2010 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/72/KPTS/013/2010 TENTANG TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PROGRAM ADIPURA TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan Program Adipura yaitu mewujudkan Iingkungan perkotaan yang bersih dan teduh di seluruh Kabupaten dan Kota se Jawa Timur dan berdasarkan Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2009 tentang Program Adipura guna melakukan pemantauan, penilaian dan evaluasi kinerja pengelolaan Iingkungan perkotaan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, perlu membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Program Adipura Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) ; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059) ;

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Seri E) ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Seri D) ; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 105 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur ; 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3, Seri A); 16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010 ; Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

2

17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/410/KPTS/013/2009 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 ; MEMUTUSKAN Menetapkan, PERTAMA

: Membentuk Tim Pemantau dan Evaluasi Program Adipura Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Menugaskan Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk : a. melakukan persiapan dan identifikasi lokasi pemantauan menurut pedoman yang ditetapkan ; b. melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap kondisi fisik Iingkungan perkotaan berdasarkan kriteria dan tata cara pemantauan Program Adipura ; c. melakukan ekspose hasil pemantauan dan penilaian kinerja pengelolaan Iingkungan perkotaan di Kabupaten/Kota se Jawa Timur; d. melakukan evaluasi hasil pemantauan dan penilaian kinerja pengelolaan lingkungan perkotaan dalam Program Adipura ; e. melakukan sosialisasi dan pembinaan teknis pelaksanaan Program Adipura kepada Kabupaten / Kota se Jawa Timur ; f. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan dan administratif Program Adipura ; g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.

KETIGA

: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Pemantau dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2010, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Program (26) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kegiatan (010) Pengembangan Kegiatan Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan Program Good Governance lainnya, Kode Rekening 5.2.1.01.001 dan 5.2.1.02.001.


3

KEEMPAT

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ; b. Mengundangkan Keputusan ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Pada tanggal 11 Pebruari 2010

Tgl 11 - 2 - 2010 No. 72 Th 2010 / E2

GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


4

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR

: 188/72/KPTS/013/2010

TANGGAL

: 11 PEBERUARI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU DAN EVALUASI PROGRAM ADIPURA TINGKAT PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010 NO

JABATAN DALAM TIM

NAMA

1

2

3

1

Pengarah

a. INDRA WIRAGANA, SH b. LUCIANINGSIH, SH.,MM

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

2

Ketua

GONO BILOWOSENO. SP, SH, Kepala Bidang Pengawasan dan M.Hum Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

3

Sekretaris

Drs. TEGUH HENDRIYANTO,MM Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

4

Anggota-anggota : a. Ir. UDAHARIPANT JORO,MM

Kepala Sub Bidang Bina Teknis AMDAL, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur b. SUDARMAJI, SKM Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Lembaga Pusat Pengabdian Masyarakat (PPLH-LPPM) Universitas Airlangga Surabaya c. TRISNADI WIDYALEKSONO Pusat Penelitian Lingkungan Hidup CATUR PUTRANTO, MSi Lembaga Pusat Pengabdian Masyarakat (PPLH-LPPM) Universitas Airlangga Surabaya d. Ir. SRI UTAMI NOOR, MT Pusat Studi Lingkungan (PSL) Universitas Brawijaya Malang e. Drs. TOTOK NOERDIANTO Yayasan Mitra Alam Surabaya f. Drs. H. SATRIJO WIWEKO,MT Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sahabat Lingkungan Surabaya g. BISSYAIFOEL S, ST, MM Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur h. SUBARJA, SH, MSi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur i. Ir. BAMBANG DWI ATMOJO Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur


1

NO

JABATAN DALAM TIM

NAMA

1

2

3

j. ERWIN FACHRUL A, ST, MM k. ZAINAL ABIDIN, S.Si l. ANJARWATI, S.Si m.lr. I GEDE PUTRA ASTAWA n. Ir. EKO SUKRISTIJANINGSIH o. WAHYUWIDAYATI p. HARIS WAHYUDI, ST

KETERANGAN JABATAN / INSTANSI Badan Lingkungan Jawa Timur Badan Lingkungan Jawa Timur Badan Lingkungan Jawa Timur Badan Lingkungan Jawa Timur Badan Lingkungan Jawa Timur Badan Lingkungan Jawa Timur Badan Lingkungan Jawa Timur

Hidup Provinsi Hidup Provinsi Hidup Provinsi Hidup Provinsi Hidup Provinsi Hidup Provinsi Hidup Provinsi

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR

Tgl 11 - 2 - 2010 No. 72 Th 2010 / E2

Dr. H. SOEKARWO

ttd

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 6. Sdr. Anggota Tim Pemantau dan Evaluasi dimaksud.


2

2010 TENTANG

Recommend Documents