2014

Headline Berita Hari Ini

Periode: 04/04/2014 Tanggal terbit: 04/04/2014

Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi

Sebaran Bidang

.

Hari ini, Jumat 4 April 2014, bidang Polhukam mendominasi pemberitaan dengan prosentasi pemberitaan sebesar 86,4% atau sebanyak 19 pemberitaan. Bidang lain yang dimuat dalam pemberitan hari ini adalah bidang Perekonomian dengan prosentase 9,1% atau sebanyak 2 pemberitaan. Bidang Kesra menjadi bidang yang sedikit diangkat dengan porsi pemberitaan sebanyak satu pemberitaan atau sebesar 4,5%.


Sebaran Isu

.

Berdasarkan sebaran isu, Pemilu 2014 menjadi isu yang banyak diangkat media hari ini yakni sejumlah 10 pemberitaan. Isu-isu lain yang banyak diangkat adalah isu Kampanye Partai dan Surat Suara yang masing-masing berjumlah 4 pemberitaan. Lainnya ialah isu Pelaksanaan PP No. 11/2014 tentang Pungutan oleh OJK (2 pemberitaan), Mengabaikan Pertanian (1 pemberitaan) dan Suap Sengketa Pilkada (1 pemberitaan)


Sebaran Tendensi

.

Tendesi pemberitaan untuk hari ini cukup melegakan, dengan 72,7% (16 pemberitaan) bertendensi neral dan 27,3% (6 pemberitaan) bertendensi positif.


Sebaran Isu dan Tendensi

.

Isu terbanyak yang diangkat media hari ini, yakni seputar Pemilu 2014, mayoritas bertendensi netral dengan dua pemberitaan bertendensi positif. Isu Surat Suara, Mengabaikan Pertanian dan Suap Sengketa Pilkada seluruhnya bertendensi netral. Sedangkan isu Kampanye Partai memiliki dua pemberitaan bertendensi positif dan netral. Pada isu Pelaksanaan PP No. 11/2014 tentang Pungutan oleh OJK seluruhnya bertendensi positif.


CONCLUSION Dalam pemberitaan hari ini, Jumat 4 April 2014, bidang Polhukam masih mendominasi isi pemberitaan dengan prosentase pemberitaan mencapai 86,4% lebih banyak dari dua bidang lain yang muncul yakni bidang Perekonomian (9,1%) dan bidang Kesra (4,5%). Isu yang banyak dimuat adalah Pemilu 2014, hal ini tidak lepas dari makin dekatnya pelaksanaan pemilu 2014. Masyarakat diajak untuk terus menyoroti dan mengawal perkembangannya lewat media. Meskipun secara umum tendensi pemberitaan hari ini netral dengan 6 pemberitaan bertendensi positif, namun pemerintah harus terus memberi perhatian pada perkembangan pemberitaan yang beredar dalam media guna memantau isu yang akan berkembang dalam ranah publik. Dengan demikian, kelegaan tetap ada pada pola pemberitaan hari ini yang belum memunculkan tendensi negatif. Hal ini tentunya bisa berdampak positif pada masyarakat menjelang pelaksanaan pemilu mendatang.


1 Awasi Perjalanan Suara Pemilih Upaya mengantisipasi terjadinya manipulasi terus dilakukan. Namun, kekhawatiran atas kecurangan pemilu tetap mengemuka. 2 Kebijakan KPU Dinilai Keliru Kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret tulisan "selesai" pada undangan pemilih yang salah cetak dengan bolpoin dan mengganti dengan "pukul 13.00" dinilai tidak tepat 3 Umat Diseru Pilih Caleg Muslim Forum Ukhuwah Islamiyah Majelis Ulama Indonesia (FUI MUI) menyerukan kepada umat Islam agar memilih calon legislatif (caleg) yang satu iman dalam Pemilu Legislatif 9 April mendatang. 4 Keeping TNI Out of Politics In recent years, the Indonesian political scene has come alive with a host of old and new face introducing themselves to the public. 5 Tiga Capres Bakal Bersaing di Pilpres Pemilihan Presiden 2014 diperkirakan hanya diikuti tiga calon presiden, yakni Jokowi, Abu Rizal Bakrie (ARB) dan Prabowo Subiyanto. 6 Jokowi dan Prabowo Dekati Massa Islam Suara umat muslim menjadi incaran calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subiyanto, dan PDI Perjuangan , Joko Widodo. 7 Dampak Abaikan Pertanian Kesenjangan yang melebar selama 10 tahun terakhir adalah buah dari sikap mengabaikan pertanian sebagai basis pembangunan. Kemunduran di sektor tempat bernaung penduduk miskin tersebut berbanding lurus dengan melebarnya kesenjangan ekonomi. 8 Pengakuan Saksi Yayah Rodiah, Rp 1,2 M Masuk Kantong Wakil Gubernur Banten Rano Karno diduga menerima suap Rp 1,2 miliar. Hal itu terungkap dalam sidang kasus dugaan suap sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebak dengan terdakwa Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan)


9 Industri Keuangan Mulai Sektor Pungutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya merilis perincian tarif pungutan tahunan industri keuangan. Tak ada alasan para pelaku industri untuk tidak membayar pungutan tahunan secara bertahap, mulai bulan ini. 10 SBY: Kalau Partai Demokrat Tetap Memerintah, Gaji Pegawai Negeri Terendah Rp 5 Juta Presiden SBY dalam kampanye Partai Demokrat di gedung tertutup Hall D Kemayoran, Jakarta, Kemarin, seperti menyihir ribuan undangan yang hadir. Bukan hanya isi pidatonya yang padat dan menyentuh hal-hal konkret, tapi gayanya juga memikat. 11 OJK Tetapkan Kriteria Kekeringan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan kriteria kesulitan keuangan bagi pelaku sektor jasa keuangan yang bisa dikenakan tarif pungutan hingga 0% sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP No. 11/2014. 12 TNI Tak Mau Tanggung Jawab Keterlambatan Pemilu Logistik Panglima TNI Jendral Moeldoko mengatakan TNI tidak mau di salahkan terhadap segala bentuk keterlambatan distribusi logistik yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan pemilu didaerah. Hal itu di katakan Moeldoko usai penandatanganan nota ke sepahaman pengamanan logistik pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) di gedung KPU. 13 Putusan MK: Pengumuman Mahkamah Konstitusi juga membatalkan pasal 247 ayat 5, UU No.8 tahun 2012, tentang pemilu Legislatif, artinya pengumuman hasil hitung cepat (Quick Count) pemilu dapat di umumkan kapan saja, tidak perlu menunggu dua jam setelah penutupan pemungutan suara di wilayah barat waktu Indonesia. 14 Campaign period ends on high Indonesian Democratic PartyStruggle (PDI-P) chair Megawati Soekarno Putri made a final push on the party's last day of legislative campaigning in Bali, calling on voters to use more than physical appeareance to influence their choice of candidate. 15 67.000 surat suara salah cetak, petugas berdalih kelelahan PT. Tempurina Media Grafika, Jember berjanji akan menyelesaikan kertas surat suara baru tepat waktu demi menutupi 67.000 surat suara yang di temukan salah cetak untuk dapil V kabupaten Banyuwangi.


16 SURAT SUARA Terlambat Dikirim ke BONE Surat suara pemilihan umum terlambat tiba di kabupaten Bone, pasalnya, kapal yang mengangkut surat suara dari Surabaya menuju Makasar rusak dalam perjalanan sehingga kapal terpaksa kembali ke Surabaya. 17 Pemilu Tinggal Sepekan, Surat Suara Masih Kurang Pelaksanaan pemilihan umum 2014, tinggal sepekan lagi, namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota Tegal masih kekurangan ribuan surat suara kami masih menunggu surat suara tambahan itu dari pusat. kata Ketua Divisi Logistik KPU kota Tegal. 18 KPU Jalin Kerjasama Dengan TNI Komisi Pemilihan Umum (KPU), jalin kerjasama atau nota kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (03/04). Kerjasama ditandangani langsung oleh Panglima TNI, Jenderal Moeldoko dan Ketua KPU Pusat, Husni Kamil Malik. 19 Salah Cetak Kertas Suara Berpotensi Timbulkan Kekisruhan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gubeng, Surabaya, menemukan kesalahan pencetakan pada kertas surat suara Partai Demokrat. Partai yang seharusnya bernomor urut tujuh itu, malah tertulis nomor urut enam. 20 Polda Kalsel Siap Amankan Pemilu Untuk mengamankan jalannya pemilihan umum dan pemilihan presiden, Polda Kalimantan Selatan mengelar operasi "Mantap Brata Intan 2014". 21 Polri terima lima laporan pelanggaran pemilu Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menerima lima laporan dugaan pelanggaran tindak pidana selama masa kampanye Pemilu 2014. "Jadi, sampai saat ini, Sentra Gakumdu sudah memberikan laporan kepada Polri, sudah ada lima (laporan) sejak masa kampanye," kata Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti saat ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Jumat. 22

soal Jimly konstitusional Bantah Yusril, atauPemilu tidaknya 2014 pemilu. Konstitusional Hentikan perdebatan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyatakan, pelaksanaan Pemilu 2014 konstitusional. Ia meminta perdebatan yang menyoal konstitusional atau tidaknya Pemilu 2014 untuk segera dihentikan.


2014

Recommend Documents