2010 TENTANG

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT NOMOR : 426/ /XII/2010

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011 – 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

Mengingat :

a.

b.

c.

Menimbang : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

bahwa Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011 – 2015 Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat; bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka terhadap Renstra DPOPB Kabupaten Pasaman Barat dimaksud perlu diadakan revisi guna menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala DPOPB Kabupaten Pasamanm Barat tentang Rencana Strategis DPOPB Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2007; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004 – 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat

MEMUTUSKAN : Menetapkan : RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011-2015.

1 Renstra DPOPB Kab. Pasaman Barat

Pasal 1. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 –2015, yang selanjutnya disebut RENSTRA DPOPB adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (Lima) tahun sejak Tahun 2011 sampai dengan 2015. Pasal 2. Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan ini. Pasal 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang tujuh pada tanggal : 2010 KEPALA DPOPB KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Drs, A S N A L NIP. 196001051982061001


BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Polapola lama dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP) Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebuidayaan, berkewajiban juga menyusun rencana strategis. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global. Rencana strategis yang disusun oleh DPOPB merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu empat tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, maka Rencana Strategis Dinasa Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat perlu direvisi sesuai dengan perkembangan kebutuhan. B. Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2011 - 2015 dapat tercapai.


2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan tahunan. 4. Menjadi kerangka dasar bagi DPOPB dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dibidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah : 1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks. 2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik. 3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. 4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. 5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan. 6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima. 7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders). C. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Landasan Idiil : Pancasila Landasan Konstitusional : UUD 1945 Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 -2009 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten PAsaman Barat Tahun 2010 – 2015 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah


D. Hubungan Renstra Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisat adan Kebudayaan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan dokumen Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2011 -2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 – 2010 adalah bahwa Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011 – 2015 yang memuat visi, misi, tujuan , sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal maupun eksternal, yaitu yang merupakan program SKPD Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisatga dan Kebudayaan, program lintas SKPD, dan program lintas wilayah. E. Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Landasan Hukum D. Hubungan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Dokumen Lainnya E. Sistematika Penulisan BAB II : TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN A. Struktur Organisasi B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan C. Tugas dan Fungsi D. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting BAB III : GAMBARAN UMUM KONDISI PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT A. Kondisi Umum Pemuda, Olahraga, Pariwiasta dan Kebudayaan Saat Ini B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan C. Indikator dan Target BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Dinas Pemuda, Oalhraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat B. Tujuan C. Sasaran D. Strategi E. Kebijakan BAB V : PROGRAM DAN KEGIATAN - Program SKPD BAB VI : PENUTUP LAMPIRAN


BAB II TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN A. Struktur Organisasi


B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan Susunan Kepegawaian Jumlah sumber daya aparatur Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan per tanggal 31 Desember 2009 adalah sebanyak 29 orang dengan golongan sebagai berikut: Golongan (Pegawai Negeri/Honor) IV III II I Honor Daerah PTT/Kontrak

Keadaan 31 Desember 2009 (orang) 4 8 9 1 5 2

Keadaan 1 Januari 2010 (orang) 5 10 9 1 5 7

Jumlah

29

37

Latar belakang pendidikan aparatur yaitu: Pendidikan S3 S2 S1 D III D II DI SLTA SLTP SD

Keadaan 31 Desember 2009 (orang) 8 5 2 13 1 -

Keadaan 1 Januari 2010 (orang) 11 5 2 16 1 -

Jumlah

29

37

14 12 10 8

2007

6

30 Desember 2009

4

1 Januari 2010

2 0 SD

SLTP

SLTA

D II

DIII

S1

S2


Perlengkapan Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel Perlengkapan DPOPB Kab. Pasaman Barat No Nama Barang Jumlah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Mobil Sepeda MOTOR Almari Kayu Rak Kayu Meja Kayu Kursi Kayu Meja Tamu Filing Cabinet Mesin Ketik Komputer Laptop Kamera infokus Kipas Angin AC Sound System

1 unit 6 unit 4 unit 4 unit 12 unit 12 unit 1 set 8 unit 5 unit 2 unit 6 unit 2 unit 1 u nit 6 unit 2 unit 1 unit

C. Tugas Pokok dan Fungsi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2008, Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat memiliki : 1. Fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya Kabupaten Pasaman Barat memiliki fungsi strategis dalam mengembangkan potensi kepemudaan dan keolahragaan. Secara umum Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut : Merumuskan kebijakan teknis pengembangan kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan dan kebudayaan. Merumuskan kebijakan peningkatan mutu sarana prasarana pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan. Memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah Kabupaten di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.

2. Tugas Pokok 1. Kepala Dinas Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut : a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas di bidang Pemuda, Olahraga, Periwisata dan Kebudayaan meliputi perencanaan, dan perumusan kebijakan daerah serta menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas.


b. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang kebijakan kepemudaan, keolahragaan, kepariwisataan dan kebudayaan. c. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan dalam bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. 2. Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas secara umum melakukan pengelolaan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokoler, laporan dan organisasi serta hubungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang Pemuda,Olahraga Pariwisata dan kebudayaan . b. Pelaksanaan perumusan peraturan perundang – undangan sesuai ketentuan yang berlaku. c. Pelaksanaan dan peumusan rencana strategis. d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi. e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang Pemuda, Olahraga, Periwisata dan Kebudayaan. f. Pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD. Sekretariat terdiri dari : 1. Sub bagian Program dengan uraian sebagai berikut : - Mengumpulkan data dan bahan yang berkaitan dengan perencanaan umum dan program. - Menyiapkan bahan tentang pelaksanaan perencanaan umum dan program. - Menyiapkan pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan perencanaan umum dan program pengelolaan Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan. - Membuat rencana dan program kerja umum. - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan. - Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. - Melaksanakan penatausahaan tugas sub bagian. - Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan sub bagian. - Menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis. - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pemimpin. 2. Sub bagian umum dan kepegawaian dengan uraian sbb: - Mengendalikan surat masuk, keluar dan kearsipan. - Melaksanakan pengendalian administrasi barang dan perlengkapan dinas - Merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan dinas. - Mempersiapkan bahan pelaksanaaan pengadaan, penyaluran, pemakaian, penggunaan dana penghapusan barang dan perlengkapan. - Menyiapkan bahan adminstrasi penggunaan dan pemakaian barang inventaris, kendaraan dinas dan rumah dinas serta penggunaan gedung kantor. - Menyiapkan administrasi pengaturan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan lingkungan serta rumah dinas. - Mengatur pelaksanaan penggunaan dan pamakaian barang inventaris dan perlengkapan kantor. - Membuat rencana dan program kerja sub bagian umum kepegawaian. - Melaksanakan tugas keprotokolan dinas. - Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. - Menyiapkan bahan DP-3 setiap pegawai. - Mengumpulkan ,mengelola, dan menyiapkan data kepegawaian. - Mempersiapkan rencana kebutuhan pegawai dinas.


-

Mempersiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala pegawai. Mempersiapkan bahan mutasi dan pemberhentian, teguran pelanggaran disiplin, pensiun, dan surat cuti pegawai dinas. Mempersiapkan bahan dan data pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai. Melaksanakan bahan rencana kesejahteraan pegawai. Membuat laporan kepegawaian dan Daftar Urut Pangkat Kepegawaian (DUK). Mengkoordinir kehadiran pegawai. Mempertanggungjawabkan kegiatan sub bagian yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan

3. Sub bagian keuangan uraian tugas sebagai berikut : - Menyusun program dan rencana pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku. - Mempelajari dan menelaah peraturan keuangan. - Menyusun rencana kegiatan belanja langsung dan tidak langsung. - Memproses dokumen pelaksanaan anggaran - Menyusun Daftar Isian Kegiatan (DIK) - Menyelenggarakan pelayanan adminitrasi keuangan. - Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan kegiatan. - Menyiapkan bahan pertanggungjawaban dan menyiapkan lapoan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. - Melaksanakan penatausahaan keuangan. - Menyusun laporan bulanan , triwulan dan tahunan keuangan sesuai dengan perataturan yang berlaku III.

Bidang Pemberdayaan Kepemudaan. Bidang pemberdayaan kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas. b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang. c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang pemberdayaan kepemudaan berdasarkan skala perioritas. d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan. e. Pelaksanaaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan. f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan. g. Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan penyusunan laporan.

Bidang pemberdayaan kepemudaan terdiri dari : 1. Seksi pengembangan program anak remaja dan remaja Adapun uraian tugasnya sebagai berikut : a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi pengembanagan Program Anak Remaja dan Remaja sesuai dengan urusan. b. Menyiapakan bahan kebijakan pelaksanaan urusan . c. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Pengembangan Program Anak Remaja dan Remaja sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait. d. Menyiapakan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan. e. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan. f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait. g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan (DPA). h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan.


j. k. l.

Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenagan. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

2. Seksi kecakapan dan kewirausahaan pemuda dengan uraian tugas sebagai berikut : a. Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi kecakapan dan kewirausahaan pemuda sesuai dengan urusan. b. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan. c. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Kecakapan dan Kewirausahaan Pemuda sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait. d. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan. e. Menyiapkan bahan fasilitas pelaksanaan tugas dan kegiatan. f. Melaksanakan dan mengkordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait. g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan (DPA). h. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. j. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. k. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas bersifat rutinitas. l. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan. IV. Bidang Keolahragaan Bidang Keolahragaan mempunya fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas. b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang. c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang keolahragaan berdasarkan skala perioritas. d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan. f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas keseimbangan. g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan. Bidang keolahragaan terdiri dari : a. Seksi Pembinaan Pretasi dengan uraian tugas sebagai berikut : • Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi Pembinaan Prestasi sesuai dengan urusan. • Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan. • Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Pembinaan Prestasi sesuai dengan program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait. • Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan • Menyiapkan bahan fasiliatsi pelaksanaan tugas kegiatan. • Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait. • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan (DPA). • Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. • Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan.


• Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan. • Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b. Seksi Sarana dan Prasarana dengan uraian tugas sebagai berikut : • Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi Sarana dan Prasarana sesuai dengan urusan. • Menyiapkan bahan kebujakan pelaksanaan urusan. • Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Sarana dan Prasarana sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait. • Menyiapkan pedoman pelaksanan tugas dan kegiatan. • Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan ugas dan kegiatan. • Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait. • Mengkoordinir pelaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan (DPA). • Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. • Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. • Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. • Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang berdifat rutiitas sesuai kewenangan . • Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. c. Seksi Pembinaan Tenaga Keolahragaan dengan uraian tugas sebagai berikut : • Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi Pembinaan Tenaga Keolahragaan sesuai dengan urusan. • Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan. • Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Pembinaan Tenaga Kolahragaan sesuai Program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait. • Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas kegiatan. • Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan. • Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait. • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan (DPA). • Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. • Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. • Mempetanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. • Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuia kewenangan. • Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. V. Bidang Seni dan Kebudayaan Bidang Seni dan Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas bersifat rutinitas. b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenagan bidang. c. Perencanaan kegiatan di ruanglingkup bidang seni dan kebudayaan berdasarkan skala prioritas.


d. e. f. g.

Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasasrkan azas keseimbangan. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

Bidang kebudayaan terdiri dari : a.

Seksi Pengembangan Kesenian Tradisonal dan Kontemporer dengan uraian tugas sebagai berikut : - Mengumpulkaan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi Pengembangan Kesenian Tradisional dan Kontemporer sesuai dengan urusan. - Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan. - Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Pengembangan Kesenian Tradisional dan Kontemporer sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait. - Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan . - Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan. - Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait. - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan (DPA). - Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. - Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. - Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku - Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan. - Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b.

Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan. Uraian tugas seksi sejarah dan kepurbakalaan sebagai berikut : - Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sesuai dengan urusan. - Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan. - Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Sejarah dan Kepurbakalaan sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait. - Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan . - Menyiapakan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan. - Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait. - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan (DPA).Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. - Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatanm yang telah ditetapkan. - Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang brlaku. - Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenagan. - Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pemimpin.

c.

Seksi Pembinaan Lembaga Kesenian dan Budaya. Uraian tugas seksi Pembinaan Lembaga Kesenian dan Budaya sebagai berikut : • Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi Pembinaan Lembaga Kesenian dan Kebudayaan sesuai dengan urusan. • Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan.


• • • • • • • • • •

Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Pembinaan Lembaga Kesenian dan Budaya sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telag ditetapkan (DPA). Melaksanakan penyimpanan brkas kerja, data dan bahan mnurut ketentuan yang berlaku. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetepkan. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas bersifat rutinitas sesuai kewenangan. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

IV. Bidang Pariwisata Bidang pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut : a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas. b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenagan bidang. c. Perencanaan kegiatanm di ruang lingkup bidang Pariwisata berdasarkan skala perioritas. d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan. e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan. f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasrkan azaz keseimbangan. g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan.

Bidang Pariwisata terdiri dari : a. Seksi data,Objek dan Daya Tarik Wisata Uraian tugas seksi data,objek dan daya tarik wisata. • Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi Data, Objek dan Daya tarik Wisata sesuai urusan. • Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan tugas dan kegiatan. • Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Data, Objek dan Daya Tarik Wisata sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah tarkait. • Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan. • Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan • Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait. • Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan (DPA) • Melaksanakan penyimpanan berkas kerja,data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. • Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. • Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. • Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan. • Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. b.

Seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata Uraian tugas seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata • Mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata sesuai dengan urusan. • Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan.


• • • • • • • • • • c.

Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan (DPA). Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenagan. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Promosi Wisata dan Perizinan Uraian tugas seksi Promosi Wisata dan Perizinan Mengumpukaln data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi Promosi Wisata dan Perizinan sesuai dengan urusan. Menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan. Menyusun rencana kegiatan tahunan seksi Promosi Wisata dan Perizinan sesuai program dan urusan dengan mempedomani kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait. Menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan. Menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan (DPA). Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan. Mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenagan. Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

D. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting Kedudukan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.


BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN PASAMAN BARAT Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Undang Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2007 tentang Keolahragaan dan Undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : 1. politik; 2. teknokratik; 3. partisipatif; 4. atas-bawah (top-down); dan 5. bawah atas (bottom-up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan programprogram pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Perencanaan pembanguann terdiri dari empat (4) tahapan yakni; 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana; keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap saturencana untuk ditetapkan yang terdiri dari empat (4) langkah. Langkah pertama adalahpenyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Langkah kedua, masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Langkah berikutnya adalah melibatkan masyarakat (stakeholders) dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Sedangkan langkah berikutnya adalah penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap berikutnya adalah penetapan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatankegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan


Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya Kepala DPOPB menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan untuk dilaporkan kepada Kepala Daerah Evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan, dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit), dan dampak (impact). Dalam rangka perencanaan pembangunan, setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang merupakan dan atau terkait dengan fungsi dan tanggungjawabnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan, Perangkat Daerah mengikuti pedoman dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah disusun dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud disusun oleh pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Badan. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah juga dimaksudkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. A. Kondisi Umum Perencanaan Saat Ini Lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Pasaman Barat terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikatoryang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi : 1.

2. 3. 4. 5.

Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif; Terselenggaranya forum SKPD dan gabungan SKPD; Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran; Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kecamatan oleh DPOPB dan SKPD terkait.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan DPOPB meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi: 1. 2. 3. 4. 5.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional; Tersedianya hasil-hasil kajian perencanaan, meliputi : master plan, grand design, RDTRK, RTRW, data base, dan kajian sektor lainnya sebagai pendukung perencanaan; Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan lainnya; Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu antara lain melalui focused group discussion (FGD); Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.


Namun disayangkan, peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain: 1. 2. 3. 4. 5.

6.

7.

Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan; Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi DPOPB Bappeda sebagai lembaga pengembangan dan peningkatan potensi pemuda, olahraga, pariwisata dan kebudayaan; Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara DPOPB dengan SKPD dan antar SKPD; Lemahnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana; Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku nerabas (shortcutting); Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Nagari ; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (fiscal gap); Internal DPOPB belum mampu menyediakan standard operating procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM perencanaan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan.

B. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Dalam kurun waktu empat tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, DPOPB diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan perencanaan berkualitas dengan mengedepankan pendekatan perencanaan partisipatif diawali dengan meningkatkan kualitas perencanaan teknokratik melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM perencanaan, memantapkan kelembagaan perencanaan di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan. Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain sebagai berikut: 1.

2.

3. 4. 5. 6. 7.

8.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diharapkan empat tahun ke depan tidak lagi sering terjadi perubahan peraturan / pedoman penyelenggaraan perencanaan pembangunan, namun karena peraturan dibawah UU dimaksud belum terbit, maka perlu disikapi secara arif dan cerdas agar pelaksanaan perencanaan pembangunan tidak menyimpang dari peraturan yang akan diterbitkan. Meningkatnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran, untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dengan menyikapi secara arif dan cerdas pemberlakuan peraturan perundangan tentang perencanaan dan keuangan negara. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dan kredibilitas institusi perencana. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan di tingkat basis dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas proses perencanaan. Mantapnya koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, SKPD dengan Nagari guna mendukung terwujudnya perencanaan yang terintegrasi dan sinergis. Meningkatnya kapasitas SDM dan unit perencanaan pada SKPD. Meningkatnya kualitas kebijakan fiskal dalam menyikapi celah fiskal yang ada sehingga secara optimal dapat memanfaatkan kapasitas fiskal untuk mencapai tujuan pembangunan. Tersusunnya standard operating procedure (SOP) perencanaan.


9.

Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan. 10. Meningkatnya kualitas SDM perencana terhadap penguasaan keahlian (skill) fungsional perencanaan yang sesuai tugas pokok dan fungsi DPOPB. 11. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal. 12. Mantapnya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. C. Indikator 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Tersedianya jasa surat menyurat dalam pelaksanaan agenda surat, pengarsipan, distribusi internal serta penyusunan surat keluar, dan distribusi eksternal. Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor. Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar. Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk mendukung pemeliharaan kantor. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung pemeliharaan peralatan kerja agar berfungsi lebih lama. Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya. Tersedianya komponen instalasi listrik untuk kebutuhan penerangan gedung kantor. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran operasional. Tersedianya buku , majaah dan koran untuk peningkatan wawasan aparatur. Tersedianya makanan dan minuman aparatur dan untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan menjamu tamu. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daearah Tersedianya jasa tenaga administrasi/teknik (tenaga kontrak) yang memadai. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin/berkala untuk mendukung kenyamanan aparat dalam bekerja serta mantapnya pengamanan bagi aset yang ada. Terpeliharanya kendaraan dinas secara rutin/berkala, roda dua dan roda empat. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja. Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran. Tersusunnya pelaporan prognosis realisasi anggaran. Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun. Tersusunnya Rencana Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan. Terlaksananya Penelitian dan Pengkajian Kebijakan-Kebijakan Pembangunan Kepemudaan Terlaksananya Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Organisasi Kepemudaan Terlaksananya Fasilitasi Aksi Bakti Sosial Kepemudaan Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi di Tingkat Daerah Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Penyelengaraan kompetisi olahraga Pembinaan Olahraga Yang Berkembang di Masyarakat Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihann Atlit Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga Pemberian Dukungan, Penghargaaan dan Kerjasama di Bidang Budaya Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Fasilitasi penyelenggaraan festifal budaya daerah Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri Peningkatan Bangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata


BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN A. Visi dan Misi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat Visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 yaitu Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat dengan misi pembangunan daerah yang merupakan arah umum untuk pencapai visi ditetapkan sebagai berikut: 1) Meningkatkan dan, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, seni ,budaya dan adat istiadat serta merekat hubungan kekeluargaan; 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih,berwibawa dan bebas KKN, harmonisasi hubungan antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum; 3) Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan dan mengurangi pengangguran dengan melaksanakan pembangunan yang dapat bersifat padat karya; 4) Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi dalam lingkungan yang bersih, aman dan nyaman; 5) Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan. Berdasarkan pada visi Kabupaten Pasaman Barat diatas,visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan ditetapkan sebagai berikut : “Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai nilai budaya, adat istidat, sehat jasmani dan rohani, berprestasi serta pengembangan pariwisata pasaman barat berlandaskan prinsip-prinsip ABS-SBK”.

Dengan misi sebagai berikut : 1) Mewujudkan kelestarian nilai-nilai seni budaya, adat istiadat dan peningkatan pengelolaan kegiatan Kebudayaan, pariwista, Kepemudaan dan Olahraga berlandaskan pada prinsip-prinsip ABS-SBK 2) Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Kebudayaan, pariwista, Pemuda dan Olahraga 3) Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mendorong pelestarian, pengembangan potensi sumber daya dan pembinaan di bidang Kebudayaan, pariwista, Pemuda dan Olahraga 4) Mendorong dan memotifasi masyarakat dalam menggalakan serta meningkatkan prestasi dibidang kebudayaan, kepariwisataa, pemuda dan olahraga

Tujuan dan Sasaran Strategis


Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. 1. Tujuan Tujuan adalah merupakan suatu yang ingin dicapai atau gambaran kondisi yang ingin dicapai dimana dalam jangka waktu tertentu yang selaras dengan perwujudan Visi dan Misi dirumuskan dengan mempertimbangan Faktor-faktor Internal dan Eksternal, dengan menentukan tujuan akan mengarahkan langkah/kebijakan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat dalam menjalankan Tupoksinya. Maka Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai ABS-SBK pada tatanan kehidupan masyarakat serta pengelolaan kekayaan budaya 2. Pengembangan pemasaran promosi, destinasi dan kemitraan pariwisata 3. Meningkatkan peran serta pemuda, penumbuhan kewirausahaan, kecakapan, akhlak dan menjujung tingginilai-nilai ABS-SBK serta terhindar dari narkoba. 4. Meningkatkan pengembangan kebijakan / manajemen olahraga, pembinaan olahraga, pemasyarakatan olahraga dan pembangunanan sarana prasarana olahraga. 2. Sasaran Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai (Out Come) dalam jangka waktu Tahunan, Semester, Triwulan atau Bulanan dan dapat ditentukan dalam nilai kualitatif atau kuantitatif. Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat mempunyai sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Peningkatan implementasi pemahaman masyrakat dari esensi ABS-SBK. Terlaksananya peningkatan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya Peningkatan pemasaran daerah tujuan wisata Pengembangan daerah tujuan wisata Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan Peningkatan partisipasi pemuda dan jumlah pemuda yang mengamalkan /menjunjung tinggi nilai-nilai ABS-SBK serta terhindar dari narkoba 7. Meningkatnya pengembangan kebijakan / manajemen olahraga, pembinaan olahraga, pemasyarakatan olahraga dan pembangunan sarana / prasarana olahraga


CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN ( KEBIJAKAN PROGRAM ) Rencana Strategis adalah merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program. 1.

Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan program atau kegiatan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi Organisasi dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat. 2.

Program

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dalam masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kebehasilan program yang dilaksanakan sangat erat kaitannya dengan kebijakan Instansi. Dalam rangka itu perlu di indintifikasi pula keterkaitan dalam kebijakan yang telah ditetapkan dalam program dan kegiatan sebelum di imflementasikan. Kebijakan tertentu perlu dikaji terlebih dahulu untuk meyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam suatu Rencana Kerja. Cara pencapaian tujuan dan sasaran yang dipertimbangkan dalam implementasi perencanaan strategis terutama yang berkaitan dengan kebijalkan, program dan kegiatan operasional Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat. Tujuan 1

:

Mewujudkan kelestarian nilai-nilai seni budaya, adat istiadat dan peningkatan pengelolaan kegiatan Kebudayaan, pariwista, Kepemudaan dan Olahraga berlandaskan pada prinsip-prinsip ABS-SBK

Sasaran

Kebijakan

Program

1. Meningkatnya aktualiasi ABS-SBK

Memfasilitasi peningkatan pemahaman nilai-nilai dari ABS-SBK dan pelestarian seni budaya.

Pengembangan Nilai Budaya

2. Pelestarian seni budaya dan perawatan situs budaya

Mendorong terwujudnya pelaksanaan penglolaan dan Membentuk dewan kesenian

Pengelolaan Kekayaan Budaya


Tujuan 2 :

Pengembangan pemasaran promosi, destinasi dan kemitraan pariwisata

. Sasaran

Kebijakan

1. Pelaku seni, sanggar seni dan situs budaya

Meningkatkan pariwisata

2. Memajukan daerah

Membangun mengembangkan tujuan wisata

pariwisata

3. Peningkatan Pembangunan tujuan wisata

Tujuan 3 :

daerah

Program

promosi

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

dan daerah

Pengembangan Destinasi Pariwisata

mengirim aparatur dan pelaku pariwisata dalam peningkatan SDM Melaksanakan pelatihan sadar wisata

Pengembangan Kemitraan

Meningkatkan peran serta pemuda, penumbuhan kewirausahaan, kecakapan, akhlak dan menjujung tingginilai-nilai ABS-SBK serta terhindar dari narkoba.

Sasaran

Kebijakan

Program

1. Peningkatan partisipasi pemuda dan jumlah pemuda yang mengamalkan/ menjunjung tinggi nilainilai ABS-SBK

Mendorong partisipasi pemuda dalam mengembangkan diri serta peningkatan kemampuan kepemimpinan dan kemandirian

Peningkatan Peran Serta Pemuda

2. Peningkatan SDM pemuda dan kreatifitas pemuda

Melaksanakan pelatihan yang berkelanjutan

Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda


Tujuan

4.

: Meningkatkan pengembangan kebijhakan / manajemen olahraga, pembinaan olahraga, pemasyarakatan olahraga dan sarana prasarana olahraga

Sasaran

Kebijakan

Program

1. Peningkatan jumlah pelatih dan wasit yang ber sertifikat standar olahraga serta peningkatan grade sertifikasi.

Mengirim pelatih, wasit dan pelaku olahraga mengikuti pelatihan da peningkatan standarisasi

Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

2. Peningkatan pembibitan,prestasi, mutu olahraga dan aktifitas olahraga masyarakat

Menumbuh kembangkan olahraga dikalangan masyakat dan memfasilitasi keikutsertaan pada event olahraga

Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

Melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga

Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Perencanaan peningkatan pengembangan kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan dapat dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria, dalam kerangka visi tersebut di atas ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut : - Berbasis kondisi lokal : Perencanaan pembangunan didasarkan pada potensi lokal dan bertujuan untuk menjawab dan menyelesaikan permasalahan dan kebutuhan lokal. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, sehingga secara efektif dan efisien dapat mewujudkan visi daerah yaitu membangunan pasaman barat di atas tadah agama untuk ksejahrteraan umat dunia dan akhirat. - Mendukung perencanaan pembangunan nasional : Perencanaan pembangunan daerah harus tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional. - Akomodatif terhadap dinamika global : Perencanaan pembangunan daerah dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan lokal (think globally act locally). Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan pembangunan daerah dapat memberikan arah yang tepat bagi proses pembangunan daerah sehingga mampu meningkatkan kapasitas daerah dan masyarakat menghadapi arus globalisasi.

Perencanaan Pembangunan Daerah yang Transparan :


Proses perencanaan dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif : Proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan konsensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam setiap pengambilan keputusan memerlukan keterlibatan masyarakat. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan. Sebaliknya apabila partisipasi masyarakat diabaikan sedangkan mobilisasi masyarakat yang dikembangkan, proses pembangunan akan terhambat bahkan akan mengalami kegagalan, karena masyarakat kurang merasa memiliki hasil-hasil pembangunan. Perencanaan Pembanguan Daerah yang Akuntabel : Dalam melaksanakan proses perencana dilakukan dengan terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga memudahkan dalam pengendalian. Akuntabillitas juga berarti menyelenggarakan perhitungan ( account ) terhadap sumber daya yang digunakan dan adanya konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati dengan pelaksanaan bersama harus dijaga dan dipelihara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perencanaan pembangunan daerah harus bersifat menyeluruh, sehingga mampu membangun sistem perencanaan pembangunan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, dan top down-bottom up. Pendekatan Politik

:

Pendekatan ini memandang bahwa proses penyusunan rencana erat kaitannya dengan proses politik. Perencanaan yang dilakukan pemerintah akan berisi rencana strategis pemerintahan yang akan berlangsung selama masa kerjanya. Dengan demikian rencana yang dibuat sifatnya menjadi sebuah dokumen politis yang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah bersangkutan.

Pendekatan Teknokratik

:

Perencanaan dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Pendekatan Partisipatif

:

Perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Dengan demikian pendekatan partisipatif mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan perencanaan pembangunan dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentukbentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung akan membawa kontribusi positif dalam proses perencanaan pembangunan itu sendiri, sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi


perumusan perencanaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pendekatan Top Down-Bottom Up :

Perencanaan dilakukan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan dari bawah ke atas ( bottom up ) dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang sebagai kebutuhan nyata. Perencanaan dari atas ke bawah ( top down ) adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Rencana rinci yang berada “ di bawah “ adalah penjabaran rencana induk yang berada “ di atas “. Proses berjenjang diharapkan dapat mempertajam analisis diberbagai tingkat musyawarah perencanaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan dari “ atas ke bawah “ yang memberikan gambaran tentang perkiraan-perkiraan dan kemungkinan-kemungkinan yang ada diinformasikan secara berjenjang sehingga proses perencanaan “ dari bawah ke atas “ diharapkan sejalan dengan “ dari atas ke bawah “, begitu pula sebaliknya, perencanaan “ dari atas ke bawah “ juga harus memperhatikan perencanaan “ dari bawah ke atas “ yang merupakan identifikasi kebutuhan riil masyarakat.


BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas, Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat.

Program terdiri dari beberapa kegiatan yang berupa:

1. Kerangka regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, maupun mengatur kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sendiri oleh masyarakat. 2. Kerangka anggaran yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat. Sedangkan rincian kegiatan-kegiatan yang merupakan implementasi program baik dari internal SKPD maupun yang berhubungan langsung ke masyarakat Pasaman Barat. Indikator kinerja dapat juga berfungsi : 1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on -going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex -post). 2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditentukan. Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang sering dipakai, yaitu: 1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan informasi. 2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan baik berupa fisik dan non fisik. 3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. 4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. 5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik potisif maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.


BAB VI PENUTUP Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 – 2015 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur DPOPB dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, Pembinaan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Budaya juga pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi DPOPB yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat. Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur DPOPB, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Barat l ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

KEPALA DPOPB KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Drs, A S N A L NIP. 196001051982061001


RENCANA STRATEJIK TAHUN 2011 - 2015 INSTANSI

:

Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

VISI

:

Terwujudnya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai nilai budaya, adat istidat, sehat jasmani dan rohani, berprestasi serta pengembangan pariwisata pasaman barat berlandaskan prinsip-prinsip ABS-SBK

MISI

:

1 2 3 4

Mewujudkan kelestarian nilai-nilai seni budaya, adat istiadat dan peningkatan pengelolaan kegiatan Kebudayaan, pariwista,

TUJUAN URAIAN

SASARAN INDIKATOR

TARGET

URAIAN

CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN TARGET

INDIKATOR Satuan

1 1,1 1. Pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai ABS-SBK pada Tatanan kehidupan masyakat serta pengelolaan kekayaan budaya

Kepemudaan dan Olahraga berlandaskan pada prinsip-prinsip ABS-SBK

Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Kebudayaan, pariwista, Pemuda dan Olahraga. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mendorong pelestarian, pengembangan potensi sumber daya dan pembinaan di bidang Kebudayaan, pariwista, Pemuda dan Olahraga Mendorong dan memotifasi masyarakat dalam menggalakan serta meningkatkan prestasi dibidang kebudayaan, kepariwisataa, pemuda dan olahraga

2 Peningkatan Implementasi pemahaman masyarakat dari esensi ABS-SBK

3 19 nagari

4 5 1.1 Meningkatnya aktualiasi 1.1.1 Ketua Kan, Niniak mamak, bundo ABS-SBK kanduang

6

%

2011 7

20

2012 8

20

KEBIJAKAN 2013 9

20

2014 10

20

PROGRAM

KEGIATAN INDIKATIF

2015 11

20

12 A. Memfasilitasi peningkatan pemahaman nilai-nilai dari ABSSBK dan pelestarian seni budaya

13 A.1 Pengembangan Nilai Budaya

14 A.1.1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

A.1.2. Pembinaan Seni Tradisional Daerah

1,2

Peningkatan pengelolaan kekayaan dan keragaman budaya

19 sanggar dan situs budaya

1.1 Pelestarian seni budaya 1.1.1 Pelaku seni, sanggar seni dan dan perawatan situs situs budaya budaya

%

20

20

20

20

20

B. Mendorong terwujudnya B.2 Pengelolaan pelaksanaan pengelolaan Kekayaan dan Membentuk dewan Budaya kesenian

TARGET 2011 2012 2013 2014 2015 15 16 17 18 19 20% 20% 20% 20% 20%

20%

20%

20%

20%

20%

A.1.3. Pengadaan Pakaian dan saluak 20% untuk ninik mamak

20%

20%

20%

20%

A.1.4. Peningkatan pembangunan kantor LKAAM/Bundo kanduang

20%

20%

20%

20%

20%

A.1.5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

20%

20%

20%

20%

20%

A.1.6. Pemberian dukungan, penghargaan dan kerja sama di bidang budaya

20%

20%

20%

20%

20%

B.1.1. Pengelolaan karya cetak da karya rekam

20%

20%

20%

20%

20%

B.1.2. Pelaksanaan festifal seni muharam

20%

20%

20%

20%

20%

B.1.3. Pelaksanaan lomba pidato adat

20%

20%

20%

20%

20%

B.1.4. Pelaksanaan lomba pidato adat

20%

20%

20%

20%

20%

B.1.5. Pelaksanaan Festifal Budaya Pasaman Barat

20%

20%

20%

20%

20%

B.1.6. Mengikuti Festifal Budaya Daerah dan Luar Negri

20%

20%

20%

20%

20%

B.1.7. Pemilihan Duta Wisata Pasaman Barat

20%

20%

20%

20%

20%

B.1.8. Pelestarian fisik warisan budaya daerah

20%

20%

20%

20%

20%

2. Pengembangan Pemasaran, Promosi, Destinasi dan kemitraan Pariwista

2.1

Peningkatan pemasaran daerah tujuan wisata

2,2 Pengembangan daerah tujuan wisata

2,3 Peningkatan kesadaran masyarakat tentang kepariwisataan

3 Meningkatkan peran serta pemuda, penumbuhan kewirausahaan, kecakapan,akhlak dan menjunjung tinggi nilainilai ABS-SBK serta terhidar dari Narkoba

2.1 Pengembangan pariwisata 2.1.1 Memajukan dalam dan luar daerah daerah dan peningkatan pariwisata daerah perekonomian daerah

4 destinasi 2,2 Peningkatan 2.2.1 Peningkatan Pembangunan daerah perekonomian masyarakat dan PAD tujuan wisata

12000 orang 2,3 Terwujudnya masyarakat sadar wisata di daerah tujuan wisata

3,1 Peningkatan 19 nagari partisipasi pemuda dan jumlah pemuda yang mengamalkan/ menjunjung tinggi nilai-nilai ABSSBK

1000 orang 3,2 Peningkatan prestasi, Profesionalime pemuda, dan Usaha Preventif penggunaan Narkoba di kalangan generasi muda

2.3.1 Peningkatan kunjungan wisata lokal dan luar daerah

3.1 Didapatnya pemuda yang 3.1.1 Peningkatan organisasi berakhlak mulia, kepemudaan yang produktif dan memiliki berprestasi dengan semangat kesatuan dan kepemimpinan yang persatuan didasari dari profesional esensi nilai-nilai ABSSBK

3.2 Didapatnya pemuda yang 3.2.2 Peningkatan kualitas dan memiliki manajemen kuantitas pemuda skill, terhindar dari dan organisasi narkoba dan berprestasi pemuda dalam tingkat daerah maupun kepemimpinan dan nasional manajemen skill serta terhindar dari pengaruh narkoba

%

destinasi

orang

10

1

400

org/orgnsi 124

orang

200

20

1

600

200

200

30

1

40

1

50

1

C. Meningkatkan promosi pariwisata

D Membangun dan mengembangkan daerah tujuan wisata

C.1 Pengembangan Pemasaran Pariwisata

D.1 Pengembangan Destinasi Pariwisata

E.1 Pengembangan 800 1000 1200 E mengirim aparatur dan Kemitraan pelaku pariwisata dalam peningkatan SDM Melaksanakan pelatihan sadar wisata

220

200

250

200

300

200

C.1.1

Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata

20%

20%

20%

20%

20%

C.1.2

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri

20%

20%

20%

20%

20%

C.1.3

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata

20%

20%

20%

20%

20%

D.1.1

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

20%

20%

20%

20%

20%

D.1.2

Pengembangan daerah tujuan wisata

20%

20%

20%

20%

20%

D.1.3

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata

20%

20%

20%

20%

20%

E.1.1

Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata

20%

20%

20%

20%

20%

E.1.2

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

20%

20%

20%

20%

20%

Peningkatan keimanan dan 20% ketaqwaan kepemudaan (aktualisasi dari esensi ABSSBK)

20%

20%

20%

20%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

20% 20%

F.1.1 F Mendorong partisipasi F.1 Pengembangan dan Keserasian pemuda dalam Kebijakan mengembangkan diri Pemuda serta peningkatan kemampuan kepemimpinan dan kemandirian

G Melaksanakan pembinaan, G.1 Peningkatan sosialisasi dan Peran Serta pelatihan pelatihan Pemuda untuk pemuda dan organisasi pemuda

F.1.2 F.1.3

Workshop UU No 40 Tahun 2009

G.1.1

Pembinaan organisasi pemuda

20%

20%

20%

20%

20%

G.1.2

Pendidikan dan Pelaihan dasar Kepemimpinan

20%

20%

20%

20%

20%

G.1.3

Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan

20%

20%

20%

20%

20%

G.1.4

Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba diKalangan Generasi Muda

20%

20%

20%

20%

20%

G.1.5

Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan

20%

20%

20%

20%

20%

G.1.6

Bhakti Pemuda Antar Provinsi 20%

20%

20%

20%

20%

TANASDA (Ketahanan Nasional Pemuda)

3,3

4,1 4 Meningkatkan pengembangan kebijakan/manajemen olahraga, Pembinaan olahraga, Pemasyarakatan olahraga dan sarana prasarana olahraga

4,2

4,3

.

Peningkatan angka 202 jorong produktif pemuda

3.3 Peningkatan SDM pemuda dan kreatifitas pemuda

3.3.1 masyarakat orang khususnya pemuda di tiap kejorongan di Kabupaten Pasaman Barat

100

100

100

100

100

Pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga

20 Cabor

4,1 Peningkatan jumlah pelatih dan wasit yang ber sertifikat standar olahraga serta peningkatan grade sertifikasi

4.1.1 Pelatih, Wasit dan Pelaku olahraga

orang

10

10

10

10

10

Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

20 Cabor dan masyarakat

4,2 Peningkatan pembibitan,prestasi, mutu olahraga dan aktifitas olahraga masyarakat

4.2.1 Atlit, Calon atlit dan masyarakat

orang

100

100

100

100

100

Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga

20 Cabor

4.3.1 pelaksanaan 4,3 Terwujud sarana dan pengadaan sarana prasarana olahraga yang memadai dan prasaran olahraga

unit

1

1

1

1

1

Melaksanakan pelatihan yang berkelanjutan

H

G.2 Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Mengirim pelatih, wasit H.1 Pengembangan dan pelaku olahraga kebijakan dan mengikuti pelatihan da manajemen peningkatan olahraga standarisasi

I Menumbuh kembangkan olahraga dikalangan masyakat dan memfasilitasi keikutsertaan pada event olahraga

J Melaksanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana olahraga

G.2.1

Pelatihan Kewirausahaan bagi 20% Pemuda

20%

20%

20%

20%

G.2.2

Pelatihan Keterampilan bagi Pemuda

20%

20%

20%

20%

20%

H.1.1

Pengembangan sistem sertifikasi dan standardisasi profesi

20%

20%

20%

20%

20%

Pembibitan dan pembinaan olahraga berbakat

20%

20%

20%

20%

20%

I.1.2

Pembinaan cabang olahraga prestasi tingkat daerah

20%

20%

20%

20%

20%

I.1.3

Peningkatan Kesegaran Jasmani

20%

20%

20%

20%

20%

I.1.4

Penyelenggaraan kompetisi olahraga

20%

20%

20%

20%

20%

I.1.5

Pengembangan olahraga rekreasi

20%

20%

20%

20%

20%

I.1.6

Pengembangan olahraga lanjut 20% usia dan penyandang cacat

20%

20%

20%

20%

I.1.7

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

20%

20%

20%

20%

20%

I.1.8

Fasilitasi mengikuti ivent olahraga

20%

20%

20%

20%

20%

J.1.1

Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana olahraga

20%

20%

20%

20%

20%

J.1.2

Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga

20%

20%

20%

20%

20%

I.1 Pembinaan dan I.1.1 pemasyarakatan olahraga

J.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Padang Tujuh, Kepala DPOPB

Drs, ASNAL NIP.196001051982061001

2010

2010 TENTANG

Recommend Documents