KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
PUTUSAN Nomor: 664/V/KI BANTEN-PS/2014
&
KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN
[1.1]
Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, pemutus dan menjatuhkan
putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomoy 664/V/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh: Nama Alamat
dul Latif
- S ’
Kp. Krosok RT: 016 RW: 006 Desa Panyirapan Kecamatan. Baros Kabupaten Serang - Banten
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Terhadap Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Provinsi Banten Alamat
: Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang
Selanjutnya disebut sebagai Termohon
[1.2]
Telah membaca surat permohonan Pemohon Telah mendengar keterangan dari Pemohon dan Termohon Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon
Halaman 1 dari 14
2. DUDUK PERKARA A. Pendahuluan [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 21 Mei 2014 yang selanjutnya diregister pada tanggal 22 Mei 2014 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 664/V/KI BANTEN-PS/2014. Kronologi [2.2]
Pada tanggal 10 Februari 2014, Pemohon mengajukan permohonan informasi
publik kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten Cq PPID Dinas Pendidikan Provinsi Banten yang diterima pada tanggal
Februari 2014. Adap'un Informasi yang
diminta Pemohon adalah: 1. Salinan Dokumen/RKA/Program Kerja Tahiun 2014 'O 2. Salinan Dokumen/DPA (Dokumen Pelaksanaan aksana; Anggaran) 2014. [2.3] Pada tanggal 04 April 2014, Pemoh^P^nengajukan Surat Keberatan kepada atasan PPID Dinas Pendidikan Provinsi Banten, yang diterima pada hari yang sama. [2.4] Pada tanggal 21 Mei 2014, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten. \ y . [2.5] Pada tanggal 18 Juni 2014, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan .• . . . . agenda Sidang pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten, yang dihadiri Termohon ion dan ti tidak dihadiri Pemohon.
CV
[2.6] Pada tanggal 08 Juli 2014, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan Agenda Sidang Pemeriksaan Lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para Pihak. [2.7] Pada tanggal 22 Juli 2014, dilaksanakan sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan Agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten yang dihadiri oleh Para Pihak.
Halaman 2 dari 14
Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik [2.8] Keberatan atas tidak dipenuhinya permintaan informasi oleh Termohon. Petitum [2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon. B. Alat Bukti Keterangan Pemohon O
)
[2.10] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi;i denga^igenda dengan a\ Sidang Pemeriksaan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 1£ Juni 2014, Pemohon tidak hadir dan tidak ada keterangan yang disampaikan. .• J h
'
[2.11] Menimbang bahwa dalam Sidar^ Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang . > < V Pemeriksaan Lanjutan di Komisi Informasi Provinsi Banten Pada tanggal 08 Juli 2014,
V Pemohon menyatakan keterangan:
XV
1. Bahwa alasan Pemohon meminta informasi adalah sebagai pengetahuan Pemohon. 2. Bahwa Pemohon» Tidak ada maksud untuk melakukakan Penyidikan dan Pemyelidikan [2.12] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 22 Juli 2014, Pemohon J O ' menyatakan keterangan bahwa dari semua informasi yang diminta Pemohon, tidak ada
si yang dikecualikan. urat-Surat Pemohon [2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: Bukti P-l
Foto copy Kartu Tanda Penduduk Salinan Surat permohonan Informasi Publik, tertanggal 10 Februari 2014
Bukti P-2 Bukti P-3
yang diterima pada tanggal 11 Februaru 2014. Salinan Surat Keberatan, tertanggal 04 April 2014 yang diterima pada hari
Halaman 3 dari 14
yang sama. Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Nomor Bukti P-4
:
664/V/2014 Kesimpulan tertulis yang diterima pada tanggal 11 Agustus 2014
Bukti P-5
[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti teria: .
.
.
.
.
Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan: 1. Primer Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Subsider
*
S
Memberikan putusan lain yang seadibadil lilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 'V
V
Keterangan Termohon
;s>
fikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang [2.15] Menimbang bahwa dalam Sidang^fdctak Provinsi Banten tertanggal 08 Juli 2014
Pemeriksaan Lanji Termohon yang diwakili SK Dispend/2014
Permana berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/1045eri Kuasa Rukman Tedi, S.Pd.,M.Si, Selaku Plh. Kepala
isi Banten, menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Balj^^Fermohon tidak pernah berkomunikasi dengan Pemohon perihal surat lohonan informasi yang dikirimkan Pemohon.
1 2.^ Bahwa Termohon tidak menyediakan formulir Permohonan informasi publik. 3. Bahwa alasan Termohon tidak menanggapi Permohonan informasi karena tidak sempat membalas surat permohonan yang dikirimkan Pemohon. 4. Bahwa pada hakikatnya dari semua informasi yang diminta Pemohon, tidak ada informasi yang dikecualikan. [2.16] Menimbang bahwa dalam Sidang Ajudikasi Non Litigasi dengan agenda Sidang Pembuktian di Komisi Informasi Provinsi Banten tertanggal 22 Juli 2014 Termohon yang Halaman 4 dari 14
diwakili oleh Ehat Permana berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/104-SK Dispend/2014 dari Pemberi Kuasa Rukman Tedi, S.Pd.,M.Si Selaku Plh. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, menyatakan keterangan sebagai berikut: 1. Bahwa alasan Termohon tidak memberikan Informasi yang diminta karena informasi tersebut belum didokumentasikan dan masih dapat berubah. 2. Bahwa Termohon menganggap alasan Pemohon meminta informasi adalah alasan yang mengada-ada. Surat-Surat Termohon [2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut: _________________________
Bukti T-l
\
____________
Surat Kuasa Nomor: 800/104-SK Dispend/2014 dari Pemberi Kuasa Rukman Tedi, S.Pd.,M.Si Selaku Plh.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten v ________________
[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalilr^ang
di atas dan bukti-bukti terlampir,
Termohon meminta kepada Majelis KomisiOn^yagar memberikan putusan: 1.
Primer
y
L ? p
Menerima jawaban Termohi 2 2. Subsider
Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
&
3. KESIMPULAN PARA PIHAK
Kesimpulan Pemohon [3.1] Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan tertulis yang diterima pada tanggal 11 agustus 2014, menyatakan bahwa: Permohonan informasi yang diajukan Pemohon harus diberikan dengan alasan: 1. Bahwa informasi publik terkait pendidikan sangatlah penting bagi masyarakat dan merupakan kebutuhan dasar
Halaman 5 dari 14
2. Masih kurangnya informasi pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat, terutama dilingkunagn Pemohon di kecamatan Baros. 3. Informasi yang diminta Pemohon merupakan informasi yang terbuka dan wajib disediakan secara berkala dan setiap saat dengan mengacu kepada landasan hukum sebagai berikut: a) Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan pasal 11 ayat (1) huruf d Undangundang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. b) Pasal 11 ayat (1) huruf b dan huruf d
Jcr
/
c) Pasal 13 ayat (1) huruf d dan pasal 14 Peraturan KomisWoformasi mtor No.l Tahun 2010 tentang standar layanan informasi Publik, % d) Pasal 21 ayat (2) Peraturan daerah Provinsi barren No. 8 Tahun 2012 tentang tata kelola keterbukaai^ informasi publi
am penyelenggaraan Pemerintah
daerah. e) Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten No. 16 Tahun 2011 tentang pedoman Pelayanan informasi Publik dan dokumentasi di lingkungan pemerintah provinsi banten. f) Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan anggaran kementeriaan / lembaga (RKAK/L) serta daftar isian .
c S
. . .
pelaksanaan anggaran (DIPA) sebagai informasi publik yang wajib disediakan ‘ T diumumkan secara berkala oleh badan publik. Derti yang sudah dinyatakan dalam undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28 F disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, dan dikarenakan hak atas informasi tersebut sudah dijamin dalam undang-undang Keterbukaan informasi Publik, maka Pemohon meminta kepada majelis komisioner dapat memberikan putusan yang adil
Halaman 6 dari 14
dengan memutuskan informasi yang diminta Pemohon dapat diberikan sepenuhnya tanpa terkecuali. Kesimpulan Termohon [3.2] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan kesimpulan tertulis..
4. PERTIMBANGAN HUKUM [4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut: 3anten; 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten; 2. Kedudukan hukum (legal stan
, engajukan permohonan ) Pemohon untuk men
CT
penyelesaian sengketa infj
sebagai Badan Publik di dalam
3. Kedudukan hukum jtfggal sengketa informasi;
4. Batas wal^TOjDengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi. Terhadap Keempat hal tersebut di at5s, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut: A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten [4.2] Menimbang bahv^ berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 . ayat (1) huruf a,^Jiuruf b dan huruf c, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
entang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 5eraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik. [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.2], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan a quo.
Halaman 7 dari 14
B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jnncto Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik juncto Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal v C T 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten^etelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon. [4.5] Menimbang bahwa permohonan^ quo merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut tidak d
Halaman 8 dari 14
C. Kedudukan Hukum {LegalStanding) Termohon [4.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersu pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”V ' [4.9] Menimbang bahwa Pasal 1 angka «^Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publi blik menyatakan bahwa: .......
Termohon Penyelesaian Sengketa.Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publi]
diwakili oleh Pimpinan Badan Publik,
atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.” [4.10] Menimbang bahwa Termohon adalah Badan Publik Pemerintah tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten.
•
.
c S [4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.8] sampai dengan paragraf
[4.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan legal standing) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi. D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi [4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambatlambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari
Halaman 9 dari 14
Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis. [4.13] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu salinan Surat Keberatan (Bukti P-3) dan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-4). [4.14] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.12] dan paragraf [4 & < Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa inform:lasi
yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengaj— , w_
* ^
penyelesaian sengketa Informasi E. Pokok Permohonan
J
------ ' * jemohonan
’
[4.15] Menimbang bahwa dari fakta-fakt^huk ukum, baik dalil Pemohon maupun jawaban tertulis Termohon, Majelis Komisioner menemukan Ji^ ^ ^ kt,a t hukum baik yang diakui maupun yang menjadi perselisihan hukum para pihak, sebagai berikut: 1. Fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal t e
: tidak perlu dibuktikan lagi, yaitu:
a. Pemohon telah mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diuraikan dalam ducktk perkara; b. Pemohon telah menempuh upaya keberatan kepada Termohon sebagaimana W rraikan dalam duduk perkara; iwa Pemohon telah menegaskan bahwa informasi yang diminta adalah informasi yang dimaksud pada paragraf [2.2]; F. Pendapat Majelis [4.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang menjadi perselisihan hukum di atas, Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dan penilaian hukum sebagai berikut:
Halaman 10 dari 14
[4.17] Menimbang bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa: ’’Undang-Undang ini bertujuan untuk: a. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; . k .C b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
t
c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; d. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabl ^ v e. Mengetahui alasan kebijakan yan mempengaruhi hajat hidup orang akan pfyblik publik yang banyak;
> f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
L
g. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan infonnasi yang berkualitas.” [4.18] Menimbang bahwa pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 . tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa: “Setiap badan publik wajib membuka akses informasi publik bagi setiap Pemohon informasi Publik, kecuali informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik” [4.19] Menimbang bahwa Pasal 22 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan bahwa: “Seluruh Informasi Publik yang berada pada Badan Publik selain infonnasi yang dikecualikan dapat diakses oleh Publik melalui prosedur permohonan informasi publik.”
Halaman 11 dari 14
[4.20] Menimbang bahwa pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Banten Tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Daerah menyatakan bahwa Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Pemerintah Daerah; [4.21] Menimbang Pasal 15 huruf e dan huruf f Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Menyebutkan bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik y selanjutnya disebut
Penyelenggara berkewajiban melaksanakan
layanan yang Pelaya
berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik dan melaksanaka: pelayanan sesuai dengan standar Pelayanan.
A
X [4.22] Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1'Tahun 2011 tentang Rencana Kerja dan anggaran kementeriaan / lembaga (RKA/L) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai informasi publik^yang wajib disedi a l^ ^ d an diumumkan secara berkala oleh badan publik. [4.23] Menimbang bahwa berdasarkan Uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.22] maka keterangan Termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa alasan Termohon tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon karena Dokumen dimaksud belum didokumentasikan dan masih bisa berubah, majelis berpendapat bahwa salinan Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah in fo r^ ^ P /' ang bersifat terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon walaupun dokum>
dimaksud masih dapat berubah.
O 5. KESIMPULAN Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan: [5.1] Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara a quo. [5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum {legal standing) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Halaman 12 dari 14
[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi. [5.4] Permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak melebihi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi. [5.5] Dalil-dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.
&
6. AMAR PUTUSAN Memutuskan, [6.1 ] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
■
$ >
S Salinan Dokumen [6.2] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa
Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2014 Adalah informasi yang bersifar terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon.
V
>
[6.3] Menyatakan bahwa informasi yang diminta Pemohon berupa salinan Dokumen Pelaksanaan Anggarantf^hun Anggaran 2014 Adalah informasi yang bersifar terbuka dan dapat diberikan kepada Pemohon. [6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.2] dan paragraf [6.3] dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerj^sejak salinan putusan diterima oleh Termohon;
,
• (f^rS
[6.5] Menetapkan)biaya penggandaan dan pengiriman salinan dokumen informasi publik dibebankan kepada Pemohon. )emikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Nashrudin P dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti dihadiri Pemohon dan tidak dihadiri Termohon.
Halaman 13 dari 14
Halaman 14 dari 14
