SALINAN
PUTUSAN Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014
Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut Komisi yang memeriksa Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 telah mengambil Putusan tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”) juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“selanjutnya
disebut
Peraturan
Pemerintah
Nomor
57
Tahun
2010”)
terkait
Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilan Saham PT HD Finance, Tbk. oleh PT Tiara Marga Trakindo, yang dilakukan oleh: ------------------------------------------------------------------PT Tiara Marga Trakindo (“selanjutnya disebut Terlapor”), berkedudukan di Gedung TMT 1, Lantai 19, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta 12560, Indonesia; --------------------Majelis Komisi; --------------------------------------------------------------------------------------------Setelah membaca Laporan Keterlambatan Pemberitahuan;-------------------------------------------Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; ------Setelah mendengar keterangan para Ahli; ---------------------------------------------------------------Setelah mendengar keterangan Terlapor; ----------------------------------------------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator; --------------------------------Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Terlapor; ------------------------------------Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; ---------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
1.
Menimbang, bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; ------------------------------------------------------------------------------------------------
SALINAN 2.
Menimbang,
bahwa
berdasarkan
Laporan
Penyelidikan,
Sekretariat
Komisi
mengidentifikasi adanya keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; -----------------------------------------------------------------------3.
Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penyelidikan, Sekretariat Komisi menyusun Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; ------------------------------------------------------------------------------------------
4.
Menimbang, bahwa Laporan Keterlambatan Pemberitahuan telah disampaikan dan disetujui dalam Rapat Komisi pada tanggal 11 Maret 2014 (vide bukti I19); ----------------
5.
Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 16/KPPU/PEN/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 (vide bukti A1);----------------------------------------------
6.
Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 39/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPUM/2014 (vide bukti A2);------------------------------------------------------------------------------
7.
Menimbang, bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 18/KMK/Kep/IV/2014 tanggal 2 April 2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPUM/2014 yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 8 April 2014 sampai dengan tanggal 17 April 2014 (vide bukti A6); ------------------------------------------------------------------------------------------------------
8.
Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada Terlapor (vide bukti A8 , A5, A7, A9); --------------------
9.
Menimbang, bahwa pada tanggal 8 April 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I yang dihadiri oleh Investigator dan Terlapor dengan agenda (vide bukti B1): ----------------------------------------------------------------------------------------------9.1
Pembacaan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -------------------------------------
9.2
Penyerahan
dan/atau
Pembacaan
Tanggapan
Laporan
Keterlambatan
Pemberitahuan dari Terlapor; ---------------------------------------------------------------9.3
Penyerahan daftar saksi dan/atau ahli beserta alat bukti dari Investigator dan Terlapor kepada Majelis Komisi;------------------------------------------------------------
halaman 2 dari 110
SALINAN 10. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi tanggal 8 April 2014, Investigator membacakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (vide bukti B1): --------------------------------------------------------------------10.1 Dasar: -------------------------------------------------------------------------------------------10.1.1
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---------------------------------
10.1.2
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----------------------------------------------------------------
10.1.3
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----------------------------------------
10.1.4
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan; -------------------------------
10.1.5
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor
13
Tahun
2010
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------------------------------------10.1.6
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan; --------------------------------------------------------------------------
10.2 Terlapor dalam perkara ini adalah PT Tiara Marga Trakindo, yang beralamat di Gedung TMT 1, Lantai 19, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta 12560; ---------10.3 Obyek perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT HD Finance Tbk. oleh PT Tiara Marga Trakindo; ----------------------------------10.4 Terlapor diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; ----------------------------------Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999---------------------------------(1)
Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada
halaman 3 dari 110
SALINAN Komisi,
selambat-lambatnya
30
(tiga
puluh)
hari
sejak
tanggal
penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut. (2)
Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.-----------------------------------------------------
Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010--------------------------(1)
Penggabungan
Badan
Usaha,
Peleburan
Badan
Usaha
atau
Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai asset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan saham perusahaan--------------------10.5 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 yang dilakukan oleh Terlapor adalah sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------------------10.5.1
KPPU telah menerima Pemberitahuan dari PT Tiara Marga Trakindo yang melakukan pengambilalihan Saham (akuisisi) PT HD Finance Tbk. pada tanggal 24 Juni 2013 (vide I11); --------------------------------------------
10.5.2
Pemberitahuan tersebut dicatat oleh KPPU dengan nomor register A13613 (vide I11); ------------------------------------------------------------------
10.5.3
Berdasarkan pemberitahuan tersebut diketahui dalam pemberitahuan tersebut
diketahui
nilai
aset
hasil
penggabungan
adalah
Rp.30.891.691.813.936 (vide I11); ----------------------------------------------2012 PT. Tiara Marga Trakindo (dalam USD) PT. HD Finance (dalam Rupiah)
3,009,779,951 1.588.474.211.000
Selanjutnya setelah dilakukan konversi nilai mata uang yang berdasarkan kurs Jual Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2013 adalah untuk setiap USD 1 sama dengan Rp.9.736 maka diperoleh nilai aset PT. Tiara Marga Trakindo adalah Rp.29.303.217.602.936 sehingga nilai aset hasil penggabungan adalah Rp.30.891.691.813.936;--------------------------------10.5.4
Bahwa dalam pemberitahuan tersebut diketahui nilai penjualan hasil penggabungan adalah Rp.24.518.222.785.456 (vide I11); -------------------2012
PT. Tiara Marga Trakindo (dalam USD) halaman 4 dari 110
2,410,536,648
SALINAN PT. HD Finance (dalam Rupiah)
1.049.238.000.000
Selanjutnya setelah dilakukan konversi nilai mata uang yang berdasarkan kurs Jual Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2013 adalah untuk setiap USD 1 sama dengan Rp.9.736 maka diperoleh nilai penjualan PT. Tiara Marga Trakindo adalah Rp.23.468.984.785.456 sehingga nilai penjualan hasil penggabungan adalah Rp.24.518.222.785.456. 10.6 Bahwa PT Tiara Marga Trakindo adalah Badan Usaha Pengambilalih; --------------10.6.1
Bahwa PT Tiara Marga Trakindo adalah pelaku usaha selaku Badan Usaha Pengambilalih; --------------------------------------------------------------
10.6.2
Bahwa PT Tiara Marga Trakindo didirikan pada tahun 1970 dengan nama PT Trakindo Utama berdasarkan Akta Notaris Djojo Muljadi, S.H., No. 55 tanggal
23 Desember 1970. Akta Pendirian tersebut telah
disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/115/1 tanggal 31 Juli 1971; -----------------------------10.6.3
Bahwa Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan dengan Akta Notaris Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., No. 16 tanggal 16 Agustus 2000 mengenai perubahan nama perusahaan dari PT Trakindo Utama menjadi PT Tiara Marga Trakindo. Perubahan nama ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-125.HT.01.04.TH2001 tanggal 4 Januari 2001; -------------------------------------------------------------
10.6.4
Bahwa Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H.,LL..M, No. 79 tanggal 18 April 2012 mengenai perubahan susunan Direksi Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-18565 tanggal 24 Mei 2012; ----------------------------------
10.6.5
Bahwa PT Tiara Marga Trakindo adalah perseroan yang bergerak di bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian. PT Tiara Marga Trakindo merupakan holding company yang memiliki beberapa anak perusahaan; --
10.6.6
Bahwa pemegang saham PT Tiara Marga Trakindo adalah sebagai berikut (vide I11): ------------------------------------------------------------------No. 1.
Pemegang Saham
Komposisi Kepemilikan (%)
Achmad Hadiat Hamami
99,40%
halaman 5 dari 110
SALINAN 2. 10.6.7
Achmad Ridwan Hamami
0,60%
Bahwa nilai penjualan dan aset Terlapor dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (vide I11); -------------------------------------------------Tahun 2010 2011 2012
Nilai Penjualan USD 1.327.301.087 USD 2.352.388.452 USD 2.410.536.646
Nilai Aset USD 1.329.061.371 USD 2.311.119.805 USD 3.009.779.951
10.7 PT HD Finance, Tbk. adalah Badan Usaha yang diambil alih; ------------------------10.7.1
Bahwa PT HD Finance, Tbk. adalah pelaku usaha sebagai Badan Usaha yang diambilalih; --------------------------------------------------------------------
10.7.2
Bahwa PT HD Finance, Tbk. merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Lingkar Luar Barat Kav. 35-36 Kelurahan Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat; ------------------------------------------------------------------------
10.7.3
Bahwa PT HD Finance, Tbk. didirikan berdasarkan Akta Notaris F.A. Tumbuan No. 41 tanggal 20 September 1972 dengan nama PT Indonesia Lease Corporation; ------------------------------------------------------------------
10.7.4
Bahwa PT HD Finance, Tbk. beberapa kali mengalami perubahan nama yaitu menjadi PT Mitra Pradityatama Leasing berdasarkan Akta Notaris Jacinta Susanti, S.H. No. 27 tanggal 17 Juni 1988 sebagaimana diubah dengan Akta Jacinta Susanti, S.H. No. 19 tanggal 10 Maret 1989. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 37 tanggal 19 Juni 1995 nama perseroan berubah menjadi PT Niaga Leasing Corporation dan pada tahun 2000 diubah kembali menjadi PT Niaga Leasing berdasarkan Akta Notaris Siti Rahyana, S.H. sebagai Notaris pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti, S.H. No. 51 tanggal 12 September 2000. Perseroan mengubah nama kembali berdasarkan Akta Notaris Irawan Soerodjo, S.H. No. 16 tanggal 5 Desember 2001 jo. Akta Notaris Irawan Soerodjo, S.H. No. 13 tanggal 5 Pebruari 2002 menjadi PT Niaga Indovest Finance. Terakhir perseroan mengubah nama menjadi PT HD Finance berdasarkan Akta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H. No. 39 tanggal 13 Desember 2005;--------------------------------------------------------
10.7.5
Bahwa pada tahun 2011, PT HD Finance, Tbk. melakukan penawaran umum perdana atas saham perseroan sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Notaris Doktor Irawan halaman 6 dari 110
SALINAN Soerodjo, S.H., Msi. No. 31 tanggal 12 Januari 2011, serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Mei 2011; -------------------10.7.6
Bahwa PT HD Finance, Tbk. memiliki 31 kantor cabang yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Tambun, Tangerang, Serpong, Serang, Cikupa, Ciledug, Depok, Bogor, Cileungsi, Cikarang, Karawang, Bandung, Cimahi, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Madiun, Tulungagung, Gresik, Kediri, Malang, Medan, Binjai, Palembang, Betung dan Pekanbaru; ----------------------------------------------
10.7.7
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT HD Finance, Tbk. maksud dan tujuan PT HD Finance, Tbk. adalah bergerak dalam bidang pembiayaan termasuk pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah;
10.7.8
Bahwa pemegang saham PT HD Finance, Tbk sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut (vide I11); -----------------------------------------------No. 1.
10.7.9
Pemegang Saham
2.
Wealth Paradise Limited PT HD Corpora
3.
Soeharto Djojonegoro
4.
Publik
Komposisi Kepemilikan (%)
Holdings
48,70% 21,43% 0,0000065% 29,87%
Bahwa nilai penjualan dan asset PT HD Finance, Tbk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (vide I11); ---------------------------------------Tahun 2010 2011 2012
Nilai Penjualan
Nilai Aset
Rp. 568.353.000.000
Rp. 764.434.000.000
Rp.1.028.822.000.000
Rp.1.241.206.378.000
Rp.1.049.238.000.000
Rp.1.588.474.211.000
10.8 Bahwa terkait transaksi dapat diuraikan sebagai berikut: -------------------------------10.8.1
Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 Terlapor mengambilalih 693.000.000 saham atau setara dengan 45% saham PT HD Finance, Tbk. milik Wealth Paradise Holdings Limited dan PT HD Corpora; ------------------------------
10.8.2
Bahwa berdasarkan ketentuan Angka 4 huruf a butir 5 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, pada tanggal 13 April sampai dengan 12 Mei 2013 Terlapor melakukan tender offer. Hasil pelaksanaan tender offer tersebut, Terlapor memperoleh 172.571.500 saham atau setara dengan 11,21% saham yang telah diterbitkan PT HD Finance, Tbk.; (vide I3); ----
10.8.3
Bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan rencana investasi awal Terlapor pada HD Finance, pada tanggal 14 Juni 2013, Terlapor halaman 7 dari 110
SALINAN melakukan penjualan saham HD Finance sebanyak 6.223.833 saham atau setara 0,43% total saham HD Finance yang telah diterbitkan. Dengan demikian kepemilikan saham Terlapor pada HD Finance adalah sebesar 55,81%. (vide I5); ------------------------------------------------------------------10.8.4
Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan Terlapor kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. TMT-LGL/129/LL/DIR/III/2013 perihal Pengumuman Pengambilalihan HD Finance oleh PT Tiara Marga Trakindo, pengambilalihan saham HD Finance efektif secara yuridis pada tanggal 11 Maret 2013; (vide I4); -------------------------------------------------
10.8.5
Bahwa kronologis pengambilalihan saham HD Finance oleh Terlapor adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------
Konsultasi terkait Rencana Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT HD Finance Tbk
TMT melakukan pengambilalihan saham terhadap 693.000.000 saham setara 45% saham PT HD Finance Tbk dari PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited
2. Kepemilikan saham TMT pada PT HD Finance Tbk adalah sebesar 55,81% Pelaksanaan Tender Offer
27 FEBRUARI 2013 14 JANUARI 2013
1. Pemberitahuan kepada OJK mengenai Keterbukaan Informasi terkait Perubahan Jumlah Kepemilikan Saham PT HD Finance TBK
11 MARET 2013
8 MARET 2013
KPPU mengeluarkan Pendapat terhadap Konsultasi terkait Rencana Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT HD Finance Tbk
27 MEI 2013
13 APRIL s.d 12 MEI 2013
1. Pengumuman pengambilalihan 45% saham PT HD Finance Tbk di Surat Kabar Bisnis Indonesia
24 JUNI 2013
21 JUNI 2013
Pemberitahuan kepada OJK terkait Laporan Hasil Penawaran Wajib (Tender Offer)
TMT menyampaikan Pemberitahuan kepada KPPU terkait pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk
2. Menyampaikan pemberitahuan kepada OJK terkait Pengumuman Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham PT HD Finance
10.9 Bahwa analisa pemberlakuan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh Terlapor dapat diuraikan sebagai berikut:----------------------------------10.9.1
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi; ----------------------------------------------------------------------
10.9.2
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: ------------------------------------------halaman 8 dari 110
SALINAN (1) hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; ------
(2) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau --------(3) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama; ------------10.9.3
Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi PT Tiara Marga Trakindo; ----------------------------
10.9.4
Bahwa pemegang saham PT Tiara Marga Trakindo adalah sebagai berikut;-------------------------------------------------------------------------------No.
Pemegang Saham
Komposisi Kepemilikan (%)
1.
Achmad Hadiat Hamami
99,40%
2.
Achmad Ridwan Hamami
0,60%
dan pemegang saham PT HD Finance, Tbk sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut (vide I11);-----------------------------------------------No.
Pemegang Saham
Komposisi Kepemilikan (%)
Wealth Paradise Holdings Limited 2. PT HD Corpora
48,70%
1.
10.9.5
3.
Soeharto Djojonegoro
4.
Publik
21,43% 0,0000065% 29,87%
Bahwa berdasarkan kepemilikan tersebut diatas, Terlapor tidak terafiliasi dengan PT HD Finance (vide I11); -----------------------------------------------
10.9.6
Bahwa dengan demikian maka kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi Terlapor;---------------------------
10.10 Bahwa analisa pemenuhan unsur pasal dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dapat diuraikan sebagai berikut: -------------------------------------------------10.10.1 Bahwa ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan: (1) Penggabungan
atau
peleburan
badan
usaha,
atau
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut. halaman 9 dari 110
SALINAN (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah
10.10.2 Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut; ------------------------------------------------------------(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham;--------------------------------------------------------------------------(2) nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu;------(3) wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari
sejak
tanggal
penggabungan,
peleburan
atau
pengambilalihan tersebut;---------------------------------------------------10.10.3 Bahwa unsur “Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham” diuraikan sebagai berikut: --------------------------(1) Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau”;------------------(2) Bahwa kata hubung “atau” berdasarkan kamus bahasa Indonesia memiliki arti kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan) (http://kbbi.web.id/);-----------------------------(3) Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, cukup salah satu dari: “penggabungan”, atau “peleburan badan usaha”, atau “pengambilalihan saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur ini; (4) Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, KPPU menerima pemberitahuan dari PT Tiara Marga Trakindo yang melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) PT HD Finance, Tbk.;----------------------------------(5) Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham telah terpenuhi;---------------------------------------------------------------------10.10.4 Bahwa unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu” diuraikan sebagai berikut: ---------------------------------------------(1)
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 5/1999, diatur bahwa Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diatas, diatur dalam Peraturan Pemerintah;
(2)
Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 57 Tahun 2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset dana atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu;--------------------halaman 10 dari 110
SALINAN (3)
Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang menentukan: ----------------------------------------------------------------(a) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau----------------------------------------(b) nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); ------------------------------------------------------------------
(4)
Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut diatas dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: --------------------------------------------------------------(a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan -------(b) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; ----------------------------------------------
(5)
Bahwa penghitungan nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut diatas untuk mengetahui apakah nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu; ---------------------------------------------------
(6)
Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk melaporkan ke KPPU; ------------------------------------------------------
(7)
Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” memiliki arti sifat kumulatif maupun sifat fakultatif yang berati bisa keduanya atau salah satunya; ----------------------------------------------------------
(8)
Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari unsur ini adalah melebihi atau tidak melebihi jumlah tertentu yang telah ditentukan tersebut di atas; -------------------------------------------------
(9)
Bahwa berdasarkan diperoleh fakta-fakta bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Terlapor dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah (vide dokumen I11): ------------------------------------------------
Tahun 2010
Nilai Penjualan USD 1.327.301.087 halaman 11 dari 110
Nilai Aset USD 1.329.061.371
SALINAN 2011
USD 2.352.388.452
USD 2.311.119.805
2012
USD 2.410.536.646
USD 3.009.779.951
dengan mengingat bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dilakukan dengan mata uang Rupiah, maka dilakukan konversi nilai mata uang yang berdasarkan kurs Jual Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2013 adalah untuk setiap USD1 sama dengan Rp.9.736 maka diperoleh nilai sebagai berikut:--------------------------------------------------Tahun
Nilai Penjualan
Nilai Aset
2010
Rp 12.922.603.383.032
Rp 12.939.741.508.056
2011
Rp 22.902.853.968.672
Rp 22.501.062.421.480
2012
Rp 23.468.984.785.456
Rp 29.303.217.602.936
dan nilai penjualan dan aset PT HD Finance, Tbk. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah: -----------------------------------------------------Tahun
Nilai Penjualan
Nilai Aset
2010
Rp 568.353.000.000
Rp
764.434.000.000
2011
Rp 1.028.822.000.000
Rp 1.241.206.378.000
2012
Rp 1.049.238.000.000
Rp 1.588.474.211.000
(10) Bahwa bila digabungan Nilai Penjualan dan Nilai Aset Terlapor pada tahun 2012 dengan Nilai Penjualan dan Nilai Aset PT HD Finance, Tbk pada tahun 2012 akan menjadi sebagai berikut: -------Tahun 2012 PT Marga
Nilai Penjualan
Nilai Aset
Rp. 23.468.984.785.456
Rp. 29.303.217.602.936
Rp.
1.049.238.000.000
Rp. 1.588.474.211.000
Rp. 24.518.222.785.456
Rp. 30.891.691.813.936
Tiara Trakindo PT HD Finance, Tbk Total
(11) Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham oleh PT Tiara Marga Trakindo untuk nilai aset telah melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010; ------(12) Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu” telah terpenuhi;---------------
halaman 12 dari 110
SALINAN 10.10.5 Bahwa unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan” diuraikan sebagai berikut: ----------------------------------(1)
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan; --------------
(2)
Bahwa ketentuan tersebut dipertegas kembali oleh Komisi dalam Pasal 2 ayat (1) Perkom No. 4/2012 yang berbunyi: -----------------“
Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.”----------------
(3)
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberitahuan wajib dilakukan: -------------------------------------------------------------------(a) secara tertulis; ---------------------------------------------------------(b) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif; ---------(c) berlaku efektif secara yuridis; ---------------------------------------
(4)
Bahwa PT Tiara Marga Trakindo memberitahukan secara tertulis pada tanggal 24 Juni 2013 yang tercatat di KPPU; ---------------------
(5)
Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Perkom No. 4/2012 tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah: -----------------------------(a) Bahwa untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan adalah tanggal: --------------------i. Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan; dan ----------------------------------
halaman 13 dari 110
SALINAN ii. Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan --------------iii. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan; --------------------------------------------(b) Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau ---------------(c) Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka; ---------------------(6)
Bahwa pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk oleh PT Tiara Marga Trakindo merupakan Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, sehingga berlaku ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Perkom No. 4/2012 yaitu dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka; -------------------------------------------------
(7)
Bahwa berdasarkan surat yang disampaikan Terlapor kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. TMT-LGL/129/LL/DIR/III/2013 perihal Pengumuman Pengambilalihan HD Finance oleh Terlapor, pengambilalihan saham HD Finance efektif secara yuridis pada tanggal 11 Maret 2013 (vide I4); ---------
(8)
Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, halaman 14 dari 110
SALINAN Nomor SKB.06/MEN/VII/2012, Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013; ------------------(9)
Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal pemberitahuan; --------------------------------------------------------------
(10) Bahwa penghitungan tersebut tampak dalam tabel di bawah ini: ----Hari ke
Tgl/bln
Hari ke
Tgl/bln
Hari ke
Tgl/bln
1
13/03
11
27/03
21
11/04
2
14/03
12
28/03
22
12/04
3
15/03
13
01/04
23
15/04
4
18/03
14
02/04
24
16/04
5
19/03
15
03/04
25
17/04
6
20/03
16
04/04
26
18/04
7
21/03
17
05/04
27
19/04
8
22/03
18
08/04
28
22/04
9
25/03
19
09/04
29
23/04
10
26/03
20
10/04
30
24/04
(11) Bahwa berdasarkan tanggal efektif yuridis yaitu sejak tanggal 11 Maret
2013,
maka
Terlapor
memiliki
kewajiban
untuk
memberitahukan kepada KPPU paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif yuridis, yaitu pada tanggal 24 April 2013; -----------------------------------------------------(12) Bahwa berdasarkan Formulir Pemberitahuan A1 dan Tanda Terima Pemberitahuan, Terlapor menyampaikan Pemberitahuan pada tanggal 24 Juni 2013 (vide I11); -----------------------------------------(13) Bahwa dengan demikian Terlapor terlambat menyampaikan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk kepada KPPU selama 41 (empat puluh satu) hari kerja; --------------(14) Bahwa jika digambarkan kronologis keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk oleh PT Tiara Marga Trakindo kepada KPPU adalah sebagai berikut: -----------------------TMT menyampaikan Pemberitahuan kepada KPPU terkait pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk
Batas akhir kewajiban TMT untuk menyampaikan pemberitahuan terkait pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk kepada KPPU TMT Menyampaikan pemberitahuan kepada OJK terkait Pengumuman Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham PT HD Finance Tbk
halaman 15 dari 110 11 MARET 2013
24 APRIL 2013
24 JUNI 2013
Lama Keterlambatan
41 Hari
SALINAN
11. Menimbang, bahwa pada tanggal 14 April 2014 Terlapor menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (T-2): --------------------------------------------------------------------------------11.1
Bahwa Terlapor menyusun Tanggapan terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan dengan sistematika sebagai berikut: -----------------------------------11.1.1 Formil Acara; ----------------------------------------------------------------------11.1.2 Materiil Acara. Sebelum memberikan tanggapan, Terlapor menjelaskan mengenai (1) Alur Transaksi serta Konsultasi dan Pemberitahuan ke KPPU dan (2) Peraturan Pengambilalihan yang Berlaku di Pasar Modal. Selanjutnya Terlapor memberikan tanggapan dalam 6 (enam) poin sebagaimana diuraikan pada butir 11.5 sampai dengan 11.10; -------------11.1.3 Kesimpulan; -------------------------------------------------------------------------
11.2
Formil Acara. Bahwa Terlapor menyatakan tidak terdapat dasar hukum untuk dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan karena Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Panggilan dan Surat Pemberitahuan diterbitkan tanpa dasar hukum; ---------------(1) Bahwa Terlapor menerima Surat-Surat KPPU dan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada tanggal 2 April 2014. Pada halaman terakhir Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, terdapat penulisan tanggal 8 April 2014 dan ditandatangani oleh Manaek SM Pasaribu, S.H., LL.M., Yoza Wirsan Armanda, S.H., M.H., dan M. Gadmon Kaisar, S.H., M.H;---------------------Dalam kebiasaan surat-menyurat diketahui hubungan antara tanggal dan tanda tangan tersebut diartikan bahwa surat tersebut dikeluarkan dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam surat, dalam hal ini adalah tanggal 8 April 2014; -----------------------------------------------------(2) Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) jo. ayat (3) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (selanjutnya disebut “Peraturan halaman 16 dari 110
SALINAN KPPU
No.
Pemberitahuan
4/2012”), yang
diketahui
disiapkan
bahwa
oleh
unit
Laporan kerja
Keterlambatan
yang
menangani
Pemberitahuan untuk disampaikan dalam Rapat Komisi dan menjadi dasar bagi Ketua Komisi untuk menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan. Bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPPU No. 4/2012 adalah “Unit kerja yang menangani monitoring dan/atau Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, menyampaikan laporan Keterlambatan Pemberitahuan dalam Rapat Komisi. Bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan KPPU No. 4/2012 adalah “Berdasarkan laporan keterlambatan sebagaimana dimaksud ayat (1), Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan.”------------------------Berdasarkan ketentuan yang tercantum pada pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Laporan Keterlambatan Pemberitahuan menjadi dasar bagi Ketua Komisi untuk menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan;-------------(3) Bahwa, penetapan Pemeriksaan Pendahuluan dituangkan dalam Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tertanggal 28 Maret 2014. Sementara itu, Laporan Pemberitahuan Keterlambatan tertanggal 8 April 2014. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penetapan Pemeriksaan Pendahuluan yang dituangkan dalam Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, berikut Petikan Penetapan Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Pemberitahuan dan Surat Panggilan yang masing-masing tertanggal 2 April 2014, diterbitkan tanpa dasar hukum, karena penerbitan dokumen-dokumen tersebut
seharusnya
didahului
terbitnya
Laporan
Pemberitahuan
Keterlambatan, bukan sebaliknya;---------------------------------------------------11.3
Materiil Acara, (1) Alur Transaksi serta Konsultasi dan Pemberitahuan ke KPPU; ----------------------------------------------------------------------------------------(1)
27 Desember 2012, Terlapor selaku calon pengendali PT HD Finance Tbk, melakukan pengumuman rencana pengambilalihan PT HD Finance Tbk melalui Surat Kabar Bisnis Indonesia. Dalam pengumuman tersebut disampaikan bahwa transaksi pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk dari pengendali saat itu dengan target pengambilalihan dari pemegang saham pengendali saat itu sebesar maksimum 51% (lima puluh satu persen) yang akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:-------------------a. Pembelian 45% (empat puluh lima persen) saham PT HD Finance Tbk dari pemegang saham pengendali saat itu yaitu PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited; -------------------------------------------halaman 17 dari 110
SALINAN b. Pembelian 6% (enam persen) saham PT HD Finance Tbk dari PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited, apabila setelah proses Penawaran Tender Wajib kepemilikan saham Terlapor pada PT HD Finance Tbk tidak mencapai 51% (lima puluh satu persen);---------------(2)
11 Januari 2013, Terlapor berdasarkan keinginan sendiri serta dengan itikad baik melakukan Konsultasi rencana pengambilalihan PT HD Finance Tbk ke KPPU, serta menyampaikan sejumlah dokumen terkait yang dimintakan oleh KPPU; ------------------------------------------------------------
(3)
27 Februari 2013, KPPU menerbitkan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/PDPT/II/2013 tentang Konsultasi Pengambilalihan Saham (Akuisisi) Saham Perusahaan PT HD Finance Tbk Oleh PT Tiara Marga Trakindo (“Pendapat KPPU Atas Konsultasi”). Pendapat KPPU Atas Konsultasi tersebut adalah komisi sebagai berikut: “Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk oleh PT Tiara Marga Trakindo; -------------------------------------------------------------
(4)
8 Maret 2013, Terlapor melaksanakan jual beli atas 45% (empat puluh lima persen) saham PT HD Finance Tbk melalui Pasar Negosiasi di Bursa Efek Indonesia. Pelaksanaan jual beli tersebut merupakan satu kesatuan proses pelaksanaan pengambilalihan PT HD Finance Tbk untuk mencapai target perolehan saham PT HD Finance Tbk dari pengendali saat itu maksimum sebesar 51% (lima puluh satu persen). Dimana pengambilalihan terhadap 45% (empat puluh lima persen) tersebut telah diumumkan Terlapor melalui surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 11 Maret 2013; ---------------------------
(5)
14 Maret 2013, Terlapor menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender Wajib ke Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang merupakan satu kesatuan proses yang tidak boleh terputus dengan jual beli sebagaimana diuraikan butir 4 di atas dan wajib dilaksanakan oleh Terlapor berkenaan dengan pengambilalihan PT HD Finance Tbk oleh Terlapor; ---------------------------
(6)
11 April 2013, OJK memberikan izin kepada Terlapor untuk melaksanakan keterbukaan
informasi
dalam
Keterbukaan
informasi
tersebut
rangka
Penawaran
dilakukan
oleh
Tender
Wajib.
Terlapor
melalui
pengumuman dalam surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 12 April 2013; --(7)
13 April – 12 Mei 2013, Periode Penawaran Tender Wajib yaitu periode dimana para pemegang saham publik berhak untuk menjual sahamnya pada halaman 18 dari 110
SALINAN PT HD Finance Tbk kepada Terlapor, dan Terlapor wajib melakukan pembelian atas saham tersebut. Atas pembelian tersebut, Terlapor wajib menyelesaikan pembayaran harga saham kepada para pemegang saham publik paling lambat 22 Mei 2013; -----------------------------------------------(8)
27 Mei 2013, Terlapor menyampaikan laporan keterbukaan informasi kepada OJK atas penyelesaian Penawaran Tender Wajib berikut jumlah saham yang diperoleh oleh Terlapor; ----------------------------------------------
(9)
24 Juni 2013, Terlapor menyampaikan Pemberitahuan kepada KPPU atas hasil pengambilalihan dan jumlah akhir kepemilikan saham PT HD Finance Tbk oleh Terlapor sebagai pengendali baru; ---------------------------
(10) 4
September
103/K/IX/2013,
2013, Hal:
KPPU Surat
menerbitkan Tidak
Surat
Melakukan
KPPU Penilaian
Nomor Ulang
Pengambilalihan Saham, tertanggal 4 September 2013 ("Surat Tanggapan KPPU Atas Pemberitahuan Pengambilalihan"). Dalam surat tersebut KPPU menegaskan “Atas dasar pertimbangan tersebut, Komisi tidak melakukan Penilaian Ulang terhadap Pemberitahuan dengan Nomor Registrasi A13613 dan Pendapat Komisi tetap mengacu pada hasil Penilaian Konsultasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2013, yaitu Tidak Ada Dugaan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diakibatkan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT HD Finance Tbk oleh PT Tiara Marga Trakindo; --------------------------------------------------(11) 3
Desember
2013,
Terlapor
menerima
Surat
KPPU
No.
1040/SJ/P/XII/2013 tanggal 3 Desember 2013 Perihal: Surat Panggilan, yang isinya memanggil Terlapor untuk menghadap dan memberikan keterangan kepada Tim Penyidik KPPU tanggal 11 Desember 2013 terkait dengan dugaan pelanggaran UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehubungan dengan pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk oleh Terlapor. Atas panggilan tersebut, Terlapor hadir dan memberikan keterangan kepada Tim Penyidik KPPU pada tanggal 11 Desember 2013. Keterangan yang diberikan oleh Terlapor dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh Terlapor; --------11.4 Materiil Acara, (2) Peraturan Pengambilalihan yang Berlaku di Pasar Modal; -------(1)
PT HD Finance Tbk, merupakan suatu perseroan terbatas yang bersifat terbuka karena telah melakukan Penawaran Umum Terbatas dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, pelaksanaan Pengambilalihan PT HD Finance Tbk selain tunduk atas ketentuan Bab VIII halaman 19 dari 110
SALINAN Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”), harus tunduk juga atas ketentuan di bidang Pasar Modal. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan pada Pasal 137 UUPT, yang berbunyi sebagai berikut “Dalam hal peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal tidak mengatur lain, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII berlaku juga bagi Perseroan Terbuka.”---------------------Dari ketentuan tersebut, diketahui secara tegas bahwa ketentuan di bidang Pasar Modal bersifat lex specialis khususnya dalam Pengambilalihan suatu Perseroan Terbuka; --------------------------------------------------------------------(2)
Mengenai Pengambilalihan Perseroan Terbuka, diatur dalam Peraturan No. IX.H.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan
Lembaga
Keuangan
No.
KEP-264/BL/2011
tentang
Pengambilalihan Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1”); -----------------------------------------------------------(3)
Bahwa, Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. memuat isi dengan sistematika sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------
(4)
a.
Angka 1: Ketentuan Umum
b.
Angka 2: Negosiasi Dalam Rangka Pengambilalihan
c.
Angka 3: Pengambilalihan Perusahaan Terbuka
d.
Angka 4: Pelaksanaan Penawaran Tender Wajib
e.
Angka 5: Kewajiban Pengalihan Kembali Saham
f.
Angka 6: Pengecualian
g.
Angka 7: Ketentuan Penutup
Berdasarkan ketentuan Angka 3 huruf a butir 2 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. diatur bahwa Pihak yang melakukan Pengambilalihan wajib melakukan Penawaran Tender Wajib. Adapun yang dimaksud Penawaran Tender Wajib menurut ketentuan Angka 1 butir e Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. adalah sebagai berikut “Penawaran Tender Wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham Perusahaan Terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali baru”------------------------------------------------------------------------
(5)
Penawaran Tender Wajib merupakan penerapan dari prinsip perlindungan hak pemegang saham minoritas pada perusahaan terbuka, dimana apabila pemegang saham minoritas (dalam hal ini pemegang saham publik) tidak menyetujui terjadinya perubahan pengendali maka pemegang saham tersebut berhak untuk meminta agar sahamnya dibeli oleh pengendali baru dengan
halaman 20 dari 110
SALINAN harga sebagaimana perhitungannya diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. -----------------------------------------------------------------------------------Penawaran Tender Wajib sebagai bentuk perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas dikarenakan dalam pengambilalihan saham perusahaan terbuka tidak dipersyaratkan adanya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Angka 3 huruf b Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1., yang berbunyi sebagai berikut:---------------------------------------------“Perusahaan Terbuka yang diambil alih tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang diambil alih.”----------------------------------------------------------------------------(6)
Dalam perusahaan tertutup, bentuk perlindungan pemegang saham minoritas tercermin dari ketentuan Pasal 126 ayat (2) jo. Pasal 62 UUPT yang mengatur sebagai berikut:--------------------------------------------------------------------------Pasal 126 ayat (2) UUPT: -------------------------------------------------------------“Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.” -----------------------------------------------------------Pasal 62 ayat (1) UUPT: --------------------------------------------------------------“Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: -------------------------------------------------------------a.
perubahan anggaran dasar; ----------------------------------------------------
b. pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50 % (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseroan; atau ---------------------------------------------------------------------------------c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan ----------(7)
Prosedur pelaksanaan Penawaran Tender Wajib diatur pada ketentuan Angka 4 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1., yang antara lain mengatur bahwa pengumuman keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib dilakukan setelah diterimanya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “OJK”, dahulu Bapepam-LK) dan Penawaran Tender halaman 21 dari 110
SALINAN Wajib dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman. Setelah pelaksanaan Tender Wajib diselesaikan, wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah penyelesaian; ------------------------------------(8)
Berdasarkan uraian di atas, Penawaran Tender Wajib merupakan rangkaian proses dalam pengambilalihan suatu perusahaan terbuka, dan sifatnya wajib dilaksanakan serta tidak dapat dipisahkan. Adapun jumlah saham perusahaan terbuka yang dikendalikan oleh pengendali baru, baru dapat diketahui pada saat berakhirnya proses Penawaran Tender Wajib dan wajib dilaporkan kepada OJK dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah penyelesaian Penawaran Tender Wajib; ----------------------------------------------------------------------------
(9)
Dalam hal Penawaran Tender Wajib tidak dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Angka 7 huruf d butir 1 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1., OJK dapat mengenakan sanksi. Berikut bunyi ketentuannya: --------------------------“Pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf a butir 2), dapat dikenakan:-----a.
pembatalan transaksi dan mewajibkan Pengendali baru untuk:------------(1)
membayar denda; dan -----------------------------------------------------
(2)
mengembalikan saham kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan mengganti kerugian yang timbul; atau -----------------
b. 11.5
denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender Wajib -----------------
Materiil Acara, Tanggapan, I. Bahwa Penerapan Pasal 29 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pasal 5 PP No. 57/2010 Tidak Dapat Diterapkan Secara Terpisah Tanpa Melihat Dasar Pembentukannya; --------------(1) Bahwa UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diterbitkan dengan salah satu pertimbangan sebagai berikut: --------------------------------“c. bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh negara
Republik
Indonesia
terhadap
perjanjian-perjanjian
internasional.” --------------------------------------------------------------------Lebih lanjut ditegaskan juga dalam Alinea 6 Penjelasan Umum UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebagai berikut: ---------------“Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di atas, menuntut kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan halaman 22 dari 110
SALINAN kekuatan ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentu, antara lain dalam bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.” ---------------------------------------------------------------------------------Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembentukan UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditujukan untuk mencegah terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ------------(2) Bahwa, salah satu tindakan yang dilarang oleh UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah penggabungan, peleburan usaha atau penambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (vide Pasal 28 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat); ----------------------------------------------------Adapun sebagai tolak ukur untuk menilai apakah suatu tindakan penggabungan, peleburan usaha atau penambilalihan dapat menimbulkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah dan wajib diberitahukan kepada Komisi dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----------------------------------------------------(3) Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuklah PP No. 57/2010; ---------------------------------------------------------------------------(4) Bahwa, berdasarkan Alinea 3 Penjelasan Umum PP No. 57/2010, disebutkan sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------“Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka upaya penciptaan iklim dunia usaha yang sehat dan efisien tidak boleh mengarah kepada penguasaan sumber ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok atau golongan tertentu. Oleh karena itu, tindakan Penggabungan (merger), Peleburan (konsolidasi), dan Pengambilalihan (akuisisi) yang dapat mengendalikan dan mendorong ke arah terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat harus dihindari sejak dini, dengan kata lain tindakan Penggabungan, Peleburan, atau Pengambilalihan hendaknya tetap memperhatikan kepentingan konsumen dan Pelaku Usaha lainnya.” -------------------------------------------------------------------------------Selanjutnya, disebutkan juga dalam Alinea 5 Penjelasan Umum PP No. 57/2010, disebutkan bahwa: ---------------------------------------------------------
halaman 23 dari 110
SALINAN “Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tata cara penyampaian pemberitahuan, penilaian Komisi, dan konsultasi; --------------------------------------------------------------(5) Bahwa untuk menghindari atau mencegah terjadinya Praktik Monopoli atau Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham, PP No. 57/2010 mengatur mekanisme sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------a.
Konsultasi; -------------------------------------------------------------------------
b.
Pemberitahuan. --------------------------------------------------------------------
(6) Bahwa, mengenai Konsultasi diatur dalam Pasal 10 PP No. 57/2010, sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------“(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi. (2) Konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh Komisi.” -----------------------------------------------------Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, Konsultasi tidak wajib dilakukan oleh pelaku usaha yang akan melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan;-----------------------------------------------------------------------(7) Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 57/2010, diatur bahwa: --------------------------------------------------------------------------“(1) Berdasarkan formulir dan dokumen yang diterima oleh Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Komisi melakukan penilaian. ------------------------------------------------------------------------(2)
Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Komisi memberikan saran, bimbingan, dan/atau pendapat tertulis mengenai rencana Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain kepada Pelaku Usaha.”--------
Dari ketentuan tersebut, diketahui bahwa KPPU melakukan penilaian atas formulir dan dokumen yang disampaikan kepada KPPU pada saat Konsultasi; -----------------------------------------------------------------------------halaman 24 dari 110
SALINAN (8) Bahwa, mengenai Pemberitahuan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010, sebagai berikut: ------------------------------------------------------------“Penggabungan
Badan
Usaha,
Peleburan
Badan
Usaha,
atau
Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.” --------------------Adapun berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 57/2010, diatur bahwa Pemberitahuan secara tertulis dilakukan dengan cara mengisi formulir yang ditetapkan oleh KPPU dengan melampirkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan; -----------(9) Bahwa, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PP No. 57/2010 diatur sebagai berikut: “Berdasarkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Komisi melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan” (10) Bahwa berdasarkan uraian butir 6 sampai dengan butir 9 di atas, diketahui bahwa fungsi dari Konsultasi dan Pemberitahuan sama, yaitu menjadi dasar bagi KPPU untuk melakukan penilaian. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Bab IV butir C yang merupakan Lampiran dari Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaigan Usaha Tidak Sehat (“Peraturan KPPU No. 3/2012”), yang berbunyi sebagai berikut: -----------------------------------------“Penilaian yang diberikan oleh Komisi terhadap Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan tidak menghapuskan kewenangan Komisi untuk melakukan penilaian setelah Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. Namun, untuk menghindari redudansi penilaian terhadap Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang sama melalui Konsultasi dan Pemberitahuan, Komisi berkomitmen untuk hanya melakukan satu kali penilaian terhadap satu peristiwa Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan, selama tidak ada perubahan material atas halaman 25 dari 110
SALINAN data yang disampaikan oleh pelaku usaha pada saat Konsultasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan atau perubahan kondisi pasar yang material pada saat pemberitahuan. Dalam hal terdapat perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha atau kondisi pasar, maka Komisi akan menggunakan kewenangannya untuk melakukan
penilaian
ulang
terhadap
Pemberitahuan
setelah
Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan dilaksanakan.” ------------Dengan demikian, ketentuan Pemberitahuan tidak dapat dilihat secara parsial manakala Konsultasi telah dilakukan sebelumnya; ------------------------------(11) Bahwa berdasarkan uraian di atas, Terlapor berdasarkan keinginannya sendiri dan dengan itikad baik telah melakukan Konsultasi tertulis sebelum Terlapor melakukan transaksi pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk dari PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited selaku pengendali saat itu. Atas Konsultasi tertulis tersebut, Terlapor telah memperoleh hasil penilaian KPPU melalui Pendapat KPPU Atas Konsultasi, yang pada intinya menyatakan tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk oleh Terlapor; ------------------------------------------------Lebih lanjut, Terlapor juga telah menyampaikan Pemberitahuan setelah menyelesaikan satu kesatuan proses pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk, dimana atas Pemberitahuan tersebut KPPU tidak melakukan penilaian ulang dan tetap mengacu pada pendapat KPPU pada tanggapan Konsultasi;(12) Berdasarkan uraian di atas, terbukti demi hukum bahwa KPPU tidak melakukan penilaian atas Pemberitahuan secara terpisah dari penilaian atas Konsultasi yang dilakukan sebelumnya oleh Terlapor. Karenanya, ketentuan pelaksanaan Pemberitahuan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dapat dilihat secara terpisah oleh KPPU manakala Konsultasi telah dilakukan oleh Terlapor, karena penilaian atas isi Pemberitahuan pada prinsipnya telah dilakukan oleh KPPU pada saat Terlapor melakukan Konsultasi, dimana Konsultasi dilakukan dengan pemenuhan penyampaian data, dokumen dan keterangan yang sama dengan data, dokumen dan keterangan dalam Pemberitahuan dan KPPU menyatakan tidak terdapat perubahan data yang signifikan; ------------------------------------------------------------------------------11.6
Materiil Acara, Tanggapan, II. Bahwa Penerapan Ketentuan Pengenaan Sanksi Denda Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Sebagaimana Diatur Dalam halaman 26 dari 110
SALINAN Peraturan Komisi No. 4/2012, Demi Hukum Wajib Didasarkan Pada Pertimbangan Adanya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;----(1) Bahwa atas kewajiban Pemberitahuan terjadinya penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010, terdapat ketentuan sanksi dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No. 57/2010, yang berbunyi sebagai berikut:----------------“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda
administratif
secara
keseluruhan
paling
tinggi
sebesar
Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); -------------------------(2) Bahwa untuk mengatur secara khusus mengenai mekanisme pengenaan sanksi terkait dengan pelanggaran kewajiban Pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 6 PP No. 57/2010, diterbitkan Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan (“Peraturan KPPU No. 4/2012”); ----------------------------------(3) Bahwa, Peraturan KPPU No. 4/2012 tersebut diterbitkan dengan salah satu pertimbangan sebagai berikut: ------------------------------------------------------“a. bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, perlu mengatur pelaksanaan pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha
dan
Pengambilalihan
Saham
Perusahaan
yang
dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.” ---------------------------------------------------------------------Dari pertimbangan tersebut, diketahui bahwa pengenaan sanksi denda ditujukan atas keterlambatan Pemberitahuan tindakan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karenanya, pengenaan sanksi denda tidak dapat semata-mata dilihat secara administratif dari adanya keterlambatan,
melainkan
harus
keterlambatan
Pemberitahuan
dilihat tersebut
ada
tidaknya
serta
akibat
apakah
dari
tindakan
pengambilalihan yang terlambat diberitahukan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; ----------------halaman 27 dari 110
SALINAN (4) Bahwa besarnya nilai sanksi denda administratif yang dapat dikenakan atas keterlambatan Pemberitahuan sangat signifikan, yaitu Rp1.000.000.000,00 per hari keterlambatan dan maksimum sebesar Rp25.000.000.000,00. Besarnya jumlah denda administratif tersebut dapat dipahami manakala pelaku usaha melakukan penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Karena sepanjang Pemberitahuan belum dilakukan, dan KPPU belum mengetahui kondisi tersebut, pelaku usaha dimaksud dapat memperoleh keuntungan dari praktik monopoli yang dilakukannya. ----------Namun demikian, apabila denda keterlambatan hanya semata-mata ditujukan sebagai denda administratif tanpa melihat adanya akibat hukum yang ditimbulkan dari keterlambatan Pemberitahuan atau transaksi yang dilakukan, besarnya denda administratif tersebut adalah tidak wajar. Berikut beberapa contoh pengenaan denda administratif: --------------------------------Ketentuan Angka 7 huruf d butir 2 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1.: “Pelanggaran atas keterlambatan menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, angka 3 huruf a butir 1), angka 4 huruf a butir 1), angka 4 huruf a butir 3), angka 6 huruf c, dan angka 6 huruf d dikenakan sanksi administratif berupa denda Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan.” ----------------------------------------Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi UndangUndang (selanjutnya disebut “UU KUP”): ----------------------------------------“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.” Penjelasan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU KUP: --------------------------------halaman 28 dari 110
SALINAN “Maksud pengenaan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana diatur pada ayat ini adalah untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan; ---------------------------------------------(5) Bahwa, dalam kasus Terlapor, KPPU telah menyampaikan penilaiannya melalui Pendapat KPPU Atas Konsultasi bahwa tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk oleh Terlapor. Hal mana ditegaskan kembali dalam Surat Tanggapan KPPU Atas Pemberitahuan Pengambilalihan; ----------------------------------------------------------------------(6) Quod non, apabila diasumsikan Terlapor dikategorikan telah terlambat melakukan Pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU, transaksi yang dilakukan Terlapor terbukti tidak mengakibatkan dan/atau sepatutnya diduga dapat mengakibatkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal mana secara tegas dapat dibuktikan dari hasil penilaian KPPU yang dituangkan dalam Pendapat KPPU Atas Konsultasi dan Surat Tanggapan KPPU Atas Pemberitahuan Pengambilalihan; ----------------------(7) Berdasarkan uraian di atas, demi hukum ketentuan Pasal 6 PP No. 57/2010 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo karena Terlapor telah menyampaikan informasi transkasi pengambilalihan yang akan dilakukan melalui Konsultasi dan KPPU telah menyampaikan penilaian bahwa tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap transaksi yang akan dilakukan oleh Terlapor. Pendapat mana ditegaskan kembali
dalam
Surat
Tanggapan
KPPU
Atas
Pemberitahuan
Pengambilalihan, dimana KPPU tidak melakukan penilaian ulang; -----------11.7
Materiil Acara, Tanggapan, III. Bahwa Ketentuan Sanksi Denda Administratif Pasal 29 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Merupakan Sanksi Yang Dikenakan Dalam Hal Tidak Menyampaikan Pemberitahuan; ------(1) Berdasarkan Bab II Lampiran Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut “Peraturan KPPU No. 3/2012”), diketahui tujuan dibentuknya Pedoman Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------halaman 29 dari 110
SALINAN a.
Agar terdapat kesamaan penafsiran terhadap Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5/1999 dan PP No.57/2010, sehingga terdapat kepastian hukum dan dapat
menghindari
terjadinya
kekeliruan
atau
sengketa
dalam
penerapannya. --------------------------------------------------------------------b.
Agar Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5/1999 dan PP No.57/2010 dapat senantiasa diterapkan secara konsisten, tepat, dan adil. ---------------------
c.
Menjaga
agar
penggabungan,
peleburan,
dan
pengambilalihan
senantiasa meningkatkan efisiensi perekonomian sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional. ------------------------d.
Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha sebagai akibat dari penggabungan, peleburan atau pengambilalihan. ------------------------------------------------------------------
e.
Mendorong penggabungan, peleburan atau pengambilalihan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. -------------------------------------------------------------------------------
(2) Bahwa, dalam Bab VIII Peraturan KPPU No. 3/2012 mengatur tentang Aturan Sanksi, yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: a.
Sanksi pelanggaran Pasal 28 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----------------------------------------------------------------------
b.
Sanksi tidak menyampaikan Pemberitahuan (Pasal 29 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat; ---------------------------------
(3) Dalam uraian mengenai sanksi tidak menyampaikan Pemberitahuan, diketahui bahwa Komisi berwenang menjatuhkan sanksi vide Pasal 6 PP No. 57/2010 dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis atas Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan. -----------------------------------------------------------------Lebih lanjut diuraikan bahwa KPPU akan melakukan kegiatan monitoring dari waktu ke waktu dan bekerja sama dengan instansi terkait untuk dapat mengidentifikasi Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan yang memenuhi syarat namun dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak menyampaikan
Pemberitahuan
Penggabungan,
Peleburan
dan
Pengambilalihannya kepada KPPU; ------------------------------------------------(4) Senada dengan hal tersebut di atas, pada alinea berikutnya (alinea ketiga) disebutkan bahwa dalam hal Pengambilalihan asing telah memenuhi syarat untuk dilakukan Pemberitahuan kepada KPPU namun dalam jangka waktu 30
(tiga
puluh)
hari
kerja
tidak
halaman 30 dari 110
menyampaikan
Pemberitahuan
SALINAN Pengambilalihannya kepada KPPU, maka denda keterlambatan akan dibebankan kepada bagian dari kelompok usahanya yang berada di Indonesia. ------------------------------------------------------------------------------(5) Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi denda administratif menurut Pasal 29 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilakukan kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat wajib melakukan Pemberitahuan namun tidak melakukan Pemberitahuan, dan hal tersebut diketahui oleh KPPU dari pelaksanaan kegiatan monitoring; 11.8
Materiil Acara, Tanggapan, IV. Bahwa Tidak Ada Keterlambatan Pemberitahuan Transaksi Pengambilalihan Oleh Terlapor Dengan Memperhatian Berlakunya Ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1.; ---------------------------------------(1) Bahwa pada saat Konsultasi Terlapor telah menyampaikan kepada KPPU mengenai target kepemilikan saham PT HD Finance Tbk yang diinginkan oleh Terlapor adalah minimum 51% (lima puluh satu persen). Dimana untuk perolehannya, Terlapor akan mengambilalih 45% (empat puluh lima persen) saham dari pengendali saat itu, yaitu PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited, dan tambahan sebanyak maksimum 6% (enam persen) apabila dari pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, kepemilikan saham Terlapor belum mencapai 51% (lima puluh satu persen).------------------------(2) Bahwa, berdasarkan kronologis yang disampaikan Terlapor pada butir B.1., ketika transaksi pembelian saham PT HD Finance Tbk pada tahap pertama dilaksanakan, kepemilikan saham PT HD Finance Tbk oleh Terlapor baru sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan belum mencapai target minimum pengendalian yang direncanakan oleh Terlapor, yaitu sebanyak 51% (lima puluh satu persen).-------------------------------------------------------(3) Bahwa, PT HD Finance Tbk yang menjadi target pengambilalihan adalah perusahaan terbuka. Berdasarkan ketentuan Angka 3 huruf a butir 2 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. sebagaimana diuraikan pada butir B.2., pihak yang melakukan pengambilalihan saham memiliki kewajiban untuk melakukan Penawaran Tender Wajib kepada seluruh pemegang saham publik (minoritas). --------------------------------------------------------------------Kewajiban untuk melaksanakan Penawaran Tender Wajib tersebut merupakan satu kesatuan proses dan tidak boleh terputus yang terjadi dalam hal dilakukannya Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, sebagaimana pengaturannya dilakukan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. yang mengatur tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.------------------------halaman 31 dari 110
SALINAN (4) Bahwa, mengacu pada ketentuan Angka 3 huruf a butir 2 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1. tersebut di atas, Terlapor sebagai pihak yang melakukan pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk selaku perusahaan terbuka memiliki kewajiban untuk melakukan Penawaran Tender Wajib. Karenanya, proses transaksi pengambilalihan PT HD Finance Tbk oleh Terlapor secara keseluruhan tidak bisa dilepaskan dari proses Penawaran Tender Wajib. Dimana kepemilikan saham final oleh Terlapor selaku pengendali baru belum dapat ditentukan pada saat pembelian 45% (empat puluh lima persen) saham, melainkan setelah diselesaikannya proses Penawaran Tender Wajib yang merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1----------------------------(5) Berdasarkan uraian dalam huruf B.2 di atas mengenai transaksi pengambilalihan Perseroan Terbuka di lingkungan Pasar Modal, dapat disimpulkan bahwa pendapat investigator yang mengasumsikan kewajiban Pemberitahuan Terlapor atas pengambilalihan yang dilakukannya terhadap PT HD Finance Tbk terjadi sejak keterbukaan informasi yang dilaksanakan Terlapor saat Terlapor melakukan pembelian atas 45% saham PT HD Finance Tbk adalah sangat keliru dan tidak tepat, karena penyelesaian transaksi pengambilalihan dan jumlah pengendalian saham secara final baru terjadi secara efektif setelah diselesaikannya Penawaran Tender Wajib. Apabila Terlapor tidak melakukan Penawaran Tender Wajib setelah melakukan pembelian 45% saham dalam HD Finance Tbk, maka otoritas pasar modal berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat membatalkan pembelian 45% saham dimaksud dan mewajibkan Terlapor mengembalikan saham kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan bahkan mengganti kerugian yang timbul. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan yang dilakukan baru memperoleh kepastiannya dan dianggap efektif sejak selesainya proses Penawaran Tender Wajib dan kemudian diikuti dengan pengumuman keterbukaan informasi atas pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, sehingga kewajiban pemberitahuan mengenai pengambilalihan kepada KPPU mulai diperhitungkan sejak disampaikannya laporan penyelesaian Penawaran Tender Wajib kepada OJK. ------------------------------------------------------------------------------------(6) Bahwa, keterbukaan informasi atas penyelesaian Penawaran Tender Wajib disampaikan oleh Terlapor kepada OJK pada tanggal 27 Mei 2013 melalui surat
No.
TMT-LGL/250/LL/DIR/V/2013 halaman 32 dari 110
perihal:
Laporan
Hasil
SALINAN Penawaran Tender Wajib Atas Saham PT HD Finance Tbk oleh PT Tiara Marga Trakindo, dimana dalam pemberitahuan tersebut telah diketahui jumlah akhir saham yang dikendalikan oleh Terlapor sebagai pengendali baru PT HD Finance Tbk. Oleh karena itu, apabila batas waktu Pemberitahuan mengacu pada tolak ukur penyelesaian satu kesatuan transaksi pengambilalihan, yaitu tanggal surat keterbukaan kepada OJK tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor masih dalam kurun waktu yang ditetapkan, mengingat faktanya laporan pemberitahuan yang dilakukan Terlapor kepada KPPU mengenai pengambilalihan saham dalam PT HD Finance Tbk pada tanggal 21 Juni 2013 adalah tidak terlambat dan masih memenuhi syarat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak kewajiban pelaporan pemberitahuan tersebut timbul pada tanggal 27 Mei 2013.---------------------------------------------------(7) Berdasarkan uraian tersebut di atas, demi hukum terbukti bahwa tidak terdapat keterlambatan Pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk oleh Terlapor karena Pemberitahuan dilakukan masih dalam kurun waktu dari penyelesaian keseluruhan transaksi Pengambilalihan yang diatur menurut Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1.-----------------------------11.9
Materiil Acara, Tanggapan, V. Bahwa Pelaksanaan Pemberitahuan Oleh Terlapor ke KPPU Dilakukan Berdasarkan Hasil Diskusi Dengan KPPU Pada Periode Konsultasi; ------------------------------------------------------------------------(1) Bahwa, pada bulan Januari 2013 Terlapor menemui KPPU untuk mengadakan Konsultasi rencana pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk oleh Terlapor, dimana Konsultasi tersebut dimungkinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PP No. 57/2010, yang berbunyi sebagai berikut: ------“(1) Pelaku Usaha yang akan melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat melakukan konsultasi secara lisan atau tertulis kepada Komisi.---------------------------------------------------------------------------(2) Konsultasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh Komisi.” -----------------------------------------------------Sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas, Terlapor dengan itikad baik untuk mendukung amanat UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak halaman 33 dari 110
SALINAN Sehat melakukan Konsultasi secara lisan dan juga tertulis kepada KPPU dengan mengisi formulir dan menyampaikan dokumen yang disyaratkan oleh KPPU.----------------------------------------------------------------------------(2) Dalam proses Konsultasi tersebut, Terlapor menjelaskan rencana transaksi Pengambilalihan saham yang akan dilakukan oleh Terlapor terhadap PT HD Finance Tbk, sebagaimana Terlapor tuangkan juga dalam Ringkasan Rencana Pengambilalihan PT HD Finance Tbk, yang disampaikan oleh Terlapor kepada KPPU bersamaan dengan formulir dan dokumen pendukung yang dmintakan oleh KPPU pada saat Konsultasi. -----------------(3) Selanjutnya, terkait dengan tahapan transaksi Pengambilalihan yang akan dilakukan, dalam proses Konsultasi Terlapor melakukan diskusi dengan pihak KPPU, yaitu Bapak Fajar Ardhi Saputra dan Bapak Hafis Sutomo yang keduanya berasal dari Biro Merger KPPU. Dalam diskusi tersebut, Terlapor menyampaikan alur transaksi yang akan dilakukan dan meminta pandangan KPPU mengenai waktu pelaksanaan Pemberitahuan. Adapun KPPU menginformasikan bahwa Pemberitahuan dapat dilakukan oleh Terlapor setelah diselesaikannya transaksi secara final dimana Terlapor telah memperoleh target pengendalian yaitu sekurangnya 51% (lima puluh satu persen) saham PT HD Finance Tbk. -----------------------------------------------(4) Berdasarkan panduan yang diberikan kepada Terlapor tersebut, Terlapor melaksanakan Pemberitahuan kepada KPPU setelah penyelesaian transaksi pengambilalihan secara final dan target pengendalian yang Terlapor sampaikan kepada KPPU pada saat Konsultasi, yaitu sekurangnya 51% (lima puluh satu persen) telah tercapai. Dalam Pemberitahuan tersebut, Terlapor menyampaikan jumlah saham PT HD Finance Tbk yang dikendalikan oleh Terlapor sebagai pengendali baru.---------------------------------------------------(5) Atas Pemberitahuan yang disampaikan oleh Terlapor, KPPU telah memberikan tanggapannya sebagaimana dimuat dalam Surat Tanggapan KPPU Pemberitahuan Pengambilalihan. Dalam surat tersebut KPPU menyatakan antara lain bahwa: -----------------------------------------------------a.
KPPU tidak menemukan adanya perubahan material atas data dan kondisi pasar pada saat Konsultasi dan Pemberitahuan; --------------------
b.
KPPU tidak melakukan penilaian ulang terhadap Pemberitahuan dan Pendapat Komisi tetap mengacu pada hasil Penilaian Konsultasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2013, yaitu Tidak Ada Dugaan Praktik Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.----------------halaman 34 dari 110
SALINAN (6) Berdasarkan uraian di atas, demi hukum terbukti bahwa pelaksanaan Pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor dilakukan sesuai dengan arahan dari KPPU dan tidak terdapat niat dari Terlapor untuk melakukan pelanggaran
atas
ketentuan
apapun
khususnya
Pemberitahuan
pengambilalihan saham sebagaimana dimuat dalam UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta PP No. 57/2010. Tidak adanya itikad Terlapor untuk melanggar ketentuan peraturan tercermin dari adanya itikad baik Terlapor untuk melakukan Konsultasi yang pada dasarnya tidak diwajibkan berdasarkan peraturan yang berlaku.----------------------------------11.10 Materiil Acara, Tanggapan 6. Bahwa KPPU Tidak Pernah Menyatakan Adanya Keterlambatan Pemberitahuan oleh Terlapor Dalam Surat Tanggapan KPPU Atas Pemberitahuan Pengambilalihan; --------------------------------------------------(1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPPU No. 4/2012, diatur bahwa KPPU melakukan penyelidikan atas pemberitahuan yang disampaikan oleh pelaku usaha, laporan penyelidikan mana antara lain memuat ada tidaknya keterlambatan. ----------------------------------------------(2) Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPPU No. 4/2012, diatur sebagai berikut: ------------------------------------------------------------------------“Keterlambatan pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diidentifikasi dari laporan monitoring dan/atau laporan Penyelidikan.” -----------------------------------Adapun mengenai monitoring diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan KPPU No. 4/2012, sebagai berikut: --------------------------------------------------------“Komisi dapat melakukan monitoring terhadap Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan, tanpa adanya Pemberitahuan dari badan usaha berdasarkan data atau informasi yang bersumber dari: ----------------------------------------------------------------a. Berita di media massa; -----------------------------------------------------------b. Laporan dari masyarakat;atau --------------------------------------------------c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.” --------------------------Sementara itu, laporan penyelidikan dibuat berdasarkan Pemberitahuan dari pelaku usaha (vide Pasal 2 ayat (4) Peraturan KPPU No. 4/2012). -----------(3) Mengacu pada ketentuan yang diuraikan dalam butir 2 di atas dan adanya pengenaan
sanksi
administratif
atas
keterlambatan
Pemberitahuan,
sepatutnya KPPU melakukan pemeriksaan ada tidaknya keterlambatan atas setiap Pemberitahuan yang diterima oleh KPPU. Pemeriksaan atas halaman 35 dari 110
SALINAN kelengkapan isi formulir dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh pelaku usaha berikut ada tidaknya keterlambatan Pemberitahuan merupakan pemeriksaan atas formil Pemberitahuan. Sementara itu, pemeriksaan dan analisa atas informasi yang dimuat dalam formulir Pemberitahuan dan dokumen pendukungnya merupakan pemeriksaan materil guna mengetahui ada tidaknya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait dengan transaksi yang dilaksanakan. Setelah pemeriksaan secara formil dan materil dilakukan, baru kemudian KPPU memberikan tanggapan atas Pemberitahuan yang dilakukan. -----------------------------------------------Pelaksanaan pemeriksaan atas formil dan materil Pemberitahuan yang dilakukan pelaku usaha, merupakan penerapan atas asas Keadilan dan asas Kepastian Hukum. Dimana dengan diperolehnya tanggapan dari KPPU atas Pemberitahuan yang dilakukan pelaku usaha, maka dapat dikatakan bahwa kewajiban Pemberitahuan telah diselesaikan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, tidaklah sepatutnya di kemudian hari dinyatakan bahwa Pemberitahuan yang dilakukan pelaku usaha tidak memenuhi syarat formil. Hal mana tentunya mengakibatkan tidak terdapat kepastian hukum dalam penerapan peraturan bagi pelaku usaha. --------------------------------------------------------Sementara itu, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan diterbitkannya PP No. 57/2010, sebagaimana dimuat dalam Alinea 2 yang berbunyi sebagai berikut “Keberadaan Peraturan Pemerintah ini dalam dunia usaha sangat penting untuk memberikan kepastian hukum bagi para Pelaku Usaha...” ---(4) Dalam perkara a quo, atas Pemberitahuan yang disampaikan Terlapor, KPPU telah mengeluarkan tanggapan dalam Surat Tanggapan KPPU Atas Pemberitahuan Pengambilalihan tanpa menyebutkan adanya keterlambatan Terlapor dalam menyampaikan Pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk. ----------------------------------------------------------------------(5) Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa atas Pemberitahuan yang disampaikan oleh Terlapor, KPPU tidak berpendapat adanya keterlambatan penyampaian Pemberitahuan. Oleh karena itu, demi hukum terbukti tidak ada pelanggaran Pasal 29 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Pasal 5 PP No. 57/2010.--------------------------------11.11 Kesimpulan. Bahwa Terlapor menyimpulkan berdasarkan uraian
yang
disampaikan, terbukti bahwa tidak terdapat dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 29 UU Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 PP No.
halaman 36 dari 110
SALINAN 57/2010 sebagaimana didalilkan oleh Tim Investigator dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan; -----------------------------------------------------------12. Menimbang, bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi; ------------------------------------------------------------------------------------------------13. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014; -----------------------------------------------------14. Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 20/KPPU/Pen/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 (vide bukti A10); -----15. Menimbang, bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 55/KPPU/Kep/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 (vide bukti A11); -----------------------------------------------------16. Menimbang, bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 20/KMK/Kep/IV/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014 (vide bukti A16); ---------17. Menimbang, bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan (vide bukti A18 , A15, A17); ------18. Menimbang bahwa pada tanggal 2 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan yang dihadiri oleh YB Eko Pramuji, Marthen Pareang, S.H., dan M. Rizki Fauzi. Berdasarkan keterangan Ahli di bawah sumpah, Majelis Komisi memperoleh informasi yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti B2); ------------------------------------------18.1
Bahwa pihak Otoritas Jasa Keuangan yang memberikan keterangan Ahli adalah YB Eko Pramuji yang menjabat sebagai Kasubag Pemantauan Perusahaan Asuransi dan Pembiayaan; Marthen Pareang, S.H. yang menjabat sebagai Kasubag Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Jasa Keuangan Pembiayaan, dan M. Rizki Fauzi Staff yang menjabat sebagai Direktorat Penelaahan Keterbukaan Perusahaan Sektor Jasa Keuangan; --------------------------------------------------------
18.2
Bahwa berkaitan dengan Keterbukaan Informasi Publik, prinsip di pasar modal adalah adanya keterbukaan, pihak/emiten yang mempunyai fakta material wajib halaman 37 dari 110
SALINAN menyampaikan informasi kepada OJK (dahulu Bapepam). Keterbukaan ini memberikan informasi kepada investor agar informasi sama terhadap seluruh investor dalam melakukan investasi/rencana pengambilalihan;----------------------18.3
Bahwa proses keterbukaan informasi merujuk kepada peraturan BAPEPAM dan LK nomor IX.H.1 bahwa Keterbukaan informasi dilakukan paling lambat 1 hari setelah dilakukan transaksi. Dipublikasikan ke masyarakat melalui surat kabar harian, mengumumkan dan menyampaikan ke LK, yaitu jumlah seluruh saham, dan total pemilikian saham, identitas para pihak. Keterbukaan informasi yang kedua prosedurnya pengendali baru harus melakukan tender offer. Dalam tender offer ini, pengendali baru menawarkan kepada pemegang saham existing untuk menjual sahamnya dan pengendali baru disini wajib membeli saham jika pemegang saham existing ingin menjual/melepas sahamnya. Setelah tender selesai perusahaan tersebut wajib lapor tender offer kepada OJK. Tender offer dilakukan
setelah
pengumuman
yang
pertama,
pihak
yang
melakukan/perusahaan yang akan mengambil alih setelah keluar ijin dari OJK; -18.4
Bahwa besaran pengambilalihan sehingga dikatakan sebagai perubahan pengendali menurut lampiran Peraturan Bapepam dan LK No. Kep. 264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 adalah memiliki 50 persen saham atau lebih, atau yang memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan atau kebijaksanaan perusahaan terbuka; ----------------------------------------------------------------------------------------
18.5
Bahwa definisi pengendali adalah memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan atau kebijaksanaan perusahaan terbuka; --------------------------------------------------------
18.6
Bahwa apabila pengambilalihan saham kurang dari 40% bisa juga dikatakan pengendali jika ada pernyataan mampu mengendalikan dan ada bukti yang cukup; ------------------------------------------------------------------------------------------
18.7
Bahwa prinsip pengambilalihan saham adalah lebih dari 50% atau memiliki kemampuan mempengaruhi manajemen. Prinsip pengambilalihan wajib segera dipublish ke publik setelah adanya perubahan/pengambilalihan; ---------------------
18.8
Bahwa prosedur keterbukaan informasi ke publik dilakukan paling lambat 1 hari setelah dilakukan transaksi, lalu dipublikasikan ke masyarakat melalui surat kabar harian, minimal 1 surat kabar dan website PT. BEI; ----------------------------
18.9
Bahwa
peraturan
terkait
pengambilalihan
waktunya
1
hari
setelah
pengambilalihan saham/ perubahan pengambilalih maka saat itu dianggap sudah terjadi pengambilalihan saham; -----------------------------------------------------------halaman 38 dari 110
SALINAN 18.10 Bahwa tender offer wajib dilakukan oleh pengendali baru; --------------------------18.11 Bahwa prosedur tender offer dilakukan selama 30 hari dimulai 2 hari setelah pengumuman terkait pengambilalihan saham; ------------------------------------------18.12 Bahwa peran OJK terhadap keterbukaan informasi publik adalah menjaga fairness agar informasi yang diterima investor/pemegang saham publik sama, dan agar tidak digunakan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan; -----------18.13 Bahwa tender offer adalah wajib, apabila tidak dilakukan maka akan dikenakan sanksi oleh OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1;---------------18.14 Bahwa tender offer adalah rangkaian akuisisi. Pihak yang merupakan pengendali baru wajib melakukan penawaran tender; -----------------------------------------------18.15 Bahwa Ahli menyatakan keterangan yang disampaikan merujuk pada ketentuan Bapepam-LK No. IX.H.1 terkait pengambilalihan saham; ---------------------------19. Menimbang, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli yaitu Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. Berdasarkan keterangan Ahli di bawah sumpah, Majelis Komisi memperoleh informasi yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti B5); ------------------------------19.1
Bahwa Ahli adalah Guru besar hukum bisnis di Universitas Gadjah Mada, dalam kesehariannya mengajar hukum bisnis dan hukum persaingan usaha. Ahli membimbing program doktor di beberapa universitas ternama dan aktif sebagai konsultan hukum pasar modal; -------------------------------------------------------------
19.2
Bahwa definisi pengambilalihan di pasar modal sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H1 intinya adalah suatu tindakan langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan perubahan pengendalian perusahaan; ----------------
19.3
Bahwa kriteria terjadinya pengambilalihan adalah pertama mencapai 51% atau yang kedua bisa kurang dari 51% yang mengakibatkan perubahan pengendalian. Contoh pengambilalihan yang kurang dari 51% antara lain pengambilalihan saham tersebut dengan diperjanjikan memperoleh fasilitas atau persyaratan yang bisa melakukan pengendalian, sebagai contoh adanya penempatan direksi, dan penempatan dewan komisaris sehingga dapat mengendalikan; -----------------------
19.4
Bahwa apabila pengambilalihan kurang dari 51% harus dibuktikan lebih lanjut, jika tidak, maka itu hanya transaksi saham biasa. Apabila tidak terjadi pembuktian, tidak bisa disimpulkan terjadi perubahan pengendalian, karena akuisisi tahapnya berangkaian;-------------------------------------------------------------
19.5
Bahwa tender offer adalah wajib dilakukan sebagaimana diatur pada poin 3 Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H.1. Jika pengambilalihan saham di bawah 51% harus ada tender wajib yang menjamin kepentingan pemilik saham sisa. halaman 39 dari 110
SALINAN Tender offer harus dilakukan secara simultan atau berangkaian. Pengambilalihan bisa dikatakan setelah dilakukan tender wajib untuk mencapai sasaran pengendali baru; -----------------------------------------------------------------------------19.6
Bahwa berdasarkan ketentuan poin 2 Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.H1, dalam rangka Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pengendali Perusahaan Terbuka baru wajib melakukan Penawaran Tender untuk seluruh sisa saham Perusahaan Terbuka tersebut. Tender offer wajib dilakukan oleh perusahaan pengendali baru; ------------------------------------------------------------------------------
19.7
Bahwa keterbukan informasi kepada publik sesuai dengan prinsip pasar modal. Keterbukaan informasi memberi manfaat untuk menentukan sikap dari investor apakah akan diam menunggu hasil atau menjual saham jika kurang percaya; ------
19.8
Bahwa
Ahli
mengetahui
kewajiban
pelaku
usaha
untuk
melakukan
pemberitahuan pengambilalihan saham dalam kurun waktu 30 hari setelah efektif yuridis kepada KPPU; -------------------------------------------------------------19.9
Bahwa pada dasarnya akuisisi adalah perjanjian, maka perjanjian mengikat para pihak. Apabila akuisisi terhadap 51% saham, maka sudah dikatakan pengendali baru. Tetapi jika kurang dari 51%, efektifnya berlaku setelah selesai proses rangkaian pengambilalihan atau tender offer; -------------------------------------------
19.10 Bahwa
apabila
ada
aturan
yang
secara
jelas
menyatakan,
khusus
pengambilalihan di bursa efek, maka keterbukaan informasi publik yang pertama sudah dikatakan efektif yuridis. Menurut penafsiran hukum Ahli, rangkaian tahapan tender tersebut harus selesai terlebih dahulu sehingga dapat dikatakan efektif yuridis, efektif yuridis bukan hanya ditentukan pada saat keterbukaan informasi publik Kepada Otoritas Jasa Keuangan yang pertama; -------------------19.11 Bahwa apabila ada Perusahaan mengambil saham tertanggal 10 kemudian lapor tanggal 11 maret ke OJKk, hal tersebut sudah termasuk dalam surat keterbukaan informasi; ------------------------------------------------------------------------------------19.12 Bahwa jika pengambilalihan baru 41 % tetapi sudah melakukan pemberitahuan maka sudah dikatakan sudah ada keterbukaan informasi; ----------------------------19.13 Bahwa perusahaan yang melakukan penawaran tender wajib adalah Perusahaan Pengendali baru; ----------------------------------------------------------------------------19.14 Bahwa keterbukaan informasi publik dilakukan beberapa kali yaitu keterbukaan pada saat awal akuisisi, ketika proses tender dan seterusnya hingga diperoleh hasil akhir tender; ---------------------------------------------------------------------------19.15 Bahwa apabila sudah dilakukan tender wajib maka perusahaan pengambil alih dianggap sebagai pengendali baru; -------------------------------------------------------halaman 40 dari 110
SALINAN 19.16 Bahwa apabila para pihak (pemilik saham lama dan calon pemilik saham baru) memiliki kesepakatan jika target pengambilalihan saham 51 % belum tercapai, maka dapat dikatakan pengendali baru belum efektif; --------------------------------19.17 Bahwa terkait dengan laporan yang dilakukan oleh Terlapor kepada KPPU, Ahli berpendapat hal tersebut secara objektif ada itikad baik, agar tidak ada potensi monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; --------------------------------------------20. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Ahli yaitu Dr. Sihol Siagian, S.H., M.M., M.H. Berdasarkan keterangan Ahli di bawah sumpah, Majelis Komisi memperoleh informasi yang pada pokoknya sebagai berikut (vide bukti B6); ------------------------------20.1
Bahwa Ahli saat ini adalah Direktur PT ATPK Resources Tbk. suatu perusahaan yang go public. Sebelumnya Ahli menjabat sebagai Direktur Bursa Efek Jakarta, Direktur Bursa Efek Surabaya dan Direktur Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1999-2009. Ahli memperoleh gelar MM dari Unkris dan pendidikan terakhir S-3 selesai tahun 2010 dari Universitas Padjajaran jurusan Hukum Bisnis. Ahli juga mengajar di Universitas Tarumanegara tahun 2010 untuk mata studi Hukum Bisnis;------------------------------------------------------------------------------------------
20.2
Bahwa pengambilalihan adalah suatu tindakan dari suatu badan hukum baik perorangan yang dapat mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali, yang patut digaris bawahi tindakan pembelian dari saham terbuka jika mengakibatkan perubahan pengendali; ----------------------------------------------------------------------
20.3
Bahwa pengendali adalah pihak yang telah memiliki lebih dari 50% dari saham perusahaan terbuka; --------------------------------------------------------------------------
20.4
Perubahan pengendali hanya terjadi ketika transaksi penjualan lebih dari 50% dengan dasar bahwa pihak pengambil alih untuk dapat mengoperasikan perusahaan atau dapat menjalankan perusahaan yang dalam hal ini manajemen tersebut dapat mengoperasikan perusahaan dan dapat menjalankan perusahaan yang dalam hal ini manajemen, perlu menempatkan komisaris, direktur maka diperlukan sarana RUPS. RUPS itu memerlukan kehadiran pemegang saham yang memiliki hak suara minumun di atas 50%. Kemudian keputusan dalam rapat tersebut harus di atas 50% setuju atau tidak setuju. Sehingga kondisi yang tidak memungkinkan jika tidak memenuhi kuorum RUPS dari perusahaan pengendali untuk menempatkan direksi atau komisaris. Jika belum melebihi 50% maka belum termasuk pengendali; --------------------------------------------------------
20.5
Bahwa dalam Peraturan Bapepam atau OJK untuk dapat menjadi pengendali ada 2 cara yaitu dengan penawaran tender. Bisa saja sebelum penawaran tender dia halaman 41 dari 110
SALINAN sudah memiliki saham, ketika dilakukan penawaran tender ternyata tidak berhasil memeperoleh lebih dari 50% sehingga tidak terjadi pengambilalihan. Pengambilalihan efektif yuridis dengan catatan jumlah yang melebihi 50% saham. Cara kedua pihak tersebut membeli saham dari pemegang saham lama, kemudian dilakukan penawaran tender. Peraturan Bapepam mewajibkan pengumuman dan melakukan penawaran tender, setelah penawaran tender berakhir baru pengambilalihan berlaku efektif secara yuridis. Pengumuman dan Penawaran tender merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan 20.6
Bahwa pengambilalihan dikatakan sudah efektif yuridis apabila jumlah kepemilikan saham melebihi 50% dan sudah dilakukan serangkaian tahapan penawaran tender setelah 30 +12 hari sehingga 42 hari waktu efektif yuridis. Pengendali baru sudah ada, tetapi belum efektif yuridis karena kepemilikan saham pengendali baru belum 50%;-------------------------------------------------------
20.7
Bahwa keterbukaan informasi dalam hal pengambilalihan ada 5 tahap yaitu pada saat 1. Negoisasi, selanjutnya melakukan pengumuman dan memberikan surat ke otoritas bahwa berniat untuk mengambilalih perusahaan. Dalam negoisasi tersebut belum ada pembeli saham. 2. Ketika berhasil membeli saham dari suatu pihak dari bursa misal dapat 10% dari bursa dan 20% dari pemegang saham lama, sehingga hal ini harus diumumkan terkait hal tersebut total saham yang dimiliki, selanjutnya dimuat keterbukaan ke media dan otoritas lalu wajib melakukan penawaraan tender. 3. Surat penyataan penawaran tender dan ini merupakan keterbukaan informasi ditambah dokumen-dokumen penawaran tender, setelah diteliti OJK, kalau ada perubahan-perubahan. 4. Setelah tidak ada lagi perubahan maka dilakukan pengumuman keterbukaan informasi, setelah itu apabila sahamnya setelah ditotal tidak sampai dengan 50% saham maka tidak dapat disebut pengambilaalih baru. 5. Surat keterbukaan informasi kepada Bapepam setelah berakhirnya penawaran tender; ---------------------------------------
20.8
Bahwa pengendali itu tidak harus memiliki 50% saham, tetapi dalam Pengambilalihan itu pengendalian baru dapat terjadi setelah kepemilikan di atas 50%;--------------------------------------------------------------------------------------------
20.9
Bahwa pada saat sudah ada pengendali baru, lalu dia tidak melakukan penawaran tender maka pengambilalihan tersebut belum berlaku efektif yuridis; -
20.10 Bahwa tidak ada aturan yang secara spesifik menyatakan efektif yuridis 30 hari setelah tender offer selesai dilakukan; ---------------------------------------------------20.11 Bahwa pihak yang wajib melakukan tender offer adalah pengendali baru; ---------
halaman 42 dari 110
SALINAN 20.12 Bahwa tidak ada dalam regulasi yang menyatakan keterbukaan informasi tersebut dilakukan setelah tender offer. Namun rangkaian dalam ketentuan pengambilalihan, pengendali baru wajib melakukan penawaran tender dan setelah selesai wajib melaporkan kepada Bapepam (OJK); --------------------------21. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Terlapor, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (vide bukti B8); ------------------------------21.1
Bahwa Direktur PT Tiara Marga Trakindo memberikan kuasa kepada Dinah R. Noerdin untuk memberikan keterangan sebagai Terlapor. Dinah R. Noerdin merupakan karyawan dari PT Mahadana Dasha Utama yang merupakan anak perusahaan PT Tiara Marga Trakindo. Dinah R. Noerdin diberi kuasa mewakili Direktur PT Tiara Marga Trakindo karena sejak awal terlibat dalam pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk.; -----------------------------------------
21.2
Bahwa struktur perusahaan PT Tiara Marga Trakindo terdiri dari Komisaris, Direktur Utama yang dibantu oleh 3 (tiga) Direktur lainnya dan Sekretaris; -------
21.3
Bahwa PT Tiara Marga Trakindo didirikan pada tahun 1971 oleh pensiunan Angkatan Laut yaitu Achmad Hadiat Hamami. PT Tiara Marga Trakindo memiliki kurang lebih 26 anak perusahaan. PT Tiara Marga Trakindo bergerak di bidang alat berat yang salah satunya mengageni caterpillar, perusahaan tambang, perusahaan investasi dan perusahaan multi finance (pembiayaan alat berat); ------------------------------------------------------------------------------------------
21.4
Bahwa proses akuisisi ini berawal dari keinginan untuk mengembangkan perusahaan dan Direksi memutuskan untuk mengambilalih PT HD Finance, Tbk. Kemudian dari bagian legal mencoba untuk melihat aturan-aturan, khususnya aturan dari KPPU, persetujuan dari KPPU, persetujuan OJK, dan aturan pasar modal;------------------------------------------------------------------------------------------
21.5
Bahwa urutan proses pengambilalihan tersebut alurnya adalah sebagi berikut; ---(1)
26 Desember 2012, rencana jual beli penandatanganan CSPA antara pembeli dan penjual; ----------------------------------------------------------------
(2)
11 Januari 2012 dilakukan voluntary report kepada KPPU terkait rencana pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk; ---------------------------------
(3)
27 Februari 2012, KPPU menanggapi voluntary report dimana tidak ada dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait rencana pengambilalihan saham tersebut; ---------------------------------------
(4)
8 Maret 2013, dilakukan pembelian 45% saham. Adapun tujuan pengambilalihan adalah untuk memperoleh 51% saham yang dilakukan halaman 43 dari 110
SALINAN dengan dua tahapan. Oleh karena harus dilakukan tender offer, maka pelaksanaan transaksi pembelian 45% saham dilakukan setelah diterimanya persetujuan /pendapat KPPU atas voluntary report; -----------(5)
11 Maret 2013, PT Tiara Marga Trakindo melaporkan pengambilan 45% saham kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan diumumkan ke media masa; ----------------------------------------------------------------------------------
(6)
14 Maret 2013, PT Tiara Marga Trakindo menyampaikan pernyataan penawaran tender offer ke OJK; --------------------------------------------------
(7)
12 April 2013, penawaran tender offer disetujui oleh OJK. Jangka waktu tender offer adalah 13 April-12 Mei 2013, dan 12 hari untuk pembayaran saham publik yang dibeli.; ---------------------------------------------------------
(8)
27 Mei 2013, melaporkan keterbukaan ke OJK terkait penyelesaian tender Offer sehingga total saham yang dimiliki PT Tiara Marga Trakindo kurang lebih56%;--------------------------------------------------------
(9)
24 Juni 2013, PT Tiara Marga Trakindo melakukan mandatory report kepada KPPU atas hasil pengambilalihan dan jumlah akhir kepemilikan saham PT HD Finance, Tbk.; -----------------------------------------------------
(10) 4 September 2013, KPPU memberikan surat tanggapan atas mandatory report yang menyatakan tidak ada perubahan material sehingga pendapat tetap mengacu pada penilaian konsultasi yaitu tidak adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Surat tersebut ditandatangani oleh Bapak Nawir Messi selaku Ketua KPPU;--------------21.6
Bahwa pengumuman pertama dilakukan tanggal 11 Maret 2013 di harian Bisnis Indonesia yaitu pengambilalihan 45% saham dari 2 pihak yaitu Wealth Paradise Holding Limited dan PT HD Corpora;----------------------------------------------------
21.7
Bahwa pengumuman kedua dilakukan tanggal 12 April 2013 setelah mendapat approval dari OJK untuk melakukan tender offer. Tanggal 27 Mei 2013 dilaporkan kepada OJK setelah melakukan tender offer yang total sahamnya itu 45% ditambah hasil tender offer
kurang lebih 11%
sehingga total
pengambilalihan kurang lebih 55%.; -----------------------------------------------------21.8
Bahwa pengambilalihan saham dilakukan dalam 2 tahap, yang pertama adalah 45% dan kekurangannya 6% melalui mandatory tender offer (MTO) dimana jika dari MTO total tidak mencapai 51%, akan diadakan transaksi kembali untuk membeli kekurangan saham. Ketika dilakukan MTO, saham belum mencapai 50%;--------------------------------------------------------------------------------------------
halaman 44 dari 110
SALINAN 21.9
Bahwa nilai aset (NA) dan nilai penjualan (NP) PT HD Finance, Tbk. adalah pada tahun 2010: NP Rp.568.353.000; NA Rp.764.434.000. Tahun 2011: NP Rp. 1.028.822.000; NA 1.241.206.378.000. Tahun 2012: NP Rp 1.049.238.000; NA 1.558.474.211; --------------------------------------------------------------------------------
21.10 Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013, setelah terjadi pengambilalihan 45% saham PT HD Finance, Tbk., belum terjadi perubahan pengendali. Pengendalinya masih pemegang saham yang lama dan juga tidak ada perubahan direksi. Hal tersebut sesuai dengan tujuan pengambilalihan 51% saham berdasarkan kesepakatan para pihak sejak awal transaksi. PT Tiara Marga Trakindo tidak melakukan perubahan pengendali ketika saham masih 45% karena prinsipnya hanya investasi, dan konsepnya private equity; ------------------------------------------------21.11 Bahwa setelah dilakukan pengambilalihan, dalam melakukan kegiatan/usaha PT HD Finance, Tbk. menyampaikan laporan kepada seluruh pemegang saham yang ada di PT Tiara Marga Trakindo; ---------------------------------------------------------21.12 Bahwa pada tanggal 8 Juni 2013 sampai dengan 24 Juni 2013 tidak ada komunikasi dengan KPPU, karena komunikasi sudah dilakukan ketika konsultasi; ------------------------------------------------------------------------------------21.13 Bahwa terkait kronologis konsultasi dengan KPPU, pada tanggal 9 Januari 2013, PT Tiara Marga Trakindo melakukan konsultasi terkait akuisisi dengan Biro Merger KPPU PT Tiara Marga Trakindo memperoleh penjelasan terkait format dan prosedur yang harus dipenuhi. Direkomendasikan tidak perlu laporan untuk pengambilalihan 45% saham, tapi nanti setelah selesai. Setelah melengkapi semua dokumen dan persyaratan termasuk formulir-formulir yang diminta, lalu dilakukan presentasi transaksi 2 tahap untuk mencapai pengambilalihan saham 51%. Terlapor dengan itikad baik demi mematuhi peraturan yang ada, maka rencana jual beli ini sengaja ditunda sampai mendapat persetujuan dari KPPU. Walaupun penjual menginginkan transaksi tuntas di tahun buku 2012. Kemudian tanggal 27 Februari 2013 keluar persetujuan dari KPPU dan crossing di bursa dilakukan pada tanggal 8 Maret 2013; ---------------------------------------------------21.14 Bahwa PT Tiara Marga Trakindo benar-benar mempertimbangkan pendapat KPPU untuk melakukan proses lebih lanjut. KPPU memberikan sinyal persetujuan dengan dikeluarkannya pendapat tertulis dari KPPU tertanggal 27 Februari 2013 yang menyatakan tidak ada potensi terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; --------------------------------------------------------21.15 Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013 disampaikan pemberitahuan kepada KPPU secara resmi, kemudian 4 September 2013 intinya KPPU tidak melakukan halaman 45 dari 110
SALINAN penilaian ulang terhadap pengambilalihan saham. Surat tersebut juga tidak menyatakan adanya keterlambatan pemberitahuan; -----------------------------------21.16 Bahwa dalam konsultasi lisan mengenai rencana pengambilalihan, PT Tiara Marga Trakindo juga menanyakan kapan kewajiban pemberitahuan wajib disampaikan kepada KPPU. Dalam konsultasi lisan tersebut, PT Tiara Marga Trakindo menyampaikan bahwa proses pengambilalihan dilakukan 2 tahap yaitu tahap pertama 45 % dan tahap kedua 6% sehingga memperoleh lebih dari 51%, Menurut PT Tiara Marga Trakindo, KPPU menyampaikan pemberitahuan dapat dilakukan setelah selesainya tender offer ketika target pengambilalihan tercapai; 21.17 Bahwa PT Tiara Marga Trakindo beritikad baik melakukan konsultasi dan laporan kepada KPPU, dan untuk report di OJK tidak ada permasalahan; ---------22. Menimbang bahwa pada tanggal 12 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Investigator (vide bukti B7); ---------------------------------------------------------------------------------------23. Menimbang bahwa pada tanggal 20 Mei 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan yang diajukan baik oleh pihak Investigator maupun pihak Terlapor (vide bukti B9); ------------24. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti I25): ----------------------------------24.1
Dasar; -----------------------------------------------------------------------------------------(1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; ---------------------------------
(2)
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----------------------------------------------------------------
(3)
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara; -----------------------------------------
(4)
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan; -------------------------------
(5)
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
Nomor
13
Tahun
2010
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham
halaman 46 dari 110
SALINAN Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; --------------------------------------------------(6)
Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan; --------------------------------------------------------------------------
24.2
Terlapor dalam perkara ini adalah: PT. Tiara Marga Trakindo, yang beralamat di Gedung TMT 1, Lantai 19, Jalan Cilandak KKO Nomor 1 Jakarta 12560; ---------
24.3
Obyek perkara ini adalah Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT HD Finance Tbk. oleh PT Tiara Marga Trakindo; ----------------------------------
24.4
Dugaan Pelanggaran: Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010; ------------------------------------------------------------------------------Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999
(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
(2)
Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010
Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.
Pasal 2 Perkom No. 4 Tahun 2012
(1) Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan halaman 47 dari 110
SALINAN Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis. (2) Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah: …. c. khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka.
24.5
Bahwa Fakta Pemberitahuan adalah sebagai berikut; ---------------------------------(1)
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (”KPPU”) telah menerima Pemberitahuan dari Terlapor yang melakukan pengambilalihan Saham (akuisisi) HD Finance pada tanggal 24 Juni 2013. (vide, I8, I9, I11, B3 Penyelidikan dan BAP SMK Terlapor); -----------------------------------------
(2)
Pemberitahuan tersebut dicatat oleh KPPU dengan nomor register A13613 (vide I11); ------------------------------------------------------------------
(3)
Berdasarkan
Pemberitahuan
tersebut,
diketahui
nilai
aset
hasil
penggabungan adalah Rp.30.891.691.813.936 (vide I11); -------------------2012 PT. Tiara Marga Trakindo (dalam USD) PT. HD Finance (dalam Rupiah) (4)
3,009,779,951 1.588.474.211.000
Selanjutnya setelah dilakukan konversi nilai mata uang yang berdasarkan kurs Jual Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2013 adalah untuk setiap USD 1 sama dengan Rp.9.736 maka diperoleh nilai aset PT. Tiara Marga Trakindo adalah Rp.29.303.217.602.936 sehingga nilai aset hasil penggabungan adalah Rp.30.891.691.813.936;---------------------------------
(5)
Bahwa dalam pemberitahuan tersebut diketahui nilai penjualan hasil penggabungan adalah Rp.24.518.222.785.456 (vide I11); -------------------2012 PT. Tiara Marga Trakindo (dalam USD) PT. HD Finance (dalam Rupiah)
2,410,536,648 1.049.238.000.000
Selanjutnya setelah dilakukan konversi nilai mata uang yang berdasarkan kurs Jual Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2013 adalah untuk setiap USD 1 sama dengan Rp.9.736 maka diperoleh nilai penjualan PT. Tiara Marga Trakindo adalah Rp.23.468.984.804.928 sehingga nilai penjualan hasil penggabungan adalah Rp.24.518.222.804.928. -------------------------24.6
PT. Tiara Marga Trakindo sebagai Badan Usaha Pengambilalih (vide I8, I9, I11, I13, I14, B3 Penyelidikan, BAP SMK Terlapor); --------------------------------------halaman 48 dari 110
SALINAN (1)
Bahwa PT. Tiara Marga Trakindo adalah pelaku usaha selaku Badan Usaha Pengambilalih; ---------------------------------------------------------------
(2)
Bahwa PT. Tiara Marga Trakindo didirikan pada tahun 1970 dengan nama PT Trakindo Utama berdasarkan Akta Notaris Djojo Muljadi, S.H., No. 55 tanggal 23 Desember 1970. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/115/1 tanggal 31 Juli 1971; -------------------------------
(3)
Bahwa Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan dengan Akta Notaris Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., No. 16 tanggal 16 Agustus 2000 mengenai perubahan nama perusahaan dari PT Trakindo Utama menjadi PT Tiara Marga Trakindo. Perubahan nama ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-125.HT.01.04.TH2001 tanggal 4 Januari 2001; --------------------------------------------------------------
(4)
Bahwa Perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H.,LL.M, No. 79 tanggal 18 April 2012 mengenai perubahan susunan Direksi Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-18565 tanggal 24 Mei 2012; -----------------------------------
(5)
Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tiara Marga Trakindo No. 122 Tanggal 30 Januari 2013; -------------------------------------
(6)
Bahwa PT Tiara Marga Trakindo adalah perseroan yang bergerak di bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian. PT Tiara Marga Trakindo merupakan holding company yang memiliki beberapa anak perusahaan;
(7)
Bahwa pemegang saham PT Tiara Marga Trakindo adalah sebagai berikut:---------------------------------------------------------------------------------
(8)
Bahwa nilai penjualan dan aset PT Tiara Marga Trakindo dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah: ----------------------------------------------
24.7
Tahun
Nilai Penjualan
Nilai Aset
2010
USD 1.327.301.087
USD 1.329.061.371
2011
USD 2.352.388.452
USD 2.311.119.805
2012
USD 2.410.536.648
USD 3.009.779.951
Badan Usaha yang diambilalih (vide I11, I15, B4 Penyelidikan, BAP SMK Terlapor); -------------------------------------------------------------------------------------halaman 49 dari 110
SALINAN (1)
Bahwa PT HD Finance, Tbk adalah pelaku usaha sebagai Badan Usaha yang diambilalih; ---------------------------------------------------------------------
(2)
Bahwa PT HD Finance, Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Lingkar Luar Barat Kavling 35-36 Kelurahan Rawa Buaya Cengkareng Jakarta Barat; -------------------------------------------------------------------------
(3)
Bahwa PT HD Finance, Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris F.A. Tumbuan No. 41 tanggal 20 September 1972 dengan nama PT Indonesia Lease Corporation; -------------------------------------------------------------------
(4)
Bahwa PT HD Finance, Tbk beberapa kali mengalami perubahan nama yaitu menjadi PT Mitra Pradityatama Leasing berdasarkan Akta Notaris Jacinta Susanti, S.H. No. 27 tanggal 17 Juni 1988 sebagaimana diubah dengan Akta Jacinta Susanti, S.H. No. 19 tanggal 10 Maret 1989. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Imas Fatimah, S.H. No. 37 tanggal 19 juni 1995 nama perseroan berubah menjadi PT Niaga Leasing Corporation dan pada tahun 2000 diubah kembali menjadi PT Niaga Leasing berdasarkan Akta Notaris Siti Rahyana, S.H. sebagai Notaris pengganti dari Bandoro Raden Ayu Mahyastoeti, S.H. No. 51 tanggal 12 September 2000. Perseroan mengubah nama kembali berdasarkan Akta Notaris Irawan Soerodjo, S.H. No. 16 tanggal 5 Desember 2001 jo. Akta Notaris Irawan Soerodjo, S.H. No. 13 tanggal 5 Pebruari 2002 menjadi PT Niaga Indovest Finance. Terakhir perseroan mengubah nama menjadi PT HD Finance berdasarkan Akta Notaris Eliwaty Tjitra, S.H. No. 39 tanggal 13 Desember 2005;---------------------------------------------------------
(5)
Bahwa pada tahun 2011, PT HD Finance, Tbk melakukan penawaran umum perdana atas saham perseroan sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Notaris Doktor Irawan Soerodjo, S.H., Msi. No. 31 tanggal 12 Januari 2011, serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Mei 2011; ---------------------
(6)
Bahwa PT HD Finance, Tbk memiliki 31 kantor cabang yang tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Tambun, Tangerang, Serpong, Serang, Cikupa, Ciledug, Depok, Bogor, Cileungsi, Cikarang, Karawang, Bandung, Cimahi, Semarang, Surabaya, Sidoarjo, Madiun, Tulungagung, Gresik, Kediri, Malang, Medan, Binjai, Palembang, Betung dan Pekanbaru; ----------------------------------------------halaman 50 dari 110
SALINAN (7)
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar PT HD Finance, Tbk maksud dan tujuan PT HD Finance, Tbk adalah bergerak dalam bidang pembiayaan termasuk pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah; -
(8)
Bahwa pemegang saham PT HD Finance, Tbk sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------------
(9)
Bahwa nilai penjualan dan asset PT HD Finance, Tbk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah: -----------------------------------------------------
24.8
Tahun
Nilai Penjualan
Nilai Aset
2010
Rp.568.353.000.000
Rp.764.434.000.000
2011
Rp.1.028.822.000.000
Rp.1.241.206.378.000
2012
Rp.1.049.238.000.000
Rp.1.588.474.211.000
Tentang Transaksi (vide C1, C2, C3, C5, C6, C7, B3 Penyelidikan, B4 Penyelidikan, I1, I4, I11, I12, I17, I18, BAP SMK Terlapor); -----------------------(1)
Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 PT Tiara Marga Trakindo mengambilalih 693.000.000 saham atau setara dengan 45% saham PT HD Finance, Tbk milik Wealth Paradise Holdings Limited dan PT HD Corpora selaku pemegang saham PENGENDALI; -----------------------------
(2)
Bahwa proses pengambilalihan saham PENGENDALI dimaksud dimuat dalam surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 11 Maret 2013; ------------------
(3)
Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, PT Tiara Marga Trakindo menyampaikan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan No. TMT-LGL/129/LL/DIR/III/2013 perihal Pengumuman Pengambilalihan HD Finance oleh PT Tiara Marga Trakindo; ------------------------------------
(4)
Bahwa berdasarkan ketentuan Angka 4 Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, PT Tiara Marga Trakindo selaku PENGENDALI BARU pada tanggal 13 April sampai dengan 12 Mei 2013 melakukan Penawaran Saham (tender offer); ----------------------------------------------------------------
(5)
Bahwa hasil pelaksanaan tender offer tersebut PT Tiara Marga Trakindo memperoleh 172.671.500 saham atau setara dengan 11,21% saham yang telah diterbitkan PT HD Finance, Tbk; ------------------------------------------
(6)
Bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan dengan rencana investasi awal PT Tiara Marga Trakindo pada PT HD Finance, Tbk. pada tanggal 14 Juni 2013, PT Tiara Marga Trakindo melakukan penjualan saham PT HD Finance, Tbk. sebanyak 6.223.833 saham atau setara 0,43% total saham PT HD Finance Tbk. yang telah diterbitkan; ------------------------------------
halaman 51 dari 110
SALINAN (7)
Bahwa kronologis pengambilalihan saham HD Finance oleh Terlapor adalah sebagai berikut: --------------------------------------------------------------
Konsultasi terkait Rencana Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT HD Finance Tbk
1. Pemberitahuan kepada OJK mengenai Keterbukaan Informasi terkait Perubahan Jumlah Kepemilikan Saham PT HD Finance TBK
TMT melakukan pengambilalihan saham terhadap 693.000.000 saham setara 45% saham PT HD Finance Tbk dari PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited Pelaksanaan Tender Offer
27 FEBRUARI 2013
11 MARET 2013
8 MARET 2013
14 JANUARI 2013
2. Kepemilikan saham TMT pada PT HD Finance Tbk adalah sebesar 55,81%
KPPU mengeluarkan Pendapat terhadap Konsultasi terkait Rencana Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT HD Finance Tbk
27 MEI 2013
13 APRIL s.d 12 MEI 2013
1. Pengumuman pengambilalihan 45% saham PT HD Finance Tbk di Surat Kabar Bisnis Indonesia
24 JUNI 2013
21 JUNI 2013
Pemberitahuan kepada OJK terkait Laporan Hasil Penawaran Wajib (Tender Offer)
TMT menyampaikan Pemberitahuan kepada KPPU terkait pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk
2. Menyampaikan pemberitahuan kepada OJK terkait Pengumuman Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham PT HD Finance
24.9
Fakta Persidangan Pemeriksaan Saksi Ahli Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diwakili oleh YB Eko Pramuji, Marthen Pareang, M. Rizki Fauzi yang pada intinya sebagai berikut:-----------------------------------------(1)
Bahwa menurut Ahli, Keterbukaan Informasi Publik pada prinsipnya dipasar
modal
adalah
adanya
keterbukaan,
pihak/emitem
yang
mempunyai fakta material wajib menyampaikan informasi kepada OJK/dahulu Bapepam. Keterbukaan ini memberikan informasi kepada investor agar informasi sama terhadap seluruh investor dalam melakukan investasi/ rencana pengambilalihan;----------------------------------------------(2)
Bahwa proses keterbukaan informasi dilakukan setelah terjadinya transaksi pengambilalihan, kemudian setelahnya pengendali baru harus melakukan tender offer; -------------------------------------------------------------
(3)
Dalam tender offer tersebut, pengendali baru menawarkan kepada pemegang saham existing untuk menjual sahamnya dan pengendali baru
halaman 52 dari 110
SALINAN disini wajib membeli saham jika pemegang saham existing ingin menjual/melepas sahamnya; -------------------------------------------------------(4)
Bahwa pengambilalihan menurut ketentuan Bapepam dan LK No. Kep. 264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 adalah tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan perubahan pengendali;--------
(5)
Bahwa pengendali adalah yang memiliki 50 persen saham atau lebih, atau, yang memiliki kemampuan untuk menentukan baik langsung ataupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan atau kebijaksanaan perusahaan terbuka; ------------------------------------------------
(6)
Bahwa secara ekstrim walaupun pemegang saham baru hanya membeli 30% saham yang merupakan saham pengendali, maka perusahaan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pengendali; ----------------------------
(7)
Bahwa pengendali baru dibuktikan dengan cara dipublish ke publik, yang dipublish melalui surat kabar harian, minimal 1 surat kabar dan website PT. BEI; -------------------------------------------------------------------------------
(8)
Bahwa Bapepam tidak mengenal istilah pengendali akhir, yang dikenal adalah pengendali lama dan pengendali baru; -----------------------------------
(9)
Bahwa menurut Ahli, kepemilikan akhir terjadi setelah proses tender offer, namun pengendali baru sudah ditetapkan setelah proses pengambilalihan, dan pengendali baru tersebut wajib melakukan tender offer; -----------------------------------------------------------------------------------
(10)
Bahwa tender offer merupakan konsekuensi dari adanya proses pengambilalihan dan tender offer merupakan kewajiban terhadap pengendali baru; ----------------------------------------------------------------------
24.10 Fakta Persidangan Pemeriksaan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. yang merupakan guru besar hukum bisnis di Universitas Gadjah Mada, aktif sebagai konsultan hukum pasar modal dan sebagai pengajar hukum bisnis, hukum persaingan usaha dan juga sebagai pembimbing program doktor di beberapa universitas ternama, yang pada intinya adalah sebagai berikut: ----------(1)
Bahwa, pengambilalihan di pasar modal mengacu pada Peraturan Bapepam IX.H.1 yang initinya adalah suatu tindakan langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan perubahan pengendalian perusahaan, dimana dapat berupa pengambilalihan saham yang mencapai 51 persen atau dapat kurang dari 51 persen yang mengakibatkan perubahan pengendalian; -------------------------------------------------------------------------
halaman 53 dari 110
SALINAN (2)
Bahwa yang dimaksud dengan perubahan pengendalian dengan kepemilikan saham dibawah 51 persen, yakni pengambilalihan saham tersebut dengan diperjanjikan memperoleh fasilitas atau persyaratan yang bisa melakukan pengendalian, sebagai contoh adanya penempatan direksi, dan penempatan dewan komisaris sehingga dapat mengendalikan perusahaan tersebut; -----------------------------------------------------------------
(3)
Bahwa dalam rangka Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, Pengendali Perusahaan Terbuka baru wajib melakukan Penawaran Tender/Tender Offer untuk seluruh sisa saham Perusahaan Terbuka tersebut; ----------------
(4)
Bahwa pihak yang diwajibkan untuk melakukan Penawaran Tender (tender offer) adalah Perusahaan PENGENDALI BARU ; --------------------
(5)
Bahwa suatu perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham di pasar modal dan telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk Surat Keterbukaan Informasi; ---------
(6)
Sebagai contoh ilustrasi, bahwa apabila terdapat Perusahan melakukan pengambilalihan saham pada tanggal 10 Maret kemudian pengendali baru melapor ke Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 11 Maret, bahwa hal itu termasuk dalam Surat Keterbukaan Informasi; ----------------------------------
(7)
Bahwa suatu perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham baru sebesar 41% tetapi sudah melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sudah dikatakan terdapat Keterbukaan Informasi; -----------------
(8)
Bahwa dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Ahli tidak dapat menunjukkan aturan yang menyebutkan bahwa efektif juridis dilakukan setelah tender offer; ------------------------------------------------------------------
24.11 Jawaban Investigator terhadap Tanggapan LKP, terkait dengan Formil Hukum Acara: ----------------------------------------------------------------------------------------(1)
Dasar hukum untuk dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan oleh KPPU adalah sudah tepat dan benar, dikarenakan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan telah disetujui dalam Rapat Komisi dan ditandatangani oleh Plt. Deputi Penegakan Hukum pada tanggal 11 Maret 2014 (vide I19); ------------------------------------------------------------------------------------
(2)
Berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan tersebut, kemudian dikeluarkan Surat Penetapan Pemeriksaaan Pendahuluan pada tanggal 28 Maret 2014, yang pada intinya menunjuk Majelis Komisi yang menangani perkara a quo; ----------------------------------------------------------
halaman 54 dari 110
SALINAN (3)
Berdasarkan surat Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, dibentuk Tim Investigator berdasarkan Surat Tugas No. 205/D.2/ST/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 ;-----------------------------------------------------------------------
(4)
Atas dasar Surat Tugas tersebut, Investigator menandatangani Laporan Keterlambatan Pemberitahuan pada tanggal 8 April 2014; --------------------
(5)
Bahwa dengan demikian terdapat 2 (dua) Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yaitu Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang ditanda-tangani oleh Plt. Deputi Penegakan Hukum tanggal pada tanggal 11 Maret 2014 dan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Investigator pada tanggal 8 April 2014; ---------------------------
(6)
Sehingga dengan demikian dalil-dalil dari Terlapor yang menyatakan bahwa tidak terdapat dasar hukum untuk dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan adalah tidak berdasar; -----------------------------------------------
24.12 Jawaban Investigator terhadap Tanggapan LKP, terkait dengan Hasil Diskusi dengan KPPU pada periode Konsultasi; -------------------------------------------------(1)
Bahwa terkait dengan dalil-dalil Terlapor yang menyatakan bahwa Terlapor telah melakukan diskusi dengan Pihak KPPU, yang pada intinya pemberitahuan dilakukan setelah diselesaikannya transaksi secara final dimana
Terlapor
telah
memperoleh
target
pengendalian
yaitu
sekurangnya 51% saham PT. HD Finance adalah TIDAK BENAR DAN SANGAT TIDAK BERDASAR; -------------------------------------------------(2)
Bahwa KPPU dalam memberikan konsultasi selalu berdasar pada ketentuan yang berlaku, in casu PP 57 Tahun 2010 dan Perkom No. 4 Tahun 2012 dimana dalam ketententuan tersebut telah jelas menyebutkan bahwa pemberitahuan diberitahukan ke KPPU adalah 30 hari setelah pengambilalihan; ---------------------------------------------------------------------
(3)
Bahwa tidak terdapat bukti yang menyatakan bahwa pihak dari KPPU pernah menyatakan pemberitahuan dilakukan setelah diselesaikannya transaksi secara final dimana Terlapor telah memperoleh target pengendalian yaitu sekurangnya 51% saham PT. HD Finance; --------------
(4)
Bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 3 PP No. 57 Tahun 2010 jo. Pasal 1 Butir 3 Perkom No. 04 Tahun 2012: --------------------------------------------“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut” ----------------------
halaman 55 dari 110
SALINAN (5)
Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b PP No. 57 Tahun 2010: ----------------------------------------------------------------------------------Yang dimaksud dengan dikendalikan adalah ; ---------------------------------a.
Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% dalam badan usaha atau ; ----------------------------------------------------------
b.
Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha dan atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan badan usaha; ----------------------------------
(6)
Berdasarkan berdasarkan ketentuan tersebut sangatlah tidak mungkin KPPU dalam hal ini Biro Merger menyatakan proses pengambilalihan dilakukan setelah 51%, karena ketentuan yang berlaku menyatakan pengambilalihan adalah perubahan pengendali; ---------------------------------
(7)
Dengan demikian, walaupun terdapat perbedaan penafsiran dari definisi pengendalian oleh PT Tiara Marga Trakindo, KPPU tetap merujuk pada aturan yang berlaku; -----------------------------------------------------------------
24.13 Jawaban Investigator terhadap Tanggapan LKP, tentang Pendapat KPPU No. 04/KPPU/PDPT/II/2013 berkaitan dengan Konsultasi Pengambilalihan Saham PT HD Finance Tbk. Oleh PT Tiara Marga Trakindo; --------------------------------(1)
Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, KPPU telah menerima Konsultasi tertulis dari PT Tiara Marga Trakindo dan telah dicatat dengan No. Register A20113 yang pada intinya menjelaskan; -----------------------------(a)
Bahwa hasil Konsultasi pada intinya Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut; --------------
(b)
Bahwa PT Tiara Marga Trakindo tidak berada pada pasar bersangkutan yang sama dan tidak saling terintegrasi dengan PT HD Finance Tbk.; ------------------------------------------------------------
(c)
Bahwa dengan demikian pendapat Komisi hanya terbatas pada proses pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan adanya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;---
(2)
Bahwa pendapat Komisi tersebut tidak menyebut sedikitpun menyangkut pemberitahuan keterlambatan, karena tindakan korporasi (corporate action) pengambil alihan saham yang akan dilakukan PT Tiara Marga Trakindo dilakukan pada bulan Maret 2014, sementara Pendapat KPPU dikeluarkan pada bulan Februari 2014, sehingga dengan demikian halaman 56 dari 110
SALINAN Pendapat Komisi tidak relevan dengan Laporan Keterlambatan Pengambilalihan; --------------------------------------------------------------------(3)
Bahwa konsultasi yang dilakukan oleh PT Tiara Marga Trakindo adalah bersifat sukarela (voluntary), sedangkan Pemberitahuan Pengambilalihan yang memenuhi batasan ketentuan yang terdapat dalam PP No. 57 Tahun 2010 adalah bersifat WAJIB (mandatory); ---------------------------------------
(4)
Dengan demikian Konsultasi yang dilakukan oleh PT Tiara Marga Trakindo
tidak
mengurangi
kewajibannya
untuk
melakukan
pemberitahuan pengambilalihan; -------------------------------------------------24.14 Jawaban Investigator terhadap Tanggapan LKP, tentang Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1; ----------------------------------------------------------------------------------(1)
Bahwa khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka ketentuan yang berlaku bukanlah UU PT No. 40 Tahun 2007; -------
(2)
Bahwa ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Bapepam LK No. IX.H.1 (lex specialis derogate legi generalis); ----------------------------------
(3)
Bahwa berdasarkan Peraturan Bapepam LK No. IX.H.1 diatur secara jelas pengambilalihan ; --------------------------------------------------------------
(4)
Bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf c yaitu: ---------------------------------------“Pengendali perusahaan terbuka adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh ATAU pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak
langsung
dengan
cara
apapun
pengelolaan
dan
atau
kebijaksanaan perusahaan terbuka; -------------------------------------------(5)
Bahwa ketentuan dalam UU PT yang menyatakan pengendali hanyalah pemegang saham mayoritas 50 + 1 adalah tidak relevan terhadap kasus ini, sehingga harus dikesampingkan; ---------------------------------------------
24.15 Analisa Pemberlakuan; ---------------------------------------------------------------------(1)
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi; -----------------------------------------------------------------------
(2)
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah: --------------------------------------------
halaman 57 dari 110
SALINAN (a) hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; ----------------------------------------------------------------------(b) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau ; -----(c) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. -----------(3)
Bahwa dengan demikian perlu terlebih dahulu untuk diuraikan apakah ketentuan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis ini berlaku atau tidak bagi Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo; -----------------
(4)
Bahwa pemegang saham Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------No.
Pemegang Saham
Komposisi Kepemilikan (%)
1.
Achmad Hadiat Hamami
99,40%
2.
Achmad Ridwan Hamami
0,60%
dan pemegang saham PT HD Finance, Tbk sebelum pengambilalihan adalah sebagai berikut (vide I11); ----------------------------------------------No.
Pemegang Saham
1.
Wealth
Paradise
Komposisi Kepemilikan (%) Holdings
48,70%
Limited
(5)
2.
PT HD Corpora
21,43%
3.
Soeharto Djojonegoro
0,0000065%
4.
Publik
29,87%
Bahwa berdasarkan kepemilikan tersebut diatas, Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo tidak terafiliasi dengan PT HD Finance (vide I11); --------
(6)
Bahwa dengan demikian, maka kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU berlaku bagi Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo; ------------------------------------------------------------------------------
24.16 Analisa Pemenuhan Unsur Pasal; ---------------------------------------------------------24.16.1 Bahwa ketentuan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, menyatakan: -----(1)
Penggabungan
atau
peleburan
badan
usaha,
atau
pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut; halaman 58 dari 110
SALINAN (2)
Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.
24.16.2 Bahwa unsur-unsur Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------(1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham; ----------------------------------------------------------------------(2) nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu; ---(3) wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut; ------------------------------------------------24.16.3 Unsur
“Penggabungan
atau
peleburan
badan
usaha,
atau
pengambilalihan saham”; -------------------------------------------------------(1)
Bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau”;-----------------
(2)
Bahwa kata hubung “atau” berdasarkan kamus bahasa Indonesia memiliki arti kata penghubung untuk menandai pilihan di antara beberapa hal (pilihan) (http://kbbi.web.id/); ---------------------------
(3)
Bahwa dengan demikian, maka dalam unsur ini, cukup salah satu dari: “penggabungan”, atau “peleburan badan usaha”, atau “pengambilalihan saham” terpenuhi, maka telah terpenuhi unsur ini; ----------------------------------------------------------------------------
(4)
Bahwa
pada
tanggal
24
Juni
2013,
KPPU
menerima
pemberitahuan dari PT Tiara Marga Trakindo yang melakukan Pengambilalihan saham (akuisisi) PT HD Finance, Tbk; -----------(5)
Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham telah terpenuhi; --------------------------------------------------------------------
24.16.4 Unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu”; (1)
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 5/1999, diatur bahwa ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut di atas, diatur dalam Peraturan Pemerintah; -----------------------------------------------------------------
(2)
Bahwa sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 29 UU No. 5/1999 tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 57 Tahun 2010 yang didalamnya memuat mengenai nilai aset dana atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu; -----halaman 59 dari 110
SALINAN (3)
Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu diatur dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 yang menentukan; ---------------------------------------------------------------(a) nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau;--------------------------------------(b) nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); -----------------------------------------------------------------
(4)
Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut di atas dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari: ------------------------------------------------------------(a) Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan -----(b) Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih;-------------------------------------
(5)
Bahwa penghitungan nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut diatas untuk mengetahui apakah nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu; -------------------------------------------------
(6)
Bahwa nilai aset dan atau nilai penjualan tersebut menjadi hal menentukan apakah Pelaku Usaha wajib atau tidak wajib untuk melaporkan ke KPPU; -----------------------------------------------------
(7)
Bahwa dengan adanya frasa kata hubung “dan atau” memiliki arti sifat kumulatif maupun sifat fakultatif yang berati bisa keduanya atau salah satunya; --------------------------------------------------------
(8)
Bahwa dengan demikian, yang menjadi faktor utama dari unsur ini adalah melebihi atau tidak melebihi jumlah tertentu yang telah ditentukan tersebut diatas; ------------------------------------------------
(9)
Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah: ----------------------------------------------------------------------Tahun
Nilai Penjualan
Nilai Aset
2010
USD 1.327.301.087
USD 1.329.061.371
halaman 60 dari 110
SALINAN 2011
USD 2.352.388.452
USD 2.311.119.805
2012
USD 2.410.536.648
USD 3.009.779.951
dengan mengingat bahwa penghitungan nilai aset dan/atau nilai penjualan dilakukan dengan mata uang Rupiah, maka dilakukan konversi nilai mata uang yang berdasarkan kurs Jual Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2013 adalah untuk setiap USD1 sama dengan Rp.9.736 maka diperoleh nilai sebagai berikut: ----Tahun
Nilai Penjualan
Nilai Aset
2010
Rp.12.922.603.383.032
Rp.12.939.741.508.056
2011
Rp.22.902.853.968.672
Rp.22.501.062.421.480
2012
Rp.23.468.984.804.928
Rp.29.303.217.602.936
dan nilai penjualan dan aset PT HD Finance, Tbk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir adalah:--------------------------------Tahun 2010 2011 2012
Nilai Penjualan Rp.568.353.000.000 Rp.1.028.822.000.000 Rp.1.049.238.000.000
Nilai Aset Rp.764.434.000.000 Rp.1.241.206.378.000 Rp.1.588.474.211.000
(vide Dokumen I11) (10) Bahwa bila digabungan Nilai Penjualan dan Nilai Aset Terlapor pada tahun 2012 dengan Nilai Penjualan dan Nilai Aset PT HD Finance, Tbk pada tahun 2012 akan menjadi sebagai berikut: -----Tahun 2012
Nilai Penjualan
Nilai Aset
PT
Rp.23.468.984.804.928
Rp.29.303.217.602.936
Rp.1.049.238.000.000
Rp.1.588.474.211.000
Rp.24.518.222.804.928
Rp.30.891.691.813.936
Marga
Tiara Trakindo PT
HD
Finance, Tbk Total
(11) Bahwa dengan demikian pengambilalihan saham oleh PT Tiara Marga Trakindo untuk nilai aset telah melebihi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010; -----(12) Bahwa dengan demikian unsur “nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu” telah terpenuhi; -----------24.16.5 Unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut”; -----------------------------------------------------halaman 61 dari 110
SALINAN (1)
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa pemberitahuan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada KPPU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan; ------------------------------------------------------------------
(2)
Bahwa ketentuan tersebut dipertegas kembali oleh Komisi dalam Pasal 2 ayat (1) Perkom No. 4/2012 yang berbunyi: ----------------“Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan
Badan
Usaha
dan
Pengambilalihan
Saham
Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.”-----------------(3)
Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemberitahuan wajib dilakukan: -----------------------------------------------------------(a) secara tertulis; --------------------------------------------------------(b) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berlaku efektif; ---------(c) berlaku efektif secara yuridis;---------------------------------------
(4)
Bahwa Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo memberitahukan secara tertulis pada tanggal 24 Juni 2013 yang tercatat di KPPU; --
(5)
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) butir c Perkom No. 4/2012: (2) Tanggal telah berlaku efektif secara yuridis adalah: a. untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007”) pada bagian penjelasan adalah tanggal:------------------------------------------------------i.
Persetujuan Menteri atas perubahan anggaran dasar dalam hal terjadi Penggabungan; ---------
ii.
Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar
halaman 62 dari 110
SALINAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan------iii.
Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik
Pendirian
perseroan
Indonesia dalam
atas hal
Akta terjadi
Peleburan.-----------------------------------------b. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan nonPerseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya
pengesahan
Penggabungan,
Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau----------------------c. Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat
Keterbukaan
Informasi
Pengambilalihan
Saham Perseroan Terbuka. ----------------------------(6)
Bahwa pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk oleh Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo merupakan Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, sehingga berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) butir (c) Perkom No. 4/2012 yaitu dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan
Informasi
Pengambilalihan
Saham
Perseroan
Terbuka; --------------------------------------------------------------------(7)
Bahwa berdasarkan Pasal 1 Butir 3 PP No. 57 Tahun 2010 jo. Pasal 1 Butir 3 Perkom No. 04 Tahun 2012: ------------------------“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut” --------------------------------------------------------------------halaman 63 dari 110
SALINAN (8)
Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b PP No. 57 Tahun 2010: ----------------------------------------------------------------“Yang dimaksud dengan dikendalikan adalah: ----------------------a. Pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% dalam badan usaha atau --------------------------------------------b. Adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha dan atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan badan usaha-----
(9)
Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ketentuan Umum huruf c, d dan e Peraturan Bapepam LK No. IX.H.1: -----------------------------------c.
Pengendali perusahaan terbuka adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham yang disetor penuh ATAU pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan baik langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijaksanaan perusahaan terbuka. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
d.
Pengambilalihan adalah tindakan baik langsung maupun tidak
langsung
yang
mengakibatkan
PERUBAHAN
PENGENDALI; ------------------------------------------------------e.
Penawaran tender wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham perusahaan terbuka yang wajib dilakukan oleh PENGENDALI BARU; -----------------------------------------------
(10) Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo mengambilalih 693.000.000 saham atau setara dengan 45% saham PT HD Finance, Tbk milik Wealth Paradise Holdings Limited dan PT HD Corpora SELAKU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI, dengan kata lain Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo telah dengan jelas menyatakan mengambilalih saham pengendali sebagaimana diumumkan melalui Media Bisnis Indonesia (vide I6); -------------------------------------------------------(11) Bahwa proses pengambilalihan saham PENGENDALI dimaksud dimuat dalam surat kabar Bisnis Indonesia tanggal 11 Maret 2013; -----------------------------------------------------------------------(12) Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013, Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo menyampaikan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan halaman 64 dari 110
SALINAN (OJK) dengan No. TMT-LGL/129/LL/DIR/III/2013 perihal Pengumuman Pengambilalihan HD Finance oleh Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo; ---------------------------------------------------(13) Bahwa Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo mengumumkan perihal pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk dari PT HD Corpora dan Wealth Paradise selaku Pemegang Saham Pengendali PT HD Finance Tbk. (vide I6) ; --------------------------------------------------(14) Dengan demikian tanggal efektif yuridis dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka yaitu tanggal 11 Maret 2013; ----------------------------------------------------------------(15) Bahwa berdasarkan keterangan Ahli (vide B1 Penyelidikan dan BAP SMK OJK dan BAP SMK Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S.) bahwa tanggal efektif juridis adalah paling lambat satu hari kerja setelah terjadinya pengambilalihan, yang mana pengambilalihan berdasarkan ketentuan di atas merupakan perubahan pengendali;----------------------------------------------------(16) Bahwa
Terlapor/PT
Tiara
Marga
Trakindo
melakukan
pengambilalihan pada tanggal 8 Maret 2013, sehingga tanggal efektif yuridis untuk keterbukaan informasi paling lambat adalah tanggal 11 Maret 2013; ---------------------------------------------------(17) Dengan demikian, berdasarkan fakta dan bukti tersebut, maka Terlapor/PT
Tiara
Marga
Trakindo
wajib
melakukan
pemberitahuan pengambilalihan kepada KPPU 30 hari sejak tanggal 11 Maret 2013; ---------------------------------------------------(18) Bahwa penghitungan 30 (tiga puluh) hari kerja didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012, Nomor SKB.06/MEN/VII/2012, Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2013 -----------------(19) Bahwa dengan adanya frasa kata “sejak” maka memiliki arti penghitungan 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal pemberitahuan; ------------------------------------------------------------(20) Bahwa penghitungan tersebut tampak dalam tabel dibawah ini: Hari ke
Tgl/bln
Hari ke
Tgl/bln
Hari ke
Tgl/bln
1
13/03
11
27/03
21
11/04
halaman 65 dari 110
SALINAN 2
14/03
12
28/03
22
12/04
3
15/03
13
01/04
23
15/04
4
18/03
14
02/04
24
16/04
5
19/03
15
03/04
25
17/04
6
20/03
16
04/04
26
18/04
7
21/03
17
05/04
27
19/04
8
22/03
18
08/04
28
22/04
9
25/03
19
09/04
29
23/04
10
26/03
20
10/04
30
24/04
(21) Bahwa berdasarkan tanggal efektif yuridis yaitu sejak tanggal 11 Maret 2013, maka Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo memiliki kewajiban untuk memberitahukan kepada KPPU paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal berlaku efektif yuridis, yaitu pada tanggal 24 April 2013; --------------------(22) Bahwa berdasarkan Formulir Pemberitahuan A1 dan Tanda Terima Pemberitahuan, Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo menyampaikan Pemberitahuan pada tanggal 24 Juni 2013 (vide I11); -------------------------------------------------------------------------(23) Bahwa dengan demikian Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo terlambat menyampaikan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk kepada KPPU selama 41 (empat puluh satu) hari kerja; -------------------------------------------------------------------(24) Bahwa
jika
digambarkan
kronologis
keterlambatan
pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk oleh Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo kepada KPPU adalah sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------TMT menyampaikan Pemberitahuan kepada KPPU terkait pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk
Batas akhir kewajiban TMT untuk menyampaikan pemberitahuan terkait pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk kepada KPPU TMT Menyampaikan pemberitahuan kepada OJK terkait Pengumuman Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham PT HD Finance Tbk
11 MARET 2013
24 APRIL 2013
24 JUNI 2013
Lama Keterlambatan
41 Hari
halaman 66 dari 110
SALINAN
24.17 Berdasarkan fakta-fakta selama pemeriksaan, alat-alat bukti, dan analisa terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka Tim Investigator menyimpulkan dan menyatakan: ------------------------------------------1. Bahwa Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dalam Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT HD Finance Tbk. oleh Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo; ------------------------------------------------2. Meminta kepada Yang Mulia Majelis Komisi Perkara KPPU Nomor 07/KPPU-M/2013 untuk memberikan sanksi kepada Terlapor/PT Tiara Marga Trakindo
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; atau --Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, maka kami mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). -------------------------------25.
Menimbang bahwa Terlapor menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (vide bukti T21): ---------------------------------25.1
Hasil Pemeriksaan Perkara No. 07/KPPU-M/2014, I. Mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan Pengambilalihan; ---------------------------------------------------------25.1.1
Bahwa ketentuan pelaksanaan Pemberitahuan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dapat dilihat secara terpisah oleh KPPU hanya dengan mengacu
pada
Pemberitahuan
(“Pemberitahuan”),
manakala
Konsultasi dan pemberitahuan berdasarkan konsultasi telah dilakukan oleh Terlapor pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan Februari 2013, karena penilaian atas isi Pemberitahuan tanggal 24 Juni 2013 pada prinsipnya telah dilakukan oleh KPPU pada saat Terlapor melakukan Konsultasi. Hal tersebut karena isi informasi yang disampaikan pada tanggal 11 Januari 2013 dalam Konsultasi adalah sama dengan isi informasi yang disampaikan pada tanggal 24 Juni 2014 dalam Pemberitahuan. Terlebih lagi atas Pemberitahuan (vide Bukti T2.2, Bukti T-8 dan Bukti T-9), KPPU menyatakan tidak melakukan penilaian ulang karena telah melakukan pemeriksaan berdasarkan informasi yang bersumber dari Konsultasi. Hal tersebut ditegaskan halaman 67 dari 110
SALINAN dalam Surat Tanggapan KPPU atas Pemberitahuan Pengambilalihan (vide Bukti T-10); ----------------------------------------------------------------25.1.2
Ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57/2010") tidak dapat diterapkan dalam Perkara a quo karena Terlapor telah menyampaikan informasi
transaksi pengambilalihan
yang akan
dilakukan melalui Konsultasi dan KPPU telah menyampaikan penilaian bahwa tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap transaksi yang akan dilakukan oleh Terlapor berdasarkan Konsultasi tersebut (vide Bukti T-3); --------------------------Lebih lanjut, Terlapor juga telah menyampaikan Pemberitahuan dan atas Pemberitahuan tersebut KPPU menegaskan kembali pendapatnya melalui Surat Tanggapan KPPU atas Pemberitahuan yang menyatakan bahwa KPPU tidak melakukan penilaian ulang, karena tidak ada perubahan secara signifikan atas isi Pemberitahuan dengan isi informasi Konsultasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa Konsultasi secara bobot isinya sama dengan Pemberitahuan (vide Bukti T-10);---25.1.3
Bahwa pengenaan sanksi denda administratif menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU No 5/1999") dilakukan kepada pelaku usaha yang memenuhi syarat wajib melakukan Pemberitahuan namun tidak melakukan Pemberitahuan, dan hal tersebut diketahui oleh KPPU dari pelaksanaan kegiatan monitoring; --------------
25.1.4
Bahwa
pada
faktanya
Terlapor
melakukan
Pemberitahuan
Pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk., Pemberitahuan mana juga masih dalam kurun waktu penyelesaian keseluruhan transaksi Pengambilalihan yang diatur menurut Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahan Terbuka ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1"); -----------------------------------------------Selain itu, Terlapor juga telah melakukan Konsultasi dan mendapat arahan
dari
KPPU
untuk
melakukan
Pemberitahuan
setelah
penyelesaian seluruh transaksi. Terlapor tidak pernah sama sekali berniat
untuk
menyembunyikan
halaman 68 dari 110
transaksi
dan/atau
melakukan
SALINAN pelanggaran atas ketentuan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham sebagaimana diatur dalam UU No. 5/1999 serta PP No. 57/2010; -----Tidak adanya itikad dari Terlapor untuk menyembunyikan transaksi dan/atau melanggar ketentuan peraturan tercermin dari adanya itikad baik Terlapor untuk melakukan Konsultasi yang pada dasarnya tidak diwajibkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Adapun justru Terlapor
menghendaki
Pemberitahuan,
KPPU
dengan telah
adanya mengetahui
Konsultasi
sebelum
rencana
transaksi
Pengambilalihan yang akan dilakukan oleh Terlapor dimana Terlapor akan melakukan proses transaksi Pengambilalihan tersebut sesuai dengan arahan dan masukan dari pihak-pihak yang berwenang, dalam hal ini KPPU, termasuk arahan “Kapan dilakukannya Pemberitahuan”; 25.1.5
Bahwa sangat disayangkan oleh Terlapor, kalaupun KPPU menganggap ada keterlambatan, mengapa KPPU sebagai lembaga monitoring kegiatan yang berlangsung di lingkup persaingan usaha, tidak pernah menyampaikan peringatan kepada Terlapor mengenai adanya dugaan keterlambatan Pemberitahuan sejak dimulainya pelaksanaan transaksi Pengambilalihan sampai dengan diterbitkannya Surat Tanggapan KPPU atas Pemberitahuan Pengambilalihan, peringatan mana lazim diberikan oleh suatu instansi/lembaga dalam hal dianggap terjadinya pelanggaran terhadap suatu ketentuan sebelum diambilnya tindakan hukum. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam Surat Tanggapan KPPU atas Pemberitahuan Pengambilalihan yang diterbitkan atas Pemberitahuan yang dilakukan oleh Terlapor, dimana KPPU tidak menyatakan atau sama sekali tidak menyinggung adanya keterlambatan penyampaian Pemberitahuan (vide Bukti T-10); ----------------------------------------------
25.1.6
Perlu dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner bahwa Terlapor selaku Pelaku Usaha yang dilindungi oleh Undang-Undang karena itikad baiknya berhak memperoleh arahan yang sejelas-jelasnya dari pihak yang berwenang manakala Terlapor telah secara aktif mematuhi ketentuan yang ada, sementara bagi pihak yang berwenang sudah sepatutnya memberikan arahan yang benar dan sejelas-jelasnya atas inisiatif Terlapor untuk menjalankan ketentuan secara baik dan benar;---
25.2 Hasil Pemeriksaan Perkara No. 07/KPPU-M/2014, II. Mengenai Pendapat Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S., dan Dr. Sihol Siagian Tentang Efektif Belakunya suatu Transaksi Pengambilalihan; ------------------------------------------halaman 69 dari 110
SALINAN 25.2.1
Ahli berpendapat bahwa Pengambilalihan di Pasar Modal berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 didefinisikan sebagai tindakan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa menyebabkan perubahan pengendali suatu perusahaan. Hal mana sesuai dengan definisi Pengambilalihan yang dimuat dalam Angka 1 butir d Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1; -------------------------------------------------------
25.2.2
Ahli berpendapat bahwa Pengambilalihan terjadi dalam hal: -------------a.
Bila Pengambilalihan perusahaan sasaran mencapai 51%; atau ----
b.
Kurang dari 51%, tapi menyebabkan pengendalian perusahaan sasaran, baik langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa contoh
kriteria
dari
pengendalian,
salah
satunya
adalah
perusahaan yang membeli saham mendapatkan fasilitas atau dijanjikan akan mendapatkan fasilitas, atau dengan suatu persyaratan yang diberikan untuk dapat melakukan perbuatan pengendalian, seperti diberikan kesempatan untuk menempatkan Direksi atau perwakilan Dewan Komisaris;--------------------------Bila tidak demikian maka tidak termasuk kriteria pengendalian;-------25.2.3
Ahli berpendapat bahwa pengendalian baru bisa dilaksanakan jika pihak tersebut dapat mengoperasikan perusahaan dan dapat menentukan jalannya kegiatan usaha dari perusahaan yang tentunya dilakukan melalui manajemen. Untuk dapat menempatkan manajemen, diperlukan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Apabila saham yang dimiliki tidak memenuhi kuorum pengambilan putusan sekurangkurangnya di atas 50%, maka pihak tersebut tidak dapat menempatkan manajemen. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak mungkin apabila pihak yang memiliki saham kurang dari 50% dapat menempatkan manajemen, kecuali pihak tersebut memiliki saham yang memberikan hak khusus dibanding saham lainnya; -------------------------------------------------------Ahli berpendapat bahwa untuk pengambilalihan di bawah 51% maka pengendalian
itu
memang
harus
dibuktikan,
karena
apabila
pengambilalihan di bawah 51% dan tidak diberikan suatu fasilitas tertentu maka itu hanya merupakan transaksi saham biasa, belum terjadi suatu Pengambilalihan
(akuisisi) dalam arti terjadi perubahan
pengendalian;-------------------------------------------------------------------25.2.4
Ahli berpendapat bahwa jika para pihak mempunyai kesepakatan pengambilalihan sebesar 51%, dimana ketika dilakukan transaksi halaman 70 dari 110
SALINAN pembelian awal sebesar 45% dan dilakukan pengumuman namun target 51% belum tercapai, maka pada tahap pembelian 45% dilakukan pengendalian belum berlaku efektif; ------------------------------------------25.2.5
Ahli berpendapat bahwa transaksi Pengambilalihan berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1 terjadi dalam 2 (dua) tahap, yaitu: -------------------------------------------------------------------------------a.
Pembelian saham dari Pemegang Saham perusahan terbuka; dan
b.
Pelaksanaan Mandatory Tender Offer ("MTO") atau Penawaran Tender Wajib, yaitu kewajiban membeli saham dari Pemegang Saham publik yang ingin menjual sahamnya; ------------------------
25.2.6
Ahli berpendapat jika MTO tidak dilakukan dalam suatu transaksi Pengambilalihan perusahaan terbuka, maka Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") dapat membatalkan transaksi Pengambilalihan dimaksud; -------
25.2.7
Ahli berpendapat, dengan demikian Pengambilalihan dikatakan efektif apabila rangkaian proses Pengambilalihan telah dipenuhi, dengan kata lain setelah diselesaikannya MTO oleh pihak yang melakukan proses Pengambilalihan; -----------------------------------------------------------------
25.3 Hasil Pemeriksaan Perkara No. 07/KPPU-M/2014, III. Mengenai Fakta-Fakta Yang Disampaikan Terlapor Membuktikan Belum Terjadinya Perubahan Pengendalian dan oleh karenanya Pengambilalihan Belum Berlaku Secara Efektif Yuridis; ------------------------------------------------------------------------------25.3.1
Bahwa Terlapor telah menyampaikan kepada publik mengenai rencana Terlapor untuk melakukan Pengambilalihan 51% saham PT HD Finance, Tbk., bukan pengambilalihan 45 % saham PT HD Finance, Tbk (vide Bukti T-1); -------------------------------------------------------------
25.3.2
Bahwa Terlapor menyatakan rencana Pengambilalihan atas 51% saham PT HD Finance, Tbk., akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: ------a.
Tahap I sebesar 45% saham dari total saham yang telah dikeluarkan dan ditempatkan secara penuh; dan ---------------------
b.
Tahap II minimum sebesar 6% saham melalui MTO. Apabila melalui MTO Terlapor tidak memperoleh minimum 6% saham, maka Terlapor akan melakukan pembelian kembali dari pemegang saham PT HD Finance Tbk (PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited); -----------------------------------
25.3.3
Bahwa Terlapor menyatakan dilakukannya proses Pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. dalam 2 (dua) tahap adalah untuk halaman 71 dari 110
SALINAN memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 dan juga berdasarkan kesepakatan antara Terlapor dengan pemegang saham pengendali PT HD Finance, Tbk. saat itu.; -----------------------------------25.3.4
Bahwa Terlapor menyatakan atas rencana Pengambilalihan 51% saham PT HD Finance, Tbk. pada bulan Januari 2013, Terlapor telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan KPPU untuk berkonsultasi. Adapun hal-hal yang dilakukan dalam Konsultasi, antara lain sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------a.
Terlapor
menjelaskan
keseluruhan
rencana
transaksi
Pengambilalihan yang akan dilakukan kepada KPPU; -------------b.
Terlapor menyampaikan formulir Konsultasi dan menyerahkan seluruh dokumen yang dimintakan oleh KPPU; ----------------------
c.
Terlapor secara aktif melakukan tanya jawab, diskusi, dengar pendapat serta meminta pengarahan dan saran dari KPPU;---------
Konsultasi secara aktif dilakukan Terlapor kepada KPPU sebagai itikad baik agar Terlapor mendapatkan pengarahan dan saran dari KPPU mengenai rencana transaksi Pengambilalihan 51% saham PT HD Finance, Tbk. sehingga Terlapor dapat melakukan transaksi dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya di bidang persaingan usaha; -----------------------------------------------------25.3.5
Bahwa Terlapor menyatakan pada saat akan melakukan transaksi Pengambilalihan 51% saham PT HD Finance, Tbk., Terlapor mengajukan syarat kepada Wealth Paradise Holdings Limited dan PT HD Corpora selaku Pemegang Saham terdahulu agar sebelum dilakukannya transaksi telah didapat persetujuan KPPU dan semua proses yang harus dilakukan agar sesuai dengan peraturan perundangundangan; -------------------------------------------------------------------------Oleh karenanya, pada Januari 2013 Terlapor berinisiatif melakukan proses Konsultasi dan pengajuan dokumen ke KPPU untuk memastikan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan untuk mendapatkan persetujuan KPPU. Pada masa Konsultasi ini, Terlapor melakukan presentasi dan dengar pendapat (hearing) kepada KPPU mengenai transaksi yang akan dilakukan dan menyampaikan data-data yang relevan dengan transaksi. Setelah dilakukannya hal–hal tersebut, terbitlah persetujuan dari KPPU tanggal 27 Februari 2013. Setelah memperoleh persetujuan dari KPPU tersebut, barulah Terlapor halaman 72 dari 110
SALINAN melakukan proses pengambilalihan, dimana proses pertamanya adalah melakukan transaksi jual beli 45% saham di bursa melalui perusahaan sekuritas; -----------------------------------------------------------------------25.3.6
Bahwa Terlapor menyatakan, pada saat Konsultasi tersebut Terlapor secara jelas menggambarkan transaksi yang akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama pembelian 45% saham dan tahap kedua melalui MTO untuk mencapai tambahan saham sekurang-kurangnya 6% sehingga Terlapor setidaknya menguasai 51% saham PT HD Finance, Tbk. sebagai pemegang saham pengendali; -----------------------Selanjutnya, Terlapor menanyakan beberapa hal termasuk menanyakan mengenai kapan waktu pemberitahuan harus Terlapor sampaikan kepada KPPU atas rencana transaksi Pengambilalihan yang akan dilakukan, dan petugas Biro Merger KPPU, yaitu Bapak Fajar dan Bapak Hafiz, menyatakan bahwa kewajiban Pemberitahuan dilakukan setelah pemenuhan perolehan saham sekurang-kurangnya 51% yang menjadi target pengendalian Terlapor, yang berarti adalah setelah diselesaikannya MTO; -----------------------------------------------Adapun alasan Terlapor menanyakan kepada KPPU mengenai kapan Pemberitahuan harus disampaikan Terlapor adalah karena adanya kekhawatiran atas denda yang dapat dikenakan yaitu sebesar Rp 1.000.000.000,00
(satu
miliar
Rupiah)
sampai
dengan
Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah) dalam hal terjadinya keterlambatan pemberitahuan; ----------------------------------25.3.7
Bahwa Terlapor menyatakan setelah Konsultasi yang dilakukan secara aktif dan sukarela oleh Terlapor sampai dengan disampaikannya Pemberitahuan, tidak terdapat surat atau komunikasi apapun dari KPPU kepada Terlapor, khususnya peringatan akan adanya keterlambatan Pemberitahuan yang sepatutnya telah diketahui KPPU dengan melihat Konsultasi yang telah disampaikan, apabila KPPU berpendapat bahwa kewajiban Pemberitahuan telah timbul setelah pembelian 45% saham dilakukan oleh Terlapor. Dengan tidak adanya komunikasi dari KPPU tersebut, Terlapor menganggap tidak terdapat pelanggaran atas peraturan-peraturan dalam persaingan usaha atas proses transaksi yang sedang dilakukan, khususnya keterlambatan Pemberitahuan; -------------Catatan RBP; ------------------------------------------------------------------Kalaupun Terlapor dianggap terlambat melakukan Pemberitahuan, mengapa setelah dilakukannya Pemberitahuan sampai dengan halaman 73 dari 110
SALINAN
25.3.8
diterbitkannya Surat Tanggapan atas Pemberitahuan Pengambilalihan, KPPU tidak pernah menyatakan adanya keterlambatan Pemberitahuan; ---------------------------------------------Selain itu, apabila KPPU menganggap telah terjadi keterlambatan Pemberitahuan, mengapa pemberitahuan adanya dugaan keterlambatan baru disampaikan oleh KPPU pada bulan Desember 2013 dan perhitungan hari keterlambatan Pemberitahuan (41 hari) baru disampaikan pada 8 April 2014, sementara menurut KPPU Terlapor seharusnya melakukan pemberitahuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak 11 Maret 2013, yaitu 24 April 2013. Apakah sedemikian sulit untuk menentukan keterlambatan tersebut (dibutuhkan waktu + 1 tahun/+ 365 hari) sementara rencana Pengambilalihan bahkan telah Terlapor sampaikan sejak Konsultasi pada bulan Januari 2013; ---------------------------------------------------Bahwa mengenai Pengendalian, Terlapor menyatakan pada saat pembelian saham sebesar 45% belum terjadi perubahan pengendalian ke Terlapor karena kesepakatan transaksinya adalah Pengambilalihan 51% saham; ------------------------------------------------------------------------
25.3.9
Oleh karena itu, setelah dilakukannya pembelian 45% saham pada tanggal 8 Maret 2013 Terlapor belum melakukan pengendalian apapun terhadap PT HD Finance Tbk, hal ini dapat dibuktikan antara lain dari tidak terjadinya perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris di PT HD Finance, Tbk; ---------------------------------------------------------------Catatan RBP;-------------------------------------------------------------------Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Saksi dari PT HD Finance, Tbk tanggal 11 Desember 2013 (Bukti B-1), KPPU telah mengetahui fakta hukum bahwa perubahan Direksi Utama PT HD Finance, Tbk. baru terjadi pada tanggal 12 Agustus 2013, setelah diselesaikannya transaksi Pengambilalihan 51% saham, yaitu adalah pada tanggal dimana hal tersebut dapat diartikan bahwa Pengendalian PT HD Finance, Tbk baru terjadi pada tanggal 12 Agustus 2013. Bahwaberdasarkan berita acara penyelidikan tersebut diketahui bahwa Ibu evy menjabat sebagai Direktur di HD Finance mulai tanggal 12 Agustus 2013, kurang lebih baru sekitar 4 bulan; Kemudian juga KPPU menanyakan kepada salah satu pegawai PT HD Finance, Tbk. mengenai apakah Terlapor telah menjadi pengendali sejak pembelian 45% saham PT HD Finance, Tbk. Berikut kutipan pertanyaan dalam Bukti B-1 dimaksud:---------------------------"Pertanyaan: Apakah PT TMT sudah menjadi pengedali saat kepemilikan sahamnya sebesar 45%?---------------------------------------Jawaban: Saya lebih mengacu pada peraturan Bapepam&LK no. IX. H. 1 Bahwa definisi pengendali adalah yang memiliki saham di atas 50% atau memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan atau kebijaksanaan perusahaan. halaman 74 dari 110
SALINAN Secara kuantitatif saya menjawab belum terjadi perubahan pengendali karena kepemilikan belum lebih dari 50%." ----------------Berikut kronologis perubahan Direksi dan Dewan Komisaris PT HD Finance, Tbk. sebelum dan sesudah masuknya Terlapor sebagai pemegang saham:- ------------------------------------------------------------Akta No. 263
Akta No. 282
Akta No. 69 Tanggal
Tanggal 24 Mei 2013
Tanggal 27 Juni
10 September 2013
2013 Direksi
1. Sastria Djaja Sunur (Direktur Utama) 2. Tobing Parali (Direktur) 3. Andoko (Direktur) 4. Henli (Direktur)
1.
Evy Indahwaty
(Direktur
(Direktur
Utama/Tidak
Utama/Tidak
Terafiliasi)
Terafiliasi)
2. Andoko
2.
(Direktur)
Andoko (Direktur)
5. Yudi Gustiawan
3. Henli (Direktur)
3.
Henli (Direktur)
(Direktur Tidak
4. Yudi Gustiawan
4.
Yudi Gustiawan
Terafiliasi)
Dewan
1. Evy Indahwaty
Tidak diubah
(Direktur Tidak
(Direktur Tidak
Terafiliasi)
Terafiliasi)
1. Saidinur
Komisaris
(Komisaris Utama) 2. Kurniadi Cahyono (Komisaris) 3. Robert Tampubolon
1. Saidinur (Komisaris Utama) 2. Kurniadi Cahyono (Komisaris) 3. Robert Tampubolon (Komisaris Independen)
(Komisaris Independen) Susunan
1. Terlapor (+56%)
1. Terlapor (+56%)
1. Terlapor (+56%)
Pemegang
2. PT HD Corpora &
2. PT HD Corpora &
2. PT HD Corpora &
Saham
Wealth Paradise
Wealth
Wealth Paradise
Holdings Limited
Paradise
Holdings Limited
(+25%)
Holdings
(+25%)
3. Publik (+19%)
Limited (+25%) 3. Publik (+19%)
Keterangan: halaman 75 dari 110
3. Publik (+19%)
SALINAN 1.
Bahwa Akta No. 263 tanggal 24 Mei 2013 (vide Bukti Tambahan T-1) hanya memuat mengenai penegasan pengangkatan Sastria Djaja Sunur sebagai Direktur Utama yang diangkat melalui RUPS Luar Biasa pada tanggal 19 Desember 2012, karena yang bersangkutan telah dinyatakan lulus fit and proper test
pada
tanggal 16 Mei 2013 oleh OJK. Pada saat RUPS Luar Biasa tanggal 19 Desember 2012 tersebut, Terlapor belum menjadi pemegang saham PT HD Finance, Tbk.-------------------------------2.
Direksi yang disebutkan dalam Akta No. 282 tanggal 27 Juni 2013 (vide Bukti Tambahan T-2) adalah susunan Direksi yang diangkat berdasarkan RUPS Tahunan tanggal 27 Juni 2013, dimana pada saat RUPS tersebut dilaksanakan Terlapor telah memiliki +56% saham PT HD Finance Tbk. Adapun efektivitas jabatan Evy Indahwaty selaku Direktur Utama/Tidak Terafiliasi dan Saidinur selaku Komisaris Utama menunggu hasil fit and proper test dari OJK; -----------------------------------------------------
3.
Susunan Direksi yang disebutkan dalam Akta No. 69 Tanggal 10 September 2013 (vide Bukti Tambahan T-3) merupakan penegasan susunan Direksi dari Akta No. 282 tanggal 27 Juni 2013 karena Evy Indahwaty selaku Direktur Utama/Tidak Terafiliasi dan Saidinur selaku Komisaris Utama dinyatakan telah lulus fit and proper test sehingga telah secara efektif menjabat; ---
Dari keterangan di atas, terbukti bahwa secara faktual Terlapor belum melakukan pengendalian pada saat Terlapor memiliki 45% saham PT HD Finance, Tbk dimana tidak terdapat pergantian Direksi dan Dewan Komisaris PT HD Finance, Tbk. Adapun Direksi dan Dewan Komisaris saat itu masih merupakan perwakilan dari PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited; ----------------------------------------------------25.3.10 Bahwa Terlapor menyatakan, Terlapor adalah perusahaan yang menjalankan good corporate governance sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam lingkup peraturan mengenai persaingan usaha hal ini dapat dilihat dengan telah dilakukannya Konsultasi kepada KPPU sebelum melaksanakan transaksi, yang mana dalam peraturan Konsultasi tersebut tidak diwajibkan. Terlapor dengan itikad baik melakukan
Konsultasi
tersebut
guna
menghindari
terjadinya
pelanggaran ketentuan di kemudian hari. Sementara itu karena transaksi halaman 76 dari 110
SALINAN tersebut juga merupakan transaksi di pasar modal, maka rencana Pengambilalihan dilakukan oleh Terlapor dengan mematuhi peraturan OJK yang berlaku di pasar modal; ---------------------------------------------25.4 Kesimpulan, I. Bahwa Pengenaan Sanksi Diberikan Kepada Pihak Yang Tidak Melapor; --------------------------------------------------------------------------------------25.4.1
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Peraturan KPPU No. 4/2012"), diatur bahwa KPPU dapat melakukan Monitoring terhadap pelaku usaha yang melakukan Pengambilalihan dan telah memenuhi syarat, namun dalam jangka waktu 30 hari tidak menyampaikan Pemberitahuan (Vide Pasal 5 dan Pasal 6 PP No 57/2010 jo. Pasal 3 Peraturan KPPU No. 4/2013 jo. Bab IV huruf f butir 1 Lampiran Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Peraturan KPPU No. 2/2013") halaman 18); -----------------------------------------------------------------------
25.4.2
KPPU melakukan kegiatan Monitoring dalam rangka mendapatkan informasi mengenai adanya perbuatan hukum Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan yang diduga telah memenuhi syarat tetapi tidak diberitahukan kepada KPPU (vide Bab IV huruf f butir 1 Lampiran Peraturan KPPU No. 2/2013 halaman 18); -----------------------------------------------------------------------
25.4.3
Karenanya dapat diartikan bahwa dari hasil Monitoring ditemukan adanya pelaku usaha yang tidak melaporkan transaksi, maka dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan KPPU seharusnya segera memerintahkan pelaku usaha untuk sesegera mungkin melakukan Pemberitahuan; -------------------------------------------------------------------
25.4.4
Pada faktanya Terlapor menyampaikan 2 (dua) pelaporan, yakni Konsultasi
dan
Pemberitahuan.
Kedua
laporan
tersebut
telah
mendapatkan tanggapan dari KPPU sendiri, yang intinya menyatakan tidak ada dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan dalam tanggapan KPPU atas Pemberitahuan sama sekali tidak menyebutkan adanya dugaan keterlambatan; ---------------------------------
halaman 77 dari 110
SALINAN Selain itu, sejak Terlapor melakukan pembelian 45% saham PT HD Finance Tbk sampai dengan KPPU menerbitkan Surat Tanggapan atas Pemberitahuan
Pengambilalihan,
memerintahkan/memperingatkan Pemberitahuan
ataupun
KPPU Terlapor
menyatakan
juga untuk adanya
tidak
pernah
melakukan keterlambatan
Pemberitahuan oleh Terlapor; -------------------------------------------------Hal ini juga diperkuat dengan isi tanggapan dari KPPU atas Pemberitahuan Terlapor yang sama sekali tidak menyatakan adanya keterlambatan Pemberitahuan; ------------------------------------------------25.4.5
Berdasarkan fakta perkara di KPPU dalam kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengenai pelanggaran Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP 57/2010 (dugaan keterlambatan Pemberitahuan), diketahui bahwa Majelis KPPU hanya menghukum pelaku usaha yang sama sekali tidak menyampaikan laporan Pemberitahuan. Sedangkan terkait Perkara a quo, Terlapor telah menyampaikan laporan Pemberitahuan sebagaimana dijelaskan pada Butir A.I angka 1 Kesimpulan ini; -------------------------------------------------------------------
25.5 Kesimpulan, II. Pengambilalihan Secara Efektif Yuridis Terjadi Setelah Diselesaikannya MTO; ---------------------------------------------------------------------25.5.1
Berdasarkan ketentuan Angka 3 huruf (a) butir 2) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1 diatur bahwa dalam setiap proses Pengambilalihan diwajibkan untuk melakukan Penawaran Tender Wajib/MTO;----------
25.5.2
Bahwa dari sejak awal Terlapor telah mengumumkan rencana Pengambilalihan 51% saham PT HD Finance, Tbk (vide Bukti T-1); --Bahwa dalam pengumuman tersebut disampaikan Pengambilalihan akan dilakukan oleh Terlapor dalam 2 (dua) tahap, yaitu Tahap I yang berupa pembelian sebesar 45% saham dan Tahap II berupa pembelian sebesar maksimum 6% saham, dari pemegang saham pengendali PT HD Finance Tbk, yaitu PT HD Corpora dan Wealth Paradise Holdings Limited. Pembelian Tahap II tersebut hanya akan dilakukan apabila dalam MTO tidak diperoleh minimum 6% saham; -----------------------Pelaksanaan transaksi Pengambilalihan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang selesai setelah melalui MTO. Adapun MTO tersebut wajib dilaksanakan Terlapor dengan berdasarkan: -------------------------------a.
ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1; dan -------------
halaman 78 dari 110
SALINAN b.
kesepakatan antara Terlapor dengan pemegang saham pengendali PT HD Finance, Tbk. saat itu yang merupakan undang-undang bagi para pihak yang bertransaksi (pacta sunt servanda);-----------
25.5.3
Oleh karenanya, setelah Terlapor melakukan penyelesaian MTO, barulah
Terlapor
dianggap
telah
secara
efektif
melakukan
pengambilalihan terhadap PT HD Finance Tbk.---------------------------25.6 Kesimpulan, III. Pembelian 45% Saham PT HD Finance Tbk Belum Mengakibatkan Berlakunya Pengambilalihan Secara Efektif Yuridis;--------------25.6.1
Berdasarkan ketentuan Angka 1 huruf (d) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1. diatur bahwa Pengambilalihan adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan perubahan Pengendali;----------------------------------------------------------------------
25.6.2
Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Angka 1 huruf (c) Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1 diatur bahwa Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka.
25.6.3
Berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dan Dr. Sihol Siagian, S.H., M.M., M.H. pada pemeriksaan Perkara pada tanggal 12 Mei 2014 diketahui bahwa jika ada salah satu Pemegang Saham dari sebuah perusahaan terbuka dengan kepemilikan dibawah 50% yang mengaku sebagai Pengendali, maka harus dibuktikan secara faktual
melalui
tindakan
nyata
kemampuannya
mengendalikan
perusahaan terbuka tersebut;----------------------------------------------------Selanjutnya, Ahli memberikan contoh tindakan nyata mengendalikan perusahaan terbuka adalah dimana Pemegang Saham Pengendali menempatkan pengurus, baik Direksi maupun Dewan Komisaris, yang melakukan day to day operation;--------------------------------------------25.6.4
Berdasarkan pemeriksaan Terlapor pada tanggal 12 Mei 2014, terbukti demi hukum Terlapor menyatakan bahwa sejak pembelian 45% saham hingga proses pembelian sekurang-kurangnya 6% Saham PT HD Finance, Tbk atau penyelesaian kewajiban MTO oleh Terlapor, Terlapor tidak pernah melakukan perubahan Direksi maupun Dewan Komisaris untuk melakukan day to day operation. -------------------------halaman 79 dari 110
SALINAN Selain itu, bahwa Terlapor juga menjelaskan selama periode pembelian 45% saham hingga penyelesaian MTO, tidak ada RUPS, baik RUPS Tahunan maupun RUPS Luar Biasa pada PT HD Finance, Tbk., serta tidak ada tindakan-tindakan lain yang merupakan ciri pengendalian yang dilakukan oleh Terlapor. ------------------------------------------------25.6.5
Bahwa Tim Investigator selalu mengabaikan informasi mengenai tidak adanya tindakan Pengendalian yang dilakukan Terlapor setelah pembelian 45% saham PT HD Finance, Tbk. Namun demikian, Tim Investigator tidak pernah dapat membuktikan adanya pengendalian secara faktual oleh Terlapor pada PT HD Finance, Tbk. ----------------Padahal dalam Berita Acara Penyelidikan tanggal 11 Desember 2013, Terlapor juga telah menyatakan tidak adanya tindakan Pengendalian yang dilakukan Terlapor setelah pembelian 45% saham PT HD Finance, Tbk.-------------------------------------------------------------------Lebih lanjut, berdasarkan Berita Acara Penyelidikan Saksi dari PT HD Finance, Tbk. tanggal 11 Desember 2013 (Bukti B-1) diketahui tidak ada tindakan Pengendalian oleh Terlapor setelah pembelian 45% saham PT HD Finance, Tbk. -------------------------------------------------Berdasarkan Bukti B-1, diketahui bahwa perubahan Direksi baru terjadi pada tanggal 12 Agustus 2013, setelah selesainya proses MTO, dimana hal tersebut dapat diartikan bahwa setelah pembelian 45% saham oleh Terlapor, belum terjadi perubahan Pengendalian pada PT HD Finance, Tbk. -------------------------------------------------------------Berikut kutipan pertanyaan dalam Bukti B-1: -----------------------------"Pertanyaan: Sejak Kapan Ibu Evy menjabat sebagai Direktur Utama di PT HD Finance?-----------------------------------------------------------Jawaban: Saya menjabat sebagai direktur di HD Finance dari tanggal 12 Agustus 2013 kurang lebih baru menjabat 4 bulan." Kemudian juga KPPU menanyakan kepada salah satu pegawai PT HD Finance, Tbk. mengenai apakah Terlapor telah menjadi pengendali sejak pembelian 45% saham PT HD Finance, Tbk. Berikut kutipan pertanyaan dalam Bukti B-1 dimaksud: ------------------------------------"Pertanyaan: Apakah PT TMT sudah menjadi pengedali saat kepemilikan sahamnya sebesar 45%?--------------------------------------Jawaban: Saya lebih mengacu pada peraturan Bapepam&LK no. IX. H. 1 Bahwa definisi pengendali adalah yang memiliki saham di atas halaman 80 dari 110
SALINAN 50% atau memiliki kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung pengelolaan atau kebijaksanaan perusahaan. Secara kuantitatif saya menjawab belum terjadi perubahan pengendali karena kepemilikan belum lebih dari 50%." --------------25.6.6
Bahwa Tim Investigator dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan tidak pernah memasukan fakta pernyataan dalam Berita Acara Penyelidikan dari Terlapor dan Saksi-Saksi mengenai tidak adanya tindakan Pengendalian oleh Terlapor pada setelah pembelian 45% saham PT HD Finance, Tbk.; ----------------------------------------------------
25.6.7
Bahwa patut diduga terjadi kekeliruan pemahaman dalam proses investigasi perkara atas pengertian transaksi pengambilalihan di Pasar Modal, khususnya Pengambilalihan 51% saham PT HD Finance, Tbk. Hal tersebut dapat disimpulkan dari Berita Acara Penyelidikan Terhadap Pemerintah tanggal 1 November 2013 (Bukti B-2), dimana Tim Investigator mengundang dan mengajukan pertanyaan kepada Staff Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai efektif yuridis pengambilalihan saham yang berlangsung di Bursa Efek Indonesia, yang tentunya hal tersebut jelas-jelas tidak relevan dan bukan kewenangan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Dirjen AHU”). Hal tersebut dikarenakan transaksi saham melalui Bursa tidak memerlukan persetujuan RUPS yang menjadi dasar terbitnya persetujuan/penerimaan dari Dirjen AHU. Dengan demikian, tidak terdapat pelaporan ke Dirjen AHU atas pelaksanaan pengambilalihan di Pasar Modal;-------------------------------Berikut kutipan pertanyaan dalam Bukti B-2 terkait dengan uraian di atas:------------------------------------------------------------------------------"Pertanyaan: Efektif secara yuridisnya pengesahan, persetujuan, dan pemberitahuan menurut AHU sejak kapan? -------------------------------Jawaban: Efektif yuridis itu saat tanggal dicetaknya SK dari AHU.-Pertanyaan: Semua prosedur tadi berlaku untuk semua perusahaan? Jawaban: Iya-------------------------------------------------------------------Pertanyaan: Terkait pengambilalihan saham yang berlangsung di bursa?----------------------------------------------------------------------------
halaman 81 dari 110
SALINAN Jawaban: Kalau untuk pengambilalihan saham di bursa ada di luar UU PT. Sehingga tidak terkena peraturan tadi karena ada peraturan yang lain." --------------------------------------------------------Mengenai
tidak
diperlukannya
persetujuan
RUPS
dalam
pengambilalihan saham perusahaan terbuka telah secara tegas diatur dalam ketentuan Angka 3 huruf b Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1., yang berbunyi sebagai berikut: -----------------------------------“Perusahaan Terbuka yang diambil alih tidak wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali apabila persetujuan tersebut dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Perusahaan Terbuka yang diambil alih.”--------------------------25.7 Kesimpulan, IV. Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Harus Diperhitungan Sejak Selesainya MTO; --------------------------------------------------25.7.1
Bahwa ketentuan KPPU tidak mengatur secara jelas mengenai berlakunya pengambilalihan secara efektif yuridis. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh pasal yang mengatur mengenai kewajiban Pemberitahuan pengambilalihan, sebagai berikut: --------------------------Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999: -------------------------------------------“Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
penggabungannya,
peleburan
atau
pengambilalihan
tersebut.” -----------------------------------------------------------------------Catatan RBP: -----------------------------------------------------------------Tidak terdapat penjelasan atas ketentuan di atas dalam bagian Penjelasan UU No. 5/1999.--------------------------------------------------Pasal 5 ayat (1) PP No. 57/2010: --------------------------------------------“Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan.”-------------------------------------Catatan RBP: -----------------------------------------------------------------Tidak terdapat penjelasan atas ketentuan di atas dalam bagian Penjelasan PP No. 57/2010.--------------------------------------------------Peraturan KPPU No. 4/2012: ------------------------------------------------halaman 82 dari 110
SALINAN Pasal 2 ayat (1): -------------------------------------------------------Badan Usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.---------------------------------------------------------------------------Pasal 2 ayat (2):--------------------------------------------------------Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:--------------------------------------------------------------a. ... -------------------------------------------------------------------------b. ... -------------------------------------------------------------------------c. Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka. ---------------------Catatan RBP: -----------------------------------------------------------------Tidak terdapat definisi maupun penjelasan lebih lanjut mengenai Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka dalam bagian Peraturan Komisi No. 4/2012. ------------------Lebih lanjut dalam Bab IV huruf B angka 2 butir 2.3. (halaman 13) Lampiran Peraturan KPPU No. 2/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan, diatur sebagai berikut: “Kemudian khusus untuk pengambilalihan saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterbukaan informasi pengambilalihan saham perseroan terbuka.”-----------------------------Dalam Peraturan KPPU No. 2/2013 tersebut tidak dijelaskan lebih -
lanjut mengenai surat keterbukaan informasi pengambilalihan saham perseroan terbuka, termasuk dasar hukum yang mengaturnya; ---------25.7.2
Bahwa, mengenai pengambilalihan perusahaan terbuka merupakan lingkup wewenang dari OJK. Oleh karenanya, dalam merumuskan berlakunya
pengambilalihan
suatu
perusahaan
terbuka,
wajib
memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal, yaitu Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1; --------------------------------------------------Sedangkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1. tidak mengenal istilah “berlakunya pengambilalihan secara efektif yuridis” maupun “Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Perseroan Terbuka”. Oleh karenanya, KPPU tidak berwenang membuat tolak ukur berlakunya suatu pengambilalihan secara efektif yuridis atas suatu perusahaan
Terbuka
berdasarkan
halaman 83 dari 110
surat
keterbukaan
informasi
SALINAN pengambilalihan. Hal mana dikarenakan kewenangan tersebut ada pada OJK, sebagai otoritas dan pengawas di Pasar Modal; -------------25.7.3
Lebih lanjut, mengenai keterbukaan informasi terkait pengambilalihan di Pasar Modal dengan memperhatikan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1., terdapat beberapa tahap keterbukaan: ------------------------------a.
Keterbukaan informasi dalam bentuk pengumuman dan surat ke OJK pada tahap negosiasi pengambilalihan; --------------------------
b.
Keterbukaan informasi dalam bentuk pengumuman dan surat ke OJK pada tahap transaksi pembelian saham dari pemegang saham perusahaan terbuka; ------------------------------------------------------
c.
Keterbukaan informasi dalam bentuk surat ke OJK pada tahap rencana Penawaran Tender Wajib; -------------------------------------
d.
Keterbukaan informasi dalam bentuk pengumuman pada tahap Penawaran Tender Wajib; -----------------------------------------------
e.
Keterbukaan informasi dalam bentuk surat ke OJK pada tahap penyelesaian Penawaran Tender Wajib; -------------------------------
25.7.4
Dengan
adanya
berbagai
tahapan
keterbukaan
dalam
proses
Pengambilalihan saham perusahaan terbuka sebagaimana disebutkan di atas dan tidak adanya penjelasan lebih lanjut dalam Peraturan KPPU mengenai surat keterbukaan informasi pengambilalihan, maka Tim Investigator tidak memiliki dasar hukum yang tepat untuk menentukan salah satu keterbukaan informasi sebagai surat keterbukaan informasi pengambilalihan; -----------------------------------------------------------------25.7.5
Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Tim Investigator tidak memiliki dasar hukum untuk mempersamakan Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka dengan surat Terlapor kepada OJK atas pembelian 45% saham (vide butir 7 halaman 13 Laporan Keterlambatan Pemberitahuan); --------------
25.7.6
Bahwa, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam butir B.III Kesimpulan, pada saat pembelian 45% saham PT HD Finance, Tbk belum terjadi pengambilalihan yang berlaku secara efektif yuridis karena: -----------------------------------------------------------------------------a.
Target Pengambilalihan adalah sekurang-kurangnya 51%, bukan 45% saham PT HD Finance, Tbk.; ---------------------------------------
b.
Pengambilalihan masih dalam proses karena MTO belum diselesaikan; ----------------------------------------------------------------halaman 84 dari 110
SALINAN c. 25.7.7
Secara faktual Terlapor belum melakukan tindakan pengendalian; -
Bahwa berdasarkan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1., MTO merupakan bagian dari proses Pengambilalihan yang sifatnya wajib dilaksanakan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Angka 3 huruf a Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1. sebagai berikut: ----------------------------------------------------------------------------“Pihak yang melakukan Pengambilalihan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:----------------------------------------------------------------1)
... --------------------------------------------------------------------------
2)
melakukan Penawaran Tender Wajib, kecuali terhadap: ---------
...”--------------------------------------------------------------------------------25.7.8
Bahwa apabila Penawaran Tender Wajib tidak dilaksanakan dalam proses Pengambilalihan, maka berdasarkan ketentuan Angka 7 huruf d butir 1 Peraturan Bapepam dan LK No. IX.H.1. diatur sebagai berikut: “Pelanggaran atas ketentuan angka 3 huruf a butir 2), dapat dikenakan: ----------------------------------------------------------------------a) pembatalan transaksi dan mewajibkan Pengendali baru untuk: -(1) membayar denda; dan ---------------------------------------------(2) mengembalikan saham kepada Pihak yang menjadi lawan transaksi dan mengganti kerugian yang timbul; atau ---------b) denda dan kewajiban melakukan Penawaran Tender Wajib.”-----Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa jika dalam proses Pengambilalihan saham perusahaan terbuka tidak dilakukan Penawaran Tender Wajib, maka OJK dapat membatalkan transaksi pengambilalihan tersebut; -----------------------------------------------------
25.7.9
Mengacu pada uraian di atas, maka proses pengambilalihan baru dapat dinyatakan selesai manakala Penawaran Tender Wajib diselesaikan. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Ahli dalam butir A.II Kesimpulan; ------------------------------------------------------------------------
25.7.10 Bahwa, Penawaran Tender Wajib selesai dilakukan Terlapor pada tanggal 22 Mei 2013 dan dilaporkan kepada OJK pada tanggal 27 Mei 2013. Sementara itu Pemberitahuan disampaikan kepada KPPU pada tanggal 24 Juni 2013; -----------------------------------------------------------Kalaupun Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka dianggap oleh KPPU sebagai tolak ukur berlakunya pengambilalihan secara efektif yuridis, maka perhitungan batas waktu halaman 85 dari 110
SALINAN Pemberitahuan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal laporan penyelesaian Penawaran Tender Wajib ke OJK; ------Oleh
karena
itu,
terbukti
demi
hukum
bahwa
pelaksanaan
Pemberitahuan oleh Terlapor masih dalam jangka waktu yang ditetapkan karena dilakukan pada Hari Kerja ke-22 (dua puluh dua) setelah keterbukaan informasi ke OJK dan kepada publik melalui bursa; 25.8 Kesimpulan, V. KPPU Mengakui Konsultasi (Voluntary Report) Sebagai Bagian Dari Pemberitahuan (Mandatory Report);-----------------------------------------------25.8.1
Bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV butir C pada halaman 14-15 Lampiran Peraturan KPPU No. 2/2013, diatur sebagai berikut:-----------“Penilaian
yang
diberikan
Komisi
terhadap
Konsultasi
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan tidak menghapuskan kewenangan
Komisi
untuk
melakukan
penialain
setelah
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan. Namun, untuk menghindari
redudansi
penilaian
terhadap
Penggabungan,
Peleburan, dan Pengambilalihan yang sama melalui Konsultasi dan Pemberitahuan, Komisi berkomitmen untuk hanya melakukan satu kali penilaian terhadap satu peristiwa Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, selama tidak ada perubahan material atas data yang disampaikan oleh pelaku usaha pada saat Konsultasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan atau perubahan kondisi pasar yang material pada saat pemberitahuan...”--------------25.8.2
Bahwa, pada Januari 2013 Terlapor telah melakukan proses Konsultasi ke KPPU dengan menyampaikan formulir serta sejumlah dokumen yang dipersyaratkan oleh KPPU. Oleh karenanya, KPPU telah mengetahui sejak awal rencana Pengambilalihan 51% PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; --------------------------------------------------------------Atas Konsultasi tersebut, KPPU telah memberikan pendapat yang pada intinya menyatakan bahwa tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sehubungan dengan transaksi Terlapor; ---Selain itu, dalam proses Konsultasi, KPPU juga memberikan arahan pelaksanaan
Pemberitahuan
keseluruhan
proses
dilakukan
Pengambilalihan
setelah dan
diselesaikannya
diperolehnya
target
Pengambilalihan oleh Terlapor; ---------------------------------------------25.8.3
Bahwa, setelah diselesaikannya proses Pengambilalihan dan target Pengambilalihan sekurang-kurangnya 51% dicapai oleh Terlapor, pada halaman 86 dari 110
SALINAN tanggal 24 Juni 2013 Terlapor menyampaikan Pemberitahuan kepada KPPU sesuai arahan dari KPPU, sebagaimana yang diuraikan dalam butir A.III angka 6 Kesimpulan ini; -------------------------------------------Atas Pemberitahuan dari Terlapor tersebut, KPPU telah memberikan tanggapan yang pada intinya menyatakan bahwa KPPU tidak melakukan penilaian ulang dan pendapat KPPU sama seperti pendapat yang diberikan atas Konsultasi, yaitu tidak ada dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; ------------------------------25.8.4
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa KPPU telah menerima informasi transaksi dan melakukan penilaian sejak Konsultasi dilakukan oleh Terlapor; ----------------------------------------------------------------------
25.8.5
Bahwa terkait dengan telah dilakukannya Konsultasi oleh Terlapor dan dengan dikeluarkannya penilaian oleh KPPU, maka seharusnya tidak terdapat lagi esensi keterlambatan bagi KPPU untuk mengetahui adanya transaksi Pengambilalihan PT HD Finance, Tbk. yang dilakukan oleh Terlapor; ----------------------------------------------------------------------------
25.8.6
Hal ini sejalan dengan tanggapan KPPU atas Pemberitahuan oleh Terlapor yang tidak menyatakan adanya keterlambatan Pemberitahuan oleh Terlapor, termasuk tidak adanya teguran/pemberitahuan kepada Terlapor sebelum diterbitkannya tanggapan tersebut; -----------------------
25.9 Kesimpulan, VI. Fungsi KPPU Sebagai Pengawas Atas Pelaksanaan UU No. 5/1999; --------------------------------------------------------------------------------------25.9.1
Bahwa, berdasarkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 5/1999, KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan UU No. 5/1999; ------------------------------
25.9.2
Bahwa berkaitan dengan pengawasan terhadap Pengambilalihan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka berdasarkan Peraturan KPPU No. 2/2013 diatur mengenai Konsultasi dan Pemberitahuan; -------------------------------------
25.9.3
Dalam Bab IV butir c angka 2 halaman 16 Lampiran Peraturan KPPU No. 2/2013 disebutkan bahwa KPPU mendorong pelaku usaha untuk melakukan Konsultasi guna meminimalkan risiko kerugian yang mungkin di derita pelaku usaha jika Pengambilalihan yang dilakukan dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha usaha tidak sehat, karena di kemudian hari akan dibatalkan oleh KPPU; --------
halaman 87 dari 110
SALINAN Karenanya, diketahui bahwa fungsi dari Konsultasi tersebut diatur guna mencegah terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat dari Pengambilalihan; -------------------------25.9.4
Bahwa terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh KPPU terhadap transaksi Pengambilalihan, maka dengan adanya forum Konsultasi KPPU dapat melakukan pencegahan terhadap transaksi Pengambilalihan yang diduga dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; -----------------------------------------------
25.9.5
Oleh karenanya, KPPU sebagai pihak yang diberi kewenangan oleh UU 5/1999 berfungsi untuk membantu pengusaha agar tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan/atau pelanggaran lainnya;---------------Melalui forum Konsultasi tersebut, sepatutnya KPPU secara bijaksana dapat membimbing pengusaha dalam melakukan aktivitas bisnisnya berkaitan dengan Pengambilalihan dan pelaksanaan kewajiban terkait dengan Pengambilalihan, yaitu menyampaikan Pemberitahuan; --------
25.9.6
Bahwa, dalam perkara a quo, KPPU melalui Biro Merger telah menyampaikan arahan kepada Terlapor mengenai waktu pelaksanaan Pemberitahuan atas transaksi Pengambilalihan yang akan dilakukan oleh Terlapor, yaitu setelah diperolehnya target Pengambilalihan 51% saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor;-----------------------------------
25.9.7
Quod Non, KPPU (Tim Investigator) berpendapat pelaksanaan Pemberitahuan harus dilakukan setelah dilakukannya pembelian 45% saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor, maka KPPU dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya sepatutnya segera memberitahukan kepada Terlapor untuk segera melakukan Pemberitahuan setelah dilakukannya pembelian 45% saham; -----------------------------------------Terkait dengan hal tersebut di atas, seharusnya tidak terdapat kendala bagi KPPU untuk mengingatkan Terlapor agar menyampaikan Pemberitahuan. Hal mana dikarenakan Terlapor telah melakukan Konsultasi dan pengumuman pembelian 45% saham PT HD Finance, Tbk. Adapun dengan Konsultasi tersebut, KPPU telah memiliki contact person Terlapor sehingga memudahkan dalam menyampaikan anjuran untuk segera melakukan Pemberitahuan; -------------------------------------
25.9.8
Quod Non, KPPU (Tim Investigator) masih beranggapan bahwa terdapat keterlambatan Pemberitahuan oleh Terlapor, maka Terlapor halaman 88 dari 110
SALINAN sangat dirugikan atas arahan yang diberikan oleh KPPU (Biro Merger) selama proses Konsultasi; -------------------------------------------------------Bahwa Terlapor dengan itikad baik karena tidak ingin melanggar ketentuan di kemudian hari, maka Terlapor melakukan Konsultasi tersebut. Quod Non Terlapor masih dianggap melanggar setelah melakukan Konsultasi dengan KPPU, maka tidak terdapat kepastian hukum dan keadilan bagi Terlapor; -----------------------------------------25.9.9
Berdasarkan uraian fakta yang disampaikan dalam A.III butir 6 di atas, bahwa dapat disimpulkan terdapat perbedaan pandangan antara Tim Investigator dengan Biro Merger, sementara keduanya merupakan bagian dari KPPU. Dalam hal terjadinya perbedaan pandangan antara Tim Investigator dengan Biro Merger dalam KPPU, apakah kesalahan tersebut dapat dibebankan kepada Terlapor yang telah beritikad baik?, jika keadaan ini terjadi, bukankah sesungguhnya pihak Terlapor akan menjadi pihak yang sangat dirugikan; ------------------------------------------
25.10 Kesimpulan, VII. Tidak Terpenuhinya Seluruh Unsur Dalam Suatu Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan; -----------------------------------------------------------25.10.1 Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU No. 5/1999 unsur-unsur yang harus terpenuhi terhadap adanya dugaan keterlambatan Pemberitahuan adalah sebagai berikut: -------------------------------------------------------1. Penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilaihan saham; ---------------------------------------------------------------------2. Nilai aset dan atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu; ------3. Wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut, yakni: --------------------------------------a. Tanggal
Pengambilalihan
adalah
tanggal
berlakunya
pengambilalihan secara Efektif Yuridis; ------------------------b. berlakunya efektif yuridis adalah sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilaihan Perseroan Terbuka;-25.10.2 Berdasarkan uraian-uraian penjelasan dan dalil-dalil Terlapor di atas, maka
terkait
dengan
kewajiban
Pemberitahuan
transaksi
pengambilalihan 51% PT HD Finance, Tbk. yang dilakukan oleh Terlapor
terdapat
keterlambatan
unsur
yang tidak
Pemberitahuan,
yaitu
terpenuhi unsur
dalam
sebagaimana
dugaan yang
disebutkan dalam butir 3 di atas, yakni karena: -----------------------------halaman 89 dari 110
SALINAN 1.
Tanggal efektif yuridis pengambilalihan PT HD Finance, Tbk adalah setalah diselasaikannya proses pengambilalihan yaitu pada saat penyelesaian MTO; -----------------------------------------
2.
Oleh karenanya, Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Perseroan Terbuka adalah Surat Pemberitahuan ke OJK atas penyelesaian MTO; -----------------------------------------------------
3.
Surat Pemberitahuan ke OJK atas penyelesaian MTO Terlapor dilakukan tanggal 27 Mei 2013; --------------------------------------
4.
Batas waktu Pemberitahuan adalah 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal 27 Mei 2013, yaitu jatuh pada tanggal 8 Juli 2013; -----------------------------------------------------------------
5.
Bahwa Terlapor melakukan Pemberitahuan pada tanggal 24 Juni 2013; ----------------------------------------------------------------------
25.10.3 Quod Non Majelis KPPU berpendapat lain, perlu dipertimbangkan juga bahwa dalam Perkara a quo tidak terdapat unsur kesengajaan dari Terlapor untuk melanggar ketentuan Pemberitahuan Pengambilalihan. Hal tersebut terbukti dari itikad baik Terlapor yang telah melakukan Konsultasi sebelum Terlapor melaksanakan transaksi Pengambilalihan dan hasil Konsultasi tersebut menunjukan tidak adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian tidak terdapat motif bagi Terlapor untuk secara sengaja menunda ataupun melanggar ketentuan Pemberitahuan Pengambilalihan; --------------------25.10.4 Berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka Terlapor memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Komisi Yang Terhormat untuk memutus Perkara No. 07/KPPU-M/2014 dengan amarnya berbunyi sebagai berikut: -----------------------------------Dalam Pokok Perkara:--------------------------------------------------------1.
Menolak seluruh dalil keterlambatan Pemberitahuan yang diajukan oleh
Tim
Investigator
dalam
Laporan
Keterlambatan
Pemberitahuan; -----------------------------------------------------------2.
Menerima seluruh alat bukti yang diajukan oleh Terlapor dalam pemeriksaan Perkara; -----------------------------------------------------
3.
Menyatakan
tidak
adanya
keterlambatan
Pemberitahuan
Pengambilalihan PT HD Finance Tbk oleh Terlapor; --------------4.
Menyatakan Terlapor tidak melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010; atau --------halaman 90 dari 110
SALINAN Apabila Majelis Komisi Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -------------------------26. Menimbang, bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 28/KPPU/Pen/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 yang berlaku sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan 4 Juni 2014 (vide bukti A33); --------------------27. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 68/KPPU/Kep/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 (vide bukti A34); -----------------------------------28. Menimbang, bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Musyawarah Majelis Komisi dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 kepada Terlapor (vide bukti A37, A38); ------------------------------------29. Menimbang, bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; ---------
TENTANG HUKUM
Setelah mempertimbangkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, keterangan para Ahli, keterangan Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, dan Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang selanjutnya disebut sebagai “fakta persidangan”, Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh Terlapor pada Perkara Nomor 07/KPPUM/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: ------------------------------------------------------------------------------------1.
Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; -----------------------------------------------
2.
Tentang Identitas Terlapor; --------------------------------------------------------------------------
3.
Tentang Aspek Hukum Formil; ---------------------------------------------------------------------
4.
Tentang Pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; ----------------------
5.
Tentang Nilai Aset dan atau Nilai Penjualan setelah Pengambilalihan Saham; --------------
6.
Tentang Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan kepa4da Komisi; ------------------------
7.
Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; --------------------------------------------------
8.
Tentang Pengecualian; -------------------------------------------------------------------------------halaman 91 dari 110
SALINAN 9.
Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; --------------------------------------------------------------
10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus; -----------------------------------11. Tentang Perhitungan Denda;------------------------------------------------------------------------12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----------------------------------------------------------Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -------------------------------1.
Tentang Objek Perkara dan Dugaan Pelanggaran; --------------------------------------1.1
Bahwa objek perkara ini adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk. oleh Terlapor kepada Komisi selama 41 (empat puluh satu) hari kerja; ----------------------------------------------------------------------------------
1.2
Bahwa Terlapor diduga melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; ----------------------------
2.
Tentang Identitas Terlapor; -----------------------------------------------------------------------Bahwa Majelis Komisi menilai identitas Terlapor adalah sebagai berikut: -------------------Terlapor, PT. Tiara Marga Trakindo, yang berkedudukan di Gedung TMT 1, Lantai 19, Jalan Cilandak KKO Nomor 1 Jakarta 12560, Indonesia, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan pada tahun 1970 dengan nama PT Trakindo Utama berdasarkan Akta Notaris Djojo Muljadi, S.H., Nomor 55 tanggal 23 Desember 1970. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/115/1 tanggal 31 Juli 1971. Bahwa Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Notaris Ny. Liliana Arif Gondoutomo, S.H., No. 16 tanggal 16 Agustus 2000, terjadi perubahan nama perusahaan dari PT Trakindo Utama menjadi PT Tiara Marga Trakindo. Perubahan nama ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C-125.HT.01.04.TH.2001 tanggal 4 Januari 2001. Akta perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, Nomor 79 tanggal 18 April 2012 mengenai perubahan susunan Direksi Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-AH.01.10-18565 tanggal 24 Mei 2012. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Tiara Marga Trakindo Nomor 122 Tanggal 30 Januari 2013, PT Tiara Marga Trakindo adalah perseroan yang bergerak di bidang perdagangan, pemborongan (kontraktor), pengangkutan, industri, percetakan, perwakilan dan/atau peragenan, pekerjaan teknik, jasa atau pelayanan, pemukiman dan pertanian. PT Tiara Marga Trakindo merupakan holding company yang memiliki beberapa anak perusahaan. Untuk mewakili kepentingan Terlapor pada proses penanganan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014, Terlapor memberikan kuasa kepada Radjiman Billitea & Partners yang beralamat di The H Tower, 19th Floor, Suite E, Jalan halaman 92 dari 110
SALINAN H.R. Rasuna Said, Kavling C 20-21, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Nomor TMT-LGL/094/LL/DIR/IV/2014 tanggal 8 April 2014; -------------------------------3.
Tentang Aspek Hukum Formil; -------------------------------------------------------------------3.1
Bahwa Terlapor menyatakan tidak terdapat dasar hukum untuk dilakukannya Pemeriksaan Pendahuluan karena Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Panggilan dan Surat Pemberitahuan diterbitkan tanpa dasar hukum; --------------------------------------
3.2
Bahwa menurut Terlapor, berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012, Laporan Keterlambatan Pemberitahuan menjadi dasar bagi Ketua Komisi untuk menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan; -------------------------------------------------------------------------------------
3.3
Bahwa menurut Terlapor, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Panggilan dan Surat Pemberitahuan tertanggal 2 April 2014 tidak memiliki dasar hukum karena diterbitkan sebelum Laporan Pemberitahuan Keterlambatan yang ditanda-tangani oleh Investigator pada tanggal 8 April 2014; ------------------------------------------------
3.4
Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan dengan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 16/KPPU/PEN/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014. Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut diterbitkan berdasarkan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang telah disampaikan oleh bagian pemberkasan dan disetujui dalam Rapat Komisi pada tanggal 11 Maret 2014. Laporan Keterlambatan Pemberitahuan tersebut ditandatangani oleh Plt. Deputi Penegakan Hukum pada tanggal yang sama; ---------
3.5
Bahwa
Plt.
Deputi
Penegakan
Hukum
menugaskan
Investigator
untuk
menindaklanjuti Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang telah disetujui dalam Rapat Komisi tanggal 11 Maret 2014 berdasarkan Surat Tugas Nomor 205/D.2/ST/III/2014 tanggal 28 Maret 2014. Pada Sidang Majelis Komisi Pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 8 April 2014, Investigator membacakan dan menyampaikan Laporan Keterlambatan Pemberitahuan kepada Terlapor. Laporan Keterlambatan Pemberitahuan yang dibacakan dan disampaikan kepada Terlapor tersebut
ditanda-tangani
oleh
Investigator
pada
tanggal
dibacakan
dan
disampaikannya Laporan tersebut yaitu pada tanggal 8 April 2014; -------------------3.6
Bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 28 Maret 2014 tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui halaman 93 dari 110
SALINAN Keputusan Komisi Nomor 39/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Penugasan
Anggota
Komisi
sebagai
Majelis
Komisi
pada
Pemeriksaan
Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014;------------------------------------------3.7
Bahwa berdasarkan Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Keputusan Komisi Nomor 39/KPPU/Kep/III/2014 tanggal 28 Maret 2014, Majelis Komisi berwenang menandatangani Surat Keputusan Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Panggilan dan Surat Pemberitahuan dalam Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 yang ditandatangani pada tanggal 2 April 2014; ---------------------
3.8
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai pelaksanaan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 07/KPPU-M/2014 dan penerbitan Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, Surat Panggilan dan Surat Pemberitahuan memiliki dasar hukum yang jelas; ----------------------------------------------------------------------------------------
4.
Tentang Pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; ----------------4.1
Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013, Terlapor mengambilalih 693.000.000 (enam ratus sembilan puluh tiga juta) saham atau setara dengan 45% (empat puluh lima perseratus) saham PT HD Finance, Tbk.; ----------------------------------------------------
4.2
Bahwa saham yang diambilalih oleh Terlapor tersebut adalah saham milik Wealth Paradise Holdings Limited dan PT HD Corpora yang merupakan pemegang saham pengendali pada PT HD Finance, Tbk.; ------------------------------------------------------
4.3
Bahwa PT HD Finance Tbk. sebagai badan usaha yang diambilalih, beralamat di Jalan Lingkar Luar Barat Kavling 35-36, Kelurahan Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Indonesia, merupakan suatu perseroan terbatas yang bersifat terbuka yang bergerak dalam bidang pembiayaan. PT HD Finance, Tbk. telah melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham perseroan sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham perseroan berdasarkan Akta Notaris Doktor Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. Nomor 31 tanggal 12 Januari 2011, serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada bulan Mei 2011; ------------------------------------------------
4.4
Bahwa
komposisi
pemegang
saham
PT
HD
Finance,
Tbk.
sebelum
pengambilalihan saham oleh Terlapor pada tanggal 8 Maret 2013 adalah sebagai berikut; -------------------------------------------------------------------------------------------No.
Pemegang Saham
Komposisi Kepemilikan (%)
1.
Wealth Paradise Holdings Limited
48,70%
2.
PT HD Corpora
21,43%
3.
Soeharto Djojonegoro
4.
Publik
0,0000065% 29,87%
halaman 94 dari 110
SALINAN
4.5
Bahwa oleh karena PT HD Finance, Tbk. merupakan perusahaan terbuka, maka Terlapor berkewajiban mematuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka; -------------------------------------------------------
4.6
Bahwa sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Angka 3 huruf a Peraturan BapepamLK No. IX.H.1, Terlapor sebagai pihak yang melakukan pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. telah memenuhi kewajiban sebagai berikut: ---------------------4.6.1
Pada tanggal 11 Maret 2013, Terlapor mengumumkan pengambilalihan saham pengendali PT HD Finance, Tbk. sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) melalui surat kabar Bisnis Indonesia; -------------------------------
4.6.2
Pada tanggal 11 Maret 2013, Terlapor menyampaikan Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor TMT-LGL/129/LL/DIR/III/2013 perihal Pengumuman Pengambilalihan PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; --------
4.6.3
Pada tanggal 14 Maret 2013, Terlapor menyampaikan Pernyataan Penawaran Tender Wajib ke Otoritas Jasa Keuangan yang wajib dilaksanakan oleh Terlapor selaku Pengendali baru PT HD Finance, Tbk; --
4.6.4
Pada tanggal 11 April 2013, Otoritas Jasa Keuangan memberikan ijin kepada Terlapor untuk melaksanakan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib; -----------------------------------------------------------
4.6.5
Pada tanggal 12 April 2013, Terlapor menyampaikan keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib melalui pengumuman dalam surat kabar Bisnis Indonesia;------------------------------------------------
4.6.6
Pada tanggal 13 April sampai dengan 22 Mei 2013, Terlapor selaku Pengendali baru melakukan Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer);-----------------------------------------------------------------------------------
4.6.7
Pada periode Penawaran Tender Wajib tersebut, para pemegang saham publik berhak untuk menjual sahamnya pada PT HD Finance, Tbk. kepada Terlapor, dan Terlapor wajib melakukan pembelian atas saham tersebut. Atas pembelian tersebut, Terlapor wajib menyelesaikan pembayaran harga saham kepada para pemegang saham publik paling lambat tanggal 22 Mei 2013; ------------------------------------------------------------------------------------
4.6.8
Berdasarkan hasil penawaran tender wajib tersebut, Terlapor memperoleh 172.571.500 (seratus tujuh puluh dua juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus) saham atau setara dengan 11,21% (sebelas koma dua puluh satu perseratus) saham PT HD Finance, Tbk.; ----------------------------------------halaman 95 dari 110
SALINAN 4.6.9
Pada tanggal 27 Mei 2013, Terlapor menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penyelesaian Penawaran Tender Wajib berikut jumlah saham yang diperoleh Terlapor yaitu setara 56,21% (lima puluh enam koma dua puluh satu perseratus);-------------------
4.6.10 Pada tanggal 14 Juni 2013, Terlapor melakukan penjualan saham PT HD Finance, Tbk sebesar 6.223.833 (enam juta dua ratus dua puluh tiga delapan ratus tiga puluh tiga) atau setara 0,4% (nol koma empat perseratus), sehingga total kepemilikan saham Terlapor pada PT HD Finance, Tbk. adalah setara 55,81% (lima puluh lima koma delapan puluh satu perseratus); ----------------------------------------------------------------------4.6.11 Pada tanggal 21 Juni 2013, Terlapor menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai Keterbukaan Informasi terkait Perubahan Jumlah Kepemilikan Saham PT HD Finance, Tbk sebagaimana tersebut pada butir 4.6.10; ---------------------------------------------------------------------------------4.6.12 Pada tanggal 24 Juni 2013, Terlapor menyampaikan Pemberitahuan kepada KPPU terkait pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk.; -------4.7
Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan dikendalikan adalah pemilikan saham atau penguasaan suara lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dalam badan usaha; atau adanya pemilikan saham atau penguasaan suara kurang dari atau sama dengan 50% (lima puluh perseratus) tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha dan atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan badan usaha; ----------------------------------------------------------------------
4.8
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut; --------------------
4.9
Bahwa berdasarkan ketentuan Angka 1 huruf c, huruf d dan huruf e Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, yang dimaksud dengan: ---------------------------------------4.9.1
Pengendali Perusahaan Terbuka, yang selanjutnya disebut Pengendali, adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari seluruh
saham yang disetor penuh, atau Pihak yang mempunyai
kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka; --------------------------------------------------------------------------------
halaman 96 dari 110
SALINAN 4.9.2
Pengambilalihan adalah tindakan, baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan perubahan Pengendali; -------------------------------------
4.9.3
Penawaran tender wajib adalah penawaran untuk membeli sisa saham perusahaan terbuka yang wajib dilakukan oleh Pengendali Baru; -------------
4.10 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 dan ketentuan Angka 1 huruf c Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1, Pengendali dapat berupa pihak yang memiliki saham kurang dari 50% (lima puluh perseratus), tetapi dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha dan atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan badan usaha atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka; ---------------------------------------------------------------------------4.11 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan pendapat keterangan Ahli Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S. dan Ahli Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang diwakili oleh YB Eko Pramuji, Marthen Pareang, M. Rizki Fauzi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa perubahan pengendalian suatu badan usaha dapat terjadi pada pengambilalihan saham kurang dari 50% (lima puluh perseratus); --------------------------------------------------------------------------------------4.12 Bahwa Majelis Komisi menilai, sebelum pengambilalihan saham pengendali PT HD Finance, Tbk. sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) oleh Terlapor pada tanggal 8 Maret 2014, komposisi pemilikan saham PT HD Finance, Tbk. adalah: ---No.
Pemegang Saham
Komposisi Kepemilikan
1.
48,70%
2.
Wealth Paradise Holdings Limited (Pengendali) PT HD Corpora (Pengendali)
3.
Soeharto Djojonegoro
4.
Publik
21,43% 0,0000065% 29,87%
4.13 Bahwa Majelis Komisi menilai, setelah pengambilalihan saham pengendali PT HD Finance, Tbk. sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) oleh Terlapor pada tanggal 8 Maret 2014, komposisi kepemilikan saham PT HD Finance, Tbk. adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------No.
Pemegang Saham
1.
PT Tiara Marga Trakindo
2.
Wealth Paradise Holdings Limited
3.
PT HD Corpora
4.
Soeharto Djojonegoro
Komposisi Kepemilikan 45% 25,13%
halaman 97 dari 110
0,0000065%
SALINAN 5.
Publik
29,87%
4.14 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan uraian pada butir 4.7 sampai dengan butir 4.13 di atas, pengambilalihan saham pengendali PT HD Finance, Tbk. sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) oleh Terlapor pada tanggal 8 Maret 2014 menjadikan Terlapor sebagai pemegang saham terbesar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya; ---------------------------------------------------------------------4.15 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan uraian pada butir 4.10 sampai dengan butir 4.14, meskipun Terlapor memiliki saham kurang dari 50% (lima puluh perseratus), Terlapor sebagai pemegang saham terbesar dapat mempengaruhi dan menentukan kebijakan pengelolaan badan usaha dan atau mempengaruhi dan menentukan pengelolaan badan usaha atau mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Terbuka; -------------------------------4.16 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan alat bukti yang diajukan baik oleh Investigator maupun Terlapor dan telah diklarifikasi di dalam proses persidangan yaitu berupa (1) Pengumuman pengambilalihan saham pengendali PT HD Finance, Tbk. sebesar 45% (empat puluh lima perseratus) pada tanggal 8 Maret 2013 yang diumumkan dalam surat kabar Media Bisnis Indonesia tertanggal 11 Maret 2013 dan (2) Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka kepada
Otoritas
Jasa
Keuangan
yaitu
Surat
Nomor
TMT-
LGL/129/LL/DIR/III/2013 perihal Pengumuman Pengambilalihan PT HD Finance, Tbk. tertanggal 11 Maret 2013. Kedua dokumen tersebut membuktikan telah terjadi perubahan pengendali pada PT HD Finance, Tbk.; ---------------------------------------4.17 Bahwa Majelis Komisi menilai, sebagaimana diuraikan pada butir 4.6.2, butir 4.6.9 dan butir 4.6.11, membuktikan bahwa Terlapor bertindak dalam kapasitas sebagai Pengendali baru yang mematuhi Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1 terkait keterbukaan informasi, yaitu Laporan Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka pada tanggal 11 Maret 2013; ---------------------------------4.18 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan-tindakan Terlapor dalam melakukan Penawaran Tender Wajib sebagaimana diuraikan pada butir 4.6.3. sampai dengan butir 4.6.9., membuktikan bahwa Terlapor telah berkapasitas sebagai pengendali baru yang secara patuh memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.H.1; ----------------------------------------------------------------------
halaman 98 dari 110
SALINAN 4.19 Bahwa Majelis Komisi menilai dengan demikian pada tanggal 11 Maret 2013, telah terjadi pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor yang mengakibatkan perubahan pengendalian atas PT HD Finance, Tbk. tersebut dari pengendali sebelumnya yaitu Wealth Paradise Holdings Limited dan PT HD Corpora kepada Pengendali baru yaitu Terlapor; ------------------------------------------5.
Tentang Nilai Aset dan atau Nilai Penjualan setelah pengambilalihan saham; --------5.1
Bahwa berdasarkan fakta persidangan, nilai aset Terlapor dan PT HD Finance, Tbk. setelah pengambilalihan saham adalah Rp.30.891.691.813.936 (tiga puluh triliun delapan ratus sembilan puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) (vide bukti I11);------------------------------------------------------------------------------------------------
5.2
Bahwa berdasarkan fakta persidangan, nilai penjualan Terlapor dan PT HD Finance, Tbk. setelah pengambilalihan saham adalah Rp.24.518.222.804.928 (dua puluh empat triliun lima ratus delapan belas milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah) (vide bukti I11);
5.3
Bahwa nilai aset dan nilai penjualan setelah pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 dan butir 5.2 dihitung berdasarkan hasil konversi nilai mata uang sesuai kurs jual Bank Indonesia pada tanggal 11 Maret 2013 dengan nilai tukar USD 1 (satu dollar Amerika Serikat) sama dengan Rp 9.736 (sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah); ----------------------------------------------------
5.4
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, nilai penjualan dan/atau aset hasil pengambilalihan adalah jumlah nilai penjualan dan/atau aset yang dihitung berdasarkan penjumlahan nilai penjualan dan/atau aset tahun terakhir yang telah diaudit dari masing-masing pihak yang melakukan Pengambilalihan ditambah dengan nilai penjualan dan/atau aset dari seluruh badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang melakukan Pengambilalihan;---------------
5.5
Bahwa nilai aset setelah pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada butir 5.1 merupakan penjumlahan nilai aset Terlapor dan nilai aset PT HD Finance, Tbk. tahun terakhir yaitu tahun 2012 yang telah diaudit oleh masing-masing pihak; -------
5.6
Bahwa nilai penjualan setelah pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud pada butir 5.2 merupakan penjumlahan nilai penjualan Terlapor dan nilai penjualan PT HD Finance, Tbk. tahun terakhir yaitu tahun 2012 yang telah diaudit oleh masingmasing pihak; ------------------------------------------------------------------------------------
5.7
Bahwa menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pelaku Usaha wajib untuk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham halaman 99 dari 110
SALINAN kepada Komisi jika berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu; ------------------------------------------------------------------------------------------5.8
Bahwa menurut ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; ----------------------------------------------------------
5.9
Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi adalah;----------------------------------------------------5.9.1 nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau --------------------------------------------------------------------5.9.2 nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah);
5.10 Bahwa Majelis Komisi menilai nilai aset Terlapor dan PT HD Finance, Tbk. setelah pengambilalihan saham sebagaimana disebutkan pada butir 5.1 melebihi ketentuan nilai aset sebagaimana diuraikan pada butir 5.9.1; ----------------------------------------5.11 Bahwa Majelis Komisi menilai nilai penjualan Terlapor dan PT HD Finance, Tbk. setelah pengambilalihan saham sebagaimana disebutkan pada butir 5.2 melebihi ketentuan nilai penjualan sebagaimana diuraikan pada butir 5.9.2; ---------------------5.12 Bahwa Majelis Komisi menilai pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk. oleh Terlapor wajib melakukan pemberitahuan kepada Komisi karena berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana diuraikan pada butir 5.9 di atas; --------------------------------------------------------------------------6.
Tentang Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Kepada Komisi; ------------------6.1
Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Terlapor menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Komisi atas hasil pengambilalihan dan jumlah akhir kepemilikan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor sebagai Pengendali baru; -------------------------------
6.2
Bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Investigator dan Terlapor terkait penentuan tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; ------------------------------------------------------------------------------------
6.3
Bahwa
pendapat
Investigator
terkait
penentuan
tanggal
efektif
yuridis
pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor adalah sebagai berikut: 6.3.1 Tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor terhitung sejak tanggal 11 Maret 2013 yaitu sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka yang halaman 100 dari 110
SALINAN disampaikan oleh Terlapor kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor TMT-LGL/129/LL/DIR/III/2013; -----------------------------------------6.3.2 Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012, tanggal telah berlaku efektif yuridis khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek adalah sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka. Pemberitahuan kepada Komisi dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif yuridis tersebut; -----------------------------------------------6.3.3 Terlapor memiliki kewajiban untuk menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif yuridis yaitu pada tanggal 24 April 2013; ------------------------------------------6.3.4 Pemberitahuan tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor pada tanggal 24 Juni 2013 adalah terlambat selama 41 (empat puluh satu) hari sejak tanggal efektif yuridis yaitu 11 Maret 2013; -----------------------------------------------------------------------------6.4
Bahwa pendapat Terlapor terkait penentuan tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor adalah sebagai berikut: --------------------6.4.1 Tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor terhitung sejak tanggal 27 Mei 2013 yaitu sejak tanggal Laporan Keterbukaan Informasi mengenai Hasil Penawaran Tender Wajib atas Saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor yang disampaikan Terlapor kepada
Otoritas
Jasa
Keuangan
melalui
Surat
Nomor
TMT-
LGL/250/LL/DIR/V/2013; -----------------------------------------------------------6.4.2 Bahwa
menurut
Terlapor,
pengambilalihan
yang
dilakukan
baru
memperoleh kepastiannya dan dianggap efektif sejak selesainya proses Penawaran Tender Wajib dan kemudian diikuti dengan pengumuman keterbukaan informasi atas pelaksanaan Penawaran Tender Wajib, sehingga kewajiban pemberitahuan mengenai pengambilalihan kepada KPPU mulai diperhitungkan sejak disampaikannya Laporan Penyelesaian Penawaran Tender Wajib kepada Otoritas Jasa Keuangan; -----------------------------------6.4.3 Batas waktu Pemberitahuan tertulis kepada Komisi adalah 30 (tiga puluh) hari kerja dihitung sejak tanggal 27 Mei 2013, yaitu paling lambat tanggal 8 Juli 2013; ------------------------------------------------------------------------6.4.4 Pemberitahuan tertulis kepada Komisi terkait pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor pada tanggal 24 Juni 2013 tidak terlambat
halaman 101 dari 110
SALINAN karena masih dalam dalam kurun waktu 22 (dua puluh dua) hari sejak tanggal efektif yuridis yaitu 27 Mei 2013; -----------------------------------------6.5
Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan pendapat para Ahli terkait perhitungan tanggal efektif yuridis Pengambilalihan Saham Perusahaan karena tidak relevan dengan penentuan kapan waktu penyampaian Pemberitahuan Pengambilalihan Saham kepada Komisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012; -----------------------
6.6
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012, Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis; ---------------------------------------------------------------------------
6.7
Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 dikutip sebagai berikut: “Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka”; ------------------------------------------------------------------
6.8
Bahwa Majelis Komisi menilai tidak perlu ada perdebatan mengenai penentuan tanggal efektif yuridis pengambilalihan saham sebagai dasar perhitungan jangka waktu penyampaian Pemberitahuan kepada Komisi. Penentuan tanggal efektif yuridis tersebut berlaku untuk badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; ---
6.9
Bahwa Majelis Komisi menilai khusus untuk pengambilalihan saham yang terjadi di bursa efek, berlaku ketentuan kewajiban penyampaian Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012; -----------------------
6.10 Bahwa Majelis Komisi menilai pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk oleh Terlapor merupakan Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, sehingga berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2012 yaitu Terlapor wajib menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka; -----------------------------------------------6.11 Bahwa Majelis Komisi menilai Terlapor wajib menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat halaman 102 dari 110
SALINAN Keterbukaan
Informasi
Pengambilalihan Saham
Perseroan Terbuka
yang
disampaikan oleh Terlapor kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Nomor TMT-LGL/129/LL/DIR/III/2013 tanggal 11 Maret 2013; -------------------------------6.12 Bahwa Majelis Komisi menilai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 11 Maret 2013, Terlapor memiliki kewajiban untuk melakukan Pemberitahuan kepada KPPU yaitu paling lambat pada tanggal 24 April 2013. Namun Terlapor baru menyampaikan Pemberitahuan tertulis kepada Komisi pada tanggal 24 Juni 2013;----------------------------------------------------------------------------------------------6.13 Majelis Komisi menilai bahwa berdasarkan Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat
Nomor
TMT-LGL/129/LL/DIR/III/2013
perihal
Pengumuman
Pengambilalihan PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor tanggal 11 Maret 2013, dan bukti dokumen Pemberitahuan Pengambilalihan PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor kepada Komisi pada tanggal 24 Juni 2013, maka Terlapor telah melakukan keterlambatan dalam melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham selama 41 (empat puluh satu) hari kerja; -----------------------------------------------------------------7.
Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; -------------------------------------7.1
Menimbang bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur halhal sebagai berikut: -----------------------------------------------------------------------------(1)“Penggabungan atau Peleburan badan Usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi
selambat-lambatnya
30
(tiga
puluh)
hari
sejak
tanggal
penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut” ---------------------(2)“Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah;---------------------------------------------------------------------7.2
Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut; ------------------------------------------
7.3
Unsur pengambilalihan saham (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999); --------------------------------------------------------------7.3.1
Bahwa Pasal 28 ayat (2) mengatur ”Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat
halaman 103 dari 110
SALINAN mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”; --------------------------------------------------------------------------7.3.2
Bahwa Pasal 28 ayat (3) mengatur “Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah”; -------------------------------------------------------------
7.3.3
Bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut hal-hal yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; ---------------------------
7.3.4
Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 57 Tahun 2010 adalah “Perbuatan
hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut”; ---------------------------------------------------------------------7.3.5
Bahwa berdasarkan uraian pada Butir 4 Tentang Pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor, telah terjadi pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor yang mengakibatkan perubahan pengendalian atas PT HD Finance, Tbk. tersebut dari pengendali sebelumnya yaitu Wealth Paradise Holdings Limited dan PT HD Corpora kepada Pengendali baru yaitu Terlapor; -------------------------------------------
7.3.6
Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham terpenuhi; ----------
7.4 Unsur nilai aset dan atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu; --------------7.4.1
Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tatacara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah; ----------------------------------------------------------------
7.4.2
Bahwa Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.1 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; ------------------------------------------------------------------------------------
7.4.3
Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, batasan nilai untuk melakukan pemberitahuan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan kepada Komisi adalah; ------------------------
halaman 104 dari 110
SALINAN (1) nilai aset badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); atau --------------------------------------------------------(2) nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah); ----------------------------------------------------------------------------7.4.4
Bahwa nilai aset Terlapor dan PT HD Finance, Tbk. setelah pengambilalihan saham adalah Rp.30.891.691.813.936 (tiga puluh triliun delapan ratus sembilan puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah);---
7.4.5
Bahwa nilai penjualan Terlapor dan PT HD Finance, Tbk. setelah pengambilalihan saham adalah Rp.24.518.222.804.928 (dua puluh empat triliun lima ratus delapan belas milyar dua ratus dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah); -------------------
7.4.6
Bahwa berdasarkan nilai aset dan nilai penjualan sebagaimana disebutkan pada butir 7.4.4. dan butir 7.4.5. serta uraian pada butir 5 Tentang Nilai Aset dan atau Nilai Penjualan setelah Pengambilalihan Saham, pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk., oleh Terlapor telah mengakibatkan nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 7.4.3.; -------------------------------
7.4.7
Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu terpenuhi.-------------------------------------------
7.5 Unsur keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi; ----------------------7.5.1
Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999,
Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal pengambilalihan tersebut; ---------------------7.5.2
Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan KPPU Nomor 4 Tahun 2012, khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka; -------------------------------------------------------------------
7.5.3
Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada butir 6 Tentang Keterlambatan Melakukan
Pemberitahuan
kepada
Komisi,
Pemberitahuan
yang
disampaikan Terlapor kepada Komisi terkait Pengambilalihan Saham PT halaman 105 dari 110
SALINAN HD Finance Tbk. oleh Terlapor pada tanggal 24 Juni 2013 adalah terlambat selama 41 (empat puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 11 Maret 2013sebagaimana dimaksud; -----------------------------------------------------------------------------7.5.4
Bahwa dengan demikian, unsur keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi terpenuhi; ----------------------------------------------------------
8. Tentang Pengecualian; -------------------------------------------------------------------------------8.1
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 diatur bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antar perusahaan yang terafiliasi; -----------------
8.2
Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah;---------------------------------------(1)
Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; --------------------
(2)
Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau ------------------------------
(3) 8.3
Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama;----------------------
Bahwa PT Tiara Marga Trakindo dimiliki oleh Sdr. Achmad Hadiat Hamami dan Sdr. Achmad Ridwan Hamami; ---------------------------------------------------------------
8.4
Bahwa PT HD Finance, Tbk. dimiliki oleh Wealth Paradise Holdings Limited , PT HD Corpora, Sdr. Soeharto Djojonegoro dan selebihnya Publik; ------------------------
8.5
Bahwa berdasarkan kepemilikan saham tersebut di atas, Sdr. Achmad Hadiat Hamami dan Sdr. Achmad Ridwan Hamami tidak terafiliasi dengan Wealth Paradise Holdings Limited , PT HD Corpora, dan Sdr. Soeharto Djojonegoro sebagaimana dimaksud pada butir 8.2; -------------------------------------------------------
8.6
Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi menilai Terlapor tidak terafiliasi dengan PT HD Finance, Tbk. sehingga kewajiban menyampaikan Pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi berlaku bagi Terlapor; -------------------
8.7
Bahwa dengan demikian, maka kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Komisi dalam perkara ini tidak dikecualikan bagi Terlapor; -----------
9. Tentang Kesimpulan Majelis Komisi; ------------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian di atas, Majelis Komisi sampai pada kesimpulan sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------
halaman 106 dari 110
SALINAN 9.1
Bahwa terbukti telah terjadi pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor yang mengakibatkan perubahan pengendalian atas PT HD Finance, Tbk. tersebut dari pengendali sebelumnya yaitu Wealth Paradise Holdings Limited dan PT HD Corpora kepada Pengendali baru yaitu Terlapor; ---------------------------------
9.2
Bahwa terbukti nilai aset dan nilai penjualan Terlapor dan PT HD Finance, Tbk, setelah pengambilalihan saham memenuhi jumlah tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; ----------------------------------------------------------
9.3
Bahwa terbukti adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan kepada Komisi setelah disampaikannya surat keterbukaan informasi publik kepada otoritas Jasa Keuangan terkait pengambilalihan saham yaitu terlambat selama 41 (empat puluh satu) hari; ----------------------------------------------------------------------------------------
10. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi sebelum Memutus; -------------------------------Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; ----------------------------------------------------------------------------------------10.1 Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013, Terlapor melakukan Konsultasi dengan Komisi terkait Rencana Pengambilalihan Saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; -----------------------------------------------------------------------------------------10.2 Bahwa pada tanggal 27 Februari 2013, Komisi menerbitkan Pendapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU/PDPT/II/2013 tentang Konsultasi Pengambilalihan Saham Perusahaan PT HD Finance Tbk. oleh Terlapor. Pada pokoknya, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; -----------------------------------------------------------------10.3 Bahwa pada tanggal 24 Juni 2013, Komisi menerima Pemberitahuan dari Terlapor terkait Pengambilalihan Saham Perusahaan PT HD Finance Tbk. oleh Terlapor yang dicatat oleh Komisi dengan nomor register A13613; -------------------------------10.4 Bahwa pada tanggal 4 September 2013, Komisi menerbitkan Surat KPPU Nomor 103/K/IX/2013 perihal Surat Tidak Melakukan Penilaian Ulang Pengambilalihan Saham, yang pada pokoknya menyatakan Komisi tidak melakukan Penilaian Ulang terhadap Pemberitahuan dengan Nomor Registrasi A13613 dan Pendapat Komisi tetap mengacu pada hasil Penilaian Konsultasi yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2013 ; ----------------------------------------------------------------------------------10.5 Bahwa Majelis Komisi menilai Konsultasi dan Pemberitahuan yang disampaikan Terlapor sebagaimana diuraikan pada butir 10.1 dan butir 10.3 menunjukkan
halaman 107 dari 110
SALINAN adanya itikad baik dari Terlapor untuk mematuhi ketentuan Komisi terkait Pengambilalihan Saham Perusahaan PT HD Finance Tbk. oleh Terlapor; ------------10.6 Bahwa Majelis Komisi menilai berdasarkan uraian pada butir 10.2 dan butir 10.4, secara materiil Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; ------------------------------------------------10.7 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan meskipun secara materiil tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor, tetapi secara formil Terlapor tetap melakukan kesalahan karena tidak melakukan Pemberitahuan tertulis kepada Komisi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Keterbukaan Informasi Publik; ----------------------------------------------10.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Konsultasi kepada Komisi merupakan hal yang berbeda dengan kewajiban melakukan Pemberitahuan kepada Komisi, karena Konsultasi sifatnya voluntary/sukarela sedangkan pemberitahuan sifatnya wajib; ---------------------------------------------------------------------------------------------10.9 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan Konsultasi Pengambilalihan Saham Perusahaan PT HD Finance Tbk. oleh Terlapor yang telah dilakukan secara voluntary tidak dapat menjadi dasar pembenar bagi Terlapor untuk melalaikan kewajiban melakukan Pemberitahuan yang bersifat mandatory dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keterbukan Informasi Publik pada tanggal 11 Maret 2013; ------------------------------------------------------------------------10.10 Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 10.1 sampai dengan butir 10.9 di atas, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor yaitu: (1)
Terlapor telah melakukan Konsultasi dengan Komisi sebelum melakukan pengambilalihan saham PT HD Finance Tbk. dan telah menyampaikan Pemberitahuan setelah pengambilalihan saham dilakukan; ------------------------
(2)
Pendapat Komisi terkait Konsultasi dan Pemberitahuan yang disampaikan Terlapor menyatakan tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham PT HD Finance, Tbk. oleh Terlapor; --------------------------------------------------
(3)
Terlapor telah bersikap baik dan kooperatif selama proses Sidang Majelis Komisi berlangsung; ---------------------------------------------------------------------
(4)
Majelis Komisi mempertimbangkan keterlambatan Pemberitahuan yang disampaikan oleh Terlapor kepada Komisi bukan merupakan suatu hal yang disengaja; ---------------------------------------------------------------------------------halaman 108 dari 110
SALINAN (5)
Majelis Komisi mempertimbangkan tanggapan Terlapor pada butir 25.37 Bagian Tentang Duduk Perkara Putusan ini; -----------------------------------------
11. Tentang Perhitungan Denda; -----------------------------------------------------------------------11.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 sebagaimana
dikutip:
“Dalam
hal
Pelaku
Usaha
tidak
menyampaikan
pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku
Usaha
dikenakan
sanksi
berupa
denda
administratif
sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluhlima miliar rupiah)”; ----------------------------------11.2 Bahwa atas keterlambatan Pemberitahuan kepada Komisi selama 41 (empat puluh satu) hari kerja, seharusnya Terlapor dikenakan denda maksimum yaitu Rp 25.000.000.000,00 (dua puluhlima miliar rupiah); ------------------------------------11.3 Bahwa
mempertimbangkan
hal-hal
yang
meringankan
kepada
Terlapor
sebagaimana diuraikan dalam butir 10.10 di atas, maka Majelis Komisi memutuskan untuk menjatuhkan denda minimum keterlambatan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; --12. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; ---------------------------------------------------------Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, penilaian, analisa dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -------------------------------------------------------------------------
MEMUTUSKAN
1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010; ----------------------------------------------------------------------------------------2. Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); --------------------------------------------3. Bahwa setelah Terlapor melakukan pembayaran denda, maka salinan bukti pembayaran denda tersebut harus dilaporkan dan diserahkan ke KPPU;---------------
halaman 109 dari 110
SALINAN
Demikian putusan ini ditetapkan melalui Musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 dan dibacakan di persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Juni 2014 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis Komisi; R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H. dan Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Dinni Melanie, S.H., M.E. dan R. Arif Yulianto, S.H. masingmasing sebagai Panitera. Ketua Majelis Komisi, Ttd.
Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.
Anggota Majelis Komisi,
Anggota Majelis Komisi,
Ttd.
Ttd.
R. Kurnia Sya’ranie, S.H., M.H.
Drs. Munrokhim Misanam, M.A., Ec., Ph.D
Panitera,
Ttd.
Ttd.
Dinni Melanie, S.H., M.E.
R. Arif Yulianto, S.H.
Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Direktur Persidangan,
A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M. Kn.
halaman 110 dari 110
