RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR :
/PMK.010/2012 TENTANG
PRODUK ASURANSI DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI MENTERI KEUANGAN, Menimbang
: a. bahwa semakin beragam dan kompleksnya Produk Asuransi dan pemasarannya dapat meningkatkan risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi maupun pemegang polis atau tertanggung; b. bahwa agar risiko terkait Produk Asuransi dan pemasarannya dapat dikelola dengan baik, maka penerapan tata kelola yang baik (good corporate governance), manajemen risiko yang memadai, dan praktik-praktik asuransi yang sehat pada Perusahaan Asuransi dan pemberdayaan pemegang polis atau tertanggung perlu ditingkatkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3467); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4856); 3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PRODUK ASURANSI DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan : 1. Produk Asuransi adalah: a. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang dapat diasuransikan dengan memberikan penggantian kepada perseorangan atau badan hukum karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau akibat tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti; b. program yang menjanjikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan; dan/atau c. program yang memberikan jaminan atas kemampuan pihak yang dijamin (principal) dalam melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian pokok antara pihak yang dijamin (principal) dan pihak penerima jaminan (obligee). 2. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah Produk Asuransi yang menjanjikan pembayaran yang didasarkan atas hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan serta menjanjikan pembayaran manfaat yang besarnya bergantung pada kinerja investasi kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk produk tersebut. 3. Produk Asuransi Standar adalah Produk Asuransi yang ketentuan polisnya merupakan hasil kesepakatan industri melalui asosiasi perusahaan asuransi dan sudah dilaporkan kepada Menteri. 4. Produk Asuransi Bersama adalah Produk Asuransi yang dirancang dan dipasarkan oleh 2 (dua) atau lebih Perusahaan Asuransi. 5. Polis Asuransi adalah dokumen perjanjian asuransi antara
penanggung dan pemegang polis atau tertanggung, yang memuat antara lain ketentuan umum, ketentuan tambahan, ketentuan khusus, ikhtisar polis dan/atau setiap endorsemen dan/atau perubahan lain yang terdapat di dalamnya, yang ditandatangani oleh penanggung, beserta dokumen yang terkait dengan proses penutupan asuransi termasuk surat permintaan penutupan asuransi, bukti kepesertaan dan/atau dokumen lain yang terkait dengan polis, yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis. 6. Lini Usaha Asuransi adalah pengklasifikasian Produk Asuransi ke dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan obyek pertanggungan atau berdasarkan kesamaan karakter risiko. 7. Rencana Strategis Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi adalah dokumen yang menggambarkan visi dan misi pengembangan dan pemasaran produk perusahaan, strategi yang mendukung visi dan misi tersebut dan prinsipprinsip utama yang menjadi acuan dalam pengembangan dan pemasaran produk untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan mendukung rencana strategis jangka panjang. 8. Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa. 9. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan asuransi kerugian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian. 10. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan asuransi jiwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian. 11. Aktuaris adalah aktuaris yang diangkat oleh Perusahaan Asuransi untuk mengelola aspek aktuaria yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki kualifikasi sebagai aktuaris (fellow) dari Persatuan Aktuaris Indonesia atau fellow dari asosiasi aktuaris luar negeri yang menjadi anggota penuh International Association of Actuaries bagi Aktuaris Perusahaan Asuransi dan mendapat rekomendasi dari Persatuan Aktuaris Indonesia; b. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang aktuaria di perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi; c. tidak merangkap bekerja pada perusahaan asuransi/ perusahaan reasuransi lain; dan d. terdaftar sebagai tenaga ahli pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 12. Bancassurance adalah pemasaran Produk Asuransi melalui kerja sama dengan bank.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 14. Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 15. Biro Perasuransian adalah Biro Perasuransian Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. BAB II PRODUK ASURANSI Pasal 2 (1) Setiap Produk Asuransi harus menjanjikan perlindungan dari paling sedikit 1 (satu) jenis risiko yang dapat diasuransikan atau dapat dijamin. (2) Setiap Produk Asuransi diklasifikasikan ke dalam salah satu Lini Usaha Asuransi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Lini Usaha Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Ketua. Pasal 3 (1) Produk Asuransi dari Perusahaan Asuransi Jiwa dapat mengandung manfaat lain berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya bergantung pada kinerja investasi dari kumpulan dana tertentu, dengan atau tanpa jaminan besaran minimum yang ditetapkan dalam kontrak. (2) Proporsi manfaat lain dalam Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Ketua Pasal 4 (1) Perusahaan Asuransi wajib memberi nama untuk setiap Produk Asuransi yang dipasarkannya. (2) Nama Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. harus berbeda dari Produk Asuransi lainnya, baik yang dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi yang bersangkutan maupun oleh Perusahaan Asuransi lain, kecuali untuk Produk Asuransi Standar atau apabila Produk Asuransi
tersebut direncanakan untuk dipasarkan bersama oleh beberapa perusahaan asuransi; b. harus menggunakan kata asuransi atau kata lain yang semakna; dan c. tidak menimbulkan tafsiran bahwa produk tersebut bukan Produk Asuransi. BAB III TATA KELOLA PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI Bagian Pertama Manajemen Risiko Produk Asuransi Pasal 5 (1) Perusahaan Asuransi wajib menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko Produk Asuransi yang menjadi bagian dari tata kelola dan sistem manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. (2) Dalam menerapkan manajemen risiko Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Asuransi wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada Produk Asuransi. (3) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang mencakup sistem dan prosedur mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko Produk Asuransi pada tahap: a. b. c. d. e. f. g.
desain produk penetapan premi distribusi seleksi risiko (underwriting) valuasi kewajiban penempatan reasuransi pelayanan klaim
(4) Kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko Produk Asuransi serta langkah-langkah dan strategi mitigasi risiko yang diterapkan oleh Perusahaan Asuransi harus sesuai dengan kompleksitas risiko yang melekat pada Produk Asuransi yang ditawarkan dan dikinikan sesuai dengan perubahan yang terjadi. (5) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib diberlakukan di seluruh kantor Perusahaan Asuransi. Bagian Kedua Rencana Strategis Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi Pasal 6 (1) Perusahaan Asuransi wajib memiliki Rencana Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi yang ditetapkan oleh direksi. (2) Rencana Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat: a. lini Usaha Asuransi yang akan dikembangkan untuk jangka waktu satu tahun ke depan; b. target pasar; c. metode pemasaran Produk Asuransi; d. kesiapan aspek permodalan, kesehatan keuangan, infrastruktur termasuk system informasi dan sumber daya manusia perusahaan untuk mengembangkan Produk Asuransi; ; dan e. strategi untuk mendukung pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi. (3) Rencana Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola yang Baik Perusahaan Perasuransian. Pasal 7 Dalam pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi baru, Perusahaan Asuransi wajib berpedoman pada Rencana Strategis Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi Bagian Ketiga Komite Pengarah Pengembangan Produk Asuransi Pasal 8 (1) Perusahaan Asuransi wajib memiliki Komite Pengarah Pengembangan Produk Asuransi.
(2) Komite Pengarah Pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas : a. menyusun Rencana Strategis Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha perusahaan; b. mengevaluasi kesesuaian Produk Asuransi baru yang akan dipasarkan dengan Rencana Strategis Pengembangan dan Pemasaran Produk Asuransi; dan c. mengevaluasi kinerja Produk Asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya. (3) Komite Pengarah Pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang beranggotakan: a. direktur teknik atau direktur yang bertanggung jawab atas pengembangan Produk Asuransi; b. Aktuaris; dan c. para pejabat satu tingkat di bawah direksi yang masingmasing bertanggungjawab dalam bidang underwriting, pemasaran, dan investasi (untuk perusahaan asuransi jiwa). (4) Komite Pengarah Pengembangan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh direktur teknik atau direktur yang bertanggung jawab atas pengembangan Produk Asuransi. Pasal 9 (1) Setiap Produk Asuransi yang akan dipasarkan wajib memperoleh rekomendasi Komite Pengarah Pengembangan Produk Asuransi. (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c. Bagian Keempat Kajian Pengembangan Produk Asuransi Pasal 10 (1) Pengembangan Produk Asuransi harus didasarkan pada kajian yang mempertimbangkan data sebagai berikut: a. kebutuhan atau permintaan masyarakat atas produk asuransi sejenis; b. tren pemasaran produk asuransi sejenis oleh perusahaan
c. d.
e. f. g.
asuransi lain; ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memasarkan produk asuransi sejenis; profil risiko dan kerugian yang sesuai untuk produk asuransi yang akan dipasarkan dan segmen pasar yang menjadi sasaran pemasaran; profil biaya yang sesuai untuk produk asuransi yang akan dipasarkan; kinerja portofolio investasi perusahaan saat ini; dan portofolio investasi yang sesuai untuk produk asuransi yang akan dipasarkan.
(2) Dalam hal Perusahaan Asuransi tidak memiliki data yang diperlukan untuk melakukan kajian, Perusahaan Asuransi dapat menggunakan data dari sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Kajian pengembangan produk asuransi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan hal-hal sebagai berikut: a. rancang bangun produk asuransi; b. perhitungan tarif premi; c. rancangan polis asuransi; d. uraian cara pemasaran dan target pasar; e. uraian mengenai dampak pemasaran produk terhadap kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan tindakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengantisipasi dampak tersebut; dan f. Standard Operational Procedures (SOP) yang terkait produk tersebut. (4) Hasil kajian berupa rancang bangun produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, perhitungan tarif premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dan dampak pemasaran produk terhadap kondisi kesehatan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e harus disiapkan oleh Aktuaris. (5) Hasil kajian berupa rancangan polis asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, SOP yang terkait dengan pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, uraian cara pemasaran dan target pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d harus disiapkan oleh unit/fungsi terkait di dalam struktur organisasi perusahaan.
Catatan : Lebih ditekankan kepada
Pasal 11
fungsi-fungsi yang mendukung (underwriter, reinsurance expert, dsb) Masing-masing fungsi harus dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sertifikasi masing-masing fungsi dimaksud (underwriter, reinsurance, dsb)
(1) Pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi wajib didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memungkinkan pelaksanaan yang baik dari fungsi: a. underwriting; b. penanganan klaim; c. aktuaria; d. reasuransi; e. pemasaran; f. pelayanan nasabah dan penanganan keluhan; g. pengelolaan sistem informasi termasuk pemeliharaan portofolio pertanggungan; dan h. investasi. (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d harus memiliki kualifikasi yang diperoleh dari lembaga sertifikasi profesi terkait. (3) Perusahaan Asuransi wajib memastikan sumber daya manusia yang bekerja untuk pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pelatihan sesuai dengan bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan. Pasal 12 (1) Pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi harus didukung dengan sistem teknologi informasi yang mampu menunjang pelaksanaan kebijakan dan prosedur secara terintegrasi serta sekurang-kurangnya mampu: a. memberikan informasi terkini dan akurat mengenai portofolio pertanggungan serta profil risiko dan kerugian; dan b. mendukung pelaporan terkait produk kepada lembaga pengawas perasuransian. (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus senantiasa dipelihara dan dikembangkan. BAB IV PELAPORAN PRODUK ASURANSI Pasal 13 (1) Perusahaan Asuransi wajib melaporkan rencana memasarkan Produk Asuransi baru terlebih dahulu kepada Menteri. (2) Suatu Produk Asuransi merupakan Produk Asuransi baru apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: a. belum pernah dipasarkan oleh Perusahaan Asuransi yang
bersangkutan; atau b. telah dipasarkan oleh perusahaan namun dilakukan perubahan yang meliputi: i. risiko yang ditanggung termasuk pengecualian atau pembatasan penyebab risiko yang ditanggung; ii. rumusan premi; iii. tarif premi karena perubahan katagori risiko; dan/atau iv. metode perhitungan nilai tunai. Pasal 14 (1) Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan Produk Asuransi baru harus : a. memenuhi ketentuan tingkat kesehatan keuangan; b. tidak sedang dikenai sanksi administratif; dan c. memenuhi ketentuan tata kelola pengembangan dan pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan/atau huruf b tidak berlaku dalam hal: a. Produk Asuransi baru dimaksud merupakan pengganti atau perbaikan atas Produk Asuransi yang telah dipasarkan dan merupakan bagian dari rencana penyehatan perusahaan yang telah disetujui oleh Menteri; atau b. pelaporan Produk Asuransi merupakan salah satu upaya untuk dapat dicabutnya sanksi administratif yang dikenakan karena perusahaan belum melaporkan produk yang sudah dipasarkan. Pasal 15 (1) Laporan rencana memasarkan Produk Asuransi baru untuk Produk Asuransi umum harus dilengkapi dengan: a. Self Assessment Produk Asuransi baru yang telah diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya; b. pernyataan direktur yang membawahi bidang teknik atau Aktuaris bahwa dalam perancangan Produk Asuransi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum pada industri perasuransian; dan c. pernyataan kesediaan dukungan reasuransi otomatis yang diterbitkan reasuradur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyampaian laporan Produk Asuransi baru, kecuali untuk produk asuransi yang berdasarkan ketentuan tidak diwajibkan mendapatkan dukungan
reasuransi otomatis. (2) Laporan rencana memasarkan Produk Asuransi baru untuk Produk Asuransi umum yang menjamin risiko atas rumah tinggal, kendaraan bermotor, kecelakaan diri dan kesehatan serta menggunakan polis asuransi standar, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi juga dengan: a. deskripsi produk yang berisi formulasi perhitungan tingkat premi lengkap dengan asumsi-asumsi dan data pendukungnya; b. Proyeksi seluruh pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang didukung asumsi-asumsi yang wajar dan perkiraan modal yang harus ditambahkan untuk mendukung pemasaran produk dimaksud; dan c. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan. (3) Laporan rencana memasarkan Produk Asuransi baru untuk Produk Asuransi umum yang menjamin risiko atas rumah tinggal, kendaraan bermotor, kecelakaan diri dan kesehatan serta menggunakan polis asuransi standar yang dimodifikasi atau polis asuransi yang dikembangkan oleh Perusahaan, selain dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi juga dengan: a. deskripsi produk yang berisi: i. uraian mengenai manfaat produk asuransi termasuk risiko-risiko yang dikecualikan; dan ii. formulasi perhitungan tingkat premi; lengkap dengan asumsi-asumsi dan data pendukungnya; b. seluruh proyeksi pendapatan dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran Produk Asuransi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan, yang didukung asumsi-asumsi yang wajar dan perkiraan modal yang harus ditambahkan untuk mendukung pemasaran Produk Asuransi dimaksud; c. spesimen Polis Asuransi; dan d. uraian cara pemasaran dan contoh brosur yang dipergunakan. Pasal 16 Laporan rencana memasarkan Produk Asuransi baru untuk Produk Asuransi jiwa harus dilengkapi dengan: a. Self Assessment Produk Asuransi baru yang telah diisi sesuai dengan kondisi sebenarnya; b. pernyataan aktuaris bahwa perancangan Produk Asuransi
c.
d.
e. f. g.
telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum pada industri perasuransian; deskripsi produk yang berisi : i. uraian mengenai manfaat produk asuransi termasuk risiko-risiko yang dikecualikan; ii. formulasi perhitungan tarif premi, berikut asumsi aktuaria dan data pendukungnya; iii. formulasi perhitungan nilai tunai, dividen polis atau yang sejenis dalam hal produk asuransi tersebut mengandung nilai tunai, dividen polis atau yang sejenis; lengkap dengan asumsi-asumsi dan data pendukungnya; pernyataan kesediaan dukungan reasuransi otomatis yang diterbitkan reasuradur paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyampaian laporan Produk Asuransi baru, kecuali untuk produk asuransi yang berdasarkan ketentuan tidak diwajibkan mendapatkan dukungan reasuransi otomatis. spesimen Polis Asuransi; profit testing atau asset share; dan uraian cara pemasaran dan contoh media pemasaran yang dipergunakan. Pasal 17
(1) Setiap perubahan atas Produk Asuransi, kecuali produk asuransi yang dipasarkan kepada tertanggung korporasi, wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri. (2) Perubahan Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Perubahan Produk Asuransi yang tidak menyangkut halhal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b; b. Penggunaan nama lain Produk Asuransi yang telah dicatat. Pasal 18 Menteri memberikan tanda bukti pencatatan atas Produk Asuransi baru atau perubahan Produk Asuransi yang telah dilaporkan secara lengkap dan telah memenuhi peraturan perundangundangan. Pasal 19 (1) Dalam hal laporan rencana memasarkan Produk Asuransi
baru sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan laporan rencana mengubah produk asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri ini, maka Biro Perasuransian menyampaikan pemberitahuan mengenai dokumen yang harus dilengkapi dan/atau persyaratan yang harus dipenuhi kepada Perusahaan Asuransi melalui surat, surat elektronik, pertemuan dengan pihak Perusahaan Asuransi di kantor Biro Perasuransian, atau cara lain yang dapat ditelusuri dan disimpan buktinya. (2) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perusahaan Asuransi tidak melengkapi dokumen dan/atau memenuhi persyaratan, maka Perusahaan Asuransi dianggap membatalkan rencana memasarkan Produk Asuransi baru atau rencana mengubah Produk Asuransi. (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi tetap bermaksud memasarkan Produk Asuransi baru atau mengubah Produk Asuransi setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Perusahaan Asuransi harus melaporkan kembali rencana memasarkan Produk Asuransi baru atau rencana mengubah Produk Asuransi dimaksud. Pasal 20 (1) Perusahaan Asuransi dilarang memasarkan Produk Asuransi baru apabila laporan rencana memasarkan Produk Asuransi tersebut belum diterima secara lengkap oleh Menteri dan/atau belum memenuhi seluruh persyaratan. (2) Perusahaan Asuransi dilarang memasarkan Produk Asuransi yang telah diubah apabila laporan rencana untuk mengubah Produk Asuransi belum diterima secara lengkap oleh Menteri dan/atau belum memenuhi seluruh persyaratan. BAB V PRODUK ASURANSI BERSAMA Pasal 21 (1) Kerjasama pemasaran Produk Asuransi Bersama dapat dilakukan oleh: a. Perusahaan Asuransi Umum bersama dengan Perusahaan Asuransi Umum lainnya; b. Perusahaan Asuransi Jiwa bersama dengan Perusahaan
Asuransi Jiwa lainnya; dan c. Perusahaan Asuransi Umum bersama dengan Perusahaan Asuransi Jiwa. (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara Perusahaan Asuransi dengan Perusahaan Asuransi yang dijalankan dengan prinsip syariah. Pasal 22 Pembagian risiko untuk Produk Asuransi Bersama yang dipasarkan secara bersama-sama antara Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa, harus disesuaikan dengan ruang lingkup usaha Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Jiwa. Pasal 23 (1) Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi Bersama dengan perusahaan asuransi yang dijalankan dengan prinsip syariah, hanya diperkenankan untuk menanggung risiko yang dikelola dengan prinsip konvensional. (2) Pengaturan pemasaran Produk Asuransi Bersama yang akan dilakukan oleh Perusahaan Asuransi yang dijalankan dengan prinsip syariah diatur pada peraturan Menteri. Pasal 24 (1) Pemasaran produk asuransi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) harus dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama pemasaran. (2) Dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur hal-hal sebagai berikut: a. Susunan keanggotaan, termasuk Perusahaan Asuransi yang menjadi leader (ketua) yang akan mengkoordinir kegiatan pemasaran produk dimaksud; b. Tugas - tugas leader (ketua); c. Pembagian risiko atau proporsi untuk masing-masing anggota; d. Prosedur underwriting, prosedur penerimaaan dan penerusan premi, prosedur penyelesaian dan pembayaran klaim yang jelas; e. Tata cara pembayaran premi oleh nasabah; f. Mekanisme penentuan suatu klaim dapat dibayar atau
tidak oleh perusahaan-perusahaan asuransi; dan g. Tata cara pembayaran klaim kepada nasabah. Pasal 25 (1) Polis Produk Asuransi Bersama diterbitkan oleh leader (ketua). (2) Polis Produk Asuransi Bersama harus memuat: a. Bagian risiko yang akan ditanggung oleh masing-masing perusahaan asuransi; b. Tata cara pembayaran premi oleh nasabah; c. Mekanisme penentuan suatu klaim dapat dibayar atau tidak oleh perusahaan-perusahaan asuransi; dan d. Tata cara pembayaran klaim kepada nasabah. Pasal 26 (1)
Rencana memasarkan Produk Asuransi Bersama, dilaporkan oleh masing-masing Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan.
(2)
Tata cara pelaporan rencana pemasaran Produk Asuransi Bersama harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab IV Peraturan Menteri Keuangan ini.
(3)
Selain melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana diatur pada ayat (2), laporan rencana memasarkan Produk Asuransi Bersama harus dilengkapi dengan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1). BAB V SALURAN DISTRIBUSI PRODUK ASURANSI Pasal 27
Perusahaan asuransi dapat memasarkan produk asuransi secara langsung (direct marketing) dan/atau melalui kerjasama dengan agen asuransi perorangan, perusahaan agen asuransi, bank (bancassurance), dan badan usaha selain perusahaan agen dan bank. Pasal 28 (1) Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi perorangan wajib memastikan bahwa
agen asuransi perorangan tersebut: a. memiliki sertifikasi agen asuransi; b. memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi; c. tidak termasuk dalam daftar agen bermasalah yang diterbitkan oleh asosiasi terkait; dan d. mendapatkan pelatihan mengenai Produk Asuransi yang dipasarkan. (2) Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa agen asuransi perorangan yang mengikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi senantiasa mentaati kode etik agen asuransi. Pasal 29 (1) Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi melalui agen asuransi perorangan wajib memastikan bahwa agen asuransi perorangan tersebut: a. memiliki sertifikasi agen asuransi; b. memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi; c. tidak terdaftar dalam daftar agen bermasalah; dan d. mendapatkan pelatihan mengenai Produk Asuransi yang dipasarkan. (2) Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa agen asuransi perorangan yang mengikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi senantiasa mentaati kode etik agen asuransi. Pasal 30 Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi melalui perusahaan agen asuransi wajib memastikan bahwa perusahaan agen asuransi yang memasarkan produk asuransi tersebut: a. memiliki izin usaha di bidang keagenan asuransi dari Menteri; b. memiliki perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi; c. mempekerjakan tenaga pemasar yang memiliki sertifikasi keagenan asuransi; d. memberikan pelatihan mengenai produk asuransi yang akan dipasarkan kepada tenaga pemasar yang dipekerjakannya; dan e. memiliki prosedur untuk memastikan bahwa tenaga pemasar yang dipekerjakannya senantiasa mematuhi kode etik keagenan asuransi.
Catatan: Pasal 31 Point c bisa diartikan bank yang melakukan (1) Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran Produk modifikasi produk Asuransi melalui kerjasama dengan bank (bancassurance) wajib asuransi, perbaiki terlebih dahulu memperoleh persetujuan Menteri. kalimatnya. (2) Bentuk kerja sama pendistribusian Produk Asuransi melalui bank (bancassurance) dapat dilakukan dalam 3 (tiga) model Ayat (3) bahwa dalam bisnis sebagai berikut: kerjasama tsb prs ASR a. referensi, yaitu aktivitas kerjasama pemasaran Produk harus dapat memastikan Asuransi, dengan bank berperan hanya mereferensikan/ (1) tenaga pemasar merekomendasikan suatu Produk Asuransi kepada bersertifikat (2) nasabah bank; mendapat pelatihan b. kerjasama distribusi, yaitu aktivitas kerjasama pemasaran berkelanjutan (3) prs ASR Produk Asuransi, dengan bank berperan memasarkan punya SOP yg disepakati Produk Asuransi dengan cara memberikan penjelasan dgn Bank misal SOP polis mengenai Produk Asuransi tersebut langsung kepada disampaikan ke nasabah, nasabah bank; dan dll c. integrasi produk, yaitu aktivitas kerjasama pemasaran Ayat selanjutnya terkait Produk Asuransi, dengan bank berperan memasarkan dengan dokumen Produk Asuransi kepada nasabah bank dengan cara pelaporan/bukti2 untuk menggabungkan Produk Asuransi dengan produk bank medukung ayat (bundled product). sebelumnya (3) Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi melalui kerjasama dengan bank (bancassurance) wajib Catatan: memastikan bahwa tenaga yang akan memasarkan Produk Perusahaan asuransi Asuransi telah: harus memastikan punya a. memiliki sertifikasi agen asuransi sesuai Produk Asuransi mekanisme pemenuhan ketentuan (pengawasan yang akan dipasarkannya; dan thd tenaga pemasar, ex: b. mendapat pelatihan Produk Asuransi yang akan agen) tsb di atas secara dipasarkannya secara berkelanjutan. berkelanjutan (4) Perusahaan Asuransi yang memasarkan Produk Asuransi (pendekatan). melalui kerjasama dengan bank (bancassurance) wajib memiliki pedoman operasional bersama yang berkaitan dengan: Ada tanggapan dari industri a. seleksi risiko; bahwa untuk bancass. cukup sekali melaporkan kerjasama b. penerbitan dan penyampaian polis; pemasaran dengan bank: c. pembayaran premi dan klaim; d. pengajuan klaim; dan Pandangan2: e. pelayanan keluhan dan pengaduan tertanggung. Pelaporan Satu kali saja, tetapi tiap kali harus (5) Untuk memperoleh persetujuan Menteri, Perusahaan melaporkan penambahan Asuransi yang akan melakukan kerjasama dengan bank kerjasama dengan pihak bank (bancassurance) harus mengajukan surat permohonan dengan Persetuajuan dikelauarkan melampirkan dokumen-dokumen :
satu kali untuk tiap model bisnis tiap bank (ex referensi).
a. Produk Asuransi yang akan dipasarkan; b. pedoman operasional bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4); c. sertifikasi keagenan asuransi dari setiap petugas bank yang akan memasarkan Produk Asuransi, khusus untuk model bisnis kerjasama distribusi dan integrasi produk; d. bukti pelatihan Produk Asuransi kepada petugas bank, khusus untuk model bisnis kerjasama distribusi dan integrasi produk; dan e. konsep perjanjian kerja sama dengan bank yang telah diparaf oleh para pihak. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan bank (bancassurance) serta syarat dan tata cara memperoleh persetujuan Menteri diatur dengan Peraturan Ketua. Pasal 32 Perusahaan Asuransi wajib mengakhiri kerjasama pemasaran Produk Asuransi melalui kerjasama dengan bank (bancassurance) sebelum berakhirnya perjanjian atau tidak memperpanjang kerjasama apabila pelaksanaan pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan bank (bancassurance) tersebut tidak sesuai dengan rencana yang dilaporkan kepada Menteri atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 33 (1) Pemasaran Produk Asuransi melalui kerjasama dengan badan usaha selain perusahaan agen dan bank hanya dapat dilakukan untuk Produk Asuransi sederhana. (2) Perusahaan Asuransi yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui badan usaha selain perusahaan agen dan bank wajib memiliki perjanjian kerjasama dengan badan usaha tersebut. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi sederhana dan aktivitas pemasaran Produk Asuransi melalui badan usaha selain perusahaan agen dan bank diatur pada Peraturan Ketua. Pasal 34 (1) Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran, penjualan, dan penutupan Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh termasuk namun tidak terbatas pada surat, telepon,
internet, televisi, radio dan layanan pesan singkat (SMS) wajib memberikan informasi mengenai identitas Perusahaan Asuransi, Produk Asuransi yang ditawarkan serta syarat dan ketentuan polis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasaran, penjualan, dan penutupan Produk Asuransi melalui media komunikasi jarak jauh diatur pada Peraturan Ketua. BAB VI TRANSPARANSI INFORMASI PRODUK ASURANSI Pasal 35 (1) Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi wajib memastikan bahwa calon tertanggung/pemegang polis telah mendapatkan informasi yang tepat dan memiliki pemahaman yang cukup mengenai produk asuransi sebelum calon tertanggung/pemegang polis memutuskan untuk melakukan penutupan asuransi dengan Perusahaan Asuransi. (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup: a. b. c. d.
nama produk asuransi; risiko yang dijamin termasuk pengecualian; manfaat yang dijanjikan; ilustrasi premi yang harus dibayarkan dan manfaat yang akan diterima untuk Produk Asuransi yang mempunyai nilai tunai; e. penjelasan bahwa ilustrasi hanya merupakan contoh perhitungan, sedangkan jumlah manfaat yang akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi dapat berbeda dengan ilustrasi; f. pernyataan bahwa calon tertanggung/pemegang polis perlu membaca dan memahami polis sebelum melakukan penutupan asuransi. (3) Untuk Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi, Perusahaan Asuransi Jiwa wajib memastikan bahwa selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon tertanggung/pemegang polis telah mendapatkan informasi mengenai: a. penjelasan bahwa besar manfaat polis tergantung pada kinerja investasi dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi manfaat polis; b. penjelasan mengenai strategi investasi; c. uraian mengenai risiko yang ditanggung oleh pemegang
d.
e. f. g. h.
i.
j.
polis; rincian seluruh biaya yang dibebankan kepada pemegang polis antara lain terdiri dari biaya akuisisi, biaya pengelolaan, dan biaya mortalita; biaya penarikan dana; uraian mengenai dasar perhitungan manfaat polis; uraian mengenai dasar dan frekuensi penilaian dana; uraian mengenai hal-hal yang dijamin bagi pemegang polis bila ada, misalnya manfaat kematian minimum yang dijamin, maksimum beban mortalita dan biaya-biaya lainnya, tingkat bunga minimum, nilai tunai minimum, dan manfaat jatuh tempo yang dijamin; ilustrasi pertumbuhan besar manfaat, termasuk manfaat asuransi kematian, atas dasar asumsi yang realistis dan disajikan dalam bentuk grafik atau diagram; dan uraian mengenai kinerja investasi subdana terkait dalam periode sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir atau dalam periode riil yang telah dijalani bagi perusahaan yang menjual produk tersebut kurang dari 5 (lima) tahun.
(1) Penyampaian informasi kepada calon tertanggung/pemegang polis harus disesuaikan dengan karakteristik Produk Asuransi dan calon tertanggung/pemegang polis serta bahan pemasaran (marketing materials) yang telah ditetapkan. (2) Perusahaan asuransi wajib memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada nasabah adalah akurat, terkini, tidak menyesatkan, dan mudah dipahami.
Pasal 36 (1) Dalam memasarkan produk asuransi, Perusahaan Asuransi dapat menggunakan bahan pemasaran (marketing materials). (2) Selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), bahan pemasaran (marketing materials) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus juga memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut: a. nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan asuransi; b. nomor dan tanggal surat pencatatan Produk Asuransi pada Biro Perasuransian; dan c. pernyataan bahwa perusahaan asuransi akan bertanggungjawab atas informasi yang disampaikan dalam dokumen Produk Asuransi. (3) Bahasa yang digunakan pada bahan pemasaran harus jelas dan mudah dipahami.
(4) Bahan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memuat: a. informasi yang tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan terjadinya kesalahan persepsi pada calon tertanggung; dan b. informasi yang tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi Produk Asuransi yang dilaporkan kepada Menteri. Pasal 37 (1) Sebelum calon tertanggung/pemegang polis melakukan penutupan asuransi, Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi wajib menginformasikan kepada calon tertanggung/pemegang polis tentang: a. Identitas pihak yang menawarkan Produk Asuransi kepada calon tertanggung/pemegang polis. b. Pihak penanggung dalam kontrak asuransi. c. Adanya hak pada calon tertanggung/pemegang polis untuk : 1. bebas memilih penanggung; 2. menghentikan pertanggungan, termasuk: i. waktu yang diberikan untuk menghentikan pertanggungan; ii. konsekuensi yang diterima oleh calon tertanggung/pemegang polis apabila menghentikan pertanggungan; dan iii. tata cara penghentian pertanggungan oleh tertanggung/pemegang polis. 3. melakukan upaya hukum apabila dikemudian hari terdapat perselisihan atas kontrak yang dilakukannya dengan penanggung. d. Pelayanan klaim dan keluhan tertanggung. (2) Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi wajib memastikan bahwa pernyataan calon tertanggung/pemegang polis dalam Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) telah diisi sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. (3) Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi wajib meminta kepada tertanggung/pemegang polis untuk membaca terlebih dahulu dan memahami ketentuanketentuan pada polis produk asuransi yang akan dibelinya. (4) Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi wajib memberikan penjelasan kepada tertanggung/ pemegang polis apabila terdapat pertanyaan dan/atau
kekurangpahaman tertanggung/pemegang ketentuan-ketentuan polis produk asuransi.
polis
atas
(5) Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi wajib meminta pernyataan nasabah bahwa tertanggung/ pemegang polis telah memahami manfaat dan risiko Produk Asuransi yang dibeli serta memahami seluruh informasi yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi dan/atau Perusahaan Pialang Asuransi. (6) Perusahaan Asuransi wajib memastikan bahwa tertanggung/ pemegang polis yang memberikan pernyataan merupakan pihak yang berwenang. Pasal 38 Perusahaan Asuransi wajib menyediakan pelayanan informasi yang dapat dihubungi setiap saat dan disesuaikan dengan karakteristik tertanggung/pemegang polis.
BAB VII KESESUAIAN PRODUK ASURANSI DENGAN KEBUTUHAN DAN PROFIL CALON PEMEGANG POLIS/TERTANGGUNG Note : Pasal 39 (1) Perusahaan Asuransi Jiwa yang memasarkan Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi wajib memiliki, menerapkan, dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian produk dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis/tertanggung yang menjadi target pemasaran (customer risk profile assessment). (2) Kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis/tertanggung harus memuat tata cara untuk mendapatkan informasi yang cukup tentang calon pemegang polis/tertanggung untuk memastikan bahwa: a. calon pemegang polis/tertanggung memiliki pemahaman praktis mengenai fitur produk dan risiko yang melekat; b. produk akan memenuhi tujuan dan horison waktu investasi calon pemegang polis/tertanggung; dan c. produk tersebut konsisten dengan toleransi risiko calon pemegang polis/tertanggung.
(3) Kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi dengan kebutuhan dan profil calon pemegang polis/tertanggung paling kurang harus mencakup: a. identifikasi kelompok calon pemegang polis/tertanggung yang layak menjadi pembeli produk asuransi tertentu; b. pengumpulan informasi yang mendalam mengenai profil dan kebutuhan calon pemegang polis/tertanggung; c. evaluasi dan pengukuran tingkat toleransi risiko calon pemegang polis/tertanggung; dan d. perumusan spesifikasi manfaat yang sesuai dengan profil, kebutuhan dan tingkat toleransi risiko calon pemegang polis/tertanggung.
BAB VIII PENYELESAIAN KELUHAN DAN PERSELISIHAN Pasal 40 (1) Perusahaan Asuransi wajib menyelesaikan setiap keluhan terkait Produk Asuransi yang diajukan oleh pihak pemegang polis/tertanggung. (2) Untuk menyelesaikan keluhan, Perusahaan Asuransi wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi: a. penerimaan keluhan; b. penanganan dan penyelesaian keluhan; dan c. pemantauan penanganan dan penyelesaian keluhan.
Pasal 41 (1) Perusahaan Asuransi wajib memiliki unit dan atau fungsi yang dibentuk secara khusus di setiap kantor Perusahaan Asuransi untuk menangani dan menyelesaikan keluhan yang diajukan oleh pihak pemegang polis atau tertanggung. (2) Kewenangan unit dan atau fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diatur dalam kebijakan dan prosedur penyelesaian keluhan. Pasal 42 Perusahaan Asuransi wajib menginformasikan keberadaan unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian keluhan
kepada masyarakat secara lisan dan atau tertulis. Pasal 43 Perusahaan Asuransi wajib menginformasikan adanya sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang asuransi dengan cara mediasi kepada pemegang polis atau tertanggung. BAB IX PEMANTAUAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI Pasal 44 (1) Perusahaan Asuransi wajib melakukan pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi. (2) Pemantauan atas kinerja setiap Produk Asuransi dilakukan dengan mengevaluasi setiap asumsi yang digunakan dalam penetapan tarif premi dan proyeksi seluruh pendapatan premi dan pengeluaran yang dikaitkan dengan pemasaran produk, profit testing atau asset share terhadap realisasinya. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara periodik oleh Aktuaris sesuai dengan standar praktik dan kode etik yang berlaku. (4) Berdasarkan pemantauan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Aktuaris memberikan rekomendasi untuk: a. melanjutkan pemasaran Produk Asuransi; b. mengubah asumsi-asumsi yang digunakan dalam Produk Asuransi; atau c. menghentikan pemasaran Produk Asuransi. (5) Perusahaan Asuransi wajib mendokumentasikan hasil pemantauan atas kinerja Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
BAB X PENGHENTIAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI Pasal 45 (1) Perusahaan Asuransi wajib melaporkan penghentian pemasaran Produk Asuransi kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penghentian pemasaran Produk
Asuransi dimaksud. (2) Laporan penghentian pemasaran Produk Asuransi harus dilengkapi dengan: a. penjelasan mengenai alasan penghentian pemasaran Produk Asuransi; b. data jumlah polis yang masih dalam masa pertanggungan; dan c. surat keputusan direksi tentang penghentian pemasaran Produk Asuransi.
Pasal 46 Perusahaan Asuransi wajib menghentikan pemasaran suatu Produk Asuransi apabila berdasarkan hasil pemantauan pemasaran Produk Asuransi diketahui bahwa pemasaran Produk Asuransi berakibat pada penurunan tingkat solvabilitas perusahaan sehingga perusahaan tidak memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas. Pasal 47 (1) Menteri dapat memerintahkan Perusahaan Asuransi untuk menghentikan pemasaran Produk Asuransi, apabila spesifikasi Produk Asuransi yang dipasarkan berbeda dengan spesifikasi Produk Asuransi yang dilaporkan atau Produk Asuransi dimaksud tidak lagi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penghentian pemasaran Produk Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara. (3) Dalam hal Produk Asuransi dikenakan penghentian sementara maka: a. Perusahaan Asuransi untuk sementara dilarang menjual Produk Asuransi tersebut; b. Perusahaan Asuransi wajib menyempurnakan Produk Asuransi dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan Menteri; dan c. penghentian sementara dapat dicabut apabila Perusahaan Asuransi telah menyempurnakan Produk Asuransi dimaksud. (4) Dalam hal Perusahaan Asuransi tidak dapat menyempurnakan Produk Asuransi dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri, maka atas Produk Asuransi tersebut dapat dikenakan penghentian tetap. (5) Dalam hal Produk Asuransi dikenakan penghentian tetap
maka Perusahaan Asuransi wajib menghentikan pemasaran Produk Asuransi dan menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah Produk Asuransi dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48 Perusahaan Asuransi wajib melakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, kecuali: a. penyesuaian mengenai tenaga ahli lini usaha asuransi bagi perusahaan asuransi umum harus dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini; b. penyesuaian mengenai Aktuaris bagi perusahaan asuransi umum harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, dengan ketentuan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini Perusahaan Asuransi umum wajib memiliki karyawan yang bertanggung jawab di bidang aktuaria dengan kualifikasi sekurang-kurangnya ajun aktuaris (associates) dari Persatuan Aktuaris Indonesia atau associates dari asosiasi aktuaris luar negeri yang menjadi anggota penuh International Association of Actuaries, yang mendapat rekomendasi dari Persatuan Aktuaris Indonesia.
Pasal 49 Peraturan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.017/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum ditetapkannya peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 50 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:
a. ketentuan mengenai pelaporan rencana memasarkan Produk Asuransi baru dan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 12, dan 19 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.017/ 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; b. Pasal 40 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 51 Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KEUANGAN
AGUS DW MARTOWARDOJO
2012
DAFTAR HALAMAN PASAL Pasal 1 .................................................................................................................................................... 2 Pasal 2 .................................................................................................................................................... 4 Pasal 3 .................................................................................................................................................... 4 Pasal 4 .................................................................................................................................................... 4 Pasal 5 .................................................................................................................................................... 5 Pasal 6 .................................................................................................................................................... 6 Pasal 7 .................................................................................................................................................... 6 Pasal 8 .................................................................................................................................................... 6 Pasal 9 .................................................................................................................................................... 7 Pasal 10 .................................................................................................................................................. 7 Pasal 11 .................................................................................................................................................. 8 Pasal 12 .................................................................................................................................................. 9 Pasal 13 .................................................................................................................................................. 9 Pasal 14 ................................................................................................................................................ 10 Pasal 15 ................................................................................................................................................ 10 Pasal 16 ................................................................................................................................................ 11 Pasal 17 ................................................................................................................................................ 12 Pasal 18 ................................................................................................................................................ 12 Pasal 19 ................................................................................................................................................ 12 Pasal 20 ................................................................................................................................................ 13 Pasal 21 ................................................................................................................................................ 13 Pasal 22 ................................................................................................................................................ 14 Pasal 23 ................................................................................................................................................ 14 Pasal 24 ................................................................................................................................................ 14 Pasal 25 ................................................................................................................................................ 15 Pasal 26 ................................................................................................................................................ 15 Pasal 27 ................................................................................................................................................ 15 Pasal 28 ................................................................................................................................................ 15 Pasal 29 ................................................................................................................................................ 16 Pasal 30 ................................................................................................................................................ 16 Pasal 31 ................................................................................................................................................ 17 Pasal 32 ................................................................................................................................................ 18 Pasal 33 ................................................................................................................................................ 18 Pasal 34 ................................................................................................................................................ 18 Pasal 35 ................................................................................................................................................ 19 Pasal 36 ................................................................................................................................................ 20 Pasal 37 ................................................................................................................................................ 21 Pasal 38 ................................................................................................................................................ 22 Pasal 39 ................................................................................................................................................ 22 Pasal 40 ................................................................................................................................................ 23 Pasal 41 ................................................................................................................................................ 23 Pasal 42 ................................................................................................................................................ 23 Pasal 43 ................................................................................................................................................ 24 Pasal 44 ................................................................................................................................................ 24
Pasal 45 ................................................................................................................................................ 24 Pasal 46 ................................................................................................................................................ 25 Pasal 47 ................................................................................................................................................ 25 Pasal 48 ................................................................................................................................................ 26 Pasal 49 ................................................................................................................................................ 26 Pasal 50 ................................................................................................................................................ 26 Pasal 51 ................................................................................................................................................ 27
