PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR : P. 2 / V-SET/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR P.264/V-SET/2006 TENTANG PROSEDUR KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL
DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL,
Menimbang
:
a. bahwa ketentuan tentang pemasukan benih tanaman hutan dari luar negeri dan pengeluaran benih dan/atau bibit ke luar negeri (ke luar wilayah Republik Indonesia) telah diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.72/Menhut-II/2009; b. bahwa salah satu kebutuhan untuk lancarnya penyelenggaraan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah tersedianya pelayanan perizinan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; c. bahwa untuk terselenggaranya pelayanan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.264/V-SET/2006 tentang Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/MenhutII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/MenhutII/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor. P.72/Menhut-II/2009; 7. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor P.264/V-Set/2006 tentang Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL NOMOR P.264/V-SET/2006 TENTANG PROSEDUR KERJA LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL.
- Pasal I Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Direktorat Jenderal RLPS No. 264/VSET/2006 tentang Prosedur Kerja lingkup Direktorat Jenderal RLPS BAB II, angka V, diubah sebagai berikut : I. Ketentuan huruf D diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut : “D. Perizinan 1. NAMA KEGIATAN
2.
:
Pelayanan Izin Pemasukan Benih Tanaman Hutan Dari Luar Negeri.
DASAR HUKUM : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008; f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.72/Menhut-II/2009.
3. URAIAN KEGIATAN : a.
Urutan Kegiatan Prosedur Penolakan: 1.
Direktur Jenderal RLPS menerima surat permohonan izin Pemasukan Benih Tanaman Hutan Dari Luar Negeri dan mendisposisikan surat permohonan kepada Direktur Perbenihan Tanaman Hutan.
2.
Direktur Perbenihan Tanaman Hutan mendisposisikan surat permohonan izin Pemasukan Benih Tanaman Hutan Dari Luar Negeri kepada Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih, dan selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih untuk memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan izin.
3.
Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan izin berupa: a. Pencantuman tujuan pemasukan; jenis, kuantitas, dan kualitas benih; dan asal negara sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. b. Dokumen asli atau fotokopi dari sertifikat berikut: - keterangan asal-usul benih (certificate of origin); - sertifikat mutu benih (certificate of quality); - sertifikat kesehatan benih (certificate of phytosanitary).
4.
Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih melakukan kajian tentang kelayakan pemasukan benih dengan mempertimbangkan: a. tingkat kebutuhan di dalam negeri ; b. kemampuan produksi di dalam negeri; c. kelayakan mutu benih; d. kemungkinan dampak negatif bagi lingkungan.
5.
Hasil pemeriksaan dan pengkajian dicatat ke dalam Blanko Pemeriksaan Permohonan Pemasukan Benih Tanaman Hutan dan disampaikan kepada Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih.
6.
Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih menyusun konsep surat Direktur Jenderal RLPS untuk menolak permohonan disampaikan oleh Direktur PTH kepada Direktur Jenderal RLPS untuk ditandatangani
7.
Surat penolakan yang telah ditandatangani diberi nomor, tanggal dan stempel oleh Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal RLPS dan didistribusikan.
8.
b.
Pengarsipan oleh Bagian Umum Setditjen RLPS dan Seksi Pembinaan Peredaran Benih.
Urutan Prosedur Penerimaan: 1.
Direktur Jenderal RLPS menerima surat permohonan izin Pemasukan Benih Tanaman Hutan Dari Luar Negeri dan mendisposisikan surat permohonan kepada Direktur Perbenihan Tanaman Hutan.
2.
Direktur Perbenihan Tanaman Hutan mendisposisikan surat permohonan izin Pemasukan Benih Tanaman Hutan Dari Luar Negeri kepada Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih, dan selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih untuk memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan izin.
3.
Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan izin berupa: a. Pencantuman tujuan pemasukan; jenis, kuantitas, dan kualitas benih; dan asal negara sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. b. Dokumen asli atau fotokopi dari sertifikat berikut: - keterangan asal-usul benih (certificate of origin); - sertifikat mutu benih (certificate of quality); - sertifikat kesehatan benih (certificate of phytosanitary).
4.
Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih melakukan kajian tentang kelayakan pemasukan benih dengan mempertimbangkan: a. tingkat kebutuhan di dalam negeri ; b. kemampuan produksi di dalam negeri; c. kelayakan mutu benih; d. kemungkinan dampak negatif bagi lingkungan.
5.
Hasil pemeriksaan dan pengkajian dicatat ke dalam Blanko Pemeriksaan Permohonan Pemasukan Benih Tanaman Hutan dan disampaikan kepada Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih.
6.
Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih menyusun konsep Keputusan Direktur Jenderal RLPS tentang Pemberian Izin Pemasukan Benih/Bibit Tanaman Hutan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dan disampaikan kepada Direktur Perbenihan Tanaman Hutan untuk dimintakan persetujuan.
7.
Direktur Perbenihan Tanaman Hutan menyampaikan konsep Keputusan Direktur Jenderal RLPS kepada Sekretaris Direktorat Jenderal RLPS untuk ditelaah dan diproses lebih lanjut.
8.
Konsep Keputusan Direktur Jenderal RLPS yang telah ditelaah oleh Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal RLPS kepada Direktur Jenderal RLPS untuk ditandatangani.
9.
Keputusan Direktur Jenderal RLPS yang telah ditandatangani diberi nomor, tanggal dan stempel oleh Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal RLPS dan didistribusikan.
10. Pengarsipan oleh Bagian Umum Setditjen RLPS dan Seksi Pembinaan Peredaran Benih c.
d.
4.
Petugas terkait: 1.
Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih;
2.
Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih;
3.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal RLPS;
4.
Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal RLPS;
5.
Direktur Perbenihan Tanaman Hutan;
6.
Sekretaris Direktorat Jenderal RLPS;
7. Direktur Jenderal RLPS. Waktu Penyelesaian: 1. Izin yang ditolak : 4 hari kerja. 2. Izin yang diterima : 5 hari kerja.
BAGAN PROSEDUR PELAYANAN IZIN PEMASUKAN BENIH TANAMAN HUTAN DARI LUAR NEGERI :
1.
NAMA KEGIATAN
2.
DASAR HUKUM : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008; f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.72/Menhut-II/2009.
3.
URAIAN KEGIATAN : a.
:
Pelayanan Izin Pengeluaran Benih atau Bibit Tanaman Hutan Ke Luar Negeri.
Urutan Prosedur Penolakan: 1.
Direktur Jenderal RLPS menerima surat permohonan izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan Ke Luar Negeri dan mendisposisikan surat permohonan kepada Direktur Perbenihan Tanaman Hutan.
2.
Direktur Perbenihan Tanaman Hutan mendisposisikan surat permohonan Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan Ke Luar Negeri kepada Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih dan selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih untuk memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan izin.
3.
Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan izin berupa: a. Pencantuman tujuan pengeluaran, jenis, kuantitas, dan kualitas benih; dan negara tujuan sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. b. Kelengkapan yang diminta oleh pemohon di luar negeri (jika ada permintaan) berupa: - keterangan asal-usul benih (certificate of origin); - sertifikat mutu benih (certificate of quality); - sertifikat kesehatan benih (certificate of phytosanitary).
4.
Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih melakukan pengkajian tentang kelayakan pengeluaran benih dengan mempertimbangkan: a. keterpenuhan kebutuhan benih/bibit di dalam negeri ; b. status perlindungan atas jenis tanaman berdasarkan peraturan dan perundang-undangan; c. benih/bibit memenuhi satu atau dua kriteria sebagai berikut: - benih dan/atau bibit tanaman bermutu yang berasal dari sumber benih yang telah bersertifikat dan telah berkembang di Indonesia; dan/atau - benih dan/atau bibit yang bukan merupakan benih dan/atau bibit dengan mutu terbaik.
5.
Hasil pemeriksaan dan pengkajian dicatat ke dalam Blanko Pemeriksaan Permohonan Pengeluaran Benih Tanaman Hutan dan disampaikan kepada Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih.
6.
Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih menyusun konsep surat Dirjen RLPS menolak permohonan dan disampaikan oleh Direktur Perbenihan Tanaman Hutan kepada Dirjen RLPS untuk diminta tanda tangan.
7.
Surat penolakan yang telah ditandatangani diberi nomor, tanggal dan stempel oleh Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal RLPS dan didistribusikan.
8.
Pengarsipan oleh Bagian Umum Setditjen RLPS dan Seksi Pembinaan Peredaran Benih.
b.
Urutan Prosedur Penerimaan: 1.
Direktur Jenderal RLPS menerima surat permohonan izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan Ke Luar Negeri dan mendisposisikan surat permohonan kepada Direktur Perbenihan Tanaman Hutan.
2.
Direktur Perbenihan Tanaman Hutan mendisposisikan surat permohonan Izin Pengeluaran Benih Tanaman Hutan Ke Luar Negeri kepada Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih dan selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih untuk memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan izin.
3.
Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan izin berupa: a. Pencantuman tujuan pengeluaran, jenis, kuantitas, dan kualitas benih; dan negara tujuan sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan. b. Kelengkapan yang diminta oleh pemohon di luar negeri (jika ada permintaan) berupa: - keterangan asal-usul benih (certificate of origin); - sertifikat mutu benih (certificate of quality); - sertifikat kesehatan benih (certificate of phytosanitary).
4.
Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih melakukan pengkajian tentang kelayakan pemasukan benih dengan mempertimbangkan: a. keterpenuhan kebutuhan benih/bibit di dalam negeri ; b. status perlindungan atas jenis tanaman berdasarkan peraturan dan perundang-undangan; c. benih/bibit memenuhi satu atau dua kriteria sebagai berikut: - benih dan/atau bibit tanaman bermutu yang berasal dari sumber benih yang telah bersertifikat dan telah berkembang di Indonesia; dan/atau - benih dan/atau bibit yang bukan merupakan benih dan/atau bibit dengan mutu terbaik.
5.
Hasil pemeriksaan dan pengkajian dicatat ke dalam Blanko Pemeriksaan Permohonan Pengeluaran Benih Tanaman Hutan dan disampaikan kepada Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih.
6.
Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih menyusun konsep Keputusan Direktur Jenderal RLPS tentang Pemberian Izin Pengeluaran Benih/Bibit Tanaman Hutan ke Luar Wilayah
Negara Republik Indonesia, dan disampaikan kepada Direktur Perbenihan Tanaman Hutan untuk dimintakan persetujuan. 7.
Direktur Perbenihan Tanaman Hutan menyampaikan konsep Keputusan Direktur Jenderal RLPS kepada Sekretaris Direktorat Jenderal RLPS untuk ditelaah dan diproses lebih lanjut.
8.
Konsep Keputusan Direktur Jenderal RLPS yang telah ditelaah oleh Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal RLPS kepada Direktur Jenderal RLPS untuk ditandatangani.
9.
Keputusan Direktur Jenderal RLPS yang telah ditandatangani diberi nomor, tanggal dan stempel oleh Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal RLPS dan didistribusikan.
10. Pengarsipan oleh Bagian Umum Setditjen RLPS dan Seksi Pembinaan Peredaran Benih. c.
d.
4.
Unit Kerja/Petugas terkait: 1.
Kepala Seksi Pembinaan Peredaran Benih;
2.
Kepala Subdirektorat Pengendalian Peredaran Benih;
3.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal RLPS;
4.
Kepala Bagian Kepegawaian, Hukum dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal RLPS;
5.
Direktur Perbenihan Tanaman Hutan;
6.
Sekretaris Direktorat Jenderal RLPS;
7.
Direktur Jenderal RLPS.
Waktu Penyelesaian: 1. Izin yang ditolak 2. Izin yang diterima
: 4 hari kerja. : 5 hari kerja.
BAGAN PROSEDUR PELAYANAN IZIN TANAMAN HUTAN DARI LUAR NEGERI :
PENGELUARAN
BENIH
II.
Ketentuan pada BAB II, angka V disisipkan huruf H, yang berbunyi sebagai berikut :
“H. Sertifikasi
1.
NAMA KEGIATAN
2.
DASAR HUKUM : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008; f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.72/Menhut-II/2009.
3.
URAIAN KEGIATAN : a.
:
Pelayanan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan.
Urutan Kegiatan Prosedur Penolakan: 1.
BPTH menerima surat permohonan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan.
2.
Kepala BPTH membentuk Tim Penilai
b.
3.
Tim Penilai melakukan identifikasi calon sumber benih untuk menentukan kelayakan sebagai sumber benih, dengan mencantumkan Informasi Umum dan Kondisi Lokasi sumber benih.
4.
Jika hasil identifikasi tidak memenuhi, Tim Penilai melaporkan hasil identifikasi kepada Kepala BPTH.
5.
Kepala BPTH menelaah hasil identifikasi dari Tim Penilai Calon Sumber benih.
6.
Jika permohonan ditolak, Kepala Seksi Peredaran Benih menyusun konsep surat Keterangan Pemeriksaan Benih untuk menolak permohonan dan disampaikan kepada Kepala BPTH untuk diminta tandatangan
7.
Penomoran dan pendistribusian surat yang telah ditandatangani oleh Kepala BPTH
8.
Pengarsipan surat penolakan permohonan.
Urutan Prosedur Penerimaan: 1.
BPTH menerima surat permohonan Sertifikasi Sumber Benih Tanaman Hutan.
2.
Kepala BPTH membentuk Tim Penilai
3.
Tim Penilai melakukan identifikasi calon sumber benih untuk menentukan kelayakan sebagai sumber benih, dengan mencantumkan Informasi Umum dan Kondisi Lokasi sumber benih.
4.
Jika hasil identifikasi memenuhi, Tim Penilai melanjutkan deskripisi calon sumber benih yang meliputi asal calon sumber benih, produksi benih, tegakan dan ekologi.
5.
Kepala BPTH menelaah hasil identifikasi dan diskripsi dari Tim Penilai sumber benih.
6.
Jika permohonan diterima, Kepala Seksi Peredaran Benih menyusun konsep Sertifikat Sumber Benih untuk disampaikan kepada Kepala BPTH selanjutnya diminta tandatangan
7.
Penomoran dan pendistribusian surat yang telah ditandatangani oleh Kepala BPTH
8.
Pengarsipan surat penerimaan permohonan.
c.
d.
4.
Petugas terkait: 1.
Kepala Seksi Peredaran Benih;
2.
Kepala Subbag Tata Usaha;
3.
Kepala BPTH.
Waktu Penyelesaian: 1. Izin yang ditolak 2. Izin yang diterima
BAGAN PROSEDUR TANAMAN HUTAN :
: 35 hari kerja. : 35 hari kerja.
PELAYANAN
SERTIFIKASI
SUMBER
BENIH
1.
NAMA KEGIATAN
2.
DASAR HUKUM : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008; f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.72/Menhut-II/2009.
3.
URAIAN KEGIATAN : a.
:
Pelayanan Hutan.
Sertifikasi
Mutu
Bibit
Tanaman
Urutan Kegiatan Prosedur Penolakan: 1.
BPTH menerima surat permohonan Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan.
2.
Kepala BPTH membentuk Tim Penilai mutu bibit tanaman hutan
3.
Tim Penilai melakukan melakukan pemeriksaan dokumen asalusul benih, serifikasi mutu benih dan penilaian mutu bibit (fisikfisiologi dan mutu genetik).
4.
Tim Penilai memberikan Surat Rekomendasi hasil penilaian kepada Kepala BPTH.
5.
Kepala BPTH menelaah hasil pemeriksaan dari Tim Penilai mutu bibit.
sebagai laporan
b.
c.
d.
4.
6.
Kepala Seksi Peredaran Benih menyusun konsep surat keterangan pemeriksaan bibit dan disampaikan kepada Kepala BPTH untuk diminta tandatangani.
7.
Penomoran dan pendistribusian surat yang telah ditandatangani oleh Kepala BPTH
8.
Pengarsipan surat keterangan pemeriksaan bibit.
Urutan Prosedur Penerimaan: 1.
BPTH menerima surat permohonan Sertifikasi Mutu Bibit Tanaman Hutan.
2.
Kepala BPTH membentuk Tim Penilai mutu bibit tanaman hutan
3.
Tim Penilai melakukan melakukan pemeriksaan dokumen asalusul benih, serifikasi mutu benih dan penilaian mutu bibit (fisikfisiologi dan mutu genetik).
4.
Tim Penilai memberikana Surat Rekomendasi sebagai laporan hasil penilaian kepada Kepala BPTH.
5.
Kepala BPTH menelaah hasil pemeriksaan dari Tim Penilai mutu bibit.
6.
Kepala Seksi Peredaran Benih menyusun konsep sertifikat mutu bibit dan disampaikan kepada Kepala BPTH untuk diminta tandatangani.
7.
Penomoran dan pendistribusian sertifikat mutu bibit yang telah ditandatangani oleh Kepala BPTH
8.
Pengarsipan sertifikat mutu bibit.
Petugas terkait: 1.
Kepala Seksi Peredaran Benih;
2.
Kepala Subbag Tata Usaha;
3.
Kepala BPTH.
Waktu Penyelesaian: 1. Izin yang ditolak 2. Izin yang diterima
: 7 hari kerja. : 15 hari kerja.
BAGAN PROSEDUR PELAYANAN SERTIFIKASI MUTU BIBIT TANAMAN HUTAN :
3.
1.
NAMA KEGIATAN
:
Pelayanan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan.
2.
DASAR HUKUM : a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412); c. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616); d. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 Tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947); e. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008; f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Permenhut Nomor P.72/Menhut-II/2009.
URAIAN KEGIATAN : a.
Urutan Kegiatan Prosedur Penolakan: 1.
BPTH menerima surat permohonan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan.
2.
Kepala BPTH menunjuk Petugas Penguji
3.
Petugas Penguji melakukan prosedur : a. pengambilan sampel dan pemeriksaan keterangan asal-usul benih b. pengujian benih di laboratorium dan membuat laporan c. penyerahan hasil uji kepada Kepala BPTH
4.
Kepala BPTH menelaah hasil uji laboratorium dari Petugas Penguji Mutu benih.
b.
6.
Kepala Seksi Peredaran Benih menyusun konsep surat keterangan pengujian mutu benih dan disampaikan kepada Kepala BPTH untuk diminta tandatangani.
7.
Penomoran dan pendistribusian surat yang telah ditandatangani oleh Kepala BPTH
8.
Pengarsipan surat keterangan pemeriksaan bibit.
Urutan Prosedur Penerimaan: 1.
BPTH menerima surat permohonan Sertifikasi Mutu Benih Tanaman Hutan.
2.
Kepala BPTH menunjuk Petugas Penguji.
3.
Petugas Penguji melakukan prosedur : a. pengambilan sampel dan pemeriksaan keterangan asal-usul benih b. pengujian benih di laboratorium dan membuat laporan c. penyerahan hasil uji kepada Kepala BPTH
c.
d.
4.
4.
Kepala BPTH menelaah hasil uji laboratorium dari Petugas Penguji Mutu benih.
6.
Kepala Seksi Peredaran Benih menyusun konsep sertifikat mutu benih dan disampaikan kepada Kepala BPTH untuk diminta tandatangan.
7.
Penomoran dan pendistribusian ditandatangani oleh Kepala BPTH
8.
Pengarsipan sertifikat mutu benih.
Petugas terkait: 1.
Kepala Seksi Peredaran Benih;
2.
Kepala Subbag Tata Usaha;
3.
Kepala BPTH.
Waktu Penyelesaian: 1. Izin yang ditolak 2. Izin yang diterima
: 7 hari kerja. : 15 hari kerja.
BAGAN PROSEDUR SERTIFIKASI MUTU BENIH :
sertifikat
yang
telah
Pasal II Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial berlaku pada tanggal ditetapkan
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Mei 2010 DIREKTUR JENDERAL,
ttd INDRIASTUTI NIP. 19511222 197903 2 001
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Kepegawaian Hukum dan Organisasi
Ir. A. Wikan Hartati NIP. 19571206 198303 2 002
ini mulai
