SALINAN
KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR NOMOR NOMOR
: : :
03/NKB/M.UMKM/III/2010 04/III/KB/2010 03/M/SKB/III/2010
TENTANG GERAKAN NASIONAL PENGEMBANGAN INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI DALAM MENUMBUHKEMBANGKAN WIRAUSAHA INOVATIF Pada hari ini, Rabu tanggal tiga puluh satu bulan Maret tahun dua ribu sepuluh bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini : I.
Syarifuddin Hasan, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.3-5 Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
II.
Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Senayan Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
III.
Suharna Surapranata, Menteri Riset dan Teknologi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KETIGA.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan pertimbangan bahwa : a) PIHAK PERTAMA sebagai penyelenggara urusan pemerintah dalam hal perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang koperasi, usaha kecil dan menengah; b) PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan nasional untuk menjamin mutu pendidikan; c) PIHAK KETIGA sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perumusan dan penetapan kebijakan, koordinasi serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Sepakat untuk mengadakan dan melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dibawah ini. Pasal 1 Tujuan Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk melakukan Gerakan Nasional Pengembangan Inkubator Bisnis dan Teknologi dalam menumbuhkembangkan wirausaha inovatif, guna meningkatkan fungsi dan peranannya secara bertahap serta berkelanjutan. Pasal 2 Ruang Lingkup Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi : a. Peningkatan kuantitas, kualitas dan kapasitas inkubator Bisnis dan Teknologi; b. Penciptaan iklim yang kondusif dan ruang gerak yang lebih luas bagi berkembangnya inkubator bisnis dan tenant-nya. c. Peningkatan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan instansi terkait lainnya dalam pengembangan wirausaha inovatif;dan d. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK. Pasal 3 Tugas dan Tanggung Jawab (1) Menteri Koperasi dan UKM mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk : a. Melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap kebutuhan dan kemampuan kewirausahaan UMKM yang tersedia dan mampu untuk dikembangkan melalui Inkubator Bisnis dan teknologi; b. Memfasilitasi pelaksanaan program-program yang dapat diterapkan dalam pengembangan kewirausahaan dan menyelenggaraan koordinasi; c. Memberikan fasilitasi dan perkuatan permodalan dalam pengembangan kewirausahaan;
d. Memberikan pembinaan dan pengembangan kewirausahaan pada UMKM sesuai dengan potensi dan usaha yang dikembangkan melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan kewirausahaan UMKM melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi sesuai dengan bidang usahanya. (2) Menteri Pendidikan Nasional mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk : a. Melakukan inventarisasi dan pendataan terhadap calon sarjana dan sarjana yang memiliki kemampuan kewirausahaan yang tersedia dan mampu untuk dikembangkan melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi Perguruan Tinggi; b. Memberikan prioritas, dukungan, kemudahan dan kesempatan yang lebih besar kepada mahasiswa, alumni dan UMKM untuk menjadi wirausaha yang produktif, kreatif dan memiliki daya saing; c. Memberikan fasilitas dan bantuan perkuatan permodalan yang lebih intensif kepada mahasiswa melalui program-program pengembangan kewirausahaan melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi Perguruan Tinggi; d. Memberikan pembinaan, pengembangan, dan pendampingan kewirausahaan pada mahasiswa, alumni dan UMKM sesuai dengan potensi dan usaha yang dikembangkan melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi perguruan Tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; e. Melalukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan kewirausahaan mahasiswa, alumni dan UMKM sesuai dengan bidang usahanya melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi Perguruan Tinggi; dan f. Memberikan pendampingan inovasi teknologi secacra intensif untuk mahasiswa, alumni dan UMKM tenent Inkubator Bisnis dan Teknologi Perguruan Tinggi. (3) Menteri Riset dan Teknologi, mempunyai tugas dan tangggungjawab : a. Memfasilitasi pelaksanaan inventarisasi dan pengkajian terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan kewirausahaan melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi; b. Memberikan prioritas, dukungan, kemudahan dan kesempatan yang lebih besar untuk mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang kewirausahaan; c. Memfasilitasi perumusan kebijakan bagi perkuatan permodalan kepada UMKM inovatif yang mampu mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi melalui program-program pengembangan kewirausahaan melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi; d. Memberikan fasilitasi pembinaan, pengembangan dan pendampingan kewirausahaan melalui Inkubator Bisnis dan Teknologi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pasal 4 Pelaksanaan (1) Kesepakatan Bersama ini secara umum sudah dapat dilaksanakan, kecuali untuk hal-hal yang khusus yang diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian
Khusus yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam hal-hal lain yang dipandang perlu. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya. (3) Perjanjian sebagaimana dikasud pada yaat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Pasal 5 Pembiayaan Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 Jangka Waktu (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri setiap waktu, atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis. (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk addendum. (3) Kesepakatan Bersama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan kesepakatan Bersama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan. Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Pasal 8 Evaluasi PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasal 9 Ketentuan Lain
Hal–hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai addendum, yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini. Pasal 10 Penutup Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta PARA PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap. PIHAK PERTAMA,
PIHAK KEDUA
PIHAK KETIGA
Ttd
Ttd
Ttd
Sjarifuddin Hasan
Mohammad Nuh
Suharna Surapranata
Salinan sesuai dengan aslinya. Biro Hukum dan Humas Kementerian Riset dan Teknologi, Kepala Biro Hukum dan Humas, TTD. Dr. Ir. Anny Sulaswatty, M.Eng
