2014

PUTUSAN Nomor: 260/PTSN-MK. PA/KI-JBR/VI/2014 1. IDENTITAS

[1.1]

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang memeriksa, memutuskan, dan menjatuhkan putusan dalam sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 788/K-G2/PSI/KI-JBR/V/2014 yang diajukan oleh:

Nama

Alamat

:

Sahala Simatupang

Jalan Lapanga 1 Nomor 60 RT 04 RW 01 Kelurahan Kranji, Bekasi Barat Kota Bekasi

:

selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Terhadap Nama

Alamat

: :

SMA 6 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Perum Bumi Sani Permai Desa Setia Mekar Kec. Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Yang pada persidangan memberikan kuasa khusus kepada Maman Suhardiman A., S.H. melalui Surat Kuasa Khusus Nomor: 422.800/ 310/SMPN.6/Disdik/2014,

[1.2]

Selanjutnya disebut sebagai Termohon,

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

A. Pendahuluan [2.1]

2. DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Mei 2014 dengan registrasi sengketa nomor 788/K-G2/PSI/KI-JBR/V/2014.

Sekretariat: Jalan Turangga No 25 Bandung-40263 | email: [email protected]

Kronologi

[2.2]

Pada tanggal 5 Maret 2014 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Kepala SMA 6 Tambun Selatan berupa:

[2.3]

Pada tanggal 19 Maret 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

[2.4]

•

Salinan dokumen Dana Anggaran Pendidikan dan Dana BOS (RAKS, Laporan, Surat Pertanggung Jawaban SPJ beserta kuitansinya dan realisasi penggunaannya) yang diterima SMP Negeri 6 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013, mengingat keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat bahwa dokumen BOS tersebut adalah Informasi Publik.

Pada tanggal 5 Mei 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan diregistrasi dengan nomor 788/K-G2/PSI/KI-JBR/V/2014.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.5]

Termohon tidak menanggapi keberatan atas permohonan informasi yang disampaikan Pemohon.

[2.6]

Meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk menyelesaikan sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Petitum

Alat bukti

Keterangan Pemohon

[2.7]

Menimbang bahwa di persidangan pada tanggal 17 Juni 2014 Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2014 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Kepala SMA 6 Tambun Selatan dan atas permintaan informasi tersebut tidak ada tanggapan ataupun jawaban. 2. Bahwa benar pada tanggal 19 Maret 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, karena tidak ditanggapinya permohonan informasi.

3. Bahwa benar keberatan atas permohonan dari Pemohon diajukan pada hari kerja kesepuluh sejak surat permohonan informasi diterima oleh Termohon dan Termohon belum memberikan tanggapan atau jawaban, Pemohon sudah mengirimkan Surat Keberatan ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Putusan 260/PTSN-MK. PA/KI-JBR/VI/2014

Halaman 2 dari 8

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Mei 2014 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

Surat-Surat Pemohon

[2.8]

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P- 1 Bukti P- 2

[2.9]

Salinan surat permintaan informasi publik kepada Kepala SMA 6 Tambun Selatan tertanggal 5 Maret 2014 Salinan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tertanggal 19 Maret 2014

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon mohon kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh informasi publik yang diminta Pemohon.

b. Memerintahkan Badan Publik untuk menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang bahwa di persidangan Termohon tidak memberikan keterangan. Surat-Surat Termohon

[2.11] Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan surat dan keterangan tertulis

Kesimpulan Pemohon

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

[3.1]

Menimbang bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan

[3.2]

Menimbang bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan.

Kesimpulan Termohon

Putusan 260/PTSN-MK. PA/KI-JBR/VI/2014

Halaman 3 dari 8

[4.1]

[4.2]

4. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) junto Pasal 5 huruf b, Pasal 13, dan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP).

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan permohonan a quo; 2. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dan Termohon.

Terhadap kedua hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat [4.3] [4.4] [4.5] [4.6]

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 angka 5, pasal 26 ayat ( 1) huruf a, pasal 27 ayat (1) huruf a,b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (1) UU KIP juncto Pasal 6 ayat (2) PERKI tentang PPSIP pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada tanggal 5 Mei 2014 dan diregistrasi dengan nomor 788/K-G2/PSI/KI-JBR/V/2014.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan ajudikasi untuk menghadiri sidang pemeriksaan awal tanggal 17 Juni 2014. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada [4.3] dan [4.5] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi berwenang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.

B. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Pemohon

[4.7]

[4.8]

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (2) UU KIP juncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2) Peraturan Komisi informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI tentang SLIP) juncto Pasal 1 angka 6, Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 dan pasal 8 PERKI tentang PPSIP yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan:

1. Pada tanggal 5 Maret 2014 Pemohon mengirimkan surat permintaan informasi publik kepada Kepala SMA 6 Tambun Selatan, dengan informasi yang dimohon berupa: •

Salinan dokumen Dana Anggaran Pendidikan dan Dana BOS (RAKS, Putusan 260/PTSN-MK. PA/KI-JBR/VI/2014

Halaman 4 dari 8

Laporan, Surat Pertanggung Jawaban SPJ beserta kuitansinya dan realisasi penggunaannya) yang diterima SMP Negeri 6 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tahun anggaran 2010, 2011, 2012 dan 2013, mengingat keputusan Komisi Informasi Publik (KIP) Pusat bahwa dokumen BOS tersebut adalah Informasi Publik.

2. Pada tanggal 19 Maret 2014 Pemohon mengirimkan surat keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

[4.9]

3. Bahwa benar keberatan atas permohonan a quo dari Pemohon diajukan pada hari kerja kesepuluh sejak surat permohonan informasi diterima oleh Termohon. Menimbang berdasarkan

Pasal 6 ayat (2) UU KIP yang menyatakan :

Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 ayat (7) UU KIP

(7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan : a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak; b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta; b. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; c. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan; d. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya; a. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta. Pasal 26 Perki SLIP menyebutkan:

(5) Dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak, PPID wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis bersamaaan dengan Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi. (6) Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat: a. nomor pendaftaran; b. nama; c. alamat; d. pekerjaan; e. nomor telepon/email; f. informasi yang dibutuhkan; g. keputusan pengecualian dan penolakan informasi; h. alasan pengecualian; dan i. konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan

Putusan 260/PTSN-MK. PA/KI-JBR/VI/2014

Halaman 5 dari 8

diberikan kepada Pemohon Informasi. (7) Pemberitahuan tertulis dan Informasi Publik yang dimohon disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Pasal 35 ayat (1) UU KIP

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal9; c. tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini. Pasal 11 Perki PPSIP

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: a. identitas Pemohon yang sah, yaitu: 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau 2. anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum. 3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang. b. permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu: 1. surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau 2. surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi; c. keberatan kepada Badan Publik, yaitu: 1. surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau 2. surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima; 3. dokumen lainnya, bila dipandang perlu. [4.10]

Menimbang berdasarkan Pasal 36 ayat (1) dan (2) PERKI tentang PPSIP yang menyatakan

(1) Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa: a. kewenangan Komisi Informasi; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi; d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

(2) Dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan. Putusan 260/PTSN-MK. PA/KI-JBR/VI/2014

Halaman 6 dari 8

[4.11]

[4.12]

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.7] sampai [4.10] tersebut Majelis Komisioner berpendapat tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon karena Pemohon terbukti telah mengajukan keberatan prematur/belum saatnya mengajukan keberatan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9]. Menimbang bahwa Majelis Komisioner menyatakan tidak menerima kedudukan hukum (legal standing) Pemohon maka Majelis Komisioner tidak akan mempertimbangkan pokok permohonan lagi.

C. Kedudukan Hukum ( Legal standing) Termohon

[4.13]

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU KIP yang menyatakan

[4.14]

Menimbang Termohon adalah Badan Publik.

[4.15]

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] dan [4.14] tersebut Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai Termohon Badan Publik. 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1]

Komisi Informasi Jawa Barat berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

[5.3]

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik dalam perkara a quo;

[5.2]

Pemohon tidak memenuhi kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Putusan 260/PTSN-MK. PA/KI-JBR/VI/2014

Halaman 7 dari 8

6. AMAR PUTUSAN [6.1]

Memutuskan,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Budi Yoga Permana selaku Ketua merangkap Anggota, Mahi M. Hikmat dan Dan Satriana masingmasing sebagai anggota, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas dengan didampingi oleh Hernadi Natawidjaja sebagai Petugas Kepaniteraan serta dihadiri oleh Pemohon. Ketua Majelis Ttd

Anggota Majelis Ttd

(Dan Satriana)

(Budi Yoga Permana)

Petugas Kepaniteraan

Anggota Majelis Ttd

(Mahi M. Hikmat)

Ttd

(Hernadi Natawidjaja)

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang–Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan pasal 61 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Bandung , 19 Juni 2014 Petugas Kepaniteraan

(Hernadi Natawidjaja)

Putusan 260/PTSN-MK. PA/KI-JBR/VI/2014

Halaman 8 dari 8