2010 TENTANG

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANGAN

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER. 19/MEN/XII/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimban g

:

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.12/MEN/VIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka perlu menyempurnakan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi; b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

1


Tahun 2004 tentang Sertifikasi Profesi;

Badan

Nasional

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam. huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri; Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408); 3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009; 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

Memperha tikan

:

Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 3730/M.PAN-RB/12/2010; MEMUTUSKAN :

Menetapk an

:

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI.


2


BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut Sekretariat BNSP adalah unit kerja pendukung kelancaran pelaksanaan tugas BNSP, yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNSP, dan secara struktural dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas. (2) Sekretariat BNSP dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 Sekretariat BNSP mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas BNSP. Pasal 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat BNSP menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan administratif dan teknis, penyusunan rencana, program dan anggaran serta urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga BNSP; b. fasilitasi penyempurnaan regulasi sertifikasi dan advokasi; c. fasilitasi peningkatan kerjasama kelembagaan sertifikasi; dan d. fasilitasi peningkatan koordinasi sistem sertifikasi dan informasi.


3


BAB II STRUKTUR ORGANISASI Pasal 4 (1) Sekretariat BNSP terdiri atas: a. Bagian Perencanaan, Regulasi dan Umum; b. Bagian Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Sertifikasi; dan c. Bagian Fasilitasi Sistem Sertifikasi dan Informasi (2) Struktur Organisasi Sekretariat BNSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 5 Bagian Perencanaan, Regulasi dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif dan teknis, penyusunan rencana program dan anggaran, fasilitasi penyempurnaan regulasi sertifikasi dan advokasi serta urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga BNSP. Pasal 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Perencanaan, Regulasi dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pelayanan administratif dan teknis, penyusunan rencana, program dan anggaran; b. fasilitasi penyempurnaan regulasi sertifikasi dan advokasi; dan c. pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga BNSP. Pasal 7 Bagian Perencanaan, Regulasi dan Umum terdiri atas: a. Subbagian Perencanaan dan Regulasi; dan b. Subbagian Umum dan Keuangan.


4


Pasal 8 (1) Subbagian Perencanaan dan Regulasi mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis, penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta fasilitasi penyempurnaan regulasi sertifikasi dan advokasi. (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian, serta ketatausahaan dan rumah tangga BNSP. Pasal 9 Bagian Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan kerjasama kelembagaan sertifikasi. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi: a. fasilitasi pemberian lisensi lembaga sertifikasi; b. fasilitasi pemberdayaan lembaga sertifikasi; dan c. fasilitasi kerjasama kelembagaan sertifikasi. Pasal 11 Bagian Fasilitasi Kerjasama Kelembagaan Sertifikasi terdiri atas: a. Subbagian Fasilitasi Lisensi Lembaga Sertifikasi; dan b. Subbagian Fasilitasi Pemberdayaan dan Kerjasama Lembaga Sertifikasi. Pasal 12 (1) Subbagian Fasilitasi Lisensi Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi dan pelayanan pemberian lisensi lembaga sertifikasi.


5


(2) Subbagian Fasilitasi Pemberdayaan dan Kerjasama Lembaga Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pemberdayaan dan kerjasama kelembagaan sertifikasi. Pasal 13 Bagian Fasilitasi Sistem Sertifikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi peningkatan koordinasi internal dan eksternal sistem sertifikasi dan informasi. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Fasilitasi Sistem Sertifikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi: a. fasilitasi peningkatan koordinasi internal dan eksternal system sertifikasi; b. fasilitasi peningkatan koordinasi internal dan eksternal sistem informasi; c. fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan registrasi; dan d. fasilitasi pelaksanaan publikasi. Pasal 15 Bagian Fasilitasi Sistem Sertifikasi dan Informasi terdiri atas: a. Subbagian Fasilitasi Sistem Sertifikasi; dan b. Subbagian Fasilitasi Sistem Informasi. Pasal 16 (1) Subbagian Fasilitasi Sistem Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan koordinasi internal dan eksternal sistem sertifikasi serta fasilitasi pelaksanaan sertifikasi dan registrasi (2) Subbagian Fasilitasi Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan koordinasi internal dan eksternal sistem informasi serta fasilitasi pelaksanaan publikasi. DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

6


BAB III TATA KERJA Pasal 17 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi di Lingkungan Sekretariat BNSP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di Lingkungan BNSP, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi maupun dengan instansi lain yang terkait sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Pasal 18 Setiap pimpinan satuan organisasi di Lingkungan Sekretariat BNSP melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 19 Semua pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BNSP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BNSP ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

7


Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP282/MEN/XII/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/VIII/2005, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 22 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si


8


LAMPIRAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI NOMOR PER. 19/MEN/XII/2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BNSP STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BNSP

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2010 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si

Keterangan : Garis Struktural dan Administratif. Garis Koordinasi. Garis Pembinaan Fungsional.


9

2010 TENTANG

Recommend Documents