SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 174/P/2010 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH, JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR, DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL, Menimbang
Mengingat
a.
bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pengawas sekolah, jabatan fungsional pamong belajar, dan jabatan fungsional penilik masa penilaian sampai dengan 31 Desember 2010, perlu memberi kuasa kepada pejabat tertentu dl lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pemberian Kuasa Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Sekretariat Jenderal Untuk Menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah, Jabatan Fungsional Pamong Belajar, dan Jabatan Fungsional Penilik,
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2 2.
Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
4.
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5.
Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kablnet Indonesia Bersatu II;
6.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
7.
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya;
8.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya;
tentang
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERTAMA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA PEJABAT TERTENTU Dl LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNTUK MENETAPKAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU, JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH, JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BELAJAR, DAN JABATAN FUNGSIONAL PENILIK. Memberi kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan Nasional kepada pejabat tertentu di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. a. Sekretaris Jenderal menetapkan Penetapan Angka Kredit untuk:
3
1. kenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b menjadi Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d; 2. kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya, golongan ruang IV/b menjadi Pengawas Sekolah Madya, golongan ruang IV/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, golongan ruang IV/d; 3. kenaikan jabatan/pangkat Pamong Belajar Madya, golongan ruang IV/b menjadi Pamong Belajar Madya, golongan ruang IV/c; 4. kenaikan jabatan/pangkat Penilik Madya, golongan ruang IV/b menjadi Penilik Madya, golongan ruang IV/c sampai dengan Penilik Utama, golongan ruang IV/d; 5. pengangkatan pertama kali Guru Utama Muda, golongan ruang IV/c dan Guru Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan 6. pengangkatan pertama kali Pengawas Sekolah Utama, golongan ruang IV/d. b. Kepala Biro Kepegawaian menetapkan Penetapan Angka Kredit untuk: 1. kenaikan jabatan/pangkat Guru Pembina, golongan ruang IV/a menjadi Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b; 2. kenaikan jabatan/pangkat Guru Pratama, golongan ruang Ill/a menjadi Guru Pratama Tk. I, golongan ruang lll/b sampai dengan Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b bagi Guru yang bertugas pada Sekolah Indonesia di luar negeri; 3. kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah Madya, golongan ruang IV/a menjadi Pengawas Sekolah Madya, golongan ruang IV/b; dan 4. pengangkatan pertama kali Guru Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b.
KEDUA
Spesimen tanda tangan dan paraf pejabat yang diberikan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tercantum dalam Lamplran Keputusan Menteri ini.
4
KETIGA
: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD.
MOHAMMAD NUH
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional,
NIP 196108281987031003
>
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 1 7 4 / P / 2 0 1 0 TANGGAL 31 D E S E M B E R 2 0 1 0
SPESIMEN DAN TANDA TANGAN PEJABAT YANG DIBERI KUASA NO
NAMA, NIP, JABATAN
1.
Dr. Ir. Dodi Nandlka M.S. NIP 195112071982031001 Sekretaris Jenderal
Pembina Utama IV/e
2.
Muslikh, S.H. NIP 195809151985031001 Kepala Biro Kepegawaian
Pembina Tk.l - IV/b
PANGKAT/ GOLONGAN
TANDA TANGAN
PARAF
I
9-
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,
TTD. MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional,
Dr. A. Pangeang Moenta, S.H., M.H., DFM. NIP 196108281987031003
