2014

PUTUSAN Nomor: 360/PTSN-MK.A/KI-JBR/XII/2014 [1.1]

1. IDENTITAS

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa informasi Publik Nomor Registrasi: Nomor 1086/K-B9/PSI/KI-JBR/X/2014 yang diajukan oleh:

Nama

Alamat

:

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Garut

:

Jl. Patriot Rt 05/Rw 10 Kelurahan Sukagalih Kec. Tarogong Kidul Kabupaten Garut

Yang dalam persidangan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Dani Ramdani dan Angga Rizki Rilandi. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap Nama

Alamat

: :

Pemerintah Kabupaten Kabupaten Garut

Garut

Jl. Patriot No.3 Kabupaten Garut

unit

kerja

Inspektorat

Yang dalam persidangan ajudikasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diwakili oleh Burdan Ali Junjunan dan Rina Siti Syabariah, SH. [1.2]

Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar permohonan Pemohon; Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon dan Pemohon. A. Pendahuluan [2.1]

2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepanitraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 Oktober 2014 dengan registrasi Sengketa nomor 1086/K-B9/PSI/KI-JBR/X/2014.

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | email: [email protected]

Kronologi

[2.2]

[2.3]

[2.4] [2.5] [2.6] [2.7] [2.8]

Pada tanggal 19 Juni Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon berupa:

Laporan hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2011-2013 terhadap kinerja 33 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Kabupaten Garut. Adapun tujuan permohonan informasi adalah Ikut serta mengontrol dan mengawasi terhadap proses tindak lanjutan temuan-temuan inspektorat.

Pada tanggal 2 Juli 2014 Termohon menanggapi permohonan Pemohon melalui surat Nomor: 700/1108/Inspektorat yang menjelaskan bahwa Termohon telah menjawab permintaan serupa melalui surat Nomor 700/106/Insp tertanggal 6 Juni 2014 yang pada intinya menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan serupa karena Laporan Hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional termasuk informasi yang dikecualikan.

Pada tanggal 3 Juli 2014 Pemohon mengajukan keberatan melalui PPID Inspektorat Kabupaten Garut. Pada tanggal 18 Agustus 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dengan alasan surat keberatan tidak ditanggapi.

Pada tanggal 6 November 2014 dilakukan Sidang Pemeriksaan Awal di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri para pihak. Pada tanggal 28 November 2014 dilakukan sidang ajudikasi di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri para pihak. Pada tanggal 10 Desember 2014 dilakukan pemeriksaan tertutup di kantor Inspektorat Kabupaten Garut terhadap dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Inspketorat Kabupaten Garut.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.9]

Termohon tidak menanggapi keberatan yang disampaikan Pemohon.

[2.10]

Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk :

Petitum

1. Menyelesaikan sengketa informasi publik;

2. Menyatakan termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon.

B. Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.11]

Menimbang bahwa di persidangan tanggal 28 November 2014 Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 2 dari 15

1. Berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, maka pemohon menyatakan bahwa informasi publik yang diminta berupa ikhtisar laporan hasil pemeriksaan inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2011-2013 yang disampaikan kepada Bupati Garut. 2. Salinan ikhtisar laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan format yang diatur dalam Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2011. 3. Laporan Hasil Pemeriksaan yang diminta adalah pemeriksaan reguler yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Garut.

4. Pemohon mempunyai salinan surat disposisi dari Bupati Garut kepada Inspektorat Kabupaten Garut untuk menyediakan dokumen yang diminta.

[2.12]

Surat-Surat Pemohon

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P- 1

Salinan surat permohonan informasi publik yang diajukan kepada Termohon tertanggal 19 Juni 2014.

Bukti P- 3

Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada PPID Inspektorat Kabupaten Garut tertanggal 3 Juli 2014.

Bukti P- 2 Bukti P- 4 Bukti P- 5 Bukti P- 6 Bukti P- 7 Bukti P- 8 Bukti P- 9

Bukti P-10 Bukti P-11 Bukti P-12 Bukti P-13 [2.13]

Salinan surat tanggapan informasi publik yang disampaikan oleh Termohon tertanggal 2 Juli 2014. Salinan tanda terima surat permintaan tertanggal 19 Juni 2014. Salinan tanda terima surat keberatan tertanggal 3 Juli 2014.

Salinan kartu disposisi Bupati Garut kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Garut tertanggal 26 Mei 2014.

Surat Keputusan Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Nomor: 010/A/EN/EK LMND Garut/VII/2013 tentang pengesahan Struktur Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi GArut, Jawa Barat Surat kuasa dan fotocopy KTP atas nama Ahmad Nasir kepada Angga Rizki Rilandi tertanggal 9 Oktober 2014.

Surat kuasa dan fotocopy KTP atas nama Ajang Rahayu kepada Angga Rizki Rilandi tertanggal 9 Oktober 2014.

Surat kuasa dan fotocopy KTP atas nama Dani Ramdani kepada Angga Rizki Rilandi tertanggal 9 Oktober 2014. Surat kuasa dan fotocopy KTP atas nama Iman kepada Angga Rizki Rilandi tertanggal 9 Oktober 2014.

Surat kuasa dan fotocopy KTP atas nama Agus Ridwan kepada Angga Rizki Rilandi tertanggal 9 Oktober 2014.

Surat kuasa dan fotocopy KTP atas nama Fauzi Gunawan kepada Angga Rizki Rilandi tertanggal 9 Oktober 2014.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 3 dari 15

1. Primer

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.

b. Memerintahkan Badan Publik untuk memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2014 Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Termohon menolak permintaan informasi berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) huruf h angka 4, huruf i, dan huruf j.

2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011, laporan hasil pemeriksaan oleh aparat fungsional merupakan rahasia negara dan tidak dapat dipublikasikan sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. 3. Dalam laporan hasil pemeriksaan ada hal-hal yang belum selesai ditindaklanjuti, sehingga laporan yang belum selesai ini dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi yang berbeda.

4. Penolakan permintaan informasi publik sudah disampaikan, namun diakui belum melalui proses menguji konsekuensi terhadap Pasal 17 UU KIP.

5. Surat disposisi dari Bupati Garut kepada Inspektorat Kabupaten Garut sudah ditanggapi melalui surat yang menyampaikan masukan bahwa laporan hasil pemeriksaan Inspektorat merupakan informasi yang dikecualikan. 6. Pemeriksaan berkala oleh inspektorat merupakan pemeriksaan internal yang dilakukan secara rutin setiap triwulan kepada setiap SKPD. Sedangkan pemeriksaan tertentu dapat dilakukan atas permintaan pimpinan atau menanggapi pengaduan. 7. Pemeriksaan inspektorat merupakan pemeriksaan internal. Sedangkan pemeriksaan eksternal dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). 8. Hasil pemeriksaan inspektorat berisi laporan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan.

9. Laporan hasil pemeriksaan inspektorat disampaikan kepada pimpinan daerah. Laporan hasil pemeriksaan dapat ditembuskan kepada BPK-RI jika diminta.

10. Isi dari laporan pemeriksaan biasanya berupa uraian hasil pemeriksaan, kesimpulan hasil pemeriksaan, dan rekomendasi.

Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 4 dari 15

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti T- 1 Bukti T- 2

Bukti T- 3

Bukti T- 4

Bukti T- 5 Bukti T- 6

Bukti T- 7 Bukti T- 8

Bukti T- 9

Bukti T- 10

Salinan Keputusan Inspektur Kabupaten Garut Nomor: 188.45/046a/Insp/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Kabupaten Garut tertanggal 20 Januari 2012.

Salinan Petikan keputusan Bupati Garut Nomor: 821.2/Kep.086-BKD/2014 Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut tertanggal 25 April 2014.

Salinan Petikan keputusan Bupati Garut Nomor: 821.2/Kep.123-BKD/2014 Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III.a di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut tertanggal 23 Mei 2014. Salinan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Inspektorat Kabupaten Garut Nomor: 188.45/106a/Insp/2012 tentang data-data informasi publik yang dikecualikan pada Inspektorat Kabupaten Garut. Salinan Pengujian Konsekuensi Informasi publik pada Inspektorat kabupaten Garut.

Salinan Nota Dinas Inspektur Kabupaten Garut kepada Bupati Garut kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Garut Nomor 700/001/Inspt mengenai penjelasan atas permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat 20102013 oleh Lembaga mahasiswa nasional Untuk Demokrasi. Salinan Kartu Disposisi Bupati Garut kepada Kepala Inspektorat Kabupaten Garut mengenai penjelasan atas permintaan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat 20102013 tertanggal 17 Juni 2014.

Surat tanggapan tertulis dari Inspektur Kabupaten Garut Nomor: 700/2611/Inspektorat tertanggal 2 Desember 2014 terhadap permintaan ikhtisar hasil pemeriksaan dengan lampiran pernyataan keberatan dari SKPD sebagai obyek pemeriksaan, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Dinas Bina Marga Kabupaten Garut. Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler Kabupaten Garut Tahun 2013. Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 5 dari 15

Bukti T- 11 Bukti T- 12

Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Publik Pemerintahan Daerah. Salinan Lampiran 1 peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomro 42 tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

Pemeriksaan tertutup

[2.16] Menimbang dalam pemeriksaan tertutup di kantor Inspektorat Kabupaten Garut pada tanggal 10 Desember 2014 Termohon memperlihatkan dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2013 yang memuat informasi mengenai: 1. Ringkasan eksekutif

2. Informasi Umum yang memuat dasar hukum, Struktur Organisasi, Tujuan Penyusunan Ikhtisar Laporan, dan Rekaptulasi program dan realisasi pengawasan. 3. Hasil pengawasan yang memuat rekaptulasi temuan audit reguler berupa rekaptulasi jumlah temuan dan jumlah tindak lanjut disemua unit kerja Kabupaten Garut.

4. Hasil pengawasan yang memuat rekaptulasi temuan audit dengan tujuan tertentu dan audit reviu berupa rekaptulasi realisasi audit dengan tujuan tertentu, rekaptulasi jumlah audit investigasi dan audit reviu. 5. Evaluasi hasil temuan pemeriksaan inspektorat Kabupaten Garut.

6. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI.

7. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat.

8. Hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat berupa nama pelapor dan terlapor, substansi pengaduan, status tindak lanjut, dan sanksi.

Kesimpulan Pemohon

[3.1]

[3.2]

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa informasi publik yang diminta dalah Ikhtisar laporan hasil pemeriksaan reguler yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Garut

2. Pemohon menyatakan bahwa informasi publik yang dimohonkan adalah informasi yang terbuka.

Bahwa dari seluruh dalil dalil yang diuraikan di atas dan bukti bukti terlampir, Pemohon memohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 6 dari 15

Kesimpulan Termohon

[3.3]

Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ikhtisar hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Garut bukan untuk dipublikasikan, melainkan hanya diberikan kepada Bupati sebagai acuan kebijakan.

2. Setelah mendapat masukan dari Inspektorat Kabupaten Garut, surat disposisi dari Bupati Garut kepada Inspektorat Garut memerintahkan agar permintaan informasi ditanggapi sesuai ketentuan. [4.1]

[4.2]

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Psal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) junto Pasal 5 b dan Pasal 13 huruf b Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP). Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat [4.3] [4.4] [4.5] [4.6]

[4.7]

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4, pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat (1) huruf a, pasal 36 ayat (2), pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 5 dan pasal 6 PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa permohonan a quo merupakan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a UU KIP juncto Pasal 5 huruf b PERKI tentang PPSIP.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.4] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) dan pasal (4) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan Badan Publik tingkat kabupaten/kota dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk. Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kabupaten Garut yang merupakan Badan Publik Daerah di Provinsi Jawa Barat sesuai dengan pasal 27 ayat (3) UU KIP.

Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 7 dari 15

[4.8]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] sampai dengan paragraf [4.7] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Pemohon [4.9]

[4.10]

[4.11] [4.12]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, pasal 36 ayat (2), pasal 37 UU KIP juncto Pasal 1 angka 6, pasal 5 huruf b, pasal 11 ayat (1) huruf a, dan Pasal 13 huruf b PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat keberatan atas penyediaan dan pelayanan informasi publik, PPID bertugas mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila informasi publik ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) yang menyatakan bahwa pengajuan ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID. Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan:

1. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon tertanggal 19 Juni 2014. (Bukti P-1);

2. Pemohon telah mengajukan keberatan melalui PPID Inspektorat Kabupaten Garut tertanggal 3 Juli 2014 karena tidak puas atas tanggapan Termohon. (Bukti P-2);

3. Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 18 Agustus 2014 karena keberatan tidak ditanggapi. (Bukti P-3); 4. Pemohon merupakan Pemohon yang mewakili kelompok orang dengan menyertakan kelengkapan permohonan berupa surat kuasa dan fotocopy kartu tanda penduduk pemberi kuasa. (Bukti P-8 sampai P-13);

5. Telah diadakan sidang ajudikasi Pada tanggal 6 Novermber 2014 dan 28 November 2014 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang dihadiri oleh para pihak.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] dan [4.12] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan penyelesaian sengketa informasi publik. C. Kedudukan hukum Termohon

[4.14] Menimbang pasal 1 angka 3 UU KIP juncto pasal 1 angka 5, dan angka 1 angka 8 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa lembaga eksekutif adalah badan publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 8 dari 15

[4.15] Menimbang bahwa Termohon adalah Pemerintah Kabupaten Garut unit kerja Inspektorat Kebupaten Garut Provinsi Jawa Barat.

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] dan [4.15] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon adalah badan publik sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KIP. D. Pokok Permohonan

[4.17] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil pemohon, jawaban Termohon serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1.

Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak bisa dibuktikan lagi, yaitu: a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

2.

c. Pemohon tidak memperoleh tanggapan atas keberatan disampaikan sebagaimana diuraikan dalam Duduk Perkara;

yang

Bahwa selain fakta hukum atau hal-hal yang diakui para pihak, dalam persidangan juga terdapat fakta hukum atau hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi publik;

E. Pendapat Majelis

[4.18] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi pokok perselisihan hukum di atas, Majelis akan memberi pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut: [4.19] Menimbang bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon adalah Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan reguler Inspektorat Pemerintah Kabupaten Garut tahun anggaran 2011 sampai Tahun anggaran 2013 yang disampaikan kepada Bupati Garut.

[4.20] Menimbang Nomor urut 17 Hasil pengujian konsekuensi informasi publik pada Inspektorat Kabupaten Garut yang menyatakan Laporan hasil pemeriksaan reguler, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, reviu laporan keuangan, evaluasi/monitoring, Laporan hasil pemeriksaan APIP lainnya, LHP BPK RI termasuk informasi yang dikecualikan pada Inspektorat kabupaten Garut berdasarkan Pasal 17 huruf i dan j UU KIP dengan konsekuensi menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur. [4.21] Menimbang Lampiran Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat kabupaten Garut Nomor 188/106a/Insp/2012 tentang Data-data yang Dikecualikan Pada Inspektorat Kabupaten Garut yang menyatakan bahwa laporan hasil pemeriksaan regular, pemeriksaan kasus, pemeriksaan khusus, reviu laporan keuangan, evaluasi/monitoring dikecualikan dengan dasar hukum Pasal 17 huruf a UU KIP dengan konsekuensi menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur.

Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 9 dari 15

[4.22] Menimbang pernyataan Termohon dalam persidangan pada tanggal 28 November 2014 yang menyatakan bahwa alasan tidak memberikan informasi publik karena Informasi publik yang dimohonkan merupakan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf h angka 4, huruf I, dan huruf j UU KIP. [4.23] Menimbang pernyataan Termohon dalam persidangan pada tanggal 28 November 2014 yang menyatakan bahwa alasan tidak memberikan informasi publik karena laporan hasil pemeriksaan mengandung temuan yang belum selesai ditindaklanjuti, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi yang berbeda. [4.24] Menimbang dalam Pasal 16 ayat (1) PERKI tentang SLIP yang menyatakan:

PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan.

[4.25] Menimbang dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 23 UU KIP juncto Pasal 34 ayat (1) PERKI tentang PPSIP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Komisioner melakukan penilaian terhadap hasil uji konsekuensi atas penetapan informasi yang dikecualikan melalui sidang ajudikasi. [4.26] Menimbang dalam pemeriksaan tertutup pada tanggal 10 Desember 2014 Termohon memperlihatkan dokumen ikhtisar laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Garut Tahun 2013 yang mencantumkan informasi public sebagaimana dimaksud dalam Paragraf [2.16].

[4.27] Menimbang dalam Pasal 17 huruf a yang menyatakan bahwa Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;

2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;

3. Mengungkap data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan perncegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum

[4.28] Menimbang dalam Pasal 17 huruf h yang menyatakan bahwa Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu hasil-hasil evaluasi sehubungan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.

Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 10 dari 15

[4.29] Menimbang dalam Pasal 17 huruf i yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. [4.30] Menimbang dalam Pasal 17 huruf j yang menyatakan bahwa setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. [4.31] Menimbang Pasal 18 ayat (2) UU KIP yang menyatakan

Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila a. Pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

[4.32] Menimbang Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan

Secara berkala, berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota menyusun dan menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan kepada menteri/pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya dengan tembusan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

[4.33] Menimbang Lampiran 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 yang mencantumkan Format Ikhtisar Laporan hasil Pengawasan APIP adalah sebegai berikut: Kata Pengantar Daftar Isi

Ringkasan untuk Pimpinan Bab I Informasi Umum

Bab II Hasil Pengawasan

Bab III Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

Bab IV Hasil Penanganan Pengaduan Masyarakat Bab V Simpulan, Hambatan, dan Rekomendasi Lampiran-lampiran

[4.34] Menimbang Pasal 9 (1) UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan yang menyatakan: (1) Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK. Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 11 dari 15

(3) Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

[4.35] Menimbang Pasal 7 ayat (5) Undang-undang No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan:

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang telah diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan terbuka untuk umum.

[4.36] Menimbang Pasal 9 ayat (2) UU KIP menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala meliputi: a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait; c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

[4.37] Menimbang dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l dan m PERKI tentang SLIP menyatakan bahwa Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas: (l) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal serta laporan penindakannya; (m) jumlah, jenis, dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya; [4.38] Menimbang dalam pemeriksaan tertutup Majelis Komisioner menemukan dalam dokumen Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Garut terdapat informasi publik berpotensi mengandung informasi yang dikecualikan berupa informasi publik yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan identitas pelapor atau saksi, serta informasi yang menyangkut hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang. [4.39] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.20] sampai [4.38] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan Termohon tidak memberikan informasi karena berkonsekuensi menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur tidak relevan setelah hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Kabupaten Garut telah diserahkan kepada DPRD Kabupaten Garut, namun ikhtisar laporan pemeriksaan berpotensi mengandung informasi publik yang dikecualikan.

[4.40] Menimbang pernyataan Termohon dalam persidangan pada tanggal 28 November 2014 yang menyatakan bahwa alasan Termohon tidak memberikan informasi publik karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011, disebutkan laporan hasil pemeriksaan oleh aparat fungsional merupakan rahasia negara dan tidak dapat dipublikasikan sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang. [4.41] Menimbang Termohon menyertakan bukti tertulis berupa surat pernyataan keberatan dari SKPD sebagai obyek pemeriksaan, yaitu Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut, Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Dinas Bina Marga Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.15]. Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 12 dari 15

[4.42] Menimbang butir 17 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 yang menyatakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Aparat Pengawas Fungsional merupakan dokumen rahasia negara, tidak dapat dipublikasikan/diinformasikan kepada pihak manapun, sebelum mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

[4.43] Menimbang Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan yang menyatakan :

1. Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. 2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

[4.44] Menimbang Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan:

Setelah melaksanakan tugas pengawasan, aparat pengawasan intern pemerintah wajib membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada pimpinan Instansi Pemerintah yang diawasi.

[4.45] Menimbang dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan: Pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.

[4.46] Menimbang dalam pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatakan:

Laporan hasil pemeriksaan Pejabat Pengawas Pemerintah Inspektorat Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur dan BPK Perwakilan.

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.40] sampai [4.46] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa dalil-dalil Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Garut sebagai pihak yang berwenang. 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] [5.2]

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 13 dari 15

[5.3] [5.4]

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo; Dalil-dalil Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum untuk sebagian. 6. AMAR PUTUSAN

[6.1] [6.2]

[6.3]

Memutuskan,

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa adalah Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011- 2013 berupa rekaptulasi setelah mendapat persetujuan dari Bupati Garut

merupakan informasi yang terbuka namun berpotensi mengandung informasi publik yang dikecualikan berupa informasi publik yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, mengungkapkan identitas pelapor atau saksi, serta informasi yang menyangkut hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.

Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publik yang relevan dengan tujuan permohonan, yaitu: 1. 2.

3.

[6.4]

Memberikan salinan dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011- 2013 yang memuat rekaptulasi hasil pemeriksaan reguler setelah mendapat persetujuan dari Bupati Garut.

Tidak menyertakan atau menghitamkan sebagian informasi dari dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Inspektorat Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2011- 2013 berupa evaluasi hasil temuan Inspektorat Kabupaten Garut, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, dan hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat.

Membuat dan memberikan rekaptulasi berupa: jumlah, jenis, dan gambaran umum temuan serta laporan penindakannya dari informasi mengenai evaluasi hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Garut, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Garut, dan hasil penanganan kasus pengaduan masyarakat.

dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini diterima oleh Termohon. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon.

Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 14 dari 15

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Dan Satriana selaku Ketua merangkap Anggota, Anne Friday Safaria, dan Dr. Anton Minardi masing masing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014, dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum oleh Dan Satriana selaku Ketua merangkap Anggota, Anne Friday Safaria sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2014 dengan didampingi oleh Hernadi Natawidjaja sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Panitera Pengganti. Ketua Majelis Ttd

Anggota Majelis

(Dan Satriana)

Ttd

(Dr. Anton Minardi)

Anggota Majelis Ttd

Panitera Pengganti

(Anne Friday Safaria)

Ttd

(Hernadi Natawidjaja )

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bandung , 29 Desember 2014. Panitera Pengganti

(Adi Setiadi Ramdhani)

Putusan 360/PTSN-MK. A/KI-JBR/XII/2014

Halaman 15 dari 15