2010. Tentang

Whistleblowing System

PT ASABRI (PERSERO) JAKARTA

KEPUTUSAN BERSAMA Nomor : Kep/06/KOM/AS/XI/2010 Nomor : Kep/267-AS/XI/2010 Tentang KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) PT ASABRI (PERSERO) Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Menimbang

: a. Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam prinsip Good Corporate Governance (GCG), dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan senantiasa memperhatikan kepentingan stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. b. Bahwa penyelesaian pengaduan pelanggaran oleh stakeholders merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan stakeholders dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan perusahaan. c.

Bahwa pengaduan pelanggaran oleh stakeholders yang tidak segera ditindaklanjuti, berpotensi meningkatkan risiko reputasi bagi perusahaan dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan.

d. bahwa sehubungan butir a,b,c, dan d di atas dipandang perlu untuk mengatur penanganan pengaduan pelanggaran oleh stakeholders dalam suatu keputusan bersama Dewan Komisaris dan Direksi.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 4. Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN.

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran - PT ASABRI (Persero)

1

Whistleblowing System 5. Anggaran Dasar PT ASABRI (Persero). 6. Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 7. Pedoman Good Corporate Governance (GCG) PT ASABRI (Persero). 8.

Standar Etika Perusahaan PT ASABRI (Persero). MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BERSAMA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT ASABRI (PERSERO) TENTANG KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING) PT ASABRI (PERSERO).

PERTAMA

: Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) PT ASABRI (Persero) sebagaimana dimuat dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) PT ASABRI (Persero) dibuat untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh Pegawai di lingkungan PT ASABRI (Persero).

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 3 Desember 2010

Safzen Noerdin,S.I.P Komisaris Utama

Adam R. Damiri Direktur Utama

Agus Mudigdo,S.E Komisaris

H. M. Fahlevi,S.H,M.Sc,M.M Direktur SDM dan Umum

Drs. R. Eddy Karnadi Komisaris

Toni Suharto,QIP Direktur Operasi

Suryanto, S.E Komisaris

Bachtiar Effendi,Ak Direktur Keuangan


2

Whistleblowing System DAFTAR ISI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING POLICY) Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Daftar Isi

1 3

BAB I PENDAHULUAN 1. Umum 2. Maksud dan Tujuan 3. Dasar 4. Ruang Lingkup 5. Tata Urut 6. Pengertian

4 4 4 5 5 5 6

BAB II KETENTUAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN 1. Kebijakan Perusahaan Menerima dan Menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran 2. Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran 2.a. Kewenangan Direksi dan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Pegawai PT ASABRI (Persero) 2.b. Kewenangan Dewan Komisaris dan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Oknum Anggota Direksi,Anggota Dewan Komisaris,Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Direksi.

8 8 8 8

BAB III PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN 1. Penerimaan Pengaduan Pelanggaran 2. Proses Penanganan Pengaduan 3. Administrasi Pengaduan 4. Pemantauan Tindak Lanjut 5. Penyampaian Tanggapan 6. Publikasi dan Sosialisasi

10 10 10 12 13 13 13

BAB IV PERLINDUNGAN DAN APRESIASI 1. Perlindungan Pelapor dan Terlapor 2. Apresiasi Pelapor

14 14 14

BAB V PENUTUP IV BAB VI LAMPIRAN V Lampiran 1 Skema Proses Pengaduan Pelanggaran Diduga Dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris,Organ Penunjang Dewan Komisaris, Organ Penunjang Direksi PT ASABRI (Persero) Lampiran 2 Skema Proses Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Diduga Dilakukan oleh Pegawai PT ASABRI (Persero) Lampiran 3 Konten Whistleblowing Policy dalam Website

15


8

16 16

17 18

3

Whistleblowing System BAB I PENDAHULUAN

1.

Umum

Sejalan dengan komitmen perusahaan dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG), PT ASABRI (Persero) senantiasa memperhatikan kepentingan setiap stakeholders berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Tentu saja untuk dapat mewujudkannya perlu berbagai upaya nyata yang tidak mudah dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya, seringkali muncul pengaduan pelanggaran dari pihak stakeholders sebagai akibat dari kurang diperhatikannya hak-hak stakeholders dengan baik atau bahkan kadang-kadang terabaikan oleh pihak perusahaan. Pengaduan pelanggaran oleh stakeholders, apabila tidak diselesaikan dengan baik akan berpotensi merugikan stakeholders dan atau perusahaan sendiri. Sebuah mekanisme standar dalam penanganan pengaduan pelanggaran mutlak diperlukan agar tidak terjadi perselisihan atau sengketa yang berlarut-larut antara pihak stakeholders dan perusahaan. Sehingga persoalan tersebut tidak berlanjut pada persoalan turunnya reputasi dan kepercayaan masyarakat pada perusahaan. Penyelesaian pengaduan pelanggaran oleh stakeholders merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan stakeholders dalam rangka menjamin hak-haknya dalam berhubungan dengan perusahaan dan menjamin penanganan yang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan, pemerintah dan aparat berwajib. Untuk itu maka perlu dirumuskan kebijakan, sistem dan prosedur penanganan yang selaras untuk mengatur penyelesaian pengaduan pelanggaran bagi stakeholders dalam suatu Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasi terjadi di dalam suatu perusahaan. Pengaduan yang diperoleh dari mekanisme pengaduan pelanggaran (Whistleblowing) ini perlu mendapatkan perhatian dan tindak lanjut, termasuk juga pengenaan hukuman yang tepat agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran dan juga bagi mereka yang berniat melakukan hal tersebut. 2.

Maksud dan Tujuan

a.

Maksud penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran sebagai dasar atau pedoman pelaksanaan dalam menangani Pengaduan Pelanggaran dari stakeholders untuk menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian pengaduan pelanggaran yang efektif dalam jangka waktu memadai oleh stakeholders.

b.

Tujuan penyusunan Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini adalah sebagai upaya dalam pengungkapan berbagai permasalahan dalam perusahaan yang tidak sesuai dengan standar etika yang berlaku di perusahaan.


4

Whistleblowing System 3.

4.

Dasar

a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b.

Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Saksi dan Korban.

c.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d.

Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance (GCG) pada BUMN.

e.

Anggaran Dasar PT ASABRI (Persero).

f.

Pedoman Sistem Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System) tahun 2008 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

g.

Pedoman Good Corporate Governance (GCG) PT ASABRI (Persero).

h.

(Code of Conduct) Standar Etika Perusahaan PT ASABRI (Persero).

Nomor

13

Tahun

2006

tentang

Ruang Lingkup

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini diberlakukan bagi Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Organ Pendukung Direksi dan seluruh pegawai di lingkungan PT ASABRI (Persero) dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). 5.

Tata Urut

Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran ini disusun dengan tata urut sebagai berikut: a.

Pendahuluan.

b.

Ketentuan Umum Penanganan Pengaduan Pelanggaran.

c.

Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran.

d.

Perlindungan dan Apresiasi.

e.

Penutup.


5


Pengertian

a.

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang mewakili Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan/nasihat kepada Direksi dalam pengelolaan perusahaan serta menjalankan fungsi untuk memperkuat citra perusahaan.

b.

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan, untuk kepentingan dan tujuan perusahaan, serta mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, tunduk pada semua peraturan yang berlaku terhadap BUMN dan tetap berpegang pada penerapan prinsip Good Corporate Governance.

c.

Organ Pendukung Dewan Komisaris adalah organ yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan perusahaan, seperti Komite Audit, Komite Investasi, Komite Asuransi dan Risiko Asuransi, Komite Remunerasi, Komite Nominasi, Komite Investasi dan Sekretaris Dewan Komisaris.

d.

Organ Pendukung Direksi adalah organ yang membantu Direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan, seperti Sekretaris Perusahaan (Sekper), Satuan Pengawasan Intern (SPI), Bagian Perencanaan dan Pengembangan (Bagrenbang).

e.

PT ASABRI (Persero), yang selanjutnya disebut perusahaan, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

f.

Pegawai perusahaan merupakan pekerja perusahaan yang pengangkatan, pemberhentian serta hak dan kewajibannya ditetapkan oleh Direksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

g.

Penerima Pengaduan Pelanggaran adalah Direksi dan Dewan Komisaris.

h.

Pengaduan Pelanggaran adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

i.

Pelanggaran adalah perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun para pemangku kepentingan (stakeholders), yang dilakukan oleh pegawai atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (confidential).

j.

Pelapor Pelanggaran adalah pihak internal yaitu pegawai dari organisasi itu sendiri, dan tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal yaitu peserta, pemasok, regulator, stakeholders yang lainnya.


6

Whistleblowing System k.

Terlapor Pelanggaran adalah orang yang diadukan/dilaporkan atas adanya indikasi/dugaan melakukan pelanggaran Standar Etika Perusahaan (Code Of Conduct).

l.

Perwakilan stakeholders adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas nama stakeholders dengan berdasarkan surat kuasa khusus dari stakeholders.

m.

Stakeholders adalah para pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

n.

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran adalah tim yang terdiri dari anggota Satuan Pengawasan Internal (SPI), Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) dan unit kerja lain yang berada di bawah kewenangan Direksi berdasarkan Keputusan Direksi.

o.

Pelanggaran Disiplin adalah perbuatan yang melanggar ketentuan disiplin pegawai PT ASABRI (Persero).

p.

Sidang Disiplin adalah sidang yang diadakan untuk memutuskan perkara atas pelanggaran disiplin.

q.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana larangan tersebut disertai ancaman atau sanksi bagi yang melanggarnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).


7

Whistleblowing System BAB II KETENTUAN UMUM PENANGANAN PENGADUAN PELANGGARAN

7.

8.

Kebijakan Perusahaan Menerima dan Menyelesaikan Pengaduan Pelanggaran.

a.

Perusahaan wajib menerima pengaduan pelanggaran dari pihak internal maupun eksternal.

b.

Perusahaan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran baik dari pelapor yang mencantumkan identitasnya maupun yang tidak.

c.

Perusahan menyediakan 2 (dua) saluran pengelolaan pengaduan, yaitu melalui jalur Direksi dan jalur Dewan Komisaris sesuai dengan level pelaku pelanggaran.

Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran. a.

b.

Kewenangan Direksi dan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Pegawai PT ASABRI (Persero).

1)

Direksi bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

2)

Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Satuan Pengawasan Internal (SPI), Direktorat Sumber Daya Manusia (SDM) dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Direksi.

3)

Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi adalah Satuan Pengawasan Internal (SPI).

4)

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Direksi bertugas untuk menindaklanjuti Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai PT ASABRI (Persero).

Kewenangan Dewan Komisaris dan Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang Diduga Dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Direksi.

1)

Dewan Komisaris bertanggung jawab atas terlaksananya Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Penunjang Direksi, sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.


8

Whistleblowing System 2)

Dewan Komisaris membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran yang beranggotakan perwakilan dari Komite Audit dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.

3)

Ketua Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris adalah Komite Audit.

4)

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran jalur Dewan Komisaris bertugas untuk menindaklanjuti pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Penunjang Direksi yang berada di bawah kewenangan Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris.


9

Whistleblowing System BAB III PENGELOLAAN PENGADUAN PELANGGARAN

9.

Penerimaan Pengaduan Pelanggaran

a.

Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai ditujukan kepada Direksi PT ASABRI (Persero).

b.

Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Penunjang Direksi ditujukan kepada Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero).

c.

Apabila penerima pengaduan pelanggaran bukan Direksi atau Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan wajib meneruskan pengaduan pelanggaran tersebut kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

d.

Perusahaan menerima setiap pengaduan pelanggaran yang diajukan oleh stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders baik secara lisan maupun tertulis.

e.

Perusahaan dalam hal ini Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran, memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pelanggaran pada saat stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders mengajukan pengaduan pelanggaran.

f.

Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir a dalam bab ini dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut: 1)

Melalui website perusahaan www.asabri.co.id.

2)

Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi, dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat: Direksi PT ASABRI (Persero) u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran Jalan Mayjen Sutoyo No. 11 Jakarta Timur 13630

g.

Pengaduan Pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Penunjang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir b dalam bab ini dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut :


10

Whistleblowing System 1)

Melalui website perusahaan www.asabri.co.id.

2)

Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, dengan cara diantar langsung, atau melalui pos ke perusahaan dengan alamat: Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero) u.p Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran Jalan Mayjen Sutoyo No. 11 Jakarta Timur 13630

h.

Pengaduan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang akan disampaikan.

i.

Pengaduan pelanggaran secara tertulis tanpa identitas wajib dilengkapi bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang akan disampaikan.

j.

Perusahaan wajib memberikan tanda terima jika pengaduan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.

k.

Apabila pengaduan pelanggaran diajukan oleh perwakilan stakeholders, maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu:

l.

10.

1)

Fotokopi bukti identitas stakeholders dan perwakilan stakeholders.

2)

Surat Kuasa dari stakeholders kepada perwakilan stakeholders yang menyatakan bahwa stakeholders memberikan kewenangan bertindak untuk dan atas nama stakeholders. Jika perwakilan stakeholders adalah lembaga atau badan hukum, maka harus dilampiri dengan dokumen yang menyatakan bahwa pihak yang mengajukan pengaduan berwenang untuk mewakili lembaga atau badan hukum tersebut.

Perusahaan wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang mengajukan pengaduan.

Proses Penanganan Pengaduan

a.

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran melakukan verifikasi atas laporan yang masuk berdasarkan catatan tim. Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran akan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi atas pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

b.

Apabila hasil verifikasi sebagaimana ayat 1 (satu) menunjukkan bahwa pengaduan tidak benar dan tidak ada bukti maka tidak akan diproses lebih lanjut.


11


11.

c.

Apabila hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi pelanggaran yang disertai bukti-bukti yang cukup, maka pengaduan dapat diproses ke tahap investigasi.

d.

Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan oknum pegawai yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Direksi untuk diinvestigasi.

e.

Terkait pengaduan pelanggaran yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Penunjang Direksi yang memerlukan investigasi, wajib ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran tingkat Komisaris untuk diinvestigasi.

f.

Pelaku pelanggaran yang telah terbukti berdasarkan hasil investigasi, akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g.

Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran disiplin oleh pegawai, maka dapat ditindaklanjuti sidang disiplin sesuai ketentuan yang berlaku dengan Direksi sebagai hakim, Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagai penuntut, Seksi Hukum sebagai pembela dan pendapat atau masukan dari atasan yang bersangkutan.

h.

Apabila terjadi pengaduan pelanggaran di tingkat Kantor Cabang, maka peran Kantor Cabang sebatas sampai proses investigasi dan proses selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.

i.

Apabila hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran oleh pegawai yang mengarah ke tindak pidana, maka dapat ditindaklanjuti proses hukum yang berlaku kepada lembaga penegak hukum dengan Direksi sebagai pejabat penyerah perkara.

j.

Skema Proses Pengaduan Pelanggaran sebagaimana terlampir.

Administrasi Pengaduan

a.

Seluruh proses pengaduan pelanggaran diadministrasikan secara baik oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.

b.

Catatan penerimaan pengaduan pelanggaran memuat sekurangnya: 1)

Nomor registrasi.

2)

Tanggal penerimaan.

3)

Petugas penerima.

4)

Deskripsi singkat.


12


13.

14.

Pemantauan Tindak Lanjut

a.

Pemantauan tindak lanjut pengaduan pelanggaran dilakukan oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran.

b.

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibawah pimpinan Ketua Tim Pengelola Pengaduan (SPI) harus menginformasikan pengaduan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Direksi setiap saat diperlukan.

c.

Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dibawah pimpinan Komite Audit harus menginformasikan pengaduan pelanggaran yang masuk, yang diinvestigasi, dan yang dianggap selesai kepada Dewan Komisaris setiap saat diperlukan.

Penyampaian Tanggapan

a.

Perusahaan melalui Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran dapat menginformasikan dan/atau memberikan tanggapan atas status proses penyelesaian pengaduan pelanggaran kepada stakeholders dan/atau perwakilan stakeholders yang meminta penjelasan kepada perusahaan mengenai pengaduan pelanggaran yang diajukannya.

b.

Untuk pengaduan pelanggaran tanpa identitas, tidak ada kewajiban perusahaan untuk memberikan tanggapan.

Publikasi dan Sosialisasi

Perusahaan wajib mempublikasikan serta mensosialisasikan Kebijakan Pengelolaaan Pengaduan Pelanggaran kepada seluruh pegawai PT ASABRI (Persero) maupun stakeholders melalui berbagai media perusahaan, seperti: a.

Mencetak dan mendistribusikan dokumen kebijakan ini.

b.

Website perusahaan.

c.

Forum internal pegawai.


13

Whistleblowing System BAB IV PERLINDUNGAN DAN APRESIASI 15.

Perlindungan Pelapor dan Terlapor

a.

Perusahaan berkewajiban untuk melindungi pelapor.

b.

Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.

c.

Perlindungan pelapor meliputi:

d.

16.

1)

Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan.

2)

Jaminan keamanan bagi pelapor maupun keluarganya.

3)

Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikannya.

Perusahaan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai berubah pada status terperiksa.

Apresiasi Pelapor

a.

Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan perusahaan dapat diselamatkan.

b.

Penghargaan diberikan melalui kebijakan Direksi.


14

Whistleblowing System BAB V PENUTUP 1.

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) ini disusun untuk dipedomani oleh pegawai di lingkungan PT ASABRI (Persero).

2.

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) ini akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Direksi tentang Mekanisme Sidang Disiplin.

3.

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) dapat dirubah/direvisi secara berkala untuk disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

4.

Setiap perubahan Kebijakan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris PT ASABRI (Persero).

5.

Setiap perubahan Kebijakan Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing) dinyatakan berlaku sejak ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero).


15

Whistleblowing System BAB V LAMPIRAN Lampiran 1 : Skema Proses Pengaduan Pelanggaran Diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris, Organ Penunjang Direksi PT ASABRI (Persero) 1

Pengaduan Pelanggaran

Dewan Komisaris Pengaduan

  

Stakeholders / Perwakilan stakeholder Internal/eksternal Identitas/non identitas

11

Tanggapan

Bukti pendukung

Cq: Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran  

Komite Audit (ketua) Pihak lain yang diperlukan

Memantau

2

Verifikasi

Tidak benar 3

Administrasi

Melaporkan

5

4

Ada indikasi Pelanggaran

Pengaduan Ditutup

6

8

Investigasi Tidak benar

Komite Audit atau Pihak Independent 7

9

Terbukti Pelanggaran 10

Diselesaikan 




Ditangani Dewan Komisaris tanpa melibatkan pihak yang dilaporkan Diproses sesuai peraturan yang berlaku

16

Whistleblowing System Lampiran 2 : Skema Proses Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Diduga dilakukan oleh Pegawai PT ASABRI (Persero) 1

Pengaduan Pelanggaran

Direksi Pengaduan

  

Stakeholders / Perwakilan stakeholder Internal/eksternal Identitas/non identitas

11

Tanggapan

Bukti pendukung

Cq: Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran   

SPI (ketua) Direktorat SDM Pihak lain yang diperlukan

Administrasi Memantau

2

Verifikasi

Tidak benar 3

Melaporkan

5

4

Ada indikasi Pelanggaran

Pengaduan Ditutup

6

8

Investigasi Tidak benar

SPI atau Pihak Independent 7

9

Terbukti Pelanggaran 10

Diselesaikan 




Ditangani Direksi tanpa melibatkan pihak yang dilaporkan Diproses sesuai peraturan yang berlaku

17


Lampiran 3 : Konten Whistleblowing Policy dalam Website


18

2010. Tentang

Recommend Documents