2010 Tentang Status Anak Luar Kawin

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 1 (April 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

ARTIKEL LEPAS

Analisis Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak Luar Kawin Hamdani1

Abstrak

Correspondence: [email protected] 1.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Kasus tentang penetapan status anak yang diajukan oleh Machica Mokhtar selaku pemohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap judicial review Pasal 2 dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau Undang-Undang Perkawinan Pasal 28 huruf B UUD 1945 yang telah inkracht dengan keluarnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi memenangkan pemohon karena hak masyarakat yang telah diatur dalam UUD 1945 yang seharusnya diperoleh masyarakat ternyata dihapus oleh Undang-Undang. Mahkamah Konstitusi menetapkan Mohammad Iqbal Ramadhan anak dari perkawinan Machica Mokhtar dengan Moerdiono yang dilakukan di bawah tangan mendapatkan pengakuan oleh Undang-Undang setelah dilakukan analisis dan pengujian tes DNA terbukti bahwa Moerdiono adalah bapak biologis dari anaknya. Sehingga MK menetapkan segala hak yang melekat pada anaknya harus dipenuhi berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Kata Kunci: Putusan, Mahkamah Konstitusi, Anak Luar Kawin

Analisis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010… – Hamdani. (29-49)| 29

ISSN 2302-6219

Analisis Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010… – Hamdani. (29-49)

LATAR BELAKANG

Pasal

2

Perkawinan Perkawinan ikatan

antara

adalah

seorang

suatu laki-laki

Undang-Undang

bermakna

bahwa

perkawinan dapat dikatakan sah jika perkawinan

tersebut

dilakukan

dengan seorang perempuan sebagai

menurut agama dan kepercayaannya

pasangan

hidup

dan

bertujuan

masing-masing. Apabila perkawinan

sebuah

institusi

telah dilaksanakan menurut hukum

keluarga. Hal ini ditegaskan dalam

agama, langkah selanjutnya yang

Pasal 1 Undang-Undang Republik

diperlukan

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

perkawinan. Pencatatan perkawinan

tentang

bagi orang beragama Islam dilakukan

membentuk

Perkawinan

mendefinisikan

yang

perkawinan

di Kantor

adalah

pencatatan

Urusan Agama (KUA)

sebagai “ikatan lahir batin antara

sedangkan perkawinan bagi orang

seorang pria dengan seorang wanita

yang

sebagai suami isteri dengan tujuan

dilakukan di Kantor Pencatatan Sipil.

membentuk

Pencatatan

ini

tangga) yang bahagia dan kekal

legitimasi

perkawinan

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

hukum.

Esa.”49

perkawinan yang tidak mendapat

keluarga

(rumah

Undang-Undang Perkawinan juga mengatur sahnya perkawinan. adalah

sah,

beragama sebagai

Namun,

Islam bentuk secara

terdapat

pula

legitimasi hukum seperti perkawinan di bawah tangan.

Pasal 2 menyatakan bahwa: “(1) Perkawinan

bukan

Perkawinan di bawah tangan

apabila

adalah perkawinan yang sah secara

dilakukan menurut hukum masing-

agama tetapi tidak sah secara hukum

masing

negara.

agamanya

dan

Salah

satu

akibat

dari

kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap

perkawinan di bawah tangan atau

Perkawinan

menurut

pernikahan sirri adalah terhadap

peraturan

perUndang-Undangan

status anak yang dilahirkan dari

yang berlaku.”

50

49

dicatatkan

pernikahan tersebut. Oleh karena

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

50

Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 1 (April 2015) | 30

ISSN 2302-6219


itu, anak hasil dari pernikahan di

dan (3) Tidak dapat mendapatkan

bawah tangan dapat dikatakan anak

hak waris dari ayah biologisnya.

sah secara hukum agama tetapi tidak sah secara hukum negara sebagai

PERMASALAHAN

akibat tidak dicatatkan pernikahan kedua orang tuanya. Sehingga, anak hasil pernikahan di bawah tangan atau sirri dapat dikatakan sebagai anak luar kawin yang tidak sah secara negara. Akibatnya, banyak anak luar kawin tidak mendapatkan haknya

sebagai

Masyarakat

subyek

luas

hukum.

banyak

yang

Berdasarkan uraian di atas yang

menjadi

adalah

permasalahannya

apakah

Mahkamah

tepat

Putusan

Konstitusi

Nomor

46/PUU-VIII/2010

mengenai

anak

luar kawin dalam perspektif Hukum Islam? PEMBAHASAN

mengatakan bahwa anak luar nikah dan

anak

yang

lahir

di

luar

perkawinan adalah anak haram, karena

pernikahan

kedua

orang

tuanya tidak sah secara hukum negara. Tetapi hal ini tidak berlaku jika dilihat dari hukum agama, apabila

suatu

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 oleh Mahkamah Konstitusi

perkawinan

yang

dilangsungkan memenuhi rukun dan syarat, maka perkawinan tersebut sah secara hukum agama.

Kewenangan Konstitusi

(MK)

prinsip checks and balances di mana menempatkan

semua

Negara

kedudukan

setara

dalam

lembaga

sehingga

keseimbangan

dalam

yang

timbullah pengaturan

diatur secara jelas dalam Pasal 24C

anak yang lahir diluar perkawinan

UUD

dan anak luar nikah secara negara

permasalahan

antara

diperuntukkan

(1)

melaksanakan

Negara. Adapun kewenangan MK

Akibat hukum diperoleh oleh

lain:

Mahkamah

Sulitnya

1945.

Salah

satu

negara bagi

bentuk yang

kepentingan

mendapatkan akta kelahiran karena

masyarakat yaitu pengujian Undang-

pernikahan

Undang atau disebut dengan judicial

orang

tuanya

tidak

terdaftar; (2) Sulitnya mendapat

review.

perlindungan hukum dari negara;

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 1 (April 2015)| 31

ISSN 2302-6219


Judicial review ini diajukan

kedudukan

hukum

atau legal

karena hak masyarakat yang telah

standing. Berdasarkan hukum acara

diatur

Mahkamah

dalam

seharusnya ternyata

UUD

diperoleh dihapus

1945

yang

masyarakat

oleh

Undang-

Konstitusi

hukum/Legal

Kedudukan

standing adalah

“kedudukan/hak

gugat

yang

Undang. Salah satu contoh putusan

menganggap hak atau kewenangan

MK

konstitusinya

tentang

pengajuan judicial

review terhadap pengujian Pasal 2

dirugikan

oleh

berlakunya Undang-Undang”.51

dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor Artinya, berdasarkan hukum

1 Tahun 1974 atau Undang-Undang Perkawinan Pasal 28 huruf B UUD

acara

1945

kedudukan

yang

telah inkracht dengan

keluarnya

Putusan

MK

Nomor

Per-kawinan

Konstisusi hukum/legal

standing dapat

dikatakan

sebagai

pemohon yang hak konstitusinya

46/PUU-VIII/2010. Pengujian

Mahkamah

Undang-Undang

dilakukan

dirugikan

oleh

Undang-Undang.

Pemohon

yang

mengajukan legal

untuk

standing secara otomatis mewakili

mengetahui keabsahan dari suatu

kepentingan orang lain yang juga

perkawinan,

menganggap

karena

perkawinan

hak

dan/atau

adalah suatu ikatan antara laki-laki

kewenangan konstitusinya dirugikan

dan perempuan yang tidak sedarah,

oleh berlakunya Undang-Undang.52

dilakukan

menurut

agama

atau Pengajuan judicial

kepercayaan masing-masing secara sah. Pengajuan pengujian Undang-

review yang diajukan oleh Machica

Undang ini dilakukan karena adanya

Mochtar dalam putusan Mahkamah

ketidak kesesuaian Pasal 28B ayat (1)

Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010

UUD 1945 dengan Pasal 2 Undang-

tentang anak luar kawin kedudukan

Undang

hukum/legal

Perkawinan.

Salah

satu

syarat pengajuan pengujian UndangUndang Dasar 51

terhadap 1945

standingnya

adalah

Machica Mochtar dan Mohammad

Undang-Undang

adalah

terdapatnya

Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.49.

52

Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.49.


ISSN 2302-6219


Iqbal Ramadhan (sebagai anak dari

dilakukan oleh Machica Mochtar

Machica Mochtar).

merupakan perkawinan yang sah, karena telah memenuhi rukun dan

Syarat

sebagai

pemohon

syarat perkawinan yang juga telah

tersebut harus terpenuhi karena

dijelaskan dalam Kompilasi Hukum

persyaratan

Islam (KHI).

permohonan

ajuan judicial

review tersebut

merupa-kan syarat materiil.

peng-

pengujian

53

Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 Machica Mochtar berhak membentuk

Isi dari Pasal 51 UndangUndang MK tentang syarat-syarat pengajuan

melanjutkan

keluarga keturunan

dan melalui

perkawinan yang sah.

legal

standing menjelaskan

bahwa

Machica

Warga

Mochtar

adalah

Sedangkan, Pasal 28 ayat (2) lebih

menegaskan

kepada

hak

Negara Indonesia yang dimana hak

Mohammad Iqbal Ramadhan (anak

konstitusionalnya

dirugikan

dari Machica Mochtar dan Alm.

Undang-Undang

Moerdiono) akan kelangsungan hidup

dengan

telah

adanya

Perkawinan. Hak konstitusional dari

dan

Machica Mochtar yang dirugikan oleh

serta

Undang-Undang Perkawinan yaitu

ketidak

Pasal 2 ayat (1) dimana “perkawinan

Machica Mochtar juga berakibat pula

adalah

dilakukan

kepada anaknya Mohammad Iqbal

masing-masing

Ramadhan. Berdasarkan Pasal 28B

agamanya dan kepercayaannya itu”.

ayat (2) UUD 1945 seharusnya hak di

Oleh karena itu, perkawinan yang

atas didapat oleh Mohammad Iqbal

dilakukan oleh Machica Mochtar

Ramadhan, ternyata sejak lahir tidak

dengan Alm. Moerdiono merupakan

didapatkan.

perkawinan yang sah karena telah

didapatkan oleh Mohammad Iqbal

dilakukan menurut agamanya yaitu

Ramadhan yaitu dihilangkannya asal-

Agama

usulnya

menurut

53

sah

apabila

hukum

Islam.

Perkawinan

yang

pelindungan

dari

diskriminasi. pastian

kekerasan

Akibat hukum

Diskriminatif

dengan

dari untuk

yang

hanya

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, angka 3, hlm.3.


ISSN 2302-6219


mencantumkan nama ibu (Machica

dilakukan

Mochtar) dalam akta kelahirannya.

negara hukum yang demokratis yang

Sehingga,

diatur

mengakibatkan

anak

pemohon kehilangan haknya untuk

sesuai dengan

serta

prinsip

dituangkan

dalam

peraturan perUndang-Undangan”.54

kelangsungan hidup, tumbuh dan Sedangkan

berkembang karena hanya memiliki hubungan

keperdataan

dengan

pencatatn

yang

secara

kedua

administratif

dari

dimaksudkan “dengan dimilikinya

pemohon tidak memiliki kekuatan

bukti otentik perkawinan, hak-hak

hukum untuk memelihara, mengasuh

yang

dan membiayai anak pemohon.

perkawinan dapat terlindungi dan

ibunya.

Sedangkan

suami

timbul

sebagai

akibat

terlayani dengan baik, karena tidak Setelah menimbang pokok permohonan

dan

faktor

menentukan

yang

perkawinan

permasalahan,

adalah

sahnya

syarat-syarat

yang ditentukan oleh agama dari masing-masing

pasangan

diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian

mengenai

asal-usul

anak dalam Pasal 55 UU 1/1974”.55

calon

mempelai.

Sedangkan,

tentang

MK berpendapat bahwa tidak

pencatatan

perkawinan

tersebut

tepat dan tidak adil jika hukum

merupakan kewajiban administratif.

membebaskan

laki-laki

yang

Pentingnya

pencatatan

menyebabkan

kehamilan

dan

administratif

menurut

secara

Mahkamah

kelahiran anak tersebut. Mahmakah

Konstitusi dapat dilihat dari 2 (dua)

Konstitusi juga menjelaskan adanya

persperktif.

pencatatan

perkembangan teknologi yang dapat

secara administratif yang pertama

membuktikan bahwa anak tersebut

adalah

merupakan anak dari laki-laki yang

Maksud sebagai

“jaminan

perlindungan, pemajuan, penegakan

menghamili

dan pemenuhan hak asasi manusia

hubungan anak dengan seorang laki-

yang bersangkutan yang merupakan

laki tidak hanya tergantung akan

tanggung jawab negara dan harus

hubungan perkawinan tetapi, juga

54

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm.33.

55

ibunya.

Walaupun



ISSN 2302-6219

dapat


didasarkan

dengan

keluarga

sehingga

mendapat

pembuktian hubungan darah anatar

perlindungan dari negara karena

anak

memiliki peranan besar di masa yang

dengan

bapaknya.

laki-laki

Oleh

sebagai

karena

itu,

akan datang. Permasalahan yang

pengajuan judicial review ini yang

sering berbangkit pada kelahiran

dirugikan

yang

anak, misalnya faktor “lingkungan,

dilahirkan dari pernikahan tersebut.

pendidikan, kemapanan ekonomi,

Sehingga, Mahmakah Konstitusi lebih

dan kemapanan sosial”.58

adalah

anak

melindungi anak dalam perlindungan Salah

hukum.

satu

permasalahan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

yang

contoh berbangkit

adalah anak luar kawin. Oleh karena itu, penjelasan dari D.Y Witanto

Undang-Undang

dapat dipahami mengandung dua

Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan

pengertian yakni anak lahir dari

bahwa anak merupakan “seorang

perkawinan kedua orang tuanya yang

yang

tahun,

tidak sah secara hukum dan/atau

termasuk anak yang masih dalam

anak luar kawin yang lahir akibat

kandungan”.56 D.Y.

dari pemerkosaan atau perzinahan.

Pasal

1

belum

berusia

18

Witanto

menjelaskan bahwa anak merupakan “sosok yang akan memikul tanggung

Anak Luar Kawin Berdasarkan Proses Kelahiran

jawab di masa yang akan datang, sehingga negara

tidak

berlebihan

memberikan

Anak

jika suatu

dilahirkan

luar dari

kawin

akibat

yang

hubungan

perlindungan bagi anak-anak dari

seorang laki-laki dengan seorang

perlakuan-perlakuan

wanita, yaitu:

yang

dapat

menghancurkan masa depannya”.57 Dengan merupakan 56

demikian,

penerus

dari

- anak luar kawin - anak hasil perkawinan di bawah

anak

tangan/ siri

suatu

Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109).

57

D.Y. Witanto, Hukum Kekeluargaan Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Pustakaraya, 2012), hlm.4.

58

Ibid, hlm.9.


ISSN 2302-6219


- anak yang lahir tanpa adanya ikatan perkawinan

Anak luar kawin yang telah dijelaskan

oleh

D.Y.

Witanto

dibedakan menurut bagaimana anak D.Y.Witanto kemudian menjelaskan

lebih

lanjut

luar kawin tersebut dilahirkan.

mengenai

macam-macam anak luar kawin, yaitu:

Undang-Undang Perkawinan secara jelas mengatur bahwa suatu perkawinan

1. “Anak luar kawin yang dapat

harus

sah

secara

agama/kepercayaan

dan

dicatat

diakui, yaitu anak yang dapat

secara administrasi negara yang

diakui oleh orang tua biologisnya

berguna mendapat legitimasi hukum

sehingga

(Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-

memiliki

hubungan

keperdataan dengan kedua orang

Undang

tuanya.

tersebut

Perkawinan).

Pengaturan

berakibat

sebagian

2. Anak Mula’nah yaitu anak yang

pelaksanaan penikahan di Indonesia

dilahirkan oleh seorang wanita

tidak sah karena perkawinan mereka

yang di li‟an oleh suaminya,

hanya dilakukan menurut hukum

maka

masing-masing

status

anak

tersebut

agama.

Indonesia

berubah menjadi anak tidak sah

adalah

(mula’nah)

memenuhi ketertiban hukum maka

dan

kedudukan

negara

dimata hukum sama dengan anak

perkawinan

zina

dicatatkan.

yang

hanya

memiliki

hukum,

untuk

tersebut Oleh

harus

karena

itu,

hubungan keperdataan dengan

perkawinan yang dilakukan menurut

ibunya.

hukum masing-masing agama atau

3. Anak Syubhat yaitu anak yang

perkawinan dibawah tangan akan

lahir dari suatu hubungan badan

mengakibatkan pada status anak

seorang laki-laki dengan seorang

hasil

perempuan atas dasar kekeliruan

menjadi tidak sah.

dan

bukan

direkayasa”.

59

disengaja

dari

perkawinan

tersebut

atau Status anak yang lahir dari perkawinan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya

59

Ibid, hlm.45-48.


ISSN 2302-6219


juga dialami oleh anak Machica Mochtar

yaitu

Muhammad

Sebelum keluarnya Putusan

Iqbal

MK tentang anak luar kawin yang

Ramadhan bin Moerdiono. Status

telah dijelaskan di atas bahwa, anak

Iqbal sebagai anak yang lahir karena

luar kawin dapat mencangkup anak

perkawinan kedua orang tuanya yang

luar kawin yang lahir dari pernikahan

menikah menurut hukum agama dan

dibawah tangan dan anak hasil

kepercayaanya

perzinahan.

dijelaskan

dalam

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam alasan-alasan permohonan uji

Permasalahannya status anak

materil Undang-Undang Perkawinan,

yang tidak sah baik anak luar kawin

yakni :

akibat pernikahan di bawah tangan dan/atau perzinahan/pemerkosaan

“sejak lahirnya anak Pemohon telah mendapatkan perlakuan diskrimi-natif yaitu dengan dihilangkannya asal-usul dari anak Pemohon dengan hanya mencantumkan nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya dan negara telah menghilangkan hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang karena dengan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya menyebabkan suami dari Pemohon tidak mempunyai kewajiban hukum untuk memelihara, mengasuh dan membiayai anak Pemohon”.60 Alasan menjelaskan pemohon

tersebut bahwa,

yang

juga

di

atas

anak

dari

menjadi

pemohon tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang dijelaskan dalam 28D ayat (1) UUD 1945.

60


memberikan dampak bagi kehidupan anak tersebut. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari status anak yang tidak sah adalah kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Putusan

MK

tersebut

berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar

perkawinan

mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan pengetahuan

berdasarkan dan

ilmu

teknologi

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.61

61



ISSN 2302-6219


Maksud dari putusan tersebut

biologisnya

sebagaimana

anak

adalah anak luar kawin akan menjadi

sumbang. Anak sumbang yaitu anak

anak yang sah jika terbukti setelah

yang lahir dari perhubungan seorang

dilakukan sebuah pembuktian baik

lelaki dan perempuan, sedangkan

melalui

dan

diantara mereka terdapat larangan

teknologi. Pembuktian melalui ilmu

kawin, karena masih sangat dekat

pengetahuan dan tehnologi adalah

hubungan kekeluargaanya.63

ilmu

pengetahuan

dengan

melakukan

darah

atau

tes

DNA

golongan Anak luar kawin hasil dari

(Deoksiribo

Nuklead Acid). Tes golongan darah

perzinahan

(DNA)

dibawah

tersebut

berguna

untuk

atau

perkawinan

tangan

tidak

dan

hubungan

mengetahui apakah ada kesamaan

dapat mewarisi

golongan darah anak dengan ayah

lainnya

dan keluarga ayahnya.

perkawinan.64 Pengaturan anak luar

termasuk

wali

dalam

kawin hasil dari perzinahan menurut Selain, anak luar kawin yang

hukum

dilahirkan dari pernikahan sirri, tes

dengan

DNA juga dapat digunakan untuk

menjelaskan bahwa anak luar kawin

pembuktian hubungan biologis anak

dapat

luar kawin dari hasil perzinahan.

keperdataan

Anak

luar

perzinahan

Islam

bertolak

Putusan

belakang

MK

mempunyai dengan

yang

hubungan ayah

dan

kawin

dari

hasil

keluarganya apabila terbukti setelah

oleh

masyarakat

dilakukan tes DNA. Hal ini tentunya

dipandang

sebagai

kelompok

yang

“anak paling

dalam

akan berpengaruh kepada kewajiban

rendah

pemenuhan hak keperdataan lain

kedudukannya dibandingkan dengan

yang

semestinya

tidak

menjadi

golongan anak-anak yang lain”.62

kewajiban seperti perwalian nikah dan waris. Jika tetap dipaksakan

Menurut Ali Afandi anak zina

ayah biologis menjadi wali nikah

tidak dapat diakui oleh orang tua

anaknya tentunya berakibat pada

62

D.Y. Witanto, Hukum Kekeluargaan Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Pustakaraya, 2012), hlm. 40.

63

Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm.42-43.

64

Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2005). hlm.147-148.


ISSN 2302-6219

tidak


sahnya

pernikahan

anak

tersebut.

Undang Perkawinan dimana berguna untuk tertib administrasi dan juga berguna untuk perlindungan hukum

Pendapat

Hakim

Mahkamah

Konstitusi

bagi istri dan anak. Sedangkan dalam amar

“Pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas dari sah atau tidaknya

putusan

menjelaskan tidaknya

MK

belum/tidak

akan

penting

pencatatan

atau suatu

perkawinan.

perkawinan tersebut menurut hukum

Sepakatnya

Maria

Farida

negara, tetap anak luar kawin harus

Indrati dikarenakan masih banyak

memiliki hubungan darah dengan

masyarakat Indonesia yang masih

ayah

melakukan

kandung/biologis.

Setelah

perkawinan

dibawah

memiliki hubungan darah maka anak

tangan, dimana anak sebagai pihak

luar kawin menjadi kewajiban kedua

yang

orang tua kandung atau kedua orang

perkawinan

sirri

tua biologisnya”.65

tangan.

Berdasarkan disenting

Artinya, pemenuhan hak atas anak luar kawin harus dipenuhi oleh orang tua biologis atau orang tua kandung terlepas dari bagaimana cara

anak

tersebut

dilahirkan,

apakah melalui perkawinan yang sah maupun tidak sah, tetap mendapat hubungan keperdataan dengan ayah kandung Sementara

atau itu,

ayah

biologisnya.

dalam desenting

opinion Maria Farida Indrati salah seorang hakim juga sepakat dengan adanya Pasal 2 ayat (2) Undang-

65

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 44.

dirugikan

dengan

adanya

atau

dibawah

oponion dari Maria Farida Indriati menjadikan

ketidak

konsistenan

pendapat yang dia berikan untuk masalah anak luar kawin. Sehingga, pendapatnya

tetap 66

memberikan stigma haram

pada

anak luar kawin dan secara otomatis anak luar kawin tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Stigma yang diberikan kepada anak menjadikan anak tersebut memiliki “kerugian secara

sosial-psikologis,

yang

sebenarnya dapat dicegah dengan 66

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, baris ke-5, hlm. 44.


ISSN 2302-6219

tetap


mengakui

hubungan

anak

dengan bapak biologisnya”.67

dalam perkawinan yang sah secara agama, tetapi duluan hamil sebelum pernikahan yang sah orang tuanya.

Hukum

Islam

menjelaskan

anak mempunyai hak mulai dari dalam “kandungan sampai lahir dan

Pembagian Anak Luar Kawin Berdasarkan Proses Kelahiran

besar”.68

Hukum

Islam

menjelaskan

anak luar kawin yang berasal dari Jumni bahwa

Nelly

anak

luar

menjelaskan kawin

dibagi

menjadi 2 (dua) kategori yaitu “anak luar kawin yang dibuahi tidak dalam perkawinan dilahirkan

yang

sah,

namun

perkawinan69.

dalam

Anak luar kawin yang dijelaskan oleh Jumni Nelly adalah anak luar kawin karena perzinahan dan anak luar kawin dalam perkawinan yang sah. Menurut Fiqh Islam anak luar kawin adalah “anak zina”.70 Penjelasan

perkawinan kedua orang tuanya yang sah dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Hanya saja ada suatu persoalan yang menyebabkan perkawinan dari kedua orang tuanya awalnya sah menjadi tidak sah. Misalnya dalam hukum di Indonesia selain

harus

menikah

menurut

masing-masing agama, perkawinan tersebut harus didaftarkan kepada lembaga pencatat perkawinan yang telah disediakan oleh pemerintah.

di

atas

memberikan pengertian bahwa anak luar kawin yang ada dalam Hukum Islam dapat dibedakan menjadi anak luar kawin karena perzinahan dan

Hukum

Islam

juga

menjelaskan

bahwa anak luar kawin merupakan anak

yang 71

perzinahan

lahir

dari

suatu

dan “bukan

pula

karena kepemilikan (budak)”.72

anak luar kawin yang dilahirkan 67

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUUVIII/2010, baris ke-6, hlm.44.

68

Indah Purbasari, Hukum Perkawinan Islam “Sebagai Hukum Positif di Indonesia”,(Surabaya: Imsa Media Utama, 2008), hlm.61.

69

D.Y. Witanto, Hukum Kekeluargaan Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,

(Jakarta: Pustakaraya, 2012), hlm. 7879. 70

Perzinahan merupakan “hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah”.

71

M Nurul Irfan, Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm.114.

72

Ibnu Rusyd diterjemahkan oleh Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, 2007,


ISSN 2302-6219


Berdasarkan penjelasan di atas, maka ada tiga situasi anak yang dilahirkan

dari

hasil

tetap harus bernasab kepada kedua bapak dan ibunya”.73

hubungan Istilah ‘anak yang lahir di

seorang laki-laki dengan wanita,

luar perkawinan’, tepat untuk kasus

yaitu:

Machica, mengingat anak yang lahir -

anak lahir diluar perkawinan

itu

-

anak

dengan memenuhi syarat dan rukun

lahir

dari

hasil

secara

perzinahan -

sebagai

hasil

agama,

namun

tercatat.

anak lahir dari pernikahan

persepsi Berbeda halnya dengan anak

bukan

berkembangnya

yang

menganggap

tidak

Jadi

sebagaimana

yang sah secara agama

perkawinan

salah

kasus

yang

anak

dari

luar kawin yang kedua orang tuanya

Machica dengan Moerdiono sebagai

telah melakukan perkawinan yang

anak hasil zina. Kasus tersebut

sah dengan anak luar kawin karena

merupakan anak yang dilahirkan ‘di

perzinahan.

Islam

luar

kawin

perkawinannya

memandang

Hukum anak

luar

perkawinan’ hanya

karena memenuhi

tersebut adalah berbeda karena

Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun

dilihat dari hubungan kedua orang

1974, dan tidak memenuhi Pasal 2

tuanya

ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974.

tersebut.

Berdasarkan

penjelasan Nurul Irfan saksi ahli dalam kasus Machica Mochtar bahwa

Pada dasarnya perkawinan

“Islam mengenal konsep anak zina

di Indonesia harus dilaksanakan

yang hanya bernasab kepada ibu

dengan prosedur

kandungnya, namun ini bukan anak

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-

dari perkawinan sah (yang telah

Undang Nomor 1 Tahun

memenuhi syarat dan rukun). Anak

Tentang Perkawinan, itulah yang

yang lahir dari perkawinan sah

dimaksud dengan perkawinan yang

secara

tidak

sesungguhnya menurut UU No. 1

dicatatkan pada instansi terkait,

Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Islam,

meskipun

Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid 3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 600.

73

sesuai

dengan 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, Point 10, hlm. 13.


ISSN 2302-6219


Jika perkawinan dilakukan hanya

Terdapat

tujuh

hak-hak

mengikuti Pasal 2 ayat 1 saja, maka

seorang anak yang harus dipenuhi

perkawinan

‘luar

orang tuanya demi kelangsungan

perkawinan’, oleh karena itu Pasal

hidupnya. Apabila salah satu hak di

43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1

atas

Tahun 1974 Tentang Perkawinan itu

menimbulkan

tidak

perkembangan anak tersebut.

itu

berdiri

disebut

sendiri,

sangat

tidak

terpenuhi,

akan

dampak

bagi

berkaitan

dengan

adanya

perkawinan

sebagaimana diatur

Salah

satu

oleh Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974

terpenuhinya

hak

tentang Perkawinan.

adalah tidak terpenuhinya hak anak menurut

Disebut

luar

perkawinan,

bentuk anak

Hukum

pertama,

tersebut

Islam,

hak

tidak

yaitu

mendapatkan

karena perkawinan itu dilakukan di

persusuan, Kedua, hak mendapatkan

luar prosedur pada Pasal 2 ayat 2.

perlindungan untuk hidup, ketiga,

Tidak bisa ‘luar perkawinan’ itu

hak

diartikan sebagai perzinaan, karena

dalam segala bentuk diskriminasi,

perbuatan zina itu dilakukan sama

keempat, hak mendapatkan nama

sekali tanpa ada perkawinan, beda

baik,

sekali

nasab, Keenam, hak mendapatkan

antara

luar

perkawinan

mendapatkan

kelima,

dengan tanpa perkawinan. Oleh

pendidikan

karena

ketujuh,

itu

‘perkawinan’

jika

hak

mendapatkan

dan

pengajaran,

hak

mendapatkan

pasti

perlindungan dari segala macam

perkawinan itu sudah dilakukan

bentuk diskriminasi. Anak luar kawin

minimal sesuai

tidak

ayat 1

sudah

disebut

perlindungan

dengan

Undang-Undang

Pasal

2

Nomor 1

mendapatkan

menjadi

haknya

apa

yang

sebagai

anak.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Seperti diskriminasi akibat stigma

itulah

negatif

yang

disebut

‘luar

masyarakat,

perkawinan’, sedangkan perzinaan

terjaminnya

sama sekali tidak tersentuh dengan

terjaminnya pendidikan.

penafkahan,

tidak tidak

term ‘perkawinan’. Anak Hak Anak Menurut Hukum Islam

luar

kawin

yang

dijelaskan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010, bahwa anak yang


ISSN 2302-6219


lahir karena perkawinan sirri atau

tuanya.

dibawah tangan dapat diakui sebagai

menjelaskan

anaknya. Dengan ketentuan sebagai

sebagai “sandaran yang kokoh untuk

berikut: “Anak yang dilahirkan di

meletakkan

luar

kekeluargaan berdasarkan kesatuan

perkawinan

mempunyai

hubungan perdata dengan ibunya

Wahbah

al-Zuhaili nasab

suatu

hubungan

darah atau pertimbangan”.74

dan keluarga ibunya serta dengan Menurut Wahbah nasab akan

laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan

berdasarkan

ilmu

diberikan

kepada

anak

apabila

teknologi

memiliki hubungan darah atau suatu

dan/atau alat bukti lain menurut

pertimbangan tertentu yang telah

hukum mempunyai hubungan darah,

ditentukan.

termasuk hubungan perdata dengan

menurut

keluarga ayahnya”.

percampuran air antara seorang

pengetahuan

dan

Sedangkan

nasab

‘Arabi

yaitu:

Ibn

laki-laki dengan seorang perempuan Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan di bawah

menurut

keturunan-keturunan

syar’i.75

tangan atau perkawinan sirri tidak Ibn

perlu adanya tes golongan darah karena

menjelaskan

diketahui

ayah

bahwa nasab akan diperoleh apabila

Perkawinan

sirri

adanya suatu percampuran antara

telah

biologisnya.

‘Arabi

merupakan perkawinan yang sah,

laki-laki dan perempuan dan telah

hanya saja perkawinan tersebut

memenuhi syarat-syarat yang telah

tidak

ditentukan dalam Hukum Islam.

dicatatkan

sebagai

tertib

administrasi selaku warga negara yang tersebut

menjadikan menjadi

perkawinan tidak

sah.

Meskipun anak luar kawin dianggap anak yang tidak sah tetapi anak luar kawin memiliki nasab dari orang

74

Pemberian

nasab

kepada

anak luar kawin timbul akibat dari masa

kehamilan.

Sesuai

pendapat para fuqaha

dengan

juga dari

golongan Syi‟ah yang menyepakati

D.Y. Witanto, Hukum Kekeluargaan Hak dan Kedudukan Anak Luar

Kawin, (Jakarta: hlm.78. 75

Pustakaraya,

2012),

Ibid, hlm.78.


ISSN 2302-6219

batas


minimal

masa

kehamilan

adalah enam bulan.76

tegas,

sehingga

menimbulkan

berbagai macam kontradiksi dan perbedaan pemahaman. Pendapat

Pendapat

batas

minimal

akan batas

maksimal

kehamilan

tersebut berdasarkan pada firman

dimunculkan

Allah SWT dalam surah Al-Ahqaf (46)

mazhab karena bersifat temporer

ayat 15 yang artinya “mengadungnya

dan kasuistik, sehingga tidak ada

sampai menyapihnya adalah tiga

standar pasti yang dapat di pegang

puluh bulan”77 dan Surah Luqman

sebagai

(31) ayat 14 yang artinya “dan

Artinya,

78

menyapihnya selama dua tahun”.

Firman Allah SWT diperkuat oleh pendapat Ibnu Abbas yang berkata kepada Khalifah Utsman: “seandainya

aku

para

pendapat batas

kehamilan kawin

oleh

benar.80

yang

maksimal

khususnya

timbul

ulama

suatu

anak

akibat

luar suatu

permasalahan pada suatu kasus yang umumnya terjadi.

diminta

Adapun pendapat dari ulama

menyelesaikan masalah kalian atas

mazhab yang dijelaskan oleh Syekh

dasar

niscaya

al-Mufid yakni “seorang perempuan

akan

dan seorang laki-laki menikah, lalu

terselesaikan, betapa Allah telah

melahirkan seorang anak dalam

berfirman ‘mengandungnya sampai

keadaan

menyapihnya

Alqur‟an

permasalahan

bulan‟

kalian

adalah

sehingga

hidup

dan

sempurna

tiga

puluh

bentuknya sebelum enam bulan,

waktu

yang

anak tersebut tidak bisa dikaitkan

dibutuhkan untuk mengadung cukup

(nasabnya) dengan suaminya”.81

dengan enam bulan”.79 Maksudnya, anak yang lahir Selain batas minimal, adapun

sebelum 6 (enam) bulan setelah

pendapat maksimal yang dijelakan

berhubungan

berdasarkan nash al-Qur’an secara

tersebut tidak dapat memiliki nasab

76

M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 34.

77

Ibid.

78

Ibid.

badan

maka

anak

79

Ibid, hlm.35.

80

Ibid, hlm. 38.

81

D.Y. Witanto, Hukum Kekeluargaan Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin, (Jakarta: Pustakaraya, 2012), hlm.80.


ISSN 2302-6219


dengan ayahnya. Apabila suami istri

anak li’an adalah anak tersebut

bersengketa tentang lama waktunya

secara langsung tidak ada hubungan

berhubungan badan “maka ucapan

nasab dengan ayahnya bahkan tidak

istri yang akan digunakan sebagai

wajib

82

bukti atau petunjuk”.

memberikan

nafkah

dan

“hanya memiliki hubungan secara manusiawi saja”.85

Pendapat sependapat

tersebut

dengan

ulama

dari

Karena

tidak

memiliki

kalangan Hanafi “apabila kelahiran

hubungan nasab dengan ayahnya

anak itu kurang dari enam bulan,

maka tidak dapat mewarisi dan

maka menurut kesepakatan ulama

apabila anak tersebut perempuan

fiqh, anak yang lahir itu tidak bisa

maka ayahnya tidak dapat “menjadi

dinasabkan kepada suami wanita

wali dalam perkawinan juga tidak

tersebut.83

dalam hubungan lainnya”86, kecuali hubungan sesama manusia.

Anak

luar

kawin

dalam

Hukum Islam masuk dalam kategori

Pendapat

ini

diperjelas

yang kedua bersama dengan anak

dengan adanya hadis nabi yang

li’an. Anak li’an disebut dengan anak

disepakati oleh para ulama dari

mula’nah, dimana “anak yang lahir

berbagai kalangan mazhab. Adapun

dari istri yang telah di li’an oleh

sabda nabi yang dijelasakan oleh

suamianya, apabila li’an tersebut

hadits

terbukti maka status anak tersebut

yakni dari

menjadi tidak sah (mula’nah) dan

sesungguhnya

dimata hukum sama dengan anak

bersabda:

zina”.

84

yang

diriwatkan Abu

Muslim Hurairah

Rasulullah

SAW

“Anak itu bagi yang

meniduri istri (secara sah) yaitu suami, sedangkan bagi pezina ia

Akibat hukum dari status

hanya berhak mendapatkan batu.”87

yang didapat oleh anak zina dan 82

Ibid, hlm.80-81.

83

M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 81.

84

Op. Cit, hlm. 46.

85

Ibid, hlm.79.

86

Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm.147-148.

87

M. Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.115.


ISSN 2302-6219


Sementara

itu

adapula

pendangan paling keras disampaikan

ketentuan yang berlaku dan menurut peraturan perUndang-Undangan.

oleh ulama Syi’ah Ismailah yang Salah

berpendapat bahwa “anak zina tidak

satu

perkara

yang

mewarisi dan tidak pula mewariskan

sering kali diajukan di Pengadilan

baik dari ayah dan kerabatnya

Agama

maupun dari ibu kerabatnya. Wali

nikah. Itsbat nikah menurut bahasa

nikah bagi anak perempuan zina

mengandung arti yaitu “penetapan”.

adalah wali hakim. Perempuan anak

Penetapan yang dimaksud didalam

zina digolongkan ke dalam mar’ah

Pengadilan Agama adalah penetapan

dani’ah

suatu

(perempuan

yang

adalah

perkawinan,

perkawinan

martabatnya rendah).”88

melakukan

di

tersebut

Itsbat

mana

dilakukan

secara sirri atau di bawah tangan. Setelah keluarnya putusan

Melakukan Itsbat nikah selain untuk

MK memberikan suatu dampak akan

mendapatkan pengakuan dari negara

nasab yang didapat oleh anak luar

juga

kawin.

kelengkapan

Putusan

MK

tidak

digunakan

untuk dari

menjelaskan bahwa anak luar kawin

tersebut.

Itsbat

sebagaimana

sebagai

syarat

yang

dimaksud.

mengurus perkawinan

nikah

berfungsi

utama

akta

Berdasarkan kasus yang diajukan

mendapatkan

oleh Machica Mochtar, anak luar

digunakan untuk mengurus berbagai

kawin yang dimaksud adalah anak

macam

yang lahir dari pernikahan sirri.

perkawinan tersebut telah memiliki

keperluan.

nikah

untuk

Jika

yang dalam

seorang anak maka membutuhkan Proses

pencatatan

adalah

sebuah

akta

kelahiran

guna

suatu prosedur yang wajib dilakukan

kepentingan anak tersebut. Apabila

oleh setiap warga negara Indonesia

anak tersebut tidak memiliki akta

guna tertibnya hukum dan mendapat

kelahiran dan orang tuanya tidak

suatu jaminan dari negara. Proses

memiliki akta nikah maka anak

pencatatan bagi anak luar kawin

tersebut dapat dikatakan sebagai

dapat

anak luar kawin. Sehingga anak luar

88

dilakukan

sesuai

dengan

Ibid, hlm. 117.


ISSN 2302-6219

kawin


tersebut

tidak

dapat

dikatakan sebagai anak yang sah.

memaknai

anak

luar

kawin

sebagai anak luar kawin hasil perkawinan sirri maupun anak

PENUTUP

luar kawin hasil perzinahan. Oleh

1. Putusan

Mahkamah

Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin menjelaskan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan

ayah

ayahnya

dan

dengan

keluarga

pembuktian

menggunakan ilmu pengetahuan dan

tehnologi

(tes

DNA).

Keluarnya Putusan MK dilatar belakangi judicial terhadap

review

Pasal 2 ayat (2)

Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 43 ayat (1) UUD 1945, dimana merasa tidak

pemohon hak

Macicha

konstitusionalnya

terpenuhi

akibat

pengaturan mengategorikan

yang Mohammad

Iqbal Ramadhan sebagai anak luar kawin dikarenakan anak yang lahir dari perkawinan sirri. Anak luar kawin dalam perspektif Hukum Islam merupakan anak hasil zina sedangkan menurut Undang-Undang mencangkup

Perkawinan anak

karena itu, putusan MK ini tidak membedakan anak luar kawin hasil pernikahan sirri dan hasil zina. Namun, pengesahan ini justru

akan

ketertiban

melanggar

hukum

pencatatan Sehingga,

dalam

perkawinan. adanya

penafsiran

putusan MK bahwa anak luar kawin

hasil

zina

mendapatkan

boleh

seperti/sama

dengan anak hasil pernikahan sirri. 2. Putusan

MK

apabila

tidak

dilaksanakan akan menimbulkan dampak

kebingungan

dalam

pencatatan anak khususnya anak luar

kawin.

Selain

itu,

kekhawatiran yang ditimbulkan yakni mengenai keabsahan anak yang

akan

Sedangkan, bertujuan

dicatatkan. putusan

untuk

MK

melindungi

status anak dan Undang-Undang perkawinan

bertujuan

untuk

melindungi suatu perkawinan.

hasil

perkawinan sirri dan anak hasil zina.

Amar

Putusan

MK


ISSN 2302-6219


DAFTAR PUSTAKA Buku/Jurnal/Makalah Afandi, Ali. 2000. Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta. Amiruddin dan Zainal Askin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ibrahim, Johny. 2011. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-4. Malang: Bayumedia Publishing. Latif, Abdul. 2007. Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis. Yogyakarta: Kreasi Total Media. Martiman, MR Prodjohamidjojo. 2011. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing. Nurul, M Irfan. 2012. Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam. Jakarta: Amzah. Penetapan Pengadilan Agama Tanggerang Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs tentang Itsbat Nikah.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2009. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Saingkat. Cetakan ke-11. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Sutiyoso, Bambang. 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Bandung: Citra Aditya Bakti. Syarifuddin, Amir. 2005. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media. Thontowi, Jawahir. 2006. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Witanto, D.Y. 2012. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta: Prestasi Pustakaraya. Perundang-Undangan Instrusi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata/BW). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Purbasari, Indah. 2008. Hukum Perkawinan Islam (Sebagai Hukum Positif diIndonesia). Surabaya: Imsa Media Utama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Rusyd, Ibnu. 2007. (Penerjemah, Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun), Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid 3. Jakarta: Pustaka Amani.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


ISSN 2302-6219


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22).


2010 Tentang Status Anak Luar Kawin

Recommend Documents