KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PUSAT KEUANGAN
SURAT EDARAN Nomor : SE/22 /I/2012 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMHAN DAN TNI
1.
2.
Dasar : a.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 72 Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
b.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 74 Tahun 2010 tanggal 15 Desember 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan
c.
Peraturan Menteri Pertahanan Nomor : 32 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011 tentang Tunjangan Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
d.
Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor : SE/46/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
Sehubungan dasar tersebut di atas, dalam rangka pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI perlu diatur pelaksanaannya sebagai berikut: a.
Pemberian Tunjangan Kinerja: 1)
Kepada seluruh Pegawai Kemhan dan TNI selain penghasilan yang berhak diterima menurut Peraturan Perundang-undangan, diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
2)
Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/ jabatan/pekerjaan paling sedikit selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 1 (satu) atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 (satu) jatuh pada hari libur.
2
b.
3)
Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan berdasarkan Kelas Jabatan (Grading) dengan indeks sesuai lampiran I Surat Edaran ini.
4)
Pemberian Tunjangan Kinerja di lingkungan TNI berdasarkan Kelas Jabatan (Grading) dengan indeks sesuai lampiran II Surat Edaran ini.
5)
Realisasi pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan paling sedikit selama 1 (satu) bulan, kecuali Tunjangan Kinerja bulan Desember dilaksanakan pembayaran pada bulan Desember.
Pembayaran Tunjangan Kinerja diberikan dengan persyaratan : 1)
Pegawai Kemhan dan TNI yang telah bekerja selama 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin s.d hari Jum’at setiap minggunya dengan jumlah jam kerja 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam yaitu : a) Hari Senin s.d hari Kamis
Waktu istirahat b) Hari Jum’at
Waktu istirahat
: Pukul 07.00 WIB s.d pukul 15.30 WIB : Pukul 12.00 WIB s.d pukul 13.00 WIB : Pukul 07.00 WIB s.d pukul 16.00 WIB : Pukul 11.30 WIB s.d pukul 13.00 WIB
2)
Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di Satuan Kerja, Sub Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja di Kemhan yang tugasnya bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri Pertahanan.
3)
Ketentuan mengenai hari dan jam kerja di Satuan Kerja, Sub Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja di TNI yang tugasnya bersifat khusus diatur dengan Peraturan Panglima TNI.
4)
Setiap pegawai wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja dengan menempelkan jari pada alat absensi sidik jari (finger print) atau mengisi daftar hadir sesuai lampiran III (manual) Surat Edaran ini, selanjutnya data kehadiran tersebut disampaikan kepada pejabat personel Kotama/Satuan Kerja yang bersangkutan.
5)
Pegawai yang tidak dapat mencatatkan daftar hadir karena alasan tertentu (cuti, tugas belajar, sakit, ijin dan sebagainya), wajib memberitahukan kepada Komandan/Kepala Satker dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
3
c.
6)
Pegawai yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak seperti orang tua/anak/istri/suami/kakak/adik sakit keras atau meninggal dunia, dapat mengajukan permohonan ijin dan/atau cuti kepada Komandan/Kepala Satker.
7)
Pegawai yang terlambat masuk kerja, tidak diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja apabila telah melaporkan kehadiran kepada Komandan/Kepala Kotama/Kepala Satker dengan melengkapi surat keterangan sesuai lampiran IV Surat Edaran ini.
8) .
Pegawai yang meninggalkan tempat pekerjaan sebelum waktunya, tidak diberlakukan pemotongan Tunjangan Kinerja apabila telah mendapat ijin dari Komandan/Kepala Kotama/Kepala Satker dengan melengkapi surat keterangan sesuai lampiran IV Surat Edaran ini.
. Pengurangan Pembayaran Tunjangan Kinerja: 1)
Pegawai yang tidak masuk bekerja diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja tanpa keterangan.
2)
Pegawai yang terlambat masuk kerja tanpa keterangan, diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali terlambat.
3)
Pegawai yang meninggalkan tempat pekerjaan tanpa keterangan sebelum waktunya diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu persen) untuk setiap kali meninggalkan tempat pekerjaan.
4)
Pembayaran Tunjangan Kinerja terhadap Pegawai Negeri Sipil Kemhan dan TNI yang dijatuhi hukuman disiplin adalah:
5)
a)
25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin ringan
b)
50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sedang
c)
75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan bagi pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berat.
Pembayaran Tunjangan Kinerja terhadap Prajurit Kemhan dan TNI yang dijatuhi hukuman disiplin adalah: a)
25% (dua puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan bagi Prajurit yang dijatuhi hukuman teguran.
4
d.
b)
50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan bagi Prajurit yang dijatuhi hukuman penahanan ringan.
c)
75% (tujuh puluh lima persen) selama 1 (satu) bulan bagi Prajurit yang dijatuhi hukuman penahanan berat.
Mekanisme pengajuan Tunjangan Kinerja. 1)
Pengajuan Tunjangan Kinerja dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Ka Satker sampai kepada Menteri Pertahanan dalam hal ini Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan.
2)
Anggaran Tunjangan Kinerja dialokasikan Pelaksanaan Anggaran Kemhan dan TNI.
dalam
Daftar
Isian
e.
Tunjangan Kinerja masuk BA. 012 Non Gaji.
f.
Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Tahun Anggaran yang bersangkutan dan contoh penghitungan Pph Pasal 21 Tunjangan Kinerja sesuai lampiran V Surat Edaran ini.
g.
Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja sesuai lampiran VI Surat Edaran ini.
h.
Bagi Prajurit TNI dan PNS yang melaksanakan pindah tugas/jabatan/ pekerjaan, pensiun dan meninggal dunia, agar pembayaran Tunjangan Kinerja terakhir dicantumkan dalam Surat Keterangan Pembayaran Penghasilan (SKPP).
i.
Pembukuan Tunjangan Kinerja tetap mengacu kepada Surat Keputusan Menhan Nomor : Skep/170/M/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009 tentang Petunjuk Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan Dephan dan TNI yang telah diadakan perubahan dengan Petunjuk Pelaksanaan Kapusku Kemhan Nomor : Juklak/03/IX/2011 tanggal 20 September 2011.
j.
Dengan dicantumkannya contoh penghitungan Pph Pasal 21 Tunjangan Kinerja, maka contoh penghitungan Pph Pasal 21 (khusus pembulatan) pada Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor : SE/21/II/2011 tanggal 21 Februari 2011 tentang Tata Cara Pemotongan Pph Pasal 21 bagi Pejabat Negara, Prajurit TNI dan PNS di lingkungan Kemhan dan TNI telah diadakan perubahan.
k.
Ketentuan Tunjangan Kinerja selain butir 2.a. s.d. j. tetap mengacu kepada Surat Edaran Kapusku Kemhan Nomor : SE/46/III/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI.
5
3.
Untuk Kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemhan dan TNI, kepada Kapusku TNI, Dirku/Kadisku Angkatan dan Kabidkukem Pusku Kemhan segera menginformasikan ketentuan ini kepada Kapusdatin Kemhan, Kapus Infolahta TNI, Kadisinfolahta Angkatan, Kaku Kotama dan Pekas di jajaran masing-masing.
4.
Surat Edaran ini sebagai pedoman untuk dilaksanakan.
Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal : 30Januari 2012 Kepala Pusat Keuangan, Ttd Kepada Yth : 1. 2. 3. 4. 5.
Kapusku TNI Dirkuad Kadiskual Kadiskuau Kabidkukem Pusku Kemhan
Tembusan : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Menhan Panglima TNI Kas Angkatan Sekjen Kemhan Irjen Kemhan Irjen TNI Irjen Angkatan Asrenum Panglima TNI Asrena Angkatan Dirjen Renhan Kemhan Karoren Setjen Kemhan Kapusdatin Kemhan Kapusinfolahta TNI Kadisinfolahta Angkatan
Egin Sutico Laksamana Pertama TNI
