2010 TENTANG

MENTEFII KEUANGAN ""3X1lll?;NEs A

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 250

/PMK.05/2010

TENTANG TATA CARA PENCAIRANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANIA NEGARA ATAS BEBANBAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARAPADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAANNEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERIKEUANGAN, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman PembayaranDalam PelaksanaanAnggaran Pendapatandan Belanja Negara, perlu menetapkanPeraturanMenteri Keuangantentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;

Mengingat

: L. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003tentangKeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor a286); 2 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3 . undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa00); 4.

Peraturan Pemerintah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2a06 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4514);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor Tg, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42-'1,2), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2070;

6, Keputusan PresidenNomor 56/P Tahun 2010;

MENTERI KEUANGAN nepuettKtNDoNEstA

-27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun L990 tentang PenulisanAngka RupiahDalam PelaksanaanAnggaranPendapatan dan BelanjaNegara; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005tentang PedomanPembayaranDalam PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan BelanjaNegara; 9. Peraturan Ment€ri Keuangan Nomor 207/PMK.05/2008 tentang Tata Cara PenarikanPinjamanDan/ Atau Hibah Luar Negeri Yang DiteruspinjamkahKepadaBadanUsahaMilik Negara/Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 769/PMK.05/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran; 1,1..Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara;

MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBEND AHARAAN NEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM PasalL Dalam PeraturanMenteri Keuanganini, yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencanakeuangantahunan pemerintahan negarayang disetujuiolehDewanperwakilanRakyat. 2. BendaharaUmum Negara,yang selanjutnyadisingkatBUN, adalah MenteriKeuangan. 3. KuasaBUN PusatadalahDirektur Jenderalperbendaharaan, 4. Kuasa BUN

di

daerah adarah Kepala Kantor pelayanan

Perbendaharaan Negara.

MENTERI KEUANGAN

nepuatrK rNooNEsrA

-3-

5. Anggaran Pembi ayaan dan Perhitungan adalah dana APBN yang diaiokasikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN sebagai PA selain yang dialokasikan untuk Kementerian Negara/Lembaga, yang dalam pelaksanaannya dapat diserahkan kepada Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain sebagaiI(uasa PA. 6. Bagian Anggaran BendaharaUmum Negara adalah bagian anggaran yang mengelola Anggaran Pembiayaan dan Perhihrngan yang berada dalam kewenanganMenteri Keuangan selaku BUN. 7. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disingkat KPPN, adalah instansi vertikal Direktorat |enderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang memperoleh kewenangan sebagai Kuasa BUN. 9. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA, adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negaraf Lembaga yang bersangkutan. L0. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut Kuasa PA, adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menggunakananggaran yang dikuasakan kepadanya. 11. PejabatPembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkanpengeluaranatas beban belanjanegara. 12. Pejabat PenandatanganSurat Perintah Membayar, /ang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan SPM, adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar. 1,3.Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/satuan Kerja Kementerian Negara/ Lembaga. 1.4.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA, adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA dan disahkan oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

KEUANGAN MENTERI nepueLK INDoNESIA

1.5.Surat Keputusan Persetuiuan Pembayqul . .pe.nggTbalian Penerimuuruyur,g selaniutnyadisebut Sry4, adalah jenf dokumen pelaksanaananggaran yang $ipe-r1m3kan dengan DIPA yang yang diterbitkan oletibirektur JenderatPerbendaharaan/pejabat pembayaran dasar sebagai PenggmU{iT berfungsi ditunjuk yang atas penerimaan negara yang djsetorkan ke rekening milik BUN yut g aitelola oleh Kintor-Pusit Direktorat jenderal Perbendaharaan utu"" jenis dokumen pelaksanaan anggaran_f'alg dipersamakan dengan DIPA yang diierbitkan oleh Kepala KPPN yang berfungsi sebJgaidasar pembayaranPengembalianatas penerimaannegara yut fdiretorkan ke rekeningmili1 BUN yang dikelola oleh KPPN. 16.Surat KeteranganTelahDibukukan,yang selanjutnyadisebutsKTB, adalah surat Ieteranganyang diterbitkan oleh Unit Verifikasi dan Akuntansi DirektoruiPut gelolaanKas Negara atau SeksiVerifikasi dan AkuntansiKPPN ataspenerimaannegarayang telah dibukukan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan. yang selanjutnya disingkat- SPP, 17. Surat Permintaan Pembayaran, -diterbitkan/digunakan oleh PA/Kuasa adalah dokumen yang PA/Pejabat Pembuat Komitmen sebagaidasar penerbitan SPM' L8. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya clisingkat SPM, adalah dokumen yang diterbiikat i aigunakan oleh PA/ K.uasaPA/Pefabat penandatangai SPM untuk mencairkan alokasi dana lang sumber dgnanya aaii ptpA atau dokumen lain yang dipersamakan. 19. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selaniutnya disebut diterbitkan/ digunakan oleh SPM-LS, adalah dokumen yi.g PA/Kuasa PA/Pejabat Penandatangan SPM untuk mencairkan alokasi dana yang sumber dananya dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamaliur, kepada pihak ketiga dan/atau Bendahara Pengeluaran. 20. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SPZD, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaanpengeluaranatas beban APBN berdasarkan SPM. 21. Surat Pernyataan Telah Diverifikasi adalah Pernyataan yang diterbitkan/ dibuat oleh Kuasa PA yang menyatakan bahwa Obligntion)telah diverikasi. penyaluran Subsidi (PublicSensice 22. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SPTIM, adalah pernyataan yang diterbitkan/ dibuat oleh Kuasa PA yang memuat jaminan atau pernyataan bahwa seluruh pengeluaran telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terCapat kelebihan pembayaran. 23. Surat Pernyataan Tanggung lawab Belanja, yang selaniutnya disebut SPTB, adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PA/Pejabat Pembuat l(omitmen atas transaksi belanja negara.

MENTERI KEUANGAN nepueuK tNDoNEsrA

24. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan, yang selanjutnya disebut SPTPP, adalah pernyataan tanggung jawab pengeluaran pembiayaan yang diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PA/ Pejabat Pembuat Komitmen atas transaksi pengeluaran pembiayaan. 25. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengeluaran Pembiayaan Investasi Pemerintah, yang selanjutnya Jisebut SPTPP-P, adalah yang jawab dana penyaluran tanggung pernyataan diterbitkan/dibuat oleh Kuasa PA/Pejabat Pembuat Komitmen atas transaksi pengeluaran investasi pemerintah. 26.TanggalValu ta (aaluedate)adalahtanggal pada saat terjadinya aliran dana keluar/masuk dari Kas Negara, yang menjadi dasar pengakuan realisasi pembayaran/ pengakuan u tang.

BABII PRINSIPDASARPELAKSANAAN Pasal2 (1) Tahun anggaran , berlaku sebagaimana ditetapkan Undang-undangmengenaiAPBN.

oleh

(2) DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara atas beban APBN untuk tahun anggaran berkenaan. (3) ]umlah dana yang dimuat dalam DIPA merupakan batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaanpengeluaran negara. (4) KPPN dapat melakukan pembayaran pengeluaran negara atas utang luar negeri dan utang dalam negeri yang melampaui pagu DIPA, sebelum ditetapkannya revisi DIPA. (5) Pembayaran pengeluaran negara dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah dan ditulis dalam angka Rupiah penuh tanpa angka sen dibelakang koma. (6) Pembayaran pengeluaran negara yang dilakukan dengan menggunakan valuta asing ditulis dalam angka valuta asing sesuai ketentuan transaksi pembayaran internasional. (7) Pengembalian penerimaan negara yang terjadi pada periode/tahun anggaran berjalan dibukukan sebagai pengurang penerimaan yang bersangkutan. (8) Pengembalian penerimaan negara yang terjadi pada periode/ tahun anggaran sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar.

KEUANGAN MENTERI nepusutKlNDoNEslA -6BAB III

RUANG LINGKUP Pasal3 Bendahara Umum Pengeluaran negara atas beban Bagian Anggaran ini terdiri atas: Keuangan Neg"ara yangdiJur dalam Pgraturan Menteri a. BelanjaSubsidi/I€O; b. BelanjaHibah; c. Belanja Transfer kepada Pemerintah Daerah; Utang Dalam d. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Negeri; Luar e. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Negeri;

t.

Penyertaan Modal Negara;

Rangka Penatausahaan Penerusan 8. Pembayaran |asa Bank Dalam Pinjaman Luar Negeri;

Pembayaran Penjaminan Pemerintah; Pengeluaran Kerjasama Internasional; Pengeluaran Perjanjian Hukum Internasional; Pemberian Pinjaman Pemerintah; PenerusanPiniaman; Penerusan Hibah; Investasi Pemerintah; Pembayaran Dalam Rangka Pengembalian Penerim4an Negara; Pembayaran Dalam Rangka Pengembalian Dana Rekening Khusus; dan q. Pengeluaran lainnya selain sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf P. Pasal 4

Kegiatan pencairan dana APBN atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara meliPuti: a. penerbitan surat keputusan penunjukan PejabatPembuat Komitmen, PejabatPenandatangansPM, dan BendaharaPengeluaran; b. penerbitan SPP; c. penerbitan SPM; dan d. penerbitan SP2D.

I

I

MENTERIKEUANGAN nePueutKINDoNESIA ' tn -

Pasal 5 Tata cara pencairan APBN atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara untuk penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I dilaksanakan berdasarkan Perahrran Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penarikan pinjaman d,an/ aiau hibah luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Badan Usaha Milik Negara/ Pemerintah Daerah.

BABIV PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEIABAT PENANDATANGAN SPM, DAN BENDAHARA PENGELUARAN Pasal6 (1) Kuasa PA menerbitkan surat keputusan penunjukan peiabat yang ditunjuk sebagai: a. PejabatPembuat Komitmen; dan b. PejabatPenandatanganSPM.

(2) Dalam hal diperlukan, Kuasa PA dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran dengan menerbitkan surat keputusan,

(3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dan ayat (2) tidak boleh saling merangkap. (4) Dalam hal tidak memungkinkan pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, maka Kuasa PA dapat merangkap jabatan sebagaiPejabatPembuat Komitmen atau Pejabat PenandatanganSPM. Pasal7 (1) Tembusan surat keputusan penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan spesimen tanda tangan dan paraf untuk Kuasa PA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, dan Bendahara Pengeluaran serta cap dinas kantor/satuan kerja disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah. (2) Dalam hal tidak terdapat penggantian Kuasa PA, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan SPM, , dan Bendahara Pengeluaran pada tahun anggaran berikutnya, Kuasa PA cukup menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah.

KEUANGAN MENTERI INDoNESIA REPueuK

-8-

BABV PENERBITANSURATPERMINTAANPEMBAYARAN Pasal8 (1) PejabatPembuat Komitmen melakukan perhitungan terhadap setiap pengeluaran negara dan meneliti dokumen tagihan dan/ atau yang disetarakan yang diajukan oleh pihak ketiga. (2) Dalam rangka pencairan dana APBN, Pejabat Pembuat Komitmen membuat SPP sebagai dasar penerbitan SPM-IS dengan dilampiri dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal9 SPP dan dokumen tagihan danlatau yang disetarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen kepada PejabatPenandatangatrSPM.

BAB VI PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR PasalL0 (1) Berdasarkan SPP yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, PejabatPenandatanganSPM melakukan pengujian sebagaiberikut: a. pemeriksaan keabsahan DIPA dan ketersediaan Pagu dana dalam DIPA atau SKP4; b. pihak yang bqrhak menerima pembayaran; c. nilai tagihan yu^g harus dibayar; d. pemeriksaan kelengkapan dokumen tagihan dan/ atau yang disetarakan; e. memperhitungkan pajak-pajak dan kewajiban kepada negara yang timbul sesuaidengan peraturan perundang-undangan; dan f.. mencocokkan tanda tangan Pejabat Pembuat Komitmen dengan spesimen yang diterima.

MENTERIKEUANGAN nepuetrK TNDoNESIA

- 9(2) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani, membuat, Pejabat Penandatangan SPM dan menyampaikan SPM-IS kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di d.aerahdengan dilampiri dokumen tagihan pembayaran sebagaiberikut: a. Belanja subsidi/Itso, dilampiri SPTB, SPTJM, dan surat PernyataanTelah Diverifikasi; b, BelanjaHibah, dilamPiri SPTB; c. BelanjaTransfer kepada Pemerintah Daerah, dilampiri SPTB dan Daftar Nama PenerimaDana yang paling kurang memuat nama penerima, nomor rekening/ nama rekening, nama bank, dan uraian pembayaran; d. Pembayaran Pokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Dalam Negeri, dilampiri Daftar Rincian Pembayaranyang berisi nilai nominal pokok, bunga, dan biaya utang dalam negeri dan informasi lainnya yang diperlukan; e. PembayaranPokok, Bunga, dan Kewajiban Lainnya Utang Luar Negeri, dilampiri Daftar Rincian Pembayaran yang berisi nilai nominal pokok, bunga, dan biaya utang luar negeri sesuai dengan mata uang yang ditetapkan dan infqrmasi lainnya yang diperlukan; t. PenyertaanModal Negara,dilampiri SPTPP; g. Pembayaran JasaBank Dalam Rangka PenatausahaanPenerusan PinjamanLuar Negeri, dilampiri SPTB; h. PembayaranPenjaminan Pemerintah, dilampiri SPTPP; i. PengeluaranKerjasamaInternasional,dilampiri SPTB; j.

PengeluaranPerjanjianHukum Internasional, dilampiri SPTB;

k. PemberianPinjamanPemerintah,dilampiri SPTPP; l.

PenerusanHibah, dilampiri SPTB;

m. Invetasi Pemerintah, dilampiri SPTPP-IP;atau n. Pengeluaran lainnya selain sebagaimanadimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m, dilampiri SI'TB atau SPTPP. (3) Berdasarkan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatangan SPM membuat, menandatangani, dan menyampaikan SPM-LS kepada l(epala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah dengan dilampiri dokumen tagihan pembayaran sebagaiberikut: a. Pembayaran Dalanr Rangka Pengembalian Penerimaan Negara, dilampiri SKP , SKTB, dan SPTB;atau b. Pembayaran Dalam Rangka Pengembalian Dana Rekening Khusus, dilampiri SKP4, SKTB, dan SPTB.

KEUANGAN MENTERI RePueLtKINDoNESIA

-10-

(4) Dalam hal terdapat kewajiban pembayaran kepada negara berupa pajak danf atau bukan pajak, penyampaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri: a. Faktur Pajak; b. Surat SetoranPajak (SSP); c. Surat SetoranBukan Pajak (SSBP); d. Surat SetoranPabean,Cukai, dan Pajak (SSPCP);dan/atau e. Surat Setoran yang dipersamakan.

(s)Dalam

hal SPP yang diajukan tidak sesuai deingan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Penandatangan SPM mengembalikan SPP dan dokumen tagihan dan/atau yang disetarakan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi.

(6) SPM sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), denganketentuan: a. SPM lembar ke-1 dilampiri dokumen tagihan pembayaran sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) beserta Arsip Data Komputer SPM, disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah; b. SPM lembar ke-2 tanpa lampiran disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah;dan c. SPM lembar ke-3 sebagaipertinggal PejabatPenandatanganSPM.

(7) SPM untuk pembayaran kewajiban utang dalam negeri disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah paling lambat 1 (satu)hari kerja sebelumtanggal valuta.

(8) SPM untuk pembayaran kewajiban utang luar negeri disampaikan kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah paling lambat 4 (empat)hari kerja sebelumtanggal valuta.

(e) SPM Dana Alokasi Umum disampaikan kepada Kepala KppN

selaku Kuasa BUN di daerah;palinglambat 5 (lima) hari kerja sebelumawal hari kerja bulan berikutnya. Pasal1,1

(1) SPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf i, huruf j, huruf l, huruf n, dan ayat (3) huruf a dan huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuanganini.

MENTERI KEUANGAN nrpusuKTNDoNESIA - 1 1(2) SPTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, huruf h, huruf k, dan huruf n dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (3) SPTPP-IP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf m dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) SPTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dibuat sesuai format sebagaimanatercantum dalam Lampiran IV yang tidak terpisahkandari PeraturanMenteri Keuanganini. (5) Surat Pernyataan Telah Diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (6) SKP4 sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (7) SKTB sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII.a dan Lampiran VII.b yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. BAB VII PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA Pasal12 (1) KPPN melakukan. pengujian atas SPM beserta dokumen tagihan pembayaran sebagailampiran SPM. (2) Pengujian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengujian yang bersifat substantif; dan b. pengujian yang bersifat formal. (3) Pengujian substantif sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagaiberikut: a. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam SPM; b. menguji ketersediaan dana dalam DIPA yang ditunjuk dalam t:.

SPMtersebuU c. menguji kelengkapan dokumen tagihan pembayaran sebagai lampiran SPM; dan d. menguji kecocokan angka antara nilai potongan pada spM dengan Faktur Pajak, ssP, ssBP, ssPCP, dan/atiu suiat setoran yang dipersamakan.

KEUANGAN MENTERI tNDoNEslA nepuaLtK

-12-

(4) Pengujian formal sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagaiberikut: a. mencocokkan tandatangan Pejabat Penandatangan SPM dengan spesimenyang diterima; b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf pada SPM dan lampiran SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacatdalam penulisan;dan c. memeriksa kebenarandalam penulisan isian SPM (selainjumlah uang) dan isian larnpiran SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacatdalam penulisan. Pasal1.3 (1) Berdasarkan hasil pengujian SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, KPPN menindaklanjuti dengan: a. menerbitkan SP2D, apabila SPM yang diajukan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (4). b. mengembalikan SPM kepada Pejabat Penandatangan SPM, apabila SPM yang diajukan tidak memenuhi persyaratan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4). (2) Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya SPM. PasalL4 (1) KPPN rrrelakukan pencairan dana APBN atas beban Kas Negara denga4 menerbitkan SP2Dkepada pihak penerima dana.

(2) SP2D Dana Alokasi Umum diterbitkan L (satu) hari kerja sebelum awal hari kerja bulan berikutnya untuk bulan Februari sampai dengan bulan Desember.

(3) Untuk penyaluran Dana Alokasi Umum bulan Januari, SP2D diterbitkan tertanggal pada awal hari kerja bulan Januari. (4) SP2D untuk Pembayaran Kewajiban Utang Dalam Negeri dan Pembayaran Kewajiban Utang Luar Negeri diterbitkan sesuai dengan tanggal valuta.

(s)Penerbitan SP2D

selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEUANGAN MENTERI nEpuETIKINDONESIA

_13_ (6) SP2D ditandatangani BUN/Kuasa BUN / pejabatyang dituniuk. 0

SP2D diterbitkan dalam rangkap 3 (tiga) dan dibubuhi cap timbul KPPN yang disampaikan: a. lembar ke-1: Kepada Bank Indonesia atau Bank Operasional I. b. lembar ke-2: Kepada Pejabat Penandatangan SPM dengan dilampiri SPM lembar ke-2 yang telah diberi cap "Telah DiterbitkanSP2DTanggal Nomor ................". c. lembar ke-3: Sebagai pertinggal KPPN dilengkapi SPM lembar ke-1 setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi.

Pasal15 (1) SPM yang telah diterbitkan dibatalkan.

SP2D dan telah dicairkan' tidak dapat

(2) SPM yang telah diterbitkanSP2Dhanya dapat dilakukan perbaikan terhadapkesalahanyang bersifatadministrasiyang tidak berakibat perubahanjumlah uang padaSPM,yaitu: a. kesalahanpencantuman kode akun; b. kesalahan pencantuman kode fungsi, subfungsi, program, kegiatan,subkegiatan,bagian anggaran; dan/ atau c. kesalahan'penulisanuraian pengeluaran. (3) Atas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (z), pejabat PenandatanganSPM menyampaikan surat pemberitahuan perbaikan SPM kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di daerah. (4) Kepala KPPN selaku Kuasa BUN di d.aerah berwenang memberitahukan kepada Pejabat Penandatangan SpM apabila ditemukan kesalahan administrasi sebagaimanadimaksud pada ayat (2). Pasal15 (1) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap pembatalan atas SPM yang tidak bersifat kas (non cashtrnnsaction\. (2) Pembatalan sPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persefujuan Menteri Keuangan selaku BUN.

MENTERI KEUANGAN nepuauKtNDoNEStA

-74(3) Pembatalan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menerbitkan keputusan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku PA Bagian Anggaran Bendahara Urnum Negara dan/atau pejabat yang ditunjuk selaku Kuasa PA Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. (4) Dalam hal keputusan pembatalan SPM ditetapkan oleh Kuasa PA Bagian Anggaran BendaharaUmum Negara sebagaimanadimaksud pada ayat (3), keputusan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan selaku BUN c.q. Direktur JenderalPerbendaharaanselaku Kuasa BUN Pusat. Pasal1,7 (1)

(2)

'16 Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (4), Menteri Keuangan selaku BUN c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN Pusat dapat membatalkan SP2D yang telah diterbitkan dan telah dicairkan. PembatalanSP2D sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan yang ditetapkan Direktur lenderal Perbendaharaanatas nama Menteri Keuangan. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal18

Tata cara pencairan dana APBN atas beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara yang menurut ketentuan dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan. ' BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal19 Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku perafuran Menteri Keuangan dan perafuran pelaksanaannya yang mengafur mengenai tata cara pencairan dana APBN atas beban bagian anggaran bendahara umum negara pada KPPN sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku.

KEUANGAN MENTERI nrPugLtKll'lDoNESlA

_15I'asal 20 Peraturan Menteri Keuangar, ini diundangkan.

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orelns, ntengetahuinya, memcrintahkan pengunctTg?tt Peiaturan Menteri Keuangan ini dengan penemPatannya dalam Berita Negara Republik Inrionesia. Ditetapkan cli Jakarta p a d a t a n g g a l2 7 D e s e m b e r 2 0 1 . 0 Iv{iiNTLlRII(EUANGAN, r .t-c .

Diuttdangkail r.liJakart;r l l c r d et i i r i g g u t

j-

AGUS D.\^/.MARTOWARDOJO

MENI-IJRI I-ILII
rrd. PATITIALISAKBAR BI_IRITA NEGARA REPUBLII(INDONESIATAI-IUN20t0NOMOR 662 Salinan sesuai de

KEPALA BIR

I(EPA

GIARTO NIP195904

PERAruBitry MENTERT AHiH,j

r{orr{on2 5 0 /purcm/2010 TENTAT{G

TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

MENTERIKEUANGAN RepuaTIKINDoNESIA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA SURAT PERNYATAA}\I TANGGUNG TAWAB BELANIA Nomo,r: .......(1) 1. Nama Satuan Kerja ?-, Kode Satuan Kerja 3. Tanggal/Nomor DIPA 4. Kegiatan/Sub Kegiatan 5, KlasifikasiBelanja

'.....,(2) ' ......(3) : ......(4) : ......(5) , ......(6)

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa PenggunaAnggaran Satuan Kerja . 0 r:renyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayarkankepadayang berhakmenerimadenganperinciansebagli Ueritut:

r-Akun

i[--" t--TI" T iAk

i

Bukti

Uraian

Tanggal

Nomor

]umlah

I

i l ( (e) ! I

l ' ui ' i II

i

Penerima

I

i

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

l

ll - - _il i_ I

I

L__--

(1s)

Jumlah

Iitrkti-bukti tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja "'(16)""" untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemerikruul aparat pengawas fungsional, Demikian surat pernyataanini dibuat dengan sebenarnya.

.........(17) KuasaPenggunaAnggaran/pejabatpembuat Komitmen

(1S)

Nama lengkap NIP

KEUANGAN MENTERI nepuaLtK tNooNEStA

-2-

PETUNJUKPENGISIAN BELANIA (SPTB) SURATPERNYATAANTANGGUNGJA\,VAB

Uraian Isian

Nom o r

_q_ ._

Diisi dengan nomor penerbitanSPTB

(2)

Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan

(3)

Diisi dengan kode satuan kerja bersangkutan

(4)

Diisi dengan tanggal dan nomor penerbitan DIPA

(5)

Diisi dengankodekegiatan/subkegiatanyangtercantumdalam DIPA

{ lr I

Diisi dengan kode klasifikasibelanjayang tercantumdalam DIPA

-- (/\ - ; i(r) \tl

_qL

Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutai-r Diisi dengan nomor urut

Diisi dengan kode akun belanjarlegarayang tercantum dalam DIPA Diisi dengan nama pihak penerirnapernbayaran

(11)

Diisi clengan uraiarr singlcat kegiatan pengeluaran negara

(12)

Diisi dengan tanggal penerbitandokumen tagihan dan/atau yang disetarakan

(13)

Diisi dengan nomor penerbitandokumen tagihandan/atau yang disetarakan

(14)

Diisi dengan jumlah uang yar.1 dibayarkan dalam angka

(1s)

Diisi dengan akurnulasi jurnlah uang yang dibayarkan dalam angka

(16)

Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan

(17)

Diisi dengannamatempat,tanggal-bulan-tahun penerbitanSPTB

(18)

Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan di bubuhi cap dinas satuan kerja bersangkutan

Salinan sesua KEPALA B

MENTERI I(EUANGAN

KEPAL

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

GIARTO NI P l9 5 9 0 4

ttd.

LAMPIRANII PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR250 /PMK$./?0IO TENTANG TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAI{ ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA

H5$,]551T-t33lg$X fttffiX

PELAYANAN PERBENDAHARAAN

FORMATSURATPERNYATAANTANGGUNG IAWAB PENGELUARANPEMBIAYAAN SURATPERNYATAANTANGGUNGIAWAB PENGELUARANPEMBIAYAAN N omor : .......(1)

1. NamaSatuanKerja 2. KodeSatuanKerja 3. Tanggal/NomorDIPA

:...,..(2) :......(3) :......(4)

4.

, . . . , .( 5 ) : . . . .. .(6)

Kegiatan/Sub Kegiatan

5. KlasifikasiPengeluaranPembiayaan

Yang bertanda tangan di bawah ini Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja n menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayarkan kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagaiberikut: No.

(8)

Akun

(e)

Penerima

(10)

Bukti

Uraian

Tanggal

(12)

(11)

Nomor

(13)

fumlah

(14)

(1s)

Jumlah

Bukti-bukti tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Sahran Kerja ""'.(16)...,'.untuk kelengkapanadministrEsidan keperluan pemerikruu1 aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernvataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.(17).... KuasaPenggunaAnggannf Pejabatpembuat Komitmen

(18)

Nama lengkap NIP

MENTERIKEUANGAN NepueLIK INDONESIA -

a-

t

PETUNJUKPENGISIAN SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWABPENGELUARANPEMBIAYAAN(SPTPP) UraianIsian Diisi dengan nomor penerbitanSPTPP Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan Diisi dengan kode satuan kerja bersangkutan

Diisi dengantanggaldannomorpenerbitanDIPA D i i s i d e n g a n k o d e k e g i a t a n / s u b k e g i a t a n y a n g t e r c a n t r r md a l a m D I P A

(6)

Diisi dengan kode klasifikasi pengeluaranpembiayaan yang tercantum dalam DIPA

(i)

Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan

(rr) -is,i

Diisi dengannomor urut Diisi dengan kode akun p""g"ln"tu"

p"."biuy"*r

)rarg,*.^n,"*

a"f "-t

PIPA(10)

Diisi dengan nama pihak penerima pembayaran

( 11 )

Diisi dengan uraian singkat kegiatan pengeluaran negara

(12)

Diisi dengan tanggal penerbitandokumen tagihan dan/atau yang disetarakan

(13)

Diisi dengan nomor penerbitan dokumen tagihan dan/ atau yang disetarakan

(14)

Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka

(1s)

Diisi dengan akumulasi jumlah uang yang dibayarkan dalam angka

(16)

Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan

(17)

Diisi dengannamatempat,tanggal-bulan-tahun penerbitanSPTPP

(18)

Diisi dengan tanda tanganpejabatyang berwenangdan dibubuhi cap dinas satuankerja bersangkutan

Salinan sestrai

KEPALA

MENTERIIGUANGAN ttd. AGUSD.W.MARTOWARDOJO

GIARTO

tlyJlH^'i,i PERAT'RANMENTERT NoMoR250

MENTERIKEUANGAN nepueuK tNDoNEstA

/pMK.os/2oto rnnaruc

TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELA}IJA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

FORMATSURATPERNYATAANTANGGUNG IAWAB PENGELUARANPEMBIAYAAN INVESTASIPEMERINTAH SURATPERNYATAANTANGGUNGIAWAB PENGELUARAN PEMBIAYAAN INVESTAFIPEMERINTAH Nomor: .......(1) 1 . NamaSatuanKerja

2, Kode SatuanKerja 3 . Tanggal/Nomor DIPA 4 . Kegiatan/SubKegiatan 5 . KlasifikasiPengeluaranPembiayaan

....,.(2) ......(3) . . . .. ( 4 ) ......(5) .....(6)

Yang bertandatangan di bawah ini Kuasa PenggunaAnggaran Satuan Kerja ..,..n,..,. menyatakanbahwa saya bertanggungjawab padipenyaluian dana dari Kas Negara ke RekeningInduk Dana Investasipiaa PusatInvestasiPemerintahdengan perinciansebagai berikut: Penerima

Bukti-bukti tersebut di atas disimpan sesuai.ketentuan yang berlaku pada satuan Kerja """(16)""" untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.(17) KuasaPenggunaAnggaran/pejabatpembuat Komitmen

(18) Nama lengkap

NIP

MENTERIKEUANGAN nepualrKINDoNEStA

- a/ -

PETUNJUKPENGISIAN SURATPERNYATAANTANGGUNGTAWABPENGELUARANPEMBIAYAAN II'iVESTASIPEMERINTAH(SPTPP-IP) i Nomor ---- I

UraianIsian

i __l!-- ]!11idTgilry-ol i:l.IbitansPrPP-P L--A-- |.Pll i'"9:l""*r3! (3)

|

| Diisi dengan kode satuan kerja bersangkutan

Diisi dengantanggaldan nomorpenerbitanDIPA

L_-_iA-

i

L__ll)

LDiig

I I

(6)

d."gffigiatan/sub

kegiatanyangtercantumdalamDIPA

| Diisi dengan kode klasifikasi pengeluaran pembiayaan yang tercanfum dalam i D J_l-_-_ ,A

-_-'-

l

(9)

.

perrqel r.rararr r-lusr i i s i crengillr d e n g i l tr kKo(te o < i e ai(u.l) a kurr per"rgeluaran pcrnDlayaan yang tercantum oalant i D ncrnbi

- - - - - l i DII.'A

(10) I Diisi dengan nama pihak penerima pembayaran (11) i Dttst dengan uralan strykat kg,ug p;ngelu;rar, ned;--.------1 (12) I!'ttt d""g"",""egl ryy!$d"k"l. t"ehT_{t /",r" y""g
--i*t-l

Diiri d:"f"

"o*or p"""rbiru.

- t14il --lDiisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalan angka "" t^", Diisi denganakumulasijumlahuangyangdibayarkandalamangka _-1

(16) (17)

(18)

| Diisi dengannamasatuankerjabersangkutan Diisi dengan nama tempat, tanggal-bulan-tahun penerbitan SPTPP-IP Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap dinas satuan kerja bersangkutan

Salinan sestraiden

ttd.

I(EPALA

EMEN

GIARTO

NIP195904

MENTERI IGUANGAN

lnya

KEPALA BIR

'4lllll{1}

'taw

tt{rY>

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

,' LAMPIRANIV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NoMoR 250 /pMK.os/2010 rENrANc TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAN'A NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA KANToRPELAYANANpEnnwoAHARAAN NEGARA

MENTERIKEUANGAN nepuetrK tNDoNEstA

FORMATSURATPERNYATAANTANGGUNG IAWAB MUTLAK KEMENTERTAN/ T,EMBAGA ..

(KOpSURAT)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

(1)

NIP

(2)

Jabatan SatnanKerja Menyatakarr derrgan sesungguhnya bahwa:

1'

Perhitungan"""(5)"' . sebesar'..".,(6);....., (denganhuruf) telah dihitung

2'

Apabila di kemudian hari terdapatikesalahan dan/atau kelebihan atas pembayaran """(7)""" tersebut,sebagianatau seluruhnya, kami bertanggung jawab sepenuhnya dan bersediamenyetorkan atas kesalahandan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara. Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....(8). KuasaPenggunaAnggaran

(e) Namalengkap NIP

dengan benar.

KEUANGAN MENTERI nepuetrKlNooNEstA -2-

PETUNIUKPENGISIAN SURATPERNYATAAN TANGGUNG JAWABMUTLAK(SPTTM) ornor

Uraian Isian

Jl) _

Diisi clengannarna pejabatpenanda tangan SPTJM

(2)

?It, d"gan Nomor Induk Pegawai(NIp) penandatangansprlM

(3)

dengan nama jabatan Kuasa pengguna Anggaran ?usi Diisi dengan nama satuan kerja bersangkutan

_!?_ I.1_ (l

(B)

Diisi dengan jenis pengeluarannegara Diisi dengan jumlah uang yang dibayarkan dalam angka I Diisi ctenganjenis pengeluarannegara

__1

/q\

Diisi dengan narna tempat, tanggal-bulan-tahun penerbitan SPT]M Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap dinas satuan kerja bersangkutan

5alrrr;rn sesuai clengan aslinya

MENTERII(F]IIANGAN

l' . , 1' P r 1 L ,ABl t< O

trd.

I ( E I ' A L AB

MEN

GIAI{1'O t.illr1959042

ffi9

AGUSD.W.MARTOWARDOJO

L A M P I R A NV PERATUMN MENTERI KEUANGAN NOMOR 250 /PMKO5/2010 TENTANG TATA CARA PENCAIMN ANGGAMN PENDAPATAN DAN BEI.A}.ITA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

x5l',l55,iT,iH3ilgs,N FORMAT SURAT PERNYATAAN TELAH DIVERIFIKASI KEMENTERTAN/LEMBAGA.......,... (KOp SURAT)

Yang bertanda tangan di bawah ini: Natna

......... (1)

NIP Tabatan Satuanl(erja Menyatakan dengan sesungguhnyabahwa: Tagihan sebesar"'-"(5)'...... (del_ganhuruf) untu-k penyaluran subsidi/r€o,.....(6)..,..,telah diverifikasisesuaiBeritaAcara verifikasi ranggar. '.,.(n ,.. Nomor ..,,..(g).... . Demikia^ pernyataanini kami buat dengan sebenar-benarnya.

. ( e ). KuasaPenggunaAnggaran (10)

Nama lengkap NIP

MENTER] KEUANGAN REpuattK tNooNEstA

- o/ -

PETUNTUKPENGISIAN SURATPERNYATAANTELAH DIVERIFIKASI

Nornor'

Uraian Isian

(i)

Diisi dengan nama pejabat penanda tangan surat pernyataan telah diverifikasi

(2)

Diisi dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) penanda. tangan surat pernyataantelah diverifikasi

__a__

Diisi dengan narta jabatanKuasaPenggunaAnggaran

(4)

Diisi dengan nama satuankerja bersangkutan

(5)

Pt-

l9

d.lq:.ryTlahuang yzurgdibavarkanclalamn_rpiah

Diisi denganjenissubsidi/PSO

(7)

Diisi dengan tanggal Berita /rcara Vr:rifikasi

/R\

Diisi dengan nornor BeritaAcara Verifikasi

(e)

Diisi dengan nama tcmpat, tanggal-bulan-tahunpenerbitan surat pernyataan telah diveri fikasi

(10)

Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berrvenang dan dibubuhi cap dinas satuankerja bersangkutan

Salinan s;l:snaiden a n a s l i n v a

MENTERI I(EIJANGAN

I(EPAI-,2\BIR

ftd.

r-t.b

KE]'ALA

GIARTO NIP195904

EMEN

AGUSD.W.MARTOWARDOJO

PERAT'RAN

*eNreRr

?f.!iH'^K

NOr\4oR25 0 /pMK.0sl2010 rervreiJc rATA _ CARA PENCAIRAN

ANGGARAN PENDAPATAN DlN BELA TIA NEGATG aras'oE-B;NBAcTAN ANGGARANBENDAHARA UMUMTVECENE PADA pELAvANAN penanrvoniARAAN KANToR NEGARA

MENTERIKEUANGAN nepuauK INDoNESIA

FORMATKEPUTUSANPERSETUJUAN PEMBAYARANPENGEMBALIAN PENERIMAAN KEPUTUSANMENTERIKEUANGAN NOMOR

.. (1)

TENIANG PEI{SETU]U AN PEMBAYA RAN PENGEMB A.t,]AI{ PENEI{I M AAN MENTERI KEIJANGAN, MEMBACA

: 1.. 2.

. . .\( 2/ \ , .(3)

I\lEMUTUSKAN: Berdasarkarn Undang-Undang Nomor-l Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara dan Peratulan Petnerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyetuiui pembayaran pengernbalianperrerimaall ltegara melalui Kas Negara dengan uraian sebagaiberikut: 1

Jumlalr uang

2 . Yang berhak menerima a .1

Atas beban:

a.Fungsi, SubFungsi, Program

: ..........(6) : . , . . ., . . . ( 7 ) : . , . . . . .(. 8. ) : . . . . . . .( 9 ) :..........(10) :.......,..(11) :.,..,.....(12) 4. UntukKeperluan : ..... ....(13) 5. Asli keputusanini disampaikan kepada....(14). selaku Pengguna Anggaranf Kuasa b. Kegiatan,Sub Kegiatan c. Klasifikasi Belanja d. Kode Akun e. BagianAnggaran f, Satuan Kerja g. Lokasi

Pengguna Anggaran sebagai dasar penerbitan dan Iampiran Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN,

6. Pencairan dana dilakukan rnelalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( ,.(i6) ). Salinan keputusan ini disampaikan kepada: 1. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengpna Anggaran; 2, Pertinggal.

Ditetapkandi ...Qn padatanggal . ..(18) a.n.MENTERIKEUANGAN,

. . . .( 1 e ) (20) Nama lengkap

NIP

MENTERI KEUANGAN nepueLrK tNDoNEstA -2-

PETUNIUKPENGISIAN SURATKEPUTUSANPERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIANPENEI{IMAAN (sKP4) Nomor

Diisi dengan nomor penerbitanSKP4 Diisi dengan nomor dan tanggalsurat permintaanpA/Kuasa pA Diisi dengan nomor dan tanggalSKTB Diisi dengan jumlah uang dalam angka dan huruf Diisi dengan nama dan alamat penerima pembayaran

Diisi dengan kode fungsi, sub fungsi, program

Diisi dengankodekegiatan,subkegiatan Diisi dengan kode klasifikasi belanja Diisi dengan kode akun

Diisi dengan kode bagian anggaran i Diisi dengankode satuankerja Diisi dengan kode lokasi satuankerja

pli't ;;"s;"

;;

p.*b"y"t*

Diisi dengan nama jabatanPAlKuasa PA Diisi dengannama KPPN Diisi dengan kode KPPN Diisi dengan nama tempat penerbitanSKP4 Diisi dengan tanggal-bulan-tahun penerbitan SKf4 Diisi dengan nama jabatan penerbit SKP4, dengan ketentuan: - SKP4 yang diterbitkan oleh Kantor Pusat Direktorat

Jenderal Perbendaharaan, diisi Direktur jenderal Perbendaharaan atau Pejabat Yang Ditunjuk - SKP4 yang diterbitkan oleh KPPN, diisi Kepala KPPN....,., (diikuti nama KPPN)

Diisi dengan tanda tangan pejabat yang berwenang dan dibubuhi cap timbul Kantor PusatDirektorat JenderalPerbendaharaanatau KPPN Salinan sesuai d

MENTERII(EUANGAN

KEPALA BIRO

ttd.

I(EPALA B

C;IARl'O NI P 1 9 5 9 0 4

AGUSD.W MARTOWARDOJO

ffi-9

I - A M P I R AV, N IIA PERATURAN MENTEzu KEUANGAN r.roruon250 TEN']'ANG /pMK.05/20' 10 TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGCARAN BENDAHARA UMU}II NECARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NECARA

MENTERI KEUANGAN nepuetrKrNDoNEstA FORMAT SURAT KETERANGAN

TELAH DIBUKUKAN

KEMENTERIANKEUANGAN

(KOPSURAT)

SURATKETERANGAN TELAHDIBUKUKAN N o m o r: . . . . , . . . ( 1 ) 'Verifikasi Seksi dan Akuntangi Kantor Pelayanan PerbenclaharaanNegarB ......(2)...... menerangkan bahwa Kas Negara dengan Nomor Rekening: .....(3)..,...titan menerima setoran dan telah dibukukan oleh KPPN sebagaipenerimuurit.gura pada Buku Bank/pos dt'ilgafl rincian sebagaiberikut:

l"i

|.lairra

Tanggal

Penvetor

Setor

Tanggal

Nomor

(5)

(7)

(8)

[:L /'5\

Pembukuan Kode Akun

(e)

Jumlah Setoran (10)

. .(11). Kepala SeksiVerifikasi dan Akuntansi,

(12) Nama lengkap NIP SKTB disampaikankepada: 1' Lembar ke-1 : KPPN sebagaidasar penerbitan sKp4; 2. Lembar ke-2 : PA/KPA setagai lampiran SpM; dan 3. Lembar ke-3 : PA/KPA seba[ai pertinggal.

MENTERI KEUANGAN RrpuatrKtNDoNEstA

-2-

PEl'UNIUKPENGISIAN SURATKETERANGANTELAHDIBI]KUKAN (SKTB)

Nomor

Uraian Isian Diisi dengan nornor penerbitanSKTB Diisi dengan nornor RekeningMilik BendaharaUmum Negara yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat PengelolaanKas Negara

_ _ _ ( 3 )_ Diisi dengan nomor urut (4)

Dirrt'""g:" t*ir.1 l"11"jo,' _._ Diisi dengan tanggal setoranke Kas i.Jegara

(6)

Diisi clengan tanggal pembukuan funtor- p,r*t Dtr"kt"*t Perbendaharaanc.q. Direktorat PengelolaanKas Negara

]""d"r"I

Diisi dengan ltomor prembukuan Kantor Pusat Direktorat Jenderai Perbendaharaanc.q. Dircktorat i)engelolaanKas Negara Diisi . dengan kode akun pembukuan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaanc,q. Direktorat PengelolaanKas Negara

Diisi denganjumlah uangdalamangka Diisi dengan narna tempat, tanggal-bulan-tahun penerbitan SKTB

Diisi dengan nama Kepala subdirektorat yang bersangkutan di lingkurrgan Kantor Pusat Direktorat JenderalPerbendaharaanc.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara Diisi dengan tanda tangan peiabat yang berwenang dan dibubuhi cap dinas

MENTERIIGUANGAN

Salinan sesttai d

KEPALA BIR l/gd$luurffEnlp)r

'oo7-Xt,

tud. AGUSD.W.MARTOWARDOJO

I(EPALA :t [

GIARTO NIP195904

r.,'r'1'4 3]rf{.;

^ \,*.-------)s10OL-*Z {+}) .lthArrrt

}:

L A M P I R A NV I I b PERATURAN MENTERI KEUANGAN NoMoR 250 /pMK.osl2olo TENI.ANG TATA CARA PENCAIRAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMA NEGARA ATAS BEBAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDA}IARAAN NEGARA

MENTERIKEUANGAN nepuatrKTNDoNEStA

FORMATSUI{ATKETEIiANGA}J TELAHDIBUKUKAN KEMENTERIANI(EU,.,\NGAN

. (KOPSURAT)

SURAT KETERANGAN TELAH DIBUKUKAN N o m o r: . . . . . . ( 1 )

Unit Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pusat Direktorat Jenderal perbendaharaan c'ci' Direktorat PengelolaanKas Negara menerangkan bahwa Kas Negara dengan Nomor Rekening: "', (2)..,,. telah tn"n.ri*u setoran clan telah dibukukan oleh Direktorat Pengeloiaan Kas Negara sebagai pc.nerirrraannegara pa,Ja Buku Bank dengan rincian t

,

sel]l'tgal lrt't"rkut.

Penyetor

Jumlah Setoran (6)

(7)

rc",,uai, l]:l

irij

(12)

Namalengkap NIP SKTBdisampaikankepada: 1' Lembarke-l' : DirektoratPengelolaanKasNegarasebagai dasarpenerbitanSKp4; 2, Lembarke-2: pA/KpA sebagailampiranSpM;dan 3. Lembarke-3: PA/KpA sebagaipertinggal.

MENTERI KEUANGAN

nepueuKtNDoNEsuq

-2-

suRAr,." r-lt'T8lf"fril[tJ?Sil,r.oN(sKrB) Nomor

Uraian Isian

(1)

(2)

Diisi dengan "o oleh Kantor Pusat Direktorat ]enderal Perbendaharaai c.q. Direktorat PengelolaanKas Negara

(3)

Diiri d"rlgu

(4)

(s) (6) (7)

OttttO".tu.,urgrut r",orur U"@% Diisi dengan ,""gg"t p.-bukuan f".,to

Perbendaharaan c.q. Direktorat pengelolaan Kas Negara Diisi dengan nomor pembukuan Kantor Pusat Direktorat Perbendaharaan c.q. Direktorat pengelolaan Kas Negara

Jenderal

(8)

ulrsl ctengan kode _akun pembukuan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q.DirektoratpengelolaanKasNegara

(e)

Orcia""g

(10)

Diiri d".gu. .u*u t"*put, tur, Diisi dengan nama Kepala Subdirektor"t y" Kantor PusatDirektoratJenderalPerbenda'haraan c.q.Direktoratpengelolaan KasNegara

(11)

(12)

Oiiri a".t

Salinan sesuai d KEPALA BIR

MENTERI I(EUANGAN rtd.

KEPALA B

GIARTO NIP195904201

AGUSD.W. MARTOWARDOJO