Kuliah PLKH Oleh Fauzul A Fakultas Hukum UPN Jatim 7 Maret 2013 22/04/2013
1
Hukum Acara di Pengadilan Agama
HIR/R.Bg UU No.7 tahun 1989 ttg Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dg UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU N0.50 tahun 2009. UU No.4 tahun 2004 ttg Kekuasaan Kehakiman UU No.14 tahun 1985 ttg Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dg UU No.5 tahun 2004. UU No.1 tahun 1974 jo PP No.9 tahun 1975 tentang Perkawinan Inpres No.1 tahun 1991 (KHI) SEMA dan PERMA MA RI Peraturan dan Keputusan Menteri Agama Kitab-kitab Fiqih Islam Yurisprudensi MA RI 22/04/2013
2
Hukum Acara di Mahkamah Syar’iyah Hukm acara yg berlaku di PA Hukm acara yg berlaku di Pengadilan Umum Qanun Aceh tentang Hukum Acara
22/04/2013
3
Kompetensi Absolut Pasal 49 UU No.3 tahun 2006 Orang-orang yang beragama Islam dalam perkara:
Perkawinan (UU Perkawinan yang berlaku) Kewarisan, wasiat, hibah Wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan Ekonomi Syari’ah
Orang yang menundukkan diri terhadap Hukum Islam Pilihan hukum dlm sengketa waris tidak berlaku lagi. 22/04/2013
4
Asas Personalitas Keislaman tidak berlaku dalam kasus
Sengketa bidang perkawinan yg perkawinanny tercatat di KUA, namun salah satu pihak sudah keluar dari Islam Sengketa bidang kewarisan yg pewarisnya beragama Islam, walaupun sebagian ahli waris non Islam Sengketa bidang ekonomi Syariah dimana nasabahnya non muslim Sengketa bidang wakaf walaupun salah satu pihak non muslim Sengketa bidang hibah dan wasiat yg dilakukan berdasarkan Hukm Islam 22/04/2013
5
Gugatan / Permohonan Gugatan a/: Surat yg diajukan o/ penggugat kpd ketua pengadilan yg berwenang, yg memuat tuntutan hak n mengandung sengketa sekaligus dasar pemeriksanaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu hak.
Permohonan a/: Suatu permohonan yg di dlmnya berisi tuntutan hak perdata o/ satu pihak yg berkepentingn n tdk mengandung sengketa sehingga peradilan yg mengadili dianggap sebagai suatu proses peradilan yg bukan sebenarnya. 22/04/2013
6
lanjutan Dlm gugatan terdapat 2 pihak yg saling berhadpn, yakni penggugat dan tergugat Dlm permohonan hanya ada satu pihak yakni pemohon. Kecuali permohonan izin ikrar talak dan permohonan izin berpoligami krn perkara ini mrupakn permohonan yg mengandung sengketa, sehingga ada 2 pihak, pemohon dan termohon.
22/04/2013
7
Gugatan lisan, tertulis dan lewt kuasa hukm Pd prinsipny smua gugatn/permohonan hrs dibuat scara tertulis. Bg penggugt/pemohon yg tdk dpt membaca n mnulis, maka dpt diajukan scara lisan kpd ketua PA. Ketua dpt meminta hakim tuk mencatat sgala yg dikemukakan penggugt/pemohon dan kemudian ditandatangani o/ ketua/hakim. Gugatan/permohonan yg dibuat scara tertulis hrs ditandatangani yg bersangkutan. Jika penggugt/pemohon tlah menujuk kuasa khusus, maka gugatan/permohonan ditandatangi kuasa hukumnya. 22/04/2013
8
lanjutan Surat gugatn/permohonan dibuat rangkap 6. masing2 satu rangkap tuk penggugat/pemohon, tergugat/termohn, empat rangkap tuk majelis hakim. jika hany dibuat satu rangkap, maka hrs dibuat salinannya sejumlah yg diperlukn dan dilegalisr o/ panitera. Para pihak yg tidak mampu dpt mengajukn gugatn/permohonan scara prodeo. Keadaan tdk mampu hrs dibuktikan dg surat keterangn Kepala Desa/Kelurahan. 22/04/2013
9
Kompetensi absolut di PA
Ditentukan o/ subjek Hk
Ditentukan o/ objek Hk
22/04/2013
Ditentukan agama para pihak diluar perkara perceraian Dalam perkara perceraian ada kemungkinan pihak ato objeknya Tuk perkara waris penentuan agama a/ agama pewaris Menundukkan diri
Objek perkaranya memang menjadi kompetensi PA
10
Kompetensi relatif Penentuan kompetensi relatif ditentukan o/ jenis perkaranya Perkara perceraian tidak berlaku Pasal 118 HIR yang digunakan a/ jenis perceraiannya Perkara non perceraian berlaku HIR/ R.Bg/ RV Jenis perceraian dalam UU No.3 tahun 2006 Perceraian di PA dibedakan menjadi: Cerai talak Cerai gugat 22/04/2013
11
Kompetensi relatif cerai talak (Pasal 66)
PA di daerah hukum domisili Istri berada PA di daerah hukum pemohon, jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon. PA di daerah hukum pemohon, jika termohon berada di luar negeri. PA di daerah hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (pencatatan) atau PA Jakarta Pusat, jika pemohon dan termohon di luar negeri. 22/04/2013
12
Kompetensi relatif cerai gugat (Pasal 73)
PA di daerah hukum domisili penggugat berada kecuali jika istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. PA di daerah hukum tergugat, jika penggugat berada di luar negeri. PA di daerah hukum tempat dilangsungkannya perkawinan (pencatatan) atau di PA Jakarta Pusat jika penggugat dan tergugat berada di luar negeri.
22/04/2013
13
Kompetensi Relatif di Luar Perceraian
No
Jenis Perkara
Kompetensi
Dasar
1.
Kewarisan
Tergugat/Penggugat
Pasal.118 HIR
2.
Ekonomi syariah
Tergugat
Pasal.118 HIR
3.
Wakaf
Benda wakaf
Pasal 12 PP 28/1997 No.41/2004 tentang wakaf
4.
Hibah
Benda/tergugat
Pasal 49 Pasal 210 KHI
5.
Wasiat
Benda/tergugat
Pasal 49
22/04/2013
14
Kompetensi Relatif Perkara Volunter
No
Jenis Perkara
Kompetensi
Dasar
1.
Poligami
Pemohon
2.
Izin Kawin
Pemohon
Pasal 6 (5) UUP
3.
Dispensasi kawin
Pemohon
Pasal7 (2) UUP
4.
Pencegahan kawin
KUA Perkawinan
Pasal 14 (1), 15, 16, 17(1) UUP
5.
Penolakan kawin
KUA Perkawinan
Pasal 21(3)
6.
Sengketa pertunangan
KUA Perkawinan
Pasal 11,12 KHI
7.
Isbat nikah
Suami/istri
Pasal 64 UUP
8.
Pembatalan perkawinan
PPN, Suami/istri
Pasal 22-23
9.
Gugatan kelalaian suami/istri
Tergugat
Pasal 34(3)
10.
Pengurusan anak
Suami/istri
Pasal 66(5), 61(1) UUPA
11.
Harta bersama
Terluar, Penggabungan
Pasal 66(5), 86(1)UUPA
12.
Pengangkatan anak
Idem
Idem dan Pasal 41 A UUP
22/04/2013
Pasal 4(10) UUP
15
13.
Pengangkatan anak
Pemohon
14.
Nafkah Man istri
Penggugat
Pasal 41C UUP
15.
Sah/tidak anak
Anak lahir tanggal
Pasal 44 (2) UUP
16.
Pencabutan kekuasan ortu
Tergugat/anak berada
Pasal 49(1) UUP
17.
Pencabutan kekuasaan wali
Idem
Pasal 53(1) UUP
18.
Penunjukan wali
Idem
Pasal 53(2) UUP
19.
Ganti rugi kel wali
Tergugat
Pasal 54 UUP
20.
Penentuan asal usul anak
Anak/lahir
Pasal 55 UUP
21.
Pencatatan perkawinan campur
PPN Tsb
Pasal 60(3) UUP
22.
Kewajiban anak thd ortu
Tergugat
Pasal 46 UUP
23.
Sengketa rujuk
Suami/istri/rujuk
Pasal 10 KHI
24.
Penetapan adholnya wali
Pemohon
Pasal 2 PMA No.2/1987
22/04/2013
Pasal 171 KHI
16
Tuntutan Hak di PA Voluntair
Contentiu s
22/04/2013
Pemohon/termohon Sifatnya permohonan Tidak ada sengketa Tidak ada lawan Kepentingan UU Produk PA Penetapan Upayanya Hukum Kasasi
Penggugat/tergugat Sifatnya gugatan Ada sengketa Ada lawan Produk PA putusan Upayanya Hukum Banding
17
Contoh Perkara Volunter di PA Penetapan wali pengampu Penetapan pengangkatan wali Penetapan isbat nikah Penetapan wali adhol Penetapan dispensasi kawin Penetapan izin pengganti ortu Penetapan pembatalan perkawinan Dll.
22/04/2013
18
Pengecualian
Istilah permohonan, tetapi sifatnya perkara contentius Perkara poligami Permohonan izin poligami (Pasal 4 (10) UUP) ada pihak pemohon dan termohon
Perkara cerai talak Permohonan izin mentalak istri (Pasal 66 UU No.3/2006) ada pihak pemohon dan termohon
22/04/2013
19
22/04/2013
20
Penyebab terbesar pemicu perceraian : salah satu pihak meninggalkan kewajiban Dari 157.771 kasus perceraian yg diputus PA pd th 2007, 77.528 kasus dipicu o/ salah satu pihak meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban ini disebabkan o/:
salah satu pihak tdk bertanggung jawab (48.623 kasus), faktor ekonomi di rumah tangga para pihak (26.510 kasus) sejarah perkawinn para pihak yg dipaksa o/ ortu (2.395 kasus).
Pemicu kedua a/: Perselisihn terus-menerus. Faktor ini terjadi sebanyak 65.818 kasus. Perselisihan dlm perkawinan yg berujung pd peristiswa perceraian ini disebabkan o/: ketidak harmonisan pribadi (55.095 kasus), gangguan pihak ketiga (10.444 kasus) faktor politis (281 kasus). 22/04/2013
21
Faktor moral menampati urutan ketiga yg menyebabkan pasangan suami isteri berujung di persidangan PA. 10.090 kasus perceraian disebabkan o/ persoalan moral. Modusnya mengambil tiga bentuk:
suami melakukan poligami tdk sesuai aturan (poligami tdk sehat) 937 kasus, krisis akhlak (4.269 kasus) dan cemburu yg berlebihan (4.884 kasus).
Pemicu keempat rusaknya simpul perkawinan a/kekerasan dlm rumah tangga. Terdapat 1.845 kasus perkawinan putus krn faktor ini. sedangkan pemicu lainnya a/: Krn salah satu pasangan mengalami cacat biologis yg menyebabkan tdk bisa melaksanakan kewajiban (1.621 kasus), perkawinan di bawah umur (513 kasus), dan salah satu pihak dijatuhi pidana o/ pengadilan (356 kasus). 22/04/2013
22
Teknik Membuat Surat Permohonan/Gugatan Kaidah-kaidahnya:
Identitas dan kedudukan para pihak (Status Persona)
Nama (lengkap bin/binti/alias) Umur Agama Pekerjaan Tempat tinggal
Dalil-dalil adanya hubungan hukum (Posita) Alasan berdasarkan fakta (peristiwa hukum) Alasan berdasarkan hukum
Tuntutan (Petitum) Tuntutan pokok (yg diminta) Tuntutan tambahan 22/04/2013
Tergugat dihukum membayar biaya perkara Putusan dinyatakan dpt dilaksanakan terlebih dahulu (putusan serta merta)
23
Gugatan yang Lengkap
Titel Gugatan Tanggal gugatan diajukan Ditujukan ke PA mana? Identitas para pihak Posita Petitum Tanda tangan penggugat/kuasanya
22/04/2013
24
Isi Petitum/Tuntutan Hak Perkara voluntair Permohonan bersifat tunggal Misal, menyatakan secara hukum perkawinan antara fulan dan fatimah adalah sah menurut hukum
Perkara contentius Gugatan
22/04/2013
bisa tunggal atau komulasi.
25
Proses Perkara Gugatan
KETUA PA PENGGUGAT PANITERA
MAJELIS HAKIM
WAKIL PANITERA
MEJA I
PENGGUGAT
22/04/2013
KASIR
TERGUGAT
MEJA II
MEJA III
1.INSTANSI TERKAIT 2.PIHAK KETIGA 26
Meja I: Menerima surat gugatan dan salinannya Menaksir panjar biaya perkara Membuat SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar)
Kasir: Menerima uang panjar dan membukukannya Menandatangani SKUM Memberi nomor pada SKUM dan tanda lunas
22/04/2013
27
Meja II: Mendaftar gugatan dalam register Memberi nomor perkara Menyerahkan kembali kpd penggugat satu helai surat gugatan Ketua PA: Mempelajari berkas Membuat PMH (penetapan Majelis Hakim) Panitera: Menunjukkan panitera sidang Menyerahkan berkas kpd hakim 22/04/2013
28
22/04/2013
29
