RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Perkara Nomor 24/PUU-XII/2014 Pengumuman Hasil Penghitungan Cepat I.
PEMOHON 1. PT. Indikator Politik Indonesia, diwakili oleh Burhanuddin, selaku Direktur Utama, sebagai Pemohon I; 2. PT. Saiful Mujani, diwakili oleh Grace Natalie Louisa, selaku Direktur, sebagai Pemohon II; 3. PT. Pedoman Global Utama, diwakili oleh Mochamad Fadjroel Rachman, selaku Direktur Utama, sebagai Pemohon III; 4. PT. Indonesian Consultant Mandiri, diwakili oleh Yunarto Wijaya, selaku Direktur Eksekutif, sebagai Pemohon IV; 5. Yayasan Populi Indonesia, diwakili oleh Usep Saepul Ahyar, selaku Direktur, sebagai Pemohon V. KUASA HUKUM Andi Syafrani, S.H., MCCL., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2014..
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materil Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD 1945
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.” 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasat Republik Indonesia Tahun 1945.” 5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon. IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Para pemohon adalah badan hukum privat yang merasa hak-hak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: − Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada masa tenang. Dimana Pasal 247 ayat (1) berbunyi: “Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan Politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. (5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat. (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu. − Pasal 291 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). − Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (1) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (4) dipidana dengan pdana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). (2) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. − Pasal 28E UUD 1945 (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. − Pasal 28F UUD 1945 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. − Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. − Pasal 31 ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) UUD 1945 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Bahwa survei sebagaimana hasil penelitian lain selayaknya dapat diumumkan kapanpun kepada publik. 2. Pelarangan pengumuman hasil survei pada masa tenang yang diatur dalam Pasal 247 ayat (2) kontraproduktif dengan cita-cita menjaga kualitas demokrasi dan pemilihan umum. 3. Penafsiran tersebut di atas mengakibatkan pelarangan pengumuman hasil survei pada masa tenang menjadi tidak relevan dan melanggar hak warga Negara (right to know) dimana setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya. 4. Pelarangan pengumuman survei pada masa tenang menghilangkan semangat reformasi yakni kebebasan berekspresi dan menyuarakan pendapat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. 5. Hak setiap warga negara mendapatkan informasi berkenaan dengan hasil survei sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C UUD 1945. 6. Dalam konteks pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan kewajiban pemerintah untuk memajukan dan mempromosikannya sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 ayat (5) UUD 1945. 7. Bekerjanya sistem dalam quick count adalah berdasarkan penghitungan (count) dan kecepatan (quick) dan merupakan kewajiban untuk menyampaikan hasil penghitungan cepat secepat-cepatnya dan tidak dibatasi oleh waktu. 8. Berdasarkan pendapat Mahkamah pada Putusan Nomor 09/PUU-VII/2009, bahwa pembatasan waktu pengumuman penghitungan cepat tidak relevan karena penghitungan cepat tidak akan mempengaruhi kebebasan pemilih untuk menjatuhkan pilihan. 9. Bahwa pemberian sanksi pidana dalam Pasal 247 ayat (6), Pasal 291, dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) adalah tidak relevan karena persoalan tersebut merupakan persoalan administrasi.
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara 5316) bertentangan dengan UUD 1945; 3. Menyatakan Pasal 247 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal 291 dan Pasal 317 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara 5316) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil–adilnya. Catatan: − Perbaikan Permohonan ini disampaikan pada sidang pemeriksaan pendahuluan dan belum masuk kepada sidang perbaikan permohonan. − Perubahan terdapat pada nama-nama Pemohon, yang sebelumnya hanya 2 orang Pemohon menjadi 5 Pemohon, dengan tambahan nama sebagai berikut: 1) PT. Pedoman Global Utama, diwakili oleh Mochamad Fadjroel Rachman, selaku Direktur Utama, sebagai Pemohon III; 2) PT. Indonesian Consultant Mandiri, diwakili oleh Yunarto Wijaya, selaku Direktur Eksekutif, sebagai Pemohon IV; 3) Yayasan Populi Indonesia, diwakili oleh Usep Saepul Ahyar, selaku Direktur, sebagai Pemohon V. − Pada Permohonan Awal, tertulis Pasal 28F ayat (3) UUD 1945 sebagai batu uji, dalam Perbaikan Permohonan tertulis Pasal 28F UUD 1945.
