transparan kepada publik. Penyaluran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) oleh penguasa menjelang pemilu bukan lagi hal baru. Praktik ini telah tercium di banyak daerah yang melakukan pilkada. Bantuan sosial kerap menjadi ajang bancakan penguasa untuk merebut simpati pemilih dengan berkedok bantuan sosial. Ibrahim Fahmi Badoh, Program Director Transparency International Indonesia

Penanggungjawab: Dadang Trisasongko. Redaktur: Wawan H. Suyatmiko. Dikelola oleh Tim Knowledge Management. e-Newsletter TRANSPARANSI diterbitkan oleh Transparency International Indonesia. Jalan Senayan Bawah No. 17, Blok S, 6 021 7208515. Email: [email protected]. Rawabarat, Jakarta Selatan 12180. Tel: