11/8/2014
Istilah dan Pengertian Asuransi - Menurut Pasal 246 KUHD , asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanya karena kejadian tidak pasti.
ASURANSI
1
2
Hubungan antara Risiko dengan Asuransi • Pasal 1 angka 1 UU No. 2 tahun 1992 menyatakan: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung, karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan
• Dalam setiap keputusan hidup yang dilakukan oleh manusia akan selalu memiliki risiko. • Risiko adalah kemungkinan adanya kerugian yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin akan terjadi tetapi tidak dapat diketahui apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi • Dengan demikian, Risiko mengandung makna sesuatu yang dapat membawa untung dan rugi. Risiko dapat bermakna positif dan negatif.
3
4
1
11/8/2014
• Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menghindari risiko adalah mengalihkan risiko tersebut kepada pihak lain. • Pengalihan risiko kepada pihak lain ialah Perusahaan Asuransi sebagai pihak penerima risiko dan pihak yang mampu mengelola risiko. • Pengalihan risiko tersebut dilakukan berdasar Perjanjian Asuransi • Risiko yang dapat dilekatkan pada Asuransi dibagi menjadi tiga golongan: 1. Risiko Pribadi atau Perorangan 2. Risiko Harta Kekayaan 3. Risiko Tanggung Jawab
Karakteristik Risiko • Pure Risk (Risiko Murni) Akibat suatu peristiwa hanya 1 kerugian finansial Contoh : musibah kebakaran, bencana alam, perampokan, sakit, kematian. • Speculative Risk (Risiko Spekulatif) akibat suatu peristiwa ada 2 = untung – rugi contoh : membeli saham Tidak semua risiko bisa diasuransikan. Hanya risiko murni yang dapat diasuransikan. Risiko spekulatif tidak dapat diasuransikan
5
6
Dasar Hukum Asuransi
Suatu Risiko dapat diasuransikan jika..
• Kitab Undang-Undang Hukum Dagang - Secara umum diatur dalam pasal 246- 286 KUHD yang berlaku untuk semua jenis asuransi - Asuransi khusus diatur dalam pasal 592- pasal 695 KUD dengan rincian: 1. Asuransi kebakaran pasal 287-298 KUHD 2. Asuransi Hasil Pertanian Pasal 299-301 KUHD 3. Asuransi Jiwa Pasal 302- 308 KUHD 4. Asuransi Pengangkutan Laut dan Perbudakan Pasal 592-685 KUHD 5. Asuransi Pengangkutan darat, sungai dan perairan Pasal 686-695 KUHD • Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
1. Kapan terjadinya tidak dapat dipastikan sebelumnya 2. Jika terjadi, pasti menimbulkan kerugian yang dapat dinilai dengan uang 3. Terjadi tiba-tiba 4. Tanpa direncanakan 5. Risiko justru ingin dihindari 6. Dapat pula dilihat secara fisik 7. Dapat pula tidak terlihat 8. Memenuhi hukum bilangan besar 7
8
2
11/8/2014
Subjek dan Objek Asuransi
Unsur-Unsur Asuransi • Dari Pasal 246 KUHD tersebut dapat ditarik beberapa unsur Asuransi, yakni: 1. Ada dua pihak yang terkait yakni Penanggung dan Tertanggung. 2. Ada pengalihan resiko dari penanggung ke tertanggung 3. Ada premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung 4. Adanya unsur peristiwa tidak pasti 5. Ada unsur ganti rugi apabila terjadi suatu peristiwa tidak pasti
• Subjek Asuransi adalah Penanggung (Pihak yang menanggung risiko dah harus membayar kerugian ketika risiko tersebut benar-benar terjadi) dan Tertanggung (Pihak yang memberikan premi asuransi kepada Penanggung) • Objek Asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, dan atau berkurangnya nilai (Pasal 1 angka 2 UU No. 2 tahun 1992)
9
Premi Asuransi • Premi merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam asuransi karena merupakan kewajiban utama yang wajib dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung. • Besarnya jumlah premi ditentukan berdasar penilaian risiko yang dipikul oleh penanggung. • Premi asuransi merupakan syarat mutlak untuk menetukan perjanjian asuransi dilaksanakan atau tidak. 11
10
Asuransi Sebagai Perjanjian UntungUntungan • Pasal 1774 BW menggolongkan Asuransi sebagai perjanjian Untung-Untungan • Akan tetapi, Sebagian Ahli Hukum berpendapat bahwa penggolongan tersebut kurang tepat. Terdapat perbedaan mendasar antara Asuransi dan Perjanjian untung-untungan • Dalam Asuransi Penanggung juga harus mempertimbangkan besarnya resiko yang harus ditanggung dan menerima kontra prestasi dalam bentuk premi. • Namun, juga tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian timbal balik. Karena kemungkinan ketidakseimbangan prestasi para pihak bisa muncul. • Asuransi terkait Perjanjian Untung-Untungan hanya dalam hal besarnya kewajiban penanggung dalam asuransi pertanggungan tersebut atas suatu kejadian yang mungkin terjadi. 12
3
11/8/2014
Perjanjian Asuransi
Syarat Sahnya Perjanjian Asuransi • Pasal 1320 BW 1. sepakat mereka yang mengikatkan diri 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Sebab yang diperbolehkan • Pasal 251 KUHD 5. Kewajiban pemberitahuan tentang objek asuransi dari tertanggung kepada penanggung 13
• Pengadaan perjanjian asuransi didasarkan pada pasal 225 KUHD yang menyebutkan semua asuransi harus dibentuk secara tertulis dengan akta yang dinamakan polis • Perjanjian Asuransi dari bentuknya: Perjanjian Konsensual • Sifat Konsensual terlihat dari pasal 257 KUHD • Pasal 257 KUHD tersebut merupakan penerobosan terhadap pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta yang dinamakan polis 14
Isi Polis
Polis • Polis sebagai bukti asuransi berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung. • Isi polis menurut pasal 256 KUHD setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat syarat-syarat khusus yakni:
15
1. Hari dan Tanggal pembuatan perjanjian 2. Nama tertanggung 3. Uraian yang jelas mengenai benda yang diasuransikan 4. Bahaya-bahaya atau evenemen yang ditanggung oleh penanggung 5. Saat evenemen mulai berjalan atau berakhir 6. Premi Asuransi 7. Keadaan Umum dan Janji-janji khusus yang dibuat para pihak 16
4
11/8/2014
Penggolongan Asuransi
Lanjutan.....
• Pembagian berdasarkan Ilmu Hukum: 1. Asuransi Kerugian 2. Asuransi Jumlah
• Tujuan Asuransi Kerugian adalah memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. • Tujuan Asuransi jumlah adalah untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung apakah persoalan peristiwa tersebut menimbulkan kerugian atau tidak. 17
18
Lanjutan..
Lanjutan.... • Perbedaan asuransi jumlah dan kerugian dapat dilihat dari terhadap prestasi apakah penanggung mengikatkan diri. • Apabila penanggung mengikatkan diri untuk melakukan prestasi memberikan sejumlah uang yang telah ditentukan sebelumnya, maka termasuk asuransi jumlah. • Apabila penanggung mengikatkan dirinya untuk melakukan prestasi dalam bentuk penggantian kerugian sepanjang ada kerugian, maka termasuk asuransi kerugian 19
• Pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan mengenai pokok: a. Bahaya kebakaran b. Jiwa seseorang atau lebih c. Bahaya di laut atau perbudakan d. Bahaya- Bahaya pengangkutan di darat dan sungai serta perairan pedalaman
20
5
11/8/2014
• Dalam perkembangannya ada beberapa jenis asuransi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori asuransi jumlah maupun asuransi kerugian. • Pada prakteknya penggolongan asuransi dibagi sebagai berikut: a. Asuransi Jiwa (life insurance) b. Asuransi Umum c. Asuransi Sosial d. Asuransi Kesejahteraan Sosial
Fungsi Asuransi 1. 2. 3. 4. 5.
Pemindahan risiko Pengumpulan dana Premi yang seimbang Merangsang pertumbuhan usaha Keamanan, sehingga tertanggung bisa lebih nyaman beraktifitas 6. Pencegahan dan pengendalian kerugian 7. Manfaat sosial
21
22
Prinsip Kepentingan
Prinsip-Prinsip Asuransi 1. Prinsip Kepentingan yang dapat diasuransikan 2. Prinsip Indemnitas 3. Prinsip Itikad Baik 4. Prinsip Subrogasi bagi penanggung 5. Prinsip Kontribusi
23
• Semua pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus memiliki kepentingan yang diasuransikan • Prinsip Kepentingan yang membedakan asuransi dan perjudian (perjanjian untung-untungan) • Prinsip Kepentingan dijabarkan dalam ketentuan pasal 250 KUHD • Kepentingan yang dapat diasuransikan adalah semua kepentingan yang dapat dinilai dengan sejumlah uang, dapat diancam oleh suatu bahaya, dan tidak dikecualikan UU (Pasal 268 KUHD) 24
6
11/8/2014
Prinsip Indemnitas • Melalui perjanjian asuransi penanggung akan memberikan proteksi akan kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Penanggung memberikan proteksi dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan penggantian kerugian kepada tertanggung yang mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak pasti (evenement) • Asuransi akan mengembalikan posisi keuangan tertanggung setelah mengalami suatu kerugian, seperti yang tertanggung miliki sebelum kerugian • Prinsip Indemnitas tersirat dalam pasal 246 KUHD
Prinsip Itikad Baik • Prinsip Itikad baik diatur dalam pasal 251 KUHD • Pasal tersebut menekankan kewajiban tertanggung untuk memberikan keterangan atau informasi yang benar kepada pihak penanggung • Dalam perkembangan hukum kontrak, kewajiban para pihak dalam perjanjian untuk menjelaskan informasi yang benar dan lengkap menjadi kewajiban itikad baik pra kontrak.
25
26
Prinsip Subrogasi • Prinsip subrogasi bagi penanggung memiliki arti pihak tertanggung yang telah menerima ganti rugi memiliki sejumlah tagihan kepada pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. • Tertanggung dapat menuntut ganti rugi dari dua sumber yakni pihak penanggung dan pihak ketiga • Subrogasi menurut UU hanya dapat berlaku apabila terdapat dua faktor: a. apabila tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung juga mempunyai hak terhadap pihak ketiga b. Hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian 27
Reasuransi • Reasuransi adalah suatu perjanjian antara satu penanggung dengan satu atau lebih penanggung ulang. Penanggung wajib memberi dan penanggung ulang sepakat wajib menerima seluruh atau sebagian risiko yang diberikan kepadanya. • Reasuransi dalam arti usaha asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa. 28
7
11/8/2014
Manfaat Reasuransi
Asuransi Rangkap
1. memberi Jaminan atau perlindungan kepada penanggung dari kerugian-kerugian yang sewaktu-waktu dapat mengganggu likuiditas perusahaan mereka 2. Sebagai alat penyebar resiko
• Pengertian Asuransi Rangkap dalam pasal 252 KUHD ditentukan “ kecuali dalam hal yang ditentukan oleh UU, tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenemen yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi kedua itu batal”
29
30
• Menurut ketentuan pasal 252 KUHD tersebut , jika benda sudah diasuransikan dengan nilai penuh tidak boleh lagi diasuransikan lagi untuk waktu dan evenemen yang sama. Jika diadakan asuransi kedua makan akan batal. Asuransi semacam ini disebut dengan asuransi rangkap (double insurance) • Asuransi rangkap atas benda, waktu dan evenemen yang sama hanya diperbolehkan ketika asuransi pertama tidak bernilai penuh dan asuransi-asuransi berikutnya hanya mengikat nilai sisanya menurut urutan waktu asuransi diadakan. 31
Penyebab Asuransi Rangkap Dilarang 1. Mencegah ganti kerugian yang didapat tertanggung melebihi nilai benda (menjaga berlakunya prinsip keseimbangan/ indemnitas) 2. Mencegah asuransi menjadi perjanjian yang bersifat perjudian sehingga tertanggung dapat memperkaya diri melalui asuransi rangkap.
32
8
