KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BOYOLALI
Nomor : 800/
/ 14/2013
DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI
Nomor : KD.11.09/4/PP.00/
/2013
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, DAN SMK TAHUN PELAJARAN 2013/2014 KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI Menimbang
a.
b.
c.
bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah dipandang perlu untuk memberikan pedoman pokok agar pelaksanaannya lebih obyektif, adil, transparan, dan akuntabel; bahwa untuk memacu penerapan manajemen berbasis sekolah/madrasah, dipandang perlu memberikan kewenangan yang lebih besar kepada sekolah/madrasah untuk menyelenggarakan penerimaan peserta didik secara lebih mandiri; bahwa sehubungan dengan huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik pada TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/MA dan SMK Tahun Pelajaran 2013/2014.
-1-
Mengingat
: 1.
2. 3.
4.
5.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
-2-
6.
7.
8.
9. 10.
11.
12.
13.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 Tahun 2005); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
-3-
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Stándar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2012/2013; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2011 tentang Larangan Pungutan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. 17. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0020/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah Kejuruan, Serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket A/Ula, Program Paket B / Wustha, Program Paket C, dan Program Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran 2012/2013. 18. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0021/P/BSNP/I/2013 tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2012/2013; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
-4-
20. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2013. Memperhatikan
: 1.
2.
3.
4.
Surat Edaran Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 776/D2/DM/2013 tanggal 12 April 2013 perihal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA Tahun 2013 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 481/26561/2012 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2012/2013. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 481/04639/2013 Tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Pada Jalur Pendidikan Formal Tahun Pelajaran 2013/2014 Surat Edaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 422.1/03870 tanggal 7 Mei 2013 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2013/2014.
MEMUTUSKAN Menetapkan :
KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TK/RA, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK TAHUN PELAJARAN 2013/2014.
-5-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 2. Penerimaan peserta didik baru adalah penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah dari sekolah/madrasah yang jenjangnya setingkat lebih rendah. 3. Perpindahan peserta didik adalah penerimaan peserta didik dari sekolah/madrasah lain. 4. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. 5. Nilai Ujian Nasional adalah nilai murni yang diperoleh dalam Ujian Nasional (Nilai UN). 6. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik lulus dari satuan pendidikan berdasarkan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. 7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SKHUN adalah surat pernyataan nilai mata pelajaran yang didapat dari hasil ujian nasional dan bagi yang telah dinyatakan lulus dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 8. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD. 9. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP. 10. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 11. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
-6-
BAB II TUJUAN DAN PRINSIP PPDB Pasal 2 Penerimaan peserta didik pada sekolah/madrasah bertujuan memberi kesempatan seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang baik. Pasal 3 Penerimaan peserta didik harus berdasarkan prinsip: 1. Obyektivitas, artinya bahwa penerimaan peserta didik, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan dan tata aturan yang berlaku. 2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik, bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. 3. Akuntabilitas, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya. 4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah/madrasah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan daerah asal, agama, ras, tingkat ekonomi, dan golongan. BAB III PERSYARATAN Pasal 4 (1) Persyaratan calon peserta didik TK/RA adalah: a. berusia 4- 6 tahun pada awal pelajaran baru; b. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik TK/RA diatur oleh TK/RA masing-masing sesuai konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan tidak bertentangan dengan ketentuan serta tata perundangan yang berlaku. (2) Persyaratan calon peserta didik TK/RA Luar Biasa adalah berusia minimal 4 tahun;
-7-
(3) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu ) SD/MI adalah: a. berusia 7-12 tahun pada awal pelajaran baru, apabila belum tercapai kuota yang ditetapkan dapat menerima calon peserta didik dengan usia 6 tahun; b. bagi calon peserta didik yang berusia kurang dari 6 tahun, harus melampirkan rekomendasi tertulis dari pihak yang berkompeten ( konselor atau psikolog ); c. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SD/MI diatur oleh sekolah/ madrasah masing-masing sesuai konsep Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan tidak bertentangan dengan ketentuan serta tata perundangan yang berlaku. (4) Persyaratan calon peserta didik kelas I (satu) SDLB adalah: a. berusia minimal 6 tahun; b. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SDLB diatur oleh sekolah/madrasah masing-masing sesuai konsep Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan tidak bertentangan dengan ketentuan serta tata perundangan yang berlaku (5) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs, adalah: a. telah lulus dan memiliki ijazah SD/MI/SDLB /Program Kejar Paket A ; b. memiliki SKHUN / Surat Tanda Lulus Program Kejar Paket A; c. berusia setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 15 Juli 2013, kecuali SDLB ada ketentuan tersendiri; d. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMP/MTs diatur oleh sekolah/ madrasah masing-masing sesuai konsep Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan tidak bertentangan dengan ketentuan serta tata perundangan yang berlaku. (6) Persyaratan calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMPLB adalah : a. telah lulus dan memiliki Ijazah SD/MI/SDLB/Program Kejar Paket A, atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; b. memiliki SKHUN/Surat Tanda Lulus Program Paket A, atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; c. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMPLB/MTs diatur oleh sekolah/ madrasah masing-masing sesuai konsep Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan tidak bertentangan dengan ketentuan serta tata perundangan yang berlaku. (7) Persyaratan calon peserta didik kelas X (Sepuluh) SMA/MA adalah:
-8-
a. telah lulus dan memiliki Ijazah SMP/MTs/SMPLB Program Kejar Paket B atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; b. memiliki SKHUN/STL Program Kejar Paket B/satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 15 Juli 2013; d. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMA/MA diatur oleh sekolah/ madrasah masing-masing sesuai konsep Manajemen Berbasis Sekolah/madrasah dan tidak bertentangan dengan ketentuan serta tata perundangan yang berlaku. (8) Persyaratan calon peserta didik kelas X (Sepuluh) SMALB adalah : a. telah lulus dan memiliki Ijazah SMPLB/satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; b. memiliki SKHUN, atau SKHU; c. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMALB diatur oleh sekolah/ madrasah masing-masing sesuai konsep Manajemen Berbasis Sekolah/madrasah dan tidak bertentangan denganketentuan serta tata perundangan yang berlaku. (9) Persyaratan calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK adalah: a. telah lulus dan memiliki Ijazah SMP/MTs/SMPLB Program Kejar Paket B atau satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; b. memiliki SKHUN/STL Program Paket B/satuan pendidikan bentuk lain yang sederajat; c. berusia setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 15 Juli 2013; d. memenuhi syarat sesuai ketentuan spesifik kompetensi keahlian di sekolah yang dituju; e. ketentuan lain mengenai penerimaan peserta didik SMK diatur oleh sekolah masing-masing sesuai konsep Manajemen Berbasis Sekolah dan tidak bertentangan dengan tata perundangan yang berlaku. (10) Persyaratan calon peserta didik pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus Lainnya diatur tersendiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dengan koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali
-9-
BAB IV ROMBONGAN BELAJAR Pasal 5 (1) Jumlah peserta didik pada TK/RA dalam setiap rombongan belajar maksimum 25 siswa. (2) Jumlah peserta didik pada SD/MI dalam setiap rombongan belajar maksimum 32 siswa, kecuali pada SD/MI SN maksimal 28 siswa;. (3) Jumlah peserta didik pada SDLB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 siswa. (4) Jumlah peserta didik pada SMP/MTs dalam setiap rombongan belajar maksimum 32 siswa bagi SSN, dan 36 siswa untuk SPM. (5) Jumlah peserta didik pada SMPLB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 siswa. (6) Jumlah peserta didik pada SMA/MA, dan SMK setiap rombongan belajar maksimum 32 siswa, termasuk SMA/MA, dan SMK Standar Nasional/Kategori Mandiri. (7) Jumlah peserta didik pada SMALB dalam setiap rombongan belajar maksimum 8 siswa. (8) Jumlah peserta didik pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus lainnya mengacu pada ketentuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Pasal 6 (1) Jumlah rombongan belajar bagi peserta didik baru tidak boleh menjadikan jumlah rombongan belajar seluruhnya melebihi jumlah ruang belajar/ruang kelas yang tersedia dalam satu sekolah/madrasah; (2) Bagi sekolah/Madrasdah yang akan menambah jumlah rombongan belajar dari jumlah tahun sebelumnya harus mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali/Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Boyolali.
- 10 -
(3) Bagi sekolah/madrasah yang akan menambah jumlah peserta didik baru pada setiap rombel karena letak geografis harus mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Boyolali atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali BAB V PROSES DAN SELEKSI Pasal 7 Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Boyolali melalui tahapan: (1) Pemberitahuan/Sosialisasi kepada Masyarakat; (2) Proses Pendaftaran dan Jurnal harian; (3) Proses Seleksi dan Analisis Nilai Ujian Nasional dan Penghargaan Prestasi untuk SMP/MTs, SMA/MA dan SMK; (4) Pengumuman Peserta Didik yang Diterima; dan (5) Pendaftaran Ulang. Pasal 8 (1) Sekolah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik baru apabila daya tampung sekolah tidak mampu untuk menerima semua calon peserta didik yang telah mendaftar. (2) Seleksi calon peserta didik TK/RA dilakukan berdasarkan peringkat usia. (3) Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD/MI /SDLB dilakukan berdasarkan peringkat usia dan tempat tinggal, tidak berdasarkan tes akademik; (4) Calon peserta didik yang memiliki prestasi kejuaraan tertentu dan/atau berasal dari anak pendidik (guru), mendapatkan tambahan nilai penghargaan prestasi/nilai kemaslahatan yang diatur pada lampiran Surat Keputusan ini; (5) (a). Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs/SMPLB dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional SD/MI/SDLB /STL Progam Kejar Paket A dengan mempertimbangkan nilai penghargaan prestasi/kemaslahatan yang diakui;. (b). Pendaftaran penerimaan peserta didik baru pada SMP/MTs/SMPLB dapat dilaksanakan satu hari setelah pengumuman kelulusan pada jenjang pendidikan sebelumnya sampai dengan Juli 2013.
- 11 -
(c). Satuan Pendidikan yang melaksanakan PPDB tidak sesuai dengan ketentuan ayat (b) harus mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. (6) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA/MA/SMALB dilakukan berdasarkan data SKHUN atau Nilai Akhir pada Program Paket B, nilai raport sekolah/madrasah, hasil test akademik seleksi PPDB, data bakat olah raga, bakat seni, prestasi di bidang akademik, dan prestasi lain yang diakui sekolah/madrasah, dan usia calon peserta didik; (7) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK dilakukan berdasarkan peringkat Nilai Ujian Nasional SMP/MTs/SMPLB atau STL Kejar Paket B dengan mempertimbangkan nilai penghargaan prestasi/kemaslahatan yang diakui; (8) Bagi SMA yang menghendaki seleksi melalui tes akademik dapat mengajukan proposal lebih awal dan tidak diijinkan menyelenggarakan seleksi reguler (hanya berdasarkan SKHUN); (9) Bagi calon peserta didik kelas X (sepuluh) untuk SMK, selain seleksi seperti tersebut pada ayat (7), untuk mendapatkan kesesuaian antara kemampuan dan minat peserta didik dengan bidang keahlian/kompetensi keahlian yang dipilih, dapat dilakukan dengan tes khusus dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah bersama Komite Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi; (10) Penerimaan Peserta Didik yang berasal dari luar Kabupaten Boyolali maksimal 10% dari kuota yang dibutuhkan, kecuali daerah perbatasan Boyolali dengan kabupaten/kota lain; (11) Seleksi calon peserta didik Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus Lainnya diatur secara tersendiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali.
- 12 -
Pasal 9 (1) Sekolah wajib membuat jurnal harian dan menginformasikan di papan pengumuman. (2) Jurnal pendaftar dari dalam daerah dan luar daerah Kabupaten dibuat secara terpisah. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 10 (1) Biaya kegiatan penerimaan peserta didik baru diatur seringan mungkin dengan prinsip efisiensi, kepantasan dan kewajaran sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Untuk Pendidikan Dasar SD/MI/SDLB, SMP/MTs /SMPLB pendaftaran bebas biaya. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru: pendaftaran, pengadaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (3) Biaya Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru untuk TK/RA/TKLB maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). (4) Bagi pendaftar calon peserta didik baru pada SMA/SMALB/MA, SMK dibebaskan dari biaya pendaftaran, dan pembiayaan dialokasikan dalam RKAS. (5) Biaya Pendaftaran pada Satuan Pendidikan Penyelenggara Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus Lainnya diatur secara tersendiri oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali
- 13 -
BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK Pasal 11 (1) Penerimaan Peserta Didik Pindahan antar Sekolah/Madrasah dalam satu Kabupaten, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah/Madrasah yang dituju, dengan mengacu kriteria yang ditetapkan sekolah yang dituju serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. (2) Penerimaan Peserta Didik Pindahan antar Kabupaten/Kota atau antar Provinsi, dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah/Madrasah asal dan Kepala Sekolah/ Madrasah yang dituju dilampiri rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota asal serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali. BAB VIII PELAPORAN Pasal 12 (1) Pada akhir pelaksanaan Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru, setiap sekolah/madrasah wajib membuat laporan tertulis tentang jumlah peserta didik baru yang direncanakan diterima, jumlah pendaftar, dan jumlah peserta didik baru yang diterima sesuai dengan contoh format pada lampiran surat keputusan ini; (2) Untuk TK/ SD laporan dikirim kepada Kepala UPT Dikdas-LS Kecamatan, selanjutnya Kepala UPT Dikdas-LS membuat rekapitulasi dan melaporkan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Boyolali cq. Kepala Bidang/ Kasi yang menangani;
- 14 -
(3) Untuk SMP, SMA, dan SMK, laporan dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali cq. Kepala Bidang/ Kasi yang menangani; (4) Untuk RA/ MI/ MTs/ MA, laporan dikirim kepada Kepala Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Boyolali cq. Kepala Bidang/ Kasi yang menangani; (5) Laporan Akhir Penerimaan Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Program Akselerasi, Program Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa, dan Program Khusus Lainnya dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali/Kepala Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Boyolali cq. Kepala Bidang/ Kasi yang menangani; (6) Laporan sebagaimana ayat (1) dikirim selambat-lambatnya satu minggu setelah pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru disekolah/madrasah. BAB IX PROGRAM PENGEMBANGAN SEKOLAH/MADRASAH Pasal 13 (1) Program Pengembangan Fisik dan Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah, SMA/SMALB/MA, dan SMK Negeri maupun Swasta bagi peserta didik baru dalam rangka mewujudkan “Sekolah Yang Ramah Sosial” harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut: a. Bersifat mendesak untuk diadakan karena akan mengganggu/menghambat keberlangsungan kegiatan belajar mengajar; b. Digunakan untuk pendampingan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan pihak-pihak lain yang harus dipenuhi sebagai syarat menerima bantuan tersebut; c. Untuk peningkatan mutu sekolah/madrasah melalui program “Sukses Ujian Nasional, Olimpiade Sain, Olimpiade Olah Raga, Festival Seni, dan Lomba-lomba Akademik/Non Akademik lainnya” d. Direncanakan dan dimusyawarahkan dengan Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah atau Yayasan Sekolah/Madrasah;
- 15 -
e. Tidak memberatkan orang tua/masyarakat, dimusyawarahkan secara demokratis, terbuka, disetujui dan disyahkan dalam rapat pleno orangtua; f. Sekolah/Madrasah harus memberikan pembebasan/keringanan beaya kepada orang tua siswa yang tidak mampu sesuai kondisi dan kemampuannya, serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten atau Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten; g. Sekolah/Madrasah menyusun Proposal Pengembangan/ Peningkatan Mutu Sekolah/ Madrasah dengan sistematika: Latar Belakang, Tujuan, Rencana Kegiatan, Rencana Anggaran Belanja, Out Put dan Out Come yang diharapkan, serta disetujui oleh Pengawas dan Kepala Bidang/Kasi yang membidangi dan disahkan Kepala Disdikpora/Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali; h. Rencana tersebut huruf g setelah disetujui dalam rapat pleno orang tua, dituangkan dalam RKS, dan RKAS/RAPBS (2) Iuran Rutin Bulanan untuk SMA/SMALB/MA, dan SMK, dalam rangka mewujudkan “Sekolah Yang Ramah Sosial” harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Digunakan untuk biaya operasional sekolah; b. Tidak memberatkan orang tua, dimusyawarahkan secara demokratis dan terbuka dengan komite sekolah serta disetujui dan disyahkan dalam rapat pleno orang tua; c. Sekolah harus memberikan pembebasan atau keringanan beaya sekolah kepada orang tua siswa yang tidak mampu sesuai kondisi dan kemampuannya dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Boyolali/Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Boyolali; d. Dituangkan dalam RKS, dan RKAS/RAPBS
- 16 -
BAB X PEMANTAUAN, PENGAWASAN, DAN SANKSI Pasal 14 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Kantor Kementerian Agama sesuai dengan kewenanganannya wajib memantau dan mengawasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai ketentuan. Pasal 15 Pelanggaran terhadap Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah/Madrasah ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
BAB XI PENUTUP Pasal 16 Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan yang bertentangan dengan ketetapan tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2013/2014 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 17 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri (2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya
- 17 -
(3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2013/2014.
Ditetapkan di Pada tanggal
: Boyolali : Juni 2013
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI
Drs. H. SAEROZI, M.Si. NIP. 19620620 199001 1 001
Drs. SUTOJOYO, M.Si. NIP. 19621212 198603 1 025
Tembusan Yth : 1. Bupati Boyolali (sebagai laporan) 2. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Boyolali 5. Pertinggal
- 18 -
Lampiran I Keputusan Bersama Kepala Dinas Dikpora Kab. Boyolali dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali Nomor : 800/ /14/2013 dan KD.11.09/4/PP.00/ /2013 Tanggal : Juni 2013
PENGHARGAAN PRESTASI/KEMASLAHATAN (Khusus bagi calon peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK) 1. Calon Peserta Didik Baru yang memiliki prestasi Juara 1, 2, dan 3 diberikan nilai penghargaan untuk jenis prestasi yang meliputi: a. Prestasi bidang Akademis (KIR, Lomba Mata Pelajaran dan peserta didik teladan, dsb), b. Prestasi bidang olahraga (semua cabang olahraga yang resmi dipertandingkan pada event nasional); c. Prestasi bidang kesesenian (seni tari tradisional, seni tari modern, seni suara/vocal, seni lukis/kriya, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni pedalangan, seni baca puisi/geguritan/cerkak, mengarang, MTQ, dsb); d. Prestasi bidang ketrampilan (Pramuka, PMR, PBB, dsb) 2. Penghargaan Prestasi diberikan untuk kejuaraan tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, baik secara perorangan maupun kelompok yang diperoleh dalam kurun waktu dua tahun terakhir, dengan nilai penghargaan sebagai berikut: a. Untuk Jenjang SMP/MTs: No
TINGKAT KEJUARAAN
NILAI PENGHARGAAN PRESTASI JUARA I JUARA II JUARA III Diterima Diterima Diterima Langsung Langsung Langsung
a.
Internasional
b.
Nasional
Diterima Langsung
2,75
2,5
c.
Propinsi
2,25
2,00
1,75
- 19 -
KETERANGAN dengan catatan: sesuai kemampuan anak dengan catatan: sesuai kemampuan anak
NILAI PENGHARGAAN PRESTASI JUARA I JUARA II JUARA III
No
TINGKAT KEJUARAAN
d.
Kabupaten/Kota
1,50
1,25
1,00
e.
Kecamatan
0.75
0,50
0,25
KETERANGAN
b. Untuk Jenjang SMA/MA/SMK No
TINGKAT KEJUARAAN
NILAI PENGHARGAAN PRESTASI JUARA I JUARA II JUARA III Diterima Diterima Diterima Langsung Langsung Langsung
a.
Internasional
b.
Nasional
Diterima Langsung
2,75
2,5
c.
Propinsi
2,25
2,00
1,75
d.
Kabupaten/Kota
1,50
1,25
1,00
e.
Kecamatan
0.75
0,50
0,25
KETERANGAN dengan catatan: sesuai kemampuan anak dengan catatan: sesuai kemampuan anak
1). Diberikan untuk kejuaraan yang diselenggarakan dan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, Propinsi, dan Nasional/Internasional dan atau kejuaraan yang diselenggarakan oleh lembaga resmi dibawah pembinaan instansi terkait. 2). Jika calon peserta didik memiliki piagam kejuaraan lebih dari satu maka Penghargaan Prestasi diberikan pada kejuaraan yang memiliki nilai penghargaan tertinggi. 3). Hasil Kejuaraan dibuktikan dalam Foto Copy Piagam/Sertifikat kejuaraan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyelenggara, dan disahkan/dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Propinsi untuk kejuaraan tingkat Internasional/Nasional/Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten untuk kejuaraan tingkat Kabupaten/Kecamatan, cq. Kepala Bidang terkait.
- 20 -
3. Calon peserta didik yang berasal dari anak pendidik (guru) yang mengajar di sekolah/madrasah yang bersangkutan mendapatkan tambahan nilai kemaslahatan sebesar 2 (dua).
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI
Drs. H. SAEROZI, M.Si. NIP. 19620620 199001 1 001
Drs. SUTOJOYO, M.Si. NIP. 19621212 198603 1 025
- 21 -
Lampiran II Keputusan Bersama Kepala Dinas Dikpora dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali Nomor : 800 / /14/2013 dan KD.11.09/4/PP.00/ Tanggal : Juni 2013
/2013
JADWALKEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN PELAJARAN 2013/2014 Jenis Kegiatan No
1 2 3 4
5
Satuan Pendidikan
TK/RA a. Negeri b. Swasta SD/MI a. Negeri b. Swasta SMP/SMPLB/MTs a. Negeri b. Swasta SMA/SMALB/MA a. SMA Penyelenggara Test Akademik a. Negeri (reguler) b. Swasta (reguler) SMK a. Negeri b. Swasta
Hari-hari pertama masuk sekolah
Analisis dan Penyusunan Peringkat
Pengumuman
24 - 28 Juni 24 - 29 Juni
1 – 3 Juli 1 – 4 Juli
4 Juli 6 Juli
8 – 10 Juli 8 –10 Juli
15-17 Juli 15-17 Juli
24 - 28 Juni 24 - 28 Juni
1 – 3 Juli 1– 4 Juli
4 Juli 6 Juli
8 – 10 Juli 8 – 10 Juli
15-17 Juli 15-17 Juli
24 - 28 Juni 24 - 29 Juni
1 - 2 Juli 1 – 4 Juli
3 Juli 6 Juli
8 -10 Juli 10 –13 juli
15- 17 Juli 15- 17 Juli
21 Juni
22 Juni
24-26 Juni
15 – 17 Juli
24 - 28 Juni
1 – 2 Juli
3 Juli
9 – 11 Juli
15 – 17 Juli
24 - 29 Juni
1 – 4 Juli
5 Juli
10 -12 juli
15 – 17 Juli
24 - 28 Juni 24 - 29 Juni
1 – 2 Juli 1 – 4 Juli
3 Juli 5 Juli
9 – 11 Juli 10 -12 juli
15 – 17 Juli 15 – 17 Juli
Pendaftaran
10 – 13 Juni
Tes Khusus
18 Juni
- 22 -
Daftar Ulang
Lampiran III Keputusan Bersama Kepala Dinas Dikpora dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Boyolali Nomor : 800/ /14/2013 dan KD.11.09/4/PP.00/ Tanggal : Juni 2013
/2013
LAPORAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SERTA DATA PESERTA DIDIK TAHUN PELAJARAN 2013/2014 Nama Sekolah / Madrasah : ………………………………….
No
1 1 2 3 4 5 6 7 8
Satuan Pendidikan *) 2
Peserta Didik Baru
Jumlah Peserta Didik Tahun Pelajaran 2013/2014 Menurut Tingkat
Direncana
Pendaftar
Diterima
I
II
III
IV
V
VI
JML
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mengulang/ Tinggal Kelas
Putus Sekolah
Jum -lah Lulu san
13
14
15
TK SD SMP SMA SMK MI MTs MA
Keterangan : Kepala Sekolah/ Madrasah 1. *) Pilih jenjang/jenis yang sesuai 2 Direncanakan adalah jumlah Peserta Didik baru sesuai daya tampung optimal untuk Taman Kanak-Kanak jumlah peserta didik menurut tipe/kelompok -------------------------------3. Kolom 6 untuk tipe A, Kolom 7 untuk tipe B 4. Semua blok hitam tidak perlu diisi 5 Dikirim ke Diknas Dikpora paling lambat 19 Juli 2013 6 Dikirim ke Kantor Kementrian Agama Kabupaten paling lambat 19 Juli 2013
- 23 -
KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BOYOLALI DAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA TK/RA, SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, SMK TAHUN PELAJARAN 2013/2014
- 24 -
