PERATURAN ORGANISASI NOMOR 005/PO - LAP/MB-LMP/II/2013 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN; ATRIBUT DAN LAMBANG LASKAR MERAH PUTIH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PENGURUS MARKAS BESAR LASKAR MERAH PUTIH MEMBACA
MENIMBANG
:
:
1.
Berita Acara Sidang Paripurna IV tanggal 03 April 2012 tentang Pelantikan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Markas Besar Laskar Merah Putih masa bhakti 2012 – 2017, bertempat di Ruang Serba Guna Mahkamah Konstitusi RI Jl. Kartini Raya No.21-24, Bekasi Barat Provinsi Jawa Barat;-
2.
Surat Keputusan Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Nomor SK.03/MB/LMP/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Susunan Kepengurusan Markas Besar Laskar Merah Putih periode 2012-2017;-
3.
Berita Acara Pelantikan/Pengukuhan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih tanggal 11 Nopember 2012, bertempat di Gedung SMESCO Jakarta;-
1.
Bahwa Organisasi Kemasyarakatan sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi masyarakat, mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat, dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan Pembangunan Nasional;-
2.
Bahwa salah satu kewajiban Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 ayat(3) huruf(c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang ORMAS adalah memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan perorangan maupun golongan.
3.
Bahwa Laskar Merah Putih atau disingkat LMP adalah Organisasi Kemasyarakatan berbasis massa yang didirikan tanggal 28 Oktober 2000, kemudian disahkan dalam Akta Pendirian Nomor 8 tanggal 30 agustus 2004 oleh Notaris IRMA BONITA,SH, selanjutnya Organisasi LMP dijalankan oleh sebuah Badan Pengurus Markas Besar, berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Markas Besar LMP No.001/SK/MB/FB/LMP/IX/08 Tanggal 08 September 2008 Tentang Susunan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih masa bhakti 2008-2013;Page | 1
4.
Bahwa Kepengurusan Markas Besar LMP tersebut akan berakhir tahun 2013, namun EDDY HARTAWAN meninggal dunia pada tanggal 3 oktober 2010, sehingga terjadi kekosongan jabatan Ketua Umum Markas Besar LMP;-
5.
Bahwa untuk menyatukan kembali seluruh anggota Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih pada berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 6 Akta Pendirian Laskar Merah Putih Nomor 8 tanggal 30 agustus 2004, maka Dewan Pendiri bersama Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih telah menyelenggarakan Forum Orientasi dan Tatap Muka Nasional (FORTANAS) pada tanggal 3 Desember 2011 bertempat di Hotel Sriwijaya Jakarta, yang dihadiri oleh lebih dari 2/3 anggota Dewan Pendiri dan lebih dari 2/3 anggota Badan Pengurus Markas Besar dan Markas Daerah dari seluruh Indonesia, yang kemudian mengamanatkan segera diselenggarakannya Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) Laskar Merah Putih;-
6.
Bahwa untuk mengisi kekosongan Jabatan Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, maka Dewan Pendiri bersama Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih telah menyelenggarakan Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB) Laskar Merah Putih pada tanggal 01 – 03 April 2012 bertempat di di Ruang Serba Guna Mahkamah Konstitusi RI Jl. Kartini Raya No.21-24, Bekasi Barat Provinsi Jawa Barat, yang dihadiri oleh 26 (dua Puluh enam) Markas Daerah dari seluruh Indonesia, yang kemudian secara aklamasi memilih Sdr. H. ADEK ERFIL MANURUNG,SH selaku Ketua Umum dan Sdr. IR. EKO SOETIKNO selaku Sekretaris Jenderal Markas Besar Laskar Merah Putih;-
7.
Bahwa untuk dapat menjalankan roda organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi sesuai dengan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih, maka berdasarkan pertimbangan poin 1 s/d 6 tersebut di atas, maka telah dikeluarkan dikeluarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih Nomor SK.03/MB/LMP/IV/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Susunan Kepengurusan Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih masa bhakti 2012 – 2017, kemudian dilakukan pelantikan/pengukuhan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih masa bhakti 2012 – 2017, oleh Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih sesuai Berita Acara tanggal 11 Nopember 2012, bertempat di Gedung SMESCO Jakarta;-
8.
Bahwa konstitusi organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih yang menjadi satu-satunya pijakan dalam menjalankan organisasi pada semua tingkatan yaitu Markas Besar; Markas Daerah; Markas Cabang; Markas Anak Cabang dan Markas Ranting adalah Akta Pendirian dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga;-
9.
Bahwa organisasi kemasyarakatan Laskar Merah Putih sejak didirikan tanggal 28 oktober 2000 sampai dengan saat ini telah terbentuk kepengurusan Markas Daerah dan Markas Cabang di 33 Propinsi dan Markas Cabang di 465 Page | 2
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan keanggotaan mencapai + 10.000.000 (sepuluh juta) orang , sehingga telah menjadi potensi kekuatan massa real sebagai mitra pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjaga stabilitas pembangunan Nasional berkelanjutan, serta menjadi sosial kontrol bersifat konstruktif dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang Tata Pemerintahaan yang baik (clean good governance), sehingga dengan demikian sangat diperlukan adanya keseragaman “Tata Cara penggunaan Lambang; Atribut dan Pakaian” yang merupakan cirri khas dan identitas Ormas LMP sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Jo Pasal 18 ayat(7) Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah PutIH;10. Bahwa oleh karena “Tata Cara penggunaan Lambang; Atribut dan Pakaian” Laskar Merah Putih tersebut belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih, maka sesuai ketentuan pasal 19 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih (Perubahan) hasil Musyawarah Besar Luar Biasa tanggal 1-3 April 2012 disebutkan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga inl akan diatur kemudian dengan ketetapan, dan ketentuan peraturan organisasi lainnya;12. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 19 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih (Perubahan) tersebut, maka dipandang perlu Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih perlu mengeluarkan Peraturan Organisasi(P.O) tentang “Tata Cara penggunaan Pakaian; Atribut dan Lambang (PAL)” Laskar Merah Putih yang memenuhi standar yang sama dan berlaku di seluruh Indnesia;MENGINGAT
:
1.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan(ORMAS);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan(ORMAS);-
3.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang ORMAS;--
4.
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 220/1980.DIII tanggal 27 Nopember 2007 tentang Tata Cara Pemberitahuan Keberadaan ORMAS/LSM;-
5.
Akta Pendirian Laskar Merah Putih Nomor 8 tahun 2004 tanggal 30 agustus 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Irma Bonita,SH;-
6.
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih (Perubahan) hasil Musyawarah Besar Luar Biasa tanggal 1-3 April 2012;-
7.
Surat Keputusan Badan Pengurus Markas Besar FB-LMP No.001/SK/MB/FB/LMP/IX/08 Tanggal 08 September 2008 Tentang Susunan Pengurus Markas Besar Forum Bersama Laskar Merah Putih masa bhakti 2008-2013;-
Page | 3
8.
Risalah Sidang Paripurna FORTANAS-I FB LMP Tanggal 3 Desember 2011;-
9.
Peraturan Organisasi Nomor 001/MB/FB LMP/II/2012 Tang18 Pebruari 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan MUBESLUB LMP;-
10. Surat Keputusan Badan Pengurus Markas Besar Nomor SK.04/BP/MB-LMP/KE/XII/2012 tanggal 1 Desember 2012 tentang Kode Etik Laskar Merah Putih;MEMPERHATIKAN :
1.
Rapat Pleno Khusus Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih tanggal 1 Desember 2012;-
2.
Saran dan Pendapat dari Dewan Pendiri Putih;-
Laskar Merah
ATAS PERSETUJUAN DEWAN PENDIRI BADAN PENGURUS MARKAS BESAR LASKAR MERAH PUTIH -----------------------------------------------------MEMUTUSKAN-------------------------------------------------MENETAPKAN
:
PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG; ATRIBUT DAN PAKAIAN (LAP) LASKAR MERAH PUTIH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Organisasi ini yang dimaksud dengan : 1.
Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih disingkat MABES LMP adalah merupakan pelaksana kebijakan organisasi tertinggi dan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia;-
2.
Badan Pengurus Markas Daerah Laskar Merah Putih disingkat MADA LMP adalah sebagai pelaksana kebijakan organisasi di daerah Provinsi secara otonom dan mandiri dengan senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar; Peraturan Organisasi dan Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tehnis dari Markas Besar ;-
3.
Badan Badan Pengurus Markas Cabang Laskar Merah Putih disingkat MACAB LMP adalah sebagai pelaksana kebijakan organisasi di daerah Kabupaten/Kota secara otonom dan mandiri dengan senantiasa berpedoman Anggaran Dasar; Peraturan Organisasi dan Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tehnis dari Markas Daerah ;--
4.
Badan Pengurus Markas Anak Cabang Laskar Merah Putih disingkat MARCAB LMP adalah sebagai pelaksana kebijakan organisasi di daerah Kecamatan secara otonom dan mandiri dengan senantiasa berpedoman Anggaran Dasar; Peraturan Organisasi dan Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tehnis dari Markas Cabang ;--
5.
Badan Pengurus Markas Ranting Laskar Merah Putih disingkat MARAN LMP adalah sebagai pelaksana kebijakan organisasi di daerah Pedesaan/Kelurahan secara otonom dan mandiri dengan senantiasa berpedoman Anggaran Dasar; Peraturan Organisasi dan Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tehnis dari Markas Anak Anak Cabang ;-
6.
Badan Pengurus Markas Anak Ranting Laskar Merah Putih disingkat MARTING LMP adalah sebagai pelaksana kebijakan organisasi di Tingkat RW secara otonom dan mandiri dengan senantiasa mempedomani Anggaran Dasar; Peraturan Organisasi dan Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tehnis dari Markas Ranting ;Page | 4
7.
Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih melalui Rapat Pleno Khusus adalah merupakan pimpinan tertinggi dan pelaksana “kebijakan Umum dan Startegis” Organisasi yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan dipilih/disahkan melalui Musyawarah Besar dan merupakan “Mandataris Musyawarah anggota” serta sebagai media Kontrol terhadap jalannya organisasi dalam penentuan kebijakan sekaligus bertindak sebagai Koordinator ;-
8.
Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih disingkat Ketua MADA LMP melalui Rapat Pleno khusus adalah sebagai pelaksana kebijakan organisasi di daerah Provinsi secara otonom dan mandiri dengan senantiasa berpedoman kepada Anggaran Dasar; Peraturan Organisasi dan Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tehnis dari Markas Besar;-
9.
Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih disingkat Ketua MACAB LMP melalui Rapat Pleno khusus adalah sebagai pelaksana kebijakan organisasi di daerah Kabupaten/Kota secara otonom dan mandiri dengan senantiasa berpedoman Anggaran Dasar; Peraturan Organisasi dan Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tehnis dari Markas Daerah;--
10. Ketua Markas Anak Cabang Laskar Merah Putih disingkat Ketua MARCAB LMP melalui Rapat Pleno khusus adalah sebagai pelaksana kebijakan organisasi di daerah Kecamatan secara otonom dan mandiri dengan senantiasa berpedoman Anggaran Dasar; Peraturan Organisasi dan Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tehnis dari Markas Cabang ;11. Badan Pengurus Markas Ranting Laskar Merah Putih disingkat MARAN LMP melalui Rapat Pleno khusus adalah sebagai pelaksana kebijakan organisasi di daerah Pedesaan/Kelurahan secara otonom dan mandiri dengan senantiasa berpedoman Anggaran Dasar; Peraturan Organisasi dan Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tehnis dari Markas Anak Anak Cabang ;12. Badan Pengurus Markas Anak Ranting Laskar Merah Putih disingkat MARTING LMP melalui Rapat Pleno khusus adalah sebagai pelaksana kebijakan organisasi di Tingkat RW secara otonom dan mandiri dengan senantiasa mempedomani Anggaran Dasar; Peraturan Organisasi dan Petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tehnis dari Markas Ranting ;13. Lambang Laskar Merah Putih adalah terdiri atas Bendera Merah Putih yang sedang berkibar pada tiang bendera warna hitam, di bawahnya berdiri tegak 10(sepuluh) orang dengan warna dasar abu-abu serta tulisan “Laskar Merah Putih” pada dasar tiang bendera, yang kesemuanya mengandung makna sebagai mana dimaksud pada pasal 17 Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih;14. Atribut Laskar Merah Putih adalah terdiri atas bendera pataka; Stempel; Logo dan pakaian warna hitam dan loreng Merah Putih yang merupakan cirri khas Ormas Laskar Merah Putih sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (1) dan (2) Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih;15. Pakaian Laskar Merah Putih adalah terdiri atas Pakaian Dinas Upacara (PDU); Pakaian Dinas Harian (PDH) danPakaian Dinas Lapangan (PDL) dengan cirri khas sebagaimana dimaksud pada 18 ayat(4) Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih, ditambah dengan Pakaian Dinas Lapangan Operasi (PDLO);BAB II TATA CARA PENGELUARAN PAKAIAN LASKAR MERAH PUTIH Pasal 2 Tata Cara Pengeluaran Pakaian Laskar Merah Putih 1.
Jenis Pakaian Laskar Merah Putih berupa Pakaian Dinas Upacara (PDU); Pakaian Dinas Harian (PDH); Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dan Pakaian Dinas Lapangan Page | 5
Operasi (PDLO) sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat(15) hanya dapat dikeluarkan oleh Markas Besar Laskar Merah Putih atas persetujuan Ketua Umum;2.
Pengeluaran Pakaian Laskar Merah Putih melalui Jual-Beli dan/atau cara lain tanpa izin Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih adalah termasuk pelanggaran Disiplin Anggota;-
3.
Penyalahgunaan pengeluaran Pakaian Laskar Merah Putih melalui Jual-Beli dan/atau cara lain dapat diberikan sanksi disiplin anggota sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Laskar Merah Putih;Pasal 3 Tata Cara Pendistribusian Pakaian Laskar Merah Putih
1.
Pendistribusian Pakaian Laskar Merah Putih melalui jual-Beli dan/atau cara lain hanya dapat dilakukan oleh anggota Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Ketua Umum Markas Besar;-
2.
Jenis Pakaian Laskar Merah Putih yang dapat didistribusikan adalah :
3.
a.
Pakaian Dinas Upacara (PDU);
b.
Pakaian Dinas Harian (PDH);
c.
Pakaian Dinas Lapangan (PDL);-
d.
Pakaian Dinas Lapangan Operasi (PDLO)
Contoh Pakaian Laskar Merah Putih sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat(2) ditetapkan melalui Surat Keputusan Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih;BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN PAKAIAN LASKAR MERAH PUTIH Pasal 4 Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas Upacara (PDU)
1.
Pakaian Dinas Upacara (PDU) warna hitam atas bawah hanya dapat digunakan pada saat Upacara;-
2.
Tata cara penggunaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Laskar Merah Putih ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih;-
3.
Penyalahgunaan penggunaan Pakaian Dinas Upacara (PDU) Laskar Merah Putih adalah termasuk pelanggaran disiplin anggota yang dapat diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih dan Kode Etik;Pasal 5 Tata Cara penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH)
1.
Pakaian Dinas Harian (PDH) yaitu kameja warna Loreng hanya dapat digunakan pada saat mengikuti kegiatan Laskar Merah Putih dan tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan pribadi;-
2.
Tata cara penggunaan dan Contoh Pakaian Dinas Harian(PDH) Laskar Merah Putih ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih;-
3.
Penyalahgunaan penggunaan Pakaian Dinas Harian(PDH) Laskar Merah Putih adalah termasuk pelanggaran disiplin anggota yang dapat diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih dan Kode Etik;Page | 6
Pasal 6 Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 1.
Pakaian Dinas Lapangan(PDL) yaitu Loreng atas bawah (Brigade) hanya dapat digunakan pada saat mengikuti kegiatan Laskar Merah Putih dan tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan pribadi;-
2.
Tata cara penggunaan dan Contoh Pakaian Dinas Lapangan(PDL) Laskar Merah Putih ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih;-
3.
Penyalahgunaan penggunaan Pakaian Dinas Lapangan(PDL) Laskar Merah Putih adalah termasuk pelanggaran disiplin anggota yang dapat diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih dan Kode Etik;Pasal 7 Tata Cara Penggunaan Pakaian Dinas Lapangan Operasi (PDLO)
1.
Pakaian Dinas Lapangan Operasi (PDLO) yaitu Warna Hitam atas bawah (DenSus) hanya dapat digunakan pada saat mengikuti kegiatan Khusus Laskar Merah Putih dan tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan pribadi;-
2.
Tata cara penggunaan dan Contoh Pakaian Dinas Lapangan Operasi (PDLO) Laskar Merah Putih ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih;-
3.
Penyalahgunaan penggunaan Pakaian Dinas Lapangan(PDL) Laskar Merah Putih adalah termasuk pelanggaran disiplin anggota yang dapat diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga Laskar Merah Putih dan Kode Etik;BAB V TATA CARA PENERTIBAN PAKAIAN LASKAR MERAH PUTIH Pasal 8 Terguran Lisan
1.
Penyalahgunaan Pemakaian dan Peruntukkan Pakaian Laskar Merah Putih yang bertentangan dengan Hakekat Perjuangan Laskar Merah Putih dapat diberikan sanksi pelanggaran disiplin anggota sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Laskar Merah Putih;-
2.
Pemberian Sanksi kepada anggota Laskar Merah Putih sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat(1) Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan berdasarkan Laporan tertulis dari Komandan Provost masing-masing dengan cara ”Teguran Lisan” kepada anggota;Pasal 9 Terguran Tertulis
Jika ” teguran lisan” sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat(2) ternyata diabaikan oleh anggota yang bersangkutan, maka Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan dapat memberikan ”Teguran Tertulis”;Pasal 10 Tindakan Administratif Jika ”Teguran Tertulis” sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat(2) ternyata diabaikan oleh anggota yang bersangkutan, maka Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan dapat memberikan ”Tindakan Administratif”, berupa pencabutan Kartu Anggota(KTA);-
Page | 7
Pasal 11 Upaya Paksa 1. Jika ”Tindakan Administratif” sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ternyata diabaikan oleh anggota yang bersangkutan, maka Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan dapat memberikan ”Upaya Paksa” melalui Komandan Provost pada masingmasing tingkatan organisasi yaitu Markas Besar; Markas Daerah; Markas Cabang; Markas Anak Cabang dan Markas Ranting yaitu berupa penyitaan di tempat;2. Keberatan atas upaya paksa penyalahgunaan Pakaian Laskar Merah Putih dapat disampaikan kepada Kemandan Provost Markas Besar dan/atau Kepada Wakil Ketua Umum Bidang OKK dan keputusan penyelesaiannya dikeluarkan oleh Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih;BAB VI TATA CARA PENGGUNAAN ATRIBUT LASKAR MERAH PUTIH Pasal 12 Jenis Atribut Laskar Merah Putih 1.
Bendera Pataka Laskar Merah Putih (1)
Ukuran Bendera Pataka Laskar Merah Putih adalah Lebar 120 cm dan Panjang 180 cm ;-
(2)
Contoh Bendera Pataka Laskar Merah Putih adalah sebagai berikut :
MARKAS BESAR
IBU KOTA NEGARA
(3)
2.
MARKAS DAERAH
PROVINSI
MARKAS ANAK CABANG
MARKAS RANTING
KECAMATAN
DESA/KELURAHAN
MARKAS CABANG
KABUPATEN/KOTA
Mengubah bentuk/ukuran atau menambah/mengurangi Tulisan/gambar lain pada Bendera Pataka Laskar Merah Putih adalah pelanggaran disiplin anggota yang dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Laskar Merah Putih;-
Cap/Stempel Organisasi (1)
Berbentuk “Bulat Telur” mengandung makna kebulatan tekad seluruh anggota Laskar Merah Putih untuk membela dan mempertahankan Nagara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);Page | 8
(2)
Warna Biru Langit mengandung makna Hakekat Perjuangan Laskar Merah Putih yaitu Laskar Merah Putih merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang merupakan salah satu bagian dari elemen komponen anak bangsa yang memiliki integritas dan komitmen di dalam penegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap satu dan tetap berada dibawah naungan panji-panji Merah Putih dan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan harga mati bagi seluruh Keluarga Besar Laskar Merah Putih;-
(3)
Garis-garis berdiri tegak berjumlah 45 mengandung makna tahun Kemerdekaan Republik Indonesai yaitu tahun 1945;-
(4)
Tulisan bagian garis atas “Badan Pengurus” mengandung makna Laskar Merah Putih telah berubah dari Lembaga Swadaya Masyarakat menjadi Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS);-
(5)
Tulisan bagian tengah “Markas Besar/Markas Daerah/Markas Cabang/Markas Anak Cabang/Markas Ranting” mengandung makna tingkatan organisasi;-
(6)
Tulisan Nama Daerah pada bagian tengah di bawah tulisan “Markas Daerah/Markas Cabang/Markas Anak Cabang/Markas Ranting” mengandung makna nama Daerah masing-masing tingkatan sebagai penwujudan otonomi organisasi;-
(7)
Tulisan Laskar Merah Putih pada bagian garis bawah mengandung makna bahwa setiap Rakyat Indonesia adalah pejuang atau Laskar yang wajib untuk mempertahankan Kehormatan harkat dan martabat Bangsa dari upaya-upaya anasir asing baik dari dalam maupun luar serta Daerah untuk mencerai beraikan rakyat dan memecah belah persatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;-
(8)
Cap/Stempel Organisasi hanya dapat digunakan oleh Pimpinan tertinggi pada tidap-tiap tingkatan yaitu Ketua Umum dan Sekjend pada Markas Besar; Ketua dan Sekretaris pada Markas Daerah; Markas Cabang; Markas Anak Cabang dan Markas Ranting;-
(9)
Mengubah bentuk/ukuran atau menambah/mengurangi Tulisan/gambar lain pada Cap/Stempel Laskar Merah Putih adalah pelanggaran disiplin anggota yang dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Laskar Merah Putih;-
(10) Contoh Bentuk/Ukuran/Warna dan Tulisan pada Cap/Stempel Laskar Merah Putih, adalah sebagai berikut : -
Contoh Cap/Stempel Markas Besar :
-
Contoh Cap/Stempel Markas Daerah :
Page | 9
-
Contoh Cap/Stempel Markas Cabang :
-
Contoh Cap/Stempel Markas Anak Cabang :
-
Contoh Cap/Stempel Markas Ranting :
(11) Contoh Bentuk/Ukuran/Warna dan Tulisan pada Cap/Stempel Laskar Merah Putih ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih;3.
Papan nama :(1)
Warna Dasar adalah Putih ;-
(2)
Tulisan disesuaikan ;--
(3)
Ukuran lebar 100 cm dan panjang 150 cm ;--
(4)
Contoh Papan Nama Laskar Merah Putih :
MARKAS BESAR LASKAR MERAH PUTIH Sekretariat: Jalan Raya Jatinegara Timur, No. 61-65, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, Telp/Fax. 021-8591 3654
Page | 10 Sekretariat: Jalan Raya Jatinegara Timur, No. 61-65, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur, Telp/Fax. 021-8591 3654
MARKAS DAERAH LASKAR MERAH PUTIH PROPINSI---------------------------------------JL……………………………………………………
MARKAS CABANG Sekretariat:…………………………………………………………………… ………………………………………………………………… LASKAR MERAH PUTIH Website : www.laskarmerahputih.com KABUPATEN/KOTA-------------------------------------
JL……………………………………………………
(5) 4.
Tata Cara pemasangan Papan Nama Organisasi ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih;-
Atribut yang melekat pada Pakaian Laskar Merah Putih : (1) Sekretariat:…………………………………………………………………… Contoh Atribut yang melekat pada Pakaian Laskar Merah Putih yaitu sebagai berikut : ………………………………………………………………… Website : www.laskarmerahputih.com
DASAR MERAH TULISAN KUNING LIS PINGGIR KUNING Lengan Kanan
Lengan Kanan
Lengan Kiri
Nama terpasang di sudut kanan kantong baju
Page | 11
Warna Dasar Merah, lis berwarna Kuning, Tulisan Nama/Jabatan Kuning (2)
5.
Contoh Bentuk/Jenis/Warna/Ukuran Atribut Merah Putih yaitu sebagai berikut :
yang melekat pada pakaian Laskar
-
Badge Merah Putih di lengan kanan Baju;-
-
Badge lambang disebelah kiri lengan baju;-
-
Dikerah kanan baju dipasang emblem lambang Merah Putih;-
-
Dikera kiri baju dipasang emblem lambang Garuda Pancasila;-
-
Nama terpasang di sudut kanan baju;-
-
Baret Hitam untuk Brigade ;-
-
Baret Merah untuk anggota khusus;-
-
Baret Biru untuk Provost
-
Topi Lapangan dantertera nama dan Jabatan;-
-
Tongkat Komando hanya dapat digunakan oleh Ketua Umum ;-
(3)
Contoh Bentuk/Jenis/Warna/Ukuran Atribut yang melekat pada pakaian Laskar Merah Putih ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Organisasi ini;-
(4)
Mengubah Bentuk/Jenis/Warna/Ukuran Atribut yang melekat pada pakaian Laskar Merah Putih adalah pelanggaran disiplin anggota yang dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Laskar Merah Putih;-
Kop Surat Laskar Merah Putih : (1)
Kop Surat Laskar Merah Putih hanya dapat digunakan atas persetujuan Pimpinan tertinggi Organisasi pada tiap-tiap tingkatan yaitu Ketua Umum pada Markas Besar; Ketua pada Markas Daerah; Markas Cabang; Markas Anak Cabang; Markas Ranting dan Markas Anak Ranting;a. Contoh Kop Surat Markas Besar Laskar Merah Putih :
b. Contoh Kop Surat Markas Daerah Laskar Merah Putih :
Page | 12
c. Contoh Kop Surat Markas Cabang Laskar Merah Putih :
d. Contoh Kop Surat Markas Anak Cabang Laskar Merah Putih :
e. Contoh Kop Surat Markas Ranting Laskar Merah Putih :
f. Contoh Kop Surat Markas Anak Ranting Laskar Merah Putih :
(2)
Mengubah Tulisan pada Kop Surat Laskar Merah Putih adalah pelanggaran disiplin anggota yang dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Laskar Merah Putih;-
(3)
Kop Surat Laskar Merah Putih hanya dapat dipergunakan pada Surat Keputusan/Surat Edaran/Surat Perintah/Instruksi dan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh organisasi pada tiap-tiap tingkatan atas persetujuan pimpinan tertinggi organisasi;-
Page | 13
Pasal 13 Tata Cara Penggunaan Atribut Laskar Merah Putih Tata Cara penggunaan dan/atau Pemasangan Atribut Laskar Merah Putih sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat(1),(2),(3),(4) ditetapkan melalui Surat Edaran Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih;BAB VII TATA CARA PENERTIBAN ATRIBUT LASKAR MERAH PUTIH Pasal 14 Terguran Lisan 1.
Penyalahgunaan Penggunaan dan Peruntukkan ”Atribut” Laskar Merah Putih yang bertentangan dengan Hakekat Perjuangan Laskar Merah Putih dapat diberikan sanksi pelanggaran disiplin anggota sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Laskar Merah Putih;-
2.
Pemberian Sanksi kepada anggota Laskar Merah Putih sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat(1) Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan berdasarkan Laporan tertulis dari Komandan Provost masing-masing dengan cara ”Teguran Lisan” kepada anggota;Pasal 15 Terguran Tertulis
Jika ”Teguran lisan” sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat(2) ternyata diabaikan oleh anggota yang bersangkutan, maka Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan dapat memberikan ”Teguran Tertulis”;Pasal 16 Tindakan Administratif Jika ”Teguran Tertulis” sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat(2) ternyata diabaikan oleh anggota yang bersangkutan, maka Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan dapat memberikan ”Tindakan Administratif”, berupa pencabutan Kartu Anggota(KTA);Pasal 17 Upaya Paksa 1.
Jika ”Tindakan Administratif” sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ternyata diabaikan oleh anggota yang bersangkutan, maka Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan dapat memberikan ”Upaya Paksa” melalui Komandan Provost pada masingmasing tingkatan organisasi yaitu Markas Besar; Markas Daerah; Markas Cabang; Markas Anak Cabang dan Markas Ranting yaitu berupa penyitaan di tempat;-
2.
Keberatan atas upaya paksa penyalahgunaan Pakaian Laskar Merah Putih dapat disampaikan kepada Kemandan Provost Markas Besar dan/atau Kepada Wakil Ketua Umum Bidang OKK dan keputusan penyelesaiannya dikeluarkan oleh Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih;-
Page | 14
BAB VIII LAMBANG LASKAR MERAH PUTIH Pasal 18 Makna Lambang Laskar Merah Putih 1.
Lambang Laskar Merah Putih ialah :
2.
Makna Lambang Laskar Merah Putih adalah sebagai berikut :
3.
4.
(1)
Bendera Merah Putih, yang sedang berkibar terpasang di tiang berwarna hitam ;-
(2)
Orang - orang berderet sebanyak sepuluh, melambangkan deretan kepulauan dari Sabang sampai Merauke dengan kumpulan orang-orang yang bermaknakan jari tangan berjumlah sepuluh memegang erat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk tetap di bawah panji-panji Merah Putih ;-
(3)
Warna hitam pada tiang bendera, melambangkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah perjuangan yang mengorbankan Harta dan Darah Para Pejuang, Sekalipun - nyawa taruhannya, para Pahlawan Kusuma Bangsa yang berjuang sehingga tetes darah terakhir di dalam merebut kemerdekaan dari kaum penjajah ;-
(4)
Warna abu-abu, mengandung pengertian bahwa rela menjadi abu demi keutuhan bangsa dan Negara ;-
(5)
Tulisan Laskar Merah Putih, menggambarkan bahwa setiap Rakyat Indonesia adalah pejuang yang wajib untuk mempertahankan Kehormatan harkat dan martabat Bangsa dari upaya-upaya anasir asing baik dari dalam maupun dari Luar dan Daerah untuk mencerai beraikan rakyat dan memecah belah persatuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;-
Tata cara penggunaan Lambang Laskar Merah Putih tersebut diatur sebagai berikut : (1)
Lambang Laskar Merah Putih wajib digunakan pada Bendera Pataka; Bendera Laskar Merah Putih dan Kop Surat Laskar Merah Putih pada semua tingkatan organisasi Markas Besar (MABES); Markas Daerah (MADA); Markas Cabang (MACAB); Markas Anak Cabang (MARCAB) dan Markas Ranting (MARAN);-
(2)
Lambang Laskar Merah Putih dapat digunakan pada bendera umbul-umbul; Stiker; Spanduk; Pakaian dan lain-lain yang memenuhi norma –norma yang lazim digunakan umum;-
Penggunaan Lambang Laskar Merah Putih pada tempat-tempat khusus wajib izin dari Badan Pengurus Markas Besar Laskar Merah Putih;-
Page | 15
BAB IX TATA CARA PENGGUNAAN LAMBANG LASKAR MERAH PUTIH Pasal 19 Tata Cara Pemasangan Lambang Laskar Merah Putih pada Pakaian 1.
Tata cara pemasangan Lambang Laskar Merah Putih pada Pakaian ditetapkan melalui Surat Edaran ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih;-
2.
Penyalahgunaan pemasangan Lambang Laskar Merah Putih pada Pakaian dapat diberikan sanksi pelanggaran disiplin anggota sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Laskar Merah Putih;-
BAB X TATA CARA PENERTIBAN LAMBANG LASKAR MERAH PUTIH Pasal 21 Terguran Lisan 1.
Penyalahgunaan Penggunaan dan Peruntukkan ”Lambang” Laskar Merah Putih yang bertentangan dengan Hakekat Perjuangan Laskar Merah Putih dapat diberikan sanksi pelanggaran disiplin anggota sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat(2) Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Laskar Merah Putih;-
2.
Pemberian Sanksi kepada anggota Laskar Merah Putih sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat(1) Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan berdasarkan Laporan tertulis dari Komandan Provost masing-masing dengan cara ”Teguran Lisan” kepada anggota;Pasal 22 Terguran Tertulis
Jika ”Teguran lisan” sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat(2) ternyata diabaikan oleh anggota yang bersangkutan, maka Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan dapat memberikan ”Teguran Tertulis”;Pasal 23 Tindakan Administratif Jika ”Teguran Tertulis” sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat(2) ternyata diabaikan oleh anggota yang bersangkutan, maka Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan dapat memberikan ”Tindakan Administratif”, berupa pencabutan Kartu Anggota(KTA);Pasal 24 Upaya Paksa 1.
Jika ”Tindakan Administratif” sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ternyata diabaikan oleh anggota yang bersangkutan, maka Pimpinan Tertinggi organisasi pada tiap-tiap tingkatan dapat memberikan ”Upaya Paksa” melalui Komandan Provost pada masingmasing tingkatan organisasi yaitu Markas Besar; Markas Daerah; Markas Cabang; Markas Anak Cabang dan Markas Ranting yaitu berupa penyitaan di tempat;-
Page | 16
2.
Keberatan atas upaya paksa penyalahgunaan Pakaian Laskar Merah Putih dapat disampaikan kepada Kemandan Provost Markas Besar dan/atau Kepada Wakil Ketua Umum Bidang OKK dan keputusan penyelesaiannya dikeluarkan oleh Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih;Pasal 25 Aturan Tambahan
Peraturan Organisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagai pedoman pengeluaran dan penggunaan Pakaian, Atibut dan Lambang Laskar Merah Putih, dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Organisasi, maka akan dilakukan perbaikan (revisi) sebagaimana mestinya;Ditetapkan di
: Jakarta
Pada Tanggal : 17 Maret 2013
BADAN PENGURUS MARKAS BESAR LASKAR MERAH PUTIH, KETUA UMUM,
SEKRETARIS JENDERAL,
(H. ADEK ERFIL MANURUNG,SH)
(IR. EKO SOETIKNO)
TEMBUSAN YTH. KEPADA : 1.
Dewan Pembina Markas Besar Laskar Merah Putih
2.
Dewan Pendiri Laskar Merah Putih
3.
Dewan Pelindung Markas Besar Laskar Merah Putih
4.
Dewan Penasehat Laskar Merah Putih
5.
Dewan Pertimbangan Markas Besar Laskar Merah Putih
6.
Badan Kehormatan Organisasi (BKO) Markas Besar Laskar Merah Putih
7.
Seluruh Pengurus dan/atau anggota Laskar Merah putih pada tiap-tiap tingkatan organisasi (Markas Besar; Markas Daerah; Markas Cabang; Markas Anak Cabang dan Markas Ranting), tanpa kecuali;-
8.
Arsip
Page | 17
