2014 DS:

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA-019.07.2.247403/2014

DS: 1797-8115-9291-0474

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : : (019) 1. Kementerian Negara / Lembaga KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2. Unit Organisasi BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI : (07) 3. Provinsi SULAWESI SELATAN : (19) 4. Kode/Nama Satker : (247403) BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR : Rp. Sebesar 15.158.934.000 ( LIMABELAS MILYAR SERATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU RUPIAH ) Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 04 EKONOMI 04.07 INDUSTRI DAN KONSTRUKSI Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 019.07.12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 019.07.12.1869 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan C. SUMBER DANA BERASAL DARI : 1. Rupiah Murni 2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

13.777.229.000

Rp.

1.381.705.000

Rp. Rp.

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri - Pinjaman Dalam Negeri - Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp. Rp.

Jumlah Uang 15.158.934.000 15.158.934.000

0 0 0

5. Hibah Langsung Rp. 0 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 0 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 D. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI : 1. KPPN MAKASSAR I (054) Rp. 15.158.934.000 E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI, KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN. 2. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Jakarta, 05 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd. ASKOLANI NIP.196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.07.2.247403/2014 IA. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker

: : : :

(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (07) BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI (19) SULAWESI SELATAN (247403) BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR

DS: 1797-8115-9291-0474 Kuasa Pengguna Anggaran : ANDOYO SUGIHARTO Bendahara Pengeluaran : YENNI YULIANNI Pejabat Penanda tangan SPM : SYAMSUL HUDA Halaman : IA . 1

1 Fungsi Sub Fungsi 2 Program Hasil (Outcome)

IKU Program

04

EKONOMI

15.158.934.000

04.07

INDUSTRI DAN KONSTRUKSI

15.158.934.000

019.07.12

Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

15.158.934.000

01

Meningkatnya inovasi teknologi industri berbasis riset

02

Tersedianya kajian di bidang teknologi industri

03

Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri

04

Terwujudnya kerja sama litbang antar lembaga litbang, PT dan dunia usaha

05

Meningkatnya kerja sama teknis dalam dan luar negeri

06

Meningkatnya rekomendasi perpajakan dan tarif

07

Meningkatnya rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter terkait sektor industri

08

Meningkatnya hasil analisis industrial

09

Semakin harmonis dan sinerginya kebijakan di sektor industri

10

Efektifnya penanggulangan pelanggaran HKI bagi pelaku usaha terkait sektor industri

11

Terfasilitasinya proses pendaftaran perlindungan HKI

12

Tersedianya rumusan kebijakan industri hijau

13

Tersedianya pedoman konservasi energi dan diversifikasi energi sektor industri

14

Meningkatnya pencegahan dan pengendalian pencemaran di sektor industri

15

Partisipasi perundingan internasional

16

Meningkatnya RSNI

17

Meningkatnya kemampuan LPK

18

Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

19

Tersedianya sarana dan prasarana kelembagaan litbang

20

Meningkatnya kapasitas kelembagaan litbang

21

Tersedianya sistem informasi kelitbangan

22

Meningkatnya kualitas layanan dan kinerja SDM aparatur

01

Jumlah teknologi yang diterapkan

02

Paket infrastruktur teknologi

03

Jumlah rekomendasi kebijakan teknologi industri

04

Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan

05

Jumlah kerja sama yang telah diimplementasikan

06

Jumlah kerja sama teknis


: : : :



IKU Program

07

Jumlah rekomendasi kebijakan perpajakan dan tarif per komoditi industri

08

Jumlah rekomendasi kebijakan non fiskal dan moneter per komoditi industri

09

Jumlah dokumen hasil analisis industrial per komoditi industri

10

Jumlah kebijakan yang telah diharmonisasi

11

Persentase pengaduan pelanggaran HKI yang tertangani

12

Jumlah pendaftaran perlindungan HKI

13

Rekomendasi rumusan kebijakan industri hijau

14

Rekomendasi pedoman konservasi dan diversifikasi energi sektor industri

15

Rekomendasi pedoman pencegahan dan pengendalian pencemaran sektor industri

16

Hasil perundingan

17

Jumlah RSNI

18

Jumlah lingkup produk LKP yang diakui

19

Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat

20

Jumlah pengadaan alat laboratorium

21

Jumlah lingkup pengaduan produk LPK yang diakui oleh KAN

22

Jumlah orang

23

Jumlah sampel

24

Jumlah desain / prototip

25

Jumlah perusahaan yang dilayani

26

Jumlah sarana prasarana kelembagaan litbang

27

Jumlah satker yang statusnya terakreditasi

28

Jumlah sistim aplikasi kelitbangan yang diterapkan

29

Jumlah satker terkoneksi sistim informasi kelitbangan

30

Jumlah SDM aparatur yang terdidik

31

Jumlah SDM aparatur yang terlatih

Kegiatan

1869

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan

Indikator Kinerja Kegiatan

001

Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri

002

Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha

003

Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

004

Meningkatnya kemampuan LPK

005

Layanan Operasional Perkantoran,Manajemen dan Gaji BB Ind. Hasil Perkebunan

15.158.934.000


: : : :



Keluaran (Output)

1869.001

Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri (00)

4,00 Hasil Litbang

1869.002

Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri (00)

1,00 Unit

1869.003

Layanan Jasa Teknis (00)

4,00 Layanan

1.077.198.000

1869.004

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri (00)

19,00 Kegiatan

1.266.866.000

1869.005

Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi (00)

1869.994

Layanan Perkantoran (00)

1869.996

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi (00)

9,00 Unit

73.700.000

1869.997

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (00)

19,00 Unit

283.650.000

1869.998

Gedung/Bangunan (00)

36,00 M2

121.000.000

5,00 Dokumen 12,00 Bulan Layanan

486.012.000 85.075.000

223.775.000 11.541.658.000

Jakarta, 05 Desember 2013 KEPALA BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI

ttd. Ir. ARRYANTO SAGALA NIP 195412141982031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.07.2.247403/2014 IB. SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker

: : : :

DS: 1797-8115-9291-0474

(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (07) BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI (19) SULAWESI SELATAN (247403) BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR Halaman IB. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2014

Rp.

15.158.934.000

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri

Ekuivalen Rupiah

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

1. Rupiah Murni

Rp.

13.777.229.000

2. PNBP

Rp.

1.381.705.000

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

5. Hibah Langsung

Rp.

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

6. SBSN PBS

Rp.

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

0

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

0

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.

(Dalam Ribuan)

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1

PAGU TAHUN INI

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN

DANA PENDAMPING

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

RpLN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.07.2.247403/2014 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan

: : : : :

DS: 1797-8115-9291-0474

(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (07) BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI (19) SULAWESI SELATAN (247403) BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR (KD)

Halaman II.1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

247403

BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR

PEGAWAI

BARANG

MODAL

LAIN-LAIN

[53]

BANTUAN SOSIAL [57]

[51]

[52]

[58]

JUMLAH SELURUH

3

4

5

6

7

8

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

9.524.915

5.106.384

527.635

-

-

15.158.934

9.524.915

5.106.384

527.635

-

-

15.158.934

9.524.915

5.106.384

527.635

-

-

15.158.934

-

462.227

23.785

-

-

486.012

19.51

-

462.227

23.785

-

-

486.012

054

-

59.575

25.500

-

-

85.075

19.51

-

59.575

25.500

-

-

85.075

054

-

1.077.198

-

-

-

1.077.198

19.51

-

1.077.198

-

-

-

1.077.198

054

-

1.266.866

-

-

-

1.266.866

19.51

01 RM

-

1.175.359

-

-

-

1.175.359

054

04 PNBP

-

91.507

-

-

-

91.507

054

-

223.775

-

-

-

223.775

19.51

-

223.775

-

-

-

223.775

054

9.524.915

2.016.743

-

-

-

11.541.658

019.07.12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri 1869 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 1869.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 01 RM 1869.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 01 RM 1869.003 Layanan Jasa Teknis 04 PNBP 1869.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri

1869.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 01 RM 1869.994 Layanan Perkantoran

19.51

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.07.2.247403/2014 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan

: : : : :

DS: 1797-8115-9291-0474

(019) KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (07) BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI (19) SULAWESI SELATAN (247403) BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR (KD)

Halaman II.2 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

[52]

3

4

9.524.915

2.016.743

-

-

-

11.541.658

-

-

73.700

-

-

73.700

19.51

-

-

73.700

-

-

73.700

054

-

-

283.650

-

-

283.650

19.51

01 RM

-

-

70.650

-

-

70.650

054

04 PNBP

-

-

213.000

-

-

213.000

054

-

-

121.000

-

-

121.000

19.51

-

-

121.000

-

-

121.000

054

9.524.915

5.106.384

527.635

-

-

15.158.934

1869.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 01 RM 1869.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1869.998 Gedung/Bangunan 01 RM

JUMLAH

5

6

7

8

10

[51]

01 RM

JUMLAH SELURUH

9

MODAL

2

[58]

CARA PENARIKAN/ REGISTER

BARANG

1

LAIN-LAIN

[53]

BANTUAN SOSIAL [57]

LOKASI/ KPPN

PEGAWAI

054



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.07.2.247403/2014 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker NO 1 1.

KODE

: : : :


Halaman : III.1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN

URAIAN SATKER

2 247403

DS: 1797-8115-9291-0474

3

JUMLAH

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR RENCANA PENARIKAN DANA

605.453

685.238

819.539

1.084.253

1.068.027

1.510.651

1.513.127

1.436.016

1.781.227

1.210.236

1.585.969

1.859.198

15.158.934

51 52 53

556.255 47.080 2.118

564.827 104.395 16.016

615.310 183.202 21.027

782.948 280.433 20.872

751.516 294.761 21.750

1.156.325 327.513 26.813

900.104 568.541 44.482

831.525 553.189 51.302

1.122.987 599.757 58.483

551.493 612.039 46.704

840.098 685.218 60.653

851.527 861.256 146.415

9.524.915 5.117.384 516.635

605.453

685.238

819.539

1.084.253

1.068.027

1.510.651

1.513.127

1.436.016

1.781.227

1.210.236

1.585.969

1.859.198

15.158.934

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG BELANJA MODAL

019.07.12.1869 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 51

BELANJA PEGAWAI

556.255

564.827

615.310

782.948

751.516

1.156.325

900.104

831.525

1.122.987

551.493

840.098

851.527

9.524.915

52

BELANJA BARANG

47.080

104.395

183.202

280.433

294.761

327.513

568.541

553.189

599.757

612.039

685.218

861.256

5.117.384

53

BELANJA MODAL

2.118

16.016

21.027

20.872

21.750

26.813

44.482

51.302

58.483

46.704

60.653

146.415

516.635

PERKIRAAN PENERIMAAN

0

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

0

1.450.000

- PNBP (423216)

0

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

145.000

0

1.450.000



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.07.2.247403/2014 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker

: : : :


KODE

URAIAN

Halaman : IV.1 (dalam ribuan rupiah) KODE

247403 BALAI BESAR INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN MAKASSAR 019.07.12 Program Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri

URAIAN 524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)

Rp.

1.075

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)

Rp.

51.200

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)

Rp.

141.815

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (PNBP)

Rp.

9.000

1869 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan 1869.001 Hasil Kajian/Penelitian Penguasaan Teknologi Industri 524111

Belanja perjalanan biasa (RM)

Rp.

99.598

Rp.

25.515

1869.002 Hasil Rekayasa Mesin/Peralatan Teknologi Industri 524111


1869.003 Layanan Jasa Teknis 524111

DS: 1797-8115-9291-0474

Belanja perjalanan biasa (PNBP)

Rp.

359.163

1869.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/Baristand Industri 524111


Rp.

284.882

524111

Belanja perjalanan biasa (PNBP)

Rp.

45.660

1869.005 Dokumen Perencanaan/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan Evaluasi 524111


Rp.

75.300

524113

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM)

Rp.

3.460

524119

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)

Rp.

56.000

1869.994 Layanan Perkantoran

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-019.07.2.247403/2014 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker

: : : :

DS: 1797-8115-9291-0474


KODE

URAIAN

Halaman : IV.2 (dalam ribuan rupiah) KODE

511129

Belanja Uang Makan PNS (RM)

Rp.

570.147

512211

Belanja uang lembur (RM)

Rp.

182.775

524111


Rp.

173.700

URAIAN

Pencairan dana untuk membiayai kegiatan PNBP dapat dibayarkan setelah terlebih dahulu dilakukan penyetoran PNBP ke Rekening Kas Negara yang dibuktikan dengan surat bukti setor. KPPN mencairkan dana PNBP didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku



2014 DS:

Recommend Documents