2010 TENTANG

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 97/M-IND/PER/8/2010 TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 – 2014; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 97/M-IND/PER/8/2010

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 2


tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode Tahun 2009-2014; 16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; 17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 113/MIND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Kakao; 18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 120/MIND/PER/10/2009 tentang Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan; 19. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 52/M-IND/PER/4/2010 tentang Kedudukan dan Tugas Pejabat Kementerian Perindustrian Dalam Masa Peralihan Struktur Organisasi; Memperhatikan

:

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI PANDUAN (ROAD UNGGULAN PROVINSI SULAWESI SELATAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan pengembangan industri Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat sasaran, strategi dan rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 5 (lima) tahun. 2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah pengelompokan kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi usaha. 3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, swasta, perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan serta 3


lembaga kemasyarakatan lain. 4. Menteri adalah Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Pasal 2 (1). Industri Unggulan Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari: a. Industri Pengolahan Kakao yang meliputi: 1. Industri kakao fermentasi, industri bubuk coklat dan industri pasta coklat (KBLI 10731), dan 2. Industri makanan dari coklat dan industri kembang gula (KBLI 10732). b. Industri Pengolahan Rumput Laut, yang meliputi : 1. Industri pengalengan 10221);

ikan dan biota air lainnya (KBLI

2. Industri penggaraman/pengeringan biota air lainnya (KBLI 10291); 3. Industri pengolahan pengawetan lainnya biota air lainnya (KBLI 10299). (2) Peta Panduan industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. (3) Peta Panduan merupakan:

sebagaimana

dimaksud pada ayat (2)

a. pedoman operasional bagi Aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menunjang pelaksanaan program pengembangan industri unggulan provinsi secara komplementer dan sinergik; b. pedoman pengembangan industri unggulan provinsi bagi pelaku industri pengolahan kakao dan rumput laut oleh pengusaha dan atau institusi terkait; c. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pengembangan industri unggulan provinsi, antar sektor, antar instansi terkait di pusat dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota); d. acuan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana 4


Kerja Tahunan Provinsi dalam periode 2010-2014; dan e. informasi dalam menggalang dukungan sosial – politis dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pengembangan industri unggulan provinsi. Pasal 3 (1). Rencana aksi pengembangan industri unggulan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2). Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan.

Pasal 4 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan harus membuat laporan kinerja semesteran kepada Menteri atas pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri terkait.

Pasal 5 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2010 MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT TEMBUSAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada : 1. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II; 2. Eselon I di lingkungan Kementerian Perindustrian; 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; 4. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan; 5. Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; 6. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Perindustrian; 7. Pertinggal. 5

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 97/M-IND/PER/8/2010 TANGGAL : 30 Agustus 2010

PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

I

PENDAHULUAN

II

INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO

III

1.

Sasaran Pengembangan

2.

Strategi Pengembangan

3.

Kerangka Pengembangan

4.

Rencana Aksi

INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT 1.

Sasaran Pengembangan

2.

Strategi Pengembangan

3.

Kerangka Pengembangan

4.

Rencana Aksi

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

MOHAMAD S. HIDAYAT

PETA PANDUAN PENGEMBANGAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

I. PENDAHULUAN Provinsi Sulawesi Selatan menentukan industri pengolahan kakao dan rumput laut sebagai industri unggulannya didasarkan atas pertimbangan hasil analisa

terhadap

kondisi

dan

potensi

ekonomi

daerah

dan

potensi

pengembangan lima tahun ke depan serta keterkaitannya dengan industri penunjang, industri terkait dan industri di provinsi lain. Dalam rangka mengembangkan industri unggulan tersebut, disusun Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi tahun 2010-2014, yang memaparkan sasaran pengembangan yang ingin dicapai, strategi pengembangan serta rencana aksinya.

II. INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO 1. Sasaran Pengembangan Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014) a. Meningkatnya utilisasi kapasitas industri kakao dari 50% menjadi 70%; b. Meningkatkan mutu biji kakao yang dijual petani dari unfermented bean menjadi fermented bean; c. Meningkatnya investasi di bidang industri pengolahan cokelat; d. Meningkatnya konsumsi cokelat penduduk Indonesia (saat ini hanya 1 gram/orang/tahun); dan e. Meningkatnya ekspor sekitar 6% pertahun.

Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor : 97/M-IND/PER/8/2010

Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025) a. Meningkatnya jumlah industri cokelat olahan dari 28 unit menjadi 30 unit; b. Meningkatnya jumlah industri kakao olahan dari 11 unit menjadi 13 unit; c. Meningkatnya utilitasi kapasitas industri kakao dari 70% sampai 90%; dan d. Meningkatnya nilai ekspor sekitar 8%. 2. Strategi Pengembangan a. Peningkatan kualitas biji kakao dari unfermented beans menjadi fermented beans; b. Penguasaan teknologi pengolahan cokelat kualitas tinggi; c. Diversifikasi produk cokelat ke arah yang memiliki nilai tambah tinggi; d. Adanya jaminan pasokan bahan baku cokelat untuk industri dalam negeri.

3. Kerangka Pengembangan KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO Industri Inti

Industri Penunjang

Industri Terkait

Industri Kakao Olahan (Cocoa Liquor, Cocoa Butter,Cocoa Cake,Cocoa Powder,dll)

Biji Kakao; Mesin dan Peralatan; Kemasan; Bahan Kimia dan Bahan Tambahan Pangan

Makanan minuman, farmasi, kosmetik

Sasaran Jangka Menengah (2010–2014)

Sasaran Jangka Panjang

a. Meningkatnya utilitas industri kakao dari 50% menjadi 70%;

(2015–2025)

b. Meningkatnya mutu biji kakao yang dijual petani dari unfermented bean menjadi fermented bean; c. Meningkatnya investasi di bidang industri pengolahan cokelat; d. Meningkatnya konsumsi cokelat penduduk Indonesia (saat ini hanya 1 gram/orang/tahun); dan e. Meningkatnya ekspor sekitar 6% pertahun.

2

a. Meningkatnya jumlah industri cokelat olahan dari 28 unit menjadi 30 unit; b. Meningkatnya jumlah industri kakao olahan dari 11 unit menjadi 13 unit; c. Meningkatnya utilitas dan kapasitas dari 70% sampai 90%; d. Meningkatnya nilai ekspor sekitar 8%.


Strategi Sektor

: Diversifikasi produk cokelat ke arah nilai tambah tinggi.

Teknologi : Penguasaan teknologi pengolahan cokelat kualitas tinggi, mendorong tumbuhnya teknologi pengolahan dan produksi cokelat. Pokok Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010–2014)

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015–2025)

a. Mencabut atau merevisi peraturan perundang-undangan yang menghambat pengembangan industri; b. Meningkatkan kemitraan antar industri kakao dengan petani kakao; c. Mengembangkan kerjasama dengan instansi terkait dan negara-negara Eropa untuk membantu petani kakao untuk memperbaiki mutu biji kakaonya;

a. Meningkatkan produksi biji kakao melalui perluasan lahan kakao; b. Mengembangkan industri berbasis kakao non pangan; c. Mengembangkan riset dan teknologi untuk industri kakao olahan dan cokelat.

d. Mendorong pembangunan fasilitas unit-unit fermentasi dan pengeringan di sentra-sentra kakao; e. Meningkatkan diversifikasi produk cokelat dan kakao yang bernilai tambah tinggi. Unsur Penunjang Periodisasi Peningkatan Teknologi

SDM

a. Tahap Inisiasi (2010–2014), Pengembangan a. teknologi kakao/cokelat bubuk, pasta, larutan; b. a. Tahap Pengembangan cepat (2015-2024) Modifikasi dan pengembangan teknologi pengolahan, aroma, tablet, remah dan coating; b. Tahap Matang (2025–2030) industry up grading

Pelatihan Manajemen Mutu; Peningkatan keahlian dan kemampuan SDM di bidang pengolahan cokelat.

Infrastruktur a. Meningkatkan peran litbang;

Pasar a. Meningkatkan jaringan pemasaran ekspor;

b. Memberlakukan untuk biji kakao.

Bea

Keluar

b. Meningkatkan kualitas dan Pengembangan merk Indonesia di pasar Internasional; c. Meningkatkan promosi ekspor dan efisiensi rantai pemasaran dalam negeri. Lokasi Pengembangan Kota Makasar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Bone

3


4. Rencana Aksi RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN KAKAO 2010-2014 NO

RENCANA AKSI

PUSAT Kementan, Puslit. Kakao Jember Kementan , Puslit. Kakao Jember Kementan , Kemenperin, BSN Kemenkeu, Kemendag

PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH SWASTA Pemda, Disbun, Askindo, Unhas Apkai, Aiki, Apikci Pemda, Disbun, Askindo, Unhas Apkai, Aiki, Apikci Pemda, Disbun, Askindo, Disperindag, Unhas Apkai, Aiki, Apikci Askindo, Apkai, Aiki, Apikci Pemda, Disperindag, Askindo, Diskop & UKM, Apkai, Aiki, Disbun Apikci, IFC Pensa Pemda, Disperindag, Askindo, BPPMD Apkai, Aiki, Apikci

1

Penanganan Usaha Tani dan Penanggulangan Hama PBK

2

Pembuatan Klon-klon baru untuk bibit kakao yang tahan hama

3

Peningkatan Mutu Biji Kakao dari Unfermented menjadi Fermented

4

Monitoring dan Evaluasi Bea Keluar untuk biji kakao.

5

Meningkatkan kemitraan antara industri kakao olahan dengan petani.

6

Meningkatkan Promosi melalui pameran ke berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika.

7

Membangun fasilitas unit-unit Kemenperin, fermentasi dan pengeringan di sentra- Kementan sentra kakao.

Pemda, Disperindag, Disbun

Askindo, Apkai, Apikci, Aiki

8

Membangun Merk Indonesia di pasar Internasional.

Pemda, Disperindag

Askindo, Apkai, Apikci, Aiki

Kemenperin, Kementan, Kemen Kop & UKM Kemenperin , Kemendag, Kementan

Kemenperin, Kemendag

4

LAIN LAIN Asean Cocoa Club. Asean Cocoa Club.

Asean Cocoa Club, ICCO

ICCO

2010

2011

TAHUN 2012 2013

2014


III. INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT 1. Sasaran Pengembangan Sasaran Jangka Menengah (2010 – 2014) a. Meningkatnya areal tanaman rumput laut; b. Meningkatnya produktivitas tanaman rumput laut menjadi 3 ton kering/Ha/2 bln; c. Tumbuhnya industri Semi Refined Carragenan (SRC); d. Tumbuhnya industri makanan dan kosmetik berbasis rumput laut; e. Meningkatnya akses pasar, khususnya pasar SRC; f. Meningkatnya brand image rumput laut Sulawesi Selatan. Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025) a. Budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian pokok masyarakat pesisir Sulawesi Selatan; b. Meningkatnya produktivitas tanaman menjadi 4 ton kering/Ha/2 bulan; c. Semakin tumbuh dan berkembangnya industri SRC dan industri makanan dan kosmetik berbasis rumput laut; d. Tumbuhnya industri Refined Carragenan (RC); e. Semakin meluasnya akses pasar SRC, RC dan produk rumput laut; dan f. Sulawesi Selatan merupakan penghasil SRC, RC terkemuka di dunia.

2. Strategi Pengembangan a. Peningkatan produktivitas tanaman rumput laut melalui pengembangan kultur jaringan, teknologi budidaya dan pengolahan pasca panen; b. Pengembangan teknologi proses untuk menghasilkan SRC, RC dan produk berbasis rumput laut; c. Penerapan berbagai standar.

5


3. Kerangka Pengembangan KERANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT Industri Inti

Industri Penunjang

Industri Terkait

Industri Pengolahan Rumput Laut (Chips)

Budidaya Rumput Laut, Ind Pembibitan, Ind. Mesin/peralatan, Ind. Kimia, Ind Kemasan, Jasa konsultan – Business Development Services (BDS), Jasa Transportasi

Tepung rumput laut, Makanan minuman, farmasi, kosmetik

Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Jangka Panjang (2015 – 2025)

(2010 – 2014)

a. b. c. d. e. f.

a. Budidaya rumput laut sebagai mata pencaharian pokok masyarakat pesisir Meningkatnya areal tanaman rumput Sulawesi Selatan; laut; b. Meningkatnya produktivitas tanaman 4 ton Meningkatnya produktivitas tanaman kering/Ha/2 bulan; rumput laut 3 ton kering/Ha/2 bulan; c. Semakin tumbuh dan berkembangnya Tumbuhnya industri Semi Refine industri SRC dan industri makanan dan Carragenan (SRC); kosmetik berbasis rumput laut; Tumbuhnya industri makanan dan d. Tumbuhnya industri Refine Carragenan kosmetik berbasis rumput laut; ( RC); Meningkatnya akses pasar, e. Semakin meluasnya akses pasar SRC, RC khususnya pasar SRC; dan produk rumput laut; Meningkatnya brand image rumput f. Sulawesi Selatan merupakan penghasil SRC, laut Sulawesi Selatan. RC terkemuka di dunia. Strategi

a. Peningkatan produktivitas tanaman rumput laut melalui pengembangan kultur jaringan, teknologi budidaya dan pengolahan pasca panen; b. Pengembangan teknologi proses untuk menghasilkan berbagai produk makanan dan kosmetik yang berbasis rumput laut; c. Penerapan berbagai standar produk untuk menembus pasar ekspor ke berbagai negara. Pokok Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014) a. Regulasi dan deregulasi kebijakan;

Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2015 – 2025) a. Regulasi dan deregulasi kebijakan;

b. Intensifikasi dan ekstensifikasi b. Pengembangan Intensifikasi ekstensifikasi budidaya rumput laut; budidaya rumput laut;

dan

kelembagaan petani, c. Penguatan kelembagaan petani, lembaga c. Pendirian keuangan mikro dan Business Development lembaga keuangan mikro dan Business Development Services Services (BDS); (BDS); d. Pengembangan litbang bibit, budidaya, d. Penelitian dan pengembangan bibit, proses dan produk; budidaya, proses dan produk; e. Pengembangan, unit penyediaan bibit, unit a. Pendirian percontohan, unit layanan pengendalian mutu; penyediaan bibit, unit layanan f. Penguatan industri SRC, RC, makanan dan pengendalian mutu dan unit mini

6


kosmetik berbasis rumput laut.

plant SRC; e. Inisiasi industri SRC, RC, makanan dan kosmetik berbasis rumput laut.

Unsur Penunjang Periodisasi Peningkatan Teknologi

SDM

a. Tahap Inisiasi (2010-2014), a. Peningkatan kemampuan teknologi budidaya; Penerapan Teknologi Kultur Jaringan b. Peningkatan kemampuan GMP, SNI, ISO dan teknologi pengolahan; 9000, ISO 14000. b. Tahap Pengembangan Cepat (20152024) Modifikasi teknologi pengolahan dan Diversifikasi Produk; dan c. Tahap Matang (2025-2030), industry upgrading pengolahan rumput laut. Infrastruktur

Pasar a. Meningkatkan jaringan pemasaran ekspor;

a. Peningkatan peran Balai Litbang dan Perguruan Tinggi;

b. Pengembangan brand image.

b. Peningkatan peran lembaga akreditsasi dan sertifikasi mutu; c. Peningkatan peran UPTD Dinas Terkait.

Lokasi Pengembangan Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bone, Kabupaten Wajo, Kabupaten Luwu , Kabupaten Luwu Utara, Kota Palopo, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Pangkep.

7


4. Rencana Aksi RENCANA AKSI PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN RUMPUT LAUT 2010-2014 NO

RENCANA AKSI

PUSAT Kemen. KP; Kemenperin; Kemen.PDT. Kemen. KP; Kemen PU.

PEMANGKU KEPENTINGAN DAERAH SWASTA Pemda, Dinas Kadin Perikanan & Kelautan, Disperindag Pemda, Dinas Kadin Perikanan & Kelautan, Kimpraswil

1

Regulasi dan deregulasi berbagai kebijakan;

2

Pengembangan infrastruktur yang mendukung budidaya rumput laut dan industri pengolahan rumput laut;

3

Intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya rumput laut;

Kemen. KP

Pemda, Dinas Perikanan & Kelautan

Kadin

4

Pendirian kelembagaan petani, pedagang dan asosiasi pengusaha rumput laut;

Kemendag, Kemen Kop & UKM

Pemda, Disperindag, Dis. Kop & UKM

Kadin

5

Pendirian Unit Percontohan Penyediaan Bibit Rumput Laut pada beberapa sentra produksi utama;

Kemen KP

Pemda, Dinas Perikanan & Kelautan

Kadin

6

Pendirian Unit Percontohan Mini Plant Semi Refined Carragenan (SRC ) pada beberapa sentra produksi utama;

Kemen KP, Kemenperin

Pemda, Dinas Perikanan & Kelautan, Disperindag

Kadin

7

Penelitian dan pengembangan teknologi proses dan produk makanan/minuman dan kosmetik berbasis rumput laut

Kemenperin, Kemen KP

Disperindag, Dinas Perikanan & Kelautan, Unhas

Kadin

8

LAIN LAIN Universitas

2010

2011

TAHUN 2012 2013

2014

2010 TENTANG

Recommend Documents