2014)

SISTEM MERIT DALAM MANAJEMEN ASN DI DAERAH (Dalam Koridor UU 5/2014 dan UU 23/2014)

Oleh : MADE SUWANDI Msoc.sc, Ph.D Komisioner Aparatur Sipil Negara (KASN) HP 0816914482 8/5/16

EMAIL: [email protected]

1

TATARAN FILOSOFIS 1. Kenapa Perlu Ada Pemerintah? a. 

Untuk menciptakan “Law and Order” (ketentraman dan ketertiban)

b. 

Untuk menciptakan “welfare” (Kesejahteraan)

2. Kenapa Perlu Ada Pemerintah Daerah ? a.  Wilayah negara terlalu luas b.  Menciptakan kesejahteraan secara demokratis 8/5/16

2

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 LEGISLATIF

DPR

MPR

EKSEKUTIF

KPU

YUDIKATIF

MA

PRESIDEN/ WAPRES

DPD

PUSAT

MK KY

Kementerian Negara dewan pertimbangan

BANK SENTRAL

BPK

TNI/POLRI

DAERAH

PROVINSI

Lingkungan Peradilan Umum

KDH

DPRD

PERWAKILAN BPK PROV

Agama

Militer KAB/KOTA KDH

8/5/16

TUN

DPRD

3

Pola Organisasi Perangkat Daerah.

Provinsi

10

GUBERNUR DPRD

Garis komando

WAKIL

Garis koordinasi Garis pertanggungjawaban

SEKDA STAF AHLI Ps. 121

INSPEKTORAT

BAPPEDA

(unsur pengawas)

(unsur perencana)

( PP 79/2005)

Ps 150 (2)

LEMBAGA LAIN

DINAS DRH

(pelaks per UU)

(unsur pelaksana)

8/5/16

Ps. 124

LTD (BADAN,KTR & RSD)

(unsur penunjang) Ps. 125

SET DPRD (unsur pelayanan) Ps. 123

4

Kab/Kota

11

BUPATI/ WALIKOTA/WAKIL

Garis komando Garis koordinasi

DPRD

Garis pertanggungjawaban

SEKDA STAF AHLI Ps. 121

LEMBAGA LAIN (pelaks per UU)

INSPEKTORAT

BAPPEDA

(unsur pengawas)

(unsur perencana)

( PP 79/2005)

Ps 150 (2)

LTD

DINAS DRH

(BADAN,KTR & RSD)

(unsur pelaksana)

(unsur penunjang)

Ps. 124

KECAMATAN

Ps. 125

SET DPRD (unsur pelayanan) Ps. 123

Ps. 126

8/5/16

KELURAHAN/ DESA Ps. 127

5

KONSEP HDI 1. 

2. 

KONSEP HDI DIKEMBANGKAN OLEH EKONOM PAKISTAN MAHBUB UL HAQ PADA TAHUN 1990 DANSEJAK TAHUN 1993 DIPERGUNAKAN UNDP DALAM MENYUSUN HUMAN DEVELOPMENT REPORT HDI MENGUKUR 3 DIMENSI DASAR DARI HUMAN DEV: 1.  2. 

3. 

3.

8/5/16

A LONG AND HEALTHTY LIFE MEASURED BY LIFE EXPECTANCY AT BIRTH KNOWLEDGE MEASURED BY ADULT LITERACY (70%) AND THE COMBINED PRIMARY, SECONDARY AND TERTIARY GROSS ENROLLMENT RATIO (30%) DECENT STANDARD OF LIVING AS MEASURED BY GDP PER CAPITA AT PURCHASING POWER PARITY IN US $

DENGAN MENGETAHUI HDI AKAN MENENTUKAN RANKING KESEJAHTERAAN SUATU BANGSA DIBANDINGKAN BANGSA2 LAINNYA 6

RANKING INDONESIA DARI 179 NEGARA YG DISURVEY 2006 (ISSUED 18 DECEMBER 2008) RANKING ADALAH: 1. ICELAND 0,968 2. NORWAY 0,968 3. CANADA 0,967 BREAKING NEWS !!!!!!! 4. AUSTRALIA 0,965 8. JAPAN 0,956 TAHUN 2011 RANKING IPM/HDI 15. USA 0,950 INDONESIA MELOROT TAJAM 21. UK 0,942 MENJADI: 25. KORSEL 0,928 RANKING KE 124 DARI 187 27. BRUNEI 0,919 28. SINGAPORE 0,918 NEGARA DGN NILAI 0,617 63. MALAYSIA 0,823 81. THAILAND 0,786 (Media Indonesia Jumat 4/11/2011) 102. PHILIPPINE 0,745 109. INDONESIA 0,726 CATATAN: TAHUN 2009 INDONESIA RANKING 111 8/5/16 7 TAHUN 2010 INDONESIA RANKING 108 dari 169 NEGARA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DAERAH PUSAT

Pasal 9

Pembentukan Daerah Otonom

KEBIJAKAN DESENTRALISASI

Penyerahan Urusan Pemerintahan Pasal 21 8/5/16

8

ELEMEN DASAR PEMERINTAH DAERAH 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. 

KEWENANGAN (URUSAN PEMERINTAHAN) KELEMBAGAAN (SOTK) PERSONIL KEUANGAN DAERAH PERWAKILAN (KEPALA DAERAH + DPRD) PELAYANAN PUBLIK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (BINWAS)

8/5/16

9

ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN

ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)

-  Pertahanan -  Keamanan -  Moneter -  Yustisi

CONCURRENT (Urusan bersama Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

PILIHAN/OPTIONAL (Sektor Unggulan) Contoh: pertanian, industri, perdagangan, pariwisata, kelautan dsb

WAJIB/OBLIGATORY (Pelayanan Dasar) Contoh: kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, dan perhubungan

-  Politik Luar Negeri -  Agama 8/5/16

SPM (Standar Pelayanan Minimal) 10

URUSAN2 PEMERINTAHAN YG DIOTONOMIKAN 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18. 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KESEHATAN LINGKUNGAN HIDUP PEKERJAAN UMUM PERTANIAN KETAHANAN PANGAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA SOSIAL NAKERTRANS PERUMAHAN RAKYAT KETENTRAMAN KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT PERHUBUNGAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PENATAAN RUANG PERTANAHAN 11 KEHUTANAN

SEKTOR2 TERKAIT OTDA …… 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32 

KOMINFO KOPERASI , USAHA KECIL DAN MENENGAH PENANAMAN MODAL PEMUDA DAN OLAH RAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA STATISTIK PERSANDIAN PERPUSTAKAAN ARSIP KELAUTAN DAN PERIKANAN PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF ENERJI DAN SUMBER DAYA MINERAL PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN 12

PROSENTASE BIAYA PERSONIL THD APBD (N=220)TH 2003

100

80 60

50,3% % RATA-RATA=50,3

40 20

8/5/16

199

181

163

145

127

109

91

73

55

37

19

1

0 13

TRANSFORMASI BIROKRASI & PENGELOLAAN SDM APARATUR 2025 2018

BIROKRASI BERSIH, KOMPETEN DAN MELAYANI

DYNAMIC GOVERNANCE

2013 RULE BASED BUREAUCRACY

PERFORMANCE BASED BUREAUCRACY MANAJEMEN SDM

ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

PENGEMBANGAN POTENSI HUMAN CAPITAL

14

STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL 1. Makro : Kerangka Regulasi Nasional

UU Kementerian Negara UU Pelayanan Publik UU Aparatur Sipil Negara UU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah 9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi 1.  Penataan Struktur Organisasi Pemerintah 2.  Penataan Jumlah dan Distribusi PNS

3.  Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi

Secara Terbuka

2. Mikro : Program/ kegiatan pd angkat Instansi (K/L dan Pemda)

15

4.  Peningkatan Profesionalisasi PNS 5.  Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi 6.  Peningkatan Pelayanan Publik 7.  Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 8.  Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 9.  Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur

KOMPOSISI ASN BERDASAR JABATAN

HONORER:

•  2005-2009 = 935.907 •  2013-2014 = 242.235 TOTAL HONORER: 1.178.142 (27% PNS NASIONAL)

JPT= 0,27%

Guru

1.765.410

40,35 %

31.754

0,73 %

Paramedis

303.754

6,94 %

JF Lainya

222.093

5,08 %

JF Umum

2.003.151

45,79 %

48.847

1,12 %

4.375.009

100, %

Medis

J Struktural TOTAL

AMANAT UU ASN Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara PP 1.  2.  3.  4.  5. 

6. 

Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen PNS Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Manajemen PPPK Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penggajian dan Tunjangan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Korps Pegawai ASN

STATUS: 1.  PEGAWAI NEGERI SIPIL 2.  PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)

1. 

Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, Madya, Utama

2. 

Jabatan Administrasi Administrator, Pengawas, Pelaksana

3. 

Jabatan Fungsional

Jafung Keterampilan: a) Penyelia; b) Mahir; c) Terampil; d) Pemula Jafung Keahlian : a) Utama; b) Madya; c) Muda; d) Pertama

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA Unsur pemerintah dan/atau non-pemerintah, yang terdiri: § 1 orang Ketua merangkap anggota. § 1 orang Wakil Ketua merangkap anggota § 5 orang anggota §  Mengawasi proses pengisian JPT; §  Penerapan asas, nilai dasar, serta kode eak dan kode perilaku (mengawasi dan mengevaluasi serta meminta informasi, memeriksa dan klarifikasi laporan pelanggaran)

Mewujudkan: §  Sistem Merit §  ASN yg profesional §  Pemerintahan yg efekaf, efisien, terbuka, & bebas KKN; §  ASN yg netral; §  Profesi ASN yg dihormaa; §  ASN dinamis & berbudaya.

Tugas: menjaga netralitas; melakukan pengawasan atas pembinaan profesi; dan melaporkan hasilnya kepada Presiden

MANAJEMEN ASN Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Presiden selaku pemegang kekuasaan teranggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan MENETAPKAN pengangkatan, pemindahan, dan pemberhenaan pejabat selain pejabat pimpinan anggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada: –  Menteri di kementerian; –  Pimpinan lembaga di LPNK; –  sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan LNS; –  gubernur, di provinsi; dan –  bupaa/walikota, di kabupaten/kota.

Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhenaan Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang Berwenang •  Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekjen/ sekretariat LN, sekretariat LNS, Sekda provinsi dan kabupaten/kota. •  Pejabat yang Berwenang dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. •  Pejabat yang Berwenang memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. •  Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhenaan Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhenaan Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 20

SISTEM MERIT 1.  Melakukan rekrutmen, seleksi dan prioritas berdasarkan kompeZsi yang terbuka dan adil; 2.  Memperlakukan PNS secara adil dan setara; 3.  Memberikan remunerasi yang setara dengan pekerjaan dan menghargai kinerja; 4.  menjaga standar yang anggi 5.  mengelola PNS secara efekaf dan efisien; 6.  Mempertahankan/memisahkan PNS berdasarkan kinerja ; 7.  Memberikan kesempatan PNS mengembangkan kompetensi

8.  Melindungi PNS dari poliZk; 9.  PNS diberi perlindungan dari hukum yang adak adak adil dan adak terbuka. 21

TAHAPAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

Threshold USD 12.000

KASN

22

WORLDWIDE GOVERNANCE INDICATORS Government Effectiveness

KASN

23

24

Negara dengan Penduduk terbesar ke 4 di Dunia Penduduk: 237 Juta (2010 sensus)

Jumlah PNS: 4.362.805 No

Negara

RASIO (%)

1

MYNMAR

0,7

2

CAMBODIA

1,2

3

LAOS

1,8

4

THAILAND

1,9

5

INDONESIA

1,9

6

VIETNAM

2,1

7

SINGAPORE

2,5

8

PHILIPINES

2,9

9

MALAYSIA

3,7

10

BRUNAI DARUSSALAM

11,4

4.362.805 PNS Sumber: BKN, Des 2013

VISI DAN MISI ASN

VISI

•  mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, melayani dan sejahtera.

MISI

•  memindahkan Aparatur Sipil Negara dari Comfort Zone ke Competitive Zone KASN

26

TUJUAN UTAMA UU ASN Meningkatkan: §  §  §  §  §  §  § 

Independensi dan Netralitas Kompetensi Kinerja/ Produktivitas Kerja Integritas Kesejahteraan Kualitas Pelayanan Publik Pengawasan Dan Akuntabilitas KASN

ASN

27

MANAJEMEN PNS Manajemen PNS meliputi: a.  Penyusunan dan penetapan kebutuhan; b.  Pengadaan; c.  Pangkat dan jabatan; d.  Pengembangan karier; e.  Pola karier; f.  Promosi;

g. h. i.  j.  k.  l.  m. 

Mutasi; Penilaian kinerja Penggajian dan tunjangan; Penghargaan; Disiplin; Pemberhentian; Pensiun dan tabungan hari tua; dan n.  Perlindungan.

KASN

28

PRINSIP DASAR UU ASN § 

Pengembangan “sistem merit ” dalam kebijakan dan manajemen ASN dengan ciri-ciri sbb.: §  Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif §  Menerapkan prinsip fairness §  Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja §  Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan

publik §  Manajemen SDM secara efektif dan efisien §  Melindungi pegawai dari intervensi politik & dari tindakan kesewenang-wenangan. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen SDM Aparatur yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, 29 umur, ataupun kondisi kecacatan.

LARANGAN DALAM SISTEM MERIT l 

Diskriminatif (SARA dan gender)

l 

Kolusi, nepotisme, dan favoritisme

l 

Menghalangi hak konstitusional

l 

Mempergunakan aktivitas politik yang koersif

l 

Menghalangi hak untuk berkompetisi

KASN

30

KEWENANGAN & OTORITAS LEMBAGA Kementerian PAN & RB l  l  l 

•  • 

BKN

Perumusan dan penetapan kebijakan, Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, Pengawasan atas pelaksanaan kebijakan ASN;

l  l 

Penyelenggaraan manajemen ASN Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan NSPK (norma, standar, prosedur, kriteria) manajemen ASN (pengelolaan pegawai ASN)

LAN

KASN

Peneliaan, pengkajian kebijakan manajemen ASN, Pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan & pelaZhan ASN

•  Monitoring, evaluasi kebijakan manajemen SDM (dgn rekomendasi mengikat) untuk menjamin penerapan sistem merit •  Pengawasan penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN KASN

31

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA §  Sebagai Lembaga Non Struktural, Mandiri, bebas dari intervensi politik;

§  Wewenang: mengawasi proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;

§  Tujuan: mewujudkan Sistem Merit ASN yang profesional, dan berfungsi sebagai perekat NKRI;

§  Keanggotaannya : dari unsur Pemerintah dan/atau Non Pemerintah

§  Menjaga netralitas, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi dan melaporkan hasil kepada Presiden;

§  Tidak ada perwakilan di daerah.

KASN

32

KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA §  FUNGSI UTAMA – PENGAWASAN: §  MENGAWASI PELAKSANAAN NORMA DASAR, KODE ETIK DAN KODE PERILAKU ASN SERTA §  MENGAWASI PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN SDM PADA INSTANSI PEMERINTAH (PUSAT DAN

DAERAH)

KASN

33

KASN: Sang Wasit

JENIS JABATAN ASN

KASN

35

PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI •  Sifat Dasar pengisian: Dilakukan secara kompetitif dan terbuka dikalangan PNS •  Seleksi: dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan KASN; •  Proses Pengisian jabatan: •  Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat nasional, •  Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat nasional, propinsi, atau antar intansi dalam 1 (satu) kabupaten/kota. KASN

36

TUJUAN, PRINSIP & SASARAN PEGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

KASN

37

KOMPOSISI ASN BERDASARKAN JABATAN

KASN

38

TATA CARA PENGISIAN JPT

Jabatan yang akan diisi l  Standar kompetensi dan persyaratan jabatan l  Susunan Pansel dan biodata anggota (45-55) l  Metoda/proses seleksi l  Jadwal pelaksanaan seleksi l 

KASN

39

PEMBENTUKAN PANSEL

KASN

40

PENGISIAN JPT PRATAMA

Pembentukan Pansel Pelaksanaan Seleksi

Rekomendasi 3 nama calon

Penetapan pejabat oleh PPK KASN

Catatan: Untuk jabatan Sekda Kabupaten/Kota, sebelum ditetapkan PPK berkoordinasi dengan Gubernur 41

PENGGANTIAN JPT l 

PPK dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 tahun setelah pelantikan kecuali apabila ybs melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan

l 

Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi utama dan madya sebelum 2 tahun harus dengan persetujuan Presiden

l 

JPT hanya dapat diduduki selama 5 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pencapaian kinerja, kesesuaian kompetensi, dan berdasarkan kebutuhan instansi setelah mendapat persetujuan PPK dan berkoordinasi dengan KASN. KASN

42

SEKALI LAGI: SISTEM MERIT l 

l  l  l 

l 

Sistem merit adalah sistem dimana proses rekrutmen dan promosi pegawai didasarkan pada kemampuan dalam melaksanakan tugas, dan bukan karena koneksi politik atau alasan lainnya. Sistem merit menekankan pada ability, knowledge, skill and performance. Sistem merit merupakan lawan dari spoil system. Penerapan sistem merit dapat mewujudkan transparansi dalam pembinaan karier, mendorong kompetisi yang sehat, sehingga tidak akan ada lagi kesan like or dislike dalam mempromosikan seorang pegawai untuk menduduki suatu jabatan. Untuk low trust society, sistem merit dijamin melalui ujian secara terbuka dan transparan. KASN

43

PRINSIP-PRINSIP DALAM SISTEM MERIT 1.  2.  3.  4. 

5.  6. 

Rekrutmen, promosi berdasarkan ability, knowledge, and skills serta kualifikasi pada pengangkatan awal. Kompensasi harus layak dan adil. Diklat untuk menjamin kualitas yang tinggi. Pegawai dipertahankan karena kinerja mereka yang memuaskan, bagi yang tidak memadai harus dikoreksi, yang tidak dapat dikoreksi harus dipisahkan dari Pegawai harus diperlakukan secara adil dalam semua aspek. Pegawai harus dilindungi dari tindakan coersion dan dilarang untuk menggunakan kewenangannya untuk kepentingan politik , kelompok dan pribadi. KASN

44

KONSEKUENSI DARI SISTEM MERIT l  Semua

jabatan harus memiliki standar kompetensi, uraian tugas, target kinerja, indikator penilaian kinerja, serta mekanisme penilaian kinerja.

l  Setiap

pegawai harus memahami tugasnya, target kinerja, bagaimana kinerjanya dinilai, hasil penilaian, serta kaitan antara kinerja dengan remunerasi dan karier. KASN

45

IMPLIKASI BAGI INSTANSI 1. 

2.  3.  4.  5.  6. 

Penataan jabatan ( restructuring dan rightsizing) agar semua jabatan jelas kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja organisasi. Penyusunan kualifikasi, standar kompetensi, target kinerja untuk setiap jabatan Penerapan sistem penilaian kinerja yang obyektif dan transparan Penyempurnaan sistem remunerasi Penempatankembali pegawai Penyusunan rencana pengembangan karier, termasuk program Diklat KASN

46

Tindak Lanjut Keputusan KASN Ada pelanggaran

Hasil pengawasan KASN

Tidak ada pelangaran

Keputusan KASN: pelanggaran kode eZk dan kode perilaku Pegawai ASN

PPK dan PyB wajib menindaklanjua

DiZndaklanjuZ

Tidak DiZndaklanjuZ

KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK dan PyB yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sanksi sebagaimana dimaksud berupa: a.  peringatan; b.  teguran; c.  perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d.  hukuman disiplin untuk PyB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e.  sanksi untuk PPK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

47

SANKSI TERHADAP PELANGGARAN UU ASN 1.  2.  3.  4.  5. 

Pelantikan yang tidak sesuai Prosedur Non Job terhadap Pejabat ASN Mutasi harus Lewat Pansel Implikasi dari Aspek Kepegawaian (legalitas jabatan dan implikasi keuangan) Implikasi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian Jo UU 23/2014 tentang Pemda

48

IMPLIKASI DARI SISI UU 5/2014 TENTANG ASN Pasal 33 (1)  Berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2)  Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan; b. teguran; c. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran; d. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan e. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 49

IMPLIKASI DARI SISI UU 23/2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 1. 

2. 

3.  4. 

Pasal 78 ayat (1) Kepala Daerah/WKDH berhenti karena: 1.  Meninggal dunia 2.  Permintaan sendiri 3.  diberhentikan Pasal 78 ayat (2) KDH/WKDH dapat diberhentikan karena: 1.  Berakhir masa jabatannya 2.  Berhalangan tetap berturut-turut selama 6 bulan 3.  Melanggar sumpah janji 4.  Tidak melaksanakan kewajibannya Pasal 61 ayat (2) Sumpah Janji KDH adalah menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturannya dgn selurus-lurusnya Pasal 67 Kewajiban KDH/WKDH adalah: 1.  Memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 2.  Menaati seluruh ketentuan Peraturan Perundang-undangan 3.  Mengembangkan kehidupan demokrasi 4.  Menjaga Etika dan Norma Pelaksanaan Urusan Pemerintahan 5.  Menerapkan Tata Pemerintahan Yang Baik 6.  Melaksanakan Program Strategis Nasional 7.  Menjalin Hub Kerja dgn Seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan Perangkat 50 Daerah

TERIMA KASIH SUMATERA

KALIMANTAN

IRIAN JAYA

JAVA