2014

2014 Rangkuman sistem komunikasi indonesia

Muh. Syarifudin Noor

10034100010 1/29/2014

SISTEM PERS INDONESIA Posisi ideal yang harus dirasionalisasikan dan diaktualisasikan terus sebagai jati diri pers Indonesia sebagai Pers Pancasila, adalah keseimbangan yang sama berat antara kebebasan dan tanggung jawab sosial dan nasional sesuai dengan ideologi Pancasila yang memosisikan secara harmonis antara kolektivisme dan individualisme yang diwujudkan dalam prinsip kedaulatan rakyat. A. Karakteristik Pers Pers Indonesia sebagai lembaga sosial serta sebagai alat kommunikasi massa. Dalam UU no. 11 tahun 1966 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pers, tanggal 12 Desember 1966, dirumuskan bahwa pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media massa yang bersifat umum, berupa penerbitan yang teratur pada waktu terbitnya, dilengkapi atau tidak dilemgkapi dengan alat – alat sendiri berupa percetakan, alat – alat foto, klise, mesin – mesin Stensil atau alat – alat teknik lainnya. Pers sebagai alat Revolusi, menjadi alat perjuangan nasional, dan berubah lagi menjadi wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, sehingga Pers tidak lagi berarti hanya sebagai media cetak, tetapi juga dapat menjangkau elektronik ( radio atau televisi ) dan segala jenis saluran yang tersedia ( Internet ). Dengan demikian, Pers memiliki empat makna yaitu : 1. Pers sebagai Lembaga Kemasyarakatan 2. Pers sebagai Alat Revolusi atau Alat Perjuangan Nasional 3. Pers sebagai Media Komunikasi Massa, dan 4. Media yang Melaksanakan Kegiatan Jurnalistik B. Dinamika dan Romantika Sejak Indonesia merdeka hinggan saat ini, telah berlaku empat macam sistem politik dan sistem ekonomi yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga dikenal juga dengan tiga macam sistem pers. Ketiga macam sistem pers itu adalah Pers Merdeka yang berkaitan dengan masa perjuangan ( 1945 – 1950 ) dan Demokrasi Liberal (1950 – 1959 ), Sistem Pers Terpimpin yang terpaut dengan demokrasi Terpimpin ( 1950 – 1965 ), dan Sistem Pers Pancasila yang bergandengan dengan Demokrasi Pancasila ( 1960 – 1999 ) serta sistem Pers dewasa ini, sebagai sebuah reformasi yang menjurus kepada Liberalisasi dalam bidang politik dan ekonomi. C. Rasionalitas dan Jati Diri Pers Pancasila Meskipun istilah Pers Pancasila tidak disebut dalam Sistem Pers Indonesia yang berdasarkan UU Pers 1999, dari Perspektif Ideologi tetap dapat disebut bahwa Pers Indonesia adalah Pers Pancasila. Istilah Pers Pancasila merupakan karakteristik Pers Indonesia, untuk membedakan dengan Pers Libetarian, Pers Otoritarian, dan Pers Komunis. Kini Pers Pancasila sebagai kajian ilmiah perlu dirasianalisasikan dan diaktualisasikan kembali, setelah sempat surut sejak tahun 1999. Hal ini pentong karena Sistem Pancasila memiliki prinsip dasar tersendiri yang merupakan jati dirinya yang sekaligus sebagai jati diri bangsa, yaitu prinsip bebas dan bertanggung jawab serta prinsip interaksi positif tri komponen ( Pers, Pemerintah, Masyarakat ).

Sistem Komunikasi Indonesia

Hal. 2

SISTEM PERFILMAN INDONESIA Sistem Perfilman Indonesia mencakup kebebasan berekspresi, berkreasi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai – nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa dalam negara kesejahteraan yang berkedaulatan rakyat. A. Karakteristik Film Film Indonesia sebagai karya seni budaya yang merupakan wahana sosial dan sebagai media komunikasi massa ( media massa ) yang bersifat audio visual, menemukan sistemnya secara mantap melalui UU No. 1 Pnps tahun 1994, tentang Perfilman ( UU Perfilman 1964 ). Undang - Undang itu lahir pada masa sistem Politik Demokrasi Terpimpin, serta pengembangan kepribdian bangsa dalam paradigma revolusi belum selesai. Itulah sebabnya film Indonesia diletakkan sebagai alat revolusi. Dalam Undang – Undang Perfilman 2009 disebutkan bahwa film adalah karya seni budaya yang merupakan Pranata Sosial dan Media Komunikasi Massa yang dibuat berdasarkan kaidah Sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan ( Pasal 1 ). Dengan demikian film mengandung tiga makna, yaitu : 1. Film sebagai Karya Seni Budaya, 2. Film sebagai Pranata Sosial ( sosial instituion ),dan 3. Film sebagai Media Komunikasi Massa. B. Dinamika Perfilman Nasional

empat yaitu : 1. 2. 3. 4.

Sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, sistem Perfilman Indonesia mengalami periode sistem politik dan sitem ekonomi yang berbeda satu dengan yang lainnya, Periode Revolusi ( 1945 - 1950 ) Periode Demokrasi Liberal ( 1950 – 1959 ) Periode Demokrasi Terpimpin ( 1959 – 1965 ) Periode Demokrasi Pancasila ( 1966 – 1999 ) dan Periode Reformasi yang menjurus kepada Liberalisasi dalam bidang Politik dan Ekonomi ( 1999 – hingga saat ini ).

C. Peran Negara dan Masyarakat Dalam Sistem Perfilman Indonesia senantiasa diperlukan adanya pengawasan dan pembinaan pemerintah, terutama dalam bentuk sensor dan izin. Hal itu mencakup sensor terhadap isi film, iklan film, 9 poster, stillphoto, thriller, banner, pamlet, brosur, baliho, spanduk, folder, dan plakat ) serta izin pembuatan dan pertunjukan film, karena berkaitan dengan produksi dan distribusi pesan. Meskipun berkaitan dengan komunikasi ( distribusi pesan ), impor – ekspor fillm dan peredaran film memerlukan izin karena sangat kuat dengan dimensi ekonomi ( perdagangan ). Berdasarkaan hal tersebut, Sistem Perfilman Indonesia yang dikembangkan sesuai Undang – Undang Perfilman 2009, terutama dari aspek Ideologis, dapat juga disebut sebagai Sistem Perfilman Pancasila, meskipun pada tahun 1999 Indonesia mengalami revisi atau perubahan sesuai dengan semangat zaman baru dan tampilnya generasi baru. Meskipun demikian, dalam peerubahannya diperlukan Kesinambungan.


Hal. 3

SISTEM PENYIARAN INDONESIA Sistem Penyiaran Indonesia yang disebut juga Sistem Penyiaran Nasional yang berwawasan ke Indonesiaan menggabungkan tiga prinsip yang berbeda, yaitu : 1. Kebebasan Individu, 2. Kebebasan Media, serta 3. Kewajiban dan Tanggung Jawab Media kepada Negara dan Masyarakat

A. Karakteristik Radio dan Televisi

Dalam Sistem Penyiaran Nasional siaran diartikan sebagai pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara atau gambar, atau suara dan gambar yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima. Sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancarluasan siaran melalui saran pemancaran dan / sarana tranmisi darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan / atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Berikut fungsi Radio dan Televisi, yaitu : 1. Radio sebagai Media Siaran Auditif 2. Televisi sebagai Media Siaran Audio Visual

B. Dinamika Penyiaran Nasional

Menurut Undang – Undang Penyiaran 2002, penyiaran diselenggarakan dalam satu Sistem Penyiaran Nasional. Dalam Sistem Penyiaran Nasional itu, negara menguasai Spektrum Frekuensi Radio yang merupakan gelombang elektromagnetik itu adalah ranah publik. Sumber daya alam Indonesia terbatas, sehingga perlu diatur dan dikendalikan penggunaannya, berdasarkan asas manfaat, adil, dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Sistem Penyiaran Nasional atau Sistem Penyiararan Indonesia itu merupakan subsistem dari Sistem Komunikasi Indonesia yang menempatkan Sistem Kenegaraan Indonesia sebagai Suprasistemnyam. Walaupun peraturan – peraturan yangb dikeluarkan oleh pemerintah

sebelum lahirnya Undang – Undang Penyiaran 1997 bersifat Parsial sesuai


Hal. 4

perkembangan keadaan negara, secara normatif elah dapat membentuk sebuah sistem, yaitu Sistem Penyiaran Indonesia yang mencakup hubungan Struktural dan hubungan fungsional antara pemerintah, dengan lembaga penyiaran dan masyarakat ( organisasi sosial, politik, ekonomi ). Periode – Periode Penyiaran di Indonesia, yaitu : 1. Sistem Penyiaran Merdeka ( 1945 - 1950 ) 2. Sistem Penyiaran Terpimpin ( 1950 – 1959 ) 3. Sistem Penyiaran Pancasila ( 1966 – saat ini ) 4. Sistem Penyiaran Nasional 5. C. Demokratisasi dan Peran serta Masyarakat

Kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi bagi rakyat melalui lembaga penyiaran ( radio dan televisi ), semakin berkembang sejalan dengan berakhirnya pemerintahan Orde Baru ( 1998 ) ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri, dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J Habibie sebagai Presiden RI yang ketiga ( 21 Mei 1999 ). Dengan demikian, berakhir pula Sistem Demokrasi Pancasila yang bersifat Sentralis dengan peranan Negara yang besar dalam Sistem Penyiaran Nasional. Dalam Sistem Penyiaran Nasional, sesuai dengan Undang – Undang Penyiaran 2002, disebutkan bahwa penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 dengan asas manfaat, adil, dan merata, kepastian, hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Berdasarkan dasar, tujuan, dan fungsi penyiaran tersebut, penyiaran antara lain diatahkan untuk : 1. Untuk Menjunjung Tinggi Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 2. Menjaga dan Meningkatkan Moralitas dan Nilai – Nilai Agama dan Jati Diri Bangsa 3. Menjaga dan Memperkuat Persatuan Bangsa 4. Menyalurkan Pendapat Umum 5. Mencegah Monopoli Kepemilikan dan Mendukung Persaingan yang Sehat di Bidang Penyiaran, serta 6. Memberikan Informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab, serta 7. Memajukan Kebudayaan Nasional


Hal. 5

KARAKTERISTIK SISTEM KOMUNIKASI INDONESIA Berdasarkan perspektif ideologi, Sistem Komunikasi Indonesia dapat juga disebut Sistem Komunikasi Pancasila yang sangat berbeda dengan Sistem Komunikasi Otoritarian, Sistem Komunikasi Libertarian, Sistem Komunikasi Lainnya. A. Sistem Komunikasi Pancasila Sistem Komuikasi Indonesia yang merupakan subsistem dari Sistem Kenegaraan Indonesia, dapat juga dipahami sebagai himpunan beberapa subsistem yang memiliki sistemnya sendiri, yaitu :  Sistem Pers Indonesia  Sistem Perfilman Indonesia  Sistem Penyiaran Indonesia Dalam perspektif yang lain, Sistem Komunikasi Indonesia dapat juga disebut Sistem Komunikasi Indonesia. Sedangkan dari perspektif ideologi Sistem Komunikasi Indonesia, dapat juga disebut Sistem Komunikasi Pancasila, yang sangat berbeda dengan Sistem Komunikasi Libertarian, Sistem Komunikasi Otoritarian, dan Sistem Komunikasi Komunis, serta sistem Komunikasi Lainnya. Penyebutan Sistem Komunikasi Indonesia sebagai Sistem Komunikasi Pancasila, telah sejalan dengan penyebutan Sistem Pers Pancasila, Sistem Perfilman Pancasila, Sistem Penyiaran Pancasila. Dengan demikian, Sistem Komunikasi Indonesia, memiliki muatan yang berat tentang nilai ( values ) dan bobot ideologi karena pers, perfilman dan penyiaran sebagai lembaga sosial dan media massa berorientasi, bersikap, dan berprilaku berdasarkan nilai – nilai Pancasila, yakni :  Ketuhanan  Kemanusiaan  Persatuan  Kerakyatan  Keadilan Hal itu memberi gambaran penekanan pada ranah atau dominan afektif yang sangat tajam yang berkaitan erat dengan Agama, Etika, dan Moral. B. Usaha Bersama dan Kekeluargaan Salah satu hal yang menjadi pusat kajian dalam Sistem Komunikasi Indonesia adalah pemilikan Pers, film, radio, dan televisi, karena pemilikan pers, film, radio, dan televisi itu sangat berkaitan dengan konsep kebebasan pers ( freedom of the press ) sebagai bagian dari kebebasan berbicara ( freedom of speech ) dan kebebasan berekspresi ( freedom of expression ) yang tercakup dalam kebebasan informasi ( freedom of information ). Telah dijelaskan bahwa pers dalam arti kegiatan jurnalistik yang bebas menurut pandangan orang komunis adalah pers yang tidak dimilki atau tidak dikendalikan oleh kapitalis. Seddangkan orang Amerika menyebut pers adalah pers yang dimiliki oleh kapitalis dan tidak dikontrol oleh pemerintah. Dengan adanya dua pandangan yang bertolak belakang tersebut, dalam Sistem Komunikasi Indonesia, ditempuh semacam “ jalan tengah “ karena dalam Ideologi Pancasila, Indonesia dianut oleh konsep kedaulatan rakyat yang bermakna demokratis politik sekaligus demokrasi ekonomi. Indonesia juga menganut konsep negara kekeluargaan dan kesejahteraaan yang berbedda dengan negara jaga malam ( Amerika Serikat ) dan negara kekuasaan ( Soviet Komunis, China, dll ).


Hal. 6

INDONESIA DALAM ARUS KEBEBASAN INFORMASI GLOBAL Kebebasan informasi yang mencakup kebebasan berekspresi, berbicara, dan kebebasan pers, telah menimbulkan ketimpangan arus informasi Internasional, karena arus informasi dari negara maju yang menganut individualisme, liberalisme, dan pragmatisme mengalir deras dengan bebas ke negara sedang berkembang, termasuk Indonesia yang menganut Ideologi Pancasila. A. Kebebasan Informasi dan Revolusi Komunikasi Kebebasan informasi ( freedom of information ) yang mencakup kebebasan berekspresi ( freedom of expression ), kebebasan berbicara ( fereedom of speech ), kebebasan pers ( freedom of the press ) yang melintasi bataas – batas negara, telah menimbulkan ketimpangan informasi internasional dan antar wilayah dalam satu negara. Sistem Komunikasi Indonesia yang dapat juga disebut sebagai Sistem Komunikasi Pancasila dengan sendirinya menghadapi tantangan berat, di tengah kebebasan informasi dalam era globalisasi yang telah melanda dunia hingga saat ini. Liberalisasi informasi yang berkembang di Indonesia dewasa ini, semakin membuka peluang derasnya arus informasi publik yang bebas masuk kedalam Indonesia, dengan seluruh dampak positif dan negatifnya sebagai akibat kemajuan tehnologi informasi, baik melalui pers, radio, televisi, maupun melalui media sosial ( internet ), termaduk jurnalistik internet. Hal itu juga sebagai akibat revolusi komunikasi yang mendorong terjadinya globalisasi terutama dalam bidang komunikasi dan ekonomi. B. Pro – Kontra Kebebasan Informasi Evolusi sangat berpengaruh terhadap proses komunikasi, terutama dalam komunikasi internasional sebagai salah satu dimensi penting dalam komunikasi antarbangsa. Persoalan pokok dalam komunikasi Internasional sebagai elemen penting dalam globalisasi itu, ialah munculnya dominasi negara – negara maju terhadap negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, sejaln dengan terjadinya ketimpangan arus komunikasi Internasional. Arus komunikasi dan informasi dalam era globalisasi telah lama berlangsung, dan didukung paling kurang oleh tiga hal penting, yaitu : 1. Paradigma freedom of information atau kebebasan informasi 2. Kemajuan teknologi dan ilmu, terutama teknologi informasi, dan 3. Kemajuan dalam bidang ekonomi dan industri. Hal itu menimbulkan ketimpangan arus informasi Internasional atau anatarnegara dan antar wilayah dalam suatu negara serta terjadinya dominasi negara – negara maju terhadap negara – negara yang sedang membangun. Indonesia dan negara berkembang lainnya telah berjuang dengan keras untuk menciptakan “ Tatanan Informasi Internasional Baru “ yang sulit diterima oleh negara – negara maju, karena dipandang bertentangan dengan kebebasan inforamsi yang berbasis Liberalisme. Hal itu menantang langsung Sistem Komunikasi Indonesia yang berbasis Ideologi Pancasila tanpa bisa dikontrol atau dibatasi.


Hal. 7

2014

Recommend Documents