PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 01/PRT/M/2012 TENTANG PEDOMAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
Mengingat
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEDOMAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JALAN.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Masyarakat Pemanfaat Jalan adalah masyarakat bukan pelaku perjalanan tetapi mendapatkan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari jalan untuk pemenuhan kepentingannya. 2. Masyarakat Pengguna Jalan adalah semua masyarakat pelaku perjalanan yang menggunakan jalan baik perorangan, kelompok, maupun badan usaha. 3. Peran Masyarakat Secara Langsung adalah kegiatan masyarakat yang dapat mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan jalan yang dilakukan secara langsung bertatap muka dengan penyelenggara jalan. 4. Peran Masyarakat Secara Tidak Langsung adalah kegiatan masyarakat yang dapat mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan jalan yang dilakukan secara tidak langsung bertatap muka dengan penyelenggara jalan yang dilakukan menggunakan berbagai media komunikasi baik cetak maupun elektronik.
5. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. 6. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. 7. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum.
Pasal 2 (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan. (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan nasional, provinsi, kabupaten/kota dan desa agar tertib dan teratur.
Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi klasifikasi masyarakat, peran masyarakat, dan prosedur peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.
BAB II PERAN MASYARAKAT DAN KEWAJIBAN PENYELENGGARA JALAN Bagian Kesatu Peran Masyarakat
Pasal 4 (1) Dalam Penyelenggaraan Jalan, masyarakat dapat berperan pada setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan.
(2) Tahapan Penyelenggaraan Jalan yang diberikan sebagai ruang untuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tahap pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. (3) Peran dalam Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas Masyarakat Pengguna Jalan dan Masyarakat Pemanfaat Jalan. (4) Peran masyarakat dalam membantu meningkatkan mutu Penyelenggaraan Jalan, dapat diberikan untuk jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa. Pasal 5 Klasifikasi masyarakat, bentuk peran serta, dan tata cara dalam memberikan peran dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Bagian Kedua Kewajiban Penyelenggara Jalan Pasal 6 (1) Fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat tentang hal yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Jalan diberikan oleh Penyelenggara Jalan. (2) Fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan penuh oleh masyarakat untuk memberikan peran dalam Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Fasilitas yang disediakan Penyelenggara Jalan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; b. penyediaan media komunikasi baik cetak maupun elektronik; c. penetapan standar operasi dan prosedur mekanisme pelaksanaan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; d. penetapan dan publikasi standar pelayanan minimal di bidang jalan; e. pelaksanaan konsultasi publik sebagai bagian dari tahapan Penyelenggaraan Jalan; dan f. pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Jalan. (4) Pelayanan yang disediakan Penyelenggara Jalan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyediaan sistem informasi; b. penyampaian data dan informasi; c. penerimaan usulan, saran, dan kritik; d. pelayanan kajian; e. pelayanan pengujian; f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan; g. pemberian izin/rekomendasi/dispensasi pemanfaatan dan/atau penggunaan bagian-bagian jalan; dan h. Penyedian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam hal keterlibatkan langsung masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. (5) Penyediaan fungsi pelayanan masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diinformasikan kepada masyarakat agar mudah diketahui keberadaannya. BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pedoman peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan dimuat secara lengkap dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 8 Peraturan Menteri diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2012 MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
DJOKO KIRMANTO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 72
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 01/PRT/M/2012 TENTANG PEDOMAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN JALAN
1
Pendahuluan Jalan merupakan kekayaan atau aset yang sangat besar yang secara tradisional dikelola dan dibiayai oleh pemerintah sebagai layaknya prasarana pelayanan publik lainnya, dengan pelaksanaan pemeliharaan yang relatif kurang memadai. Pelaksanaan pemeliharaan jalan tersebut sebagai salah satu akibat dari rendahnya alokasi dana untuk pemeliharaan akan menyebabkan kerugian baik pemerintah maupun masyarakat. Hal ini akan terjadi penurunan kualitas kondisi jalan yang berdampak pada penurunan nilai kekayaan atau aset jalan. Sebagai salah satu sarana transportasi dalam kehidupan berbangsa peranan jaringan jalan pada hakekatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan kedudukan dan peran jalan tersebut hak penguasaan jalan ada pada negara. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan peran pemerintahan negara memiliki hak penyelenggaran jalan secara umum. Adapun masyarakat merupakan subjek pembangunan yang harus dilibatkan dan diberdayakan dalam penyelenggaraan jalan. Selain itu masyarakat memiliki hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan jalan. Keterbatasan dana pemerintah khususnya untuk pemeliharaan jalan memerlukan keterlibatan peran masyarakat. Selain hal tersebut, kurang memadainya kondisi jalan mengakibatkan meningkatnya biaya operasi kendaraan (BOK), yang sangat merugikan masyarakat pengguna jalan. Kerugian masyarakat dalam transportasi akan berpengaruh pada penurunan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta menurunkan produktifitas dan daya saing masyarakat tersebut. Untuk meningkatkan mutu pemeliharaan jalan, maka diperlukan pola Penyelenggaraan Jalan yang terpadu antara pemerintah, masyarakat pengguna jalan, dan masyarakat pemanfaat jalan, sehingga tercipta suatu kinerja Penyelenggaraan Jalan yang lebih berhasil guna.
Adapun pola peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan yaitu masyarakat dilibatkan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan jalan. Masyarakat dilibatkan dalam setiap tahap Penyelenggaraan Jalan mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Peran masyarakat dapat berbentuk apapun seperti sumbangan material, finansial, maupun pemikiran. Dengan mengatur prosedur peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan, diharapkan masyarakat dapat berperan secara maksimal dalam penyelenggaraan jalan, sehingga perlu diupayakan berbagai kemudahan agar masyarakat dapat memberikan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Prosedur peran masyarakat ini dijabarkan dalam media peran masyarakat, bentuk peran masyarakat, serta tata cara peran masyarakat. 2
Klasifikasi masyarakat Masyarakat berperan dalam penyelenggaraan jalan, dapat bersifat: a. perorangan; b. kelompok; dan c. badan usaha Tiap sifat tersebut dapat digolongkan sebagai: a. masyarakat pengguna jalan; dan b. masyarakat pemanfaat jalan.
3 Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan 3.1
Peran masyarakat kabupaten/kota
pada
jalan
nasional,
provinsi,
dan
Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota meliputi: a. Masyarakat dapat ikut berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan. Peran masyarakat dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota. b. Dalam pengaturan jalan masyarakat, dapat berperan dalam penyusunan kebijakan perencanaan dan perencanaan umum. Dalam pembinaan jalan masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan
pengembangan.Dalam pembangunan jalan masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Dalam pengawasan jalan masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat. c. Peran masyarakat dalam pengaturan jalan serta pelayanan dan pemberdayaan dapat berupa pemberian usulan, saran, atau informasi. Peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, pendanaan dan atau melakukan sendiri. d. Peran masyarakat dalam penyusunan program dan perencanaan teknis dapat berupa pemberian usulan, saran, dan informasi. Peran masyarakat dalam penganggaran dapat berupa pemberian usulan, saran, dan informasi. e. Peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, pendanaan dan atau melakukan langsung. f.
Peran masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian dapat berupa pemberian usulan, saran, laporan atau informasi. Masyarakat berhak melaporkan penyimpangan terhadap pemanfaatan dan atau penggunaan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan.
Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1 - Peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan Penyelenggaraan Jalan Pengaturan
Pembinaan
Pembangunan
Kegiatan perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan perencanaan umum pelayanan, pemberdayaan
pemberi usulan, saran, informasi
penelitian dan pengembangan
pemberi usulan, saran, informasi, pendanaan, pelaksanaan penelitian sendiri pemberi usulan, saran, informasi
penyusunan program penganggaran perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan
Pengawasan
3.2
Peran
Pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat
pemberi usulan, saran, informasi
pemberi usulan, saran, informasi pemberi usulan, saran, dan informasi, pendanaan pemberi usulan, saran, dan informasi, pendanaan, pelaksana pekerjaan langsung. pemberi usulan, saran, laporan, dan informasi.
Peran masyarakat pada jalan desa Peran masyarakat pada jalan desa meliputi : a. Partisipasi, masyarakat terlibat secara langsung dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, supervisi maupun pemanfaatan serta pemeliharaannya; dan b. Keswadayaan, kemampuan masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, supervisi maupun pemanfaatan serta pemeliharaannya. Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga memperoleh dukungan masyarakat. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat memberikan
manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Pola pelaksanaan kegiatan prinsipnya dilakukan oleh masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Jika dalam tahap pelaksanaan terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, maka dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui berbagai bentuk perjanjian seperti kontrak konstruksi atau Kerja Sama Operasional (KSO). 4
Prosedur peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan Masyarakat diharapkan dapat berperan semaksimal mungkin dalam penyelenggaraan jalan, sehingga perlu diupayakan berbagai kemudahan agar masyarakat dapat memberikan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. 4.1
Media peran masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jalan masyarakat dapat berperan secara langsung dengan penyelenggara jalan, melalui fungsi pelayanan yang tersedia untuk melayani peran masyarakat. Peran masyarakat secara langsung dapat berupa penyampaian informasi, saran, usulan, kritik, dana, materi, lahan, serta berperan aktif melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan. Dalam Penyelenggaraan Jalan masyarakat dapat berperan secara tidak langsung melalui berbagai media komunikasi: a. media elektronik: telepon, faksimil, pesan singkat, radio, televisi, internet, email, website, dan lain-lain; dan b. media cetak: sebagainya.
surat,
surat
kabar,
majalah,
Peran masyarakat secara tidak langsung penyampaian informasi, usulan, saran, dan kritik.
buletin, dapat
dan
berupa
Pelaksanaan peran masyarakat dapat dilakukan melalui berbagai media sebagaimana tertera pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2 – Media peran masyarakat Pengaturan
Pembinaan
Pembangunan
Pengawasan
Langsung
Informasi, Usulan, Saran, Kritik,
Informasi, Usulan, Saran, Kritik, Dana, Pelaksanaan
Informasi, Usulan, Saran, Kritik, Dana, Pelaksanaan
Informasi, Usulan, Saran, Kritik, Laporan
Tidak langsung
Informasi, Usulan, Saran, Kritik
Informasi, Usulan, Saran, Kritik
Informasi, Usulan, Saran, Kritik
Informasi, Usulan, Saran, Kritik
4.2
Media Tatap muka, Forum dialog, Konsultasi publik, langsung di lokasi melalui unit yang melayani peran masyarakat Media komunikasi cetak dan elektronik
Bentuk peran masyarakat Peran masyarakat dalam penyelenggaran jalan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. a. Dalam pengaturan jalan, masyarakat dapat berperan dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan perencanaan umum. Bentuk peran masyarakat dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penyusunan perencanaan umum dapat berupa: 1) penyadaran, pemberian motivasi, arahan, dan fasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat; dan 2) berperan aktif pada penyuluhan sehingga masyarakat menjadi peduli dalam penyelenggaraan jalan. b. Dalam pembinaan jalan, masyarakat dapat berperan dalam pelayanan, pemberdayaan, serta penelitian dan pengembangan.
Bentuk peran masyarakat dalam pelayanan dan pemberdayaan dapat berupa:
1) pemberian masukan atau usulan dalam penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, pedoman; dan 2) pemberian bimbingan
masukan
dalam
pengembangan
sistem
a) usulan bentuk pelayanan; dan b) penyebaran informasi.
Bentuk peran masyarakat dalam penelitian dan pengembangan dapat berupa: 1) melakukan sendiri penelitian dan pengembangan; 2) melakukan kajian; dan 3) memfasilitasi peralatan dan pendanaan. c. Dalam pembangunan jalan, masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Bentuk peran masyarakat dalam penyusunan program dapat berupa: usulan, saran dan informasi tentang program pembangunan jalan yang akan dilaksanakan. Bentuk peran masyarakat dalam penganggaran dapat berupa: usulan, saran dan informasi tentang anggaran pembangunan jalan yang akan disusun. Bentuk peran masyarakat berupa:
dalam perencanaan teknis dapat
1) pemikiran, usulan, saran dan informasi dalam perencanaan teknis jalan; dan 2) pendanaan perencanaan teknis. Bentuk peran masyarakat dalam pelaksanaan konstruksi dapat berupa: 1) usulan, saran dan informasi dalam pelaksanaan konstruksi; 2) pendanaan pelaksanaan konstruksi; 3) bahan bangunan / material;
4) tenaga; 5) peralatan; dan 6) melakukan konstruksi secara langsung. Bentuk peran masyarakat pemeliharaan dapat berupa:
dalam
pengoperasian
dan
1) pelaporan kerusakan jalan; 2) pemeliharaan drainase, bahu jalan, rambu dan lain-lain; dan 3) pendanaan pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
Bentuk peran masyarakat dalam penanggulangan keadaan darurat di jalan secara langsung maupun tidak langsung, dapat berupa: 1) pelaporan keadaan darurat di jalan; dan 2) bantuan penanggulangan langsung.
atau
menanggulangi
secara
d. Dalam pengawasan jalan, masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat jalan. Bentuk peran masyarakat manfaat jalan dapat berupa:
dalam pengawasan fungsi dan
1) pelaporan penyimpangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan kepada penyelenggara jalan; 2) saran, usulan, informasi atas penggunaan dan pemanfaatan jalan; 3) pengaturan lalu lintas oleh masyarakat harus mendapat izin dari penyelenggara jalan, pembina lalu lintas dan angkutan jalan; dan 4) mematuhi peraturan penggunaan dan pemanfaatan jalan.
Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:
a. Masyarakat dapat memperoleh penggantian lahan untuk pembangunan jalan berupa uang, pembangunan fasilitas umum atau fasilitas sosial antara lain: sekolah, masjid, poliklinik, fasilitas olah raga. b. Masyarakat dapat menghibahkan tanah/lahan tanpa ganti rugi yang harus dibuat pernyataan tertulis dari pemilik tanah dan ahli waris. c. Masyarakat dapat berperan dalam pendanaan pembangunan jalan, pelaksanaan konstruksi jalan. d. Badan usaha dapat berperan dalam pendanaan pembangunan jalan, pelaksanaan konstruksi jalan melalui Corporate Social Responsibility (CSR). e. Pengembang perumahan, perkebunan, pertambangan, industri, dapat berperan dalam pembangunan jalan khusus yang disinkronkan jaringannya dengan jalan umum. f.
4.3
Dana masyarakat langsung digunakan untuk pembangunan jalan yang dilakukan oleh masyarakat, atau kontraktor. Pengadaan kontraktor harus mengikuti peraturan perundang-undangan jasa konstruksi. Kontrak konstruksi ditandatangani oleh kontraktor dan penyandang dana disaksikan oleh penyelenggara jalan.
Tata cara peran masyarakat Sesuai kewenangan penyelenggaraan jalan, masyarakat dalam melakukan perannya wajib berhubungan dengan penyelenggara jalan masing-masing melalui unit yang berfungsi melayani peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Peran masyarakat terhadap jalan nasional harus dikomunikasikan kepada Menteri Pekerjaan Umum atau Direktur Jenderal Bina Marga. Peran masyarakat terhadap jalan Provinsi harus dikomunikasikan kepada gubernur atau kepala dinas yang bertanggung jawab dalam bidang jalan Provinsi. Peran masyarakat terhadap jalan kabupaten/kota harus dikomunikasikan kepada bupati/walikota atau kepala dinas yang bertanggung jawab dalam bidang jalan kabupaten/kota.
Peran masyarakat terhadap jalan desa harus dikomunikasikan kepada bupati atau kepala dinas yang bertanggung jawab dalam bidang jalan melalui perangkat desa. Pelaksana penyelenggara jalan harus mempunyai standar operasi dan prosedur mekanisme pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Pelaksana penyelenggara jalan sesuai kewenangannya dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel
Status jalan
3 – Pelaksana penyelenggara jalan Penyelenggara jalan
Jalan Nasional
Menteri PU
Jalan Provinsi
Gubernur
Jalan Kabupaten
Bupati
Jalan Kota
Walikota
Jalan Desa
Bupati
Pelaksana Penyelenggara Jalan Kepala Balai Besar/ Balai Pelaksana Jalan Nasional atas nama Direktur Jendral Bina Marga Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Provinsi Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Kepala Dinas yang berwenang dalam Penyelenggaraan Jalan Kota Kepala Desa
MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
DJOKO KIRMANTO
