Headline Berita Hari Ini
Periode: 12/09/2014 Tanggal terbit: 12/09/2014
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Tendensi
.
Tendensi pemberitaan pada hari ini 100% netral.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Bidang
.
Berita hari ini didominasi isu di bidang Polhukam (76,2 persen). Isu kedua di bidang Perekonomian sebesar 19 persen dan bidang Kesra sebesar 4,8 persen.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu
.
Pada pemberitaan hari ini isu Kelanjutan Kasus Korupsi Hambalang menjadi isu terbanyak yang muncul di media (9 berita). Isu lainnya adalah isu Pemilihan Kepala Daerah (5 berita), isu Kenaikan Harga Elpiji (2 berita), isu Kasus Investasi Bodong (1 berita), isu Menurunkan Peringkan Delapan besar Perusahaan (1 berita), isu Pembangunan Infrastruktur (1 berita), dan Isu Penyelundupan BBm oleh oknum PNS (1 berita).
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
Sebaran Isu dan Tendensi
.
Semua isu pemberitaan pada hari ini bertendensi netral. Tidak ada isu yang bertendensi positif maupun negatif.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
CONCLUSION KESIMPULAN: Tendensi pemberitaan hari ini cenderung netral (100%). Bidang Polhukam adalah isu yang paling banyak disorot oleh media hari ini (76.2%). Isu Kelanjutan Kasus Korupsi Hambalang menjadi isu terbanyak yang muncul di media (9 berita) dan pemberitaan mengenai isu tersebut cenderung netral. REKOMENDASI: Berdasarkan kesimpulan pemberitaan di media massa dan media sosial maka pihak media massa direkomendasikan untuk mengkaji isu tersebut dengan mengundang para pakar di bidang hukum dan politik untuk mendiskusikan Kelanjutan Kasus Korupsi Hambalang secara komprehensif beserta dampaknya terhadap reaksi publik.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
1 Dituntut 15 tahun Penjara Anas Disebut Jaksa Cerdas & Wisanggeni Keinginan petinggi KPK agar Anas Urbaningrum dituntut vonis seumur hidup tak tercapai. Dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin, jaksa penuntut umum hanya menuntut eks ketum Demokrat ini dengan pidana 15 tahun penjara. Selain itu, jaksa juga menuntut Anas membayar denda Rp 500 juta subsider pidana 5 bulan kurungan. 2 Fuel Theft Prompts Indonesian civil servants have long gained a reputation for being able to game the system to embezzle a little bit of money here and extotort a little there. 3 Anas Dituntut 15 Tahun Penjara Mantan ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum merespons kalem tuntutan pidana 15 tahun penjara yang dilontarkan jaksa penuntut umum KPK di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, kemarin, Anas siap mengajukan dua pembelaan (pleidoi) 4 Anas Dituntut 15 tahun Penjara Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dituntut pidana penjara selama 15 tahun oleh jaksa penuntut umum. Anas dinilai terbukti menerima gratifikasi dari proyek pusat olah raga nasional di Bukit Hambalang. 5 Govt defends direct election The government will arrange a high-ranking lobby of political party leaders to endorse the direct election of local heads in an attempt to stave off the moves by majority of factions at the House of Representatives to abolish the mechanism. 6 Tuntutan Maksimal Nihil Meskipun Anas Urbaningrum melakukan obstruction of justice, jaksa tidak menghadiahinya tuntutan maksimal 20 tahun atau seumur hidup. 7 Anas Dituntut 15 tahun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan tuntutan pidana 15 tahun penjara kepada terdakwa kasus dugaan gratifikasi proyek lainnya serta pencucian uang, Anas Urbaningrum. 8 Pemerintah Diminta Menarik Diri Pertemuan ratusan bupati dan walikota yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Jakarta, kemarin, menghasilkan lima rekomendasi terkait RUU Pemilukada. Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
9 Dua Petinggi MUI Terseret Kasus GTIS Kasus Investasi Bodong PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) memasuki babak baru. Setelah Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menahan dan menetapkan Direktur GTIS Azidin sebagai tersangka. 10 Kepala Daerah Ingatkan SBY Penolakan para kepala daerah terhadap rencana sejumlah fraksi di DPR yang ingin memaksakan perubahan pemilihan kepala daerah oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD tidak main-main. Kemarin, mereka berkumpul di DKI Jakarta merumuskan sejumlah rekomendasi untuk Presiden dan DPR, bahkan juga sempat berencana turun ke jalan, berdemontrasi. 11 Anas Dituntut 15 Tahun Penjara Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum akhirnya dituntut 15 tahun penjara oleh jaksa penuntut KPK. Anas didakwa bersalah menerima Gratifikasi mobil dan melakukan tindak pidana pencucian uang saat masih menjadi anggota DPR dan Ketua Umum Partai Demokrat. 12 Kepala daerah Koalisi Prabowo Sejumlah bupati dan wali kota yang diusung partai atau gabungan partai Koalisi Merah Putih menentang opsi pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sikap mereka berseberangan dengan keputusan enam fraksi anggota koalisi Merah Putih di DPR, yang sampai kemarin ngotot mengegolkan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. 13 Anas Dituntut 15 Tahun Penjara Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dituntut 15 penjara dan denda Rp 500 juta oleh jaksa dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tipikor. Anas dinyatakann jaksa terlibat dalam kasus gratifikasi. 14 Pembongkaran Pemukiman Warga Warga Rawa Buaya Jakarta Barat yang tempat tinggalnya digusur meminta Walikota Jakarta Barat untuk mengganti rugi dan merelokasi mereka. Pemerinta DKI jakarta menggusur pemukiman untuk membangun jalan dalam upaya mengatasi kemacetan.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
15 Gas Elpiji 12 Kg naik, warga beralih ke gas 3 kg Gas elpiji 12 kg di kabupaten Kampar Riau dijual seharga Rp 115.000/tabung. Mahalnya gas elpiji 12 kg tersebut membuat masyarakat beralih ke gas elpiji berukuran 3 kg. 16 Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD Bencana Bagi Demokratisasi di Indonesia Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih memberi dukungan penuh pada RUU Pilkada yang isinya akan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD seperti zaman orde baru. Tak pelak RUU itu pun menuai kritik tajam. RUU Pilkada membunuh demokratisasi di Indonesia. 17 Pengusaha Jakarta: Kenaikan Elipiji Timing-nya Kurang Pas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah melakukan evaluasi terkait dengan kenaikan Elpiji 12 kg. Pasalnya kenaikan harga gas Elpiji 12 kg akan memukul pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM). 18 Dituntut 15 tahun penjara, Anas sebut itu tidak obyektif Jaksa menuntut Anas Urbaningrum dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dalam kasus gratifikasi sejumlah proyek pemerintah dan tindak pidana pencucian uang, namun mantan ketua umum Partai Demokrat itu mengatakan tuntutan jaksa tidak obyektif. 19 Harga Elpiji Naik, Hotel dan Restoran di Yogya Mulai Sesuaikan Tarif Naiknya harga elpiji 12 kg membuat kalangan pengusaha hotel dan restoran di Yogyakarta berencana naikkan harga makanan hingga 10 persen. 20 Anas: Pengadilan Bukan Tempat Cari Kebencian Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum mengatakan, Pengadilan bukanlah tempat mencari kebencian, melainkan tempat untuk mencari keadilan. Hal ini disampaikan Anas menanggapi tuntutan yang dibacakan Jaksa KPK. Menurutnya tuntutan jaksa KPK hanya mengutamakan rasa kebencian semata. 21
Peringkat 8 Emiten Diturunkan PT Pemeringkat Efek Indonesia menurunkan peringkat delapan perusahaan yang dinilai memiliki kondisi fundamental mengkhawatirkan sejak awal 2014 2014 hingga saat ini.
Direktorat Pengolahan dan Penyediaan Informasi Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Telp/fax: 021/352.1538 | Twitter: @ditppi
