2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 108/PUU-XII/2014

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 23 OKTOBER 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 108/PUU-XII/2014 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara [Pasal 169 huruf b dan Pasal 170] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Nunik Elizabeth Merukh ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 23 Oktober 2014, Pukul 13.33 – 14.15 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) Ahmad Fadlil Sumadi 3) Aswanto Fadzlun Budi SN

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Arrisman Tri Asnawanto Aji Rumise Hendrawati Harshi Sri Harnani Bagi Ukur Tarigan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB

1.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sidang Perkara Nomor 108/PUU-XII/2014 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kami persilakan kepada Pemohon dan/atau Kuasanya yang hadir untuk memperkenalkan diri.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN Terima kasih. Baiklah, Yang Mulia. Kami perkenalkan dari Kantor Advokat W. H. Koesoemaningrat, S.H., M.H., dan Associate. Saya sendiri adalah Arrisman, sebelah kiri saya Tri Asnawanto, sebelah kanan saya Rumise Hendrawati, sebelah kanannya lagi Harshi Sri Harnani, yang sebelah kanan lagi Bagi Ukur Tarigan. Terima kasih.

3.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Agenda kita sidang ini adalah pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya, kami persilakan kepada Pemohon atau Kuasanya ini untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Jadi, pokok-pokoknya saja karena permohonan secara tertulis sudah kami terima. Sampaikan saja mengenai pokok-pokok dari permohonannya ini. Kami persilakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: TRI ASNAWANTO AJI Yang Terhormat Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi. Izinkanlah saya membacakan ringkasan Permohonan Pengujian Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Pertama. Kewenangan Konstitusi, kami anggap kami bacakan. Terus kemudian, kedudukan hukum (legal standing), itu pun kami anggap dibacakan. Kemmudian, terhadap angka I, angka II, itu juga dianggap dibacakan. Kemudian, angka IV. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat, dalam hal ini PT Pukuafu Indah yang telah disahkan sebagaimana hukum berdasarkan Putusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor YA5057/16, tertanggal 27 November Tahun 1078 dan

1

perubahan terakhir dengan Akta Pernyataan Pukuafu Indah Nomor 80, tanggal 18 Januari 2008 oleh Notaris Titik Erawati Sugiarto. Kemudian, telah disetujui perubahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Tahun 2008, tanggal 10 Maret 2008, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Nunik Elizabeth Merukh, M.B.A., selaku Direktur. Dan oleh karena itu, sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT Pukuafu Indah berkedudukan di Jakarta. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut. a. Bahwa Pemohon adalah salah satu pemegang saham pada PT Newmont Nusa Tenggara yang berdasarkan anggaran dasar PT Newmont Nusatenggara, PT NNT bergerak pada bidang pertambangan mineral berdasarkan anggaran dasar PT Newmont Nusa Tenggara Nomor 164, tanggal 18 November 1986, Akta Notaris Arikandi Napta Kusuma, S.H. Tambahan Berita Acara Negara RI Nomor 40, tanggal 8 ... 19 Mei 1988 disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. b. Bahwa PT Pukuafu ... bahwa PT Nusa ... bahwa PT Newmont Nusa Tenggara adalah mitra kerja sama pemerintah dalam bidang pertambangan mineral berdasarkan kontrak karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Newmont Nusa Tenggara, yang ditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986, yang pada saat itu Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh Presiden Soeharto. c. Bahwa kontrak karya PT Newmont Nusa Tenggara Tahun 1986 adalah suatu kontrak di bidang pertambangan mineral, yang ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi, dengan persetujuan DPR RI, dengan ... dengan perusahaan patungan antara perusahaan swasta nasional dengan swasta asing penanaman modal asing. Yang dalam hal ini antara Newmont Indonesia Limited dengan PT Pukuafu Indah, Pemohon, yang kemudian dibentuk PT Newmont Nusa Tenggara untuk melaksanakan usaha pertambangan dan mineral di luar minyak, gas, dan bumi. Bahwa PT Newmont Nusa Tenggara adalah sebuah perusahaan joint venture yang modal awalnya dimiliki oleh satu peserta dari Indonesia yaitu PT Pukuafu Indah sebagai Pemohon, sebesar 20% dan Newmont limit … dan Newmont Indonesia Limited sebesar 80%. Bahwa kemudian dalam perjalanan bisnis PT Newmont Nusa Tenggara telah di … telah mengalami perubahan pemegang saham sebagai berikut. 1. Nusa Tenggara Partnership BV=49%. 2. PT Multi Daerah Bersaing=24%. 3. PT Pukuafu Indah (Pemohon)=17,80%. 4. PT Indonesia Masbaga Investama=2,22%. 5. PIP=7%. 2

Bahwa Kontrak Karya PT NNT Tahun 1986 mempunyai jangka waktu 75 Tahun sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 anggaran PT NNT tahun 1986. Kontrak karya harus dijunjung tinggi sebagai perjanjian … perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan wajib dipatuhi oleh para pihak sehingga jangka waktu kontrak karya tersebut berakhir sebagaimana diatur dalam kontrak karya. Apabila salah satu pihak meningkarinya atau tidak mematuhi isi dari kontrak karya tersebut berarti pihak tersebut telah ingkar janji atau wanprestasi. Pihak yang telah wanprestasi harus ada pertanggungjawaban tidak boleh melepaskan diri dari tanggung jawab akibat wanprestasi yang telah dilakukan dengan sengaja. Bahwa kontrak karya merupakan hukum kontrak innomat. Hukum kontrak innomat artinya sebagai kontrak yang muncul dan berkembang dalam masyarakat bahwa ketentuan hukum yang mengatur hukum kontrak innomat merupakan ketentuan hukum bersifat khusus. Dengan demikian berlaku asas lex specialis derogat lex generalis artinya undangundang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, sumber hukum Salim HS, S.H., M.S., dalam buku yang berjudul Buku Perkembangan Hukum Kontrak Innomat Indonesia, halaman 5 sampai 6. C. Bahwa Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah menegaskan bahwa kontrak karya dan perjanjian karya mengusahakan pertambangan batu bara yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang ini tetap diperlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak atau perjanjian, sehingga dapat dipahami bahwa kontrak karya dan segala ketentuannya diatur di dalam oleh para pihak harus dianggap sah dan berlaku menurut hukum dan dengan sendirinya mengikat bagi para pihak untuk mematuhinya. D. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Sedangkan Pasal 103 ayat (1) menegaskan bahwa pemegang IUP dan IUPK, koperasi produksi wajib melakukan pengelolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri. Dengan demikian ketentuan Pasal 169 huruf b, Pasal 170, dan Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak sejalan atau tidak sinkron dengan makna Pasal 169 huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pemegang kontrak karya in casu Pemohon, akibatnya hak konstitusional Pemohon yang dilindungi Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung dirampas atau dihalang-halangi oleh ketidakpastian dari 3

ketentuan Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang 4 Tahun 2009 tersebut. Dan (suara tidak terdengar jelas) dalam kesulitan yang luar biasa bagi para pemegang kontrak karya Termohon, Pemohon, untuk melakukan penjualan langsung mineral dan batu bara yang telah ditambangkan tersebut. Melainkan harus melakukan pemurnian dan pengelolahan terlebih dahulu di dalam negeri yang hal-hal ini tidak termasuk dalam materi muatan dalam kontrak karya yang telah disetujui pemerintah sejak tahun 1986. E. Bahwa Pemohon yang telah melaksanakan kegiatan pertambangan mineral selama puluhan tahun terancam bangkrut dan mengalami kerugian investasi yang dahsyat, hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan pertambangan pada PT Newmont Nusa Tenggara Pemohon bekerja sama dengan mitra asing dimana pemegang sahamnya pada saat itu adalah Nusa Tenggara Partnership, PT Multi Daerah Bersaing, Pukuafu Indah, Indonesia Masbaga Investama, dan PIP. Bahwa bukanlah suatu hal yang tidak mungkin bahwa sangat potensial terjadi bahwa mitra asing Pemohon tersebut akan melakukan pengakhiran terhadap kontrak karya PT NNT Tahun 1986, sehingga kegiatan pertambangan mineral PT Newmont Nusa Tenggara harus diakhiri pula. F. Bahwa pengakhiran kerja sama dari kegiatan pertambangan mineral yang dilakukan oleh perusahaan Pemohon, PT Newmont Nusa Tenggara mengakibatkan ditutupnya perusahaan tersebut sehingga perusahaan terpaksa harus berlakukan PHK massal terhadap seluruh karyawan yang berjumlah kurang lebih 4.000 orang yang saat ini telah di rumahkan sebanyak 3.200, versi Deli Inverstor. Bahwa dengan pengakhiran kontrak karya tersebut Pemohon dapat menderita kerugian, satu, wilayah pertambangan seluas seribu … 1.127.134 hektar harus beroperasi 87.540 hektar membayar uang penggantian hak dan tunjangan lainnya kepada karyawan, bahkan berdampak pula bagi penerimaan negara yang secara otomatis akan ikut berkurang. H. Bahwa dengan adanya kewajiban pengelolan dan pemurnian tersebut juga akan berdampak pada menyia-nyiakan sumber daya alam yang telah bertambah namun tidak dapat dilakukan penjualan ke luar negeri oleh karenanya larangan ekspor barang mentah yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui tiga peraturan yaitu PP Nomor 1/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Permen ESDM Nomor 1/2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri, dan Permenkeu Nomor 6/PMK/2014 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Biaya Keluar dan Tarif Biaya Keluar Sebagai Bentuk Pelaksanaan Pasal 169 huruf b, Pasal 170, Pasal 102, dan Pasal 103 Undang-Undang 4 Tahun 2009. 4

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas bahwa Pemohon telah menderita kerugian konstitusional berupa hilangnya hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 30D ayat (2), ayat (3), dan (4) Undang-Undang Dasar 1945 atas berlakunya Pasal 169 huruf b dan Pasal 70, Pasal 102 juncto Pasal 103 ayat (1). VI. Bahwa dengan berdasarkan atas uraian di atas, maka Pemohon sebagai badan hukum Indonesia yang berbetuk perseroan tersebut … perseroan terbatas yang menganggap hak konstitusional dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang 4 Tahun 2009 memiliki kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan permohonan ini. III. Alasan pemohonan pengajuan … permohonan pengujian. 1. Bahwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dinyatakan dengan tegas bahwa tujuan dibentuknya Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdakaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka penetapan kebijaksanaan negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan harus menyentuh terhadap tujuan negara dan sekaligus dijadikan dasar pijak dalam menentukan parameter kesahihan kebijaksanaan tersebut. 2. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan ini menunjukkan bahwa ke demokrasi sebagai paradigma, tidak berdiri sendiri. Ini menunjukkan bahwa demokrasi sebagai … tetapi paradigma demokrasi yang dibangun harus dikawal bahwa harus didasarkan pada nilai hukum sehingga produk demokrasi dapat dikontrol secara demokrasi oleh paradigma hukum. Dua, isu pokoknya senangtiasa menjadi inspirasi perkembangan prinsip-prinsip negara hukum adalah masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, perjuangan paradigma kepastian hukum dan keadilan menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara merupakan kewajiban kolektrif seluruh warga bangsa. Sehingga prinsip supermasi hukum dalam negara hukum yang demokratis, dapat ditegakkan dan 5

berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, paradigma kepastian hukum merupakan elemen penting dari negara hukum karena hukum menjadi pengarah dan penggerak pada tujuan yang pasti, sehingga seluruh kelompok masyarakat terlindungi posisi. Fungsi dan perannya dalam mengembangkan dirinya, kelompok masyarakat dan negara. Kondisi ini juga akan berdampak bahwa pernghormatan, perhatian, pemenuhan hak warga negara dan hak-hak individu. Dengan demikian, setiap warga negara dan setiap orang akan memperoleh perlakuan berkeseimbangan. Perlakuan menurut kepatutan, (suara tidak terdengar jelas), dan perlakuan yang wajar yang bertujuan … yang berujung pada terasakan keadilan sejati. 5.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Oke, ya? Masih panjang? Banyak sekali.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: TRI ASNAWANTO AJI Banyak, Pak.

7.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Pokok-pokoknya saja. Jadi ya, Saudara sudah menguraikan tadi (…)

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: TRI ASNAWANTO AJI Saya langsung di kesimpulan, Pak.

9.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, silakan.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: TRI ASNAWANTO AJI Baik. Kesimpulan. Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas jelas terbukti bahwa. 1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan melakukan pengujian atas materi muatan 169 huruf b dan Pasal 170 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pemohon mempunyai kedudukan hukum legal standing untuk mengajukan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara khususnya Pasal 169 6

huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Minerba terhadap Pasal 169 huruf a dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2009, Tambahan Negara … Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959 Tahun 2009 bertentangan dengan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 33 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. 11.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN Petitum. Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas jelas terbukti bahwa pertama Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan melakukan pengujian atas materi muatan Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral (…)

12.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Itu sudah tadi ya kesimpulan itu, kesimpulan apa petitum?

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN Petitum.

14.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Kalau di ini kesimpulan yang Mahkamah berwenang, mohon berkedudukan, kesimpulan. Tapi kalau petitum ini 1, 2, 3 mengabulkan ya, petitum. Ya, silakan jadi petitumnya saja tadi kesimpulan sudah dibacakan oleh rekan Saudara. Silakan.

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARRISMAN Ya, baik. Pasal 169 huruf b … mohon maaf, ada perbaikan, Yang Mulia. Kami ulangi mungkin. Petitum. Berdasarkan uraian di atas maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memeriksa, dan mengadili, serta memutus permohonan pengujian ini sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya 7

2. Menyatakan Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959 Tahun 2009 bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 3. Menyatakan Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Lembaran Negara Nomor 4 tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959 Tahun 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih. 16.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sudah, ya? Sampaikan. Jadi, pokok-pokoknya walaupun tadi ada yang kembali diulang atau ditegaskan. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan ini Majelis wajib memberi nasihat, saran, untuk permohonan ini. Kami persilakan.

17.

HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI Saudara Kuasa ya, ini kan yang Saudara mohon itu Pasal 169 huruf b dan Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang dan seterusnya itu. Kalau kita membaca kembali ke depan itu yang sudah jelas itu, itu pasal … halaman 50 tentang petitum. Petitum enggak ada masalah itu sudah tepat, tapi kalau kita melihat … kalau kita bicaranya dari belakang, alasan-alasan mengenai pokok permohonan yang Saudara uraikan dengan pemberian atau penomoran yang sedemikian rupa ada romawi, ada angka arab yang memakan halaman sangat banyak ini menjadi kabur karena enggak fokus. Sebenarnya kan begini intinya itu kalau alasan mengenai pokok permohonan itu. Pasal 169 dan 170 … 169 huruf b dan 170 itu Saudara punya pendirian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara bilang bertentangan itu tadi samar-samar, saya sudah mendengar karena sangat banyak itu dan tidak fokus Saudara … apa namanya … mengambil beberapa pasal di dalam Undang-Undang Dasar sebagai dasar pengujian. Katakan Undang-Undang Dasar 1945 Saudara ambil misalnya dari pembukaan dan pasal-pasalnya. Itu kan sebenarnya Saudara … apa namanya ... dengan cara menyimpulkan dulu bahwa pasal itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, lalu baru Saudara berargumentasi. Lah, argumentasinya itu seharusnya Saudara fokus kepada pertentangannya itu seperti apa, gitu? Kalau Saudara anggap pertentangannya itu dengan Pembukaan Undang8

Undang Dasar Tahun 1945, Saudara sebutkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang Saudara sebut di sini ini, alinea keempat itu isinya apa? Di situ kan negara misalnya, kemudian daripada itu, dan seterusnya membentuk pemerintahan negara yang melindungi seluruh tumpah darah warga negara dan seterusnya, kan itu, ya. Bertentangannya itu dari aspek-aspek itu di mana? Apa Saudara merasa tidak terlindungi, apa Saudara merasa berhak untuk sejahtera itu menjadi tidak sejahtera misalnya, Saudara misalnya gagasan negara ini membentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Saudara tidak dengan pasal itu lho, jangan dengan yang lain, dengan pasal itu Saudara menjadi terhambat, menjadi hilang keadilan sosial yang seharusnya Saudara peroleh itu, kan begitu. Ini uraiannya waduh, sangat heboh tapi lalu dicari benang merahnya itu agak susah, sebenarnya ada satu yang bisa saya tangkap, negara ini dianggap melanggar kontrak karena ada pasal ... membentuk pasal itu, itu saja yang saya tangkap itu, ya kan, Saudara kan? Negara melanggar kontrak, seharusnya negara itu mematuhi kontrak, wong ditandatangani Presiden Soeharto, tapi kok negara kok membuat pasal yang merugikan saya, lah kerugiannya itu apa? Sementara Saudara dasarnya alinea keempat, dasarnya Pasal 28 huruf d, Pasal 27 huruf h. Lah, coba itu di-explore lalu dirinci. Pasal 28 itu ... 28H ayat (2) itu tentang apa sih? Lalu kaitannya dengan Pasal 169 dan 170 itu apa? Nah, ini mestinya fokus begitu saja, kalau mau berteori, teori itu harus bisa menjelaskan kerugian itu sedemikian parah begitu misalnya, yang diceritakan merumahkan apa namanya ... karyawan. Oke, ya. Numpuknya bahan mentah yang tidak bisa dikirim, itu enggak konstitusional kan. Argumentasi itu argumentasi yang bersifat konstitusional bukan kerugian ... kerugian materiil sih bisa saja, tapi ujungnya itu harus konstitusional. Oke, satu hal ya, ini di pokok permohonan. Lalu di legal standing itu. Legal standing itu kan kerugian itu Saudara pastikan, apa kerugian itu aktual atau potensial? Saudara pasal itu membuat Anda atau perusahaan yang Saudara wakili itu potensi rugi atau sudah benar-benar rugi secara konstitusional? Jangan cerita macam-macam sehingga jadi kabur gitu, ya. Terus di kewenangan sudah samar-samar tertangkap sebenarnya, kan sebenarnya kalau di kewenangan itu kan begini, Pasal 24C atau ini Saudara memulai dari 24 ayat (2), terus 24C ayat (1). MK itu punya kewenangan menguji undang-undang, kan gitu saja toh. Permohonan Saudara adalah pengujian undang-undang, maka Mahkamah berwenang, kenapa enggak bilang begitu saja? Ini ada berapa nomor ini? Ada berapa? Lima nomor, sehingga jadi enggak karu-karuan kan. Kan sebenarnya kalau disederhanakan, kan begitu kan, kalau disingkat berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah

9

berwenang di ... berwenang menguji undang-undang. Permohonan saya ini adalah permohonan pengujian undang-undang. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang. Ya, kan gitu kan, enakenak ngomong-ngomong begitu, Saudara mutar-mutar enggak karukaruan, haduh. Ya, enggak apa-apa lah. Kan … ya itu kewenangan saya, jadi saya harus ngomong begitu menurut undang-undang wajib itu. Perkara Saudara wah kok jadi begini itu, ya, ya. Ya, terima-terima nosik, ya itu, gitu ya. Tapi saya minta diperhatikan itu supaya … ini kan Saudara kan akan berhadapan dengan pembentuk undang-undang, apa benar negara itu telah … apa namanya … wanprestasi atau bahkan melanggar kontraknya sendiri, gitu? Saudara konstruksikan itu. Ya apa enggak? Atau pasal itu saja yang bertentangan? Begitu ya. Atau kalau memang ada negara membuat pasal yang kemudian terkait dengan kontrak itu lalu mana sih yang harus diubah kontraknya atau negara dilarang membuat undang-undang ya, barang kali itu, itu coba dipikirkan baik-baik ya. Terima kasih atas perhatian Saudara. Terima kasih, Yang Mulia. 18.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, Ahmad Fadlil Sumadi. Dipersilakan, Prof. Aswanto.

19.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Pemohon, ya, sudah banyak catatan-catatan tadi dari Yang Mulia Dr. Fadlil. Saya ingin menambahkan beberapa hal, ini permohonan Saudara cukup panjang ini ya, ada 50 halaman dan secara garis besar banyak hal yang sebenarnya tidak terlalu relevan kemudian justru itu yang Anda elaborasi secara mendalam padahal tidak relevan. Misalnya di halaman 37 Saudara mencoba membandingkan antara Pasal 169 huruf b, Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dengan beberapa undangundang yang menurut Saudara bahwa kontrak karya itu harus dipertahankan. Bahkan Saudara juga menguraikan secara panjang lebar mengenai meteri Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembuatan Perundang-Undangan yang kemudian Saudara menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini pembentukkannya tidak memenuhi persyaratan. Nah, kalau mengarah ke situ itu tidak uji meteri, tapi uji formil. Namun kalau uji formil, sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi ada batas waktu 40 hari ya. Jadi ini enggak mungkin lagi uji formil ini. 45 hari setelah diundangkan. Nah, ini yang banyak … apa … mengambil lembar-lembar permohonan ini. Padahal sebenarnya yang Saudara ingin mohonkan kan persoalan kewajiban pemurnian, itu kan yang Saudara inginkan? Bahwa dengan adanya norma yang mewajibkan untuk 10

dilakukan pemurnian Anda merasa dirugikan dengan itu. Tadi Beliau sudah menyampaikan harus diingat bahwa kerugian di … apa … harus Saudara elaborasi di sana adalah kerugian konstitusional dan sebagai masukan juga undang-undang ini juga sementara dalam proses pengujian oleh Pemohon yang lain mungkin Saudara bisa melihat juga perkembangan karena undang-undang ini dalam permohonan yang lain itu sudah sampai pada tahap pemeriksaan ahli, sudah … apa … sudah Pleno, sudah sampai pada pemeriksaan ahli. Nah, mungkin Saudara bisa juga melihat perkembangannya. Lalu kemudian Saudara banyak sekali mengurai soal kontrak karya, bahkan saya bisa menangkap seolah-olah bahwa hak yang Saudara miliki, hak konstitusional yang Saudara miliki itu atau Pemohon miliki itu, itu alas haknya adalah kontrak karya. Nah, menurut saya mestinya yang Saudara harus tonjolkan di sana adalah bahwa alas haknya itu adalah konstitusi karena pengujian ini kan pengujian karena terjadi kerugian atau potensial atau faktual terjadi kerugian konstitusional, sehingga mestinya alas hak yang mendasari sehingga Saudara haknya Saudara dirugikan itu adalah alas hak konstitusi. Nah, ini yang kelihatan perlu Saudara elaborasi kembali, sehingga Majelis lebih … apa … lebih mudah memahami arah permohonan Saudara. Ini permohonannya panjang lebar, tapi kemudian kita menjadi bingung, gitu. Sebenarnya … ya walaupun setelah kita baca secara keseluruhan, kita bisa memahami bahwa sebenarnya yang Saudara mau bahwa pasal yang memberi kewajiban kepada pengusaha untuk melakukan pemurnian itu, itu yang dianggap melanggar konstitusi. Tapi, kemudian banyak apa … banyak uraian-uraian yang menurut saya justru mengaburkan, misalnya pada penjelasan secara lisan tadi Saudara mengatakan bahwa kerugian itu antara lain terjadi karena bahan-bahan yang sudah digali, sudah ditambang, itu tidak bisa dieksor, bahkan Saudara apa … menengarai bahwa dengan tidak bisanya diekspor SDA itu adalah sebuah kerugian yang menyia-nyiakan sumber daya alam. Nah, tentu Saudara juga harus apa … di dalam permohonan ini juga mungkin Saudara bisa mengelaborasi lebih jauh lagi tentang apa sebenarnya apa … hakikat dari pada pemanfaatan SDA itu. Ya, kita menyadari bahwa Saudara dari sisi Pemohon, tentu menganggap bahwa dengan adanya kewajiban pemurnian itu Saudara merasa dirugikan. Nah, padahal sebenarnya kan di dalam undang-undang ini sudah dikasih kesempatan lima tahun kan? Lima tahun untuk mempersiapkan. Dan yang terakhir, saya ingat ketika ahli pada kasus yang sama ini, pada pengujian undang-undang yang sama, tadi Saudara secara lisan menyampaikan bahwa dengan adanya kewajiban pemurnian itu menyebabkan ribuan karyawan yang harus di PHK, sehingga itu menimbulkan kerugian. Keterangan ahli pada undang-undang … pada pengujian undangundang yang sama itu bahwa kalau dilakukan pemurnian, itu jauh lebih 11

banyak menyerap tenaga kerja. Nah, ini yang menyebabkan saya menyampaikan kepada Saudara untuk melihat juga perkembangan kasus pengujian undang-undang yang sama yang sudah sampai pada tahap pemeriksaan ahli. Dan yang terakhir, maaf tadi saya sudah sampikan terakhir, ini ada lupa lagi. Saudara kan mengajukan permohonan atas nama korporasi ya? Badan hukum yaitu PT Paku … Pukuafu. Nah, ini kelihatannya anggaran dasarnya belum Saudara lampirkan, ya. nanti dilampirkan anggaran dasarnya apa … PT Pukuafu itu, gitu ya. Dari saya, Yang Mulia, cukup. 20.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Pak Prof Aswanto. Jadi, dari nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Majelis ini saya ingin juga tambahkan selain yang sudah disampaikan oleh kedua Hakim tadi. Pertama, harus fokus … ini apa menjelaskan kontrak kerja, atau pemurnian tambang mineral, atau masalah pembentukan undangundangnya. Jadi, harus fokus di positanya ya. Kemudian, konsistensi batu uji Saudara-Saudara, atau dasar pengujiannya itu karena di satu pihak di halaman 78 itu tanpa menyebut di sana ada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, sementara di kesimpulan itu dinyatakan bertentangan dengan Pembukaan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Di halaman 78 itu disebutkan dasar pengujiannya tidak ada Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsisten ya. Ya kemudian, di dalam uraian Saudara juga, di posita itu lebih banyak menjelaskan pertentangan pasal, ya sementara disebutkan 169 huruf b itu bertentangan dengan huruf a, dan pasal yang lainnya. Sedangkan di Mahkamah Konstitusi ini adalah pengujian norma undangundang dengan konstitusi. Ya, hal teknis lainnya di petitum itu juga ada permintaan untuk … permohonan untuk dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia, itu di Pasal 57 ayat (3) dinyatakan demikian. Saya kira hal-hal itu yang dapat Majelis berikan masukan, nasihat kepada sidang pendahuluan ini. Dan pada waktu paling lama 14 hari untuk memeperbaiki atau mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan oleh Majelis. Apabila tidak dalam 14 hari itu disampaikan revisi atau perbaikan, ya yang kita pakai yang kita sampaikan hari ini yang banyak kita berikan koreksi-koreksi. Saya kira itu ya. Ada hal yang perlu disampaikan? Cukup?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: RUMISE HENDRAWATI Saya rasa cukup, Yang Mulia. 12

22.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Cukup ya. Baik, jadi hal ini untuk selanjutnya akan kita sampaikan di Rapat … Rapat Permusyawaratan Hakim, kemudian juga perbaikannya kita tunggu paling … 14 hari sejak hari ini. Baik, dengan demikian sidang hari ini cukup, selesai, dan dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB Jakarta, 23 Oktober 2014 Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d Rudy Heryanto NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

13