2014 TANGGAL : 30JANUARI

NOMOR

: LAP-094/IP/3/2014

TANGGAL : 30JANUARI 2014

Pusat InformasI Pengawasan

KATA PEN GAN TAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini, merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dimiliki oleh Pusat Informasi Pengawasan pada tahun anggaran 2013. LAKIP tahun 2013 merupakan LAKIP tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BPKP dan Renstra Pusinfowas

(2010-2014). Penyusunan LAKIP juga dimaksudkan untuk memberikan

pelaporan yang jelas dan transparan serta sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusinfowas di tahun 2013. Dalam kaitan dengan Renstra BPKP 2010-2014, unit Pusinfowas melaksanakan misi ke-4 BPKP, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusinfowas.

Sesuai Lampiran

Kuputusan Kepala Pusinfowas Nomor KEP-088/IP/3/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang

Suplemen

Renstra

Pusinfowas

Tahun

2010-2014,

Pusinfowas

telah

menyesuaikan pernyataan misinya menjadi “Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ Pemerintah”.

Berdasarkan

penyesuaian pernyataan misi tersebut, juga berakibat penyesuaian Sasaran Strategis Pusinfowas

menjadi

“Terselenggaranya

Keputusan bagi Pimpinan”.

Satu

Sistem

Dukungan

Pengambilan

Tujuan strategis tersebut bemakna bahwa Pusinfowas

sebagai unit pendukung di bidang sistem informasi berkewajiban menyelen ggarakan sistem dukungan, melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan dan menjadi sarana pengambilan keputusan pimpinan, yang dalam hal ini adalah keputusan terkait dengan peran BPKP sebagai internal auditor

yang

pengambilan

melaksanakan keputusan

peran

oleh

pemberi

Presiden

dan

assurance

dan

counsulting

Pimpinan

Pemerintahan

bagi

Lainnya.

Pusinfowas harus mampu mengelola informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk dapat dikomunikasikan kepada Presiden dan Pimpinan Pemerintahan Lainnya. Pada akhirnya Pusinfowas diharapkan mampu mendukung BPKP untuk dapat meningkatkan

kualitas

dukungan

manajemen

dan

kapasitas

penyelenggaraan

pengawasan dan pembinaan SPIP yang bermanfaat bagi Presiden dan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas Presiden. Lakip Tahun 2013 : Kata Pengantar

i


Penyusunan LAKIP ini pada dasarnya adalah membandingkan antara realisasi kinerja dengan dokumen Penetapan Kinerja (TAPKIN). Pencapaian kinerja Output Pusinfowas untuk tahun 2013 secara keseluruhan berhasil mencapai sasaran yang telah ditargetkan. Untuk capaian kinerja Outcome. Atas capaian kinerja atau realisasi untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 pada LAKIP ini telah diperbandingkan dengan capaian tahun 2012, untuk dipeoleh hasil evaluasi yang dapat menggambarkan adanya berbagai kelemahan/ kekurangan, serta menetapkan strategi untuk perbaikan dimasa mendatang Penyusunan LAKIP telah didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja di lingkungan BPKP melalui penggunaan Sistem Informasi Manjemen (SIM) Monitoring dan Evaluasi Rencana Kegiatan Tahunan (Monev RKT) dan untuk pengelolaan data keuangan di dukung melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Semoga LAKIP Pusat Informasi Pengawasan Tahun 2013 ini selain sebagai media pertanggungjawaban atas mandat yang di emban dan kinerja yang telah di tetapkan, juga dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja, serta memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. Tentunya dengan transparansi dalam penyusunannya sumbang saran atau umpan balik sangat d iperlukan dalam rangka peningkatan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik sejak aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaan.

Jakarta, 30Januari 2014 Kepala Pusat

Amdi Veri Darma NIP 19631028 198302 1 001

Lakip Tahun 2013 : Kata Pengantar

ii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................. I DAFTAR ISI ....................................................................................................... III EXECUTIVE SUMMARY ...................................................................................... V BAB I:PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi ........................................................... 1 1.2. Aspek Strategis Organisasi.................................................................................. 1 1.3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi ........................................................... 2 1.4. Struktur Organisasi .............................................................................................. 2 1.5. Sumber Daya ........................................................................................................ 4 1.5.1 Sumber Daya Manusia .................................................................................. 4 1.5.2 Sarana dan Prasarana .................................................................................. 5 1.5.3 Keuangan ..................................................................................................... 6 1.6. Sistematika Penyajian .......................................................................................... 7

BAB II :PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... 9 2.1. Rencana Strategis 2010-2014 .............................................................................. 9 2.1.1 Pernyataan Visi ............................................................................................ 9 2.1.2 Pernyataan Misi ........................................................................................... 9 2.1.3 Tujuan Strategis ......................................................................................... 10 2.1.4 Sasaran Strategis ....................................................................................... 10 2.1.5 Indikator Kinerja Utama ............................................................................... 11 2.1.6 Program dan Kegiatan ................................................................................ 13 2.2. Perjanjian Kinerja ............................................................................................... 13 2.3. Rencana Kinerja Program .................................................................................. 14 2.4. Rencana Kinerja Kegiatan ................................................................................. 14

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 17 Lakip Tahun 2013 : Daftar IsI

iii


3.1 Capaian Kinerja 2013 .......................................................................................... 17 3.2 Analisis Capaian Kinerja .................................................................................... 18 3.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP ......................................................................................................... 18 3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP ........... 50

BAB IV : PENUTUP .......................................................................................... 57

Lakip Tahun 2013 : Daftar IsI

iv


EXECUTIVE SUMMARY

Rencana strategis Pusinfowas Tahun 2010-2014 di rumuskan dalam suatu dokumen rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sasaran atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Renstra tersebut telah berpedoman pada Renstra BPKP 2010 -2014.Sebagai unit dukungan, visi yang ditetapkanPusinfowas telah diselaraskan dengan Visi BPKP, yaitu:Auditor Presiden

yang

Responsif,

Interaktif,

dan

Terpercaya,

Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas.

untuk

Mewujudkan

Dalam mendukung tercapainya

visi tersebut, Pusinfowas memposisikan diri menjadi “Center of Knowledges”, sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas. Dalam kaitan dengan Renstra BPKP 2010-2014, unit Pusinfowas melaksanakan misi ke-4 BPKP, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusinfowas. Sesuai Lampiran Kuputusan Kepala Pusinfowas Nomor KEP-088/IP/3/2013 tanggal 22 Januari 2013 tentang

Suplemen

Renstra

Pusinfowas

Tahun

2010-2014,

Pusinfowas

telah

menyesuaikan pernyataan misinya menjadi “Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden/ Pemerintah”. penyesuaian pernyataan misi Strategis

Pusinfowas

menjadi

Berda sarkan

tersebut, juga berakibat penyesuaian Sasaran “Terselenggaranya

Satu

Sistem

Dukungan

Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan”. Tujuan strategis tersebut bermakna bahwa Pusinfowas sebagai unit pendukung di bidang sistem informasi berkewajiban menyelenggarakan sistem dukungan, melalui pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang berkelanjutan dan menjadi sarana pengambilan keputusan pimpinan, yang dalam hal ini adalah keputusan terkait dengan peran BPKP sebagai internal auditor yang melaksanakan peran pemberi assurance dan counsulting bagi pengambilan keputusan oleh Presiden dan Pimpinan Pemerintahan Lainnya.

Pusinfowas harus mampu

mengelola

informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk dapat dikomunikasikan kepada Presiden dan Pimpinan Pemerintahan Lainnya. Lakip Tahun 2013 : Executive Summary

v


Pada akhirnya Pusinfowas diharapkan mampu mendukung BPKP untuk dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang bermanfaat bagi Presiden dan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas Presiden. Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output). Berdasarkan sasaran strategis tersebut Pusinfowas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Kapusinfowas Nomor KEP-088/IP/3/2013 tentang Suplemen Renstra Pusinfowas Tahun 2010 -2014 sebagai berikut : a)

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) IKU ini diukur berdasarkan tingkat kematangan sistem informasi, dengan

menggunakan

model

Extended

Enterprise

Architecture

Maturity Model (E2AMM) yang dikembangkan oleh Institute For Enterprise Architecture Development (IFEAD). Model pengukuran ini membagi enam tingkat kematangan sistem informasi. b)

Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)/ Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas BPKP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang bermanfaat bagi Presiden dan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas presiden. Atas dasar itu BPKP mengembangkan Sistem Kendali Akuntabilitas

Presiden

(PASs)/

Sistem

Informasi

Manajemen

Akuntabilitas (SIMA 4.0).

Implementasi Renstra dalam mencapai visi dan misi dijabarkan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013. Penetapan Kinerja ini merupakan bentuk kinerja tahunan yang memuat Indikator Kinerja Utama (Outcome)/IKU dan Lakip Tahun 2013 : Executive Summary

vi


targetnya. IKU ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Output. Program dan Kegiatan yang ditetapkan untuk Renstra Tahun 2010-2014 sesuai terdiri dari dua program, yaitu sebagai berikut: a)

Program utama: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP

b)

Program dukungan: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara – BPKP

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

Pusat

Informasi

Pengawasan

BPKP

disusun

berdasarkan informasi pelaksanaan kinerja periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2013. Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian target kinerja outcome atas dua Indikator Program Dukungan Manajemen, berupa: a) Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)dengan target sebesar 66%

dapat dicapai 74,6%

(113%). Tingginya tingkat capaian outcome tersebut dibandingkan dengan target tahun 2013

karena adanya

beberapa sistem aplikasi yang sudah mencapai

tingkat kematangnnya pada level managed dan optimized seperti aplikasi SKI, IPMS, SIAPDA, dan GCG. b) Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)/ Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas dengan target 100%, dapat dicapai 79% (79%).

Rendahnya tingkat capai outcome tersebut karena adanya perubahan

lingkungan BPKP yang tidak memungkinkan BPKP untuk

mendapatkan

data/informasi yang dibutuhkan secara langsung dari kementerian/lembaga/ pemerintah daerah.

Capaian 79% tersebut hanya dapat menyediakan

data/informasi yang terbatas dari hasil penugasan BPKP selama tahun 2013.

Walaupun satu target IKU sudah tercapai dan satu lagi belum dicapai karena kendala yang dinyatakan di atas, masih banyak pekerjaan rumah yang masih harus dilakukan oleh Pusinfowas.

Masih banyak informasi/data yang dibutuhkan baik

Lakip Tahun 2013 : Executive Summary

vii


data/informasi

core

business

maupun

supporting

belum

dapat

disediakan,

data/informasi yang belum terintegrasi dan masih dikelola dan disimpan di masing masing unit kerja merupakan indikator tingkat kematangan informasi BPKP yang masih rendah.

Untuk mendorong tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh BPKP, tahun 2014 direncanakan akan dilakukan langkah-langkah berikut: Mengumpulkan data dari resume hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Mengadakan data/informasi dari pihak eksternal yang kompeten seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan sumber lainnya.

Lakip Tahun 2013 : Executive Summary

vii i


BAB I:PEN DAHULUAN

1.1. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi Pusinfowas merupakan unit setingkat eselon II BPKP yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Pusinfowas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusinfowas menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi; 2. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, serta administrasi basis data; 3. Penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan; 4. Pengembangan sistem informasi dan pembinaan terhadap pengguna; dan 5. Pelaksanaanurusantatausaha.

1.2. Aspek Strategis Organisasi Pusinfowas merupakan satuan kerja mandiri yang berada di bawah Kepala BPKP. BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku danmenyelenggarakan fungsi: 1. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 3. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPKP; 4. Pemantauan, pemberian bimbingan, dan pembinaan terhadap kegiatan pengawasan keuangan dan pembangunan; Lakip Tahun 2013 - Bab I : Pendahuluan

1


5. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut secara lebih efisien dan efektif, BPKP memanfaatkan dukungan teknologi informasi. Dengan demikian Pusinfowas, sebagai unit kerja BPKP yang bertugas untuk memberikan dukungan tersebut, mempunyai peranan yang strategis. 1.3. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas adalah kegiatan yang merupakan program generik, yaitu program yang dilaksanakan bersifat pelayanan internal untuk

mendukung

pelayanan

aparatur

dan/atau

administrasi

pemerintahan

(pelayanan internal). Dalam Renstra Pusinfowas 2010-2014 program yang dijalankan adalah berikut: 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP; 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusinfowas dalam rangka mendukung pencapaian program tersebut adalah sebagai berikut: 1. Kegiatan yang berada pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP a. Pengelolaan Data danInformasi BPKP b. PengembanganSistemInformasiBPKP c. Pelaksanaanurusantatausaha 2. Kegiatan yang berada pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara-BPKP adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur pengawasan.

1.4. Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas Pusinfowas mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari dua bidang, lima subbidang, satu subbagian tatausaha, dan jabatan

fungsional sebagaimana tergambar dalam struktur

organisasi pada gambar 1.1.

Lakip Tahun 2013 - Bab I : Pendahuluan

2


Gambar 1.1. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural Pusinfowas


3


Masing-masing Bidang dan Sub Bidang/Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut : 1. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program pengelolaan data dan informasi, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyiapan kompilasi analisis hasil pengawasan, serta penyelenggaraan administrasi basis data. 2. Bidang Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta pengembangan sistem aplikasi, teknologi informasi, dan pemberian dukungan kepada pengguna. 3. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha. 4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. 1.5. Sumber Daya 1.5.1 Sumber Daya Manusia Jumlah sumber daya manusia yang dimiliki Pusinfowas untuk melaksanakan tugas dan fungsi per 31 Desember 2013 berdasarkan jabatan sebanyak 60 orang sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini. Tabel1.1.Jumlah SDM Pusinfowasmenurut Tugas danFungsi No

Uraian

Jumlah

1

Struktural

9 org

2

Fungsional Auditor

19 org

3

Fungsional Prakom

17 org

4

Fungsional Arsiparis

5

Fungsional Umum Jumlah

1 org 14 org 60 org

Sedangkan jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat terlihat pada tabel berikut


4


Tabel 1.2. Jumlah SDM Pusinfowas menurut Jenjang Pendidikan

No

Uraian

Jumlah

1 2 3 4 5

Strata 3 Strata 2 Strata 1/D IV Diploma III SLTA

Jumlah

1 org 5 org 28 org 19 org 7 org 60 org

Selanjutnya jumlah pegawai berdasarkan golongan adalah:

Tabel 1.3.Jumlah SDM Pusinfowas menurut Golongan No

Uraian

Jumlah

1

Golongan IV

11 org

2

Golongan III

40 org

3

Golongan II

4

Golongan I

Jumlah

9 org -

60 org

Pada tahun 2013, terdapat beberapa kali mutasi dan promosi yang melibatkan pegawai Pusinfowas, terakhir adalah pada akhir Desember 2013 .

1.5.2 Sarana dan Prasarana Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusinfowas didukung dengan sarana dan prasarana yang meliputi: pengadaan inventaris dan peralatan perkantoran lainnya serta pemeliharaan kendaraan dinas. Tahun 2013 Pusinfowas memiliki total Aset sebesar Rp9.572.461.739,00 yang terdiri dari Aset Tetap dan Aset Lancar. Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap lainnya. Untuk kendaraan dinas Pusinfowas memiliki (1) satu kendaraan dinas roda empatpimpinan dan (3) tiga unitkendaraan dinas operasional serta(4) empat unit kendaraan dinas roda dua.


5


Pada

tahun

2013,

dalamrangkamendukungsaranadanprasaranaTeknologiInformasi

BPKP,

Pusinfowas melaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Negara-BPKP

melalui

Databaikuntukkebutuhan

Pengadaan

internal

Alat

Pengolah

Pusinfowasmaupun

BPKP

secarakeseluruhan. Dari total anggaran untuk program ini sebesar Rp2.150.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp2.135.676.640,00 atau 99.33%.

Realisa si sebesar

Rp1.988.888.880,00 atau 99.44% dari target sebesar Rp2.000.000.000,00 merupakan

belanja

modal

sehubungan

dengan

Pengembangan

Sistem

Informasi Manajemen Akuntabilitas (SIMA). 1.5.3 Keuangan Dana yang ditetapkan dalam DIPA TA 2013yang tersedia untuk mendukung tugas dan fungsi Pusinfowas adalah sebesar Rp17.068.441.000,00. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kali revisi, baik revisi DIPA maupun revisi POK/pergeseran

antar

kegiatan/sub

kegiatan/Mata

Anggaran

Keluaran

(MAK).Alokasi dana sesuai revisi terakhir DIPA Pusinfowas TA 2013 menjadi sejumlah Rp16.305.948.000,00. Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013, Pusinfowas telah merealisasikan anggaransebesar

Rp15.951.681.801,00

atau

mencapai

97,83%

dari

total

anggaran setelah revisi terakhir. Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp354.266.199,00. Hal ini dikarenakan adanya anggaran pada belanja pegawai dan belanja barang yang belum dimanfaatkan seecara optimal. Tabel 1.4. Anggaran Pusinfowas Berdasarkan Jenis Belanja Jenis Belanja Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Anggaran Tahun 2012

Prosentase Penyerapan

3.958.527.000

26,36

10.959.914.000

72,98

100.000.000

0,67


6


Jumlah

15.018.441.000

100,00

Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2013, Pusinfowas telah merealisasikan anggaransebesar Rp15.951.681.801,00atau mencapai 97.83% dari total anggaran setelah revisi terakhir. Terdapat sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp354.266.199,00. Hal ini dikarenakan adanya anggaran pada belanja pegawai dan belanja barang yang belum dimanfaatkan seecara optimal.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan pencapaian kinerja Pusat Informasi Pengawasan selama Tahun 2013 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. Capaian kinerja Tahun 2013 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pusat Informasi Pengawasan Tahun 2013 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas mengenai tugas, fungsi dan wewenang, aspek strategis, kegiatan dan layanan serta Struktur Organisasi; Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja meliputi Rencana Strategis 2010 -2014, Rencana Kinerja Tahunan 2013, Penetapan Kinerja Tahun 2013; Bab III Akuntabilitas KinerjaTahun 2013 menjelaskan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja.


7


Bab IV Penutup, meliputi, kesimpulan menyeluruh dan menguraikan saran -saran atau rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja Pusinfowas di masa mendatang; Lampiran meliputi Capaian IKU Tahun 2013; Perbandingan Realisasi IKU Tahun 2013 dengan Tahun 2012 dan Target Tahun 2014; rincian/daftar tentang masing -masing IKU yang perlu penjelasan; Capaian Kinerja Output BPKP Tahun 2013; Perbandingan Realisasi Output Tahun 2013 dengan Tahun 2012 dan Target Tahun 2014;


8


BAB II :PEREN CAN AAN DAN PERJAN JIAN KIN ERJA 2.1. Rencana Strategis 2010-2014 Rencana strategis Pusinfowas Tahun 2010-2014 di rumuskan dalam suatu dokumen rencana yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sasaran atau proses untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. Re nstra tersebut telah berpedoman pada Renstra BPKP 2010-2014.Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 2.1.1 Pernyataan Visi Sebagai unit dukungan, visi yang ditetapkanPusinfowas telah diselaraskan dengan Visi BPKP, yaitu : Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan Terpercaya, untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas

Dalam mendukung tercapainya visi tersebut, Pusinfowas memposisikan diri menjadi “Center of Knowledges”, sehingga dapat mengakselerasi terwujudnya Akuntabilitas Keuangan Negara yang Berkualitas.

2.1.2 Pernyataan Misi Untuk mewujudkan visi Pusinfowas 2010-2014 tersebut, maka misi Pusinfowas adalah: Menyelenggarakan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan yang Andal bagi Presiden /Pemerintah

Misi tersebut merupakan pengejawantahan dari misi ke-4 BPKP namun telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi Pusinfowas.

Lakip Tahun 2013 - Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

9


Pusinfowas mendukung peran BPKP sebagai penyedia informasi hasil pengawasan akuntabilitas keuangan negara, yang hasilnya dapat menjadi masukan bagi presiden/pemerintah dalam mengambil keputusan untuk memastikan tercapainya efektivitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara. Untuk itu Pusinfowas mengembangkan sistem informasi di BPKP

guna

mendukung

pelaksanaan

tugas

manajemen

dengan

cara

misi,

yaitu

mengoptimalkan teknologi informasi.

2.1.3 Tujuan Strategis Tujuan

merupakan

operasionalisasi

dan

implementasi

dari

merumuskan hasil yang akan dicapai dalam jangka satu sampai lima tahun. Berdasarkan misi diatas, olehPusinfowas adalah

tujuan

strategis

yang

telah

dicanangkan

Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

Tujuan strategis tersebut menempatkan Pusinfowas dalam peranan penting dalam mendukung tugas BPKP sebagai Quality Assurance dan Consultant bagi Presiden dan pimpinan pemerintahan dalam pengambilan keputusan.Sistem dukungan yang diselenggarakan harus dapat menjamin bahwa informasi yang dikelola relevan dan dapat diandalkan melalui pengendalian intern yang memadai, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang baik dan berkelanjutan.

2.1.4 Sasaran Strategis Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang aka n dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (Performance Plan). Lakip Tahun 2013 - Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

10


Penetapan

sasaran

strategis

ini

diperlukan

untuk

memberikan

fokus

padapenyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.Sasaran strategis yang ditetapkan oleh Pusinfowas adalah :

Terselenggaranya Satu Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan bagi Pimpinan

Sasaran strategis Pusinfowas tersebut merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Pusinfowas serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pusinfowas. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategisyang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telahdica pai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai

2.1.5 Indikator Kinerja Utama Penetapan indikator kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator tersebut digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output). Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusinfowas dapat dilihat pada tabel 2.1:


11


Tabel 2.1. Sasaran dan IKU

Sasaran

Tahun (%)

IKU

Terselenggaranya

2012

2013

2014

54

61

66

70

72

90

100

100

1.1 Terimplementasinya

Satu Sistem

sistem informasi untuk

Dukungan

mendukung pengambilan

Pengambilan

keputusan internal

Keputusan bagi

(manajemen BPKP)

Pimpinan

2011

1.2 Terimplementasinya sistem kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)/ Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas Akuntabiltas (SIMA)

Uraian lebih lanjut atas sasaran strategis tersebut sebagaimana dalam Lampiran

Keputusan

Kapusinfowas

Nomor

KEP-088/IP/3/2013

tentang

Suplemen Renstra Pusinfowas Tahun 2010-2014 sebagai berikut: a)

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambil an keputusan internal (manajemen BPKP) IKU ini diukur berdasarkan tingkat kematangan sistem informasi, dengan

menggunakan

model

Extended

Enterprise

Architecture

Maturity Model (E2AMM) yang dikembangkan oleh Institute For Enterprise Architecture Development (IFEAD). Model pengukuran ini membagi enam tingkat kematangan sistem informasi. b)

Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)/ Sistem Informasi Manajemen Akuntabilitas BPKP diharapkan dapat meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan kapasitas penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan SPIP yang bermanfaat bagi Presiden dan menjadi bagian dari sistem akuntabilitas presiden. Atas dasar itu BPKP mengembangkan Sistem Kendali Akuntabilitas

Presiden

(PASs)/

Sistem

Informasi

Manajemen

Akuntabilitas (SIMA 4.0).


12


IKU ini diukur dari tingkat kematangan system dengan metode yang sama seperti pada butir 1 2.1.6 Program dan Kegiatan Implementasi Renstra dalam mencapai visi dan misi dijabarkan dan dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2013. Penetapan Kinerja ini merupakan bentuk kinerja tahunan yang memuat Indikator Kinerja Utama (Outcome)/IKU dan targetnya. IKU ini diimplementasikan dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Output. Program dan Kegiatan yang ditetapkan untuk Renstra Tahun 2010 -2014 sesuai terdiri dari dua program, yaitu sebagai berikut: c)


d)


2.2. Perjanjian Kinerja Target kinerja Pusinfowas BPKP tahun 2013 dituangkan dalam suatu penetapan kinerja. Target kinerja pada tingkat program merupakan kuantifikasi indikator yang telah diidentifikasi untuk mengukur kinerja atas outcome yang diperoleh atas pelaksanaan suatu program. Target kinerja pada tingkat kegiatan merupakan kuantifikasi indikator yang telah diidentifikasi untuk mengukur kinerja atas output yang diperoleh atas pelaksanaan suatu kegiatan. Sesuai dengan Surat Kepala Pusinfowas BPKP Nomor S-83/IP/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Kinerja Pusinfowas untuk tahun 2013 sesuai terdiri dari dua program, yaitu sebagai berikut: a.


b.



13


2.3. Rencana Kinerja Program Target indikator kinerja program utama yang harus dicapai oleh Pusinfowas dalam tahun 2013tercantum pada tabel 2.2. Tabel 2.2. Target Indikator Kinerja Outcome Utama Tahun 2012 Indikator Kinerja Outcome Program

Target Uraian

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP

Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP) Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs)

Satuan

Volume

%

66

%

100

2.4. Rencana Kinerja Kegiatan Rencana Kinerja 2013 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Pusinfowas selama tahun 2013. Sasaran stratejik kinerja Pusinfowas tahun 2013 dituangkan

dalam

indikator

dan

target

kinerja

sampai

dengan

tingkat

outcome/output. Target tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2013 untuk indikator kinerja yang melekat pada tingkat program dan kegiatan. Target indikator kinerja program dan kegiatan dijabarkan secara tahunan untuk pencapaian tujuan stratejik dan selanjutnya akan dijadikan ukuran dalam menilai keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian misi dan visi. Target input dan output satu program utama dan satu program pendukung untuk tahun anggaran 2013 diikhtisarkan pada tabel 2.3.:


14


Tabel 2.3. Target Input dan Output Pusinfowas Tahun 2012 Setelah Revisi Output No

Program Indikator Kinerja

1.

Input

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis

Lainnya –BPKP

Vol

Satuan

Rp

2

Pedoman

200

36.080.000

Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

6

Sistem

1.062

679.255.000

Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan)

292

Laporan

4.513

1.080.855.000

Jumlah Sistem yang Dipelihara

4

Laporan

1.123

2.571.104.000

Jumlah Rancangan (Framework) yang di-sempurnakan eksternal

1

Dokumen

90

18.040.000

Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun

1

Sistem

577

216.600.000

Jumlah Sistem yang Diimplementasikan

2

Laporan

1.264

3.536.502.000

Jumlah Regulasi Operasionalisasi PASS yang Dihasilkan

1

78

21.090.000

2.288

5.996.422.000

11.195

14.155.948.000

30

2.150.000.000

11.225

16.305.948.000

Regulasi

Sub Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Pra-sarana Aparatur Negara – BPKP

(OH)

Jumlah Pedoman yang dihasilkan

Kegiatan dukungan (Tata Usaha)

2.

SDM

Jumlah Sarana dan Pra-sarana

Jumlah Program Utama

1

paket

Dalam tahun 2013, terdapat 8 (delapan) kali revisi anggaran dalam rangka realokasi anggaran antar kegiatan dan pengurangan alokasi anggaran sebagai kebijakan efektivitas dan penghematan anggaran. Jumlah anggaran Pusinfowas sesuai DIPA awal adalah sebesar Rp17.068.441.000,00.

Anggaran Pusinfowas sesuai dengan

revisi terakhir menjadi Rp16.305.948.000,00. Lakip Tahun 2013 - Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

15


Tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2013 adalah 97.83% atau sebesar Rp15.951.681.000,00 dengan rincian sebagaimana tampak pada tabel 2.4. Tabel 2.4. Realisasi Input dan Output PusinfowasTahun 2013 Output No

Input

Program

Realisasi Indikator Kinerja

Realisasi OH

1.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP

Jumlah Pedoman yang dihasilkan

2

Pedoman

243

25.304.000

Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

6

Sistem

1.163

915.774.000

315

Laporan

5.143

1.062.489.000

4

Laporan

1.135

2.521.709.000

Jumlah Rancangan (Framework) yang di-sempurnakan eksternal

1

Dokumen

9

23.380.000

Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun

1

Sistem

492

196.766.000

Jumlah Sistem yang Diimplementasikan

2

Laporan

1.395

3.524.766.000

Jumlah Regulasi Operasional PASs

1

Regulasi

12

13.760.000

1.594

5.532.056.000

11.186

13.816.004.000

39

2.135.677.000

11.225

15.951.681.000

Jumlah Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan) Jumlah Sistem yang Dipelihara

Kegiatan dukungan (Tata Usaha) Sub Jumlah

2.

Program Peningkatan Sarana dan Pra-sarana Aparatur Negara BPKP

Rp

Jumlah Sarana dan Pra-sarana

Jumlah Program Utama

1

Paket


16


BAB III AKUN TABILITAS KIN ERJA

3.1 Capaian Kinerja 2013 Sesuai dengan Renstra BPKP 2010 s.d 2014 yang kemudian diturunkan ke dalam Renstra Pusinfowas, Pusinfowas bertanggung jawab atas pencapaian program “Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya -BPKP”. Selain itu, Pusinfowas juga mendukung ketercapaian program “Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP” melalui pelaksanaan salah satu kegiatannya. Indikator kinerja program dan kegiatan yang harus dicapai tahun 2012 untuk mendukung keberhasilan program tersebut dapat dilihat pada tabel 3.1. Tabel 3.1. Capaian Realisasi Outcome dan Output per Kegiatan No 1.

Outcome/Output

Program/Kegiatan

Target

Realisasi

%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - BPKP a.Terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan

66

%

74,6

%

113

internal (manajemen BPKP) 1) Jumlah pedoman yang dihasilkan

2

Pedoman

2

Pedoman

100

2) Jumlah Sistem Internal yang Dibangun

6

Sistem

6

Sistem

100

3) Jumlah Sistem yang Mendukung

292

Laporan

315

Laporan

108

4) Jumlah Sistem Yang Dipelihara

7

Laporan

7

Laporan

100

5) Jumlah Sistem yang diimplementasikan

2

Laporan

2

Laporan

100

1

Dokumen

1

Dokumen

100

(Penyusunan Pelaporan)

6) Jumlah Rancangan (framework) yang Disempurnakan – (internal) 7) Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur b.Terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden (PASs) 1) Jumlah Sistem Eksternal yang Dibangun 2) Jumlah Regulasi operasionalisasi PASs yang dihasilkan 2.

%

80

%

100

100

%

79

%

79

1

Ssitem

1

Sistem

100

1

Regulasi

1

Regulasi

100

2

Paket

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Jumlah Sarana dan Prasarana

3.

80

Program Dukungan Manajemen (ketatausahaan)

Paket

100 100

L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

17


Dari data pada tabel3.1 di atas bahwa secara umum Pusinfowas dapat melaksanakan semua kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.Capaian kinerja output tersebut telah mendorong capaian kinerja program.

Capaian kinerja output Pusinfowas

tahun 2013secara umum dapat dinyatakan telah mencapai kinerja 100%.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

3.2.1 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Analisis capaian kinerja masing-masing outcome di atas

untuk Program

Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPKP adalah sebagaimana tertuang dalam uraian berikut:

Outcome Terimplementasinya

sistem

informasi

untuk

mendukung

pengambilan keputusan internal (manajemen BPKP)

Pengembangan sistem informasi yang dilakukan oleh Pusinfowas selain untuk mendukung core business BPKP, juga mendukung kegiatan supporting untuk dapat mempercepat proses kegiatan operasional dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan. Pengembangansistem informasi dilakukan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan

informasi

”Terimplementasinya

untuk sistem

mencapai informasi

keputusan internal (manajemen BPKP)”.

indikator

untuk

kinerja

mendukung

program

pengambilan

Target dan capaian kinerja program

tersebut dari tahun 2010 s.d.2013 disajikan pada gambar 3.1.


18


Gambar 3.1. Perbandingan Target dan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2010-2013

80 60 Prosentase

40 20 0

2010

2011

2012

2013

Target (%)

46

54

61

66

Realisasi (%)

46

70

72

74

Angka capaian indikator kinerja program tersebut diperoleh dari hasil pengukuran tingkat kematangan sistem informasi dengan menggunakan model Extended

Enterprise

Architecture

Maturity

Model

(E2AMM)

yang

dikembangkan oleh Institute For Enterprise Architecture Development (IFEAD) yang membagi enam tingkat kematangan sistem informasi.

Tingkatan

kematangan sistem informasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3. 2. Tabel 3.2. Tingkatan Kematangan Sistem Informasi Tingkat Kematangan Sistem Informasi

Nilai

No Extended Enterprise

Penjelasan

Kematangan

Belum ada aplikasi atau sistem 0

Architecture

informasi yang dikembangkan. Proses Bisnis masih dilakukan secara manual Organisasi mulai mengidentifikasi

Initial

1

kebutuhan dan merancang pengembangan sistem informasi

Under Development

2

Aplikasi masih dalam tahap pengembangan Aplikasi sudah selesai dikembangkan

Defined

3

tapi belum digunakan karena masih perlu pengujian

Managed

4

Optimized

5

Aplikasi sudah digunakan, tapi masih memerlukan perbaikan Aplikasi sudah digunakan dan berfungsi dengan baik

Sumber: Institute For Enterprise Architecture Developments (IFEAD) L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

19


Pengukuran ini digunakan karena penilaiannya yang sederhana dan dianggap lebih komprehensif dari awal pengembangan sampai diopersionalkan. Nilai capaian kinerja outcomedengan menerapkan metode penilaian tingkat kematangan sistem informasi pada tabel 3.3. Tabel 3.3. Tingkat Kematangan Sistem Informasi BPKP

No

1

Kelompok Sistem Informasi

Sistem Informasi Eksekutif (Dashboard)

Rata-Rata Tingkat Kematangan per kelompok Th. 2011



1,5

2,0

2,0

2

Sistem Data Warehouse

3,0

3,0

3,0

3

Aplikasi Lanjutan

4,2

4,5

4,3

4

Aplikasi Transaksi

4,0

4,3

4,6

5

Infrastruktur Teknikal

4,7

4,7

4,7

3,5

3,6

3,7

70%

72%

74,6%

Rata-Rata Total Tingkat Kematangan Sistem –a Prosentase Posisi Tingkat Kematangan dibandingkan dengan tingkat kematangan tertinggi (a/5) * 100

Berdasarkan hasil penilaian tingkat kematangan sistem informasi pada tabel 3.3., diperoleh capaian outcome tahun 2013 sebesar 74,6% atau 113% dari target 66%. Capaian indikator outcome tahun 2013 tersebut melebihi target renstra yang diharapkan.

Namun bila dibandingkan dengan capaian outcometahun

2012, terlihat ada perkembangan sebesar 2,6%. Hal ini ditandai dengan naiknya tingkat kematangan aplikasi transaksi yaitu aplikasi SKI dan IPMS, dan adanya aplikasi yang baru dibangun dan pada tahun yang sama diperasionalkan yaitu aplikasi Data Dukung Lapres (DDL) dan Otomatisasi Lapor an Triwulanan (ALT). Keempat sistem tersebut saat ini berada pada tingkat kematangan managed (4). Beberapa sistem masih belum berubah tingkat kematangannya yaitu sistem

informasi

infrastruktur teknikal.

eksekutif/dashboard,

sistem

datawarehouse,

dan

Belum adanya perubahan tingkat kematangan sistem

dashboard dan datawarehousekarena belum dimanfaatkannya sistem tersebut oleh pengguna.

Kegiatan yang dilakukan Tahun 2013 untuk pengembangan


20


sistem dashboard adalah penambahan materi informasi yang disajikan dalam dashboard. Sedangkan untuk tingkat kematangan infrastruktur teknikal masih belum berubah karena dukungan perangkat masih belum optimal. Capaian kinerja tahun 2013 sebesar 74,6% juga telah melebihi target renstra tahun 2014 sebesar 70%.

Hal tersebut karena beberapa sistem yang awalnya

dianggap belum bisa mencapai tingkat kematangan managed/optimized dapat dicapai sebelum tahun 2014 yaitu antara lain aplikasi transaksi IPMS dan SKI serta tumbuhnya aplikasi baru yang langsung di tahun yang sama mencapai tahap managed antara lain DDL, ALT, SIAPDA, dan GCG. Sudah terpenuhinya target renstra tersebut bukan berarti tahun 2014 tidak perlu lagi melaksanakan kegiatan renstra ini.

Masih banyak kegiatan B PKP

yang belum didukung sistem informasi sesuai dengan arsitektur sistem informasi BPKP.

Selain itu, bila dilihat dari tingkat kematangan

sistem

informasi yang telah dikembangkan BPKP saat ini rata-rata baru pada tingkat kematangan 3 (defined) yaitu sistem informasi sudah dibangun tapi belum dimanfaatkan dengan optimal dan masih dilakukan pemeliharaan serta terdapat perbaikan-perbaikan.

Dapat disimpulkan bahwa masih banyak

pekerjaan rumah yang masih harus dikerjakan oleh Pusinfowas untuk mewujudkan BPKP sebagai center of knowledge untuk mengakselerasi terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas. Sejak tahun 2011 Pusinfowas disamping melakukan pengukuran tingkat kematangan

sistem

informasi

yang

dipakai

sebagai

ukuran

jugamelakukan pengukuran tingkat kematangan informasi.

outcome,

Pengukuran

tingkat kematangan informasi juga dilakukan karena dalamtingkat kematangan sistem informasi juga terkandung kematangan informasi. Tingkat kematangan informasi menunjukan posisi tingkat ketersediaan informasi di BPKP. Metode pengukuran tingkat kematangan informasi tersebut dapat dilihat pada tabel 3.4.


21


Tabel 3.4. Tingkatan Kematangan Informasi BPKP Tingkat Kematangan Sistem Informasi

Nilai Kematangan

Operate

Consolidate

Integration

Optimized

Inovation

Penjelasan

1

Informasi yang ada masih digunakan untuk kepentingan operasional (lower management), informasi yang diperlukan dikelola dan diolah masing-masing unit.

2

Masih terdapat island of information, Konsolidasi data belum dilakukan otomatisasi, Terdapat multiple interface

3

Informasi dari berbagai unit sudah terintegrasi Sumber informasi untuk pengambilan keputusan manajemen diambil dari satu sumber, Adanya Awareness terhadap kualitas data dari semua pihak

4

Konteks informasi diperoleh dari workflow, Mengelola informasi yang terstruktur dan tidak terstruktur. Kolaborasi pengetahuan dan pengalaman

5

Terdapat fasilitas untuk menampung semua ide dari pegawai Pegawai mempunyai akses ke seluruh informasi sesuai dengan hak aksesnya. Informasi dimanfaatkan untuk mengestimasi resiko

secara

Sumber : Don Hatcher, Bill Prentice

Masih sama dengan posisi tahun 2011, nilai kematangan informasi BPKP tahun 2012 masih berada pada tingkat 2 atau 40% dari tingkat kematangan informasi tertinggi yaitu 5.

Hal ini berarti tingkat kematanganinformasi BPKP masih

berada pada tahap consolidate yang ditandai dengan masih terdapatnya island of informationyaitu informasi masih tersebar dan dikelola masing-masing unit dalam berbagai bentuk.

Pengolahan informasi masih dilakukan dengan

pengumpulan data secara manual kemudian baru diolah menjadi informasi yang dibutuhkan. Dari kedua penilaian tingkat kematangan tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat kematangan sistem informasi 3,6 atau 72% dari tingkat kematangan tertinggi dan tingkat kematangan informasi masih pada tingkat 2atau 40%. Dengan kata lainpengembangan sistem informasi yang telah dilakukan belum bisa mengubah status kematangan informasi BPKP karena L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

22


beberapa sistem informasi yang dikembangkan belum dioperasionalkan sehingga belum bisa menghasilkan informasi pada saat dibutuhkan. Capaian kinerja outcome hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan serangkaian kegiatan yang mendukung.

Kegiatan-kegiatan tersebut beserta indikator

kinerja output-nyadapat dilihat pada tabel 3.5. Tabel 3.5. Capaian Kinerja Output Tahun 2010 s.d. 2013 Target

No.

Uraian

Realisasi

Capaian (%)

Satuan 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1 2

3

4

5

Jumlah Pedoman yang dihasilkan Jumlah rancangan (framework) yang disempurnakan – internal Jumlah Sistem Internal yang Dibangun Jumlah Sistem yang mendukung (Penyusunan Laporan) Jumlah Sistem yang Dipelihara

Pdmn

2

dok

-

Sist

3

Lap

2

1

2

-

3

2

1

3

3

-

6

2

1

4

2

-

6

2

150 100 100 100

1

3

6

-

100

-

100

150 200 100 100

256 287 227 292 365 345 316 315 142 120 139 107

Lap

4

4

4

7

4

4

4

7

100 100 100 100

Dari tabel 3.5. terlihat bahwa Pusinfowas dari tahun 2010 s.d. 2012 dapat mencapai target indikator kinerja output daritiap kegiatannya, malah ada yang mencapai lebih dari 100%. Dalam rangka mencapai indikator program tersebutsejak tahun 2010 s.d. 2013telah diserap anggaran dan SDM sebagaimana dirinci pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Penyerapan Anggaran dan SDM Tahun 2010 s.d. 2012 Uraian

Anggaran (000)

2012

2013

Rencana

7.490.231 7.306.231 8.815.769 4.657.19112.406 10.003 10.301

6.993

Realisasi

7.230.208 7.140.325 8.729.026 4.548.653 12.550 10,147 11.267

7.698

% Capaian

2010

96,17

2011

97,73

2012

SDM (OH)

99,02

2013

2010

2011

97,67 101,16 101,44 109,38 110,08


23


Dari data yang disajikan pada tabel 3.7. terlihat bahwa penyerapan anggaran tahun 2013 dibawah 100% dan dibawah penyerapan anggaran tahun 2012 yaitu dengan penyerapan 97,67%.

Hal tersebut karena beberapa kegiatan hanya

dapat menyerap anggaran dibawah dari target yang direncanakan Uraian masing-masing kegiatantersebut, sebagai berikut: 3.2.1.1 Jumlah Rancangan (Framework) yang Disempurnakan (Internal) Rancangan

pengembangan/framework

sistemPerkembangan

sistem

perlu

mengikuti perkembangan kebutuhan.

dilakukan

pengembangan penyempurnaan

Tahun 2013 disusun framework

pengembangan sistem internal yang dikenal dengan integrated

performance

management

system

framework

(IPMS).

Dengan

disusunnya framework ini, target pengembangan sistem internal BPKP sebanyak satu framework dapat dicapai 100%. Kinerja kegiatan ini, telah menyerap dana sebesar Rp23.380.000,00 atau 129,60% dari target sebesar Rp18.040.000,00 dengan penyerapan SDM sebesar 95 OH atau 9,47% dari target sebanyak 9 OH. Tingginya penyerapan anggaran dan rendahnya penyerapan SDM tersebut, karena kegiatan ini mengikutsertakan pegawai dari unit kerja lain dalam penyusunannya. 3.2.1.2Jumlah Pedoman yang dihasilkan Target penyusunan pedoman tahun 2013 adalah sebanyak dua pedoman. Penyusunan kedua pedoman tersebut telah direalisir 100%, yaitu dengan telah disusunnya pedoman berikut: Katalog Layanan TI BPKP Panduan Penggunaan Aplikasi on-Line Kegiatan penyusunan pedoman ini telah menyerap dana sebesar Rp25.304.000,00 atau 70,13% dari anggaran sebesar Rp36.080.000,00 dan SDM sebanyak 200 OH atau 121,50% dari target penggunaan SDM sebanyak 243 OH. L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

24


3.2.1.3 Jumlah Sistem Internal yang Dibangun Target pengembangan sistem internal tahun 2013 adalah dibangunnya enam sistem aplikasi untuk mendukung kegiatan core businessdan supportingBPKP. Selain dari enam aplikasi yang telah dikembangkan tersebut terdapat satu aplikasi yang pengembangannya dimulai tahun 2013 dengan target prototype. Keenamsistem aplikasi yang telah selesai dikembangkan dan satu aplikasi yang masih dalam bentuk prototype tersebut sebagai berikut: a. Aplikasi Sasaran Kinerja Individu (SKI) Aplikasi SKI sudah dibangun sejak tahun 2012, namun tahun 2013 terdapat perubahan requirement terhadap aplikasi SKI tersebut yang membutuhkan perombakan total terhadap aplikasi tersebut. Perombakan aplikasi dapat diselesaikan pada Bulan September 2013 dan dapat diimplementasikan.

Implementasi Aplikasi SKI ini

pertama dilakukan di lingkungan kesetmaan dan Pusinfowas mulai bulan Oktober 2013 dan Perwakilan bulan November 2013. Aplikasi SKI yang dikembangkan tahun 2013 ini berbasis WEB yang terdiri dari proses : -

Pengalokasian Rencana Kerja Tahunan ke dalam Rencana Kerja Bulanan.

-

Pembuatan Surat Tugas yang di dalamnya juga terdapat pengalokasian kinerja

-

Realisasi kinerja individu

-

Realiasi Kinerja Organisasi

b. Aplikasi Maturity SPIP Aplikasi ini mulai dikembangkan tahun 2013 sebagai tools yang akan digunakan untuk mempermudah pengumpulan data persepsi responden dari K/L/Pemda dan dapat memperoleh nilai kematangan penerapan SPIP di lingkungan instansi pemerintah secara cepat berdasarkan hasil persepsi L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

25


responden.

Sampai dengan akhir tahun 2013, aplikasi ini sudah

dioperasionalkan pada empat instansi pemerintah yaitu Kota Palembang, Kabupaten Sleman, Kabupaten Wonosobo, dan BPKP. Tahun 2014 aplikasi ini dipersiapkan untuk memenuhi target penilaian maturitas di kementerian/lembaga/pemda yang tercantum dalam RKT tahun 2014. c. Aplikasi Desk Informasi Kepala (DIK) Kebutuhan Kepala BPKP untuk mengetahui informasi isu terkini yang bersifat strategissebagai bahan masukan Kepala BPKP kepada Presiden dan Kepala Perwakilan kepada kepala pemerintah daerah. Beberapa informasi isu terkini sudah menjadi masukan informasi laporan presiden. Untuk mempercepat proses penyampaian informasi terkini dari unit kerja di lingkungan BPKP ke Kepala BPKP dan informasi tersebut terdokumentasi dengan baik sehingga suatu saat dapat dijadikan bahan analisis informasi, tahun 2013 dibangun Aplikasi Desk Informasi Kepala. Sistem ini berbasis WEB dengan menggunakan database DB2 dan pemrograman Java. Sistem aplikasi meliputi proses: - Penginputan data isu terkini oleh desk team unit kerja. - Penambahan data terkait isu terkini oleh Deputi rendal/pembina - Disposisi Kepala atas isu terkini yang masuk - Tindak lanjut atas disposisi Kepala terkait dengan isu terkini. Aplikasi DIK ini diintegrasikan dengan DMS untuk penyimpanan dokumen terkait dengan isu terkini dan email Lotus Notes untuk notifikasi adanya isu terkini kepada pihak terkait yang dilakukan secara otomatis oleh sistem DIK. Pengembangan sistem aplikasi ini dimulai bulan Agustus 2013. Dalam proses pengembangannya beberapa kendala yang dihadapi adalah proses integrasi aplikasi DIK dengan DMS yang membutuhkan waktu bagi tim untuk mempelajari cara untuk melakukan integrasi tersebut. Tahun 2013 aplikasi ini telah selesai dikembangkan dan akan diujicobakan dan diimplementasikan tahun 2014. d. Aplikasi Data Dukung Lapres Aplikasi ini dikembangkan untuk menangkap data/informasi yang dapat mendukung penyusunan laporan hasil pengawasan kepada presiden/gubernur. Aplikasi ini akan dimanfaatkan oleh unit kerja eselon II dan dikonsolidasi oleh Pusinfowas untuk Laporan presiden, dan Kasubid Program dan Pelaporan untuk laporan gubernur. L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

26


Tahun 2013 aplikasi ini sudah dimanfaatkan untuk menyusun laporan presiden tahun 2013. Rencana Tahun 2014 akan diimplementasikan di tingkat perwakilan untuk menyusun laporan gubernur. e. Aplikasi Otomatisasi Laptri Aplikasi ini dikembangkan untuk memfasilitasi penyusunan laporan triwulan kepada kementerian yang berbasis template yang datanya diambil dari data SIM-HP. Tahun 2013 sudah diimplementasikan oleh unit kedeputian untuk menyusun laporan triwulan IV. f. Aplikasi Pengaduan CPNS Aplikasi ini dibuat untuk memfasilitasi proses penyampaian pengaduan masyarakat secara nasional terkait dengan proses perekrutan CPNS tahun 2013. Informasi yang masuk melalui aplikasi ini akan diolah oleh tim yang terdiri dari BPKP, Menpan, dan Ombudsman. g. Aplikasi Non Audit Aplikasi

ini

dikembangkan

untuk

menampung

pengawasan yang bersifat consulting/non audit.

data

hasil

Aplikasi ini

sampai dengan akhir tahun 2013 masih dalam bentuk prototype. Tahun 2014 pengembangannya masih akan dilanjutkan. SDM TI perlu diperlengkapi dengan kompetensi yang dibutuhkan agar dapat melakukan kegiatan pengembangan dan pengelolaan TI BPKP sesuai yang dibutuhkan. Untuk memenuhi tujuan tersebut, selama tahun

2013

dilakukan

training/seminar/sertifikasi

bagi

pegawai

Pusinfowas dan pengelola TI beberapa unit kerja. Kegiatan training/ seminar/ workshop/ benchmarkingyang dilaksanakan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 3.7. Tabel 3.7 Training Yang Diselenggarakan Tahun 2013 Lama Pelatihan

Jumlah Peserta

No.

Nama Pelatihan

1

Diklat Audit Penyesuaian Harga, Klaim dan Evaluasi Hambatan Kelancaran Pembangunan

5 hari

1 orang

2

Oracle Event : Securing Mobile Access in The Enterprise

1 hari

3 orang

3

Sosialisasi Implementasi PP 82 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

1 hari

1 orang


27


4

Training ITIL V3 Foundation

5 hari

3 orang

5

Workshop Trouble Shooting

5 hari

10 orang

6

Pelatihan Analisis Data dengan 2007/2010 untuk Pemerintah

5 hari

4 orang

7

Pelatihan Web Sisfo

5 hari

2 orang

8

Seminar Peningkatan Kualitas SDM dan Layanan Pemerintahan berbasis TIK

1 hari

2 orang

9

Test Toefl ITP

1 hari

12 orang

10

Training SOP

1 hari

8 orang

11

Training Technical Report Writing

2 hari

8 orang

12

Training merancang dan membangun infrastruktur jaringan

4 hari

6 orang

13

Training ITPM

3 hari

4 orang

Mikrosoft

Excell

Jumlah

64 orang

Dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem BPKP, Pusinfowas dihadapkan pada beberapa kendala terutama dari kurangnya sumber daya manusia baik dari sisi jumlah maupun kompetensi. Kekurangan ini memperlambat proses kegiatan pengembangan. ini

disikapi

dengan

pendampingan

Tahun 2013 hal

pengembangan

dari

pihak

luar/praktisi. Proses pengembangan dilakukan secara bersama -sama dengan praktisi tersebut dengan harapan pegawai Pusinfowas dapat menyerap ilmu dari pihak luar tersebut. Di masa mendatang perlu adanya perhatian khusus untuk proses regenerasi dari pegawai senior ke pegawai yunior dalam pengelolaan dan pengemmbangan sistem dan teknologi informasi. Kegiatan Pengembangan sistem telah menyerap dana sebesar Rp915.774.000,00

atau

96,28%

dari

anggaran

sebesar

Rp951.112.000,00 dan SDM sebanyak 1.163 OH atau 109,51% dari target penggunaan SDM sebanyak 1.062 OH.


28


3.2.1.4Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan) Dalam rangka mendukung pelayanan kepada stakeholder/pemerintah, melalui layanan informasi yang berkaitan dengan hasil pengawasan, salah satunya telah dilakukan kegiatan pengelolaan data dan informasi berupa sistem yang mendukung (penyusunan laporan). Pada tahun 2013 telah dilaksanakan berupa kegiatan sebagai berikut: a. Pengelolaan Database Hasil Pengawasan, meliputi kegiatan

pendukung: (1) Pemeliharaan (minor) database hasil pengawasan, (2) Pembangunan aplikasi SIM-HP Non Audit, (3) Pembahasan Data Dukung hasil pengawasan b. Monitoring dan Evaluasi Hasil Pengawasan dengan Perwakilan

BPKP (Forum Manajemen Data Hasil Pengawasan dengan Perwakilan BPKP) c. Rekonsiliasi Database Hasil Pengawasan dengan Perwakilan

BPKP/Inspektorat /Direktorat BPKP d. Pemutakhiran Database Hasil Pengawasan dengan Itjen

K/L/BUMN/Pemda e. Analiss dan Kompilassi Hasil Pengawsasan f. Penyiapan Laporan, meliputi kegiatan pendukung, sebagai berikut: (1) Penyusun laoporan hasil pengawasan kepada Presiden, (2) Penyusunana Laporan Hasil Pengawasan Triwulan kepada

Menteri/Ketua LPNK/Direksi BUMN, dan (3) Penyusunan laporan trimulan hasil pengawasan kepada

Menteri Koordinator. Sesuai dengan Penetapan Kinerja (Tapkin) Pusinfowas tahun 2013 target output untuk kegiatan Sistem yang Mendukung (Penyusunan Laporan) adalah sebanyak 292 laporan, sedangkan berdasarkan revisi RKT terkakhir targetnya berubah menjadi 356 laporan. Sampai dengan akhir tahun 2013 capaian kinerja kegiatan ini sebanyak 362 laporan atau 123,97% dari target Tapkin 2013 atau 101,69% dari target

RKT.

Kegiatan

ini

telah

menyerap

dana

sebesar

Rp976.755.250,00 atau 98,08% dari target sebesar Rp995.844.000,00 dengan penyerapan SDM sebesar 4.662 OH atau 108,75% dari target 4.287 OH. L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

29


Selama tahun 2013 telah disusun dan dikirimkan laporan hasil pengawasan triwulanan kepada Menteri/Ketua LPNK sebanyak 307 laporan dan kepada Menteri Koordinator sebanyak 6 laporan. Sedangkan untuk laporan hasil pengawasan BPKP kepada presiden telah disusun dan dikirimkan sebanyak 2 laporan yaitu Laporan Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden Semester I Tahun 2013 (Nomor LHPSR-162/K/IP/2013 tanggal 24 Juli 2013); dan Laporan Hasil Pengawasan BPKP kepada Presiden Tahun 2012 (Nomor LAP 1/K/IP/2013 tanggal 9 Januari 2013). Rincian pencapaian kinerja kegiatan ini sebagaimana tabel berikut: Sistem yang mendukung (Penyusunan Laporan) untuk menghasilkan output sebanyak 315 laporan, terdiri dari 6 kegiatan berikut ini:

Tabel 3.8.Realisasi Kinerja Tahun 2013 N

Uraian

o. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Keuangan

Output Lap

SDM

(Rp000)

%

Rp

%

OH

%

Pengelolaan Database Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Database Rekonsiliasi Database Pemutakhiran Database Analisis dan Kompilasi Penyiapan Laporan Hasil Pengawasan

14

200 141.418

100,00

977

98,69

12

100 316.873

98,13

749

286,97

1 7 13

100 52.876 233,33 122.007 216,67 16.660

100,00 104,94 100,00

156 412 428

33,55 624,24 56,69

4

96,33 311.870

94,32 1.940

110,86

Jumlah

51

101,69 976.755

98,08 4.662

108,75

Selanjutnya rincian dari kegiatan di atas sebagai berikut: a. Pengelolaan Database Hasil Pengawasan

Kegiatan

ini

dilakukan

agar

infrastruktur

database

hasil

pengawasan yang dikelola oleh Pusinfowas selalu dalam posisi terkini (uptodate). Pengelolaan database dimaksud, dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemeliharaan database maupun

pembangunan

aplikasi

yang

ditujukan

untuk

mengakomodasi kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

30


BPKP, diantaranya adalah perbaikan database aplikasi SIM -HP, pengembangan aplikasi Data Dukung Laporan Presiden (DDL), Automatisasi Laporan Triwulan (ALT) dan Sistem Informasi Hasil Pengawasan Non Audit (SiNONA). Pada kegiatan ini juga termasuk pelayanan perbaik an database berupa pembuatan “script” perbaikan database yang diminta oleh unit-unit pemeriksa BPKP, telah dilakukan perbaikan untuk menu laporan bulanan pada aplikasi SIM-HP dan penyusunan draft pedoman mekanisme TPTD yang saat ini sudah mendapat legal advice dari Biro Hukum dan Humas BPKP. Untuk mempercepat dalam penyusunan dan penyiapan laporan hasil pengawasan kepada Presiden khususnya dalam meng-capture informasi, telah dibangun suatu aplikasi DDL (Data Dukung Lappres) yang saat ini telah digunakan oleh seluruh unit kedeputian rendal dan Pusinfowas dalam menyusun Lappres tahun 2013. Aplikasi ini juga dapat digunakan untuk menyusun laporan berkala kepada Gubernur oleh Perwakilan BPKP. Begitu juga untuk mempermudah dan mempercepat penyusunan laporan triwulanan kepada Kementerian/Lembaga/BUMN/Pemda juga telah dibangun suatu aplikasi Automatisasi Laporan Triwulan (ALT) yang pada saat ini telah digunakan dalam menyusun Laporan Hasil Pengawasan Triwula IV Tahun 2013 oleh unit kedeputian rendal. Selanjutnya dalam tahun 2013 juga telah dibangun aplikasi SIM-HP Non Audit yang sampai dengan akhir tahun 2013 telah selesai pada tahap pembuatan prototype sehingga masih perlu dikembangkan lebih lanjut demi kesempurnaannya.

b. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Database Hasil Pengawasan

Monitoring

dan

evaluasi

dilaksanakan

dalam

rangka

untuk

memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan data hasil


31


pengawasan yang dilakukan oleh unit-unit Pemeriksa

BPKP.

Ketentuan yang mengatur tentang SOP Pengelolaan Data Hasil Pengawasan yaitu Keputusan Kepala BPKP Nomor 830/IP/2004. Pada tahun 2013 telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap 10

Perwakilan

BPKP

yang

mencakup

kegiatan

monitoring

perkembangan saldo TPB, inventarisasi penggunaan aplikasi SIMHP oleh pemda setempat, rekonsiliasi database hasil pengawasan, identifikasi kendala pengelolaan data hasil pengawasan, meminta masukan untuk pembangunan aplikasi otomatisasi data dukung LHP berkala Presiden dan Gubernur dan penyempurnaan pedoman mekanisme TPTD. c. Rekonsiliasi Database Hasil Pengawasan

Pusinfowas sebagai pengelola data hasil pengawasan BPKP setiap bulan menerima laporan bulanan hasil pengawasan dari unit pemeriksa BPKP (Perwakilan BPKP/Diitwas/Inspektorat). Terdapat kondisi yang memungkinkan bahwa database menjadi tidak uptodate perbaikan

yaitu

terjadi

keterlambatan

pengiriman

maupun

oleh perwakilan, terdapat perbaikan hasil validasi

kedeputian rendal atau Pusinfowas yang terlambat diberitahukan ke Perwakilan BPKP, tindak lanjut yang belum terkirim ke Pusinfowas maupun beberapa database yang ditemukan rusak, ataupun kekeliruan dalam melakukan input data tindak lanjut. Kondisi inilah diantaranya perlu diadakannya rekonsiliasi database hasil pengawasan tersebut. Dalam tahun 2013 telah diadakan rekonsiliasi databas e hasil pengawasan terhadap sebelas Perwakilan BPKP sekaligus sebagai Piloting Project

untuk koneksi database SIMHP online secara

client-server di kantor pusat BPKP. Kesebelas Perwakilan BPKP tersebut

terpilih

karena

infrastruktur

yang

tersedia

sudah

memungkinkan. Sebelum dilakukan koneksi online secara client server tersebut, maka perlu dilakukan rekonsiliasi database untuk L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

32


menetapkan data awal yang telah disetujui antara Perwakilan BPKP yang bersangkutan dengan Pusinfowas. Atas kegiatan rekonsiliasi database

telah

dihasilkan

sebelas

Berita

Acara

Rekonsiliasi

Database Hasil Pengawasan. Selain terhadap sebelas perwakilan BPKP di atas juga diadakan rekonsiliasi database hasil pengawasan terhadap 7 perwakilan BPKP lainnya bersamaan pada saat dilakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan data HP pada perwakilan BPKP bersangkutan. Sampai dengan akhir tahun 2013 untuk koneksi database SIMHP online secara client-server pada sebelas Perwakilan BPKP telah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat satu perwakilan BPKP yang belum melakukan entry langsung ke server pusat SIM -HP di Pusinfowas dan satu perwakilan BPKP masih terdapat perbedaan atas saldo TPB-nya.

d. Pemutakhiran Database Hasil Pengawasan dengan Inspektorat

Jenderal Kementerian/Lembaga/BUMN/Pemda Kegiatan

ini

dilaksanakan

dalam

rangka

membahas

dan

memutakhirkan hasil pengawasan BPKP pada Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dan BUMN serta Pemda yang menyangkut

tindak lanjut yang telah dilaksanakan dalam kurun

waktu atau periode tertentu. Selama tahun 2013 telah dilakukan pemutakhiran database hasil pengawasan yang berkaitan dengan proses percepatan tindak lanjut sebanyak 12 kali kegiatan pada 7 K/L/BUMN/Pemda. e. Analisis dan Kompilasi Hasil Pengawasan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memverifikasi, memvalidasi, dan mengevaluasi database laporan bulanan hasil pengawasan yang dibuat oleh setiap Perwakilan BPKP, Direktorat Pengawasan pada Kedeputian Rendal, dan Inspektorat BPKP untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan baik nilai maupun jumlah kejadian saldo


33


temuan dan tindak lanjut, dan untuk menilai apakah pembua tan laporan bulanan telah sesuai dengan SOP yang ada. Untuk tahun 2013 telah dilakukan kegiatan evaluasi dan validasi database atas laporan bulanan yang diterima Pusinfowas dari seluruh perwakilan BPKP. Adapun yang dilakukan evaluasi antara lain adalah format laporan, saldo TPB, jumlah tindak lanjut, ketepatan penanggungjawab TL (K/L), kodering dan lain-lain f. Penyiapan Laporan Hasil Pengawasan

Tahap akhir dari proses pengelolaan data hasil pengawasan adalah menyajikan laporan hasil pengawasan yang berisi informasi hasil pengawasan yang dilaksanakan BPKP pada periode tertentu. Laporan

hasil

pengawasan

dibutuhkan

baik

oleh

intern

(manajemen) maupun ekstern BPKP (stakeholder dan masyarakat) untuk pengambilan keputusan. Laporan hasil pengawasan BPKP disampaikan secara berkala kepada pihak eksternal BPKP terdiri dari: (1) Laporan Hasil Pengawasan Triwulanan kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga (2) Laporan Hasil Pengawasan Triwulanan kepada Menteri

Koordinator (3) Laporan Hasil Pengawasan Semesteran dan Tahunan kepada

Presiden Sesuai

peraturan Kepala BPKP nomor Perka 1511 tahun 2011,

penyusunan

laporan

hasil

pengawasan

BPKP

kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga merupakan kewenangan deputi rendal sehingga

sejak

menerbitkan

triwulan

laporan

IV

tahun

tersebut.

2013

Peran

Pusinfowas Pusinfowas

tidak adalah

memberikan data dukungan kepada deputi rendal terkait temuan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Untuk

mendukung

kelancaran

penyusunan

laporan

hasil

pengawasan triwulan oleh deputi rendal, dalam tahun 2013 Pusinfowas telah melakukan kegiatan sebagai berikut: L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

34


(1) Menyusun format/template laporan hasil pengawasan

triwulanan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (2) Membangun aplikasi laporan triwulan (ALT) dalam rangka

otomatisasi penyusunan laporan hasil pengawasan triwulan triwulanan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga (3) Melakukan workshop aplikasi ALT kepada deputi rendal (4) Memberikan data dukung laporan berupa lampiran temuan

dan tindak lanjut hasil pengawasan (5) Memberikan asisten/bimtek SIMHP kepada petugas penyusun

laporan triwulanan dari deputi rendal. Sedangkan untuk penyusunan laporan hasil pengawasan kepada Presiden tetap dikoordinasikan oleh Pusinfowas dengan melibatkan seluruh unit kerja BPKP Pusat. laporan

hasil

pengawasan

Untuk meningkatkan kualitas

kepada

Presiden,

kegiatan

yang

dilaksanakan adalah: (1) Membentuk Satgas Peningkatan Kualitas Laporan Berkala

yang anggotanya terdiri dari seluruh unit kerja BPKP Pusat (2) Membangun aplikasi data dukung laporan presiden (DDL)

dalam rangka otomatisasi pengumpulan bahan laporan. (3) Melakukan workshop aplikasi DDL kepada deputi rendal

Selain kegiatan-kegiatan di atas, Pusinfowas juga terlibat dalam membantu unit perwakilan dan rendalwas dalam memberikan layanan kepada mitra-mitra kerja. Kegiatan tersebut secara tidak langsung

berhubungan

dengan

pelaksanaan

tugas

fungsi

Pusinfowas. Untuk

mendukung

fungsi

monitoring

tindak

lanjut

hasil

pengawasan, BPKP menggunakan tool yang disebut Aplikasi SIMHP.

Melihat

berbagai

kemudahan

yang

bisa

didapat

dari

penggunaan aplikasi ini, beberapa APIP, baik di pusat maupun di daerah

tertarik

untuk

menggunakannya.

Sejak

tahun

2002,

Pusinfowas selaku pengembang aplikasi ini telah membantu perwakilan dan direktorat melakukan instalasi di beberapa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Aplikasi SIM-HP tersebut L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

35


oleh APIP dimanfaatkan untuk mengelola hasil pengawasan di internalnya (temuan inspektorat). Kegiatan instalasi aplikasi SIM-HP ini, dilaksanakan oleh Pusinfowas dalam mendukung unit-unit perwakilan dan direktorat rendal memberikan asistensi kepada para APIP dalam memudahkan pencatatan,

monitoring,

pengawasan.

Asistensi

dan ini,

pelaporan berkaitan

data dengan

temuan

hasil

upaya

BPKP

meningkatkan tata kelola APIP dari sisi peningkatan bisnis proses pengelolaan data temuan. Dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2013 sudah lebih dari 30 APIP yang memanfaatkan aplikasi ini. 3.2.1.5Jumlah Sistem yang Dipelihara Sistem informasi yang telah dikembangkan/diadakan perlu dilakukan pemeliharaan agar operasionalisasinya dapat terus terjaga secara baik.

Target Output kegiatan pemeliharaan sistem sebanyak 7

laporan, dan semuanya telah direalisasikan, dengan rincian kegiatan pemeliharaan berikut: a. Aplikasi Perjalanan Dinas (SPD)

Kegiatan

pemeliharaan

aplikasi

SPD

terkait

dengan

adanya

perubahan referensi yang disesuaikan dengan standar biaya masukan tahun 2013. Kegiatan pemeliharaan ini dilakukan dua kali dalam tahun 2013 yaitu di awal tahun 2013 untuk menyesuaikan tabel referensi dengan standar biaya masukan tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan pertengahan tahun dengan adanya revisi SBU tahun 2013. b. Aplikasi Disposisi Elektronik

Kegiatan yang dilakukan tahun 2013 terkait dengan pemeliharaan aplikasi disposisi elektronik adalah membuat template disposisi tahun 2013 untuk unit-unit kerja eselon II. c. Document Management System (DMS)


36


Tahun

2013

pemeliharaan

yang

dilakukan

terhadap

DMS

sebagaiberikut: o migrasi dokumen DMS dari server 14 ke server 21, adanya upgrade

karena

versi filenet versi 5.1 tidak bisa dilakukan

langsung dari versi 4 yang karakternya sudah berbeda. o Membuat satu objectstoreuntuk menampung kebutuhan baru agar semua dokumen BPKP baik laporan maupun surat-surat bisa diinput ke dalam DMS. o Membuat tools arsiparis d. IPMS

Sejak mulai dibangunnya tahun 2011, aplikasi IPMS belum diimplementasikan sampai tahun 2013. dilakukan

perbaikan

aplikasi

menyederhanakan script.

yaitu

Tahun 2013 merapikan

masih dan

Bulan September 2013 aplikasi ini

dapat diopersionalisasikan untuk penginputan data RKT tahun 2014. Operasionalisasi ini dilakukan secara paralel dengan aplikasi RKT yang lama. e. Server

Pemeliharaan server dilaksanakan oleh pihak ketiga/vendor dan dilakukan secara swakelola dengan rincian sebagai berikut: (1) Pemeliharaan oleh vendor

Pemeliharaan ini dilakukan oleh PT Global Integrasi Data dengan nilai kontrak sebesar Rp1.538.889.000,00. Pekerjaan pemeliharaan aplikasi,

ini

layanan

mencakup perbaikan,

pemeliharaan

software

penggantian

dan

infrastruktur,

sehingga infrastruktur server, software, aplikasi, storage, dan pendukung lainnya tetap beroperasi dengan baik. (2) Pemeliharaan yang dilakukan secara swakelola

Pemeliharaan server yang dilakukan sendiri terkait dengan pengelolaan application server yaitu: L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

37


o

Peningkatan penggunaan

webspehereapplication

tidak

hanya untuk DMS tapi juga untuk aplikasi penilaian maturitas SPIP. meliputi

Selain itu dilakukan konfigurasi yang

peningkatan

level

con-current

userdan

peningkatan versi WAS dari versi 7 ke versi 9. o Penggunaan Tomcat application server yang dikonfigurasi di

server

virtual

mechine

(VM-Ware).

Sistem

ini

dimanfaatkan oleh aplikasi SKI. f. Jarkomdara

Pemeliharaanjarkomdara tahun 2013 diserahkan kepada pihak ketiga dengan pemenangnya PT GlobalIntegrasi Data dengan kontrak pekerjaan Pemeliharaan perangkat jaringan komunikasi data dan suara dengan nilai kontrak sebesar Rp366.850.000,00. Pekerjaan pemeliharaan ini mencakup pemeliharaan perangkat, software, perbaikan, penggantian perangkat terhadap sistem jaringan komunikasi data dan suara. Selain pemeliharaan yang dilakukan oleh pihak ketiga, Pusinfowas juga melakukan setting infrastruktur jaringan dan Monitoring dan Evaluasi TI pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau, Maluku Utara, Maluku, Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Pusdiklatwas BPKP. g. Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Pusinfowas bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan JFPK terkait dengan bidang tugas ke-pranata-an komputer di lingkungan BPKP. Kegiatan pembinaan JFPK yang dilakukan selama t ahun 2012 adalah: (1) Menyelenggarakan forum JFPK di Hotel Mercure Jakarta

sebagai sasrana diskusi dan memecahkan masalah mengenai ke-JFPK-an. (2) Melakukan penilaian angka kredit dan menetapkan SK PAK

JFPK. L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

38


(3) Mengelola administrasi JFPK. (4) Memfasilitasi pelatihan/workshop TI Pranata Komputer

Dari hasil Forum JFPK dan pengelola TI diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Prakom belum mempunyai standar layanan minimal (2) Tunjangan kinerja yang dirasa belum memadai dibandingkan

dengan beban kerja dan tanggung jawab yang harus dipikul. (3) Kesempatan memporoleh pendidikan dan pelatihan serta

sarana pembelajan yang masih terbatas, padahal prakom dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi yang perubahannya sangat cepat. Selama tahun 2013 penilaian angka kredit yang dilakukan terhadap 72 DUPAK dari usulan 32 orang pranata komputer. Hal ini berarti hanya 48% pranata komputer yang mengajukan DUPAK selama tahun 2013. perlu

Pusinfowas selaku pembina JFPK di lingkungan BPKP

mendorong

prakom

pengajukan

DUPAK

sehingga

kemungkinan pegawai prakom terhambat kenaikan pangkat dan jabatannya dapat dihindari. Dari DUPAK yang dinilai yang dapat diusulkan naik pangkat/jabatan sebanyak 10 orang pranata komputer. Sedangkanpembinaan JFA dan jabatan fungsional lainnya dilakukan dengan mengikuti secara aktif berbagai kegiatan yang dikelola oleh masing-masing pembina jabatan fungsional terkait. Selama melaksanakan kegiatan pengelolaan sistem dan teknologi tidak bisa dihindari adanya permasalahan/kendala yang dihadapi. Permasalahan tersebut tidak jauh berbeda dengan kendala yang dihadapi pada kegiatan pengembangan sistem informasi kurangnya SDM yang

memadai dalam mengelola TI di unit kerja terutama

perwakilan dan

proses regenerasi ilmu dari pegawai senior ke

yunior yang masih kurang maupun dari vendor ke pegawai Pusinfowas . Di masa mendatang perlu adanya pembekalan yang cukup bagi pegawai pengelola TI di perwakilan

agar mampu


39


mengelola TI di unit kerjanya. Selain itu, sistem reward tenaga TI harus dipertimbangkan oleh pimpinan. Kegiatan pemeliharaan sistem ini telah menyerap dana sebesar Rp2.521.709.000,00

atau

98,08%

dari

anggaran

sebesar

Rp2.571.104.000,00 dan SDM sebanyak 1.135 OH atau 101,07% dari target penggunaan SDM sebanyak 1.123 OH.

Outcome Terimplementasinya

Sistem

Kendali

Akuntabilitas

Presiden

(PASS)/SIMA

Tahun 2011 melalui Peraturan Kepala BPKP nomor PER-1511/K/IP/2011 disusun format, substansi, dan prosedur laporan berkala hasil pengawasan yang telah disesuaikan

dengan peran baru BPKP sesuai dengan PP 60 Tahun 2008.

Perubahan format laporan tersebut belum diikuti dengan data/informasi yang tersedia secara memadai. Data/informasi yang ada masih terbatas data hasil audit TP/TL.

Beberapa kegiatan tahun 2013 dilaksanakan dalam rangka

mewujudkan Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden PASS/SIMA.

B erdasarkan

beberapa pembahasan dan hasil rapim untuk sementara PASS dipandang sebagai sistem yang terlalu kompleks dan melibatkan banyak instansi sebagai feeder/penyuplai data. Dalam menghadapi hal tersebut tersebut, BPKP tetap berupaya

mewujudkan PASS/SIMA tersebut melalui pengembangan secara

bertahap. Capaian indikator kinerja/outcome yang harus dicapai program ini dari tahun 2010 s.d. 2013 dibandingkan dengan targetnya dapat dilihat pada grafik 3.2:


40


Prosentase

Gambar 3.2 Grafik Capaian Kinerja Outcome Tahun 2010 s.d. 2013

120 100 80 60 40 20 0

2010

2011

2012

2013

Target

49

72

90

100

Realisasi

49

72

74

79

Pengukuran capaian indikator kinerja program ini sama dengan pengukuran yang dilakukan pada program terimplementasinya sistem informasi untuk mendukung

pengambilan

keputusan

internal

(manajemen

BPKP)

berdasarkan tingkat kematangan sistem informasi sesuai tabel 3.3.

yaitu Target

indikator program terimplementasinya Sistem Kendali Akuntabilitas Presiden tahun 2013 sebesar 100%.

Berdasarkan metode tersebut, target indikator

kinerja program hanya bisa dicapai 79%. Nilai capaian tahun 2013naik 5% bila di bandingkan dengan capaian tahun 2012.

Kenaikan tersebut karena adanya

pertambahan informasi yang disajikandalam dashboardyaitu informasi terkini, Penghematan

Keuangan

Negara

(PKN),

dan

pengaduan

pemutakhiran struktur data datawarehouse.Rendahnya

CPNS,

serta

kenaikan capaian

indikator kinerja program ini dibandingkan dengan tahun 201 2 disebabkan karena informasi yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan laporan hasil pengawasan kepada presiden/gubernur belum dapat disediakan secara memadai. Sistem yang ada belum bisa memenuhi kebutuhan informasi sesuai dengan peraturan Kepala BPKP nomor PER-1511/K/IP/2011. Bila dibandingkan dengan target indikatorkinerjaprogramtahun 2013 dan 2014 sebesar 100%, capaian tahun 2013baru mencapai 79%.

Rendahnya capaian

outcome tahun 2013 dibandingkan dengan target outcome tahun 2013 dan 2014 karena adanya perubahan lingkungan BPKP yang tidak memungkinkan untuk dapat menyediakan informasi akuntabilitas presiden secara utuh yang sebagian


41


besar data/informasinya berasal dari eksternal. Rendahnya angka capaian tersebut karena baru dapat menyajikan informasi yang berasal dari BPKP. Untuk

mendorong

ketercapaian outcome tersebut,

direncanakan akan

dilakukan di tahun 2014 langkah-langkah berikut: -

Mengumpulkan data dari resume hasil kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. Mengadakan data/informasi dari pihak eksternal yang kompeten seperti Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, dan sumber lainnya.

-

Untuk mendukung capaian indikator outcome tersebut dilakukan kegiatankegiatan yang menghasilkan output padatabel 3.9. Tabel 3.9 Target dan Capaian Indikator Kinerja Output PASS dari tahun 2013 Target No.

Uraian

Realisasi

Capaian (%)

Satuan 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

1

2

3

4

Dalam

Jumlah Regulasi Dokumen PASS yang disusun Jumlah Sistem Eksternal Sistem yang Dibangun Jumlah Sistem yang Lap Diimplemen tasikan Tersusunny a rencana penerapan e% Governmen t yang konkrit dan terukur

rangka

mencapai

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100 100 100 100

2

2

2

2

2

2

2

2

100 100 100 100

10

30

50

80

10

30

50

80 100 100 100 100

Program

-

”Terimplementasinya

-

-

Sistem

-

Kendali

Akuntabilitas Presiden (PASS)”, telah diserap anggaran dan SDM dari tahun 2010 s.d. 2012 sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.1 0.


42


Tabel 3.10 Penyerapan Anggaran dan SDM Outcome No.2 tahun 2010 s.d. 2013 Anggaran (000)

SDM (OH)

Uraian 2010

2011

Rencana

365.459

150.965

Realisasi

359.588 94,51

% Capaian

2012

2013

2010

2011

2012

2013

179.632

4.002.074

1.620

1.950

1.344

2.704

150.317

134.964

3.955.854

1.125

1.110

1.621

2.218

99,57

75,13

98,84

66,65

56,92

120,61

82,03

Secara rinci output dari kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1.6Sistem Eksternal yang Dibangun Memenuhi kebutuhan data/informasi sesuai dengan peraturan Kepala BPKP Nomor 1511/K/IP/2011 mengenai format dan substansi laporan hasil

pengawasan

kepada

stakeholder

BPKP

beberapa

upaya

pengembangan dilakukan. Pengembangan yang dilakukan tahun 201 3 adalah terkait pemenuhan kebutuhan data sebagai bahan penyusunan laporan presiden dan gubernur.

Sistem yang dikembangkan berupa

Dashboard informasi Kepala yang di dalamnya disajikan beberapa informasi: - Hasil Pengawasan TP/TL - Penghematan Keuangan Negara - Isu terkini (current issues) - Pengaduan CPNS - Opini BPK - Kediklatan - Agenda pimpinan, ST/SKI, penyerapan anggaran, SDM BPKP Perkembangan penyajian informasi dashboard dibandingkan tahun lalu adalah adanya penambahan materi informasi yang disajika n dalam dashbord BPKP yaitu yang terbaru, informasi isu terkini, pengaduan CPNS, penghematan keuangan negara, dan kediklatan.


43


Sistem ini belum dimanfaatkan sebagai bahan penyusunan laporan. Pusinfowas baru berhasil mengumpulkan data ke dalam datawarehouse dan menyajikannya dalam bentuk informasi tertentu di dalam dashboard.

Namun demikian target pengembangan satu sistem

eksternal ini sudah dapat dicapai 100% dengan penambahan target materi informasi di dalam dashboard. 3.2.2.7Jumlah Regulasi Operasionalisasi PASS yang Dihasilkan Memenuhi kebutuhan data/informasi isu terkini yang bersifat strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Kepala BPKP/Kepala Perwakilan untuk memberikan masukan strategis yang dibutuhkan oleh manajemen pemerintahan

dikembangkan

sistem

Desk

Informasi

Kepala.

Diharapkan dengan adanya sistem ini proses penyampaian isu tekrini dari seluruh wilayah Indonesia dapat dilakukan secara cepat. Sebagai bentuk keseriusan pimpinan BPKP dan adanya acuan bagi semua pihak di lingkungan BPKP dalam penyampaian informasi

isu

terkini, disusun regulasi berupa prosedur baku pengelolaan informasi isu terkini yang bersifat strategis di lingkungan BPKP. Dengan demikian target penyusunan regulasi sebanayk satu dokumen telah direalisir 100%. 3.2.2.8 Jumlah Sistem Yang diimplementasikan Ukuran

keberhasilan

pengembangan

sistem

informasi

adalah

dimanfaatkannya sistem yang telah dikembangkan oleh pengguna. Agar sistem yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna, dilakukan kegiatan transfer knowledge untuk mendekatkan hasil pengembangan kepada pengguna.

Target Output kegiatan ini

berupa dua laporan implementasi semesteran. Target tersebut sudah dapat direalisir 100%. Kegiatan implementasi sistem yang dilaksanakan tahun 201 3 adalah implementasi aaplikasi SKI, IPMS, DMS Versi Baru, Aplikasi DDL, Aplikasi Otomatisasi Penyusunan Laptri, dan Aplikasi SPD. L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

44


Dalam rangka mengimplementasikan hasil pengembangan sistem, selama tahun tahun 2013dilakukan kegiatan berikut: a. Workshop TI Workshop TI diselenggarakan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan SDM BPKP dalam memanfaatkan fasilitas TI yang telah dikembangkan di BPKP dengan berinteraksi langsung dengan sistem. Kegiatan workshop yang dilakukan selama tahun 2013 sebagai berikut: Kegiatan workshop yang dilakukan selama tahun 2013 sebagai berikut: Tabel 3.11 Kegiatan Workshop Tahun 2013

1

Topik (Materi) Workshop Photoshop

2

Lotus Notes

2

50

3

Pengenalan TI

1

22

5

Sispedap

1

39

6

DMS

2

55

7

PHP

1

23

8

Cognos

4

53

9

Disposisi Elektronik

1

21

10

Aplikasi ST

4

132

11

Aplikasi SKI

5

342

12

Aplikasi SPD

2

9

13

SKP

1

101

14

Data Dukung Lapres

1

25

27

926

No

Jml. Kegiatan

Jml. Peserta

2

54

TOTAL

b. Asistensi TI Kegiatan

asistensi

merupakan

kegiatan

bimbingan

teknis

pengggunaan fasilitas teknologi informasi berupa penggunaan perangkat maupun aplikasi yang diberikan oleh Pusinfowas kepada pengguna di lingkungan BPKP maupun non BPKP langsung ditempat kerja.Dalam tahun 2013, kegiatan asistensi yang telah dilakukan sebagai berikut: L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

45


(1) Pos Layanan TI

Pos Layanan TI dilakukan oleh Pusinfowas tahun 2013 untuk lebih mendekatkan layanan Pusinfowas kepada unit kerja. Dalam

kegiatan

ini

Pusinfowas

memberikan

bantuan

langsung terhadap berbagai permasalahan TI yang dihadapi oleh pegawai BPKP yang dilakukan di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu, Jambi, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat. (2) Pendampingan Implementasi Aplikasi

Pendampingan implementasi yang dilakukan tahun 2013 terkait dengan penggunaan aplikasi berikut: o Aplikasi SKI Asistensi penggunaan aplikasi SKI yang dilakukan selama tahun 2013 pada unit kesetmaan, Pusinfowas, dan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, Maluku, Riau, Sulawesi Tenggara, Papua, Gorontalo, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Utara, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Jambi, DIY, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Bali Kepulauan Riau, dan Sulawesi Selatan. Dari hasil asistensi yang dilakukan, penggunaan aplikasi SKI pada tahun 2013 tampak pada gambar3.3:


46


Gambar 3.3. Penggunaan Aplikasi SKITingkat Perwakilan Tahun 2013

Gambar 3.4. Penggunaan Aplikasi SKITingkat Pusat Tahun 2013

Bila dilihat dari gambar 3.2. dan 3.3 hampir seluruh unit kerja sudah menggunakan aplikasi SKI yaitu 79%. Namun dari

keseluruhan

unit

kerja

yang

sudah

pernah

menggunakan aplikasi tersebut baru 12 unit kerja (19%) yang benar-benar sudah mengoperaisonalisasikan aplikasi SKI. Unit kerja lainnya baru sekedar melakukan uji coba penggunaan aplikasi tersebut yang terlihat dari jumlah surat tugas (ST) yang diinput antara 1-15 ST. o Aplikasi SPD Asistensi aplikasi SPD dilakukan pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan Sulawesi Utara. L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

47


Asistensi penggunaan aplikasi lainnya dilakukan pada kesempatan diklat TI di Pusdiklatwas dan kegiatan Biro Perencanaan yang mengundang seluruh unit kerja. (3) Layanan Dukungan Teknologi Informasi (TI)

Layanan TI yang dilakukan oleh Pusinfowas selama tahun 2013 kepada pengguna TI di lingkungan BPKP terkait dengan permasalahan mendukung

baik

software

tugas

tersebut,

maupun Pusinfowas

hardware.Dalam dibantu

oleh

pengelola TI satuan kerja yaitu pranata komputer satuan kerja atau petugas TI yang ditunjuk satuan kerja. Pengelola TI satuan kerja merupakan petugas pertama yang membantu menyelesaikan

permasalahan

TI

di

lingkungan

satuan

kerjanya. Layanan TI yang diberikan selama tahun 2013 berdasarkan aplikasi helpdesk layanan TI sebanyak 585 layanan dengan rincian layanan pada gambar 3.4 dan 3.5. Gambar 3.5 Layanan TI Per Bulan 120 100 80 60 40 20 0

108 74 70 52 46

63 45

40 15

48 12 12

Jumlah Layanan User


48


Gambar 3.6. Layanan User Berdasarkan Kategori Tahun 2013 175 117

Lotus Notes

Operating Sistem

Lain-Lain

Jaringan…

Hardware

IP Phone

11

0 DMS

40

61 12 Sotfware

50

33

Penanganan…

86

Akses Internet

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

Jumlah Layanan

Dari hasil kegiatan implementasi yang dilakukan oleh Pusinfowas di beberapa Kantor BPKP terdapat kendala yang dihadapi oleh unit kerja BPKP terutama perwakilan eks-perwakilan untuk menggunakan sistem BPKP yang berbasis on-line. Permasalahan tersebut adalah lambatnya akses ke dalam aplikasi BPKP. Hal ini terjadi karena jumlah bandwidth yang dialokasikan ke perwakilan tersebut sudah tidak memadai lagi. Selain itu, penggunaan bandwith yang terserap penggunaan internet oleh pegawai untuk penggunaan non kedinasan.

Untuk mengatasi

permasalahan ini perlu adanya kebijakan atas penggunaan bandwidth BPKP untuk intranet dan internet. 3.2.1.9Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur Rencana penerapan e-Government telah disusun oleh BPKP pada tahun 2008 berupa Arsitektur Pengembangan Sistem Informasi BPKP (BEST Architecture) yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPKP Nomor Kep-212/K/IP/2008 tanggal 5 Maret 2008.

Mengikuti

perkembangan kegiatan BPKP, arsitektur ini pun akan direvisi tahun 2014 yang proses pengadaannya untuk mendapatkan konsultan terpilih telah dilakukan tahun 2013. Target kegiatan ini tahun 2013 adalah sebesar 80%, yang merupakan target pengarusutamaan yang terdapat dalam RPJM 2010-2014. Target L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

49


ini telah dicapai 100% yang ditandai dengan adanya sistem jaringan , dokumentasi digital, Website yang telah menyediakan informasi informasi terkait dengan kegiatan BPKP kepada publik. Prestasi yang perlu dicatat di tahun 2013 terkait dengan penerapan e Goverment adalah mendapatkan penghargaan ‘FutureGov Awards Indonesia 2013 kategory “Information Management” untukproduk DMS.

FutureGov merupakan forum komunikasi pengelola TI sektor

publik se-Asia Pasifik.

3.2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP Dalam rangka melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BPKP, pada tahun 2013 ditargetkan pengadaan sarana prasarana sebanyak dua paket terdiri dari 1 paket perangkat pengolah data dan komunikasi dan 1 paket peralatan dan fasilitas perkantoran . Realisasi capaian output program telah terealisasi sebanyak 2 paket atau mencapai sebesar 99.33%, dengan rincian tampak pada tabel 3.12: Tabel 3.12 Realisasi Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun 2013 No

Uraian

1.

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

2.

Unit/ Paket 1 1

Realisasi Dana (Rp) 1.988.888.880,00 146.787.760,00

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur NegaraBPKP tersebut dilaksanakan melalui Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dengan total barang sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) unit yang meliputi ; Server Communication Device Gathering Device Presentation Device Output Device Peripheral L a k i p T a h u n 2 0 13 - B a b I I I : A k u n t a b i l i t a s K i n e r j a

50


Software Sistem Peralatan dan Fasilitas Perkantoran meliputi : Meubelair Pengolah Data Peralatan Kantor

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan sarana dan prasarana aparatur tersebut sebesar Rp2.150.000.000, dengan menggunakan SDM sebanyak 40 OH.

Jumlah anggaran yang telah diserap

sebesar Rp2.135.677.000,00 atau sebesar 99.33% dan

penggunaan SDM

sebesar 39 OH atau mencapai 97.5%. Untuk mendukung pencapaian kinerja program utama, dilakukan kegiatan ketatausahaan yang mencakup urusan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perencanaan dan pelaporan. Tabel 3.13 Penyerapan Anggaran dan SDM Ketatausahaan tahun 2011 s.d. 2013 Anggaran (000)

SDM (OH)

Uraian 2010

2011

2012

2013

Rencana

7.607.550

5.991.323

6.006.252

5.803.154

Realisasi

7.065.089

5.748.236

5.417.956

5.616.627

92,87

95,94

90,21

96,79

% Capaian

2010

2011

2012

2013

293

3.258

3.684

2.042

123

3.956

4.862

4.812

41,98

121,42

131,98 235,65

Dari tabel 3.13 dapat dilihat adanya kenaikan capaian baik dari sisi anggaran maupun dari SDM nya. Tabel 3.14 Capaian Output Kegiatan Dukungan Ketatausahaan Tahun 2013 Output No

Nama Kegiatan Target

1

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai

2

Realisasi

%

12

Keg

12

Keg

100

Pengadaan Inventaris Kantor

1

Paket

1

Paket

100

3

Penyusunan LAKIP

1

LAP

1

LAP

100

4

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan

4

LAP

4

LAP

100

5

Penyusunan Laporan Bulanan RKT

12

LAP

12

LAP

100

6

Penyusunan TAPKIN BPKP/Unit Kerja

2

Dok

2

Dok

100


51


Output No


Realisasi

%

7

Penyusunan Renstra Unit Kerja

1

Dok

1

Dok

100

8

Penyusunan dan Revisi RKT

2

Dok

2

Dok

100

2

LAP

2

LAP

100

9

Rapat

Koordinasi

Kenaikan

Pangkat

Terpadu

10

Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian

2

LAP

2

LAP

100

11

Pengembangan Budaya Kerja

2

LAP

2

LAP

100

12

Pembahasan Pelaksanaan GDN

12

LAP

12

LAP

100

13

Pembahasan Penilaian Angka Kredit JFA

2

LAP

2

LAP

100

14

Pembahasan Penilaian Angka Kredit JFPK

2

LAP

2

LAP

100

15

Rapat Koordinasi Komunikasi JFA

1

LAP

0

LAP

0

4

LAP

4

LAP

100

2

LAP

2

LAP

100

4

LAP

4

LAP

100

4

LAP

4

LAP

100

14

LAP

14

LAP

100

16 17 18

19

20

Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan PKS Triwulan Rapat Koordinasi SAI Pembahasan

Pengelolaan

Administrasi

Keuangan Pembahasan

Penyusunan

dan

Revisi

RKAKL Pembahasan

Penyusunan

Laporan

Keuangan/Realisasi Anggaran

21

Pembahasan Pengelolaan Kearsipan

2

LAP

2

LAP

100

22

Pembahasan Inventarisasi BMN

1

Keg

1

Keg

100

23

Pembahasan Pengelolaan BMN

1

Keg

1

Keg

100

24

Rapat Koordinasi Arsiparis

1

LAP

1

LAP

100

2

LAP

2

LAP

100

25

Pembahasan Penyusunan Laporan Berkala BMN

26

Rapat Kerja Pusinfowas

1

Keg

1

Keg

100

27

Forum Humas dan Website

1

Keg

1

Keg

100

28

Rapat Kerja BPKP

2

Keg

2

Keg

100

29

Kegiatan Penyelenggaraan SPIP

1

Keg

1

Keg

100

30

Keperluan Sehari-hari Perkantoran

63

OT

60

OT

95,24


52


Output No


31

Pencetakan/Penerbitan/Penggandaan/Lamin ating

32

Alat Tulis Kantor (ATK)

33

Honor Pengelola Anggaran

34

35

Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi) Honor

Pemeriksa/Penerima

Barang

dan

Jasa

Realisasi

%

12

Paket

12

Paket

100

1

Paket

1

Paket

100

132

OB

132

OB

100

20

OP

20

OP

100

12

OP

12

OP

100

36

Honor Pengelola SAI

72

OB

72

OB

100

37

Honor Pejabat Pengadaan

12

OB

12

OB

100

38

Perbaikan Peralatan Kantor

1

Paket

1

Paket

100

1

Unit

1

Unit

100

3

Unit

3

Unit

100

36

OB

36

OB

100

4

Unit

4

Unit

100

39

40

Perawatan

Kendaraan

Bermotor Roda 4

Pimpinan (Es II) Perwatan Kendaraan Bermotor Operasional Roda 4/6/10

41

Honor THL Tenaga Administrasi

42

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2

43

Honor THL Sopir

36

OB

36

OB

100

44

Jasa Pos Giro dan Sertifikasi

12

Bulan

12

Bulan

100

45

Honor Sekretariat PKS

60

OB

60

OB

100

46

Honor Satgas SPIP

192

OB

192

OB

100

47

Honor Sekretariat JFPK

132

OB

132

OB

100

48

Honor Tim Pengelola Kinerja

144

OB

144

OB

100

49

Honor Rapat Dalam Kantor

900

OK

900

OK

100

50

Konsumsi Rapat (Rakor)

200

OK

200

OK

100

51

Konsumsi Rapat Dalam Kantor

900

OK

900

OK

100

52

Rapat Koordinasi Pusinfowas

1

LAP

1

LAP

100

53

Honor Pengelola BMN

1

OB

1

OB

100


53


Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian output pada kegiatan dukungan ketatausahaan pada umumnya telah tercapai 100%. Kegiatan yang tidak terealisasi sesuai target adalah Penyediaan Keperluan Sehari-hari Perkantoranyang outputnya hanya tercapai 95% dari target.

Hal tersebut

disebabkan karena berkurangnya jumlah pegawai Pusinfowas sehubungan dengan promosi dan mutasi pegawai di lingkungan BPKP serta pegawai yang memasuki masa pensiun. Rincian penyerapan dana dan sumber daya manusia untuk masing-masing kegiatan tersebut tampak pada tabel 3.18.

Tabel 3.15 Realisasi Penyerapan Dana dan SDM Kegiatan Dukungan Ketatausahaan 2013 No

Nama Kegiatan

SDM (OH) Rencana Realisasi

Dana (Rp) %

Anggaran

Realisasi

%

1

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai

15

90

600

3.708.527.000

3.537.500.000

95

2

Pengadaan Inventaris Kantor

10

8

80

150.000.000

146.788.000

98

3

Penyusunan LAKIP

118

460

390

64.965.000

60.715.000

93

118

226

192

34.140.000

31.140.000

91

153

169

110

23.760.000

23.760.000

100

20

38

190

0

1.320.000

0

38

316

832

59.627.000

57.077.000

96

4 5 6 7

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Penyusunan Laporan Bulanan RKT Penyusunan TAPKIN BPKP/Unit Kerja Penyusunan Renstra Unit Kerja

8

Penyusunan dan Revisi RKT

19

53

279

0

0

0

9

Rapat Koordinasi Kenaikan Pangkat Terpadu

55

0

0

0

0

0

100

245

245

26.085.000

26.040.000

100

58

90

155

39.356.000

39.356.000

100

43

63

147

11.900.000

11.900.000

100

53

111

209

34.980.000

34.980.000

100

109

338

310

37.440.000

49.590.000

132

25

0

0

0

0

0

58

72

124

17.730.000

17.730.000

100

10 11 12 13 14 15 16

Koordinasi Pengelolaan Kepegawaian Pengembangan Budaya Kerja Pembahasan Pelaksanaan GDN Pembahasan Penilaian Angka Kredit JFA Pembahasan Penilaian Angka Kredit JFPK Rapat Koordinasi Komunikasi JFA Pembahasan Pelaksanaan Kegiatan PKS Triwulan


54


No

Nama Kegiatan

SDM (OH) Rencana Realisasi

Dana (Rp) %

Anggaran

Realisasi

%

17

Rapat Koordinasi SAI

23

140

609

17.980.000

17.980.000

100

18

Pembahasan Pengelolaan Administrasi Keuangan

48

333

694

62.220.000

59.609.000

96

19

Pembahasan Penyusunan dan Revisi RKAKL

63

183

290

40.220.000

40.220.000

100

20

Pembahasan Penyusunan Laporan Keuangan/Realisasi Anggaran

62

312

503

119.745.000

117.400.000

98

10

81

810

20.250.000

20.250.000

100

13

189

145 4

36.370.000

36.370.000

100

40

15

38

10.992.000

10.992.000

100

21 22 23

Pembahasan Pengelolaan Kearsipan Pembahasan Inventarisasi BMN Pembahasan Pengelolaan BMN

24

Rapat Koordinasi Arsiparis

10

11

110

7.400.000

7.400.000

100

25

Pembahasan Penyusunan Laporan Berkala BMN

53

0

0

0

0

0

26

Rapat Kerja Pusinfowas

209

93

44

64.500.000

64.500.000

100

27

Forum Humas dan Website

13

1

8

0

0

0

28

Rapat Kerja BPKP Kegiatan Penyelenggaraan SPIP Keperluan Sehari-hari Perkantoran

23

15

65

21.514.000

21.513.000

100

63

56

89

46.621.000

36.345.000

78

23

165

717

20.000.000

21.880.000

109

29 30 31

Pencetakan/Penerbitan/Pen ggandaan/Laminating

43

83

193

148.188.000

147.146.000

99

32

Alat Tulis Kantor (ATK)

43

56

130

148.000.000

147.016.000

99

33

Honor Pengelola Anggaran

10

30

300

140.260.000

139.710.000

100

34

Honor Panitia Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)

10

1

10

16.750.000

16.650.000

99

35

Honor Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa

10

1

10

8.624.000

8.490.000

98

36

Honor Pengelola SAI

10

10

100

14.400.000

15.000.000

104

37

Honor Pejabat Pengadaan

10

6

60

6.120.000

6.120.000

100

38

Perbaikan Peralatan Kantor

28

35

125

89.000.000

87.911.000

99

39

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Pimpinan (Es II)

28

91

325

38.152.000

50.849.000

133


55


No

SDM (OH)

Nama Kegiatan

Rencana Realisasi

Dana (Rp) %

Anggaran

Realisasi

%

43

Perwatan Kendaraan Bermotor Operasional Roda 4/6/10 Honor THL Tenaga Administrasi Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Honor THL Sopir

44

Jasa Pos Giro dan Sertifikasi

23

21

91

2.750.000

2.693.000

98

45

Honor Sekretariat PKS

10

3

30

7.910.000

7.910.000

100

46

Honor Satgas SPIP

10

0

0

0

0

0

47

Honor Sekretariat JFPK

10

4

40

30.480.000

23.730.000

78

48

Honor Tim Pengelola Kinerja

10

11

110

23.760.000

22.810.000

96

49

Honor Rapat Dalam Kantor

10

18

180

41.000.000

52.910.000

129

50

Konsumsi Rapat (Rakor) Konsumsi Rapat Dalam Kantor Rapat Koordinasi Pusinfowas Honor Pengelola BMN

10

0

0

0

0

0

10

84

840

68.042.000

69.474.000

102

19

288

169.677.000

169.677.000

100

12

9

7.200.000

3.600.000

50

2.042

4.812

5.803.154.000

5.616.627.000

40 41 42

51 52 53

Jumlah

28

80

286

56.119.000

42.580.000

76

10

22

220

61.200.000

61.200.000

100

33

69

209

6.000.000

5.596.000

93

10

17

170

43.200.000

43.200.000

100

151 6 75

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa penyerapan sumber daya manusia secara kumulatif rata-rata telah melampaui targetdan penyerapan anggaran dari kegiatan ketatausahaan mencapai 97%. Penggunaan

SDM

yang melebihi

target disebabkan karena terdapat

penambahan waktu dan personil dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. Secara umum penyerapan anggaran untuk kegiatan ketatausah aan dapat dinyatakan efisien.


56


BAB IV : PEN UTUP

LAKIP Pusinfowas Tahun 2013 telah menyajikan gambaran secara lengkap pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusinfowas selama tahun 2013. Pusinfowas melaksanakanProgram Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP yang terdiri atas sembilan kegiatan, dan satu kegiatan sebagai pelaksanaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan satu

kegiatan. Hasil penilaian sendiri (self assessment) atas pencapaian target indikator kinerja Program Dukungan Manajemen dan Program Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya – BPKP yaitu untuk indikator terimplementasinya sistem informasi akuntabilitas keuangan negara sebagai dukungan komunikasi kepada stakeholders BPKP sebesar 79%, dan indikator terimplementasinya

sistem informasi untuk mendukung

pengambilan keputusan manajemen BPKP sebesar 117%.Bahkan, untuk beberapa kegiatan pencapaiannya di atas 100%. Namun demikian, disadari bahwa dalam beberapa pelaksanaan kegiatan dan subkegiatan masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja secara berkesinambungan. Akhir kata, segenap pimpinan dan seluruh pegawai Pusinfowas mengucapkan terima kasih atas perhatian pembaca, dan mengharapkan agar dokumen ini dapat menjadi media akuntabilitas Pusinfowas serta dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi dalam pengambilan keputusan.

Lakip Tahun 2013 Penutup

57

2014 TANGGAL : 30JANUARI

Recommend Documents