2014

UNDANG-UNDANG BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR: 04/UU BPM FEUI/X/2014

TENTANG PEMILIHAN UMUM MAJELIS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA,

Menimbang: a. Bahwa akan berakhirnya masa kepengurusan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, serta Badan Semi Otonom Keilmuan pada periode berjalan; b. Bahwa perlu diselenggarakan Pemilihan Umum sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; c. Bahwa demi mewujudkan Pemilihan Umum yang efektif dan efisien, diperlukan mekanisme yang jelas dan tegas berdasarkan keadilan dan kesetaraan. d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Undang-Undang Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia mengenai Pemilihan Umum Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Mengingat: Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Majelis Mahasiswa FEUI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

UNDANG-UNDANG MAHASISWA

PEMILIHAN

FAKULTAS

UMUM

EKONOMI

MAJELIS

UNIVERSITAS

INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MM FE UI adalah wadah formal mahasiswa FE UI yang bertempat dan berdudukan di FE UI yang beranggotakan seluruh mahasiswa FE UI program S1 reguler, S1 paralel, dan S1 Kelas Khusus Internasional. 2. Musyawarah

Mahasiswa

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang

selanjutnya disebut Musma FE UI merupakan suatu forum kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh mahasiswa FE UI. 3. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga dalam lingkungan MM FE UI yang beranggotakan mahasiswa FE UI program S1 reguler, S1 paralel, dan S1 Kelas Khusus Internasional dan terdiri atas Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonsia, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Badan Otonom, Badan Semi Otonom, dan Unit Kegiatan Fakultas. 4. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonsia yang selanjutnya disebut BPM FE UI adalah lembaga tertinggi dalam struktur kelembagaan mahasiswa FE UI yang memiliki fungsi legislatif dan yudikatif. 5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM FEUI adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam struktur MM FEUI.

6. Badan Semi Otonom Keilmuan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BSO Keilmuan adalah lembaga semi otonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa FEUI yang terdiri dari SPA, MSS, dan Kanopi. 7. Anggota Aktif MM FE UI adalah anggota MM FE UI yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam prosedur penerimaan Anggota Aktif. 8. Pemilihan UmumMajelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut PemiluMM FEUIadalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Anggota Independen BPM FEUI, Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI secara berpasangan, dan Ketua BSO Keilmuan. 9. Peserta Pemilihan Umum Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Peserta adalah anggota MM FEUI yang mencalonkan atau dicalonkan untuk menjadi Anggota Independen BPM FEUI, Ketua Umumatau (dan) Wakil Ketua Umum BEM FEUI, atau Ketua BSO Keilmuan. 10. Panitia Pemilihan Umum Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara Pemilu MM FEUI yang bersifat sementara dan mandiri. 11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah badan yang

bertugas

mengawasi

penyelenggaraan

Pemilu

MM

FEUI

yang

beranggotakan Anggota Independen BPM FE UI atau pihak yang ditunjuk oleh Anggota Independen BPM FE UI periode berjalan. 12. Banding adalah suatu mekanisme peninjauan ulang yang dilakukan oleh Panitia atas hasil Pemilu MM FE UI dan dilakukan atas permintaan Peserta. 13. Komisi Banding adalah anggota MM FE UI yang ditunjuk oleh BPM FE UI untuk mengurusi masalah banding. 14. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Peserta yang dilakukan oleh Panitia berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Panitia dalam Keputusan Panitia PemiluMM FEUI. 15. Verifikasi Kedua adalah proses verifikasi yang dilakukan setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam

ketetapan ini jika diperlukan, dan hanya berlaku kepada Peserta yang melakukan pendaftaran saat perpanjangan waktu tersebut. 16. Bakal Calon adalah Peserta yang telah melakukan pendaftaran dan belum lolos proses Verifikasi dan /atau Verifikasi Kedua. 17. Calon adalah Peserta yang telah lolos proses Verifikasi dan/atau Verifikasi Kedua. 18. Pemilih adalah seluruh anggota MM FE UI. 19. Kampanye Pemilu MM FEUI yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para Pemilih dengan memaparkan Visi, Misi, dan Program Calon. 20. Kampanye Lisan adalah Kampanye yang dilakukan secara lisan dan langsung bertatap muka dengan Pemilih. 21. Kampanye Dialogis adalah Kampanye yang dilakukan secara lisan dalam forum tatap muka berbentuk dialog langsung dengan pemilih yang ditetapkan oleh Panitia. 22. Kampanye Siber adalah Kampanye yang menggunakan media selain yang disebut pada poin 16 dan/atau 17 sebagai perantara dalam menjalankan Kampanye.

BAB II ASAS, TUJUAN, PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARA PEMILU Pasal 2 PemiluMM FEUI dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3 PemiluMM FEUI diselenggarakan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua umum BEM FEUI secara berpasangan, Anggota Independen BPM FEUI, dan Ketua BSO Keilmuan.

Pasal 4

Tahapan penyelenggaraan PemiluMM FEUI meliputi: a. Pemilihan Ketua Panitia, b. Pembentukan Panitia, c. Pendaftaran Peserta, d. Verifikasi Peserta, e. Penetapan Calon, f. Masa kampanye, g. Masa tenang, h. Pemungutan dan penghitungan suara, i.

Penetapan hasil PemiluMM FEUI.

Pasal 5 (1) PemiluMM FEUI diselenggarakan oleh Panitia yang ditunjuk dan mendapatkan legitimasi dari BPM FE UI. (2) Pengawasan penyelenggaraan PemiluMM FEUI dilakukan oleh Badan Pengawas yang beranggotakan anggota independen BPM FEUI atau yang ditunjuk oleh anggota independen BPM FEUI periode berjalan. (3) Banding Peserta dapat disampaikan kepada Komisi Banding.

BAB III PANITIA Bagian Pertama Umum Pasal 6 (1) Dalam menyelenggarakan PemiluMM FEUI, Panitia bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. (2) Struktur, dan pembagian tugas dan wewenang Anggota Panitia diserahkan kepada internal Panitia. (3) Panitiadapat mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu MM FE UI untuk CalonKetua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI secara berpasangan

danCalon Anggota Independen BPM FEUI, danmemfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu MM FE UI untuk Calon Ketua BSO Keilmuan.

Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 7 (1) Keanggotaan Panitia terdiri atas satu orang ketua dan sekurang-kurangnya satu orang anggota. (2) Ketua Panitia dipilih melalui mekanisme tes uji kelayakan dan kepatutan oleh BPM FEUI. (3) Tes uji kelayakan yang dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Ketetapan BPM FEUI. (4) Pengangkatan Ketua Panitia FEUI dilakukan berdasarkanKetetapan BPM FEUI. (5) Anggota Panitia dipilih melalui mekanisme pendaftaran terbuka dan/atau tertutup.

Pasal 8 (1) Jika tidak ada Calon Ketua Panitia, maka Calon Ketua Panitiaditunjuk melalui mekanisme internal BPM FEUI. (2) Jika hanya terdapat seorang Calon Ketua Panitia, maka BPM FEUI dapat tetap melaksanakan mekanisme tes uji kelayakan dan kepatutan. (3) Tes uji kelayakan yang dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Ketetapan BPM FEUI. (4) Jika tidak ada Calon Ketua Panitia yang lolos tes uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Ketua Panitiaditunjuk melalui mekanisme internal BPM FEUI.

Pasal 9 Syarat untuk menjadi Ketua Panitia adalah: a. Anggota aktif MM FEUI; b. Memiliki IPK minimal 2,50 yang dibuktikan dengan menyerahkan transkrip nilai akademis terakhir;

c. Menyerahkan daftar riwayat hidup; d. Membuat dan menyerahkan pre-proposal; e. Bersedia

untuk

tidak

lulus

kuliah

hingga

penyerahan

Laporan

Pertanggungjawaban kepada BPM FEUI; f. Bukan pengurus dan/atau terafiliasi dengan partai politik; g. Tidak sedang cuti kuliah dan/atau terancam Drop Out;

Bagian Ketiga Kewajiban dan Wewenang Pasal 10 Kewajiban Panitia adalah: a. Merencanakan penyelenggaraan PemiluMM FEUI; b. Membuat struktur dan pembagian tugas Anggota Panitia; c. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan PemiluMM FEUI kepada seluruh anggota MM FEUI; d. Membuat syarat administratif bagi Calon Anggota Independen BPM FEUI, Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI. e. Menetapkan Calon Anggota Independen BPM FEUI, Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI, berdasarkan hasil verifikasi. f. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara; g. Membuat tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara; h. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PemiluMM FEUI kepada BPM FE UI maksimal 1 bulan setelah penetapan hasil PemiluMM FEUI; i.

Menetapkan dan mengumumkan hasil perhitungan suara;

j.

Membuat berita acara perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi dan Badan Pengawas;

k. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; l.

Memperlakukan Peserta,Calon Anggota Independen BPM FEUI, dan pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI secara adil dan setara;

m. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris Panitia; n. Menyampaikan informasi kegiatan kepada Peserta; o. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; p. Bagi hasil untuk surplus anggaran, yang selanjutnya akan diatur oleh mekanisme BPM FEUI; q. Membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemilu MM FE UI kepada BPM FEUI.

Pasal 11 Wewenang Panitia adalah: a. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib Pemilu MM FEUI; b. Membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan AD/ART MM FEUI dan peraturan yang telah dikeluarkan oleh BPM FEUI; c. Melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan supaya tidak terlibat dalam PemiluMM FEUI; d. Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di FEUI.

BAB IV BADAN PENGAWAS Bagian Pertama Umum Pasal 12 Pengawasan penyelenggaraan PemiluMM FEUI dilaksanakan oleh Badan Pengawas.

Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 13 (1) Badan Pengawas terdiri atas Anggota Independen BPM FEUI periode berjalanatau anggota yang ditunjuk oleh Anggota Independen BPM FEUI.

(2) Ketua Badan Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Wewenang Pasal 14 Kewajiban Badan Pengawas adalah: a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan PemiluMM FEUI; b. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu MM FEUI; c. Tidak diskriminatif dalam melaksanakan kewajibandan wewenangnya; d. Menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan tentang PemiluMM FEUI.

Pasal 15 Badan Pengawas memiliki wewenang: a. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap peraturan mengenai PemiluMM FEUI; b. Memberikan sanksi terhadap Panitia atas pelanggaran peraturan tentang Pemilu MM FEUI; c. Memperoleh informasi dari Panitia; d. Menerima laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan tentang Pemilu MM FEUI.

BAB V KOMISI BANDING Bagian Pertama Umum Pasal 16 (1) Komisi Banding memfasilitasi banding yang dilakukan oleh Peserta. (2) Peserta yang dapat difasilitasi banding oleh Komisi Banding sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) adalah Peserta yang mencalonkan atau dicalonkan

untuk menjadiAnggota Independen BPM FEUI, dan/atau Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI secara berpasangan. (3) Banding untuk Peserta yang mencalonkan atau dicalonkan untuk menjadi Ketua BSO Jurusan dilakukan oleh BSO Jurusan terkait.

Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 17 (1) Komisi Banding beranggotakan anggota yang ditunjuk oleh BPM FE UI. (2) Komisi Banding beranggotakan 3 orang.

Bagian Ketiga Kewajiban dan Wewenang Pasal 18 Kewajiban Komisi Banding adalah: a. Memfasilitasi banding PemiluMM FEUI; b. Tidak diskriminatif dalam melaksanakan kewajiban dan wewenangnya;

Pasal 19 Komisi Banding memiliki wewenang: a. Menilai ulang keputusan yang diambil oleh Panitia; b. Membatalkan keputusan yang diambil oleh Panitia;

BAB VI PESERTA Bagian Pertama Anggota Independen BPM FEUI Pasal 20 (1) Peserta untuk pemilihan Anggota Independen BPM FEUI adalah perseorangan. (2) Perseorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi Peserta apabila memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 21 Persyaratan Peserta untuk pemilihan Anggota Independen BPM FEUI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) ialah: a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Anggota aktif MM FEUI; c. Tidak pernah diputihkan dari lembaga kemahasiswaan dan/atau kepanitiaan ditingkat Fakultas, dan/atau Universitas; d. Bersedia cuti dari jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan

dan/atau

kepanitiaan di tingkat Fakultas dan/atauUniversitas saat lolos verifikasi hingga pemungutan suara selesai; e. Bukan pengurus dan/atau terafiliasi dengan partai politik; f. Memiliki IPK minimal 2,75 yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai akademis terakhir yang sudah dilegalisir; g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya; h. Tidak sedang cuti kuliah dan/atau terancam drop out; i.

Mendapat dukungan minimal dari pemilih yang bersangkutan;

j.

Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat;

k. Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia; dan l.

Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.

Pasal 22 (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf i adalah 200 tanda tangan dari seluruh anggota aktif MM FEUI. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan, dan NPM para pemberi tanda tangan. (3) Proporsi dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur kemudian dalam ketetapan BPM FE UI atau oleh Panitia.

Pasal 23 (1) Jumlah Anggota Independen BPM FE UI ditentukan sebagai berikut : a. Mendapatkan minimal 5% suara dari total Pemilih yang menggunakan hakpilihnya. b. Jumlah maksimal Anggota Independen BPM FE UI adalah akar pangkat tiga dari jumlah seluruh anggota MM FE UI. c. Jika jumlah Calon Anggota Independen BPM FE UI melebihi jumlah maksimal Anggota Independen BPM FE UI sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka terhadap kelebihan dari jumlah maksimal Anggota IndependenBPM FE UI tersebut akan dilakukan eliminasi dengan melihat urutan berdasarkan total suara yang diperoleh masing-masing Calon Anggota Independen BPM FE UI. d. Jikajumlah Calon Anggota Independen BPM FE UI kurang dari jumlah maksimal Anggota Independen BPM FE UI sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka penentuan jumlah Anggota BPM FE UIterpilih adalah dengan melakukan eliminasi terhadap Calon Anggota Independen BPM FE UI dengan melihat urutan berdasarkan total suara yang diperoleh masing-masing Calon Anggota Independen BPM FE UI hingga diperoleh jumlah yang ganjil dari jumlah Anggota Independen BPM FE UI terpilih.

Pasal 24 (1) Dalam hal jika tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Independen BPM FE UI hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Anggota Independen BPM FEUI paling lama 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) setelah pendaftaran ditutup. (2) Perpanjangan masa pendaftaran adalah hak prerogratif Panitia. (3) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ada yang mendaftarakan diri sebagai BakalCalon Anggota Independen BPM FEUI, maka proses Pemilu MM FE UI dilanjutkan sebagaimana diatur oleh Panitia.

(4) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetapi tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Anggota Independen BPM FEUI, maka mekanisme pemilihan Anggota Independen BPM FEUI diserahkan pada Musma. (5) Mekanisme pemilihan Anggota Independen BPM FE UI melalui Musma, sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), dapat memilih perwakilan BO/BSO sebagai peserta Musma.

Pasal 25 (1) Dalam hal jika tidak ada Bakal Calon Anggota Independen BPM FE UI yang lolos verifikasi, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Bakal Calon Anggota Independen BPM FE UI paling lama 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam). (2) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetapi tidak ada Bakal Calon Anggota Independen BPM FE UI yang lolos verifikasi, maka mekanisme pemilihan Anggota Independen BPM FEUI diserahkan pada Musma. (3) Mekanisme pemilihan Anggota Independen BPM FE UI melalui Musma, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat memilih perwakilan BO/BSO sebagai peserta Musma.

Bagian Kedua Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI Pasal 26 (1) Peserta untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI adalah perseorangan secara berpasangan. (2) Peserta untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjadi Pesertaapabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Pasal 27 Persyaratan Peserta untuk pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) ialah: a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b) Anggota aktif MM FEUI. c) Tidak pernah diputihkan dari lembaga kemahasiswaan dan/atau kepanitiaan ditingkat Fakultas dan/atau Universitas. d) Bersedia cuti dari jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan dan/atau kepanitiaan di tingkat Fakultas dan/atauUniversitas saat lolos verifikasi hingga pemungutan suara selesai; e) Bukan pengurus dan/atau terafiliasi dengan partai politik; f) Memiliki IPK minimal 2,75 yang dibuktikan dengan fotokopi transkrip nilai akademis terakhir yang sudah dilegalisir; g) Sedang menempuh perkuliahan tingkat III (Semester 5 atau 6) atau IV (Semester 7 atau 8). h) Tidak sedang dicabut hak pilihnya; i) Tidak sedang cuti kuliah dan/atau terancam drop out; j) Mendapat dukungan minimal dari pemilih yang bersangkutan; k) Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat; l) Memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh Panitia; m) Bersedia untuk menyelesaikan amanah bilamana terpilih.

Pasal 28 (1) Persyaratan dukungan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf jadalah 320 tanda tangan dari seluruh anggota aktif MM FEUI. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuktikan dengan daftar dukungan yang berisikan nama, tanda tangan, dan NPM para pemberi tanda tangan. (3) Proporsi dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur kemudian dalam ketetapan BPM FE UI atau oleh Panitia.

Pasal 29 (1) Dalam hal jika tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Bakal Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI hingga batas waktu yang ditetapkan Panitia, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Pasangan BakalCalon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI paling lama 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) setelah pendaftaran ditutup. (2) Jika setelah masa pendaftaran hanya terdapat satuPasangan BakalCalon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI paling lama 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) setelah pendaftaran ditutup. (3) Perpanjangan masa pendaftaran adalah hak prerogratif Panitia. (4) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ada yang mendaftarakan diri sebagai Pasangan BakalCalon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FE UI, maka proses Pemilu MM FE UI dilanjutkan sebagaimana diatur oleh Panitia. (5) Dalam hal jika setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), tetapi hanya terdapat satu Pasangan Bakal Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FE UI, maka proses Pemilu MM FE UI tetap dilanjutkan sebagaimana diatur oleh Panitia. (6) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetapi tidak ada yang mendaftarkan diri sebagai Pasangan Bakal Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FE UI, maka penentuan kekuasaan eksekutif ditentukan oleh Sidang Istimewa BPM FE UI.

Pasal 30 (1) Jika tidak ada Pasangan Bakal Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI yang lolos verifikasi, maka dapat dilakukan perpanjangan masa pendaftaran Pasangan BakalCalon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI paling lama 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam).

(2) Dalam hal setelah perpanjangan masa pendaftaran, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tetapi tidak ada Pasangan Bakal Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FE UI yang lolos verifikasi, maka penentuan kekuasaan eksekutif ditentukan oleh Sidang Istimewa BPM FE UI.

Pasal 31 (1) Jika salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI sampai pada saat hari pemungutan suara dan masih terdapat dua atau lebih Pasangan Calon, maka PemiluMM FEUI tetap dilanjutkan. (2) Jika salah satu Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap atau mengundurkan diri, sejak penetapan Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI sampai pada saat hari pemungutan suara dan hanya terdapat satu Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI, maka PemiluMM FEUI tetap dilaksanakan. (3) Satu PasanganCalon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI yang dimaksud dalam ayat (2) akan menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI terpilih apabila memperoleh suara sebanyak 50% dari jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnyaditambah 1 (satu) suara. (4) Jika ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak terpenuhi, maka penentuan kekuasaan eksekutif ditentukan oleh Sidang Istimewa BPM FE UI.

Bagian Ketiga Ketua BSO Keilmuan Pasal 32 (1) Segala peraturan yang mengatur Pemilu MM FE UI Ketua BSO Keilmuan diatur oleh masing – masing BSO Keilmuan yang bersangkutan.

BAB VII

KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE Bagian Pertama Kampanye Pasal 33 Kampanye PemiluMM FEUI dilakukan dengan prinsip yang bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa.

Pasal 34 (1) Bentuk kampanye pemilihan Anggota Independen BPM FEUI, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI terdiri atas: a. Kampanye lisan b. Kampanye non lisan (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kampanye ditetapkan dengan ketetapan Panitia.

Bagian Kedua Materi dan Metode Kampanye Pasal 35 Materi kampanye Pemilu MM FEUI Anggota Independen BPM FEUI, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FE UI, meliputi visi, misi dan program.

Pasal 36 Kampanye PemiluMM FEUI sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dapat dilakukan dengan melalui: a. Pertemuan tatap muka b. Media massa cetak dan elektronik c. Penyebaran bahan kampanye kepada mahasiswa d. Pemasangan alat peraga dilingkungan FEUI. e. Kegiatan lain yang tak melanggar larangan kampanye dan peraturan FEUI.

Bagian Ketiga Pendanaan Kampanye

Pasal 37 (1) Dana kegiatan kampanye PemiluMM FEUI Anggota Independen BPM FEUI, Ketua umum dan Wakil ketua umum BEM FEUI, menjadi tanggung jawab Peserta terkait. (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari: a. Peserta; b. Sumbangan yang sah menurut perundangan FEUI; atau c. Sumbangan perseorangan. (3) Dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. (4) Jumlah maksimal dana kampanye diatur oleh ketetapan Panitia. (5) Dana kampanye Pemilu MM FE UIAnggota Independen BPM FEUI, Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye Calon Anggota Independen BPM FEUI, dan Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM FEUI. (6) Dana kampanye berupa sumbangan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima. (7) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan dana kampanye dengan standarisasi akuntansi yang ditentukan oleh BPM FEUI. (8) Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh melebihi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap orang/institusi. (9) Total dana anggaran untuk kampanye Calon Anggota IndependenBPM FE UI dan Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua BEM FEUI maksimal adalah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 38 (1) Rekening khusus sebagaimana disebutkan dalam pasal 37 ayat (5) dilaporkan kepada Panitia dan BPM FEUI.

(2) Seminggu setelah kampanye selesai, pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye sebagaimana pasal 37 ayat (7) harus diserahkan kepada BPM FE UI. (3) Panitia wajib mengaudit pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dan menyerahkan hasil audit kepada BPM FEUI jika diperlukan untuk keperluan bukti.

Pasal 39 (1) Peserta dilarang menerima sumbangan yang berasal dari : a. Partai Politik dan/atau afiliasinya; b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya; atau c. Perusahan rokok, minuman keras, dan alat kontrasepsi. (2) Peserta PemiluMM FE UI yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada Panitia dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada BPM FEUI setelah 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam) masa kampanye berakhir. (3) Peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Bagian Keempat Larangan kampanye Pasal 40 Dalam melakukan kampanye, pelaksana, peserta dan/atau petugas kampanye dilarang: a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Pesertalainnya; b. Menghasut dan/atau mengadu domba perseorangan dan/atau sekelompok mahasiswa; c. Mengganggu ketertiban umum; d. Mengancam untuk melakukan kekerasan dan/atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau Peserta; e. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye; f. Berkampanye di tempat ibadah, kelas, dan/atau perpustakaan.

g. Menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya kepada mahasiswa lainnya. h. Memasang bahan kampanye di luar lingkungan FEUI.

BAB VIII PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA Bagian Pertama Pemungutan Suara Pasal 41 (1) Hari, tanggal, waktu, dan tempat pemungutan suara ditetapkan oleh panitia Pemilu FEUI. (2) Tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan ketetapan panitia Pemilu FEUI.

Pasal 42 (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara ialah yang terdaftar pada daftar pemilih dan berstatus MM aktif FEUI. (2) Pemilih sebagaimana ayat (1) dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan Kartu Tanda Mahasiswa atau Kartu Perpustakaan yang berlaku.

Bagian Kedua Penghitungan Suara Pasal 43 (1) Penghitungan suara untuk PemiluKetua umum dan Wakil Ketua umum BEM FEUI, calon independen BPM FEUI dan calon ketua BSO Keilmuan dilakukan bersama secara serentak. (2) Tata cara penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan ketetapan panitia Pemilu FEUI.

BAB IX

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM DAN CALON TERPILIH Pasal 44 (1) Hasil Pemilihan Umum ditetapkan oleh panitia Pemilu FEUI. (2) Calon terpilih anggota Independen BPM FEUI, Ketua umum dan Wakil Ketua umum BEM FEUI dan Ketua BSO Keilmuan ditetapkan oleh panitia Pemilu FEUI.

Pasal 45 Penetapan calon terpilih anggota independen BPM FEUI didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara sesuai dengan Pasal 18 ayat 1

Pasal 46 Penetapan calon terpilih Ketua umum dan Wakil Ketua umum BEM FEUI didasarkan pada pasangan yang memperoleh suara terbanyak atau 50 % (lima puluh persen) dari total pemilih yang memilih ditambah 1 (satu) bagi calon tunggal.

Pasal 47 Penetapan calon terpilih Ketua BSO Keilmuan didasarkan pada hasil penghitungan suara yang didasarkan pada suatu sistem yang digunakan oleh BSO Jurusan terkait

BAB X SENGKETA DAN SANKSI PEMILU FEUI Bagian Pertama Perselisihan Hasil Pemilu FEUI Pasal 48 (1) Perselisihan hasil Pemilu FEUI adalah perselisihan antara panitia Pemilu FEUI dan peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara Pemilu FEUI.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu FEUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 49 (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu FEUI, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara oleh panitia Pemilu FEUI kepada BPM FEUI. (2) Peserta Pemilu mengajukan permohonan kepada BPM FEUI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh panitia Pemilu FEUI. (3) Panitia Pemilu FEUI wajib menindaklanjuti keputusan BPM FEUI.

Bagian Kedua Pelanggaran Administrasi Pemilu Pasal 50 Pelanggaran administrasi Pemilu FEUI adalah pelanggaran terhadap ketentuan undangundang ini dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan dan/atau ketetapan panitia Pemilu

Pasal 51 (1) Pelanggaran administrasi Pemilu FEUI diselesaikan oleh panitia Pemilu FEUI. (2) Tata cara mengenai penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketetapan panitia Pemilu FEUI.

Bagian Ketiga Sanksi Pelanggaran Pasal 52 Setiap mahasiswa dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal kampanye yang telah ditentukan oleh panitia Pemilu FEUI didenda Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 53 (1) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 35 huruf a, b, c, d dan g dicabut sebagai anggota aktif dan didenda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran; (2) Setiap mahasiswa dengan sengaja melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud pada pasal 34 huruf e, f, dan h didenda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap pelanggaran;

Pasal 54 (1) Setiap peserta Pemilu yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (8) didenda 75% (tujuh puluh limapersen) dari jumlah nominalnya. (2) Setiap peserta Pemilu yang mengeluarkan dana melebihi ketentuan maksimum anggaran kampanye yang telah ditetapkan didenda 25% (dua puluh lima persen) dari total anggaran maksimal dan pemotongan jumlah suara 5% (lima persen) dari total pemilih calon yang bersangkutan.

Pasal 55 Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1) didenda Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu , dicabut hak pilihnya dan diberhentikan sebagai anggota aktif MM FEUI .

BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 56 Dengan berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang terdahulu mengenai Pemilu FEUI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57 Undang - undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Diundangkan di Depok pada 23 Oktober 2014 BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

Presidium 1,

Andhika Putra Pratama

Presidium 2,

Presidium 3,

Abi Zulfahmi

Ayu Ariandini