2014)

Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu bagi IKM (PermenLHK P.95/Menhut-II/2014)

Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

L/O/G/O

Yogyakarta, 5 Mei 2015

Latar Belakang Rakor 3 Menteri pada tgl. 27 Nov 2014 terkait implementasi SVLK bagi seluruh pelaku usaha Hasil Rapat: Pemerintah tetap berkomitmen untuk tetap memberlakukan SVLK secara penuh mulai 1 Januari 2015, dengan memberi kemudahan kepada IKM untuk memperoleh S-LK  Untuk ekspor dapat menggunakan deklarasi ekspor  Penyederhanaan verifier SVLK  Rasionalisasi biaya (pengurangan 30%-60%)  Percepatan perizinan oleh Pemda Tindak Lanjut:  Permenhut P.95/2014  Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi LK  Permenhut P.96/2014  (rasionalisasi) Standar Biaya SVLK  Permendag 97/2014  Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan  Perdirjen P.13/2014  Pendampingan dan Pembiayaan SVLK  Perdirjen P.14/2014  Standar dan Pedoman SVLK

SVLK

(Permenhut P.43/2014 jo. PermenLHK No. P.95/2014)

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah suatu sistem yang menjamin kelestarian pengelolaan hutan dan/atau legalitas kayu serta ketelusuran kayu melalui sertifikasi penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL), sertifikasi legalitas kayu (LK) dan deklarasi kesesuaian pemasok (DKP). T.

Tujuan Utama dari SVLK adalah: memberantas ilegal logging yang dulu marak terjadi di Indonesia, mempromosikan kayu legal yang berasal dari sumber yang lestari, perbaikan tata kelola kehutanan (tertib hukum), dan meningkatkan martabat bangsa dan kesejahteraan rakyat.

Proses pengembangan SVLK 2002

2001

Bali FLEG

2003

2007

2009

Bilateral dgn: Pengembangan Negosiasi USA,JPN, CHI, SVLK, Multi- FLEGT-VPA ENG, AUS stakeholder

Persetujuan Parlemen EU 27-02-2014

Ratifikasi RI 13-3-2014 Perpres 21/2014

2014

Permenhut P.95/2014 Permendag Ekspor 97/2014

Permenhut P.43/2014 Permendag Impor 78/2014

Signing FLEGT-VPA 30-9-2013

Permenhut P.38/2009

2010

EUTR 995/2010

Permenhut P.45/2012

Permenhut P.68/2011

2013

2012

2011

Permenhut P.42/2013,

Permendag Ekspor 64/2012

Joint Statement FLEGT-VPA

Permendag

Negosiasi SVLK dengan Pasar Utama Pasar Utama

Progress

EU

Ratifikasi (di RI dengan Perpres 21/2014, di Parlemen EU 27-02-2014)

Australia

Negosiasi tanggal 16 Oktober 2014 (ILPA berlaku 30 November 2014)

Jepang

Telah ada RoD untuk TLAS

Korea

Negosiasi tahap awal SVLK telah dilaksanakan

Tiongkok

Negosiasi tahap awal SVLK telah dilaksanakan

Kanada

Kanada meminta negosiasi tentang SVLK

06/05/2015

Proses VPA di beberapa negara 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2013

Malaysia Indonesia Vietnam

Laos Thailand Myanmar Proses VPA Negosiasi Implementasi Sumber: Lessons from the EU FLEGT Action Plan, 2014

Negara ASEAN khawatir dengan kemajuan SVLK Indonesia yang telah diterima dunia internasional

2014

Daftar LP-PHPL No.

Nama

No. Akreditasi

1.

PT. Ayamaru Certification

LPPHPL-001-IDN

2.

PT. Sarbi International Certification

LPPHPL-004-IDN

3.

PT. SUCOFINDO SBU (SICS)

LPPHPL-005-IDN

4.

PT. Almasentra Certification

LPPHPL-006-IDN

5.

PT. Rensa Global Trust

LPPHPL-007-IDN

6.

PT. Forescitra Sejahtera

LPPHPL-009-IDN*)

7.

PT. Mutuagung Lestari

LPPHPL-008-IDN

8.

PT. Nusa Bakti Mandiri

LPPHPL-010-IDN *)

9.

PT. Equality Indonesia

LPPHPL-013-IDN

10.

PT. Multima Krida Cipta

LPPHPL-015-IDN

11.

PT. TUV International Indonesia

LPPHPL-016-IDN

12.

PT. Global Resource Sertifikasi

LPPHPL-017-IDN

13.

PT. Transtra Permada

LPPHPL-018-IDN

14.

PT. Trustindo Primakarya

*) Akreditasi telah dicabut KAN

L/O/G/O

LPPHPL-019-IDN 7

Daftar LV-LK No.

Nama

No. Akreditasi

1.

PT. BRIK

LVLK-001-IDN

2.

PT. Sucofindo

LVLK-002-IDN

3.

PT. Mutuagung Lestari

LVLK-003-IDN

4.

PT. Mutu Hijau Indonesia

LVLK-004-IDN

5.

PT. TUV International Indonesia

LVLK-005-IDN

6.

PT. Equality Indonesia

LVLK-006-IDN

7.

PT. Sarbi Moerhani Lestari

LVLK-007-IDN

8.

PT. SGS Indonesia

LVLK-008-IDN

9.

PT. Transtra Permada

LVLK-009-IDN

10.

PT. Trustindo Primakarya

LVLK-010-IDN

11.

PT. Ayamaru

LVLK-011-IDN

12.

PT. PCU Indonesia

LVLK-012-IDN

13.

PT. Global Resource Certificatiion

LVLK-013-IDN

14.

PT. Scientific Certificatiom System Indonesia

LVLK-014-IDN

15.

PT. Lambodja Sertifikasi

LVLK-015-IDN

16.

PT. Intishar Sadira Eshan

17.

PT. Mandiri Mutu Sertifikasi

L/O/G/O

LVLK-016-IDN 8

LVLK-017-IDN

Progress SVLK (s.d 31 Desember 2014) UM

Lulus (unit/Ha)

Tidak lulus (unit/Ha)

Proses (unit/Ha)

Jumlah (unit/Ha)

PHPL (HT)

46 (4.301.165)

24 (797.283)

PHPL (HA)

110 (9.245.391)

37 (2.498.572)

VLK (KPH)

57 (2.449.254)

-

-

57 (2.449.254)

VLK (HT)

42 (1.565.628)

-

-

42 (1.565.628)

VLK (HA)

16 (1.036.196)

4 (260.395)

-

20 (1.296.591)

93 (42.672)

4 (1.500)

2 (4.493)

99 (48.665)

950

51

275

1.276

VLK Hutan Hak

VLK Industri

-

70 (5.098.448)

3 150 (530.005) (12.273.968)

PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL 1 Januari 2013 s.d tanggal 2 Januari 2015 (08.00 WIB)

TOTAL DITERBITKAN NEGARA TUJUAN

NEGARA ANGGOTA UE HS CODE (4 DIGIT) PELABUHAN MUAT PELABUHAN BONGKAR

BERAT (KG) NILAI (USD) Sumber: silk.dephut.go.id

172,910 173 27 42 78 1,545 17,528,617,414 12,684,354,696

Perbandingan nilai ekspor kelompok A Januari – Desember tahun 2012 s.d.2014 (US$) NO

KODE HS

A

Panel

B

Woodworking

C

Pulp

D

Kertas

E

Bangunan Prefab Total

2012

2013

2014

2,357,294,770

2,640,258,603

2,793,483,865

650,023,620

649,673,733

807,251,309

1,545,403,689

1,848,770,872

1,721,891,823

611,546,324

602,415,810

633,620,761

7,432,711

4,597,008

5,005,360

5,171,701,114

5,745,716,025

5,961,253,119

 11.1%

 3.75%

Ket : tahun 2012 bersumber dari www.bps.go.id; tahun 2013 dan 2014 bersumber dari silk.dephut.go.id (download tgl 1 Januari 2015)

Perbandingan Nilai Ekspor Produk Furniture yang Menggunakan Dok V-Legal Sentra Industri

Jan-Des 2013 (USD)

Jan-Des 2014 (USD)

Peningkatan Nilai Ekspor (%)

14,274,058

32,736,453

129,34

Cirebon

3,112,182

6,214,995

99,70

Bali

8,123,065

9,789,553

20,52

Yogyakarta

7,257,979

13,644,308

87,99

Jepara

Sumber : silk online, 2014 (Dok V-Legal belum diwajibkan)

Nilai Ekspor per Region (Jan-Des 2013) Amerika Utara US$ 475,054,670 (7.83%)

Eropa US$ 10,813,243 (0.18%)

Uni Eropa US$ 593,337,822 (9.78%)

Asia US$ 4,594,744,663 (75.73%)

Oceania US$ 277,342,639 (4.57%)

Amerika Selatan US$ 16,781,623 (0.28%) Afrika US$ 99,311,491 (1.64%)

Total : US$ 6,067,386,152

Nilai Ekspor per Region (Januari - Desember 2014) Amerika Utara US$ 626,041,784.87 (9,46%)

Eropa US$ 13,350,544.49 (0.20%)

Uni Eropa US$ 645,861,548.46 (9.76%)

Asia US$ 4,891,641,839.26 (73,93%)

Oceania US$ 317,560,069.98 (4.80%)

Amerika Selatan US$ 14,777,443.59 (0.22%) Afrika US$ 107,735,313.52 (1.63%)

Total : US$ 6,616,968,544

PermenLHK P.95/Menhut-II/2014 Perubahan Atas Permenhut P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak

Obyek SVLK

(Permenhut P.43/2014)

1

HA/HT/PEMEGANG HAK PENGELOLAAN (a.l. PERHUTANI)

3

4

HTR/HKm/HD

HUTAN HAK/ TANAH MILIK

5 IPK/ILS/HTHR

VLK/ DKP

VLK

6

VLK

VLK/ DKP

PHPL

2

I RT/PENGRAJIN

VLK

VLK

9

INDUSTRI ETPIK NON PRODUSEN

7 VLK/ DKP

8

TPT

VLK/ TPT DKP

IMPORTIR

Skema DKP • Untuk kredibilitas, penerbit DKP dapat di-Inspeksi Acak dan di-Inspeksi khusus oleh Pemerintah / LVLK • Dokumen DKP menyertai skshh

Importir DKP

memfasilitasi untuk mendapat SLK & Pengecekan DKP

SLK

IUIPHHK

SLK

TDI / IUI

SLK

SLK

SLK

SLK TPT DKP

Hutan hak [ Jenis tertera pada P.30/2012 ]

DKP SLK

IRT/ Pengrajin

Konsumen DKP

Pokok-Pokok Perubahan dalam Permenhut P.95/Menhut-II/2014 (1)  Importir wajib menerbitkan Deklarasi Impor yang dilampiri hasil uji tuntas (due diligence) untuk setiap kayu dan/atau produk kayu yang akan diimpor

 Berdasarkan penetapan LP&VI, Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan LVLK yang memenuhi persyaratan sebagai Penerbit Dokumen V-Legal  Pemantau Independen mendapatkan jaminan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 Bantuan keterampilan teknis atau pembiayaan dalam rangka penguatan kapasitas dan kelembagaan pemilik hutan hak, IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m3/tahun, IKM, TPT, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, LP&VI, serta Pemantau Independen, dapat dilakukan oleh Pemerintah.

Pokok-Pokok Perubahan dalam Permenhut P.95/Menhut-II/2014 (2)  IKM adalah industri pemegang TDI dan IUI dengan batasan nilai investasi sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha  Pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK kapasitas sampai dengan 6.000 m3 per tahun, TPT, IUI, TDI, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, dan pemilik hutan hak dapat mengajukan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok

 Pembiayaan sertifikasi legalitas kayu periode pertama serta penilikan (surveillance) pertama oleh LVLK dapat dibebankan pada Pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat terhadap kelompok pemilik hutan hak, TPT, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m3per tahun, dan IKM

Pokok-Pokok Perubahan dalam Permenhut P.95/Menhut-II/2014 (3)  Pemegang ETPIK yang telah memiliki S-LK dan seluruh bahan bakunya memiliki S-LK atau DKP untuk keperluan ekspor menggunakan Dokumen V-Legal.  Pemegang ETPIK Kayu Olahan yang telah memperoleh S-LK namun menggunakan bahan baku berbentuk produk olahan yang pemasoknya belum memiliki S-LK atau DKP, Dokumen V-Legal diterbitkan melalui inspeksi oleh LVLK sampai dengan 30 Juni 2015

 Bagi pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, dan ETPIK Non Produsen yang belum mendapat S-LK, maka Dokumen V-Legal diterbitkan melalui inspeksi oleh LVLK sampai dengan 30 Juni 2015.  Pemegang ETPIK IKM Mebel yang belum atau sudah memiliki S-LK yang bahan baku produk olahannya belum memiliki S-LK atau DKP, untuk ekspor menggunakan Deklarasi Ekspor sampai dengan 31 Desember 2015.  Deklarasi Ekspor adalah pernyataan dari IKM pemilik ETPIK bahwa barang yang diekspor menggunakan sumber bahan baku yang telah memenuhi persyaratan legalitas

Penerbitan Dokumen Ekspor Permenhut P.95/2014 Sumber Bahan Baku • Hutan Negara ber-PHPL/SLK • Hutan Rakyat ber-DKP atau ber-SLK • Hutan Negara ber-PHPL/SLK • Hutan Rakyat ber-DKP atau ber-SLK

• Hutan Negara ber-PHPL/SLK • Hutan Rakyat ber-DKP atau ber-SLK

• Hutan Negara ber-PHPL/SLK • Hutan Rakyat ber-DKP atau ber-SLK

Industri Pemasok

1

Permendag 97/2012

Eksportir (industri/trader)

Dokumen Ekspor

IPHHK ber-SLK

ETPIK ber-SLK

Dokumen V-Legal

IPHHK Belum/Telah ber-SLK

ETPIK Belum ber-SLK

Dokumen V-Legal

Ekspor

2 Bea & Cukai

Inspeksi s/d 30 Juni 2015

3 IPHHK Belum ber-SLK

ETPIK ber-SLK

Dokumen V-Legal

Inspeksi s/d Juni 2015

4 IPHHK Belum/Telah ber-SLK

ETPIK IKM Mebel Belum ber-SLK

Deklarasi Ekspor (DE) s/d 31 Desember 2015

Penerbitan Deklarasi Ekspor

silk.dephut.go.id

IKM

Pastikan perusahaan Anda masuk dalam daftar SK Dirjen Daglu

Hak Akses dan Password

Isi Formulir Penerbitan DE Print, Ttd, Cap sebagai arsip

Jika belum masuk daftar, hubungi Posko Layanan DE

PermenLHK P.96/Menhut-II/2014 Standar Biaya SVLK

Rasionalisasi Standar Biaya SVLK Perbandingan Permenhut P.13/2013 dengan P.96/2014 No

Pelaku Usaha

P.13/2013 (Rp)

P.96/2014 (Rp)

Pengurangan Biaya (%)

1 Industri Rumah Tangga/Pengrajin

12.197.000,-

6.663.800,-

45.37

2 TDI, IUI modal s.d. Rp500 juta, IUIPHHK s.d. 2.000 m3/thn

15.220.000,-

10.060.600,-

33.90

39.414.000,-

19.448.000,-

50.66

49.354.000,-

28.879.400,-

41.49

13.663.000,-

9.389.600,-

31.28

3 IUIPHHK kap. 2.000 m3/thn s.d. 6.000 m3/thn 4 IUIPHHK kap. di atas 6.000 m3/thn dan IUI modal di atas Rp500 juta 5 TPT

Perdirjen BUK P.13/2014 Pendampingan dan Pembiayaan SVLK

Pokok-Pokok Perubahan dalam Perdirjen P.13/2014 1. Pendampingan dan Sertifikasi berkelompok  HTR/HKm/HD  Klp. Tani Hutan (minimal 250 ha)  Hutan Hak  KTHR, Gapoktan, Asosiasi Petani (minimal 250 ha)  Industri & TPT  Asosiasi daerah, Klp Industri/TPT (minimal 5 unit)

2. Pembiayaan pendampingan,S-LK kelompok, dan penilikan pertama (secara gratis melalui dana DIPA) terhadap usulan kepada Dirjen BUK :  Disperindag Kab/Kota untuk industri lanjutan  Dishut Kab/Kota untuk industri primer s.d 6.000 m3/thn, hutan hak, TPT, HTR, HKm, dan HD.  Asosiasi untuk industri primer & industri lanjutan

Perdirjen P.14/2014 Standar dan Pedoman SVLK

Pokok-Pokok Perubahan dalam Perdirjen P.14/2014 Penyesuaian Verifier untuk IKM:  Legalitas usaha (HO, Dok. Lingkungan Hidup) dapat berupa terdapat keterangan atau tanda terima dari instansi yang berwenang, namun dokumen tsb harus dipenuhi saat penilikan.  Bukti pembentukan kelompok menjadi pilihan: akte notaris atau pembentukan kelompok yang bermeterai.  Verifier serikat pekerja, diperingan menjadi bahwa kebebasan berserikat dijamin oleh perusahaan.

 Untuk verifier K3, diperingan menjadi cukup adanya pedoman dan implementasi K3 berupa tanda evakuasi.  Pengaturan jumlah anggota kelompok sertifikasi (minimal 5 unit) bagi industri kecil dan menengah yang bisa dibiayai Pemerintah.

Percepatan Sertifikasi pada IKM

Strategi Percepatan Sertifikasi pada IKM  Sosialisasi dan Simulasi DE pada sentra-sentra IKM - Berdasarkan SK Dirjen Daglu Kemendag Nomor 14/2014, terdapat 720 IKM yang dapat menerbitkan DE (belum S-LK) - IKM tersebut akan diundang untuk simulasi DE sekaligus dipetakan untuk pengelompokan dan sertifikasi (LVLK ikut memfasilitasi)  Pendanaan dari pemerintah dan stakeholder dalam sertifikasi.  Refreshing Pelatihan (Auditor, Fasilitator, Ganis-Wasganis, Penerbit SKAU)  Penguatan klinik-klinik SVLK dan pembentukan “model koperasi”

 Posko layanan penerbitan DE (KemenLHK, Kemendag, Kemenperin, Bea Cukai, INSW, Disperindag Prov, dan PT. EDII)  Fasilitasi akses pasar, permodalan dan promosi

SLK secara Berkelompok Diajukan oleh asosiasi mebel daerah: - Asosiasi mendata anggotanya (IKM Mebel) yang belum ber-SLK, diprioritaskan yang mempunyai ETPIK (perizinan lengkap dan benar, TUK selama 3 bulan terakhir, prosedur yang dipersyaratkan Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup). - Asosiasi membantu pengelompokan (1 kelompok 5 anggota). - Anggota yang lengkap syarat dapat langsung diajukan ke Ditjen BUK untuk disertifikasi. - Pendampingan oleh Asosiasi atau yang berkompeten.

SLK secara Berkelompok Diajukan oleh Dinas Indag Kabupaten/Kota - Dinas Indag mendata ETPIK IKM Mebel yang belum ber-SLK diluar anggota asosiasi (perizinan lengkap dan benar, TUK selama 3 bulan terakhir, prosedur yang dipersyaratkan Ketenagakerjaan, Lingkungan Hidup). - Dinas Indag membantu pengelompokan (1 kelompok 5 anggota). - IKM yang lengkap syarat dapat langsung diajukan ke Ditjen BUK untuk disertifikasi. - Pendampingan oleh Dinas Indag atau yang berkompeten.

Jumlah Kelompok yang Dibiayai Parapihak dalam Pendampingan dan Sertifikasi Legalitas Kayu Tahun 2013-2014 Parapihak/Target

Jumlah Pendampingan (kelompok) 2013

KemenLHK BUK KemenLHK Pustanling

Kemenperin MFP LEI ITTO

Kemitraan WWF Jumlah

HR IKM HR IKM HR IKM HR IKM HR IKM HR IKM HR IKM HR IKM

44 9 13 45 24 1 3 3 10 152

2014 29 1 12 10 9 9 7 20 97

Jumlah Sertifikasi (kelompok) 2013 12 66 24 2 10 114

Jumlah

2014 53 10 83 12 10 20 198

138 20 25 10 194 48 21 20 5 10 60 551

Penutup (1)  Pelaksanaan SVLK secara menyeluruh pada 1 Januari 2015 perlu dukungan semua pihak.  SVLK merupakan sistem yang sangat kredibel sebagai penjamin legalitas produk industri kehutanan (eksporimpor), telah menjadi komitmen bangsa dan mendapat apresiasi dunia internasional.  Dengan SVLK, Indonesia akan menjadi negara utama pengekspor kayu legal yang lestari dan berdampak dalam pengembangan industri, penyerapan tenaga kerja, peningkatan devisa dan kesejahteraan rakyat. Untuk itu para pihak dapat membantu mempromosikan dan menegosiasikan SVLK di pasar utama.

 Produk industri kehutanan ber-SLK dapat diterima oleh pasar tanpa adanya uji tuntas (due-diligence).

Penutup (2)  IKM yang menggunakan DE didorong memenuhi SVLK paling lambat 31 Desember 2015.  Pelaku usaha yang menggunakan Dokumen V-Legal melalui Inspeksi didorong memenuhi SVLK paling lambat 30 Juni 2015.  Pembiayaan sertifikasi legalitas kayu periode pertama serta penilikan (surveillance) pertama oleh LVLK dapat dibebankan pada Pemerintah atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat terhadap kelompok pemilik hutan hak, TPT, Industri Rumah Tangga/Pengrajin, pemegang IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm, IUPHHK-HD, IUIPHHK dengan kapasitas sampai dengan 6.000 m3per tahun, dan IKM.

 Diharapkan Pemda dapat mempercepat dan mempermudah proses penerbitan izin yang dipersyaratkan dalam SVLK.

Terima Kasih

L/O/G/O