JURNAL IMPLIKASI PUTUAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN
Diajukanoleh : Gratia Nathania Tanuraharja NPM
: 120510921
Program Studi
: IlmuHukum
Program Kekhususan
: Hukum Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM 2015
IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP BAGIAN WARIS ANAK LUAR KAWIN Gratia Nathania Tanuraharja Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. Ilmu Hukum/ Fakultas Hukum/ Universitas Atma Jaya Yogyakarta Email:
[email protected]
ABSTRACT Constitutional Court of Justice Number 46/PUU-VIII/2010 is a final judicial review from Law Act No 1/1974 Marriage article 43 (1), and Machica Mochtar as Applicant. By the ruling from the court which declare that children have been born outside of official marriage shall have private right with his or her father and/or his or her father’s family as long as the science or technology can prove it biologically. This judge ruling has made the writer’s interest more in what consequences shall be effected to inheritance of unregistered marriage. Therefore this thesis would discuss about the implication after the Constitutional Court of Justice Number 46/PUU-VIII/2010. This thesis would be written in normative method of law science, a process to find new rule of law, principles of law, even doctrines to answer the newest law issue. The writer would discuss and search mainly on natural born children outside of official marriage, instead of sirri children or sumbang children. This judge ruling has made newest breakthrough in family law, which state that unofficial marriage children shall have natural relationship with his or her biological father. As long as the children he or she can prove the relationship thru science and technology. He or she which can prove the biological relationship with the father shall have inheritance right. To which part of inheritance itself is unequally with any rightfully children, as it is ruled in article 863 of Civil Law Book. Keywords: Constitutinal Court of Justice Number 46/PUU-VIII/2010, Illegitimate Children, Inheritance.
1. PENDAHULUAN
sah. Dalam kehidupan sehari-hari
A. Latar Belakang Masalah
anak
yang
perkawinan
dilahirkan yang
sah
diluar pada
Menjalani kehidupan sebagai
umumnya sering disebut sebagai
suami isteri hanya dapat dilakukan
anak haram, karena tidak diketahui
dalam sebuah ikatan perkawinan.
dengan jelas siapa ayahnya. Artinya
Dalam Undang-Undang Nomor 1
anak luar kawin tersebut hanya
Tahun 1974 tentang Perkawinan
mempunyai hubungan yuridis dan
arah
lembaga
biologis serta status dengan ibu dan
perkawinan sudah sangat jelas.
keluarga ibunya saja, ia tidak
Suatu ikatan perkawinan dapat
mempunyai
dikatakan sah apabila perkawinan
dengan
tersebut dilakukan menurut hukum
KUHPerdata dikatakan bahwa anak
agama dan hukum positip yang
luar kawin akan menjadi jelas
berlaku. Apabila suatu perkawinan
statusnya
tidak dilaksanakan menurut hukum
memberikan pengakuan. Kendati
positip yang berlaku, maka dapatlah
pengakuan sang ayah hanya bersifat
dikatakan
perkawinan
formal dan yuridis namun hal itu
tersebut tidak sah menurut hukum
sudah memberikan kejelasan status
positip,
yuridis anak luar kawin tersebut.
dan
tujuan
bahwa
sehingga
akibat
dari
hubungan
seorang
yuridis
ayah.
Dalam
apabila
ayahnya
perkawinan tersebut adalah tidak
Belum lama ini, masyarakat di
dilindungi oleh hukum positip yang
Indonesia di kejutkan oleh Putusan
berlaku, baik pihak suami isteri
Mahkamah
yang terikat perkawinan maupun
46/PUU-VIII/2010
anak-anak
dari
menganulir ketentuan Pasal 43 ayat
perkawinan tersebut. Mengingat
(1) Undang-Undang Perkawinan
perkembangan
karena
yang
lahir
masyarakat
di
Konstitusi
Nomor yang
bertentangan
dengan
Indonesia akhir-akhir ini semakin
Undang-Undang
banyak anggapan bahwa hubungan
Republik Indonesia Tahun 1945 dan
diluar ikatan perkawinan yang sah
tidak memiliki kekuatan hukum
bukanlah merupakan suatu masalah
mengikat
yang luar biasa, sehingga seringkali
menghilangkan hubungan perdata
terjadi
dengan
kelahiran
seorang
anak
diluar suatu ikatan perkawinan yang
Dasar
sepanjang
laki-laki
dibuktikan
Negara
dimaknai
yang
dapat
berdasarkan
ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau hubungan darah sebagai ayah.
Perkawinan yang
merupakan
sangat
penting
hal
dalam
masyarakat sebagai salah satu cara
B. Rumusan Masalah belakang
untuk memperoleh keturunan. Yang
masalah yang telah dikemukakan
dimaksud dengan perkawinan ialah
maka perumusan masalah yang
ikatan lahir batin antara seorang pria
diangkat dalam penulisan hukum ini
dengan seorang wanita sebagai
adalah
Bagaimana
implikasi
suami
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Berdasarkan
latar
istri
dengan
membentuk
keluarga
tujuan (rumah
Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap
tangga) yang bahagia dan kekal
bagian waris anak luar kawin?
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Adapun tujuan perkawinan
2. METODE
Jenis
penelitian
yang
digunakan adalah jenis penelitian
adalah: a) Untuk membentuk keluarga
hukum normatif. Jenis penelitian
menurut
hukum normatif bertitik focus pada
agama.
norma
terkait
b) Untuk memperoleh keturunan.
perundang-undangan
c) Pada prinsipnya menghendaki
positif
Implikasi
Mahkamah
penelitian
ini,
deduksi dengan melakukan lima tugas ilmu hukum dogmatic yaitu proses
perceraian.
Terhadap
dilakukan abstraksi melalui proses
melalui
dan tidak berakhir dengan
Nomor
Bagian Waris Anak Luar Kawin. jenis
agar perkawinan bersifat kekal
Putusan
Konstitusi
46/PUU-VIII/2010
Dalam
hukum
berupa
hukum
peraturan
ketentuan
deskripsi,
sistematisasi, analisis, interpretasi, dan menilai hukum positif. 3. HASIL PEMBAHASAN A. Tinjauan Tentang Perkawinan
Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh
pejabat
Negara
terhadap
peristiwa perkawinan. Pencatatan perkawinan pada zaman dulu belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti autentik
terhadap
sebuah
perkawinan. Namun sejalan dengan perkembangan zaman masyarakat
1
R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
pentingnya
sedangkan anak sumbang adalah anak
pencatatan perkawinan, sehingga
yang lahir dari pasangan yang memiliki
diatur melalui perundang-undangan
ikatan keluarga atau kekerabatan yang
baik Undang-undang Nomor 1
dekat, biasanya antara ayah dengan
mulai
Tahun
merasakan
1974
maupun
melalui
laki-lakinya, atau antar sesama saudara
Kompilasi Hukum Islam.
kandung atau saudara tiri. Menurut
B. Tinjauan Tentang Anak Luar Kawin
Undang-undang sendiri tidak dengan tegas mengatakan siapa
Paul Scholten, yang dimaksud anak luar kawin adalah anak luar kawin diluar anak zinah dan anak sumbang,
yang dapat dikatakan anak luar
yang mempunyai hubungan hukum
kawin,
dengan pewaris dan untuk selanjutnya
tetapi
dari
Pasal
272
KUHPerdata dapat disimpulkan,
disebut
bahwa anak luar kawin yang dapat
Sedangkan anak zinah dan anak
diakui adalah anak yang dilahirkan
sumbang meskipun merupakan anak
oleh seorang ibu, tetapi yang tidak
luar kawin, akan tetapi karena tidak
dibenihkan oleh seorang pria yang
dapat diakui maka tidak mempunyai
berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan ibu si anak, dan tidak termasuk di dalam kelompok anak zinah dan anak sumbang.
2
anak perempuannya, ibu dengan anak
anak
luar
kawin
saja.
kedudukan dan hak waris atas harta peninggalan orang tuanya. C. Tinjauan Tentang Waris Beberapa
sarjana
memberikan
pengertian yang beragam mengenai
Dalam arti luas, anak luar kawin
hukum waris. Dari beberapa pengertian
meliputi anak zinah, anak sumbang dan
tersebut dapat ditarik suatu benang
anak luar kawin lainnya. Pengertian
merah bahwa hukum waris adalah
dari anak zinah adalah anak yang
peraturan yang mengatur perpindahan
dilahirkan dari hubungan antara dua
kekayaan seseorang yang meninggal
orang, laki-laki dan perempuan yang
dunia kepada satu atau beberapa orang
bukan suami istri, dimana salah satu
lain.3 Dari pengertian tersebut dapat
atau kedua-duanya masih terikat dalam
disimpulkan
suatu perkawinan dengan orang lain2
hukum
J Andy Hartanto, 2015, Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut “Burgerlijk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 37. 3 Soebekti, 1983, Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, Kertas Kerja pada Simposium Hukum Waris
bahwa
waris
pada
adalah
intinya
kumpulan
Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983 dalam buku J Andy Hartanto, 2015, Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut “Burgerlihk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 9.
peraturan yang mengatur mengenai
Keputusan Mahkamah Konstitusi
kekayaan karena wafatnya seseorang,
Republik Indonesia Nomor 46/PUU-
yaitu mengenai pemindahan kekayaan
VIII/2010
yang ditinggalkan oleh si mati dan
Mahkamah Konstitusi Jum’at, tanggal
akibat dari pemindahan ini bagi orang-
17 Februari 2012. Institusi yang
orang yang memperolehnya,
dipimpin
baik
telah
oleh
dikeluarkan
Mahfud
oleh
MD
dalam hubungan antara mereka dengan
mengeluarkan
pihak ketiga.4 Pada asasnya hanya hak-
menyatakan bahwa anak yang lahir
hak dan kewajiban-kewajiban dalam
diluar perkawinan tetap mempunyai
lapangan hukum kekayaan atau harta
hubungan keperdataan dengan ayah
benda saja yang dapat diwaris namun
biologisnya setelah dibuktikan dengan
terdapat
pengecualian,
saksi atau tes Deoxytibo Nucleic Acid
diantaranya seperti hak seorang ayah
(DNA). Putusan Mahkamah Konstitusi
untuk menyangkal sahnya seorang
dengan
anak dan hak seorang anak untuk
tersebut telah dibacakan oleh ketua
menuntut supaya dinyatakan sebagai
Mahkamah Konstitusi, Mohammad
anak sah dari ayah atau ibunya
Mahfud
(keduanya berada dalam lapangan
hakim konstitusi lainnya.
beberapa
keputusan
itu
Nomor
MD
yang
46/PUU-VIII/2010
didampingi
delapan
hukum keluarga), dinyatakan oleh
Keputusan tersebut berawal dari
undang-undang dapat diwarisi oleh ahli
kisah kasih antara Machica dengan
warisnya.5 Kekayaan dalam pengertian
Moerdiono. Machica adalah penyanyi
waris diatas adalah sejumlah harta
dangdut era 90-an yang bernama asli
kekayaan yang ditinggalkan seseorang
Aisyah
yang meninggal dunia yang dapat
Moerdiono adalah mantan Menteri
berupa aktiva maupun pasiva. Namun,
Sekretaris Negara era Soeharto. Seperti
pada dasarnya proses beralihnya harta
diberitakan Machica menikah siri
kekayaan
ahli
dengan Moerdiono pada tanggal 20
warisnya, yang dinamakan pewarisan,
Desember 1993, yang dari perkawinan
terjadi
siri
seseorang
karena
kepada
adanya
kematian
Muchtar,
tersebut
lahir
sedangkan
seorang
anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
bernama M. Iqbal Ramadhan, yang
830 BW.
tidak mendapatkan pengakuan dari
D. Tinjauan
Tentang
Moerdiono.
Mahkamah
Konstitusi
4
A. Pitlo, Hukum Waris Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata yang dikutip dari H. Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81.
5
Effendi Perangin, 2014, Hukum Waris, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.
E. Implikasi
Putusan
Mahkamah
Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010
mempunyai
Terhadap Bagian Waris Anak Luar
dengan
Kawin
ibunya” bertentangan dengan Pasal
Anak luar kawin adalah anak yang lahir dari hubungan seorang pria dan seorang wanita dimana hubungan antara keduanya tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum
hubungan
ibunya
dan
perdata keluarga
28 B ayat (2) dan 28 D ayat (1) Undang-Undang
Dasar
Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai sebagai
yang
“Anak yang dilahirkan di luar
dipeluknya. Pasal 43 ayat (1) dan (2)
perkawinan mempunyai hubungan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
perdata
tentang
hanya
keluarga ibunya serta dengan laki-
yang
laki sebagai ayahnya yang dapat
positif
dan
hukum
agama
Perkawinan
menyebutkan
“(1)
Anak
dengan
dilahirkan di luar perkawinan hanya
dibuktikan
mempunyai hubungan perdata dengan
pengetahuan
ibunya dan keluarga ibunya. (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di atas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan
Pemerintah”.
Sehingga
bertolak dari ketentuan tersebut dapat
6
diahirkan di luar perkawinan hanya
ibunya
berdasarkan dan
dan
ilmu
teknologi
dan/atau alat bukti lain menurut hukum
mempunyai
hubungan
darah, termasuk hubungan perdata dengan
keluarga
ayahnya”6.
disimpulkan bahwa anak yang lahir di
Berdasarkan Putusan Mahkamah
luar perkawinan hanya mempunyai
Konstitusi tersebut maka hubungan
hubungan perdata dengan ibu dan
keperdataan anak luar kawin pasca
keluarga ibunya.
Putusan
Mahkamah
Konstitusi
Berkaitan dengan itu dalam
tidak hanya terbatas pada hubungan
Putusan dengan Nomor 46/PUU-
keperdataan dengan ibunya dan
VIII/2010, Mahkamah Konstitusi
keluarga ibunya saja, melainkan
dengan tegas menyatakan bahwa
juga
ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-
keperdataan
Undang Nomor 1 Tahun 1974
biologisnya dan keluarga ayahnya,
tentang
yang
sepanjang bahwa hubungan antara
menyatakan bahwa “Anak yang
anak luar kawin dengan ayah
Perkawinan
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010
memiliki dengan
hubungan ayah
biologisnya
tersebut
dapat
dibuktikan
berdasarkan
ilmu
(satu pertiga) bagian dari yang mereka
sedianya
harus
pengetahuan dan teknologi dan/atau
mendapat seandainya mereka
alat bukti lain menurut hukum
adalah anak yang sah (Pasal 863
mempunyai
KUHPerdata).
hubungan
darah,
termasuk hubungan perdata dengan
mewaris
keluarga ayahnya. Sehinga,
b) Bagian anak luar kawin jika bersama
ahli
waris
Golongan II dan Golongan III
sebagai
implikasi
adanya
hubungan
Apabila seorang pewaris
perdata antara anak luar kawin
tidak meninggalkan keturunan
degan ibu dan keluarga ibu maupun
yang sah dan juga tidak ada
dengan ayah dan keluarga ayah,
suami atau isteri yang hidup
memposisikan anak luar kawin
terlama, akan tetapi pewaris
kemungkinan akan berkedudukan
tersebut meninggalkan keluarga
sebagai
Ketentuan
sedarah dalam garis ke atas
bagian warisan anak luar kawin
maupun saudara perempuan dan
sebagaimana yang diatur dalam
laki-laki
Pasal 863 KUHPerdata termasuk
keturunan
dalam hak waris aktif anak luar
meninggalkan anak luar kawin,
kawin yang dapat diberlakukan bagi
maka
anak luar kawin alami yang tunduk
KUHPerdata anak luar kawin
pada KUHPerdata. Bagian waris
berhak
untuk
warisan sebesar ½ (setengah)
hukum
dari
ahli
waris.
anak luar kawin dapat
dibedakan menjadi 5 (lima) bagian
atau
meninggalkan
saudara,
menurut
dengan
Pasal
mendapatkan
863
bagian
dari harta warisan. c) Bagian anak luar kawin jika
yaitu: a) Bagian anak luar kawin jika mewaris
bersama
ahli
waris
mewaris
bersama
ahli
waris
Golongan IV
Bagian anak luar kawin
Golongan I
Apabila pewaris meninggal
akan semakin besar jika dia
meninggalkan
mewaris dengan ahli waris dari
keturunan yang sah dan/atau
golongan yang derajadnya lebih
suami atau isteri yang hidup
jauh lagi dari Pewaris. Menurut
terlama, maka anak luar kawin
Pasal 863 ayat (1) KUHPerdata
yang diakuinya mewaris 1/3
dikatakan bahwa bagian anak
dunia
dengan
luar kawin apabila hanya ada
Berdasarkan
hasil
penelitian
Implikasi
Putusan
sanak saudara dalam derajad
mengenai
yang lebih jauh, adalah ¾ (tiga
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-
perempat).
VIII/2010 terhadap Bagian Waris Anak
d) Bagian anak luar kawin jika mewaris dengan ahli waris yang bertalian keluarga dalam lain-lain
Kawin
maka
penulis
menyimpulkan sebagai berikut bahwa pengubahan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
penderajadan.
Pasal
Luar
863
menyebutkan
KUHPerdata kemungkinan
adanya anak luar kawin yang mewaris bersama-sama dengan
tentang Perkawinan merubah substansi hukum dengan adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan orang tuanya, yakni jika awalnya ia hanya memiliki hubungan perdata dengan
anggota keluarga yang bertalian
ibunya dan keluarga ibunya, maka
darah dalam lain penderajatan.
sekarang juga mempunyai hubungan
Bagian anak luar kawin tersebut
perdata dengan ayah dan keluarga
dihitung
dengan
melihat
ayahnya,
keluarga
yang
terdekat
pengakuan terlebih dahulu. Perubahan
penderajatannya
pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang
hubungan
Nomor
dengan pewaris. e) Bagian anak luar kawin jika menjadi satu-satunya ahli waris
Ada kemungkinan seorang pewaris
tidak
meninggalkan
ahli waris dari Golongan I sampai Golongan IV, akan tetapi
hanya
tanpa
1
Tahun
Perkawinan
memerlukan
1974
tentang
memunculkan
adanya
hukum baru, yaitu dengan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan. Ketentuan bagian warisan anak luar kawin
meninggalkan
sebagaimana yang diatur dalam Pasal
anak-anak luar kawin. Dalam
863 KUHPerdata termasuk dalam hak
keadaan demikian, maka anak
waris aktif anak luar kawin yang dapat
luar kawin yang diakui oleh
diberlakukan bagi anak luar kawin
pewaris
alami yang tunduk pada KUHPerdata.
secara
sah
akan
mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 KUHPerdata). 4. Kesimpulan
5. REFERENSI
Andy J Hartanto, 2015, Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin
menurut
“Burgerlijk
Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi,
LaksBang
Justitia,
Surabaya, hlm. 37.
Effendi Perangin, 2014, Hukum Waris, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 3.
Pitlo A, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dikutip dari H. Zainuddin Ali, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 81. Soebekti, 1983, Kaitan Undangundang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris, Kertas Kerja pada Simposium Hukum Waris Nasional, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 10-12 Februari 1983 dalam buku J Andy Hartanto, 2015, Hukum Waris: Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin menurut “Burgerlihk Wetboek” Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, LaksBang Justitia, Surabaya, hlm. 9.
Subekti R dan R. Tjitrosudibio, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
