2013 TENTANG DEALER UTAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ICEUANGAN REPUBLlK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 3 4 /PMK.08/2013 TENTANG DEALER UTAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/'PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008, belum mencakup kewajiban Dealer Utama dalam pelaksanaan penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik dan evaluasi kinerja Dealer Utama; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai'mana dimaksud dalam huruf a dan untuk memberikan kepastian hukum atas pelaksanaan' penjualan Surat Utang Negara dalam valuta asing di pasar perdana domestik dan evaluasi kinerja Dealer Utama, perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap pelaksanaan 'Dealer Utama; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Dealer Utama;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236); tentang 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

L

.3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata . Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Dan Publikasi Informasi Atas Pengelolaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2091PMK.08/ 2009 tentang Lelang ~embelianKembali Surat Utang Negara;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 431PMK.08 / 20 13 tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik;

,

t

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG DEALER UTAMA.

Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. ~ u r a Utang t Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan utang. 3. Dealer Utama adalah bank atau perusahaan efek yang

ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di pasar perdana maupun pasar sekunder SUN dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dengan hak tertentu. 4. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan. 5. Perusahaan Efek adalah perusahaan efek sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pasar modal yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek. . 6 . Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SUN untuk pertarna kali.

7. Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SUN yang telah dijual di Pasar Perdana. 8. Lelang SUN adalah penjualan SUN di Pasar Perdana domestik oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik. 9. . Lelang Pembelian Kembali SUN adalah pembelian kembali SUN di Pasar Sekunder oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara. 10. SUN Seri Benchmark adalah seri SUN yang menjadi acuan

untuk pemenuhan kewajiban dari Dealer Utama. 11. Nilai Pasar adalah nominal SUN dikali harga pasar per unit SUN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-3-

12. Lembaga Penilaian Harga Efek adalah lembaga yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penilaian harga efek dalam rangka menetapkan harga pasar SUN yang wajar. 13. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. ,

BAB I1 PERSYARATAN DAN PENUNJUKAN DEALER UTAMA Pasal2 (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal menunjuk 'Dealer Utama untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana maupun Pasar Sekunder. (2) Penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal untuk dan atas nama ~ e n t e rKeuangan. i ,

Pasal3

(I) Yang dapat ditunjuk menjadi Dealer Utama adalah: a. Bank; dan b. Perusahaan Efek. (2) Penunjukan Dealer. Utama didasarkan pada kriteria dan persyaratan sebagai berikut: a. Untuk Bank: 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku; 2) memenuhi persyaratan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). berdasarkan ketentuan otoritas terkait; 3) memenuhi

modal inti paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000,OO~(satu triliun rupiah);

4) melaksanakan perdagangan paling kurang 2;00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan SUN dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung sejak saat penyampaian permohonan; dan

5) menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah.


-4b. Untuk Perusahaan Efek: 1) memiliki izin usaha yang masih berlaku dari otoritas terkait sebagai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek; 2) memenuhi Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) paling sedikit rata-rata harian selama 1 (satu) bulan terakhir sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah); 3) melaksanakan perdagangan paling kurang 2,00% (dua perseratus) dari total volume perdagangan SUN dalam mata uang rupiah, selama 3 (tiga) bulan terakhir terhitung pada saat penyampaian permohonan; dan 4) menjadi peserta sistem transaksi Bank Indonesia yang terkait surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah. Pasal4 (1) Untuk dapat ditunjuk sebagai Dealer Utama, calon Dealer Utama harus: a. menyampaikan surat permohonan menjadi Dealer Utama kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dengan melampirkan surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan Dealer Utama; dan b. memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 ayat (2). (2) Surat pernyataan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal benvenang menerima atau menolak permohonan untuk menjadi Dealer Utama dengan mempertimbangkan kebutuhan jumlah Dealer Utama. BAB I11 HAK DAN KEWAJIBAN DEALER UTAMA Dealer Utama memiliki hak sebagai berikut: a. memperoleh hak menjadi peserta dalam pelaksanaan Lelang SUN dan Lelang Pembelian Kembali SUN; b. memperoleh hak untuk mendapatkan fasilitas peminjaman SUN;


-5c.

memperoleh inforrnasi tertentu terkait dengan kebijakan dan operasional pengelolaan SUN dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang.

Dealer Utama memiliki kewajiban sebagai berikut: a . menyampaikan penawaran pembelian pada setiap Lelang SUN dalam mata uang rupiah danlatau valuta asing di Pasar Perdana domestik; b. melaksanakan aktivitas Dealer Utama dalam Lelang SUN di Pasar Perdana dalam mata uang rupiah yaitu memenangkan paling kurang 2,00% (dua perseratus) dari total indikatif penerbitan SUN dalam mata uang rupiah atau dari total SUN yang dimenangkan pada Lelang SUN dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan; c.

melaksanakan perdagangan jual atau beli SUN dalam mata uang rupiah paling *kurang2,00°h [dua perseratus) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN Seri Benchmark dalam mata uang rupiah dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan; melakukan kuotasi harga SUN dua arah (two-way prices) SUN Seri Benchmark setiap Hari Kerja selama 1 (satu) tahun yang berupa kuotasi harga yang siap dieksekusi dan kuotasi harga indikatif, dengan ketentuan: 1) kuotasi harga SUN dua arah SUN Seri Benchmark yang siap dieksekusi . dilaksanakan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 15 Desember dengan jumlah total paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per hari per seri. 2) kuotasi harga SUN dua arah SUN Seri Benchmark indikatif dilaksanakan dalarn hal:

a) kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 1) telah dipenuhi; atau b) kuotasi dilaksanakan dari tanggal sampai dengan 3 1 Desember.

16 Desember

3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir 1) dan butir 2) dilaksanakan dengan rentang harga paling tinggi sebagai berikut: a) SUN yang, berjangka waktu jatuh tempo sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar 35 (tiga puluh lima) basis point.

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-6b) SUN yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sebesar 50 (lima puluh) basis point. c) SUN yang berjangka waktu jatuh tempo di atas 10 (sepuluh) tahun sebesar 60 (enam puluh) basis

point.

'

e. menyampaikan laporan bulanan secara tertulis mengenai posisi kepemilikan dan kegiatan perdagangan SUN di Pasar Sekunder kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Surat Utang Negara paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah akhir bulan.

(1) Kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama yang merupakan electronic trading platfonn yang ditentukan oleh Direktur Jenderal.

(2) Dalam ha1 infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama t i d a k berfungsi, penyampaian kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan secara manual. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan infrastruktur perdagangan sistem Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penyampaian kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal.

(1) Dealer Utama dapat meminta pembebasan kewajiban melakukan kuotasi harga SUN Seri Benchmark sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d kepada. Direktur Jenderal c.q. Direktur Surat Utang Negara. (2) Permintaan pembebasan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ha1 terjadi peningkatan yield pada salah satu SUN Seri Benchmark di Pasar Sekunder paling kurang sebesar 20 (dua puluh) basis point pada penutupan perdagangan hari sebelumnya yang didasarkan informasi yield dari Lembaga Penilaian Harga Efek. ,

(3) Pembebasan kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh Direktur Surat Utang Negara untuk dan atas nama Direktur Jenderal setelah mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.


-7(4) Perhitungan peningkatan yield S,UN Seri Benchmark di Pasar

Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB IV SUN SERI BENCHMARK Pasal 10 SUN Seri Benchmark untuk pemenuhan kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal setiap awal tahun. BAB V EVALUASI DEALER UTAMA Pasal 11 Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang melaksanakan evaluasi terhadap Dealer Utama yang mencakup evaluasi:

a. kewajiban Dealer Utama; dan b. kinerja tahunan Dealer Utama. Pasal 12 (1) Evaluasi terhadap kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a yaitu evaluasi atas kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal7.

(2) Tata cara perhitungan atas evaluasi kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 13 (1) Pelaksanaan evaluasi kewajiban Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c dilaksanakan setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan selama 1 (satu) tahun, yaitu: a. periode evaluasi tanggal 1 Januari s.d. 31 Maret, dilakukan evaluasi pada bulan April; b. periode evaluasi tanggal 1 April s.d. 30 Juni,. dilakukan evaluasi pada bulan Juli;

r


-8c. periode evaluasi tanggal 1 Juli s.d. 30 September, dilakukan evaluasi pada bulan Oktober; d. periode evaluasi tanggal 1 Oktober s.d. 31 Desember, dilakukan evaluasi pada bulan Januari tahun berikutnya. (2).Dalam ha1 terdapat penunjukan Dealer Utama baru yang dilakukan pada kurun waktu periode evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), pelaksanaan evaluasi kewajiban Dealer Utama untuk ,pertama kali dilakukan pada periode evaluasi berikutnya. Pasal 14 (1) Evaluasi kinerja tahunan . Dealer Utama dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:'

sebagaimana

a. efektivitas partisipasi Dealer Utama di Pasar Perdana; b. keaktifan perdagangan Dealer Utama di Pasar Sekunder; dan c. kualitas kuotasi harian SUN Seri Benchmark. (2) Tata cara perhitungan atas evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal 15 (1) Evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilaksanakan selama periode 1 (satu) tahun, yaitu sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 3 1 Desember tahun berjalan. (2) Pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' dilakukan paling lambat bulan Maret tahun berikutnya. (3) Dalam ha1 terdapat penunjukan Dealer Utama baru yang dilakukan pada kurun w a k t ~ periode evaluasi tahun berjalan, Dealer Utama yang ditunjuk tidak diikutsertakan dalam evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama tahun berjalan dan dilakukan evaluasi kinerja pada tahun berikutnya.

BAB VI FASILITAS PEMINJAMAN SUN Pasal 16 (1) . Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dapat memberikan fasilitas peminjaman SUN kepada Dealer Utama.

MENTERI KEUANGAW REPUBLIK INDONESIA

-9-

.. ..

(2) Fasilitas peminjaman SUN hanya dapat diberikan kepada Dealer Utama yang mengalami kesulitan penyediaan SUN Seri Benchmark sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban untuk melakukan kuotasi harga SUN Seri Benchmark. :

Pasal 17

Fasilitas peminjaman SUN diberikan kepada Dealer Utama dengan cara Menteri . Keuangan c.q. Direktur Jenderal meminjamkan SUN Seri Benchmark kepada Dealer Utama dan Dealer Utama menyerahkan SUN seri yang berbeda sebagai jaminan. Pasal 18 (1) SUN yang dipinjamkan kepada Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 hanya untuk SUN Seri Benchmark.

(2) SUN yang dijaminkan kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 17 berupa seri SUN yang diperdagangkan di pasar domestik. (3) SUN yang dipinjamkan maupun yang dijaminkan berupa SUN yang tidak jatuh tempo dalam masa peminjaman, baik kupon maupun pokok. Pasal 19 (1) Dealer Utama yang akan meminjam SUN menyampaikan surat permohonan fasilitas peminjaman SUN secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal, mengikuti contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari' Peraturan Menteri ini. (2) Setiap permohonan fasilitas peminjaman SUN yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. (3) Tata cara pemberian fasilitas peminjaman SUN berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI 'yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Fasilitas peminjarnan SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan biaya sebesar tingkat suku bunga.lending facility Bank Indonesia dikurangi tingkat suku bunga deposit facility Bank Indonesia ditambah 1% (satu perseratus) dari Nilai Pasar SUN yang dipinjam, pada saat permohonan. 1


-10(2) Biaya peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Dealer Utama ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia atas nama Menteri Keuangan, pada saat Setelmen peminjaman. (3) Tata cara perhitungan jumlah biaya fasilitas peminjaman SUN oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Nilai Pasar SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) adalah 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan. (2) Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan dan dijaminkan mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (mid day) dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan. (3) Tata cara perhitungan jumlah nominal SUN yang dijaminkan untuk setiap peminjaman berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Jangka waktu peminjaman SUN maksimal 7 (tujuh) hari kalender. (2) .Dealer Utama yang menggunakan fasilitas peminjaman SUN wajib mengembalikan SUN yang dipinjam sesuai dengan batas waktu peminjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3.).

(3) Dealer Utama dapat memperpanjang jangka waktu peminjaman sebanyak 1 (satu) kali dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling larnbat 2 (dua) Hari Kerja sebelum masa peminjaman berakhir (T-2) dan membayar biaya peminjaman. (4) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal mengembalikan SUN yang dijaminkan kepada Dealer Utama setelah Dealer Utama mengembalikan SUN yang dipinjam, pada tanggal Setelmen pengembalian.

MENTERl KEUANGAW REPUBLlK INDONESIA .+

-1 1-

..

(1) Dealer Utama dapat menjaminkan SUN maksimal 5 (lima) seri yang berbeda untuk setiap peminjaman. (2) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal hanya dapat memberikan 1 (satu) seri SUN untuk setiap peminjaman.

SUN Seri Benchmark yang dipinjam oleh Dealer Utama pada saat dikembalikan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal, dinyatakan lunas dan tidak berlaku lagi.

(1) Dalam ha1 Dealer Utama yang menggunakan fasilitas peminjaman SUN tidak mengembalikan seluruh atau sebagian SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan setelah jatuh tempo peminjaman, maka Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal dapat menyatakan lunas seluruh atau sebagian SUN yang dijaminkan. (2) Dalam ha1 Nilai Pasar untuk SUN yang dinyatakan lunas lebih kecil dari Nilai Pasar SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan, Dealer Utama yang meminjam wajib menyerahkan tambahan secara tunai sebesar selisih kurang Nilai Pasar SUN kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal. (3) Nilai Pasar SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada harga SUN yang terakhir diumumkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek. (4) Tata cara perhitungan SUN yang dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ,

BAB VII SETELMEN FASILITAS PEMINJAMAN SUN (1) Setelmen peminjaman SUN yang dipinjamkan dan yang dijaminkan dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah pennohonan disetujui oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal (T+2). (2) Setelmen pengembalian SUN yang dipinjamkan dan yang dijaminkan dilakukan pada saat berakhirnya batas waktu peminjaman. (3) Setelmen peminjaman SUN sebagaimana dimaksud pada ayat (I), memperhitungkan pembayaran bunga berjalan (accrued interest).

F


-12-

(1) Dalam ha1 Dealer Utama menerima net0 bunga berjalan (net acc.med interest) pada saat Setelmen peminjaman SUN, Dealer Utama dikenakan biaya bunga atas net0 bunga berjalan sebesar 65% (enam puluh lima perseratus) dari tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia yang dihitung selama masa peminjaman. .

,

(2) Pembayaran biaya bunga atas net0 bunga berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , dilakukan pada saat Setelmen peminjaman SUN. (3) Tata cara perhitungan biaya bunga atas net0 bunga berjalan berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Dalam ha1 pada saat Setelmen pengembalian SUN terdapat akumulasi selisih net0 bunga berjalan antara SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan dengan SUN yang dijaminkan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.. apabila akumulasi selisih net0 bunga berjalan SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan lebih tinggi dari SUN yang dijaminkan, maka Dealer Utama membayar akumulasi selisih net0 bunga berjalan secara tunai kepada Pemerin tah. b. apabila akumulasi selisih net0 bunga berjalan SUN yang dijaminkan lebih tinggi dari SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan, maka Pemerintah membayar akumulasi selisih net0 bunga berjalan secara tunai kepada Dealer Utama. (2) Pembayaran akumulasi selisih net0 bunga berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan pada saat Setelmen pengembalian SUN. (3) Tata cara perhitungan akumulasi selisih net0 bunga berjalan berpedoman pada tata cara sebagaimana tercantum dalam Larnpiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. ,

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Setelmen mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.


- 13BAB VIII SANKSI (1) ~ i r e k t u rJenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan dapat memberikan surat peringatan kepada Dealer Utama, dalam hal: a. Dealer Utama tidak memenuhi: 1) 3 (tiga) jenis kewajiban dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal7; 2) salah satu kewajiban dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, atau huruf c, sebanyak 2 (dua)kali; atau 3) salah satu kewajiban dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d atau huruf e, sebanyak 3 (tiga) kali'.

b. Dealer Utama tidak dapat mengembalikan SUN Seri Benchmark yang dipinjam sampai dengan batas waktu peminjaman SUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 ayat (2) baik seluruh atau sebagian SUN yang dipinjam. (2) Dalam ha1 satu pelanggaran telah dihitung sebagai dasar pemberian surat peringatan, maka pelanggaran tersebut tidak diperhitungkan lagi sebagai dasar pemberian surat peringatan berikutnya. (3) Surat peringatan yang telah diberikan kepada Dealer Utama atas hasil evaluasi kewajiban Dealer Utarna selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 3 1 Desember, tidak diperhitungkan dalam evaluasi kewajiban tahun berikutnya. (4) Dealer

Utama yang telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tidak dapat mengikuti Lelang SUN dan Lelang Pembelian Kembali 'SUN. BAB IX PENCABUTAN DEALER UTAMA

(1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan berwenang mencabut penunjukan Dealer Utama dalam hal: a. Dealer Utama menempati peringkat terbawah selama 2 (dua) periode berturut-turut berdasarkan atas hasil evaluasi kinerja tahunan Dealer Utama yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b;


- 14-

b. Dealer Utama menerima surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan evaluasi kewajiban Dealer Utama selama 1 (satu.) tahun terhitung sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember; c. Dealer Utama yang meminjam tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) danlatau Pasal28 ayat (1) huruf a; d. Dealer Utama dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; e. Dealer Utama dicabut izin usahanya oleh otoritas terkait; atau f.

Dealer Utama mengajukan pengunduran diri sebagai Dealer Utama secara tertulis kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal.

(2) Pencabutan penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanak'an paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah diterbitkan surat peringatan ketiga. (3) Pencabutan penunjukan Dealer Utama diumumkan kepada publik dan dilaporkan kepada otoritas terkait.

(4) Dealer Utama yang telah dicabut penunjukkannya sebagai Dealer Utama karena kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , dapat mengajukan permohonan untuk menjadi Dealer Utama setelah 24 (dua puluh empat) bulan sejak pencabutan Dealer Utama.

(1) Direktur Jenderal untuk dan atas nama .Menteri Keuangan berwenang mencabut sementara penunjukan Dealer Utama dalam hal: a. Bank dihentikan sementara atau permanen sebagian kegiatan usaha Bank oleh otoritas terkait; atau

b. Perusahaan Efek dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha oleh otoritas terkait. (2) Pencabutan sementara penunjukan Dealer Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sampai dengan pembekuan kegiatan usaha Dealer Utama dicabut oleh otoritas terkait. (3) Dalam masa pencabutan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Dealer Utarna dibebaskan dari pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal7. '


-15-

(1) Dalam ha1 Dealer Utama dicabut penunjukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (I), maka transaksi peminjaman berakhir pada tanggal pencabutan penunjukan Dealer Utama. ( 2 ) ~ e n ~ e l e s a i atransaksi n sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Pasal 29. (3) Dalam ha1 Dealer Utama tidak melakukan penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas selisih kurang yang harus dibayar, maka selisih kurang yang harus dibayar diberlakukan sebagai piutang negara. ,

(4) Tata cara penyelesaian piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PERALIHAN Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a. Penunjukan Dealer Utama yang telah dilakukan sebelum

berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku. b.

Pelaksanaan evaluasi kewajiban Dealer Utama dan pemberian surat peringatan kepada Dealer Utama untuk tahun 2013 yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku. BAB XI KETENTUANPENUTUP Pasal35

(1) Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi kinerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mulai berlaku pada tahun 2014. (2) Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/ PMK.08/2007 tentang Sistem Dealer Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MENTERI IQUANQAN REPUBLIIC INDONESIA-

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta padatanggal 7 O k t o b e r 2 0 1 3 1

MENTERI KEUANGAN REPUBLIIC INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta padatanggal 7 O k t o b e r 2 0 1 3 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMI'R SYAM'SUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1 2 0 4

Salinan s e s u a i dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIANT.U. KEMENTERIAN

k.

. . ,

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN IVOMOR 134 / P M K . 0 8 / 2 0 1 3 TENTANG DEALER UTAMA

tdENTERI KEUkldGkN REPUBLIK IIdDONESIA

'

(KOP SURAT PERUSAHAAN) SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini,

...

tanggal

.. .

di Jakarta, (Nama) bertindak selaku (Jabatan) dari

dan oleh karena itu untuk dan atas narna (Perusahaan), berkedudukan di (alamat) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia memaiuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan Dealer Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan te'ntang Dealer Utama.

Surat pernyataan ini ditandatangani di atas materai cukup oleh Pejabat yang berwenang untuk atas narna bertindak perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)

Nama Perusahaan ttd. Pejabat yang berwenang

-

:

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai d e n g a n aslinya KEPALA BIRO .UMUM u.b. KEPALA BAGIAN T.U. KqMENTERIAN

& GMR&/. NIP 195 04201984021001

. .

..

'

LAMPIRAN I1 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1 3 4 / P M I < . 0 8 / 2 0 1 3 ' TENTANG DEALER UTAMA

IsAENTERI KEUAIdGAN REPUBLIK lld00NESIA

CONTOH PERHITUNGAN PENINGKATAN YIELD SUN SERI B E N C H M A R K DI PASAR SEKUNDER

Perhitungan peningkatan yield yang terjadi pada salah satu SUN Seri B e n c h m a r k di p a s a r sekunder adalah sebagai'berikut: Peningkatan yield

=yield SUN Seri Benchmark pada penutupan hari sebelum H ( e n d d a y H-1) dikurangi (-1 yield SUN Seri Benchmark pada penutupan 2 (dual hari sebelum H (end d a y H-2). H merupakan hari dimana .pemerintah dapat membebaskan Dealer Utama dari kewajiban untuk melakukan kuotasi harga SUN Seri B e n c h m a r k .

Informasi yield SUN Seri B e n c h m a r k didasarkan informasi yield dari Lembaga Penilaian Harga Efek. Contoh:

a. Pada penutupan perdagangan (end d a y H-2)tanggal 11 Juli 2013, yield Obligasi Negara seri FRO064 adalah 8,084%. b. Pada penutupan perdagangan ( e n d d a y H- 1)tanggal 12 Juli 20 13, yield Obligasi Negara seri FRO064 adalah 8,284%. Dengan demikian telah terjadi peningkatan yield Obligasi Negara seri FRO064 sebesar 20 bps. Berdasarkan kenaikan yield SUN Seri B e n c h m a r k tersebut, Direktur Surat Utang Negara untuk dan atas nama Direktur Jenderal dapat membebaskan Dealer Utarna dari kewajiban untuk melakukan kuotasi harga SUN Seri B e n c h r n a r k untuk tanggal 13 Juli 20 13 berdasarkan permintaan dari Dealer Utama, setelah mempertimbangkan kondisi pasar keuangan.

I


ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO U.MUM u .b; KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN *+

I

.

I

A, G I A R T ~ ~ NIP 195 0420,198402 1001 L

.

,

,

'

LAMPIRAN 111 .RERATURAN MENTERI KEUANGAN 'NOMOR 1 3 4 / P M K . 0 8 / 2 0 1 3 TENTANG DEALER UTAMA


TATA CARA PERHITUNGAN EVALUASI ATAS KEWAJIBAN AKTIVITAS DEALER UTAMA DALAM LELANG SUN DI PASAR PERDANA DAN KEWAJIBAN PERDAGANGAN DEALER UTAMA DI PASAR SEKUNDER I.

Kewajiban aktivitas Dealer Utama dalam Lelang SUN di pasar perdana dalam mata uang rupiah setiap 3 (tiga) bulan periode evaluasi, paling kurang memenangkan 2,00% dari total indikatif penerbitan SUN dalam mata uang rupiah. Dalam ha1 pada saat Lelang SUN, target indikatif penerbitan SUN dalam mata uang rupiah lebih besar dari total yang dimenangkan, maka perhitungan aktivitas Dealer Utama dalam Lelang SUN di Pasar Perdana menggunakan total yang dimenangkan. Cara perhitungan evaluasi adalah sebagai berikut:

P T

=

Jumlah yang dimenangkan oleh Dealer Utama dalam suatu lelang.

=

i

=

Total indikatif, yaitu apabila total indikatif dalam s u a t u lelang lebih kecil a t a u s a m a dengan total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama, atau T = Total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama, yaitu apabila total indikatif dalam s u a t u lelang lebih besar' dari total yang dimenangkan dalam lelang tersebut. Pelaksanaan lelang.

n

=

Jumlah Pelaksanaan lelang dalam 3 (tiga) bulan periode evaluasi. Contoh perhitungan evaluasi:

1. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam P a s a l 7 huruf b. Dealer Utama "A" pada bulan Januari memenangkan lelang sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), bulan Februari Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) serta bulan Maret Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Sedangkan total hasil lelang sesuai a t a u lebih besar dari target indikatif, yaitu untuk bulan . Januari target indikatif dari suatu lelang sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), bulan Februari Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) serta bulan Maret Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah). Evaluasi terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana:

Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana paling kurang sama dengan 2,00% maka Dealer Utam'a "A" telah I

MENTERIKEUANGAN REPUBLlK INDONESIA

-2-

memenuhi kewajiban. Apabila kurang dari 2,00% maka tidak memenuhi kewajiban. 2. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama pada saat Lelang SUN, target indikatif penerbitan SUN dalam mata uang rupiah lebih besar dari total yang dimenangkan Dealer Utam'a "A" pada bulan Januari memenangkan lelang sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), bulan Februari Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) serta bulan Maret Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Sedangkan total hasil lelang untuk bulan Januari dan Februari sesuai atau 1ebih.besar dari target indikatif, bulan Januari target indikatif '~~3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dan bulan Februari target indikatif Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). Untuk bulan Maret target indikatif dari suatu lelang Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) tetapi hasil lelang yang dimenangkan Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah). Evaluasi terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana:

Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana lebih besar dari 2,00% yaitu 2,11% maka Dealer Utama "A" telah memenuhi kewajiban. Apabila kurang dari 2,00% maka tidak memenuhi kewajiban.

11. Kewajiban melaksanakan perdagangan jual atau beli SUN dalam mata uang rupiah paling kurang 2,00% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN Seri Benchmark dalam mata uang rupiah dalam setiap kurun waktu 3 (tiga) bulan. Contoh perhitungan evaluasi adalah sebagai bkrikut: Dealer, Utama "A" (DU A) melakukan perdagangan jual atau beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah pada bulan Januari 2013 sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesar Rp60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah) pa,da bulan tersebut. Pada bulan Februari 2013 DU A melakukan perdagangan jual atau beliSUM seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesar Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesarRp65.000.000.000.000,00 (enam puluh lima triliun rupiah) pada bulan tersebut. Pada bulan Maret 2013 DU A melakukan perdagangan jual atau beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesar Rp1.600:000.000.000,'00 (satu triliun enam ratus miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli Surat Utang Negara

MENTERI KEUklJrJkN REPUBLIK INDONESIA

seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesar Rp55.000.000.000.000,00(lima puluh lima triliun rupiah). Pada contoh tersebut, pada bulan April 20 13 kewajiban DU A dievaluasi untuk kegiatan periode bulan Januari 201.3 sampai dengan Maret 2013, dimana DU A melakukan total perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah sebesar Rp3.600.000.000.000,00 (tiga triliun enam ratus miliar rupiah) dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri benchrizark dalam mata ,uang rupiah sebesar Rp 180.000.000.000.000,00 (seratus delapan puluh triliun rupiah), atau 2,00%, sehingga DU A telah memenuhi kewajiban perdagangan jual atau beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah paling kurang 2,00% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah. Apabila DU "A" melakukan ,perdagangan jual atau beli SUN seri benchmark dalam mata uang rupiah kurang dari 2,00% dari total volume perdagangan transaksi jual maupun transaksi beli SUN seri benchmark dalam mata uangrupiah, maka DU "A" tidak memenuhi kewajiban perdagangan di pasar sekunder.

: MENTERI

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

-

Salinan sesuai ,.._.. _den. _gan _ _-.. aslinya KEPALA ~RO,.UMUM : db;.,,;:: :?' . ..., "

MUHAMAD CHATIB BASRI

s

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1 3 4 /PMK.08/2013 TENTANG DEALER UTAMA


TATA CARA PERHITUNGAN EVALUASI KINERJA TAHUNAN DEALER UTAMA Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) melakukan evaluasi tahunan terhadap kinerja Dealer Utama (DU). Evaluasi kinerja tahunan DU dilakukan dengan cara mengukur efektifitas partisipasi DU di Pasar Perdana, keaktifan perdagangan DU di Pasar Sekunder dan kualitas kuotasi harian DU. Kriteria-kriteria yang digunakan untuk mengukur kinerja DU adalah sebagai berikut: 1. Efektivitas Partisipasi DU di Pasar Perdana ~enilaiandilaksanakan berdasarkan jumlah bid awarded yang diperoleh DU pada setiap lelang .penerbitan SUN. Semakin besar jumlah bid awarded, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya. 2. Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder Penilaian atas keaktifan perdagangan DU di Pasar Sekunder ditentukan dengan menghitung volume, frekuensi dan jumlah hari perdagangan yang dilakukan DU selama periode penilaian. a. Volume Penilaian dilaksanakan berdasarkan volume transaksi beli dan transaksi jual yang dilakukan DU di Pasar Sekunder setiap periode penilaian. Semakin besar volume transaksi, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya. b. Frekuensi Penilaian dilaksanakan berdasarkan frekuensi transaksi beli dan transaksi jual yang dilakukan DU di Pasar Sekunder setiap periode penilaian. Semakin tinggi frekuensi transaksi, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya. c. Hari Perdagangan Penilaian dilaksanakan berdasarkan jumlah hari perdagangan yang dilakukan DU di Pasar Sekunder setiap periode penilaian. Semakin besar jumlah hari perdagangan yang dilakukan, semakin tinggi nilai yang diperoleh DU dan sebaliknya. 3. Kualitas Kuotasi ~ a r i a n SUN Seri Benchmark'

Penilaian atas kualitas kuotasi harian ditentukan dengan menggunakan teknik distance toward average, yaitu pengukuran tingkat kecenderungan mid price dan spread kuotasi harian seri benchmark terhadap rata-rata keseluruhan variabel yang 'bersesuaian: a. Mid price Mid price adalah nilai rata-rata dari bid price dan ask price dari kuotasi SLTN seri benchmark yang disampaikan DU setiap harinya. Semakin jauh mid price te~sebutdari rata-rata keseluruhan DU, maka akan mendapatkan nilai yang lebih rendah, dan sebaliknya. b. Spread Spread adalah selisih antara bid price dan ask price dari kuotasi SUN seri benchmark yang disampaikan DU setiap harinya. Semakin besar spread, maka akan mendapatkan nilai yang lebih rendah, dan sebaliknya. '

MENTERl KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

-2Masing-masing kriteria tersebut diatas mempunyai nilai dengan skala 1-100 dan mempunyai bobot dalam bentuk prosentase. Total bob0 tdari keseluruhan kriteria dan sub kriteria adalah 100%. Hasil penilaiqn dari masing-masing kriteria tersebut dikalikan dengan bobot kriteria dan dijumlahkan untuk keseluruhan kriteria didapatkan Nilai Akhir Evaluasi Kinerja DU sebesar paling tinggi 100. NAEK= n l x k l + n2xk2 + n3xk3 + n4xk4 + n5xk5 + n6xk6 Keterangan: NAEK- Nilai Akhir Evaluasi Kinerja DU. nl = nilai DU untuk kriteria efektifitas partisipasi di Pasar Perdana. n2 = nilai. DU untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria volume transaksi. n3 = nilai DU u n t u k kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria Frekuensi transaksi. n4 = nilai DU untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria Jumlah hari perdagangan. n5 = nilai DU untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria mid price. n6 = nilai DU untuk kriteria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria spread kuotasi. kl = bobot untuk kriteria efektifitas partisipasi di Pasar Perdana. = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder k2 subkriteria volume transaksi. k3 = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder subkriteria Frekuensi transaksi. = bobot untuk kriteria Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder k4 subkriteria Jumlah hari perdagangan. = bobot untuk kri'teria Kualitas Kuotasi Harian subkriteria mid price. k5 = bobot untuk kriteria Kualitas ~ u o t a s Harian i subkriteria spread kuotasi. k6 Besaran bobot untuk masing-masing kriteria adalah sebagai berikut: . . .

.

.

,

.

No

Kriteria

Sub Kriteria

1 2

Efektifitas partisipasi di Pasar Perdana Keaktifan Perdagangan DU di Pasar Sekunder

3

~ u a l i t a ;Kuotasi Harian

bid awarded volume transaksi frekuensi transaksi . jurnlah hari perdagangan mid price spread kuotasi

1

30% 100%

Total

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA B I R Q / w ~ W:-. .

ICriteria 35% 35%

o

Bobot Sub Kriteria 35% 15% 10% 10% 15% 15% 100% .

I


>

ttd.


'

GIARTO)! NIP 19590430198402

loww >

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1 3 4 / P M K . O 8 / 2 0 1 3 TENTANG DEALER UTAMA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA .. ..

(KOP SURAT) (SURAT PERMOHONAN FASILITAS PEMINJAMAN SUN) Jakarta, [tanggal, bulan, tahun] Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktur Jenderal 'Pengelolaan Utang di Jakarta Hal: ~e;mohonan Fasilitas Peminjaman Surat Utang ~ e & a Bersama surat ini, kami (nama perusahaan) mengajukan permohonan fasilitas peminjaman Surat Utang Negara (SUN) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang dalam rangka memenuhi kewajiban kami menyerahkan SUN dengan jumlah dan seri tertentu kepada mitra bisnis kami. Sebagai jaminan atas SUN yang kami pinjam tersebut, kami akan menyerahkan SUN milik kami pada tanggal setelmen dengan telah memperhitungkan rasio. jumlah yang telah ditetapkan. Kami berjanji akan mengembalikan SUN yang kami pinjam pada tanggal jatuh tempo peminjaman dan akan mematuhi ketentuan peminjaman SUN yang berlaku. Adapun rincian permohonan kami adalah sebagai berikut: 1. SUN yang dipinjam dari Pemerintah Tanggal Tanggal Jatuh Tempo Jumlah Unit Seri Jatuh Kupon Tempo berikutnya . - I 1)

I

I

I

Harga Per Unit

Accrued Interest Per Unit

I,

I

I

I

Harga Pasar SUN seri benchmark yang dipinjam mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (mid day] dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.

2. SUN yang dijaminkan pada Pemerintah Tanggal Jatuh Tanggal Seri Tempo Kupon Jumlah Unit Jatuh berikutnya Tempo

Harga Pasar Per Unit 2)

Accrued Interest Per Unit

Harga Pasar SUN yang dijarninkan mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (mid day) dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan.

3. Tanggal setelmen peminjaman : ddmmyyyy 4. Tanggal pengembalian

: ddmmyyyy

Dalam ha1 terjadi wanprestasi dari pihak kami, yaitu pada saat tanggal jatuh tempo pengembalian SUN ternyata kami gaga1 mengembalikan SUN yang kami pinjam, maka kami memberikan hak tanpa syarat kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolsan Utang untuk menyatakan lunas seluruh atau sebagian SUN yang dijaminkan. Dalam ha1 Nilai Pasar untuk SUN yang dinyatakan lunas lebih kecil 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN seri benchmark yang dipinjamkan, maka kami akan menyerahkan tambahan secara tunai sebesar selisih kurang Nilai Pasar SUN tersebut untuk memenuhi/mencukupi kekurangan yang seharusnya kami kembalikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai tata cara peminjaman SUN.

MENTERI ICEUANGAN REPUBLII( INDONESIA-

Untuk keperluan administrasi kami sampaikan pula: a. rekening surat berharga:,

Nomor : xx-xx-xxxx Atas nama : xxx Sub-registry : xxx b. Rekening dana.tunai (di Bank Indonesia atau bank pembayar):

Nomor : xx-xx-xxxx Atas nama : xxx Demikian kami sampaikan dan atas perkenan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

~ u r a t pemyataan ini ditandatangani di atas materai cukup oleh Pejabat benvenang untuk yang bertindak atas nama perusahaan sesuai AD perusahaan, disertai stempel perusahaan (apabila ada)

:

Nama Perusahaan ttd. Pejabat yang benvenang

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya _ KEPALA BIRO UMUM , .;: .. . ..--. . u.by:r,"*:..,\ ? - , ___i.

*

NIP 19$60420198402 1001

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1 34 / P M K . 0 8 / 2 0 1 3 TENTANG LEALER UTAMA

MENTERI KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMINJAMAN SUN 1. Dealer Utama menyampaikan surat permohonan fasilitas peminjaman SUN, Surat Penyerahan Jaminan dan surat keterangan mengenai adanya transaksi penjualan atas SUN yang dipinjam, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang setiap Hari Kerja, mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB. 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan persetujuan pemberian fasilitas perninjaman SUN kepada Dealer Utama paling lambat pada 1 (satu) Hari Kerja setelah pengajuan permohonan Dealer Utama untuk melakukan peminjaman Surat Utang Negara.

3. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk dan atas nama Menteri Keuangan menyampaikan surat kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya pada 1 (satu.) Hari Kerja setelah permohonan Dealer Utama disetujui oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang untuk pelaksanaan Setelmen sesuai dengan prosedur dan ketentuan Bank Indonesia. 4. Peminjaman SUN oleh Dealer Utama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dealer Utama wajib menyerahkan SUN yang dijaminkan kepada Pemerintah dengan jumlah sebesar 1,2 (satu koma dua) kali Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan pada saat setelmen peminjaman; b. Dealer Utama wajib membayar biaya peminjaman SUN per-hari (dengan basis actual/ actual) ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia pada saat setelmen peminjaman; c. Dealer Utama membayar bunga berjalan (accrued interest) atas SUN yang dipinjam dan Pemerintah membayar bunga berjalan atas SUN yang dijaminkan pada saat setelmen peminjaman secara neto; d. Dealer Utama wajib mengembalikan SUN yang dipinjam sesuai dengan batas waktu peminjaman paling lambat pukul 14.00 WIB pada tanggal setelmen pengembalian; e. Pada saat setelmen pengembalian, Dealer Utama membayar bunga berjalan atas SUN yang dijaminkan dan Pemerintah membayar bunga berjalan atas SUN yang dipinjamkan dengan memperhitungkan akumulasi selisih net0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); f. Dalam ha1 Pemerintah membayar net0 bunga berjalan (net accrued interest), Dealer Utama membayar biaya bunga atas net0 bunga berjalan pada saat setelmen peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2); g. Eeriode peminjaman SUN berakhir pada Hari Kerja dan paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum jatuh tempo kupon dan/atau pokok SUN yang dipinjamkan maupun SUN yang dijaminkan; dan h. Batas waktu peminjaman (setelmen pengembalian) tidak melebihi tanggal 15 Desember. Dalam ha1 tanggal 15 Desember adalah hari libur maka batas waktu peminjaman adalah pada Hari Kerja berikutnya.

4,

MENTEHI t(EUANGAN REPUBLlll INDONESIA.

3. Dealer Utama dapat memperpanjang peminjaman SUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menyampaikan surat permohonan perpanjangan dimaksud kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum batas waktu peminjaman berakhir dengan tetap mengikuti ketentuan angka 2 huruf b, huruf f danhuruf g.

4. Dalam ha1 Dealer Utama memperpanjang peminjaman SUN, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang menyampaikan surat kepada Bank Indonesia mengenai perpanjangan peminjaman SUN dimaksud, paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum batas waktu peminjaman berakhir.

:


ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO UMUM

. 8

(/,

.

(j

,*;,

.

'

7

!

s

.-

-

:. . I

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI KEUAMGAN NOMOR 1 3 4 / P M K . 0 8 / 2 0 1 3 TENTANG DEALER UTAMA

MEN'rERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TATA CARA PERHITUNGAN JUMLAH BIAYA PEMINJAMAN SUN, PERHITUNGAN SUN YANG DINYATAKAN LUNAS DAN PERHITUNGAN AKUMULASI SELISIH NET0 BUNGA BERJALAN (ACCRUEDLVTERESg Cara perhitungan jumlah biaya peminjaman SUN oleh Dealer Utama adalah sebagai berikut: Jumlah Biaya

=

Pc SUN GO1 x V SUN GO1 x (LFBI-DPEI + 1%) xt T

~ e t e r a n ~ a: n PCSUN GOI- Harga SUN seri benchmark yang dipinjam (dalam persen). V SUN GO1

=

Jumlah volume SUN yang dipinjamkam.

LFBI

=

Suku bunga Lending Facility Bank Indonesia.

DFBI

=

Suku bunga Deposit Facility Bank Indonesia.

T

=

Jumlah hari dalam setahun.

t

=

Jangka waktu peminjaman (dalam hari).

Jumlah hari dalam setahun berbasis hari aktual. Jumlah biaya dan bunga berjalan (accrued interest) dibulatkan ke dalam rupiah penuh, dengan ketentuan apabila dibawah dan sama dengan 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi nol, sedangkan di atas 50 (lima puluh) sen dibulatkan menjadi Rp1,OO (satu rupiah). Contoh: Pada tanggal 10 Juni 2013, Dealer Utama " A mengajukan peminjaman S U N seri FRO063 (seri benchmark) sebesar 100.000 unit atau Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliai- rupiah). Tingkat kupon seri FRO063 adalah sebesar 5,625%, jatuh tempo tanggal 15 Mei 2023 dan Harga SUN seri. FRO063 pada penutupan hari sebelumnya adalah sebesar 100,OOO/~. Tingkat suku bunga lending facility Bank 1ndonesia.adalah sebesar 6,25% dan tingkat suku bunga deposit facility Bank Indonesia adalah sebesar 4,25%. Dealer Utama "A" melakukan peminjaman selama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal Setelmen peminjaman yaitu tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan tanggal Setelmen pengembalian yaitu tanggal 19 Juni 2013. Dealer Utama memberikan jaminan SUN seri FRO047 jatuh tempo tanggal 15 Februari 2028 sejumlah Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) dengan harga pasarsebesar 136,00% dan tingkat kupon sebesar 10,000% dan seri FRO048 jatuh tempo15 September 2018 sejumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan harga pasar sebesar 118,00% dan tingkat kupon sebesar 9,000%.


-2Sehingga biaya peminjaman SUN seri FRO063 oleh Dealer Utama "A" yang dibayar : a. Pada tanggal Setelmen .perninjaman tanggal 12 Juni 20 13,: Biaya Perninjaman = =

(100,00% x RpI00.0O0.0100.00Q,OOx (6,00%

- 4,00?& + 1,00%)

365

x '7

Rp57.534.246,58 dibulatkan menjadi Rp57.534.247,OO

AIp 1=Rp428.000.000,00 AIj 1 = AIj 1(seri FR0047) + AIj 1 (seri FR0048) = Rp1.454.400.000,00 + Rp1.088.300.000,00 = Rp2.542.700.000,OO

Keterangan: AIpl= Bunga Berjalan SUN yang dipinjamkan pada saat setelmen peminjaman AIj 1 = Bunga Berjalan SUN yang dijaminkan pada saat setelmen peminjaman Jumlah yang harus dibayar oleh Dealer Utama sebesar : = Biaya peminjaman + net0 Bunga Berjalan

= Biaya peminjaman + AIp 1-AIj 1

=Rp57.534.247,00 +Rp428.000.000,00 -Rp2.542.700.000,00 = ~~57.534.247,0 - 0Rp2.114.700.000,00 = -Rp2.057.165.753,00

Dalam ha1 net0 Bunga Berjalan negatif, maka Dealer Utama membayar biaya bunga atas net0 Bunga Berjalan sebesar 65% dari BI Rate sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27. BI Rate yang berlaku pada tanggal 10 Juni 2013 sebesar 5,75%: Biaya Bunga atas net0 Bunga berjalan sebesar:

=Rp1.515.776,40 dibulatkan menjadi Rp1.515.776,OO Jumlah yang h a m s dibayar oleh Dealer Utama pada setelmen perninjaman sebesar : = -Rp2.057.165.753,00 =

+ Rp1.515.776,OO

-Rp2.055.649.977,00 t

Dalam ha1 nilainya negatif, maka Pemerintah membayar nilai tersebut kepada Dealer Utama.

MENTERI KEUANGAN AEPUBLIK INDONESIA

-3b. Pada tanggal 17 Juni 20 13, Dealer Utama mengajukan perpanjangan jangka waktu peminjaman selama 2 (dua) hari. BI Rate yang berlaku pada tanggal 17 Juni 2013 sebesar 6,00%: Jumlah Biaya = (100,00% x Rp100.000.000.000.00 x (6,25% - 4,25% + 1,00%) /365) x 2 =


Biaya Bunga atas net0 Bunga berjalan sebesar:

=Rp451.908.49 dibulatkan menjadi Rp45 1.908,OO Jumlah yang harus dibayar oleh Dealer Utama pada setelmen perpanjangan sebesar: =

Rp16.438.356,OO + Rp451.908,OO

=


Pada tanggal 19 Juni 20 13 Dealer Utama membayar biaya peminjaman (perpanjangan) sebesar Rp 16.890.264,OO c. Pada

tanggal diperpanjang):

,

setelmen

pengembalian

tanggal

2 1 Juni

20 13 (setelah

Jumlah yang harus dibayar oleh Dealer Utama sebesar: = AIj1

- Alp1

=

Rp2.542.700.000,OO - Rp428.000.000,00

=

Rp2.114.700.000,00

Keterangan: AIp 1 = Bunga Berjalan SUN yang di pinjamkan saat setelmen peminjaman AIj 1

=

Bunga Berjalan SUN yang di jaminkan saat setelmen peminjaman

Dalam 'ha1 nilainya negatif karena selisih Bunga Berjalan, maka Pemerintah membayar nilai tersebut akibat dari selisih bunga .berjalan kepada Dealer Utama. d. Cara perhitungan SUN yang dinyatakan lunas dalam ha1 Dealer Utama yang menggunakan fasilitas peminjaman SUN tidak mengembalikan seluruh atau sebagian SUN yang dipinjamkan setelah jatuh tempo peminjaman. 1. Dalam ha1 SUN yang dijaminkan hanya 1 (satu) seri yaitu seri FRO047 sebanyak 100.000 'unit dan pada saat dinyatakan lunas harga SUN seri FRO047 adalah 138,00% dan harga SUN yang dipinjamkan seri FRO063 adalah 101,00% maka, SUN yang dijaminkan akan dinyatakan lunas sebesar:


-4VSUNDU

V SUN DU

= =

l,2 x Pa SUN COI xV SZTN C01'(yang tidak dikembatikan] PaSUN DU

[1,2x Pc SUN GQI (FWOQ63)x RplOQ,OUO,OOO,QQO,Ocr) PCSUN DU (FRO 0 4 7 )

Rp87.826.086.956,52 dibulatkan menjadi Rp87.827.000.000,00 atau 87.827 unit (V SUN DU dibulatkan ke atas sampai unit terdekat). =

2. SUN yang dijaminkan lebih dari satu seri yaitu seri FRO047 sebanyak 45.000 unit dan seri FRO048 sebanyak 50.000 unit pada saat dinyatakan lunas harga SUN seri FRO047 adalah 138,00%, harga SUN seri FRO048 adalah 120,00% serta harga SUN yang dipinjamkan seri FRO063 adalah 101,00% maka, SUN yang dijaminkan akan dinyatakan lunas sebesar :

f P c S l i N D U n n V S L i N D h = l , Z x PCSUIYCOIXPSUNGO1 1

Ke terangan: V SUN DU

=

Jumlah SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama.

V SUN GO1 = Jumlah SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. PC SUN DU = Harga SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama. PC SUN Go1 = Harga SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang.

Menteri

(PC SUN DUl x V SUN DUl) + (PCSUN DU2 x V SUN DU2) = (1,2 x PC SUN GO1 x Rp100.000.000.000,00)

(PCFRO048 x V SUN DUl)+(PcFRO047 x V SUN DU 2) = 1,2 x PC FRO063 x Rp100.000.000.000,00 (120,00% x V SUN DU1) + (138,00% x V SUN DU2)= 1,2 x 101,00% x Rp 100.000.000.000,00 . .

SUN yang dijaminkan akan dinyatakan lunas sebesar: V SUN DU 1 (FR0048)=49.687 unit atau Rp49.687.000.000,00 V SUN DU 2 (FR0047)=44.620 unit atau Rp44.620.000.000,00

MENTEtll ICEUANGAN REPUULII( INDONESIA.

Pemerintah berwenang menetapkan kombinasi jumlah SUN yang akan dinyatakan lunas sedemikian rupa sehingga Nilai Pasar SUN yang dinyatakan lunas sebesar 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan.

Sisa SUN yang dijaminkan dikembalikan kepada Dealer Utama sebesar: SUN DU 1 (FR0048) = 50.000 - 49.687, =

3 13 unit

SUN DU 2 (FR0047) = 45.000 - 44.620 =

380 unit

Dalam ha1 nilai SUN yang dijaminkan lebih kecil dari 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan, maka Pemerintah menyatakan lunas seluruh SUN yang dijaminkan dan Dealer Utama membayar secara tunai kekurangan jaminan sampai dengan nilai jaminan sebesar 1,2 (satu koma dua) kali dari Nilai Pasar SUN yang dipinjamkan.

: MENTERI

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai de,n,g.yaslinya KEPALA BIR@'.~@$J;~:=-~::+ . " *k'" .. ", :., . ; . u !@. .Y:. KEPALPI~B~~GIAN T.U. K I S J ~ ~ T E R I A N ,,

&: *

' t >

G I A R T O *~ :NIP 1959042

0'1 .


.

LAMPIRAN VlII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1 3 4 /PMK.08/2013 TENTANG DEALER UTAMA

TATA CARA PERHITUNGAN JUMLAH NOMINAL SUN YANG DIJAMINKAN UNTUK SETIAP PEMINJAMAN Cara perhitungan jumlah SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama untuk setiap peminjaman adalah sebagai berikut: V SUN DU* =

1,2x'V SUN Go1x PC SUN Go1

PC SUN DU

* V SUN DU dibulatkan ke atas sampai denganjutaan terdekat (unit SUN terdekat). Ke terangan: V S U N D U ,= Jumlah nominal SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama. VSUN GO? = Jumlah nominal SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. PCSUN GA = Harga SUN Seri Benchmark yang dipinjamkan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari (mid day) dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan. PC SUN DU = Harga SUN yang dijaminkan oleh Dealer Utama, mengacu pada harga SUN penutupan tengah hari dari Lembaga Penilaian Harga Efek untuk. seri yang bersesuaian pada tanggal permohonan. Contoh: Pada tanggal . l o Juni 2013, Dealer Utama "A" meminjam SUN seri FRO063 (seri benchmark) sebesar 100.000 unit atau Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dealer "A" bermaksud menjadikan SUN seri FRO062 sebagai jaminan. Harga SUN mid d a y seri FRO063 dan seri FRO062 yang tertera pada website Lembaga Penilaian Harga Efek masing-masing adalah 95,3 1% dan 92,50%. '

V SUN GO1 PC SUN Go1 PC SUN DU

Rpl00.0,00.000.000,00 = 95,31% = 92,50%

=

Dengan demikian, jumlah nominal SUN yangdijaminkan Dealer "A" adalah:

=

Rp123.645.405.405,41

=

Rp 123.646.000.000,00 (dibulatkan ke atas sampai dengan jutaan terdekat).

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIWU-. ,,, u.b. KEPALA BAGIAN TrW'. KEMENTERIAN

I


.,*4

/h/

I ,

j

G I A R T O ~ Z 'a . NIP 1959042~~984021001 , .*' ,

ttd.


. ,

2013 TENTANG DEALER UTAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Recommend Documents